Post on 12-Nov-2014
description
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Di seluruh dunia jumlah alat tangkap sangat bervariasi. Sementara itu,
dalam rangka pengendalian pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan
memerlukan statistik tertib. Sehingga keberadaan standarisasi alat tangkap
mudah dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas serta mudah untuk
dilaksanakan.
Dalam rangka mewujudkan perikanan tangkap yang berkelanjutan
(sustainable fisheries cupture) sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perikanan
yang bertanggung jawab (FAO Code of conduct for Responsible
Fisheries/CCRF) maka eksploitasi sumberdaya hayati laut harus dapat dilakukan
secara bertanggung jawab (Responsible fisheries).
Data dari SOFIA (The State of World Fisheries and Aquaculture)
menyatakan bahwa 5 % dari perikanan dunia dalam status deplesi atau
penurunan produksi secara terus menerus, 16 % terlah dieksploitasi secara
berlebihan dan melampaui batas optimim produksi, 52 % telah penuh eksploitasi,
23 % pada tahap moderat yang artinya produksinya masih dapat ditingkatkan
meskipun dalam jumlah yang kecil, 3 % sumberdaya ikan masih dibawah tingkat
eksploitasi optimumnya dan hanya 1 % yang dalam proses pemulihan melalui
program-program konservasi.
Berdasarkan tersebut di atas, untuk menjaga kelestarian sumberdaya
ikan perlu dikaji penggunaan alat-alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan
dari segi pengoperasian alat penangkapan ikan, daerah penangkapan dan lain
sebagainya sesuai dengan tata laksana untuk perikanan yang bertanggungjawab
atau Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Juga perlu adanya
standarisasi alat tangkap. Kedepan, trend pengembangan teknologi
penangkapan ikan ditekankan pada teknologi penangkapan ikan yang ramah
lingkungan (environmental friendly fishing tecnology) dengan harapan dapat
memanfaatkan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Teknologi
penangkapan ikan ramah lingkungan adalah suatu alat tangkap yang tidak
1
memberikan dampat negatif terhadap lingkungan, yaitu sejauh mana alat
tangkap tersebut tidak merusak dasar perairan, tidak berdampak negatif
terhadap biodiversity, target resources dan non target resources.
1.2. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian standarisasi alat tangkap?
2. Bagaimana dasar penetapan standarisasi alat tangkap ikan dilakukan?
3. Mengapa standarisasi alat tangkap perlu di lakukan?
4. Apa manfaat standarisasi alat tangkap ikan, dan siapa penerima manfaat
terbesar dari adanya standarisasi?
5. Apa saja contoh standarisasi selain alat tangkap?
1.3. Tujuan
1. Mengetahui pengertian standarisasi alat tangkap.
2. Mengetahui dasar penetapan standarisasi alat tangkap ikan.
3. Mengetahui alasan perlunya dilakukan standarisasi alat tangkap.
4. Mengetahui manfaat standarisasi alat tangkap ikan serta penerima
manfaat terbesar dari adanya standarisasi.
5. Mengetahui contoh lain standarisasi selain alat tangkap.
2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Standarisasi Alat Tangkap
Untuk memahami sub bab ini, terlebih dahulu kita perlu pahami tentang
dua faktor pentingnya. Yaitu, standarisasi serta alat tangkap.
Yang pertama tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar
yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
Dokumen SNI berisi ketentuan teknis (aturan, pedoman atau karakteristik) dari
suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara konsensus dan ditetapkan
oleh BSN untuk dipergunakan oleh stakeholder dengan tujuan mencapai
keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu (KKP, 2011).
Menurut Jauhari (2014), standarisasi adalah sebuah upaya melakukan
penyeragaman tentang spesifikasi desain dan kontruksi, kegunaan, daerah
penangkapan dan sasaran penangkapan ikan dari suatu unit alat tangkap ikan di
seluruh dunia.
Sedangkan alat penangkap ikan (fishing gear) adalah segala macam alat
yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan, termasuk alat tangkap,
kapal dan alat bantu lainnya (Annafi, 2008).
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa standarisasi alat tangkap merupakan
standar yang ditetapkan oleh badan standarisasi tentang segala macam alat
yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.
Standarisasi alat tangkap adalah untuk menyatukan suatu effort ke dalam
bentuk satu ekonomi untuk melakukan pemodelan terhadap beberapa satuan
yang dianggap standar. Hal ini merupakan langkah yang harus dilakukan dan
dimaksudkan untuk mendapatkan satuan effort yang seragam sebelum dilakukan
pendugaan kondisi MSY (Maximum Sustainable Yield), yaitu suatu kondisi
dimana stok ikan dipertahankan pada kondisi keseimbangan (Setyohadi, 1995
dalam rediastuti, 2013).
3
Standart Internasional untuk penggolongan secara statistik tentang alat
tangkap ikan atau international standart statistical classification on fishing gear
(ISSCFG), yang disusun tahun 1971 oleh FAO dengan dibantu oleh tenaga ahli
bidang penangkapan ikan antara lain, Prof. A. Von. Brandt dan A. I Threser,
ISSCFG banyak dipakai oleh organisasi yang bergerak dalam bidang perikanan.
ISSCFG dirancang dalam rangka meningkatkan performa kinerja statistik
perikanan, penggolongan ini juga sangat berguna untuk pengembangan
teknologi eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan dan pelatihan
nelayan untuk meningkatkan pemahaman teknologi dan skill penangkapan ikan.
Ketentuan teknis, merupakan konsolidasi iptek dan pengalaman, terus
dikaji ulang dan dalam bidang perikanan tangkap, meliputi:
(i) Alat Penangkapan Ikan (API), Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI), Kapal,
dan lain-lain merupakan standar kesesuaian;
(ii) Bahan baku/material sarana API, ABPI, Kapal merupakan standard produk.
Standar produk merupakan acuan normative untuk standard kesesuaian
yang diupayakan mengadopsi standar internasional untuk acuan industry
dalam negeri.
(iii) Pelabuhan perikanan merupakan standard kesesuaian
(iv) Sumberdaya ikan (SDI) merupakan standar kesesuaian
(v) Pengendalian usaha penangkapan ikan merupakan standar kesesuaian
(vi) Skala usaha perikanan merupakan standar kesesuaian
(vii) Pengawakan kapal perikanan merupakan standar kesesuaian
(viii) Definisi perikanan lain (subsistence fishing, ILO Convention 188/ Work in
Fishing) merupakan standar kesesuaian.
2.2. Dasar Penetapan Standarisasi Alat Tangkap Ikan
a. UU No. 31/ tahun 2004 tentang Perikanan jo. UU No. 45/ tahun 2009
tentang Perikanan
Undang-Undang tentang Perikanan, terutama Pasal 7 dan Pasal 9
mengamanatkan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengaturan
lebih lanjut mengenai:
- jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan (Pasal 7, huruf f);
4
- jenis, jumlah, ukuran, dan penenmpatan alat bantu penangkapan ikan (Pasal 7,
huruf g);
- daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan (Pasal 7, huruf h);
- persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan (Pasal 7,
huruf i);
- ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap (Pasal 7, huruf q);
- ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan
yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan (Pasal 9, ayat
(2).
b. Kepmen KP No. 06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Diktum PERTAMA: Kepmen ini mengenali dan mengelompokkan jenis alat
penangkapan ikan di WPP RI, sehingga diharapkan dapat menanggulangi
isu Unregulated dan Unreported Fishing Menurut jenisnya, alat penangkapan
ikan digolongkan ke dalam 10 (sepuluh) kelompok:
1. Jaring lingkar (surrounding nets);
2. Pukat tarik (seine nets);
3. Pukat hela (trawl);
4. Penggaruk (dredges);
5. Jaring angkat (lift nets);
6. Alat yang dijatuhkan (falling gears);
7. Jaring insang (gillnets and entangling nets);
8. Perangkap (traps);
9. Pancing (hook and lines);
10. Alat penjepit dan melukai (grappling and wounding).
Diktum KETIGA: Penggunaan alat penangkapan ikan yang dikarenakan
perkembangan bentuk dan/atau model dengan cara operasi tertentu, pada
daerah tertentu, dan/atau sebutan nama lain, mengacu pada salah satu
kelompok jenis alat penangkapan ikan sebagaiman tersebut di atas.
Hal ini mengamanatkan setiap daerah untuk melakukan kegiatan
inventarisasi alat penangkapan ikan yang ada di wilayahnya dan
mengelompokkannya ke dalam 10 (jenis) alat penangkapan ikan tersebut;
5
Diktum KEEMPAT: Karakteristik perairan dan potensi sumberdaya ikan
berbeda pada setiap WPP NRI, karenanya pengaturan lebih lanjut perlu
mempertimbangkan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh
ditangkap, kelestarian sumberdaya ikan dan kapasitas penangkapan
masing-masing skala usaha penangkapan ikan (kesetaraan akses) masing-
masing WPP yang ada. Ukuran dan jumlah serta pengoperasian alat
penangkapan ikan tiap-tiap WPP-NRI ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap.
c. Permen KP No. 02/MEN/2011 jo Permen KP No. 08/MEN/2011 tentang
jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan
alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan
Negara Republik Indonesia
Pengaturan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu
penangkapan ikan pada jalur penangkapan ikan disesuaikan dengan
karakteristik perairan (wilayah penangkapan ikannya) serta karakteristik alat
penangkapan ikannya (sifat API: statis/pasif/aktif), tingkat selektivitas dan
kapasitas API, jenis dan ukuran ABPI, ukuran kapal perikanan.
1. Tingkat selektivitas:
Ukuran yang menunjukkan kemampuan alat penangkap ikan untuk
melepaskan ikan pada ukuran tertentu yang ditetapkan untuk menjaga
kelangsungan dan pemulihan (recruitment) dari stock ikan. Pengaturan
selektivitas dilakukan melalui pembatasan ukuran mata jaring dan pancing.
2. Tingkat kapasitas penangkapan dan produktivitas:
Ukuran yang menunjukkan kemampuan alat penangkap ikan untuk
menangkap ikan pada setiap operasi penangkapan, dilakukan untuk mengatur
keseimbangan teknis antara ukuran kapal dan ukuran API serta keseimbangan
usaha perikanan kecil dan besar agar tidak terjadi benturan operasional di
lapangan.
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan dinas provinsi atau dinas
kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan
6
kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalur
penangkapan, penempatan API dan ABPI pada jalur di WPP-NRI (Pasal 33);
Penggunaan API dan ABPI yang tidak sesuai dengan ukuran yang
menentukan tingkat selektivitas dan kapasitas API, jalur penangkapan ikan di
WPP-NRI dan WPP-NRI dikenakan sanksi pidana denda sesuai dengan
ketentuan Pasal 100 dan Pasal 100C UU No. 31/ tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45/ tahun 2009 (Pasal 34);
Keputusan/ Peraturan berikut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada
saat Permen ini berlaku (Pasal 35):
(i) Keputusan Menteri Pertanian No. 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang Jalur-Jalur
Penangkapan Ikan;
(ii) Keputusan Menteri KP No. KEP. 30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan
Pemanfaatan Rumpon, khususnya yang terkait dengan wilayah pemasangan;
(iii) Peraturan Menteri KP No. PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat
Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara
sebagaimana telah diubah denganPermen KP No. PER.14/MEN/2008;
(iv) Peraturan Menteri KP No. PER.11/MEN/2009 tentang Penggunaan Pukat
Ikan (Fish Net).
2.2 Alasan Perlunya Standarisasi Alat Tangkap Dilakukan
Pemilihan alat penanggkapan ikan haruslah disesuaikan antara sifat API
tersebut dengan karakteristik perairannya (habitat beserta biota di didalamnya,
substrat dasar dan kedalaman perairannya. Disamping itu, penetapan jenis API-
nya harus pula disesuaikan dengan spesies target yang menjadi sasaran
tangkapannya. Hal ini penting agar operasi penanggkapan dapat efektif dan
berdampak seminimal mungkin terhadap habitat beserta biotanya.
2.3 Manfaat Standarisasi Alat Tangkap Ikan
7
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan bahwa kegiatan penangkapan
ikan memberikan kontribusi terhadap kaedah-kaedah responsible fisheries dalam
menjaga:
a. Keanekaragaman hayati (biodiversity)
b. Kelestarian stok yang menjadi tujuan/ target penangkapan.
Perbaikan penangkapan ikan ke arah yang lebih ramah (eco-friendly
fishing) melalui perbaikan-perbaikan pengaturan teknis dan metode
penangkapan API diharapkan dapat :
a. Mengurangi dampak terhadap lingkungan (reduction seabed destruction)
b. Mengurangi by-catch (reducation by-catch)
Keterkaitan penyusunan peraturan bidang alat penangkapan ikan
dengan standarisasi dapat dilihat sebagaimana figur berikut:
8
Karenanya, dengan pendekatan MGT diharapkan dapat berjalan kegiatan
penangkapan yang sejalan dengan ketentuan dalam UU No.31 tahun 2004 jo.
UU No.45 tahun 2009 tentang Perikanan, utamanya Pasal 7 ayat (1) huruf (f),
(g), (h), dan (i) dan Pasal 9. Sehingga, kegiatan operasional penangkapan ikan
deiharapkan dapat mencapai tingkat yang optimal dan menyediakan kesetaraan
akses terhadap SDI bagi masyarakat nelayan (stake holder)skala kecil dan skala
industri.
2.4 Contoh Lain Standarisasi
9
Contoh-contoh standar di dunia industry :
IEEE 802.11 — Wifi, akses wireless LAN.
ASCII merupakan suatu standar internasional dalam kode huruf dan
simbol seperti Hex dan Unicode
Standard TIA 568A-B
ECMAScript, sebuah standard yang mengelola JavaScript.
ISO 9001 2008, tentang sistem manajemen
Produk SNI bidang Perikanan Tangkap
No Nomor SNI Judul SNI
Keputusan Kepala BSN Nomor: 15/KEP/BSN/02/2005 tanggal 28 Februari 2005
1 SNI 01-7088-2005 Bentuk konstruksi pukat tarik dasar kecil tipe 2 (dua) seam atau panel
2 SNI 01-7089-2005Bentuk baku konstruksi pukat tarik dasar kecil tipe 4 (empat) seam dengan
sayap atas
3 SNI 01-7090-2005 Bentuk baku konstruksi pukat kantong payang berbadan jaring panjang
4 SNI 01-7091-2005Bentuk konstruksi pukat tarik dasar kecil (small bottom trawl net) tipe 4
(empat) seam tanpa sayap atas
5 SNI 01-7092-2005 Bentuk baku konstruksi pukat kantong payang berbadan jaring pendek
6 SNI 01-7093-2005 Bentuk baku konstruksi pukat kantong dogol
Keputusan Kepala BSN Nomor: 177/KEP/BSN/12/2006 tanggal 28 Desember 2006
7 SNI 01-7214-2006 Bentuk baku konstruksi jaring insang dasar monofilamen
8 SNI 01-7215-2006 Bentuk baku konstruksi jaring insang pertengahan multifilamen tanpa saran
9 SNI 01-7216-2006 Bentuk baku konstruksi jaring insang pertengahan multifilamen lemuru
10 SNI 01-7217-2006 Bentuk baku konstruksi jaring insang pertengahan multifilamen dengan saran
11 SNI 01-7218-2006 Bentuk baku konstruksi jaring insang permukaan multifilamen lemuru
12 SNI 01-7219-2006 Bentuk baku konstruksi jaring insang permukaan monofilamen lemuru
13 SNI 01-7220-2006 Bentuk baku konstruksi jaring insang dasar monofilamen bawal putih
14 SNI 01-7221-2006 Bentuk baku konstruksi jaring insang banyar
Keputusan Kepala BSN Nomor: 19/KEP/BSN/2/2007 tanggal 20 Februari 2007
15 SNI 01-7232-2006 Bentuk baku konstruksi pukat hela ikan
16 SNI 01-7233-2006 Bentuk baku konstruksi pukat hela arad
17 SNI 01-7234-2006 Bentuk baku konstruksi pukat tarik lampara dasar
18 SNI 01-7235-2006 Bentuk baku konstruksi pukat hela ganda udang (double rigger shrimp trawl)
19 SNI 01-7236-2006 Bentuk baku konstruksi pukat tarik cantrang
20 SNI 01-7237-2006 Bentuk baku konstruksi jaring tiga lapis (trammel net)
21 SNI 01-7238-2006 Bentuk baku konstruksi jaring tiga lapis (trammel net) induk udang
10
22 SNI 01-7239-2006 Bentuk baku konstruksi kapal pukat cincin (purse seiners) 75 – 150 GT
23 SNI 01-7240-2006 Bentuk baku konstruksi kapal rawai tuna (tuna long liners) 75 – 150 GT
Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 72/KEP/BSN/7/2008 tanggal 3 Juli 2008
24 SNI 7277.1:2008 Istilah dan definisi – bagian 1: Sarana penangkapan ikan
25 SNI 7277.2:2008 Istilah dan definisi – bagian 2: Kapal perikanan
26 SNI 7277.3:2008 Istilah dan definisi – bagian 3: Jaring lingkar
27 SNI 7277.4:2008 Istilah dan definisi – bagian 4: Pancing
28 SNI 7277.5:2008 Istilah dan definisi – bagian 5: Pukat Hela (trawl)
29 SNI 7277.6:2008 Istilah dan definisi – bagian 6: Pukat tarik
30 SNI 7277.7:2008 Istilah dan definisi – bagian 7: Penggaruk
31 SNI 7277.8:2008 Istilah dan definisi – bagian 8: Jaring insang
32 SNI 7277.9:2008 Istilah dan definisi – bagian 9: Jaring angkat
33 SNI 7277.10:2008 Istilah dan definisi – bagian 10: Alat perangkap ikan
34 SNI 7277.11:2008Istilah dan definisi – bagian 11: Alat penangkap ikan pengait/penjepit dan
melukai
35 SNI 7277.12:2008Istilah dan definisi – bagian 12: Alat penangkap ikan yang
dijatuhkan/ditebarkan
36 SNI 7277.13:2008 Istilah dan definisi – bagian 13: Alat bantu penangkapan ikan
37 SNI 7277.14:2008 Istilah dan definisi – bagian 14: Keselamatan kapal perikanan
Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 119/KEP/BSN/10/2010tanggal 29
Oktober2010
38 SNI ISO 858:2010Alat penangkap ikan berbahan jaring – Penomoran benang jaring dalam
Sistem Tex
39 SNI ISO 1531:2010Alat penangkap ikan berbahan jaring – Penggantungan jaring – Istilah dasar
dan definisi
40 SNI ISO 1532:2010Alat penangkap ikan berbahan jaring – Pemotongan jarring bersimpul untuk
membentuk pola potongan (“rumus potongan”)
41 SNI ISO 1805:2010Alat penangkap ikan berbahan jaring – Penentuan gaya putus dan gaya putus
simpul benang jaring
42 SNI ISO 1806:2010 Alat penangkap ikan berbahan jaring – Penentuan gaya putus mata jaring
43 SNI ISO 3660:2010Alat penangkap ikan berbahan jaring – Pemasangan dan penyambungan
jaring – Istilah dan ilustrasi
11
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Standarisasi adalah sebuah upaya melakukan penyeragaman tentang
spesifikasi desain dan kontruksi, kegunaan, daerah penangkapan dan
sasaran penangkapan ikan dari suatu unit alat tangkap ikan di seluruh
dunia.
Dasar standarisasi alat tangkap, yaitu :
UU No. 31/ tahun 2004 tentang Perikanan jo. UU No. 45/ tahun 2009
tentang Perikanan.
Kepmen KP No. 06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Permen KP No. 02/MEN/2011 jo Permen KP No. 08/MEN/2011
tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan
ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia.
Perlunya standarisasi alat tangkap yaitu agar operasi penanggkapan
dapat efektif dan berdampak seminimal mungkin terhadap habitat beserta
biotanya.
3.2 Saran
Standarisasi alat tangkap memang sangat perlu dilaksanakan. Apalagi
melihat variasi alat tangkap sendiri jumlahnya sangat banyak. Dan masyarakat
pun belum mengetahui tentang standarisasi alat tangkap. Sehingga mereka
dengan mudah mengoperasikan alat tangkap mereka tanpa mempertimbangkan
dampaknya. Untuk itu, perlu adanya kejelasan mengenai standarisasi alat
tangkap dan penyuluhan serta pelatihan tentang standarisasi dan pengoperasian
alat tangkap. Sehingga akan tercipta sumberdaya perikanan yang berkelanjutan.
12
DAFTAR PUSTAKA
Annafi. 2008. Pengertian Bahan atau Alat Penangkap Ikan
http://myannafi.blogspot.com/2008/11/pengertian-bahan-atau-alat-
penangkapan.html diakses pada Senin, 07 April 2014 pukul 20.43 WIB
Jauhari, Alfan. 2014. Standarisasi Alat Penangkapan Ikan. Modul Mata Kuliah
Teknologi Penangkapan Ikan. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan.
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Malang
KKP. 2011. Pengelolaan Alat Tangkap di Indonesia.
http://kapi.kkp.go.id/blog/2011/11/pengelolaan-alat-penangkapan-ikan-di-
indonesia-indonesia-fishing-gears-managemen
Rediastuti, Wira., Sahri Muhammad dan Anthon Efani. 2005. Studi Bioekonomi
Perikanan Pelagis di Perairan Selat Madura. Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan. Universitas Brawijaya, Malang.
13