Post on 31-Dec-2015
description
Sumatera SelatanLampung
BantenJawa Barat
Jawa TengahJawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Maluku
Sulawesi TenggaraSulawesi Selatan
Kalimantan Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Tengah
GorontaloSulawesi Utara
Maluku Utara
Kalimanatan Barat
Kalimantan Tengah
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN
KABUPATEN/KOTA
MODUL 5 WDD SERI E REGULASI PENDIDIKAN
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
TUJUAN
Setelah sesi berakhir, peserta mampu:
• Mengidentifikasi dan menghimpun permasalahan pendidikan di Kabupaten/Kota yang memerlukan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan
• Menyusun program legislasi bidang pendidikan Kabupaten/Kota
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
LANGKAH KEGIATAN
Pengantar & Curah Pendapat
10’
Diskusi Kelompok 40’
Presentasi & Diskusi 20’
Refleksi & Penguatan
10’
RTL & Evaluasi Sesi 10’
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
• Setiap kelompok kabupaten/kota menuliskan kembali hasil identifikasi pasal /ayat dari LK 2, LK 3, dan LK 4 pada lembar kerja program legislasi (LK5)
• Setiap kelompok menetapkan waktu legislasi
DISKUSI KELOMPOK (40’)
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
LK5: PROGRAM LEGISLASI
No Sumber Rujukan Materi yang perlu dibuat regulasi
Waktu penyelesaian
A SNP
1 Isi
2 Kompetensi Lulusan
3 Pendidik dan tenaga kependidikan
Penyebaran tenaga pendidik di sekolah
Akhir 2010
4 Sarana Prasarana
5 Pengelolaan
6 Proses
7 Penilaian
8 Pembiayaan
B PUG
C Pendidikan Inklusif
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
PRESENTASI & DISKUSI (20’)
Salah satu kelompok Kabupaten/Kota mempresentasikan hasil kerja kelompoknya (LK 5), kelompok lain menanggapi /memberi masukan
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
REFLEKSI (5’)
• Fasilitator meminta salah satu peserta menyampaikan refleksi dari sesi yang berlangsung
• Refleksi difokuskan pada upaya yang telah dilakukan selama ini untuk menyusun program legislasi bidang pendidikan di Kabupaten/Kota?
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
PENGUATAN (5’)
• Fasilitator memberikan penguatan hasil diskusi
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
MATERI PENGUATAN
• Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Ayat 10:
Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
• Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Pasal 7 Ayat 1)
• UUD 1945
• UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU
• Peraturan Pemerintah (PP)
• Peraturan Presiden (Perpres)
• Peraturan Daerah (Perda)PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
PASAL 7 AYAT 2B
• Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Pasal 7 Ayat 2b)
Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat
oleh dewan perwakilan rakyat daerah
kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
PERDA
• Disahkan DPRD
• Harus dilaksanakan kepala daerah
• Kuat, hanya dapat dibatalkan atas persetujuan DPRD
• Diperjelas dengan Perbup/Perwalikota
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
RTL (5’)
• Fasilitator meminta salah satu peserta menyampaikan RTL dari sesi yang telah berlangsung
• RTL difokuskan pada prioritas dan rencana tindak lanjut apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan program legislasi bidang pendidikan di Kabupaten/Kota
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
EVALUASI SESI (5’)
• Peserta mengisi lembar evaluasi sesi
• Fasilitator mengumpulkan lembar evaluasi terisi dan tugas kelompok
• Fasilitator menutup sesi
PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA