Post on 12-Jan-2022
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 1
RESUME HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
A. Identitas LVLK
Nama PT GARDA MUTU PRIMA
Nomor Akreditasi LVLK-024-IDN
Alamat Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
Nomor Telepon/Faks/E-Mail Telp : 0251 - 7554068
Email : kontak@gardamutuprima.com
Website : www.gardamutuprima.com
Direktur Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Standar Audit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun
2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan
Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember
2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Uji
Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta
Penerbitan Dokumen V Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.2)
Tim Audit 1. Ucep Sucitra, S.Hut (Lead Auditor) 2. Ajang Munajat ( Auditor)
Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM
B. Identitas Auditee
Nama CV ANUGERAH RIMBA PAPUA
Nomor & Tanggal SK Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :
6/1/IUIPHHK/PMDN/2017, Tanggal 25 Juli 2017
Kapasitas Izin 18.000 M3/Tahun
Lokasi Industri Jl. Petrochina Klalin VI RT.02/RW.01, Kelurahan Warmon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor Jl. Petrochina Klalin VI RT.02/RW.01, Kelurahan Warmon, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat
Pengurus Heri Gandra (Direktur)
Nomor Sertifikat GMP/2018/30011
Masa berlaku Sertifikat 3 (tiga) Tahun (4 Januari 2021 s.d. 3 Januari 2024), dan Diperpanjang menjadi 6 (enam) tahun (4 Januari 2021 s.d. 3 Januari 2027)
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 2
C. Tahapan Audit
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi
Tidak kewajiban -
Pertemuan Pembukaan
02 Agustus 2021 Secara Virtual Bogor - Sorong
- Menjelaskan maksud dan Tujuan Penilikan Pertama tahun 2021
Verifikasi
Dokumen dan Observasi
Lapangan
02 – 03 Agustus 2021
Secara Virtual masing masing Auditor Prinsip 1- 4, Observasi
lapangan dilakukan bersama
Melakukan verifikasi terhadap dokumen legalitas
dan laporan kegiatan operasional Industri selama 1 tahun terakhir.
Pertemuan
Penutupan
04 Agustus 2021
Secara Virtual Bogor - Sorong
- Menjelaskan maksud dan Tujuan serta
menyampaikan hasil Verifikasi Penilikan Pertama tahun 2021.
Pengambilan
Keputusan
25 Agustus 2021
Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor – Provinsi Jawa Barat
- Keputusan Penilikan ke 1 VLK IUIPHHK CV ARP
adalah “Memenuhi”.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), dengan masa
berlaku 6 (enam) tahun, dan penilikan
dilaksanakan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.
D. Resume Hasil Penilaian
Prinsip/Kriteria/
Indikator/Verifier
Hasil
Penilaian Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.
1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan / atau
perubahan terakhir.
Memenuhi Tersedia akta pendirian perusahaan CV ARP Nomor 7 tanggal 5 Oktober 2016 dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sorong Nomor W30.U2/658/HK. 01/X/2016 pada tanggal 7 Oktober 2016.
Terdapat perubahan Akta pendirian CV ARP No. 13 tanggal 13 Agustus 2019, dan telah
tercatat/terdaftar di Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum KemenHukHAM sesuai surat no. AHU-0047610-AH.01.14 Tahun
2019 tanggal 13 Agustus 2019.
1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam izin industri.
Memenuhi Terdapat perubahan SIUP CV ARP. Yang semula SIUP No: 85/26-04/PM/XI/2016 tanggal 29
September 2016, dengan perubahan menjadi
SIUP Nomor: 72/26-04/PM/XI/2019 tanggal 27 November 2019, yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu Kab. Sorong (Dr. Salmon Samori,
S.Sos,M,Si. NIP. 19741015 199302 1 001).
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 3
Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier
Hasil Penilaian
Ringkasan Justifikasi
1.1.1.c Tanda Daftar
Perusahaan (TDP).
Memenuhi CV ARP Memiliki Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) Nomor 2604316000226, tanggal 27
November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Sorong (Dr.
Salmon Samori, S.Sos,M,Si. NIP. 19741015 199302 1 001) TDP Berlaku s/d 27 November
2021. CV. ARP telah memilki dokumen Nomor Induk
Berusaha (NIB) 9120004811442
1.1.1.d Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP).
Memenuhi Tersedia NPWP CV ARP Nomor 80.637.718.0-
091.000, dan SKT Nomor S-15354KT/WPJ.18/
KP.0203/2017 tanggal 20 Desember 2017.
Informasi yang tertera pada NPWP dan SKT CV
ARP tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
1.1.1.e Izin lingkungan hidup
(AMDAL/UKLUPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
Memenuhi Tersedia Dokumen UKL-UPL IPHH (sawmill) CV
ARP yang telah mendapat
persetujuan/rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong dengan
nomor 660.1/79 tanggal 2 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Ir. Septer Kawab (Pembina
Utama Muda; NIP 196309131990031015)
Tersedia Izin Lingkungan CV ARP yaitu Keputusan Bupati Sorong Nomor
660.2/KEP.142/III/Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan IPHH (Sawmill) CV
ARP di Kel. Warmon Distrik Aimas Kab. Sorong Prov. Papua Barat.
Terdapat Bukti Tanda Terima Laporan
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Periode 1 (satu)
tahun 2021 dan Periode 2 (dua) tahun 2020, CV. ARP, pada tanggal 28 Juli 2021.
1.1.1.f IUIPHHK Memenuhi Tersedia dokumen SK IUIPHHK CV ARP yaitu
Keputusan Kepala BKPM Modal Nomor
6/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Pemberian IUIPHHK kepada CV ARP di
Kab. Sorong Prov. Papua Barat, dengan kapasitas produksi 18.000 m3 berupa industri
penggergajian kayu. SK tersebut telah sesuai
dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan oleh CV ARP sesuai
dengan izin yang diberikan berupa industri penggergajian kayu.
1.1.1.g Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI)
Memenuhi RPBBI CV ARP tahun 2020 dan 2021 telah
dilaporkan secara online ke Direktur
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan ditembuskan kepada Kepala BPHP wilayah XVI
di Manokwari.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 4
Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier
Hasil Penilaian
Ringkasan Justifikasi
Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat CV
ARP selama periode audit sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.
1.2 Importir Kayu dan Produk Kayu.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
1.2.1 Dokumen identitas importir.
NA CV ARP tidak melakukan kegiatan impor, pemenuhan bahan baku produksinya berasal dari
IUPHHK-HA (sumber domestik).
Prinsip 2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya.
2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah.
2.1.1.a Dokumen jual beli
dilengkapi bukti pembelian.
Memenuhi Pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan
dokumen transaksi jual beli berupa dokumen kwitansi, bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sah dengan dilengkapi Dokumen SPHPL pemasok dengan nomor Nomor LPPHPL-
008/MUTU/FM-11 (Resertifikasi), berlaku sejak 06 Januari 2019 s.d 05 Januari 2024
2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Memenuhi - DPKB telah dicetak oleh Auditee dan ditandatangani oleh yang berwenang secara on
line melalui sistem SIPUHH KLHK, isi keterangan dalam DPKB sesuai dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah SKSHHK-KB, serta dilengkapi data jumlah
volume penerimaan kayu bulat, pada setiap
kayu bulat yang diperiksan dengan nomor pengolahan06/LHP-KO/ARP-7/2021, tanggal
31-07-2021.
- Pada periode Agustus 2020 – Juli 2021 Auditee
telah menerima bahan baku kayu bulat dari
pemasok yang sumber sah telah memiliki SPHPL.
- Bahan baku kayu bulat telah tercantum Label ID Barcode
2.1.1.c Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Memenuhi - Auditee selama Periode Agustus 2020 – Juli
2021 hanya melakukan 1 kali pembelian bahan
baku Kayu bulat. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 1 set dokumen dengan nomor : KB. B. 7818964
dengan volume tercantum dalam SKSHHK-KB
sebanyak 514 batang atau 2.606,4900 M3.
- Auditee telah memiliki Ganis PHPL untuk
pemeriksaan kayu bulat dan kayu Gergajian yaitu
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 5
Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier
Hasil Penilaian
Ringkasan Justifikasi
1. Didik Irawan Ganis PHPL P3KB nomor Reg
: 0120000079- 000293-16/PKB-R/XXXI/2020 masa berlaku sampai 17
Maret 2023.
2. Piet Hein Yeninar Ganis Penerbit SKSHHK-KO nomor Reg 06200000784 – 00274-
16/PKG-R/XXXIII/2020, masa berlaku sampai 17 Maret 2023.
- Hasil pemeriksaan dokumen laporan mutasi
yang disampaikan Auditee dapat dijelaskan bahwa jumlah batang dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock dan tercantum dalam LMHH.
2.1.1.d Nota & Dokumen
Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan atau dari
Aparat Desa /Kelurahan) yang
menjelaska n asal usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika
menggunakan kayu bongkaran
NA CV ARP selama periode 1 (satu) tahun tidak
mempergunakan bahan baku dari hasil bongkaran
atau kayu bekas lainnya.
2.1.1.e Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
NA CV ARP selama periode 1 (satu) tahun tidak
mempergunakan bahan baku kayu limbah
Industri, atau kayu bekas lainnya.
2.1.1.f Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi CV. ARP telah memiliki dan dapat memperlihatkan dokumen legalitas asal usul bahan baku yang
diterima selama periode Agustus 2020 – Juli 2021, yaitu dokumen S-PHPL dari LPPHPL PT Mutu
Agung Lestari dengan Nomor LPPHPL-
008/MUTU/FM-11 (Resertifikasi), berlaku sejak 06 Januari 2019 s.d 05 Januari 2024
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
2.1.2.a Dokumen Impor NA CV ARP tidak pernah melakukan pembelian bahan
baku dari luar Indonesia atau Import barang.
2.1.2.b Persetujuan impor NA CV ARP tidak pernah melakukan pembelian bahan
baku dari luar Indonesia atau Import barang.
2.1.2.c Laporan realisasi impor NA CV. ARP tidak pernah melakukan pembelian bahan baku dari luar Indonesia atau Import
barang
2.1.2.d Bukti pembayaran bea
masuk Jika terkena bea masuk.
NA CV ARP tidak pernah melakukan pembelian bahan
baku dari luar Indonesia atau Import barang.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 6
Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier
Hasil Penilaian
Ringkasan Justifikasi
2.1.2.e Dokumen CITES Jika
bahan baku kayu dalam daftar CITES
NA CV ARP tidak pernah melakukan pembelian bahan
baku dari luar Indonesia atau Import barang,
2.1.2.f Bukti penggunaan kayu dan produk
turunannya.
NA CV ARP tidak pernah melakukan pembelian bahan baku dari luar Indonesia atau Import barang
2.1.2.g Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas (due diligence)
importir.
NA CV ARP tidak pernah melakukan pembelian bahan baku dari luar Indonesia atau Import barang,
2.1.2.h Dokumen Jaminan legalitas asal impor
bahan baku
NA
CV ARP tidak pernah melakukan pembelian bahan baku dari luar Indonesia atau Import barang.
2.1.2.i DKP impor NA CV ARP tidak pernah melakukan pembelian bahan
baku dari luar Indonesia atau Import barang.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil
produksi.
Memenuhi CV ARP telah menerapkan sistem pencatatan seluruh proses operasional seperti penerimaan
bahan baku, penggunaan bahan baku dan hasil
produksi, serta pengiriman hasil produksi, untuk mendukung sistem penelusuran kayu pada proses
produksi. Pencatatan yang telah diterapkan adalah berupa catatan harian penggunaan bahan
baku kayu bulat dan hasil produksi pada buku catatan/tallysheet/buku ekspedisi
2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.
Memenuhi - laporan hasil produksi dan pengecekan Laporan mutasi untuk periode bulan September Agustus
2020- Juli 2021, terdapat kesesuaian hasil produksi dengan LMKB/LMHHOK dalam periode
yang sama
- Terdapat hubungan yang logis antara input-
output.
2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Realisasi produksi kayu olahan CV ARP tidak
melebihi Kapasitas Produksi yang diizinkan.
2.1.3.d Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan.
NA Bahan baku kayu bulat yang diproses oleh CV ARP
selama 1 tahun terakhir bukan berasal dari
pembelian hasil lelang
2.1.3.e Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
Memenuhi Laporan Mutasi kayu bulat dan kayu olahan untuk periode Agustus 2020 – Juli 2021 terdapat
keseuaian antara laporan LMHHOK dan LMKB dengan dokumen pendukung lainnya pada
periode yang sama
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/
industri rumah tangga).
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 7
Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier
Hasil Penilaian
Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a Proses pengolahan
produk melalui jasa dengan pihak lain
(industri lain atau
pengrajin / industri rumah tangga). Jika
melalui penyedia jasa
NA CV ARP tidak melakukan kontrak jasa proses
produksi dengan pihak manapun.
2.1.4.b Kontrak jasa
pengolahan produk
antara auditee dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA CV ARP tidak melakukan kontrak jasa proses
produksi dengan pihak manapun.
2.1.4.c Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
NA CV ARP tidak melakukan kontrak jasa proses produksi dengan pihak manapun.
2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
NA CV ARP tidak melakukan kontrak jasa proses produksi dengan pihak manapun.
2.1.4.e Adanya
pendokumentasian
bahan baku, proses produksi, dan ekspor
apabila ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
NA CV ARP tidak melakukan kontrak jasa proses
produksi dengan pihak manapun.
Prinsip 3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk Kayu gergajian CV ARP selama periode
Agustus 2020 – Juli 2021 dengan tujuan domestik
telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO.
3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
3.2.1.a Produk hasil olahan
kayu yang diekspor.
NA Selama periode Agustus 2020 – Juli 2021 dan
periode sebelumnya CV ARP belum pernah melakukan Eksport produk produksinya.
3.2.1.b Dokumen ekspor NA Selama periode Agustus 2020 – Juli 2021 dan
periode sebelumnya CV ARP belum pernah melakukan Eksport produk produksinya.
3.2.1.c Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat
pembetulan ekspor
NA Selama periode Agustus 2020 – Juli 2021 dan periode sebelumnya CV ARP belum pernah
melakukan Eksport produk produksinya.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 8
Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier
Hasil Penilaian
Ringkasan Justifikasi
3.2.1.d Bukti pembayaran bea
keluar Jika terkena bea keluar
NA Selama periode Agustus 2020 – Juli 2021 dan
periode sebelumnya CV ARP belum pernah melakukan Eksport produk produksinya.
3.2.1.e Dokumen CITES Jika bahan baku kayu
dalam daftar CITES
NA Selama periode Agustus 2020 – Juli 2021 dan periode sebelumnya CV ARP belum pernah
melakukan Eksport produk produksinya.
3.3 Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal.
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal.
3.3.1 Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi CV ARP telah membubuhkan Tanda V-Legal pada
setiap packingan produk yang akan dikirim, pembubuhan Tanda V –Legal telah sesuai dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, lampiran 8 tentang Pedoman
Penggunaan Tanda V-Legal. dengan Code : 30011
– LVLK – 024 – IDN.
Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Prosedur dan implementasi K3.
4.1.1.a Pedoman / prosedur
K3.
Memenuhi Tersedia prosedur K3 CV.ARP, dan tersedia
personil yang bertanggungjawab dalam implementasi K3 di lapangan yang ditetapkan
melalui Surat Keputusan Direktur CV ARP No. 01/KEP-ARP/XI/2019 tanggal 03 November 2019.
4.1.1.b Implementasi K3 Memenuhi - Tersedia peralatan K3 sesuai kebutuhan dan
berfungsi baik dan belum kadaluwarsa,
diantaranya APD, APAR dan perlengkapan P3K.
- Di lokasi pabrik tersedia tanda/jalur evakuasi
untuk kondisi darurat.
4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.
Memenuhi - Tersedia laporan Kecelakaan Kerja Bulanan CV APR selama periode Agustus 2020 s.d. Juli 2021
yang menyatakan bahwa selama periode
tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja.
- Upaya pencegahan dan penanganan
kecelakaan kerja diantaranya adalah dengan menyediakan peralatan K3 dan perlengkapan
P3K.
4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.
4.2.1 Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
Memenuhi - Pada saat penilikan ke-1 tahun 2021, tidak
terdapat organisasi serikat pekerja CV ARP.
- Pimpinan CV ARP telah memberikan kebebasan
kepada setiap karyawan untuk membentuk
Serikat Pekerja atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan
Direktur terbaru pada tanggal 04 Juli 2021.
GMP-330-00
QC : 13/09/2016 Halaman 9
Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier
Hasil Penilaian
Ringkasan Justifikasi
- Hasil wawancara menyebutkan bahwa
manajemen CV ARP telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk
Serikat Pekerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
4.2.2 Ketersediaan Dokumen
Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika
mempekerjakan karyawan lebih dari
10 orang
Memenuhi - CV ARP telah memiliki Peraturan Pemerintah
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja dan telah
didaftarkan ulang/diperpanjang ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sorong tanggal 10 Agustus 2021 dengan nomor pengesahaan 28/PP/2021.
- Pada waktu audit lapangan, diterbitkan Ketidaksesuaian/LKS (bukti pelaporan ke
instansi terkait), dan dapat dipenuhi CV ARP
sesuai dengan tata waktu yang disepakati.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).
4.2.3 Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi CV ARP tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur.
Keterangan : NA (Not applicable/Tidak diterapkan)