Post on 17-Feb-2016
UNDANG-UNDANGSISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL (UU 25 TH 2004)`
1
Latar Belakang
2
Amandemen Keempat UUD NRI 1945
•Tidak ada GBHN•Pemilihan Presiden secara langsung•Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis
UU 23/2003 tentang Pemilihan PresidenMengamanatkan CaPres menyampaikan visi, misi,
program
Revisi UU 22/1999Desentralisasi dan otonomi daerahPemilihan Kepala Daerah secara langsungPemantapan kedudukan provinsi
Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara
•UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
•Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP•Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD
•UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara•UU 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab KN
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN)SPPN adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
3
SPPN – Asas
4
Pembangunan Nasional
diselenggarakan berdasarkan
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, serta kemandirian dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan Nasional.
Perencanaan pembangunan
nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan
SPPN diselenggarakan berdasarkan asas:
5
Kepastian
Kepentingan Umum
Tertib Penyelenggaraan
Negara
Hukum
Profesionalitas
Proporsionalitas
Keterbukaan
Akuntabilitas
SPPN – Tujuan Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
6
Ruang Lingkup PerencanaanNASIONAL DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
DaerahRencana Kerja
PemerintahRencana Kerja
Pemerintah DaerahRencana Kerja
Kementerian/LembagaRencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
7
Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
RPJP NASIONAL RPJP DAERAH
Penjabaran tujuan nasional ke dalam:
Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:
Visi Misi Arah
Pembangunan
Nasional
Visi Misi Arah
Pembangunan Daerah
8
Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
RPJM NASIONAL RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi,
program Presiden Berpedoman pada RPJP
Nasional
Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah
Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
Isi:1. Strategi Pemb. Nasional2. Kebijakan Umum3. Kerangka Ekonomi Makro4. Program kementerian,
lintas kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
Isi:1. Strategi Pemb. Daerah2. Kebijakan Umum3. Arah Kebijakan Keuangan
Daerah4. Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
9
Isi Renstra-KL & Renstra-SKPDRenstra-KL Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM Nasional
Berpedoman pada RPJM Daerah
Isi:1. Visi – Misi2. Tujuan, strategi,
dan kebijakan3. Program –
program 4. Kegiatan
indikatif
Isi:1. Visi – Misi2. Tujuan, strategi,
dan kebijakan3. Program –
program 4. Kegiatan
indikatif
10
Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)
RKP RKP DAERAH Penjabaran RPJM
Nasional Penjabaran RPJM Daerah Mengacu pada RKP
Isi:1. Prioritas Pemb. Nasional2. Rancangan Kerangka Ekonomi
Makro3. Arah Kebijakan Fiskal4. Program kementerian, lintas
kementerian, kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dlm: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
Isi:1. Prioritas Pemb. Daerah2. Rancangan Kerangka Ekonomi
Makro Daerah3. Arah Kebijakan Keuangan
Daerah4. Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
11
Isi Renja-KL & Renja-SKPDRenja-KL Renja-SKPD
Penjabaran Renstra-KL
Penjabaran Renstra-SKPD
Isi:1. Kebijakan KL2. Program dan
kegiatan pembangunan Dilaksanakan
pemerintah Mendorong partisipasi
masyarakat
Isi:1. Kebijakan SKPD2. Program dan
kegiatan pembangunan Dilaksanakan
pemerintah daerah Mendorong
partisipasi masyarakat
12
Alur Perencanaan dan Penganggaran
13
RPJM DaerahRPJP Daerah
RKP RPJM Nasional
RPJP Nasional
RKP Daerah
Renstra KL Renja - KL
Renstra SKPD
Renja - SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA - SKPD
APBN
Rincian APBN
APBD
Rincian APBD
Diacu
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
UU SPPN
Pemerintah
PusatPem
erintah Daerah
UU KN
Tahapan Perencanaan•Penyusunan Rencana
– Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
– Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD– Musyawarah Perencanaan Pembangunan– Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
•Penetapan Rencana– RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda– RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala
Daerah– RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden /
Kepala Daerah•Pengendalian Pelaksanaan Rencana•Evaluasi Kinerja 14
Penyusunan dan Penetapan PJP Rancangan Rencana Proses Teknokratik
oleh Bappenas/Bappeda Musrenbang dengan bahan Rancangan
Rencana yang melibatkan Masyarakat “masyarakat” adalah orang perseorangan,
kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko
Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rencana (RPJP Nasional UU,
RPJP Daerah Perda) 15
Penyusunan dan Penetapan RPJM
16
Visi, Misi, ProgramPresiden/KD Terpilih
Bappenas/da menyusunRancangan Awal
RPJM/D Kement/Lemb / SKPDMenyusun
Renstra-KL / Renstra SKPD
Bappenas/da menyelenggarakanMUSRENBANG RPJM/D
Penetapan RPJM /RPJMD
Digunakan sebagai pedoman penyusunanRancangan RKP/RKPD
Bappenas/da menyusunRancangan Akhir RPJM/D
a) Visi, Misi Presiden/KDb) Strategi Bangnas/da
c) Kebijakan Umumd) Kerangka ekonomi
makro/dae) Program
Kement/Lembaga / SKPD
a) Visi,Misi Presiden/KDb) Strategi Bangnas/da
c) Kebijakan Umumd) Kerangka ekonomi
makro/daProgram
Kement/Lembaga / SKPDe) Program
Kement/Lembaga / SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)(7)
Penyusunan dan Penetapan RKP/D
17
Rancangan Awal RKP/D
Penetapan RKP/D
Sebagai pedoman penyusunan
Rancangan APBN
Rancangan Akhir RKP/D
a) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umumc) Kerangka ekonomi makro/dad) Program Kement/Lembaga / SKPD
a) Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah
b) Kebijakan Umumc) Kerangka ekonomi makro/da
Pagu Indikatif
Kement/Lemb / SKPD MenyusunRenja - KL / SKPD
Program Kement/Lembaga / SKPDd) Program Kement/Lembaga / SKPD
SEB MenPPN + MenKeu
MUSRENBANGPUS/DA
a. Sinkronisasi Program KL/SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP
MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
(4)Bappenas/da menyelenggarakanMUSRENBANGNAS
a. Sinkronisasi Program KL/SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP
Perencanaan – Apa yang baru?
18
Daftar Usulan - “Shopping List”• Sebanyak-banyaknya• Seindah-indahnya• Tidak terbatas
DULU SEKARANGRencana Kerja - “Working Plan”• Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.)• Kegiatan (Proses)• Output / Outcome
Sehingga Perencanaan• Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan
sumberdaya dan arah pembangunan nasional
Critical point-nya adalah• Menyusun hubungan optimal antara input, proses,
dan output / outcomes
Karena:Ada Sanksi Pidana Pasal 34 UU 17/2003
Pengendalian dan Evaluasi• Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan
oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
• Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya
• Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode sebelumnya.
• Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD.
• Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya 19