Post on 25-May-2015
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PERANAN APIP DALAM REVIU LAPORAN KEUANGAN
WITH YOU, WE BUILD PUBLIC TRUST
Bersama Anda Membangun
Kepercayaan Publik
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
5
Apa sebenarnya SPI dan SPIP?
Latar Belakang Dibutuhkannya SPI
Memenuhi ketentuan UU No 15 Tahun 2004 Memenuhi ketentuan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 12 yang Jawab Keuangan Negara pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka menyatakan bahwa “Dalam rangka pemeriksaan keuanganpemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pemeriksa melakukan pengujian dan pengujian dan penilaianpenilaian atas pelaksanaan atas pelaksanaan Sistem Sistem Pengendalian Intern pemerintahPengendalian Intern pemerintah”.”.
Berdasarkan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK Berdasarkan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 1 menyatakan bahwa “BPK adalah pasal 1 menyatakan bahwa “BPK adalah lembaga negaralembaga negara yang bertugas untuk yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negarajawab keuangan negara”.”.
3
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
DASAR HUKUM SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH
4
6
PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (1)
Berpedoman kepada SPIP
Untuk menyampai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/ Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota WAJIB melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN PEMERINTAH ADA PADA MANAJEMEN
7
Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya :a) Efektivitas dan Efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negarab) Keandalan Laporan Keuanganc) Pengamanan aset negarad) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (3)
8
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEGIATAN PENGENDALIAN
PENILAIAN RISIKO
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
UNITA
UNITB
KEGIATAN1
KEGIATAN2
PENGAM
ANANASE
T
EFEK
TIF &
EFISI
EN
KEGIA
TAN YANG
KEANDALA
NLA
P KEU
KETAATAN
PERATU
RAN
9
Adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern.
SPIPLingkungan
Pengendalian
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
1. Penegakan Integritas dan Nilai Etikaa. Menerapkan aturan perilaku serta kebijakan lain yg berisi
ttg standar perilaku etisb. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada
setiap tingkatc. Pekerjaan dilaksanakan dengan tingkat etika yg tinggid. Menegakkan tindakan disipline. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan intervensi atau
pengabaian atas pengendalian intern
2. Komitmen Terhadap Kompetensia. Pimpinan mengidentifikasi dan menetapkan tupoksi masing-
masing posisib. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tupoksic. Menyelenggarakan Latbim untuk meningkatkan kompetensid. Pimpinan mempunyai kemampuan manajerial dan
pengetahuan yang luas
3. Kepemimpinan Yang Kondusifa. Mempertimbangkan resiko dlm pengambilan keputusanb. Menerapkan manajemen berbasis kinerjac. Mendukung fungsi tertentu dlm penerapan SPIPd. Perlindungan atas aset dan informasie. Interaksi yg intensif dengan pimpinan yg lebih rendahf. Sikap positif dan responsif thd pelaporan keuangan,
penganggaran, program dan kegiatang. Tidak ada mutasi pegawai berlebihan pada fungsi-fungsi kunci.
4. Struktur Organisasia. Disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatanb. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawabc. Kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern instansid. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian struktur organisasi
dengan perubahan lingkungan strategise. Menetapkan jumlah pegawai yg sesuai terutama untuk
pimpinan
5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung jawab Yang Tepata. Diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan
tingkat tanggung jawabnyab. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud
dalam huruf a memahami wewenang dan tanggung jawab yang diberikan.
c. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
6. Kebijakan Yang Sehat tentang Pembinaan SDMa. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen
sampai dengan pemberhentian pegawaib. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses
rekrutmen; c. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
7. Peran APIP yang Efektifa. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelolapenyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
8. Hubungan Kerja Yang BaikDiwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar
Instansi pemerintah terkait
Adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
SPIPPenilaian
Risiko
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
PENILAIAN RISIKO1. Identifikasi Risikoa. Menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai tujuan
Instansi Pemerintah dan tingkatan kegiatan b. Mengidentifikasi dari faktor eksternal dan internal dengan
menggunakan mekanisme yang memadai.c. Melaksanakan penilaian atas adanya faktor lain yang dapat
meningkatkan risikod. Mengidentifikasi secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan
2. Analisis Risikoa. Menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan b. Mengidentifikasi Risiko dari faktor eksternal dan internal c. Menerapkan prinsip kehati-hatian yang diakibatkan oleh
perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Instansi Pemerintah secara keseluruhan.
d. Memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang menuntut perhatian pimpinan pusat.
SPIP Kegiatan Pengendalian
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
1. Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Bersangkutan
a. Reviu pada Tingkat Puncak – Pimpinan Instansi Pemerintah memantau pencapaian kinerja Instansi Pemerintah dibandingkan rencana sebagai tolok ukur kinerja.
b. Reviu Manajemen pada Tingkat Kegiatan – Pimpinan Instansi pemerintah mereviu kinerja dibandingkan tolok ukur kinerja.
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Komentar/Catatan
a. Pemahaman bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi Instansi Pemerintah.
b. Strategi pembinaan sumber daya manusia yang utuh c. Strategi perencanaan sumber daya manusia yang spesifik
dan eksplisitd. Persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang
diharapkan e. Pimpinan Instansi Pemerintah membangun kerja sama
tim, mendorong penerapan visi Instansi, dan mendorong
umpan balik pegawai
f. Sistem manajemen kinerja Instansi Pemerintah mendapat prioritas tertinggi dari pimpinan Instansi pemerintah.
g. Prosedur untuk memastikan bahwa pegawai dengan kompetensi tepat yang direkrut dan dipertahankan.
h. Pegawai diberikan orientasi, pelatihan dan kelengkapan kerja
i. Sistem kompensasi dan penghargaan untuk mendorong pegawai melakukan tugas dengan kemampuan maksimal.
j. Program kesejahteraan dan fasilitas untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen pegawai
k. Pengawasan atasan secara berkesinambungan l. Pegawai diberikan evaluasi kinerja dan umpan balik yang
bermakna, jujur, dan konstruktif untuk membantu pegawai memahami hubungan antara kinerjanya dan pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
m. Kaderisasi untuk memastikan tersedianya pegawai dengan kompetensi yang diperlukan.
3. Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasia. Pengendalian umumb. Pengendalian aplikasi4. Pengendalian Fisik Atas Aseta. Penetapkan, pengimplementasikan, dan
pengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur
b. Penetapan, pengimplementasikan, dan pengkomunikasikan rencana pemulihan setelah bencana (disaster recovery plan)
5. Penetapan Dan Reviu Indikator Dan Ukuran Kinerjaa. Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat
Instansi Pemerintah, kegiatan, dan pegawai.b. Instansi Pemerintah mereviu dan memvalidasi periodik
atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.
c. Faktor penilaian pengukuran kinerja dievaluasi untuk meyakinkan bahwa faktor tersebut seimbang dan terkait dengan misi, sasaran, dan tujuan serta mengatur insentif yang pantas untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
d. Data capaian kinerja dibandingkan secara terus-menerus dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.
6. Pemisahan Fungsi a. Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan
seluruh aspek utama transaksi atau kejadian.b. Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian
dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau pemerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.
c. Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya checks and balances.
d. Jika memungkinkan, tidak seorangpun diperbolehkan menangani sendiri uang tunai, surat berharga, dan aset berisiko tinggi lainnya.
e. Saldo bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan kas.
f. Pimpinan Instansi Pemerintah mengurangi kesempatan terjadinya kolusi karena adanya kesadaran bahwa kolusi mengakibatkan ketidakefektifan pemisahan fungsi.
7. Otorisasi Transaksi Dan Kejadian Pentinga. Memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang
valid diproses dan dientri, sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan Instansi Pemerintah Dokumentasi yang mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas.
b. Adanya pengendalian untuk memastikan Bahwa hanya transaksi dan kejadian signifikan yang dientri adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup otoritasnya.
c. Otorisasi yang secara spesifikd. Otorisasi yang ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan pimpinan Instansi Pemerintah
8. Pencatatan Yang Akurat dan Tepat Waktua. Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat
dan dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, bernilai, dan berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan.
b. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk seluruh siklus transaksi atau kejadian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar.
9. Pembatasan Akses Atas Sumber Dayaa.Risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang berwenang.b.Penetapan pembatasan akses untuk penyimpanan secara periodik direviu dan dipelihara.c.Pimpinan Instansi Pemerintah mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan tingkat akses
10. Akuntabilitas Terhadap Sumber a.Pertanggungjawaban atas penyimpanan, penggunaan, dan pencatatan sumber daya ditugaskan pegawai khusus.b.Penetapan pertanggungjawaban akses untuk penyimpanan sumber daya secara periodik direviu dan dipelihara.c.Pembandingan berkala antara sumber daya dengan pencatatan akuntabilitas.d.Pimpinan Instansi Pemerintah menginformasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan catatan kepada pegawai.
11. Dokumentasi Atas Sistem Pengendalian Interna. Adanya dokumentasi tertulis mengenai SPI serta seluruh
catatan transaksi dan kejadian penting.b. Dokumentasi tersedia setiap saat pemeriksanc. Dokumentasi mencakup identifikasi, penerapan, dan
evaluasi atas tujuan dan fungsi Instansi Pemerintahd. Dokumentasi yang mencakup mencakup dokumentasi
mengenai sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
e. Dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting yang lengkap dan akurat sehingga memudahkan penelusuran transaksi dan kejadian penting sejak otorisasi, inisiasi, pemrosesan, hingga penyelesaian.
f. Terdapat dokumentasi baik dalam bentuk catatan maupun elektronis.
g. Seluruh dokumentasi dikelola dan dipelihara secara baik
Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik
SPIP Informasi & Komunikasi
Sarana Komunikasi
Manajemen Sistem Informasi
INFORMASI & KOMUNIKASI
1. Sarana dan Komunikasia. Buku pedoman kebijakan dan prosedur,b. Surat edaran,c. Memorandum,d. Papan pengumuman,e. Situs internet dan intranet,f. Rekaman video,g. E-mail,h. Arahan lisan, dani. Tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPI
2. Manajemen Sistem Informasia. Pimpinan Instansi perlu mempertimbangkan manajemen
sistem informasi,b. Mekanisme identifikasi kebutuhan informasi,c. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi,d. Pemantauan mutu informasi, dane. Kecukupan SDM dan keuangan untuk pengembangan
teknologi informasi.
Adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
SPIPPemantauan
Pengendalian Intern
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
1. Pemantauan Berkelanjutana. Memiliki strategi untuk menyakinkanb. Mendapatkan informasi yang fungsinya pengendalian
secara efektif c. Komunikasi dengan pihak eksternald. Struktur organisasi dan supervisi yang memadaie. Membandingkan data yang tercatat dalam sistem
informasi dan keuangan dengan aset fisik.f. Menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan
pengendalian internalg. Meminta masukan tentang efektivitas pengendalian
internh. Tingkat kepatuhan terhadap kode etik atau peraturan
bagi pegawai
2. Evaluasi Terpisaha. Metodologi evaluasi pengendalian intern harus logis
dan memadaib. Memiliki sumber daya, kemampuan, dan
independensi memadaic. Kelemahan yang ditemukan segera diselesaikan
3. Tindak Lanjuta. Memiliki mekanisme untuk meyakinkan
ditindaklanjutinya temuan audit atau reviu lainnya dengan segera
b. Pimpinan Instansi Pemerintah tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya guna memperkuat pengendalian intern
c. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat
SPIP
PEMERINTAHPEMERINTAH
TertibTerkendali
EfisienEfektif
TertibTerkendali
EfisienEfektif
Keyakinan Memadai
Keyakinan Memadai
Paket Undang-Undang Keuangan Negara:1. UU 17/20032. UU 1/20043. UU 15/2004
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PusatPusat DaerahDaerah
AkuntabelAkuntabel
TransparanTransparan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
PUBLIKPUBLIK
• Perencanaan• Pelaksanaan• Pengawasan•
• Perencanaan• Pelaksanaan• Pengawasan•
Proses Terintegrasi Pertanggungjawaban
UU 33/2004
Kegiatan yang Efektif & Efisien
KeandalanPelaporanKeuangan
PengamananAset Negara
Ketaatan terhadapPeraturan
PENGENDALIAN INTERN PENGAWASAN MELEKAT vs SPIP
NO URAIAN WASKAT SPIP
1 Definisi Alat Proses
2 Sifat Statis Dinamis
3 Framework 8 Unsur Sisdalmen 5 Unsur
4 Tanggungjawab Pelaksanaan
Atasan Langsung Seluruh pegawai dalam organisasi
5 Keberadaan Berdiri Sendiri Terintegrasi
6 Penekanan Pengawasan Atasan Langsung
Pengawasan Fungsional
• Lingkungan Pengendalian
• Penilaian Risiko
Pengawasan Intern
Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 1 angka 3
38
PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 47 ayat (1)
Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara
b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP(PP 60/2008, Ps. 47 ayat (2))
Dilakukan oleh :
APIP(PP 60/2008, Ps. 48 ayat (1))
a. BPKP;
b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
c. Inspektorat Propinsi; dan
d. Inspektorat Kabupaten/Kota
(PP 60/2008, Ps. 49 ayat (1))
a. BPKP;
b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
c. Inspektorat Propinsi; dan
d. Inspektorat Kabupaten/Kota
(PP 60/2008, Ps. 49 ayat (1))
BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:a.kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b.kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; danc.kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
(PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2))
BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:a.kegiatan yang bersifat lintas sektoral;b.kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; danc.kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
(PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2))5
Siapakah APIP?
a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIPb. Sosialisasi SPIPc. Pendidikan & pelatihan SPIPd. Pembimbingan & konsultansi SPIPe. Peningkatan kompetensi auditor APIP
(PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1))
a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIPb. Sosialisasi SPIPc. Pendidikan & pelatihan SPIPd. Pembimbingan & konsultansi SPIPe. Peningkatan kompetensi auditor APIP
(PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1))
5
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP
Dilakukan oleh :
BPKP (PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1))
Dilakukan oleh :
BPKP (PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1))
41
Kegiatan yang Bersifat Lintas Sektoral :
Merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukanpengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan. (Penjelasan PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2) huruf a)
Pengawasan Intern dilakukan melalui :a. audit;b. reviu;c. evaluasi;d. pemantauan; dane. kegiatan pengawasan lainnya. (PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2))
Audit terdiri atas :a. Audit Kinerja; danb. Audit dengan Tujuan Tertentu. (PP 60/2008, Ps. 50 ayat (1))
Melalui:1. Kegiatan yg Efektif &
Efisien2. Keandalan Lap Keu3. Pengamanan Aset4. Ketaatan Peraturan
FRAMEWORKPENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PASCA PP SPIP
12
3
Peran dan Fungsi Pengawasan Intern
PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu melakukan pengawasan intern yang mengarah pada counseling partner
1.Bukan hanya mencari daftar kesalahan tetapi menjadi penyedia daftar solusi nyata2.Bukan lagi pengawasan kantor per kantor tetapi menjadi pengawasan yang bersifat luas dalam program/kegiatan/tujuan.3.Bukan lagi pemberian rekomendasi parsial dan normatif tetapi usulan konsep policy recomendation yang menyeluruh dan implementatif.
PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu melakukan pengawasan intern yang mengarah pada counseling partner
1.Bukan hanya mencari daftar kesalahan tetapi menjadi penyedia daftar solusi nyata2.Bukan lagi pengawasan kantor per kantor tetapi menjadi pengawasan yang bersifat luas dalam program/kegiatan/tujuan.3.Bukan lagi pemberian rekomendasi parsial dan normatif tetapi usulan konsep policy recomendation yang menyeluruh dan implementatif.
45
Bukti transaks
iJurnal
Buku Besar
Laporan Keuanga
n
Pencatatan
Pengikhtisaran
Pelaporan
AKUNTANSI
Review = Tidak Menguji Bukti
Audit = menguji sampai bukti transakti
Audit adalah :Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti
yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
(Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf a)
Audit adalah :Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti
yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
(Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf a)
5
DEFINISI AUDIT VS REVIU
Reviu adalah :Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
(Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf b)
Reviu adalah :Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
(Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf b)
5
PERBEDAAN AUDIT DAN REVIU
ASPEK AUDIT REVIU
Keyakinan Memadai Terbatas
Sistem Pengendalian Intern
Dasar Menilai Resiko Audit
Telaah + Rekomendasi
Output Opini Rekomendasi + Dasar Pernyaatan Manajemen
Pengguna External Stakeholder
Internal Manajemen
1. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.
2. Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
4. BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.
1. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.
2. Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
4. BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.
5
Siapakah yang melakukan Reviu?(PP 60/2008, Ps. 57 ayat (1) s.d. ayat (4))
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
5
Standar Reviu atas Laporan Keuangan
(PP 60/2008, Ps. 57 ayat (5))
PMK No. 41/PMK.09/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga
PMK No. 41/PMK.09/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga
50
Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK oleh auditor Aparat Pengawasan Intern K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAI dan LK telah disajikan sesuai dengan SAP, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK yang berkualitas
PENGERTIAN REVIU LK K/L(menurut PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga)
Serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan LKKL, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data transaksi
Serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan LKKL, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data transaksi
Pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Neraca, LRA, CaLK)
Pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Neraca, LRA, CaLK)
• Akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi
• Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai SAP
• Tidak mencakup pengujian atas : SPI, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, respon permintaan keterangan
• Akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi
• Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai SAP
• Tidak mencakup pengujian atas : SPI, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, respon permintaan keterangan
Penyelenggaraan Akuntansi
Penyelenggaraan Akuntansi
Penyajian LKKLPenyajian LKKL Keyakinan Terbatas
Keyakinan Terbatas
Definisi Standar Reviu
Menjalankan reviu LK K/L
Mengevaluasi pelaksanaan reviu LK K/L
prasyarat yg diperlukan
Standar
Reviu
PMK-41 Pasal 1
Juknis
tata cara pelaksanaan
PMK-41 Pasal 3 (2)
51
Aparat Pengawasan Intern
Tujuan Standar Reviu
memberikan prinsip-prinsip dasar yang
diperlukan dalam praktik reviu
menyediakan kerangka untuk menjalankan dan
meningkatkan nilai tambah reviu
menetapkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan reviu
mendorong peningkatan kualitas LK K/L
Kenapa perlu Standar Reviu?
PMK-41 Pasal 2
52
Definisi Reviu53
ReviuLK K/L
penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L
auditor aparat pengawasan intern yg kompeten
membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas
memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
pelaksanaan reviu
Tujuan Reviu
Membantu terlaksananya
penyelenggaraan akuntansi dan
penyajian LK K/L
Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan
informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi
sesuai dengan SAP
LKberkualitas
Pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi secara berjenjang
Kelemahan dan/atau kesalahan
54
Pengujian:• sistem pengendalian intern• catatan akuntansi & dokumen sumber• respon atas permintaan keterangan
AUDIT
Ruang Lingkup Reviu
• Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L
• Penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yg diperlukan
REVIU
Titik berat pada unit akuntansi dan/atau akun yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan
Pendekatan berjenjang Aktivitas:
• penelusuran ke catatan & dokumen sumber
• permintaan keterangan• analitik
55
Sasaran Reviu
Menteri/ Pimpina
n Lembag
a
memperoleh keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAI dan LK K/L disajikan sesuai dengan SAP
dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas
56
Waktu Pelaksanaan Reviu
R E V I U
LKberkualitas
LKberkualitas
LKberkualitas
Pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK K/L
• Tidak menunggu LK selesai disusun
• Cukup waktu dalam membantu menghasilkan LK yg berkualitas
57
Keyakinan Terbatas
Akurasi Informasi
Kehandalan Informasi
Keabsahan Informasi
Pengakuan Transaksi Sesuai SAP
Pengukuran Transaksi sesuai SAP
Pelaporan Transaksi sesuai SAP
Keyakinan
Terbatas
harso@2010
58
Pendampingan selama
pemeriksaan BPK
Tahapan Reviu
perencanaan pelaksanaan pelaporan
• penentuan obyek, proses dan akun yang akan direviu
• pemilihan langkah-langkah reviu
• penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan LK K/L pada unit reviu
• penyusunan KKR
• penyusunan :Catatan Hasil ReviuIkhtisar Hasil ReviuLaporan Hasil Reviu
59
membantu efektivitas pelaksanaan pemeriksaan LK
K/L oleh BPK
Aktivitas Pendampingan
• Menjelaskan kepada BPK mengenai hasil reviu atas LK K/L agar dapat digunakan oleh BPK;
• Mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK;• Mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh unit
akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan LK K/L oleh BPK;• Membantu penyamaan persepsi unit akuntansi terhadap temuan
hasil pemeriksaan BPK;• Mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir dengan BPK
untuk membahas hasil pemeriksaan atas LK K/L; dan• Mendorong unit akuntansi untuk segera memperbaiki LK K/L
berdasarkan hasil pemeriksaan BPK
harso@2010
60
LAPORANMANAJERIAL
Peran APIP Itjen Kemenkeu
61
Rekomendasi Panja Perumus Kesimpulan DPR terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN T.A. 2009 :
Agar Pemerintah mengoptimalkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas LKPP dan LK K/L
Itjen Kemenkeu telah melakukan :1.Reviu terhadap LK BA 015 dan LK BA BUN, serta LK BUN2.Penyusunan dan penyiapan Standar Reviu LK K/L3.Pendampingan selama pemeriksaan BPK4.Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK5.Pembinaan dan pemberian konsultasi dan motivasi untuk mendorong peningkatan kinerja serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
With You, We Build Public Trust
sekiasekiann
erima Kasih ...
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN