Post on 25-Oct-2015
Oleh:Saiful Mustofa
Irban Wilayah II
SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH
INSPEKTORAT KOTA BATUJl. Pattimura 7 Batu
Berapa sebenarnya jumlah balok
SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diseleng-garakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
APA SEBENARNYA SPI DAN SPIP
SISTEM PENGENDALIAN INTERN, MENCAKUP:
PROSES
TERINTEGRASI DALAM TINDAKAN DAN KEGIATAN
SECARA TERUS MENERUS
MEMBERIKAN KEYAKINAN YANG MEMADAI MENCAPAI TUJUAN MELALUI:
KEGIATAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PENGAMANAN ASET NEGARA KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
Latar Belakang Dibutuhkannya SPI
Memenuhi ketentuan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pemerintah”.
Memenuhi UU No 1 Tahun 2004 tentang Perben-daharaan Negara Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan: “Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh”
Lanjutan Perlunya SPIP
Opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) oleh BPK atas laporan keuangan. Opini ini disebabkan tidak memadainya kompetensi SDM dalam mengelola keuangan, terutama dibidang akuntansi.
(Bila hal ini diteruskan berlarut-larut) dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara/daerah
Penyerapan anggaran yang relatif rendah sehingga dinilai pemerintah sebagai daerah yang rendah kinerja anggarannya
Tingginya tingkat korupsi, terutama disebabkan oleh pemberantasan korupsi yang masih bertumpu pada langkah penindakan (represif) ketimbang pencegahan (preventif)
Masih terjadi tindakan “standar ganda” pada penegakan nilai-nilai integritas dan etika
7
PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (1)
BERPEDOMAN KEPADA SPIP
Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/ Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati / Walikota WAJIB melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN PEMERINTAH ADA PADA
MANAJEMEN
8
Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terca- painya :a)Efektivitas dan Efisiensi pencapaian
tujuan penye-lenggaraan pemerintahan /negara
b)Keandalan Laporan Keuanganc)Pengamanan aset negarad)Ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.
TUJUAN SPIP
PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (3)
UNSUR SPIP
UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN
SPIP
LINGKUNGAN
PENGENDALIAN
Penegakan integritas dan nilai etika
Komitmen terhadap kompetensi
Kepemimpinan yang kondusif
Pembentukan organisasi yang sesuai kebutuhan
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang
pembinaan SDM
Perwujudan peran APIP yang efektif
Hubungan kerja yang baik
SPIPPenilaian
Risiko
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
UNSUR PENILAIAN RISIKO
UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN
SPIP Kegiatan Pengendalian
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik dan Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
UNSUR INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SPIP Informasi & Komunikasi
Sarana Komunikasi
Manajemen Sistem Informasi
UNSUR PEMANTAUAN PENGENDALIAN
INTERN
SPIPPemantauan
Pengendalian Intern
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
16
PERSPEKTIF SPIP
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEGIATAN PENGENDALIAN
PENILAIAN RISIKO
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
UNITA
UNITB
KEGIATAN1
KEGIATAN2
PENGAM
ANANASE
T
EFEK
TIF &
EFISI
EN
KEGIATA
N YANG
KEANDALA
NLA
P KEU
KETAATA
NPER
ATURAN
SPIP DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SPIP
PEMERINTAHPEMERINTAH
TertibTerkendali
EfisienEfektif
TertibTerkendali
EfisienEfektif
Keyakinan Memadai
Keyakinan Memadai
Paket Undang-Undang Keuangan Negara:1. UU 17/20032. UU 1/20043. UU 15/2004
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PusatPusat DaerahDaerah
AkuntabelAkuntabel
TransparanTransparan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
PUBLIKPUBLIK
• Perencanaan• Pelaksanaan• Pengawasan•
• Perencanaan• Pelaksanaan• Pengawasan•
Proses Terintegrasi Pertanggungjawaban
UU 33/2004
Kegiatan yang Efektif & Efisien
KeandalanPelaporanKeuangan
PengamananAset Negara
Ketaatan terhadapPeraturan
PRESIDEN
MENTERI/PIM. LEMBAGA
GUB BUP/W.KOTA
RPJPRPJMRKPVISIMISI
TINDAKAN &
KEGIATAN YG
INTEGRAL
SPIP
Tools
MENCAPAITUJUAN
BERNEGARAMelalui:1. Kegiatan yg Efektif
& Efisien2. Keandalan Lap Keu3. Pengamanan Aset4. Ketaatan Peraturan
INSPEKTORAT PROV/KAB/KOT
ITJEN/INS K/L
Support
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
SPIPPENGAWASAN INTERN REVIEW LKPP
REVIEW LKKL & TELAAH SEJAWAT
REVIEW LKPD & TELAAH SEJAWAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PASCA PP SPIP
12
BPKP3
DAFTAR RESIKOUNIT KERJA :NAMA PIMPINAN :N I P :KEGIATAN : (diisi dengan titik kritis kegiatan)TUJUAN :AKTIVITAS :
NO RESIKO PENYEBAB DAMPAK
1 Kemahalan Harga Ketidak tepatan survey harga
Kerugian Keuangan Daerah
2 Dan seterusnya
Disusun Tgl :Penyusun :
Diperiksa Tgl :Pemeriksa :
Disetujui Tgl :Pimpinan Unit Kerja :
UNIT KERJA :NAMA PIMPINAN :N I P :KEGIATAN : (diisi titik kritis kegiatan)TUJUAN :AKTIFITAS :
NO
RESIKO PENYEBAB DAMPAK UPAYA PENANGANAN
1 Kemahalan hargaKetidak tepatan survey harga
Kerugian Keuangan Daerah
Survey harga di beberapa sampel dengan indikator yang lebih spesifik
2 Dan seterusnya
Disusun Tgl :Penyusun :
Diperiksa Tgl :Pemeriksa :
Disetujui Tgl :Pimpinan Unit Kerja :
DAFTAR PENANGANAN RESIKO
With You, We Build Public Trust
sekianerima Kasih ...
INSPEKTORAT KOTA BATU