Post on 23-Dec-2015
description
Disampaikan oleh :
Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat
Bandung, 30 Oktober 2014
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
SOSIALISASI Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2014
Tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem RKPDJabar Online 2101
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
Juli
Musrenbang Desa/kel
Feb Apr Mei Jun Agt Sept Nov Des Okt
Musrenbang Kecamatan Forum SKPD
Prov
Rancangan Renja SKPD
Musrenbang RKPD K/K
Musrenbang RKPD Prov
Rancangan RKPD P/K/K
MusrenbangNas u/ RKP
RKPD P/K/K/Desa
RKP (PP 20/2004)
RKA-SKPD
RAPBD
Rancangan Interim RKP (PP 40/2006)
Pra Musrenbang Kewilayahan
Mrt Jan
Renja SKPD
KUA/PPAS
APBD
Rancangan Awal RKPD P/K/K
Des
Reses DPRD 1
Reses DPRD 2 Reses DPRD 3
Sumber : Permendagri No 54 Tahun 2010
Inovasi Jawa Barat berupa Pendekatan Kewilayahan
KETERANGAN:
Peran aktif DPRD
: Penyusunan Perencanaan Tahunan Daerah Tahun 2016 (Minggu ke-1
Desember 2014 s.d Minggu ke-2 Mei 2015)
: Penyusunan Perubahan Tahun 2015 dan Penyusunan Penganggaran
Tahun 2016 (Minggu ke-3 Mei 2015 s.d November 2015)
: Penyusunan Perencanaan Tahun 2017 (Minggu ke-1 Desember 2015 s.d
Minggu ke-2 Mei 2016)
RKPD Perubahan
Rancangan RKPD
Perubahan
Renja SKPD Perubahan
1
PERGUB RKPD
RANCANGAN RKPD
MUSRENBANG PROVINSI
RANCANGAN AKHIR RKPD
Forum SKPD Reses DPRD KUNKER PIMPINAN
PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT
PRA-MUSRENBANG WKPP I-IV
TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK PENYUSUNAN RKPD
RANCANGAN AWAL RKPD
2
KUA – PPAS
Persyaratan Tahap 2 dan Hasil Verifikasi Administrasi Bersama
OPD Kabupaten/Kota
TAHAPAN PIRAMIDA TERBALIK VERIFIKASI USULAN KEGIATAN
RESES DPRD
Semua Usulan Masuk (Lengkap / Tidak Lengkap)
AKADEMISI UMUM KOMUNITAS DUNIA USAHA
OPD/BIRO KAB/KOTA DESA 1
3
4
5
2
Telah diverifikasi : Bahan yang diverifikasi berdasar kriteria OPD/Biro (Surat Pengantar Kepala Daerah, Proposal, RAB, Gambar, Sertifikat Tanah)
Catatan : Kriteria OPD dibuat berdasarkan : RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum Anggaran
Seleksi Usulan Persetujuan untuk RKPD sebagai bahan Gubernur Menetapkan APBD
Catatan : Seleksi usulan berdasarkan arah kebijakan RKPD
Verifikasi Lapangan : Kunjungan ke Lokasi / CPCL atas dasar Hasil Tahap 4 dan Bukti - Bukti Pendukung / Dokumen Asli
Sebagai dasar penetapan KUA / PPAS
RKPD
Rancangan Awal RKPD dan Forum OPD
Pra Musrenbang dan Musrenbang
Pasca Musrenbang
RPJMD DAN KEBIJAKAN GUBERNUR UNTUK PEMBANGUNAN TAHUNAN
Usulan Awal
3
INOVASI untuk Perbaikan Kualitas Dan Efektivitas Perencanaan : TEMA : Keterlibatan Multipihak dalam Perencanaan melalui RKPDJABARonline 2101
(Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2014)
4
Maksud dan Tujuan (Pasal 2)
• mengatur pengelolaan Sistem RKPDJabar Online 2101 untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah; dan
• mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, dan penetapan
rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan Perubahan RKPD, serta berlaku efektif sejak penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2016.
Maksud
• memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Sistem RKPDJabar Online
2101 bagi seluruh OPD/Biro dan para pemangku kepentingan pembangunan
daerah;
• menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan Daerah;
• mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas
perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja
pelayanan publik; dan
• mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan
memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten
hasil perencanaan yang berkualitas dan berkelas.
Tujuan
5
Kategori Pengguna
1. Pemerintahan Daerah
a. Pimpinan Daerah
b. DPRD Provinsi
c. OPD/Biro Provinsi
d. Bappeda Kabupaten/Kota
e. Pemerintah Desa
2. Non Pemerintah Daerah
a. Akademisi
b. Dunia Usaha
c. Komunitas
d. Umum/Masyarakat
1. Pengguna Internal
a. Pimpinan Daerah
b. OPD/Biro Provinsi
c. Bappeda Kabupaten/Kota
2. Pengguna Eksternal
a. DPRD Provinsi
b. Pemerintah Desa
c. Akademisi
d. Dunia Usaha
e. Komunitas
f. Umum/Masyarakat
7
Pengguna Sistem RKPDJabar Online
6
Pasal 11 : Struktur Pengelola Sistem RKPDJabar Online
Kepala OPD/Biro Penanggung Jawab Pengusulan Kegiatan PadaSistem
RKPDJabar Online 1.
Sekretaris OPD/Kepala Bagian
Penanggung Jawab Harian Pengelolaan Sistem RKPDJabar Online 2101
2.
Kasubag Perencanaan/Bagian
Perencanaan Biro
Administrator OPD/Biro : (a)
Mengkoordinasikan pengelolaan Sistem RKPDJabar Online 2101 Lingkup OPD/Biro; dan (b) Melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap Bidang/UPTD/ UPTB/Bagian pada OPD/Biro
3.
Operator RKPDJabar Online 21010
a) Melakukan input/update/delete usulan kegiatan OPD/Biro ke dalam Sistem RKPDJabar Online 2101 beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
b) Melakukan input/update/delete usulan kegiatan eksternal OPD/Biro ke dalam Sistem RKPDJabar Online 2101 beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
4.
Struktur Uraian No.
Provinsi
7
Pasal 12 : Struktur Pengelola Sistem RKPDJabar Online di Kabupaten/Kota
Kepala Bappeda Penanggung Jawab Pengusulan Kegiatan Pada Sistem
RKPDJabar Online 1.
Sekretaris Bappeda Penanggung Jawab Harian Pengelolaan Sistem RKPDJabar
Online 2101 2.
Kasubag Perencanaan Bappeda
Administrator Kabupaten/Kota : (a)
Melakukan koordinasi pengelolaan Sistem RKPDJabar Online 2101; dan (b) Melakukan input/update/delete usulan kegiatan ke dalam Sistem RKPDJabar Online 2101 beserta kelengkapan administrasi kegiatan
3.
Operator RKPDJabar Online 21010
Melakukan input/update/delete usulan kegiatan ke dalam Sistem RKPDJabar Online 2101 beserta kelengkapan administrasi kegiatan dibantu oleh Operator Sistem RKPDJabar Online 2101
4.
Struktur Uraian No.
Kabupaten/Kota
8
Tahapan dan Proses RKPDJabar Online 2101(Pasal 14) • Usulan awal;
• Musrenbang Kabupaten/Kota;
• Forum OPD Daerah;
• Pra Musrenbang Daerah;
• Musrenbang Daerah;
• Pasca Musrenbang Daerah; dan
• RKPD.
USER AKTIVITAS DESA, KOMUNITAS, AKADEMISI, DUNIA USAHA DAN RESES DPRD PROVINSI
1, 2, 4
KABUPATEN/KOTA, OPD PROVINSI DAN BAPPEDA PROVINSI
1, 2, 3,4
4. REPORTING
3. PROCESSING
2. UPDATING
1. ENTRY
9
Administrasi Usulan Kegiatan
1. Pemerintah Provinsi
2. Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Non Pemerintah
Ketentuan Pasal 16
a. Surat Pengantar
b. Proposal
c. Rancangan Pra RKA
Pasal 16 : Persyaratan Pengusulan Kegiatan
Penanggungjawab usulan kegiatan : (a) Pengguna Internal : Kepala OPD/Biro dan Kepala Badan dan (b) Pengguna Eksternal : Pengusul Yang Terdaftar didalam Sistem RKPDJabar Online.
10
Rincian Persyaratan Pengusulan Kegiatan (Pasal 16)
• Surat Pengantar dari Kepala OPD/Biro;
• Proposal yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), gambar dan sertifikat apabila untuk pengadaan tanah/lahan serta Detail Engineering Design (DED) untuk kegiatan pembangunan fisik;
• Proposal yang dilengkapi dengan RAB dan CPCL untuk kegiatan non fisik; dan
• Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
OPD/Biro Provinsi
• Surat Pengantar dari Bupati/Walikota;
• Proposal yang dilengkapi dengan RAB, CPCL,gambar dan sertifikat apabila
untuk pengadaan tanah/lahan serta DED untuk kegiatan pembangunan fisik;
• Proposal yang dilengkapi dengan RAB dan CPCL untuk kegiatan non fisik; dan
• Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Pengguna Eksternal
• Surat Pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan; dan
• Proposal yang dilengkapi dengan CPCL dan RAB.
Pemerintah Kabupaten/Kota
11
• Belanja Langsung OPD;
• Belanja Tidak Langsung OPD;
• Belanja Bantuan Keuangan;
• Belanja Bantuan Desa;
• Belanja Hibah;
• Belanja Bantuan Sosial; dan
• Belanja Subsidi
OPD/Biro Provinsi
• Belanja Bantuan Keuangan;
• Belanja Bantuan Desa;
Pengguna Eksternal (DPRD Provinsi, Pemerintah Desa, Akademisi,
Dunia Usaha, Komunitas dan Umum)
• Belanja Bantuan Keuangan
• Belanja Bantuan Desa; • Belanja Hibah; • Belanja Bantuan
Sosial;
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Pengusulan Kegiatan Berdasarkan Kategori Kegiatan (Pasal 22)
12
Maksud : • mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan
kelengkapan administrasi kegiatan
• melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota dan usulan kegiatan eksternal dan eksternal OPD
Tujuan :
• Tahap kesatu, yaitu verifikasi usulan awal;
• Tahap kedua, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Forum OPD;
• Tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Pra Musrenbang dan Musrenbang Daerah;
• Tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Rancangan Akhir RKPD dan/atau tahapan Pasca Musrenbang Daerah.
Tahapan :
Verifikasi Usulan Kegiatan oleh OPD/Biro
13
Kriteria Verifikasi :
Kriteria administrasi yaitu :
• Ketersediaan surat pengantar,
• Proposal yang dilengkapi dengan CPCL, RAB, Sertifikat, dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan
Kriteria Substansi yaitu : • Kesesuaian isi proposal dengan usulan
kegiatan;
• Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan Daerah yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat;
• Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan Daerah yang tertuang di dalam RKPD Provinsi Jawa Barat;
• Kesesuaian dengan kebijakan, sasaran, dan tujuan OPD/Biro; dan
• Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi OPD/Biro yang bersangkutan.
14
Output Sistem RKPDJabar Online 2101 :
1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3. Rencana Kerja OPD/Biro
4. Perubahan Rencana Kerja OPD/Biro
Daftar Usulan Kegiatan Yang Akan Didanai Oleh Provinsi Jawa barat
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA DAN PENGGUNA EKSTERNAL
15
Tindaklanjut OPD/Biro dan Kabupaten/Kota : 1. OPD/Biro Provinsi Jawa Barat :
a) OPD/Biro mengusulkan kegiatan prioritas dilengkapi dengan administasi kegiatan sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
b) OPD/Biro Melakukan input dan verifikasi usulan kegiatan/proposal yang masuk ke OPD/Biro;
c) Sekretariat DPRD membantu dan mengkoordinasikan Hasil Reses DPRD.
2. Kabupaten/Kota :
a) Bappeda Kabupaten/Kota melakukan seleksi usulan kegiatan SEBELUM melakukan input kedalam Sistem RKPDJabar Online;
b) Usulan kegiatan prioritas HARUS dilengkapi dengan administasi kegiatan sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
c) DPPKAD Kabupaten/Kota dibantu oleh Bappeda Kabupaten/Kota untuk mendistribusikan kegiatan yang didanai oleh Provinsi Jawa Barat berpedoman kepada Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat.
16
TERIMA KASIH
MARI KITA WUJUDKAN
SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) 4204483 Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731 Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id
SMS JABAR MEMBANGUN
0811 200 5500
SMS SATU DATA JABAR 08778 200 5500
Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#
Mari membuat perencanaan Jawa Barat sepanjang hayat
KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE
RKPDJabar-ONLINE