Post on 26-Jun-2015
ANALISA JABATANANALISA JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
(sesuai Permendagri No. 35 Thn. 2012)
2
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 20252025
KONDISI BIROKRASI YANG DIINGINKAN
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASIROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
3
MA
NA
JEM
EN
PER
UB
AH
AN
MA
NA
JEM
EN
PER
UB
AH
AN
PR
OSES S
OSIA
LISA
SI D
AN
INTER
NA
LISA
SI
AR
AH
AN
A
RA
HA
N
STR
ATEG
ISTR
ATEG
ILATAR LATAR BELAKANGBELAKANG•Dasar Hukum•Kondisi obyektif
PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI BIROKRASIBIROKRASI
Tahapan, Program, dan Aktivitas Yang Harus Dilakukan Kementerian/Lembaga
PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS)PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS)PENILAIAN KINERJA ORGANISASI SAAT
INI
ANALISA JABATANANALISA JABATANUraian Jabatan
Evaluasi Evaluasi JabatanJabatan
SISTEM SISTEM REMUNERASIREMUNERASI
ORGANISASIORGANISASI• Redefinisi visi,
misi, dan strategi
• Restrukturisasi• Analisis Beban Kerja
TATALAKSANATATALAKSANA• Business Process
• SOP
SDM (SUMBER DAYA SDM (SUMBER DAYA MANUSIA)MANUSIA)•Standar Kompetensi Jabatan•Assesmen Kompetensi Individu•Sistem Penilaian Kinerja•Pengadaan dan Seleksi•Pengembangan dan Pelatihan•Pola Promosi, Rotasi, dan Mutasi•Pola Karir•Database Pegawai
SASARANSASARAN•Perubahan Pola Pikir•Perubahan Budaya Kerja•Perubahan Perilaku
POSTUR BIROKRASI 2025
• PENGUATAN UNIT PENGUATAN UNIT ORGANISASI ORGANISASI KEPEGAWAIANKEPEGAWAIAN
• PENGUATAN UNIT KERJA PENGUATAN UNIT KERJA KEDIKLATANKEDIKLATAN
• PERATURAN PERUNDANG-PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANUNDANGAN
• PENEGAKAN DISIPLINPENEGAKAN DISIPLIN• PENEGAKAN KODE ETIKPENEGAKAN KODE ETIK
• PERBAIKAN PERBAIKAN PENGADAAN PENGADAAN SARANA DAN SARANA DAN PRASARANAPRASARANA
PEN
ATA
AN
PEN
ATA
AN
SIS
TE
MSIS
TE
M
PEN
JAM
IN
PEN
JAM
IN
PELA
KSA
NA
AN
PELA
KSA
NA
AN
SIS
TE
MSIS
TE
M
4
OrganisasiOrganisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran(right sizing)
Budaya Kerja Aparatur (culture set dan mind set) Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
TatalaksanaSistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsipgood governance
Peraturan Perundang-undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindihdan kondusif
Sumber daya manusia aparatur
SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Area
Per
ubah
an
Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Has
il Ya
ng In
gin
Dic
apai
KONDISI SDM APARATUR SAAT INI
1. Total PNS sebanyak 4.708.330 (data mei 2011).
2. Distribusi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Penempatan pegawai dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensinya.
4. Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin.
5. Penghasilan belum adil & layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya
1. Total PNS sebanyak 4.708.330 (data mei 2011).
2. Distribusi pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. Penempatan pegawai dalam jabatan tidak berdasarkan kompetensinya.
4. Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin.
5. Penghasilan belum adil & layak sesuai dgn beban kerja dan tanggung jawabnya
ASPEK MANAJEMEN SDM APARATUR:
1. Perencanaan Pegawai
2. Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi)
3. Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural)
4. Penyusunan Pola Karier Pegawai
5. Pengelolaan kinerja pegawai
6. Pengembangan kualitas pegawai
7. Penegakan Disiplin Pegawai
8. Remunerasi
9. Pemberhentian/pemensiunan
KONDISI SDM YNG DIHARAPKAN
PNS:
1. PROFESIONAL:
• Memiliki keahlian, keterampilan dan pengetahuan
• Memiliki kecakapan
• Memiliki wawasan tentang pekerjaannya
• Memiliki dedikasi yang tinggi
• Memiliki minat pada tugas jabatannya
2. BERMORAL dan
3. SEJAHTERA
PNS:
1. PROFESIONAL:
• Memiliki keahlian, keterampilan dan pengetahuan
• Memiliki kecakapan
• Memiliki wawasan tentang pekerjaannya
• Memiliki dedikasi yang tinggi
• Memiliki minat pada tugas jabatannya
2. BERMORAL dan
3. SEJAHTERA
DASAR HUKUMUU No. 43 Tahun 1999 jo UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
POLA PIKIR MANAJEMEN SDM APARATUR
PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS
LINGKUNGAN STRATEGIS:
NASIONAL REGIONAL
GLOBAL5
6
PROFESIONALISME SDM APARATUR
PERMASALAHANPerencanaan
Kebutuhan Pegawai;
Penerapan manajemen
kinerja, reward & punishment
belum konsisten
Jumlah, kualitas distribusi dan
komposisi pegawai belum sesuai beban
kerja dan kebutuhan riil organisasi
Kompetensi belum sepenuhnya digunakan
sebagai dasar pengadaan, penempatan pengembangan pegawai
dan remunerasi
KONDISI PENYEBAB
`
PENATAAN SDM APARATUR
`AKIBATNYA : KINERJA DAN DISIPLIN DINILAI RENDAH
7
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PENATAAN SDM APARATURPENATAAN SDM APARATUR
ANALISIS JABATAN DAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA PENATAAN ORGANISASI YANG LEBIH RASIONAL PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DAN
PERSYARATAN LAINNYA SELEKSI PEGAWAI YANG ADA UNTUK MENGETAHUI PNS YANG
TIDAK/KURANG MEMENUHI KOMPETENSI PENEMPATAN PEGAWAI YANG MEMENUHI KOMPETENSI DIKLAT BAGI PNS YANG KURANG MEMENUHI KOMPETENSI, RELOKASI/PENATAN ULANG PENEMPATAN PEGAWAI DIKLAT UNTUK PEMINDAHAN DALAM JABATAN LAIN PENSIUN DINI BAGI PNS YANG TIDAK MEMENUHI KOMPETENSI MENYUSUN PERENCANAAN PEGAWAI (UNTUK JANGKA
PENDEK, MENENGAH DAN JANGKA PANJANG PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA DAN PENEGAKAN DISIPLIN PEMBERIAN REMUNERASI SESUAI BOBOT JABATAN DAN
PRESTASI KERJA
8
ANALISIS JABATAN
PENGHITUNGAN BEBAN KERJA
URAIAN JABATAN (JOB DESCRIPTION)
BEBAN KERJA PER JABATAN
PETA JABATAN
BOBOT JABATAN
KEGIATAN HASIL PENGGUNAAN
1. PENATAAN KELEMBAGAAN
2. PENATAAN SDM APARATUR
3. PENYUSUNAN & PENYEMPURNAAN PROSEDUR KERJA (SOP)
EVALUASI JABATAN
URUTAN PROSES PENATAAN SDM APARATUR
9
1.Perencanaan pegawai baik jumlah maupun kualitas (kompetensi)
2.Rekrutmen dan penempatan (promosi)
3.Penyusunan sasaran kinerja pegawai
4.Peningkatan kompetensi (diklat)
5.Penentuan penghasilan yang adil dan layak (remunerasi)
6.Penentuan besaran organisasi (penataan organisasi)
UU NO. 43 TH. 1999 TTG PERUBAHAN UU NO. 8 TH. 1974
Ps 15 ayat 1: jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan ditetapkan dalam formasi
Ps 17 ayat 1: PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu
PEGAWAI NEGERI SIPIL:
• Seseorang yang duduk dalam suatu jabatan
• Didayagunakan untuk melakukan tugas-tugas jabatan
• Memperoleh hasil kerja yang ditetapkan dan ditargetkan oleh jabatan yang didudukinya
Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan
S T R U K T U R A L(manajerial)
• Kepala Bagian
• Kepala Seksi
• Kepala Dinas
• Kepala Badan
• dan sebagainya
FUNGSIONAL(non angka kredit)
• Pengolah Data …….
• Pengkaji ……….
• Bendaharawan ………
• Anggota Satpam …..
• Pengadministrasi …..
• Pengumpul Data …….
• dsb
FUNGSIONAL(angka kredit)
• Pranata Komputer
• Peneliti
• Analis Kepegawaian
• Arsiparis
• Dokter
• Widyaiswara
• dsb
Proses, Metoda dan teknik untuk memperoleh data
jabatan mengolahnya menjadi informasi jabatan
dan menyajikannya bagi kepentingan program:
1.Kelembagaan;
2.Ketatalaksanaan;
3.Kepegawaian; dan
4.Perencanaan diklat.
ARTI KATA ANALISIS ARTI KATA ANALISIS JABATANJABATAN
ANALISIS
JABATAN
Mengurai secara teliti
Satu per satu orang
Mengurai secara teliti
Satu per satu orang
Sekelompok tugas yangdilembagakan dan dibebankanpd seorang Pemegang jabatanBaik struktural maupun fungsional
Sekelompok tugas yangdilembagakan dan dibebankanpd seorang Pemegang jabatanBaik struktural maupun fungsional
PERTANYAAN : APA YANG DIURAI SECARA TELITI SATU PER SATU DLM JABATAN ?
YANG DIURAI SECARA TELITI SATU PER SATU DLM JABATAN ADALAH UNSUR-UNSUR YANG MEMBENTUK SUATU JABATAN YAITU :
1.IDENTITAS JABATAN a. NAMA JAB
b. UNIT KERJA2.RINGKASAN TUGAS JAB (IKHTISAR JAB)3.RINCIAN TUGAS JAB/KEGIATAN4.WEWENANG5.TANGGUN JAWAB6.HASIL KERJA7.BAHAN KERJA8.PERANGKAT KERJA9.HUBUNGAN KERJA JABATAN10.KEADAAN TEMPAT KERJA11.UPAYA FISIK12.KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA13.SYARAT JABATAN
KESIMPULAN II :HASIL ANJAB ADALAH INFORMASI JAB (UJ &
PJ)
KESIMPULAN III :ANJAB ADALAH SARANA/ALAT UTK MENGHASILKAN INFORMASI JAB YG BERGUNA UTK MENATA KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN DAN KETATALAKSANAAN
KESIMPULAN I : ANJAB DILAKUKAN
DENGAN 3 TAHAPAN YAITU : 1. TAHAP
MENGUMPULKAN DATA JAB 2. TAHAP MENGOLAH/
MENGANALISIS DATA JAB MENJADI INFORMASI JAB (UJ DAN PJ)
3. TAHAP MENYAJIKAN INFORMASI JAB (UJ DAN PJ) BAGI PENGGUNA
Ada 3 Kesimpulan Dari Pengertian Ada 3 Kesimpulan Dari Pengertian AnjabAnjab : :
PROGRAM YANG MEMBUTUHKANINFORMASI JABATAN
PENENTUINFORMASI
JABATAN
INFORMASIJABATAN
LANGKAH PENYELENGGARAANANALISIS JABATAN
I. PERSIAPAN PENYE- LENGGARAAN ANALISIS JABATAN
II. PENGUMPULAN DATA JABATAN
III. PENGOLAHAN DATA JABATAN
IV. VERIFIKASI
V. PEMBETULAN
1
23
4
5
68
8
c. pengamatan langsung;
TEKNIK PENGUMPULAN TEKNIK PENGUMPULAN DATADATA
a.daftar pertanyaan;
b.wawancara;
c.pengamatan langsung;
d.referensi; dan
e.gabungan beberapa
cara.
HASIL POKOK ANALISIS JABATANHASIL POKOK ANALISIS JABATAN
Uraian jabatan (Job Description)Uraian tentang nama jabatan, ringkasan tugas jabatan, rincian tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, hubungan kerja jabatan, keadaan tempat kerja, upaya fisik, kemungkinan resiko bahaya; dan syarat jabatan(Job Requirement) serta spesifikasi jabatan (Job Spesification)
Peta jabatanBentangan seluruh jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam suatu unit organisasi atau dalam suatu instansi
INFORMASI JABATAN
Hasil analisis jabatan adalah informasi jabatan (INJAB) yg dipergunakan utk : 1. penataan kelembagaan, 2. kepegawaian, 3. ketatalaksanaan, dan 4. perencanaan pendidikan dan pelatihan.
HASIL ANALISIS JABATAN.
KEGUNAAN HASIL ANJABKEGUNAAN HASIL ANJABPenataan kelembagaan, meliputi :a. penyusunan organisasi dan unit unitnya;b. penataan organisasi yang rightsizing;c. penyempurnaan tupoksi;d. Pemberdayaan kapasitas organisasi; dan e. evaluasi organisasi.
Penataan kepegawaian, meliputi:a. rencana kebutuhan pegawai (formasi);b. sistem rekrutmen dan penempatan;c. pengembangan pola karier;d. mutasi; e. penilaian kinerja; f. reward and punishment; dang. Kesejahteraan.
Penataan ketatalaksanaan, meliputi:a. tata kerja;b. hubungan kerja; danc. sistem operasional dan prosedur kerja.
Penataan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi :a. program diklat;b. jenis-jenis diklat; danc. pengembangan diklat.
21
JOB DESCRIPTION
PETA JABATAN
BEBAN KERJA PER JABATAN
HASIL ANJAB & BEBAN KERJA
1. PENGGABUNGAN
2. PENGEMBANGAN
3. PENGAYAAN, TUGAS & FUNGSI
PENGGUNAAN
PEMBOBOTAN LEMBAGA /
ORGANISASI
HASIL
ORGANISASI YANG RASIONAL
ORGANISASI YANG TEPAT SESUAI VISI, MISI DAN BEBAN KERJA RIIL (RIGHT ZISING)
PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA UNTUK PENATAAN KELEMBAGAAN
22
JOB DESCRIPTION
PETA JABATAN
BEBAN KERJA PER JABATAN
`BOBOT JABATAN
HASIL ANJAB , BEBAN KERJA, EVALUASI JABATAN
1. PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI
2. REKRUITMEN DAN PENEMPATAN PEGAWAI
3. PENEMPATAN & PENATAAN PEGAWAI
4. PENYUSUNAN POLA KARIER
5. PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA
6. PERENCANAAN KEBUTUHAN DIKLAT
7. PENYUSUNAN SISTEM REMUNERASI SESUAI BOBOT JABATAN DAN KINERJA
PENGGUNAAN HASIL
PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA UNTUK PENATAAN PEGAWAI
1. JUMLAH, KUALITAS , DISTRIBUSI & KOMPOSISI PEGAWAI SESUAI BEBAN KERJA
2. PENEMPATAN PEGAWAI YANG TEPAT
3. PENGEMBANGAN KARIER SESUAI KOMPETENSI
4. SISTEM REMUNERASI YANG ADIL DAN LAYAK
5. KINERJA SDM APARATUR LEBIH OPTIMAL
1. ANALISIS BEBUTUHAN PEGAWAI & BEZETING
2. STANDAR KOMPETENSI DAN SYARAT JABATAN
3. INDIKATOR KINERJA PEGAWAI
4. NILAI DAN PERINGKAT JABATAN
23
JOB DESCRIPTION
PETA JABATAN
BEBAN KERJA PER JABATAN
HASIL ANJAB & BEBAN KERJA
1. PENYUSUNAN PROSEDUR KERJA
2. ANALISIS PROSEDUR KERJA YANG ADA
3. SIMPLIFIKASI PROSEDUR KERJA YANG ADA
PENGGUNAAN
ALUR/PROSES KERJA
HASIL
PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PROSEDUR KERJA (SOP)
1. SOP(STANDAR PROSEDUR KERJA)
2. KEPASTIAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN/PELAYANAN.
3. SIAPA MELAKUKAN APA
PRINSIP MENYUSUNPRINSIP MENYUSUNURAIAN JABATAN DAN PETA JABATANURAIAN JABATAN DAN PETA JABATAN
PRINSIP MENYUSUNPRINSIP MENYUSUNURAIAN JABATAN DAN PETA JABATANURAIAN JABATAN DAN PETA JABATAN
STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA
PEKERJAAN SEHARI-HARI
Tugas riel yang
dilakukan pegawai
Jabatan A
Jabatan B
Jabatan C
Jabatan D
Dan seterusnya
Diurai informasi jabatannya
ANALISIS JABATAN bukan ANALISIS ORANG
ANALISIS JABATAN
Perumusan nama jab. Fungsional umum didasarkan pd ketentuan pasal 17 (1) uu no. 43/1999 yaitu :“PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu”. Dengan demikian, setiap PNS harus duduk dlm suatu jab.
Jab. Fungsional dibedakan lagi yaitu jab. Fungsional angka
kredit dan jab. Fungsional non angka kredit yang sering
disebut jab. Fungsional umum (jfu).
Ketentuan dlm UU nomor 43 tahun 1999 ttg pokok-pokok
kepegawaian ada 2 jenis jabatan yaitu JAB STRUKTURAL dan JAB
FUNGSIONAL.
Jab struktural dan jab. Fungsional angka kredit sudah ada nama jab.nya, namun jab
fungsional umum belum terumuskan nama jab.nya.
JENIS JABATAN
1. NAMA JABATAN : PEREKAPITULASI DATA PENDUDUK (JFU) TUGAS JAB : MEREKAPITULASI DATA PENDUDUK HASIL KERJA : REKAPITULASI DATA PENDUDUK
2. NAMA JAB : KEPALA SEKSI PERKEMBANGAN PENDUDUK TUGAS JAB : MEMBUAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK HASIL KERJA : LAPORAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
PELAKSANAAN TUGAS KE 2 JENIS JAB TERSEBUT BERBEDA, YAITU JAB STRUKTURAL PELAKSANAAN TUGASNYA BERSIFAT MENEJERIAL (MEMIMPIN/MENGATUR) SEDANGKAN JAB FUNGSIONAL SIFAT TUGASNYA TEKNIS OPERASIONAL. CONTOH :
DARI KE 2 JENIS JABATAN TERSEBUT TERDAPAT PERBEDAAN PELAKSANAAN TUGASNYA YAITU : TUGAS MEREKAPITULASI YANG LEBIH BERSIFAT TEKNIS DIBANDING TUGAS MEMBUAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK YANG MEMBUTUHKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KONSEPTUAL, ANALITIS DAN KOMPREHENSIF.
DENGAN DEMIKIAN, JIKA TIM KERJA MENEMUKAN ADA JABATAN STRUKTURAL YANG HASIL KERJANYA MERUPAKAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL, MAKA JABATAN TERSEBUT DPT DIPERTIMBANGKAN UTK DIMERGER DGN JAB LAIN YG SEJENIS.FOKUS DLM MENGANALISIS JABATAN ADALAH DARI HASIL KERJANYA,SEBAB EKSISTENSI SUATU JAB DITENTUKAN OLEH HASIL KERJA JAB.
HAL2 LAIN YANG PERLU KITA KETAHUI :
ADA PERBEDAAN ANTARA TUGAS “MENGETIK KONSEP” DENGAN TUGAS “MEMBUAT KONSEP”. TOGAS “MENGETIK KONSEP” ADALAH TUGAS JFU KARENA UNTUK BISA “MENGETIK” HANYA BUTUH KETERAMPILAN TEKNIS MENGETIK, SEDANGKAN TUGAS “MEMBUAT KONSEP” ADALAH TUGAS JAB. STRUKTURAL KARENA UNTUK “MEMBUAT KONSEP” BUTUH KOMPETENSI BERPIKIR KONSEPTUAL, ANALITIS DAN KOMPREHENSIF.
TUGAS-TUGAS JAB.STRUKTURAL BERSIFAT MENEJERIAL (MEMIMPIN, MENGATUR, MEMBANGUN KINERJA UNIT, MENGEMBANGKAN KONSEP-KONSEP/IDE-IDE BARU/INOVASI, EMPOWERING/MEMBERDAYAKAN BAWAHAN) BUKAN MELAKUKAN TUGAS TEKNIS OPERASIONAL.
TUGAS-TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN TUGAS-TUGAS JFU YANG SUDAH TERTATA DENGAN BAIK MEMBERIKAN KEJELASAN “SIAPA MELAKUKAN APA”. TIDAK LAGI TERDAPAT PENUMPUKAN
TUGAS-TUGAS PADA 1 ATAU 2 PEGAWAI, TIDAK LAGI TERDAPAT
INEFISENSI DALAM PELAKSANAAN TUGAS, BAHKAN PRINSIP HEMAT STRUKTUR KAYA FUNGSI DAPAT
DIWUJUDKAN.
HASIL ANALISIS TERHADAP KE 13 UNSUR-UNSUR JABATAN TERSEBUT
DITUANG DLM FORMAT URAIAN JABATAN (UJ) DAN KEMUDIAN JABATAN-JABATAN YANG SUDAH DIANALISIS DIPETAKAN
DALAM PETA JABATAN (PJ). PELAKSANAAN ANALISIS JAB MULAI DILAKUKAN PD UNIT KERJA TERENDAH
(ESELON IV), KEMUDIAN SECARA BERJENJANG KE ESELON III DAN ESELON II.
HASIL ANJAB YAITU INFORJAB DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN KEPALA
DAERAH .
ANALISIS UNSUR-UNSUR JABATAN
Untuk Jabatan Struktural : Nama Jabatan sesuai dengan nomenklatur unit kerjanya yang diawali kata Kepala, Misal : Unit kerjanya Bagian Analisa Jabatan, maka nama Jabatannya Kepala Bagian Analisa Jabatan.
Untuk Jabatan Non Struktural (Jabatan Fungsional Umum) di bawah eselon IV, perumusan nama jabatannya dilakukan dengan menginventarisir dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada pada unit kerja eselon IV tersebut , misalnya :
I. Identitas Jabatan :
1. 2. Nama Jabatan :
1.1. Kode Jabatan:
1. Sekelompok tugas2 mengadministrasi kepegawaian diberi nama Pengadministrasi Kepegawaian
2. Sekelompok tugas2 mengumpul dan mengolah data diberi nama Pengumpul dan Pengolah Data
3. Sekelompok tugas2 menganalisis diberi nama Analis
4. Sekelompok tugas2 menyusun bahan diberi nama Penyusun Bahan
5. Sekelompok tugas2 mengaplikasi program diberi nama Pengaplikasi Program
6. Sekelompok tugas2 merekapitulasi data diberi nama Perekapitulasi Data
7. Sekelompok tugas2 mengompilasi diberi nama Pengompilasi
8. Sekelompok tugas2 merancang diberi nama Perancang
9. Sekelompok tugas2 mendisain diberi nama Pendisain
10. Sekelompok tugas2 mengkatalog diberi nama Pengkatalog
11. Sekelompok tugas2 mengentri data diberi nama Pengentri Data
12. Sekelompok tugas2 mencatat dan menyimpan surat masuk/keluar diberi nama Agendaris
13. Sekelompok tugas2 memproses diberi nama Pemroses
14. Sekelompok tugas2 mengetik diberi nama Pengetik
15. Sekelompok tugas2 mengantar surat diberi nama Caraka
16. Sekelompok tugas2 menginventarisir diberi nama Penginventaris
17. Dst.
I. 3. UNIT KERJA
Contoh : Kepala Subbagian Analisa JabatanContoh : Kepala Subbagian Analisa Jabatan
Eselon IV : Subbagian Analisa JabatanEselon III : Bagian Analisa JabatanEselon II : Biro OrganisasiEselon I : Sekretariat Jenderal
Eselon IV : Subbagian Analisa JabatanEselon III : Bagian Analisa JabatanEselon II : Biro OrganisasiEselon I : Sekretariat Jenderal
II. Ringkasan Tugas Jabatan Nama Jabatan : Kepala Subbagian Analisa Jabatan
Menggunakan prinsip WHW (What,How dan Why).What (Apa yang dikerjakan?) : Merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, memfasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas How (Bagaimana mengerjakannya?) : Dengan cara lisan dan tertulisWhy (Mengapa?) Agar analisis jabatan terlaksana secara efisien dan efektif.
Merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, memfasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas dengan cara lisan dan tertulis agar analisis jabatan terlaksana secara efisien dan efektif.
Setiap jabatan berisi sekelompok tugas. Tugas diartikan sebagai “Proses mengolah bahan kerja, menggunakan alat kerja untuk memperoleh hasil kerja”. Jumlah jenis tugas dalam jabatan antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) jenis tugas. Setiap tugas diuraikan dengan jelas menggunakan prinsip WHW yaitu gambaran tentang apa yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya dan mengapa/tujuan apa harus dikerjakan. Dalam menyusun rincian tugas, ada syarat dan norma yang harus ditaati agar rincian tugas dapat memberikan gambaran yang jelas tentang “Siapa melakukan Apa”. Dengan demikian setiap pemangku jabatan benar-benar memahami apa tugas- tugas yang harus dikerjakannya.
III. Rincian Tugas Jabatan
SYARAT DAN NORMA RINCIAN TUGAS1. SYARAT ISI :
UTK MENGETAHUI APAKAH TIAP TUGAS SDH MENCERMINKAN OBYEK, CARA DAN TUJUAN, DAPAT DICEK DGN MENGGUNAKAN KALIMAT TANYA :
- APAKAH YG DIKERJAKAN OLEH SI PEMEGANG JAB ? (WHAT)- BAGAIMANA CARA TUGAS ITU DILAKUKAN ? (HOW)- MENGAPA (TUJUAN) TUGAS ITU DILAKUKAN ? (WHY)
CONTOH : MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN DENGAN CARA MEMBUAT DISPOSISI AGAR TUGAS DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT.
- (WHAT) : MEMBAGI TUGAS KEPADA BAWAHAN- (HOW) : DENGAN CARA MEMBUAT DISPOSISI - (WHY) : AGAR TUGAS DAPAT DIPROSES LEBIH
LANJUT.
A. OBYEK, CARA DAN TUJUAN
2
B. SIFAT TINGKATAN JABATAN
1
38
1) JABATAN STRUKTURAL : RINCIAN TUGASNYA MENCERMINKAN PELAKS FUNGSI MENEJERIAL SPT : MEMBAGI TGS, MEMBERI PETUNJUK, MEMBIMBING, MEMBINA, MENGKOORDINASIKAN, DSB CONTOH : MEMBERI PETUNJUK KPD BWHAN BERDSRKAN KETENTUAN DAN PROSEDUR KERJA AGAR TDK TERJADI KESALAHAN/ PENYIMPANGAN.
2) JABATAN FUNGSIONAL : RINCIAN TGSNYA MENCERMINKAN PELAKS TGS TEKNIS OPERASIONAL SPT : MEMBUAT, MENGETIK, MENYUSUN, MENGOLAH, MENCATAT, DSB. CONTOH : MENGETIK KONSEP SRT DGN MESIN KOMPUTER AGAR DPT DIPROSES SELANJUTNYA.
2. NORMA RINCIAN TUGAS
1) VOLUME KALIMAT HRS MENCERMINKAN :
- APAKAH YG DIKERJAKAN OLEH SI PEMEGANG JAB ? (WHAT)
- BAGAIMANA CARA TUGAS ITU DILAKUKAN ? (HOW)
- MENGAPA (TUJUAN) TUGAS ITU DILAKUKAN ? (WHY)
WHATApa yang dikerjakan
HOWBagaimana cara
pekerjaan itu dilakukan
WHYMengapa atau
untuk tujuan apa pekerjaan itu
dilakukan
Tindak kerja + obyek kerja
Mesin Peralatan Perkakas dan
Alat Kerja yang digunakan atau cara melakukan
tugas
Tujuan tugas
A. NORMA PENYUSUNAN KALIMAT.
KALIMAT RINCIAN TGS MERUPAKAN KALIMAT YG MENONJOLKAN PREDIKAT DAN OBYEK TANPA MENGEMUKAKAN SUBYEKNYA. PREDIKATNYA BERUJUD KATA YG MENUNJUKKAN TINDAK KERJA. POLANYA ADALAH : POK (PREDIKAT, OBYEK, KETERANGAN CARA DAN TUJUAN).
CONTOH : MERENCANAKAN KEGIATAN PER TAHUN ANGGARAN SUB BAGIAN ANALISA JABATAN DENGAN CARA MEMBUAT KONSEP KERANGKA ACUAN / TOR (TERM OF REFERENCE) SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PREDIKAT : MERENCANAKAN OBYEK : KEGIATAN PER TAHUN ANGGARAN SUB BAGIAN ANALISA JAB KET. CARA : DENGAN CARA MEMBUAT KONSEP KERANGKA ACUAN/TOR (TERM OF REFERENCE) KET. TUJUAN : SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
B. POLA SUSUNAN KALIMAT
1) KALIMAT LANGSUNG :
KALIMAT RINCIAN TGS HRS DIAWALI DGN PREDIKAT SEBAB PREDIKAT INILAH YG MERUP INTI RINCIAN TGS. PREDIKAT MENUNJUKKAN APA YG DIKERJAKAN/ MENUNJUKKAN TINDAK KERJA/PERBUATAN YG HRS DILAKSANAKAN OLEH PEMEGANG JAB.
2) KALIMAT AKTIF :
RINCIAN TGS MERUP RINCIAN ATAS TINDAKAN/PERBUATAN YG DILAKUKAN OLEH PEMEGANG JAB. OLEH KRN ITU KALIMAT RINCIAN TGS HRS KALIMAT AKTIF YAITU KALIMAT YG PREDIKATNYA KATA KERJA AKTIF.
C. GAYA PENULISAN KALIMAT.
KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN PUNCAK (LEVELI) :
MERUMUSKANKEBIJAKAN
MERUMUSKAN SASARAN
MERENCANAKAN
MENGORGANISASIKAN
MENGENDALIKAN
MENGOORDINASIKAN
MENGARAHKAN
MEMBINA, DLL
KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN MENENGAH ATAS (LEVEL II) :
MENGOORDINASIKAN
MERUMUSKAN SASARAN
MEMBINA
MENGARAHKAN
MENYELENGGARAKAN
MENGEVALUASI
MELAPORKAN
DLL
KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN MENENGAH (LEVEL III) :
MERENCANAKAN OPERASIONAL
MEMBAGI TUGAS
MEMBERI PETUNJUK
MENGATUR
MENGEVALUASI
MELAPORKAN
MENYELIA
DLL
KATA KERJA SBG CERMIN FUNGSI MENEJEMEN YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS MENEJERIAL DLM TINGKATAN MENEJEMEN BAWAH (LEVEL IV) :
MEMBERI PETUNJUK
MEMBAGI TUGAS
MEMBIMBING
MEMERIKSA
MENGECEK
MENGOREKSI
MENGONTROL
MEMBUAT LAPORAN
MERENCANAKAN KEGIATAN, DLL
KATA KERJA YG DPT DIGUNAKAN UTK MERUMUSKAN TGS TEKNIK ATAU TGS NON MENEJERIAL/FUNGSIONAL:
MENGAJAR MENGAGENDA
MEMBUAT MEMASUKKAN
MEMINDAHKAN MENCATAT
MENYUSUN MENGELUARKAN
MEMASANG MENGUMPULKAN
MENGEMUDIKAN MENGHIMPUN
MENGHITUNG MENGGANDAKAN
MENYALIN MEMBUBUHKAN
MENGETIK MENGOMPILASI
MENARIK MENGGOLONGKAN
MELAYANI MEMASANG
MENGANALISIS MEWAWANCARAI
MENGOLAH MENABULASIKAN
MENYORTIR MENGANTARKAN
MENYIMPAN MENYAMPAIKAN
CONTOH :Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa
Jabatan(Struktural)Rincian Tugas:1. Merencanakan kegiatan per tahun anggaran
Sub Bagian Analisa Jabatan dengan cara membuat kerangka acuan/TOR (Term of Reference) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
2. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau lisan agar tugas terbagi habis sesuai bidang masing-masing;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaaan dan sanksi;
6. Memfasilitasi komponen Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan pemberian konsultasi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan informasi jabatan yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
7. Memfasilitasi Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan pemberian konsultasi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan informasi jabatan yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
8. Membuat konsep surat/naskah dinas bidang analisa jabatan Kementerian dan Provinsi berdasarkan disposisi atasan dan ketentuan perundangan untuk diajukan kepada pimpinan, meliputi :
- Konsep surat Menteri/Sekjen/Kepala Biro; - Konsep nota dinas Kepala Biro/Sekjen; - Konsep draft rancangan Permendagri tentang
pedoman dan petunjuk teknis bidang analisa jabatan
- Konsep pointer/makalah; - Konsep telaahan staf; - Konsep pidato Menteri/Sekretaris Jenderal; - Konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan
Sub Bagian Analisa Jabatan Departemen dan Provinsi.
9. Mengoreksi ketikan konsep surat/naskah dinas dengan cara menuliskan perbaikan di atas yang salah untuk penyempurnaan ketikan konsep.
10. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan bidang analisajabatan dengan meninjau ke Daerah untuk memperoleh informasi tentang permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaannya;
11. Mengikuti rapat-rapat pembahasan dengan instansi terkait berdasarkan disposisi pimpinan untuk memberikan atau memperoleh masukan dan saran dalam rapat;
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan kepada pimpinan secara berkala sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan lebihlanjut.
CONTOH :Nama Jabatan : Analis Jabatan (JFU)Rincian Tugas :
1. Menyusun instrumen pengumpulan data jabatan dengan membuat kuesioner dan panduan wawancara sebagai alat pengumpulan data jabatan.
2. Mengumpulkan data jabatan dengan menyampaikan kuesioner kepada pegawai dan melakukan wawancara serta pengamatan terhadap organisasi dan tata kerja setiap unit organisasi di lingkungan komponen Kemdagri.
3. Mengolah data jabatan dengan mempelajari tugas, fungsi unit, struktur organisasi, tata hubungan kerja, serta mengelompokkan tugas yang bersesuaian.
4. Menganalisis data jabatan berdasarkan pengelompokkan tugas, kesesuaian syarat, hasil kerja dan waktu pelaksanaan tugas untuk merumuskan informasi jabatan.
5. Menyusun uraian jabatan dengan merumuskan identitas jabatan, hasil kerja jabatan, bahan kerja, perangkat kerja, sifat jabatan, ringkasan uraian jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, korelasi jabatan serta persyaratan jabatan.
6. Menyusun berbagai informasi jabatan dalam bentuk uraian jabatan, kamus jabatan, klasifikasi jabatan, peta jabatan atau bentuk lain untuk berbagai keperluan.
CONTOH :Nama Jabatan : Agendaris (JFU)Rincian Tugas:
1. Menerima surat/naskah dinas yang masuk, mencatat nomor, tanggal, perihal surat/naskah dinas serta permasalahannya dalam buku agenda agar surat/ naskah dinas tercatat;
2. Mengajukan surat/naskah dinas yang sudah diagendakan dengan menyerahkan kepada Kepala Biro untuk didisposisi;
3. Mendistribusikan surat/naskah dinas yang sudah didisposisi ke unit kerja (Bagian-Bagian) dengan buku ekspedisi agar surat/naskah dinas dapat diproses lebih lanjut;
4. Memberi nomor, tanggal surat/naskah dinas keluar dan mencatat dalam buku agenda agar surat/naskah dinas siap dikirim;
5. Membuat rekapitulasi surat masuk dan keluar secara berkala sebagai bahan laporan rutin.
6. Menyimpan arsip surat/naskah dinas yang sudah diproses dalam box file sesuai tata cara penyimpanan agar surat/naskah dinas mudah ditemukan bila dibutuhkan;
7. Mencatat jadwal kegiatan rapat Kepala Biro di papan tulis agar dapat mengikuti kegiatan rapat tepat waktu.
Hak yang dimiliki oleh pemangku jabatan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan mengenai suatu hal agar tugas yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik, dengan adanya perumusan yang jelas maka dapat dihindarkan terjadinya penyalahgunaan atau duplikasi wewenang.
CONTOH :1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kemen. & Prov. Wewenang : - Membimbing dan menegur bawahan
- Menilai DP-3- Memberi reward and punishment kepada bawahan- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan.- Membuat laporan.
IV. Wewenang
Tanggung jawab yang dimiliki pemangku jabatan dalam pelaksanaan tugas.
CONTOH :1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan Kemen. & Prov Tanggungjawab :
- Kelancaran rencana kegiatan Sub Bagian.- Kebenaran data dan informasi.- Ketepatan waktu melaksanakan tugas.- Kelayakan distribusi tugas.- Kerahasiaan bidang tugas.
V. Tanggung Jawab
Merupakan produk atau keluaran (output) jabatan. Setiap jabatan harus mempunyai produk atau output. Hasil kerja diperoleh dari bahan kerja yang diolah/diproses dengan alat kerja. Proses mengolah bahan kerja menggunakan alat kerja untuk memperoleh hasil kerja disebut TUGAS. Dengan demikian, setiap tugas menghasilkan hasil kerja.
Hasil kerja dapat berupa :- Benda2 atau sesuatu yang bersifat fisik.- Data, informasi, layanan atau sesuatu yang bersifat non fisik.
CONTOH :1. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU) Hasil Kerja : Aplikasi Program
2. Nama Jabatan : Pemroses Bahan Mutasi Pegawai (JFU) Hasil Kerja : Bahan Mutasi Pegawai
VI. Hasil Kerja
Hasil Kerja :a. Rencana kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan;
b. Terbagi habisnya tugas kepada bawahan;
c. Optimalisasi produktivitas kerja bawahan;
d. Penyempurnaan hasil kerja bawahan;
e. Terbinanya karier bawahan;
f. Tersusunnya Informasi Jabatan komponen Kementerian Dalam Negeri yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
g. Tersusunnya Informasi Jabatan Pemerintah Daerah yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
h. Tersedia konsep surat/naskah dinas untuk diajukan kepada pimpinan;
i. Penyempurnaan ketikan konsep surat/naskah dinas;
j. Tersedianya informasi tentang permasalahan atau hambatan implementasi kebijakan bidang analisa jabatan;
k. Laporan hasil rapat;
l. Laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan
merupakan masukan (input) yang diproses dengan alat kerja untuk memperoleh hasil kerja. Sesuatu yang diolah atau diproses tersebut dapat berupa data atau benda.
CONTOH : 1. Nama Jabatan : Pengentri Data Perangkat Daerah
(JFU) Hasil Kerja : Entrian Data Perangkat Daerah Bahan Kerja : Data Perangkat Daerah
2. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU) Hasil Kerja : Aplikasi Program Bahan Kerja : Data Program
VII. Bahan Kerja
CONTOH :Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan (Struktural)
a. Hasil Kerja : Rencana Kegiatan per Tahun Anggaran Sub Bagian Analisa Jabatan Bahan Kerja : - Sasaran Program Prioritas yang ingin dicapai - Kebijakan pimpinan
b. Hasil Kerja : Laporan Monitoring dan Evaluasi Bahan Kerja : Informasi Monitoring dan Evaluasi
c. Hasil Kerja : Konsep materi rapat pimpinan Bahan Kerja : Disposisi tugas pimpinan
Merupakan alat yang digunakan dalam memproses input/ bahan kerja untuk memperoleh hasil kerja, seperti alat tulis, komputer, dan alat-alat lain yang spesifik sesuai dengan jabatannya.
CONTOH :
1. Nama Jabatan : Pengentri Data Perangkat Daerah (JFU)
Hasil Kerja : Entrian Data Perangkat Daerah
Bahan Kerja : Data Perangkat Daerah
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
2. Nama Jabatan : Pengaplikasi Program (JFU)
Hasil Kerja : Aplikasi Program
Bahan Kerja : Data Program
Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
3. Nama Jabatan : Bendaharawan
Hasil Kerja : Laporan Keuangan
Alat Kerja : Alat tulis dan kalkulator
VIII. Perangkat Kerja
CONTOH :
Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan (Struktural)
a. Hasil Kerja : Rencana Kegiatan per Tahun Anggaran Sub Bagian Analisa Jabatan Bahan Kerja : - Sasaran Program Prioritas yang ingin dicapai - Kebijakan pimpinan Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
b. Hasil Kerja : Laporan Monitoring dan Evaluasi Bahan Kerja : Informasi Monitoring dan Evaluasi Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
c. Hasil Kerja : Konsep materi rapat pimpinan Bahan Kerja : Disposisi tugas pimpinan Alat Kerja : Alat tulis, Komputer/Laptop/NoteBook
IX.IX. Hubungan KerjaHubungan Kerja(Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara (Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara
berhubungan, baik timbal balik maupun searah, baik vertikal, horizontal berhubungan, baik timbal balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apa Saudara berhubungan maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apa Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD). misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD).
X. X. Keadaan Tempat KerjaKeadaan Tempat KerjaBekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerja tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh lingkungan kerja tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.negatif terhadap pemegang jabatan.
XIXI. . Upaya FisikUpaya FisikFisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.melaksanakan tugas.
XII. XII. Kemungkinan Risiko Kemungkinan Risiko BahayaBahayaTidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.
X1II. X1II. Syarat JabatanSyarat Jabatan13.1. Pangkat13.1. Pangkat : : 13.2. Pengetahuan Kerja13.2. Pengetahuan Kerja : Teknik menganalisis: Teknik menganalisis13.3. Keterampilan13.3. Keterampilan : : 13.4. Pendidikan13.4. Pendidikan : : minimal S1 jurusanminimal S1 jurusan Manajemen Manajemen PemerintahanPemerintahan13.5.Pelatihan Teknis : O & M; Analisis Jabatan 13.5.Pelatihan Teknis : O & M; Analisis Jabatan Diklatpim IV /ADUMLADiklatpim IV /ADUMLA13.6. Pengalaman Kerja13.6. Pengalaman Kerja: : Pernah bertugas sebagai Tenaga Pernah bertugas sebagai Tenaga AnalisAnalis13.7. Bakat13.7. Bakat : : kecakapan verbal untuk berkomunikasi kecakapan verbal untuk berkomunikasi 13.8. Temperamen13.8. Temperamen : : mampu menyesuaikan diri dengan mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang harus berhubungan dengan orang lain secara pekerjaan yang harus berhubungan dengan orang lain secara timbal baliktimbal balik13.9. Minat13.9. Minat : : menyenangi pekerjaan yang berkaitan menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/dengan data/iinformasinformasi13.10.Kondisi fisik13.10.Kondisi fisik : : Sehat Jasmani & RohaniSehat Jasmani & Rohani
IX.IX. Hubungan KerjaHubungan Kerja(Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara (Dengan jabatan apa, unit kerja, atau instansi mana Saudara
berhubungan, baik timbal balik maupun searah, baik vertikal, horizontal berhubungan, baik timbal balik maupun searah, baik vertikal, horizontal maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apa Saudara berhubungan maupun diagonal dan sebutkan untuk tugas apa Saudara berhubungan misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD). misalnya: bidang kepegawaian berhubungan dengan BKD).
X. X. Keadaan Tempat KerjaKeadaan Tempat KerjaBekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerja tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh lingkungan kerja tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan.negatif terhadap pemegang jabatan.
XIXI. . Upaya FisikUpaya FisikFisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.melaksanakan tugas.
XII. XII. Kemungkinan Risiko Kemungkinan Risiko BahayaBahayaTidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.
X1II. X1II. Syarat JabatanSyarat Jabatan13.1. Pangkat13.1. Pangkat : : 13.2. Pengetahuan Kerja13.2. Pengetahuan Kerja : Teknik menganalisis: Teknik menganalisis13.3. Keterampilan13.3. Keterampilan : : 13.4. Pendidikan13.4. Pendidikan : : minimal S1 jurusanminimal S1 jurusan Manajemen Manajemen PemerintahanPemerintahan13.5.Pelatihan Teknis : O & M; Analisis Jabatan 13.5.Pelatihan Teknis : O & M; Analisis Jabatan Diklatpim IV /ADUMLADiklatpim IV /ADUMLA13.6. Pengalaman Kerja13.6. Pengalaman Kerja: : Pernah bertugas sebagai Tenaga Pernah bertugas sebagai Tenaga AnalisAnalis13.7. Bakat13.7. Bakat : : kecakapan verbal untuk berkomunikasi kecakapan verbal untuk berkomunikasi 13.8. Temperamen13.8. Temperamen : : mampu menyesuaikan diri dengan mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang harus berhubungan dengan orang lain secara pekerjaan yang harus berhubungan dengan orang lain secara timbal baliktimbal balik13.9. Minat13.9. Minat : : menyenangi pekerjaan yang berkaitan menyenangi pekerjaan yang berkaitan dengan data/dengan data/iinformasinformasi13.10.Kondisi fisik13.10.Kondisi fisik : : Sehat Jasmani & RohaniSehat Jasmani & Rohani
KEPALA BIRO ORGANISASI
Kepala Bagian
Analisa Jabatan
Kepala Bagian Kelembagaaan
Kepala Sub Bagian
Anjab Kem &
Prov
Kepala Sub Bagian
Anjab Kabupaten/
Kota
Kepala Sub Bagian
Kelembagaan
Kem & Prov
Kepala Sub Bagian
Kelembagaan
Kab/Kota
Analis Jabatan
Evaluator Lap Hasil
Anjab Kem & Prov
Analis Jabatan
Evaluator Lap Hasil
Anjab Kab/Kota
Penyusun Bahan
Organisasi Kem &
Prov
Evaluator Org
Kem & Prov
Penyusun Bahan
Organisasi Kab/Kota
Evaluator Perangkat
Daerah
PETA JABATANContoh :
URAIAN JABATAN (UJ)
1. IDENTITAS JABATAN1.1 KODE JABATAN : ……………… 1.2 NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN ANALISA JABATAN KEM & PROVINSI1.3 UNIT KERJA : ESELON IV : SUB BAGIAN ANALISA JABATAN KEM & PROVINSI ESELON III : BAGIAN ANALISA JABATAN ESELON II : BIRO ORGANISASI ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL
2. IKHTISAR JABATAN : Merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengoreksi, mengevaluasi, memfasilitasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang analisa jabatan kementerian dan provinsi berdasarkan kebijakan Pimpinan dan Peraturan Perundangan dalam rangka mencapai sasaran yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.
3. RINCIAN TUGAS JABATAN : a. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengoreksi, mengevaluasi, memfasilitasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang analisa jabatan Kementerian dan Provinsi berdasarkan kebijakan pimpinan dan peraturan perundangan dalam rangka mencapai sasaran yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. b. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau lisan agar tugas terbagi habis sesuai bidang masing-masing; c. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal; d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
URAIAN JABATAN (UJ)
1. IDENTITAS JABATAN1.1 KODE JABATAN : ……………… 1.2 NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN ANALISA JABATAN KEM & PROVINSI1.3 UNIT KERJA : ESELON IV : SUB BAGIAN ANALISA JABATAN KEM & PROVINSI ESELON III : BAGIAN ANALISA JABATAN ESELON II : BIRO ORGANISASI ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL
2. IKHTISAR JABATAN : Merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengoreksi, mengevaluasi, memfasilitasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang analisa jabatan kementerian dan provinsi berdasarkan kebijakan Pimpinan dan Peraturan Perundangan dalam rangka mencapai sasaran yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien.
3. RINCIAN TUGAS JABATAN : a. Merencanakan kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengoreksi, mengevaluasi, memfasilitasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang analisa jabatan Kementerian dan Provinsi berdasarkan kebijakan pimpinan dan peraturan perundangan dalam rangka mencapai sasaran yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. b. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau lisan agar tugas terbagi habis sesuai bidang masing-masing; c. Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal; d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
e. Memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan
capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaaan dan sanksi;
f. Memfasilitasi komponen Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan pemberian konsultasi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan informasi jabatan yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
g. Memfasilitasi Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan pemberian konsultasi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan informasi jabatan yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
h. Membuat konsep surat/naskah dinas bidang analisa jabatan Kementerian dan Provinsi berdasarkan disposisi atasan dan ketentuan perundangan untuk diajukan kepada pimpinan, meliputi :
- Konsep surat Menteri/Sekjen/Kepala Biro; - Konsep nota dinas Kepala Biro/Sekjen; - Konsep draft rancangan Permendagri tentang pedoman dan petunjuk teknis
bidang analisa jabatan - Konsep pointer/makalah; - Konsep telaahan staf; - Konsep pidato Menteri/Sekretaris Jenderal; - Konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan
Kementerian dan Provinsii. Mengoreksi ketikan konsep surat/naskah dinas dengan cara menuliskan perbaikan
di atas yang salah untuk penyempurnaan ketikan konsep. j. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan bidang analisa jabatan dengan
meninjau ke Provinsi untuk memperoleh informasi tentang permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaannya;
k. Mengikuti rapat-rapat pembahasan dengan instansi terkait berdasarkan disposisi pimpinan untuk memberikan atau memperoleh masukan dan saran dalam rapat;
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi kepada pimpinan secara berkala sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.
e. Memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan
capaian hasil kerja sebagai bahan untuk peningkatan karier dan pemberian penghargaaan dan sanksi;
f. Memfasilitasi komponen Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan pemberian konsultasi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan informasi jabatan yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
g. Memfasilitasi Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dengan pemberian konsultasi dan bimbingan teknis untuk menghasilkan informasi jabatan yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
h. Membuat konsep surat/naskah dinas bidang analisa jabatan Kementerian dan Provinsi berdasarkan disposisi atasan dan ketentuan perundangan untuk diajukan kepada pimpinan, meliputi :
- Konsep surat Menteri/Sekjen/Kepala Biro; - Konsep nota dinas Kepala Biro/Sekjen; - Konsep draft rancangan Permendagri tentang pedoman dan petunjuk teknis
bidang analisa jabatan - Konsep pointer/makalah; - Konsep telaahan staf; - Konsep pidato Menteri/Sekretaris Jenderal; - Konsep laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan
Kementerian dan Provinsii. Mengoreksi ketikan konsep surat/naskah dinas dengan cara menuliskan perbaikan
di atas yang salah untuk penyempurnaan ketikan konsep. j. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan bidang analisa jabatan dengan
meninjau ke Provinsi untuk memperoleh informasi tentang permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaannya;
k. Mengikuti rapat-rapat pembahasan dengan instansi terkait berdasarkan disposisi pimpinan untuk memberikan atau memperoleh masukan dan saran dalam rapat;
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi kepada pimpinan secara berkala sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.
4. WEWENANG:- Membimbing dan menegur bawahan- Menilai DP-3- Memberi reward and punishment kepada bawahan- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan.- Membuat laporan.
5. TANGGUNG JAWAB:- Kelancaran rencana kegiatan Sub Bagian.- Kebenaran data dan informasi.- Ketepatan waktu melaksanakan tugas.- Kelayakan distribusi tugas.- Kerahasiaan bidang tugas.
4. WEWENANG:- Membimbing dan menegur bawahan- Menilai DP-3- Memberi reward and punishment kepada bawahan- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan.- Membuat laporan.
5. TANGGUNG JAWAB:- Kelancaran rencana kegiatan Sub Bagian.- Kebenaran data dan informasi.- Ketepatan waktu melaksanakan tugas.- Kelayakan distribusi tugas.- Kerahasiaan bidang tugas.
6. HASIL KERJA :a. Rencana kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi; b. Terbagi habisnya tugas kepada bawahan;c. Optimalisasi produktivitas kerja bawahan;d. Penyempurnaan hasil kerja bawahan; e. Terbinanya karier bawahan; f. Tersusunnya Informasi Jabatan komponen Kementerian Dalam Negeri yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;g. Tersusunnya Informasi Jabatan Pemerintah Provinsi yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkanh. Tersedia konsep surat/naskah dinas untuk diajukan kepada pimpinan;i. Penyempurnaan ketikan konsep surat/naskah dinas;j. Tersedianya informasi tentang permasalahan atau hambatan implementasi kebijakan bidang analisa jabatan;k. Laporan hasil rapat; l. Laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Departemen dan Provinsi.
7. BAHAN KERJA :a. Disposisi tugas dari Kepala Bagian; b. Peraturan perundang-undangan bidang analisa jabatan; c. Naskah/surat dinas;d. ATK habis pakai.
6. HASIL KERJA :a. Rencana kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Kementerian dan Provinsi; b. Terbagi habisnya tugas kepada bawahan;c. Optimalisasi produktivitas kerja bawahan;d. Penyempurnaan hasil kerja bawahan; e. Terbinanya karier bawahan; f. Tersusunnya Informasi Jabatan komponen Kementerian Dalam Negeri yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;g. Tersusunnya Informasi Jabatan Pemerintah Provinsi yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkanh. Tersedia konsep surat/naskah dinas untuk diajukan kepada pimpinan;i. Penyempurnaan ketikan konsep surat/naskah dinas;j. Tersedianya informasi tentang permasalahan atau hambatan implementasi kebijakan bidang analisa jabatan;k. Laporan hasil rapat; l. Laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Analisa Jabatan Departemen dan Provinsi.
7. BAHAN KERJA :a. Disposisi tugas dari Kepala Bagian; b. Peraturan perundang-undangan bidang analisa jabatan; c. Naskah/surat dinas;d. ATK habis pakai.
NO JABATAN UNIT KERJA/ INSTANSI HUBUNGAN TUGAS 1.2.3.
Kepala Biro OrganisasiKabag. Analisa JabatanKaro. Organisasi
Setjen KemendagriBiro OrganisasiSetda Provinsi
Struktural/PerintahStruktural/PerintahFasilitasi & Koord
8. PERANGKAT KERJA : a. Komputer, USB/FlashDisk, Internet, b. Faximilli, ATK habis pakai c. Kertas, pulpen
9. HUBUNGAN KERJA JABATAN:
10. KEADAAN TEMPAT KERJA: Bekerja dalam ruangan dengan kondisi umum tempat kerja dan lingkungan kerja tidak terdapat karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap pemegang jabatan. 11. UPAYA FISIK:Fisik yang digunakan dominan duduk dan berbicara pada waktu melaksanakan tugas.
12. KEMUNGKINAN RESIKO BAHAYA: Tidak ada risiko bahaya dalam jabatan ini.
13. SYARAT JABATAN :
13.1. PANGKAT/Gol : Penata/IIIc13.2. PENGETAHUAN KERJA : Teknik menganalisis13.3. KETERAMPILAN : Mampu dan terampil mengoperasikan komputer13.4. PENDIDIKAN FORMAL: Sarjana (S1) Manajemen/Pemerintahan 13.5. PELATIHAN/KURSUS : Diklatpim IV /Adumla
Organisasi dan Metode13.6. PENGALAMAN KERJA : Pernah bertugas sebagai Tenaga Analis13.7. BAKAT : Intelegensia dan verbal.13.8. MINAT : Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan informasi/data 13.9. TEMPERAMEN : Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan dan merencanakan. 13.10. KONDISI FISIK : Sehat Jasmani & Rohani
adalah paparan masalah atau temuan-temuan yg diperoleh dilapangan yg berkaitan dgn kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana.
Rekomendasi dimaksudkan sebagai pemberian informasi/ laporan tentang adanya hal-hal yg menyimpang dan me-merlukan pembenahan dengan adanya analisis jabatan atau memerlukan kebijakan utk pemecahan masalah, seperti
1. Ditemukan duplikasi tugas pokok dan fungsi unit kerja;2. Ditemukannya tugas pokok dan fungsi unit kerja yg tidak dapat dijabarkan
lebih lanjut menjadi tugas-tugas jabatan atau terlalu sempit, atau kurang memperlihatkan eksistensi sebuah unit kerja.
3. Ditemukannya penempatan pegawai yg tidak sesuai dengan syarat jabatan yg didudukinya.
4. Ditemukannya data kelebihan atau kekurangan pegawai, dlsb.
1. Ditemukan duplikasi tugas pokok dan fungsi unit kerja;2. Ditemukannya tugas pokok dan fungsi unit kerja yg tidak dapat dijabarkan
lebih lanjut menjadi tugas-tugas jabatan atau terlalu sempit, atau kurang memperlihatkan eksistensi sebuah unit kerja.
3. Ditemukannya penempatan pegawai yg tidak sesuai dengan syarat jabatan yg didudukinya.
4. Ditemukannya data kelebihan atau kekurangan pegawai, dlsb.
REKOMENDASIREKOMENDASI
Dokumen yang Harus DiisiDokumen yang Harus Diisi
Setiap PNS mengisi Kuesioner Analisis Jabatan
Tim menyusun Uraian jabatanSetiap Unit Kerja Menyusun Peta Jabatan
(Per Unit Eselon 2).Masing-Masing Unit Kerja (eselon 2)
menyusun Laporan Analisis Jabatan
TERIMA KASIH……
BIRO ORGANISASIBIRO ORGANISASISEKRETARIAT JENDERALSEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI