Post on 06-Feb-2017
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA PRAHA
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIAUNTUK REPUBLIK CEKONoMoR: o1 / K? / r I 01 /2011
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA D! PRAHA
KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang ., a, Bahwa Surat Keputusan Kepala Peruvakilan Republiklndonesia No. SK 044lKPlll11l2015 tanggal 6 November2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kedutaan BesarRepublik lndonesia di Praha perlu disesuaikan denganPeraturan Pemerintah No. 49 tahun 2016 tentang Jenisdan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Kementerian Luar Negeri;Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir (a) tersebutdi atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan KepalaPeruvakilan Republik lndonesia Praha;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 1997 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3687);Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang HubunganLuar Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 3882);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun2004 Nomor 47)',
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaraan Negara (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2004 Nomor 5);Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik lndonesia (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2006 Nomor 63, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 463a);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Mengingat '. 1.
b
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
lndonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 4674) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor232, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 5476),Undang-Undang No. 06 tahun 2011 tentang Keimigrasian(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011, Nomorsz);Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2414 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 5601);Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 22Tahun1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan NegaraBukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor3694) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 1998 Nomor 85, TambahanLembaran Negara Nomor 3760);Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenisdan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor125, Tambahan Lembaran negara Republik lndonesiaNomor 5541) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2015tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku pada KementerianHukum dan Hak Asasi Manusla Rl (Lembaran negaraRepublik lndonesia Tahun 2015 Nomor 40, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5667);Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor45 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlakupada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor227, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor 5940);Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentangOrganisasi Penryakilan Republik lndonesia di Luar Negeri;Keputusan Menteri Luar negeri Republik lndonesia No.SP/2891/BUllXl81l01 tentang Wewenang dalamPengurusan Keuangan Negara pada Penrvakilan Republiklndonesia di Luar Negeri;
9.
10
11.
12.
13.
14. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No.06/A/0T /l,12004, tanggal 1 Juni 2004 tentang Organisasidan Tata Kerja Umum Peruvakilan Republik lndonesia diLuar Negeri;
Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rl No. 02/S/Tim-Bra-Pral10l2015 tanggal 9 Oktober 2015 perihalPenyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIKINDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENISPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIKINDONESIA DI PRAHA
Menyesuaikan tarif atas jenis Penerimaan Negara BukanPajak pada Peruvakilan Republik lndonesia di RepublikCeko ditetapkan dengan jumlah sebagaimana terlampirdalam lampiran Surat ini.
Mencabut Surat Keputusan Kepala Peruvakilan Republiklndonesia di Praha No. SK 044lKPlll11l2015 tanggal 6November 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku PadaKedutaan Besar Republik lndonesia di Praha.
Biaya Keimigrasian dan Kekonsuleran pada KedutaanBesar Republik lndonesia di Praha ditetapkan dalam matauang Dolar Amerika Serikat (USD) dengan asumsi 1 USDekuivalen Rp. 12.000,-.
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimanadimaksud dalam Surat Keputusan ini, dipungut olehBendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan padaKedutaan Besar Republik lndonesia di Praha, disetorkanke kas negara setiap minggu, sesuai dengan ketentuanyang berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 9 Januari2017 dan akan ditinjau secara berkala apabila terjadiperubahan kebijakan dari Pemerintah Republik lndonesiayang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajakserta adanya kondisi tertentu seperti terjadi fluktuasi nilaitukar mata uang yang tajam sehingga merugikan negara,dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyataterdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akandiadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Memperhatikan
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Ditetapkan diPada tanggal
Praha6 Januari 2017
Tembusan disampaikan kepada:1. Yth. Menteri Luar Negeri Rl2. Yth. Menteri Hukum dan HAM Rl3. Yth. Sekretaris Jenderal, Kemlu Rl4. Yth. lnspektur Jenderal, Kemlu Rl5. Yth. Dirjen Protokol dan Konsuler, Kemlu6. Yth. Dirjen lmigrasi, Kemkumham Rl7. Yth. Direktur Konsuler, Kemlu Rl8. Arsip
Peruvakilan Republik Indonesia,
Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN Rl
Nomor . 01/ K? /l I 01 /2011
BIAYA KEIMIGRASIAN DAN KEKONSULERANPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI PRAHA
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUANTARIF(USDI
PELAYANAN KEIMIGRASIAN1. DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK !NDONESIA
a. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan
b. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang yang masih berlakudisebabkan kelalaian
c. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku
d. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masihberlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yangkapalnya tenggelam
e. Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI Perorangan
f. Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI yang selesaimenjalani hukuman di luar negeri yang pulang/ dideportasi olehpemerintah asing di luar negeri
g Paspor Biasa24 Halamanh. Paspor Biasa24 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih
i. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masihj. Paspor Biasa24 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih
Berlaku Disebabkan karena Bencana Alam dan Awak Kapal yangKaoalnva Tenooelam
per Bukuper Buku
per Buku
per Buku
per Buku
per Buku
per Bukuper Buku
per Buku
per Buku
25
50
25
25
10
20
10
10
5
0
2. VISAa. Visa Kunjunganb. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung Per Tahunc. Visa Tinggal Terbatas
- Untuk 6 (enam) bulan- Untuk 1 (satu)tahun- Untuk 2 (dua) tahun
d. Biaya Pengiriman Kawat Persetujuan ke Penarakilan Rl di Luar
e. Visa Diplomatik dan Dinas
3. Fasilitas Keimiqrasian (Affidavit) baoi Anak Kewarqaneqaraan Ganda
per Orangper Orang
Per Oranqper Orangper Orangper Orang
per Orangoer Orano
trE
105
18C
1C
C
15
5C
11C
I!. PELAYANAN KEKONSULERAN1 LEGALISASI
a. Legalisasi Dokumen Bisnis
b. Legalisasi Dokumen Non-Bisnis
_ Legalisasi Dokumen Non-Bisnis Akademik (untuk Pelajar atauc' Maiasiswa Rt)
d, LegalisasiTerjemahan
per Dokumen
per Dokumen
per Dokumen
per Dokumen
125
25
0
0
JENIS PENERIMAAN'NEGARA BUKAN PAJAK SATUANTARIFfUSDI
2 PENERBITAN SURAT KETERANGANa. Surat Keterangan Pernikahan/ Kutipan Akta pernikahanb. Surat Keterangan Kelahiran/ Kutipan Akta Kelahiranc. Surat Keterangan Kematian/ Kutipan Akta Kematiand. Surat Keterangan Jenazahl Abu Jenazahe. Surat Keterangan Perceraian/ Kutipan Akta perceraianf. Surat Keterangan Pindahg. Surat Keterangan Penetapan Pengangkatan Anakh. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesiai. Surat Keterangan Pengganti Surat lzin Mengemudi lndonesiaj, Surat Keterangan Jalank. Surat Keterangan Jalan kepada WNI yang Memenuhi Kriteria
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan pemerintahRepublik lndonesia Nomor49 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarifatas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Luar Negeri
l. Buku Pengenalan DiriWarga Negara lndonesia (lD-Book)m. Surat Keterangan Usaha/ Bisnis
per Suratper Suratper Suratper Suratper Suratper Suratper Suratper Suratper Suratper Surat
per Surat
per Suratper Surat
c
(C
c
c
c
c
c
c
2C
2C
2C
128
Praha, 6 Januari 2017
Kepala Penruakilan Rl,