Post on 29-Nov-2015
Sistem Manajemen Kesehatan
dan Keselamatan Kerja
(SMK3)
Kelompok 3 :
1.Rizki Sentosa
2.Tiara Dewi Kurniawan
3.Muhammad Arif Mardani
Politeknik Negeri Padang
TA 2011/2012
Latar belakang sejarah:
OHSMS menjadi kunci sebagai strategi pencegahan
pada pertengahan tahun 80‐an. Dimulai pada Desember
1984, Tragedi Bhopal : Kebocoran tanki bahan kimia
methyl isocyanate yang membunuh sekitar 2500 orang.
Hasil investigasi mengindikasikan faktor yang berkon-
tribusi terhadap kejadian tersebut adalah kurangnya
perhatian terhadap:
– disain dan proses plant
– Maintenance dan plant testing serta alat pengaman
– Training dan emergency planning
– Sistem proteksi terhadap lingkungan penduduk di
sekitar pabrik.
K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai
semua pihak:
• Masalah K3 masih belum menjadi prioritas
program
• Tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi
issue nasional baik secara politis maupun
sosial
• Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari
aspek ekonomi, dan tidak pernah dilihat dari
pendekatan moral
• Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor
produksi dalam perusahaan, belum dirtempatkan
sebagai mitra usaha
• Alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3
relatif kecil.
Definisi:
Occupational health and safety management system
(OHSMS)atau disebut juga Sistem Manajemen K3 (SMK3)
adalah bagian dari system manajemen secarakeseluruhan
yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,
tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan
sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan,
penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan
kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka
pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan
kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien,
dan efektif. (Permen 05/MEN/1996).
Sedangkan pengertian dari Manajemen adalah suatu
proses kegiatan yang terdiri atas perencanaan,
pengorganisasi, pelaksanaan, pengukuran dan tindak
lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya
yang ada. Pengertian dari Sistem Manajemen adalah
kegiatan manajemen yang teratur dan saling berhubungan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pada dasarnya SMK3 merupakan implementasi ilmu dan
fungsi manajemen dalam melakukan perencanaan,
implementasi, maupun evaluasi program K3 di tempat
kerja dalam suatu sistem.
Tujuan dan Sasaran SMK3:
Menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatankerja
di tempatkerja dengan melibatkan unsur manajemen,
tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang
terintegrasi dlam rangka mencegah dan mengurangi
kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya
tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif.
Tujuan lainnya yaitu :
1. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat
dan martabatnya sebagai manusia (pasal 27 ayat
2 ) UUD 1945.
2. Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan
dalam melindungi tenaga kerja
3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja
untuk menghadapi kompetisi perdagangan global
4. Proteksi terhadap industri dalam negeri
5. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan
internasional
6. Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap
produk ekspor nasional
7. Pelaksanaan pencegahan kecelakaan masih
bersifat parsial
Dasar Hukum SMK3 dan K3:
Struktur Dasar Hukum SMK3
Struktur Dasar Hukum K3
Pasal 27 (2) UUD 1945
Undang-Undang Ketenagakerjaan
Pasal 86 Pasal 87
- UU No.1/1997
- Per.Menaker No.05/Men/1996
- Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1996
PP Penerapan SMK3
Sanksi Pelanggaran
Pasal 27 ayat 2 UUD Tahun 1945 yang dinyatakan
bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Pasal ini
memberi makna yang luas bahwa disamping warga negara
berhak mendapat pekerjaan yang manusiawi juga
mendapatkan perlindungan terhadap aspek keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) agar dalam melaksanakan pekerjaan
tercipta kondisi kerja yang nyaman, sehat, dan aman
serta dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya
agar dapat hidup layak sesuai dengan harkat dan
martabat manusia.
Ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja
tersebut diatur dalam pasal 86 UU No.13 Tahun 2003 :
1. Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk
memperoleh perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja
b. moral dan kesusilaan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan
martabat manusia serta nilai-nilai agama
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna
mewujudkan produktivitas kerja yang optimal
diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Selain tentang K3 ternyata UU juga menjelaskan tentang
pelaksanaan SMK3 yang berupa paksaan diatur dalam pasal
87 :
1. setiap perusahaan wajib menerapkan system manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi
dengan system manajemen perusahaan.
2. ketentuan mengenai penerapan system manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan
kerja (K3) adalah UU No. 1 Tahun 1970 tentang
keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala
lingkungan kerja, baik di darat, didalam tanah,
permukaan air, didalam air maupun di udara, yang berada
di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
Undang-undang No.1 Tahun 1970 menetukan bahwa
tempat-tempat yang dimaksud dengan tempat kerja adalah
tempat-tempat di darat, di dalam tanah, di permukaan
air, di dalam air maupun di udara yang berada di
wilayah kekuasaan hukum Indonesia, dimana :
a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin,
pesawat, alat, perkakas, peralatan atau instalasi
yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan
atau peledakan;
b. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan,
diperdagangkan, diangkut, atau disimpan atau bahan
yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit,
beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;
b. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan,
pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau
bangunan lainnya termasuk bangunan perairan,
saluran atau terowongan di bawah tanah dan
sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan
persiapan.
d.Dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan
hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau
hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan
lapangan kesehatan;
e.Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan :
emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-
batuan, gas, minyak atau minieral lainnya, baik di
permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar
perairan;
f.Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau
manusia, baik di darat, melalui terowongan,
dipermukaan air, dalam air maupun di udara;
g.Dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal,
perahu, dermaga, dok stasiun atau gudang;
h.Dilakukan penyelamatan, pengambilan benda dan
pekerjaan lain di dalam air;
i.Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian diatas
permukaan tanah atau perairan;
j.Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau
suhu yang tinggi atau rendah;
k.Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya
tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan
benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau
terpelanting;
l.Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau
lobang;
m.Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, suhu,
kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin,
cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
n.Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau
limbah;
o.Dilakukan pemancaran, penyinaran atau penerimaan
radio, radar, televisi, atau telepon;
p.Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan,
penyelidikan atau riset (penelitian) yang
menggunakan alat teknis;
q.Dibangkitkan, dirobah, dikumpulkan, disimpan,
dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas,
minyak atau air;
r.Diputar film, pertunjukan sandiwara atau
diselenggarakan reaksi lainnya yang memakai
peralatan, instalasi listrik atau mekanik.
Azaz SMK3:
Peningkatan K3 secara terus menerus dengan pola
mandiri
Bagian dari sistem pengawasan K3
Bersifat wajib
Sejalan dengan kaidah internasional
Diaudit oleh Badan Audit Independen (eksternal)
Dilakukan oleh Auditor
Prinsip, Elemen, dan Pedoman SMK3:
Tabel Prinsip, Pedoman, Elemen SMK3
Ruang Lingkup Keselamatan Kerja
Keselamatan kerja termasuk dalam perlindungan
teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar
selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat
kerja atau bahan yang dikerjakan. Keselamatan kerja
tidakhanya memberikan perlindungan kepada
pekerja/buruh, tetapi juga kepada pengusaha dan
pemerintah.
a. Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan
keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja
yang tenteram sehingga pekerja/buruh akan dapat
memusatkan perhatiannya pada pekerjaannya
semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu
akan tertimpa kecelakaan kerja.
b. Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan
kerja di perusahaannya akan dpat mengurangi
terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan
pengusaha harus memberikan jaminan social.
c. Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya
dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja, maka
apa yang direncanakan pemerintah untuk
menyejahterakan masyarakat akan tercapai dengan
meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas
maupun kuantitasnya.
Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja,
maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma
di bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan
norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan,
penerapan dan pengawasan norma itu sendiri.
Sebab dasar. Penyebab dasar terjadinya kecelakaan
adalah unsafe condition dan unsafe action. Pendapat
berbagai ahli K3 yang cukup radikal.
Beberapa contoh unsafe condition.
- Peralatan kerja yang sudah usang ( tidak layak
pakai ).
- Tempat kerja yang acak-acakan
- Peralatan kerja yang tidak ergonomis.
- Roda berputar mesin yang tidak dipasang pelindung
( penutup ).
- Tempat kerja yang terdapat Bahan Kimia Berbahaya
yang tidak dilengkapi sarana pengamanan
( labeling, rambu) dll.
Beberapa contoh unsafe action :
- Karyawan bekerja tanpa memakai Alat Pelindung
Diri Pekerja yang mengabaikan Peraturan K3.
- Merokok di daerah Larangan merokok.
- Bersendau gurau pada saat bekerja. Dan lain-lain.
Pasal 3 Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja menentukan bahwa syarat-syarat
keselamatan kerja yang harus diperhatikan oleh
pengusaha akan diatur lebih lanjut. Namun, peraturan
perundangan yang dimaksudkan sampai sekarang belum ada.
Peraturan perundangan warisan Hindia Belanda masih
dapat dijadikan pedoman syarat-syarat keselamatan
kerja, yaitu :
A. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. Untuk mencegah
atau mengurangi kecelakaan ini banyak sekali upaya yang
dapat dilakukan oleh pengusaha. Dalam
Veiligheidregelement (Peraturan Keamanan Kerja), antara
lain dinyatakan bahwa agar peralatan pabrik tidak atau
kurang menimbulkan bahaya, maka :
1) Ban penggerak, rantai, dan tali yang berat harus
diberikan alat penadah, jika putus tidak akan
menimbulkan bahaya.
2) Mesin-mesin harus terpelihara dengan baik, mesin
yang berputar harus diberikan penutup agar jangan
saampai beterbangan jika kurang tahan dalam
putaran yang keras.
3) Ban penggerak, rantai, atau tali yang dilepaskan
harus tergantung, maka gantungan itu harus dibuat
sedemikian rupa agar tidak menyentuh ban
penggerak.
4) Harus tersedia alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
B. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran,
yang dapat dilakukan dengan menyediakan alat-alat
pemadam kebakaran, memberikan kesempatan atau jalan
menyelamatkan diri bagi pekerja/buruh jika terjadi
kebakaran, dan memberikan alat perlindungan lainnya
untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran.
C. Mencegah atau mengurangi bahaya peledakan.
Peledakan biasanya sering terjadi pada perusahaan-
perusahaan yang mengerjakan bahan-bahan yang mudah
meledak. Perusahaan-perusahaan yang demikian pada
setiap ruangan kerja haruslah disediakan sekurang-
kurangnya satu pintu yang cepat terbuka untuk keluar.
Bahan-bahan yang akan dikerjakan di ruang kerja tidak
boleh melebihi jumlah yang seharusnya dikerjakan. Harus
pula dipasang alat-alat kerja yang menjamin
pemakaiannya akan aman dari bahaya peledakan.
D. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai,
menyelenggarakan suhu udara yang baik, memelihara
ketertiban dan kebersihan, mengamankan dan memelihara
bangunan.
E. Mencegah agar jangan sampai terkena aliran listrik
yang berbahaya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
1) Bagian alat listrik yang mempunyai tegangan
minimal 250 volt haruslah tertutup.
2) Sambungan-sambungan kabel listrik harus diberikan
pengaman.
3) Bangunan-bangunan yang diatasnya terbentang kawat
listrik harus diperiksa sewaktu-waktu dan jika
perlu diberikan pembungkus (isolasi) agar
terhindar dari tegangan.