Post on 15-Aug-2019
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2019
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah
di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah
di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pendidikan Anak
Usia Dini Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 101 Tahun
2018 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
192);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);
6. Keputusan Presiden Nomor 91/M Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia
Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1679);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 576);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 653);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 654);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43
tahun 2018 tentang Rincian Tugas Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1697);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI TAHUN 2019.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pendidikan Anak Usia
Dini Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.
Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2019
Direktur Jenderal,
ttd
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
ttd
Agus Salim
NIP 196308311988121001
SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN REHABILITASI GEDUNG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, peningkatan
akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi
terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Hal ini sejalan
dengan program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa
Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, Nawa Cita ke-
6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional”, dan Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter
bangsa”.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)
pada poin ke-empat, yakni memastikan pendidikan berkualitas yang layak
dan inklusif melalui penyiapan manusia berkualitas sejak dini. Senada
dengan komitmen pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan bahwa pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan
dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak
usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas,
sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Komitmen
pemerintah berangkat dari kesadaran akan keberlanjutan suatu bangsa
yang ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan
itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Berbagai hasil
penelitian menunjukkan bahwa PAUD yang berkualitas akan sangat
berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya.
Sebagai salah satu langkah startegis dalam mewujudkan perluasan akses
dan peningkatan kualitas PAUD pada tahun 2019, Pemerintah dalam hal ini
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program bantuan pemerintah
untuk Rehabilitasi Gedung PAUD pada Tahun 2019.
Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD pada Tahun 2019
dimaksudkan untuk membantu meningkatkan mutu prasarana PAUD yang
merupakan bagian dari strategi untuk mendukung peningkatan akses
layanan PAUD berkualitas.
Selanjutnya untuk mewujudkan tata kelola program bantuan yang baik
(good) dan bersih (clean), terbuka (transparant), dan bertanggungjawab
(accountable) telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Percontohan Tahun 2019 agar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat
waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku.
B. Tujuan Petunjuk Teknis
Sebagai acuan bagi Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas,
Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan setempat,
yayasan/organisasi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam
pengelolaan, pendayagunaan, pertanggungjawaban, supervisi, dan
pengawasan Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019.
C. Indikator Keberhasilan
1. Tersalurkannya dana bantuan secara tepat guna, tepat waktu, dan tepat
sasaran;
2. Terlaksananya Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019;
3. Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sesuai
ketentuan.
BAB II
PROGRAM BANTUAN REHABILITASI GEDUNG PAUD
A. Pengertian
Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019 adalah bantuan pemerintah
dalam bentuk uang yang diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggara
program PAUD untuk merehabilitasi Gedung PAUD sesuai dengan tingkat
kerusakan.
B. Tujuan Penggunaan Bantuan
Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019 ditujukan untuk:
1. Mengembalikan kelayakan fungsi prasarana PAUD.
2. Mendukung peningkatan mutu prasarana PAUD.
3. Mendukung peningkatan layanan PAUD yang berkualitas.
C. Prinsip Pelaksanaan Rehabilitasi
Bantuan Rehabilitasi Tahun 2019 dilaksanakan dengan prinsip:
1. terbuka (transparan), dapat diakses oleh semua pihak;
2. akuntabel, penerima bantuan bertanggungjawab atas pelaporan dan
menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana, dan serah
terima pekerjaan;
3. swakelola oleh Penerima Bantuan dengan membentuk Tim Pembangunan
Rehabilitasi.
D. Pemberi Bantuan
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana bantuan sebagaimana
tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019.
E. Penerima Bantuan
Penerima bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD adalah Satuan Pendidikan
penyelenggara program PAUD yang membutuhkan rehabilitasi gedung.
F. Persyaratan Penerima Bantuan
Lembaga yang mengajukan bantuan harus memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis sebagai berikut.
1. Persyaratan Administrasi
a. Memiliki NPSN
b. Memiliki izin operasional/penyelenggaraan minimal 3 tahun beroperasi
c. Memiliki anak didik sekurangnya 25 orang
d. Memiliki pendidik PAUD sekurangnya satu orang yang telah mengikuti
Pelatihan PAUD
e. Tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) PAUD
f. Mengajukan usulan bantuan dan lampirannya kepada Direktur
Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud.
2. Persyaratan Teknis
a. Bangunan yang diajukan tidak menyatu dengan rumah tempat tinggal.
b. Foto dokumentasi kerusakan bangunan PAUD yang diajukan untuk
direhab.
c. Gambar denah bangunan yang akan direhab.
d. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
e. Jadwal Pelaksanaan
f. Surat Hak atas tanah, atas nama Lembaga PAUD/Yayasan
G. Bentuk Bantuan
Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini mengalokasi dana bantuan rehabilitasi
Gedung PAUD sejumlah Rp25.900.000.000,00 (dua puluh lima milyar
sembilan ratus juta rupiah), paling sedikit untuk 370 lembaga penerima
bantuan.
Bantuan diberikan dalam bentuk uang dengan rincian besar bantuan sebagai
berikut:
1. Besar bantuan untuk pekerjaan rehabilitasi Gedung PAUD yang
diberikan kepada masing-masing penerima bantuan ditetapkan oleh
pemberi bantuan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan
indeks harga satuan biaya yang disahkan oleh Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan/atau harga survey.
2. Dana bantuan rehabilitasi gedung dikategorikan ke dalam 3 kategori,
rehab ringan, rehab sedang dan rehab berat.
Besarnya biaya Rehabilitasi disesuaikan dengan tingkat kerusakannya,
yang ditentukan sebagai berikut:
1. Tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 30% dari
harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang
berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama;
2. Tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45%
dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang
berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama;
3. Tingkat kerusakan berat, biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari
harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang
berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama.
H. Rincian Penggunaan Bantuan
Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD diperuntukan untuk pekerjaan rehabilitasi
Gedung PAUD beserta biaya operasional dengan rincian sebagai berikut:
1. Pekerjaan Rehabilitasi Gedung PAUD
No Penggunaan Dana Bantuan Persentase
1. Biaya Operasional
a. Perencanaan
b. Pengawasan
c. Pengelolaan
Maksimal
3%
2%
1%
2. Biaya konstruksi/pembangunan fisik Minimal 94%
a. Biaya operasional perencanaan digunakan untuk honorarium tenaga
perencana rehabilitasi gedung dan hal yang berhubungan dengan
perencanaan (contoh:penyusunan RAB, transport survey harga
setempat).
b. Biaya operasional pengawasan digunakan untuk honorarium Tenaga
Pengawas Pembangunan dan hal yang berhubungan dengan pengawasan
(contoh: transport rapat, konsumsi).
c. Biaya operasional pengelolaan digunakan untuk administrasi dan
pelaporan tentang pengelolaan bantuan termasuk penggandaan dokumen
yang diperlukan, rapat, dan ATK.
BAB III
TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN REHAB KELAS PAUD
A. Mekanisme Kerja Penyaluran Dana Bantuan
r
1. Direktorat Pembinaan PAUD bertugas dan bertanggung jawab untuk:
a. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan tentang rencana
penyaluran Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019 melalui
Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas,
Kemendikbud Tahun 2019.
b. Menetapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Rehabilitasi.
- Verifikasi usulan bantuan
- Merekomendasikan usulan bantuan
- Melakukan pengawasan terhadap penggunaan bantuan
Penerima Bantuan
Kemendikbud
Ditjen PAUD dan DIKMAS
Direktorat Pembinaan PAUD
Kabupaten/Kota
- Sosialisasi
- Penilaian
- Penetapan Penerima Bantuan
- Penyaluran/Pencairan dana bantuan
- Pembinaan
UPT PAUD dan DIKMAS
- Membantu mensosialisasikan bantuan ke
Kab/Kota
- Membantu mengkoordinasi dengan Kab/Kota
untuk pengajuan calon penerima bantuan
- Merekomendasikan usulan bantuan
- Membuat pengajuan
Melaksanakan pembangunan sesuai dokumen yang
disepakati
- Menyampaikan laporan hasil pekerjaan
- Memanfaatkan gedung hasil pekerjaan setelah mendapat
BAST
c. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan PAUD tentang
Pembentukan Tim Penilai Usulan Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD
Tahun 2019.
d. Melaksanakan seleksi usulan Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun
2019.
e. Melaksanakan verifikasi calon penerima bantuan sebagai bagian dari tahap
penilaian pengajuan bantuan dari pengusul.
f. Menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD
Tahun 2019.
g. Melakukan Perjanjian kerjasama dengan Penerima Bantuan
h. Melaksanakan proses pencairan: SPP, SPM, SP2D, menyalurkan dana
bantuan ke rekening Penerima Bantuan melalui bank penyalur
i. Menyampaikan foto kopi SK Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi
Gedung PAUD Tahun 2019 kepada penerima bantuan dan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.
j. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi
Gedung PAUD Tahun 2019 kepada penerima bantuan.
k. Mengarsipkan semua dokumen asli yang terkait penyaluran Bantuan
Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019.
l. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam
rangka melaksanakan pengawasan Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD
Tahun 2019 jika diperlukan.
m.Melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan Bantuan Rehabilitasi
Gedung PAUD Tahun 2019.
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas bertugas dan
bertanggung jawab:
a. Membantu Direktorat Pembinaan PAUD dalam mensosialisasikan
bantuan pembangunan PAUD Percontohan ke Kabupaten/ kota sesuai
dengan kebutuhan daerah berdasarkan data hasil pemetaan mutu.
b. Membantu Direktorat Pembinaan PAUD dalam hal mengkoordinir
dokumen pengajuan dari Kabupaten/Kota.
c. Memberikan rekomendasi atas usulan bantuan Rehabilitasi Gedung
PAUD.
d. Melakukan monitoring dan pembinaan.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab:
a. Meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen pengajuan.
b. Memberikan surat rekomendasi atas usulan bantuan rehabilitasi Gedung
PAUD dari pemerintah desa atau masyarakat (apabila pengajuan bukan
dari Dinas Pendidikan).
c. Melakukan koordinasi dengan Lembaga penerima bantuan rehabilitasi
dalam rangka monitoring dan evaluasi.
4. Penerima Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019 bertugas
dan bertanggung jawab untuk:
a. Menunjuk Perencana bangunan dan pengawas bangunan sesuai
kriteria yang ditetapkan
b. Membuat dan mengajukan usulan/permohonan bantuan sesuai dengan
ketentuan yang dipersyaratkan dalam persyaratan Administrasi dan
Persyaratan Teknis.
c. mengarsipkan fotokopi usulan bantuan serta lampirannya.
d. menandatangani Perjanjian Kerjasama dan kuitansi bukti penerimaan
dana bantuan
e. melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerjasama (termasuk
gambar, jadwal, dan RAB) yang disepakati dengan Pemberi Bantuan.
f. Menyampaikan laporan awal
g. Mendokumentasikan:
1) Pelaksanaan pekerjaan sejak dari kondisi awal sebelum
pembangunan.
2) Semua Kuitansi dan Nota bukti penggunaan dana untuk
pembangunan dan pembelian APE mebel.
3) Membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran kedalam Buku
Kas Umum.
h. Menyampaikan laporan akhir setelah pelaksanaan rehabilitasi Gedung
PAUD selesai.
i. menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada
PPK yang ditembuskan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota.
B. Tata Kelola Pengajuan dan Pencairan Bantuan
1. Pengajuan Usulan Bantuan
a. Calon penerima dana bantuan menyusun kelengkapan persyaratan
administrasi dan teknis sesuai yang tercantum dalam Petunjuk
Teknis ini.
b. Usulan /proposal memuat:
1) Judul Sampul Usulan (Contoh Format terlampir);
2) Surat Permohonan Bantuan (Contoh Format terlampir);
3) Alasan, Tujuan, Hasil yang diharapkan (Contoh Format terlampir);
4) Profil Lembaga Pengusul (Contoh Format terlampir );
5) Surat rekomendasi dari dinas pendidikan/UPT PAUD dan Dikmas
setempat/Pejabat yang berwenang (Contoh Format terlampir);
6) Dokumen kepemilikan hak atas lahan atas nama pengusul yang
peruntukan bagi penyelenggaraan PAUD;
7) Fotocopy ijin penyelenggaraan/operasional PAUD;
8) Fotocopy NPSN;
9) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibubuhi materai
yang cukup (contoh format terlampir);
10) Pakta Integritas (contoh format terlampir);
11) Surat Pernyataan keabsahan dokumen (contoh format terlampir)
12) Fotocopy rekening bank pemerintah atas nama penerima bantuan;
13) Fotocopy NPWP atas nama penerima bantuan;
14) Foto dokumentasi kerusakan bangunan PAUD yang diajukan untuk
direhab;
15) Gambar denah bangunan yang akan direhab;
16) Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya;
17) Jadwal Pelaksanaan
18) Mengajukan usulan bantuan dan lampirannya kepada Direktur
Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud.
c. Usulan ditujukan kepada Direktorat Pembinaan PAUD.
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud
Gedung E Lantai VII Jalan Jenderal Sudirman Senayan - Jakarta
Telp. (021) 57900502
d. Usulan yang masuk ke Direktorat Pembinaan PAUD maupun melalui UPT
PAUD dan Dikmas menjadi milik Direktorat Pembinaan PAUD.
2. Mekanisme Seleksi
a. Direktorat Pembinaan PAUD mencatat dan merekap seluruh dokumen
pengajuan usulan bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019.
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sub Direktorat (Subdit) Sarana dan
Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD mengusulkan Tim Penilai Usulan
untuk melakukan penilaian usulan bantuan dengan kelengkapan
persyaratan administrasi dan teknis.
c. Tim Penilai Usulan melaksanakan penilaian administrasi, teknis, dan
verifikasi lapangan.
d. Tim Penilai Usulan menyampaikan hasil penilaian kepada PPK Sub
Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD untuk
ditetapkan sebagai Penerima Bantuan.
3. Penetapan Penerima Bantuan
a. PPK Subdit Sarana dan Prasarana menetapkan Surat Keputusan tentang
Penerima Bantuan disahkan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat
Pembinaan PAUD.
b. Keputusan Penerima Bantuan, memuat:
1) identitas penerima bantuan
2) nominal uang
3) nomor rekening penerima bantuan
4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
a. Perjanjian kerjasama merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana
bantuan. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PPK Subdit Sarana
dan Prasarana Direktorat pembinaan PAUD selaku Pihak kesatu dengan
Penanggung jawab Penerima Bantuan selaku Pihak Kedua.
b. Perjanjian Kerja Sama memuat:
1) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
2) jumlah bantuan yang diberikan;
3) tata cara dan syarat penyaluran dana;
4) pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana
yang disepakati
5) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa
dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
6) sanksi; dan
7) penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK Subdit
Sarana dan Prasarana Direktorat pembinaan PAUD setelah pekerjaan
selesai atau akhir tahun anggaran.
5. Tahapan Penyaluran
Penyaluran Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019 dilakukan
dalam 1 Tahap yang dilaksanakan setelah penandatanganan perjanjian
kerja sama Satuan Penyelenggara Pendidikan Program PAUD oleh
Penerima Bantuan dengan mekanisme, yakni:
a. Penyaluran dana bantuan melalui bank penyalur
b. PPK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD
menandatangani perjanjian kerjasama dengan bank penyalur
yang ditunjuk
c. Penerima bantuan melengkapi persyaratan pencairan dana bantuan
yang telah ditentukan
PPK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD
melakukan pengujian berkas pencairan yang diajukan oleh penerima
bantuan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan Petunjuk
Teknis ini.
d. PPK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD
mengajukan permintaan pencairan dana (SPP)
e. Pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) menerbitkan
SPM dan mengajukan permohonan SP2D kepada KPPN;
f. KPPN menerbitkan SP2D dan mencairkan dana kepada bank
penyalur
g. PPK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD
memerintahkan Bank Penyalur untuk melakukan transfer dana kepada
rekening penerima bantuan
h. Bank Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana kepada PPK
Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD.
D. Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan
Jangka waktu pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019
adalah maksimal 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung satu minggu
setelah dana masuk ke rekening penerima bantuan.
E. Perubahan Pelaksanaan
1. Perubahan pelaksanaan dapat terjadi karena ada perubahan rencana
anggaran dan biaya yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. Perubahan rencana anggaran biaya harus ditanda tangani oleh
penanggung jawab, perencana dan pengawas.
3. Perubahan pelaksanaan berdasarkan persetujuan Pejabat Pembuat
Komitmen Subdit Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini.
4. Perubahan pelaksanaan tanpa mengurangi luasan bangunan yang
disepakati.
5. Penambahan biaya yang diakibatkan dari perubahan RAB menjadi
tanggung jawab penerima bantuan.
F. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan
1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan Pertanggungjawaban
bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar
dari penyimpangan. Laporan pertanggungjawaban bantuan disampaikan
kepada PPK berupa laporan awal, dan laporan akhir.
1. laporan awal teridir dari:
1) fotocopy rekening (bukti pencairan dana);
2) surat pernyataan yang menyatakan bahwa dana bantuan telah
diterima (Contoh Format 12 terlampir);
3) Surat Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan bantuan (Contoh
Format 13 terlampir)
b. Laporan pertanggungjawaban bantuan, dilampiri:
1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) (Contoh Format
14 terlampir)
2) Sampul Laporan Akhir (Format 15 terlampir)
3) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Contoh Format 16 terlampir)
4) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (Format 17 terlampir)
5) Berita Acara pSerah Terima Pekerjaan (BASTP)
6) RAB awal yang telah ditandatangani PPK dan Tim Teknis serta RAB
perubahan (jika ada)
7) SK tim Rehabilitasi Gedung Paud
8) Akad Kerjasama yang sudah ditandatangani kedua belah pihak
9) Bukti (photo-photo) perkembangan pekerjaan hingga selesai.
10) Catatan Buku Kas Umum penggunaan dana.
11) Foto copy bukti Kuitansi, Nota pembelian, Pembayaran upah,
11) pembayaran honor, dll sesuai RAB.
12) Bukti Pembayaran Pajak.
13) Bukti Pengembalian dana (jika dana berlebih).
G. Pendokumentasian Arsip
Penerima bantuan wajib menyimpan bukti asli penggunaan dana bantuan
minimal selama 10 tahun.
Setiap pembelian barang disertai bukti pembelian berupa:
a. Kuitansi yang ditandatangani oleh penjual dan dibubuhi stempel
perusahaan/toko serta bea materai. Ketentuan penggunaan Bea
Materai setiap kuitansi pembelian/pembayaran, sebagai berikut.
1) Sampai dengan Rp250.000,00 tidak perlu dibubuhi materai.
2) Senilai di atas Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 harus
dibubuhi materai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
3) Senilai di atas Rp1.000.000,00 harus dibubuhi materai Rp6.000,00
(enam ribu rupiah).
4) Materai tersebut harus dilintasi tandatangan penerima uang dan
jika pembelian dikenai stempel toko/penjual.
b. Faktur/Nota Pembelian.
H. Ketentuan Perpajakan
Kewajiban perpajakan terkait dengan bantuan ini mengikuti peraturan
perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana
bantuan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Contoh:
Pembelanjaan barang sampai Rp1.000.000,00 tidak dikenakan pajak,
pembelanjaan barang di atas Rp1.000.000,00 dikenakan PPN 10%,
sedangkan pembelanjaan barang di atas Rp2.000.000,00 dikenakan PPN 10%
dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%, jika penjual atau lembaga tidak ada NPWP
maka pajak yang dibayarkan sebesar 3%.
Lembaga berkewajiban untuk:
a. menyetorkan pajak ke Kas Negara atas dana bantuan yang diterima sesuai
peraturan perpajakan;
b. mengadministrasikan semua bukti setor pajak tersebut.
I. Sanksi
Penerima bantuan yang melanggar peraturan dapat diberikan sanksi berupa
teguran, kewajiban mengembalikan dana bantuan ke kas negara, dan/atau
diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
TATA CARA PENGEMBALIAN DANA BANTUAN
Dalam rangka tertib administrasi, Penerima Bantuan harus melakukan
pengembalian dana bantuan kepada kantor kas negara. Adapun penyebab
penerima dana bantuan harus mengembalikan dana bantuan antara lain:
1. Pembatalan oleh pihak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
karena hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masalah hukum;
2. Pembatalan oleh pihak penerima dana bantuan, karena hal-hal tertentu;
3. Terdapat sisa dana atas belanja terhadap komponen yang ada di RAB;
4. Adanya komponen belanja yang sudah masuk dalam RAB tetapi karena
sesuatu hal tidak digunakan sampai kegiatan selesai dilaksanakan; dan
5. Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku
setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.
Mekanisme pengembalian dana bantuan diatur sebagai berikut:
1. Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (tahun 2019) disetor dengan
menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yaitu
menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/e-billing (dengan pemilihan menu
Kementerian);
2. Pengembalian belanja yang disetor lewat tahun anggaran (tahun 2019) disetor
dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu menggunakan
aplikasi Simponi- /e-billing (dengan pemilihan menu Penerimaan Negara
Lainnya).
Setelah melakukan input data di aplikasi Simponi/e-billing, lalu dicetak dan
ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri dan BNI) atau kantor pos terdekat untuk
penyetoran dana dimaksud. Selanjutnya Bank akan menerbitkan Nomor
Transaksi Pengembalian Negara (NTPN). Masa aktif pembuatan Simponi/e-billing
adalah selama 7 hari kerja dan apabila lebih dari 7 hari kerja dari masa
pembuatan Simponi/e-billing sudah tidak bisa digunakan lagi (kadaluarsa)
sehingga harus dilakukan pembuatan Simponi/e-billing yang baru. Untuk
informasi lebih lanjut dapat berkonsultasi dengan menghubungi:
Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini, Ditjen PAUD dan Dikmas, Telepon:021-57900502
BAB V
SUPERVISI DAN PENGAWASAN
Pelaksanaan Supervisi dan Pengawasan Program Bantuan dapat digambarkan
dalam chart sebagai berikut:
A. Monitoring, Evaluasi dan Supervisi
1. Monitoring, evaluasi dan supervisi dilakukan untuk memastikan
ketepatan, kesesuaian dan kelancaran pelaksanaan bantuan.
2. Unsur Ditjen PAUD dan DIKMAS (Unit Kerja Pusat dan UPT Pusat)
memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan monitoring,
evaluasi, dan
supervisi pelaksanaan kegiatan;
3. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (Kepala
Dinas, Kepala Bidang/Kepala Seksi dan Pengawas/Penilik memiliki tugas
dan tanggung jawab dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan
supervisi pelaksanaan kegiatan).
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan
tidak boleh dibebankan dari dana bantuan.
B. Pengawasan
1. Aparat Penegah Hukum (APH) yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa keungan Pembangunan
(BPKP), Inspektorat Jenderal Kemdikbud (Itjen) melakukan pengawasan
dan dapat melakukan proses hukum apabila terjadi penyelewengan
dalam pelaksanaan.
Dana Bantuan
diterima lewat
rekening Penerima
Bantuan
Penerima Bantuan
melaporkan bahwa dana
sudah diterima dan
memberi
lapoan awal
Penerima Bantuan
melaksanakan kegiatan
sesuai dengan perjanjian
kerja sama dan petunjuk
teknis
Penerima Bantuan
menyimpan dokumen
dan administra
si kegiatan
Penerima Bantuan
menyampaikan laporan secara rinci kepada
Diektorat
Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini
Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi oleh Unsur Direktorat
Jenderal PAUD dan Dikmas
Pengawasan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), BPK, BPKP, Itjen
Kemendikbud dan Aparat Pengawas
lainnya, serta Masyarakat
6
1 2
3
4 5
5
5
5
5
Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan
7
2. Masyarakat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan
3. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran
pelaksanaan kegiatan/dana bantuan.
C. Penutup
Kami sampaikan kepada semua pihak agar ”jangan tergiur oleh berbagai
rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana Bantuan oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk
iming-iming dan permintaan dana kepada penerima bantuan. Direktorat
Pembinaan PAUD menyalurkan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis,
profesional dan transparan.
PENGADUAN DAN INFORMASI Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemendikbud
Gedung E Lantai VII Komplek Kemendikbud
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta 10270 Telp. (021) 57900502
Direktur Jenderal,
ttd
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
ttd
Agus Salim
NIP 196308311988121001
SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN REHABILITASI GEDUNG PAUD
TAHUN 2019
FORMULIR ISIAN
Format 1. Contoh Sampul/Cover Usulan
USULAN PERMOHONAN BANTUAN
REHABILITASI GEDUNG PAUD
TAHUN 2019
Ditujukan kepada:
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Gedung E Lt. 7, Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta
Diajukan oleh:
Nama Pemerintah Daerah/Yayasan/
Organisasi/* :............................
Alamat :............................
Desa/Kel. :............................
Kecamatan :...........................
Kabupaten/Kota*) :............................
Propinsi :...........................
Telp./Hp :...........................
*) Pilih salah satu
Daftar Isi
1. Judul Usulan
2. Daftar Isi Usulan
3. Surat Permohonan Bantuan
4. Alasan, Tujuan, Hasil yang diharapakan
5. Profil Kedinas/yayasan/organisasian
6. Surat Rekomendasi
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
8. Pakta Integritas
9. Foto kopi buku rekening
10. Foto kopi NPWP
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan
12. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
13. Foto kopi Surat Kepemilikan Lahan
14. SK P2S UGB Percontohan
15. Berita Acara Penetapan Tim Pembangunan
16. Jadwal Pelaksanaan
17. Denah dan foto Lokasi yang Menunjukkan Arah Mata Angin, Lokasi
Tanah, dan Ukuran Tanah
Format 2. Contoh Surat Permohonan Bantuan
KOP PEMERINTAH
DAERAH/YAYASAN/ORGANISASI/DINAS/YAYASAN/ORGANISASI PAUD*
Nomor : .............. .............. 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019
Yang terhormat,
Direktur Pembinaan PAUD
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas
Kemendikbud, Gedung E Lantai 7,
Jl. Jenderal Sudirman Senayan,
Jakarta 10270
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama satuan pendidikan
penyelenggara program PAUD* :.............................
Alamat :...............................
Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di
daerah kami, bersama ini kami mengajukan usulan Bantuan Rehabilitasi
Gedung PAUD Tahun 2019 kepada Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat
Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:
1. Usulan Bantuan
2. Surat Rekomendasi/Persetujuan dari Dinas Pendidikan
Atas perhatian Bapak/Ibu Direktur, kami mengucapkan terima kasih.
......, tgl-bln-thn
Penanggung Jawab
Materai Rp 6.000,-
stempel & ttd
………………................
Nama Terang
*) Pilih salah satu
Format 3. Contoh Alasan Tujuan Hasil yang diharapkan
ALASAN, TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Latar Belakang
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Alasan Pengajuan Usulan
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Tujuan Pengajuan Usulan
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Hasil yang diharapkan, jika memperoleh Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD
Tahun 2019
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. Uraian singkat program jangka pendek dan program jangka panjang untuk
pengembangan PAUD yang dikelola
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Format 4. Contoh Profil Satuan Pendidikan
PROFIL LEMBAGA PAUD
PENGUSUL BANTUAN REHABILITASI GEDUNG PAUD
TAHUN 2019
1. Nama Lembaga : …………………………………..
2. NPSN : …………………………………..
3. Tahun Berdiri Lembaga : ………………………………….
4. Terakreditasi : a. Sudah, peringkat ………..
b. Belum
5. Alamat Lembaga
a. Jalan :…………………………………….
b. RT/RW/Dusun : …………………………….........
c. Desa/Kelurahan*) : …………………………............
d. Kecamatan : …………………………………...
e. Kabupaten/Kota*) : …………………………………..
f. Propinsi : …………………………............
g. Kode Pos : ……………………………….....
h. No. Telp/HP : …………………………………..
i. Email : …………………………………..
6. Pengelola/ Kepala Satuan Pendidikan
a. Nama Lengkap : ………………………….
b. Jabatan : ………………………………….
c. No. Telp/HP : ……………………………….
d. Email : ………………………………….
B. KELENGKAPAN ADMINISTRASI
1. Status Kepemilikan Lahan:
(...........) Milik Pemerintah Daerah
(...........) Milik Pemerintah Desa
(...........) Milik Yayasan
2. Surat Kepemilikan Lahan:
(...........) Tidak Ada
(...........) Ada, fotokopi surat kepemilikan lahan terlampir
3. Program PAUD yang Dilaksanakan
No Jenis Program
(TK/KB/TPA/S
PS)
Jumlah
Peserta/Cal
on Peserta
Didik
Tahun
Berdiri
(jika
sudah
ada)
Izin Pendirian/Operasional
(jika sudah punya
Dikeluark
an Oleh
Nomor Tahun
1 Taman Kanak-
Kanak
2 Kelompok
Bermain
JUMLAH
Catatan: jika program SPS, sebutkan jenisnya seperti Pos PAUD/TAAM/TAPAS
atau lainnya.
4. Data Peserta Peserta Didik
No Nama Peserta/
Calon Peserta Didik
Tanggal
Lahir
Nama
Orang
Tua
Pekerjaan
Orang Tua
Alamat
1
2
3
Dst
5. Data Pendidik/Tenaga Kependidikan
No Nama Jenis
Kelamin Jabatan
Pendidikan
Terakhir
Masa
Kerja
Format 5. Contoh Surat Rekomendasi
KOP DINAS PENDIDIKAN*
SURAT REKOMENDASI
Nomor : ……/……….…./…../2019
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*……… setelah dilakukan visitasi/verifikasi
terhadap usulan Lembaga PAUD………..... yang mengusulkan permohonan
Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019, yang ditujukan kepada
Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan
rekomendasi kepada :
Nama Lembaga :.....................................
Nama Penanggungjawab* :.....................................
Alamat :.....................................
Untuk mengajukan Usulan Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019.
Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
...………, ............… 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Ttd/cap
(Nama terang)
NIP.
Format 6. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
KOP LEMBAGA PAUD..............
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .........................................
Jabatan : .........................................
Nama Lembaga : ...............................
Alamat
Jalan : .........................................
Desa/Kelurahan : .........................................
Kecamatan : .........................................
Kabupaten/Kota : .........................................
Propinsi : .........................................
Kode Pos : .........................................
Telepon/HP : .........................................
Email : .........................................
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas:
1. penggunaan dana bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019;
2. dokumentasi dan penyimpanan dokumen keuangan dan pelaksanaan serta
penggunaan bantuan sesuai dengan peraturan perundangan;
3. bertanggungjawab penuh dalam penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan; dan
4. bertanggungjawab penuh dalam penyediaan dana operasional untuk
penyelenggaraan program PAUD.
Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana dimaksud mengakibatkan
kerugian Negara, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan
kerugian Negara dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan
penuh rasa tanggung jawab.
......, tgl-bln-thn
Penanggung Jawab........
Materai Rp 6.000,
stempel & ttd
………………................
Nama Terang
Format 7. Contoh Pakta Integritas
KOP LEMBAGA PAUD ………………................
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ......................................
Jabatan : Penanggungjawab
Alamat Dinas/yayasan/organisasi : ......................................
dalam rangka pekerjaan Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019, pada
Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menyatakan bahwa :
1. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui
ada indikasi KKN didalam proses penyaluran bantuan ini;
3. Tidak memberikan hadiah, uang, barang, atau sejenisnya kepada siapapun
yang terkait dengan Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi
serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
......, tgl-bln-thn
Lembaga PAUD
Penanggungjawab
Materai Rp 6.000,
stempel & ttd
………………................
Nama Terang
Format 8. Contoh Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
KOP LEMBAGA PAUD
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .........................................
Jabatan : .........................................
Nama Pemerintah Daerah/Yayasan/
Organisasi* :......................................
Alamat
Jalan : .........................................
Desa/Kelurahan : .........................................
Kecamatan : .........................................
Kabupaten/Kota : .........................................
Propinsi : .........................................
Kode Pos : .........................................
Telepon/HP : .........................................
Email : .........................................
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas kebenaran keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan
terkait pengusulan, penyaluran, dan penggunaan serta pertanggungjawaban
bantuan. Apabila di kemudian hari, dokumen yang diberikan tidak benar dan
tiak absah, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian
Negara dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan
penuh rasa tanggung jawab.
......, tgl-bln-thn
Penanggungjawab*.....
Materai Rp 6.000,
stempel & ttd
………………................
Nama Terang
Format 9. Contoh Foto Kopi Rekening dan Saldo Lembaga...............
CONTOH FOTO KOPI BUKU REKENING BAGIAN DEPAN
CONTOH FOTO KOPI BUKU REKENING BAGIAN SALDO
(saldo akhir minimal Rp 250.000,-)
Format 10. Contoh Foto Kopi NPWP Dinas Pendidikan/Yayasan/Organisasi*
NPWP : xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx
.........................................................
Jl. .............................................................
.................................................................
TERDAFTAR : xx / xx / xxxx
Format 11. Contoh Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA
Pekerjaan Rehabilitasi Gedung PAUD
Tahun 2019 Satuan Pendidikan : ………………………
Alamat : ……………………… Kabupaten/Kota :……………………….
Terbilang: …………………………………………………………………………………………..
.…....…..........…..........2019 Mengetahui Dibuat oleh,
Penanggungjawab Lembaga Tim Teknis ttd & stempel …………………….. ..……………………..
NO
ITEM PEKERJAAN JUMLAH
HARGA I PEKERJAAN PERSIAPAN Rp.
II PEKERJAAN TANAH Rp.
III PEKERJAAN PONDASI Rp.
IV PEKERJAAN BETON Rp.
V PEKERJAAN DINDING Rp.
VI PEKERJAAN PLESTERAN & FINISHING Rp.
VII
PEKERJAAN KAYU Rp.
VIII
PEKERJAAN KUNCI & KACA Rp.
IX PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING Rp.
X PEKERJAAN PLAFOND Rp.
XI PEKERJAAN BESI & ALUMUNIUM Rp.
XI
I
PEKERJAAN PENUTUP ATAP Rp.
XIII
PEKERJAAN SANITASI & ELEKTRIKAL Rp.
XIV
PEKERJAAN PENGECATAN Rp.
A Jumlah Biaya fisik Bangunan (Jumlah I s.d XIV) Rp.
B Jumlah Biaya Penyediaan APE dan meubelair Rp.
C Biaya operasional, dengan rincian: Rp.
.................... 2,5%
darridari Biaya Fisik Bangunan (A)
......................
Total Biaya A+ B + C Rp.
LAPORAN
FORMAT 12. CONTOH LAPORAN AWAL
KOP LEMBAGA PAUD
Nomor : .............. 2019
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Awal
Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019
Yang terhormat,
Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Pembinaan PAUD
Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pengelola : .............................
Nama Lembaga :.............................
Alamat Lembaga :.....................
Kami sampaikan bahwa PAUD/KB/TK/SPS*)...... telah menerima 100% dana
bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019 sebesar Rp……………………….,-
(…………………………………) melalui rekening ............... a.n............. Untuk
selanjutnya digunakan sebagai uang muka pekerjaan Ruang Kelas Baru PAUD
Tahun 2019.
Bersamaan ini, kami lampirkan Foto kopi Rekening dan Foto kopi saldo setelah
dana masuk dalam rekening
Atas perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.
.....,.........................................
Kepala satuan pendidikan.....
stempel& ttd
………………................
Nama Terang
NIP
Tembusan: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota...
Format 13. Contoh Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan
KOP LEMBAGA
SURAT KESANGGUPAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
BANTUAN REHABILITASI GEDUNG PAUD TAHUN 2019
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Jalan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Propinsi :
Kode Pos :
Telepon/HP :
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas:
1. penggunaan dana bantuan dan pelaksanaan rehabilitasi Gedung PAUD ;
2. dokumentasi dan penyimpanan dokumen keuangan dan pelaksanaan serta
penggunaan bantuan sesuai dengan peraturan perundangan;
Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana dimaksud mengakibatkan
kerugian Negara, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan
kerugian Negara dan/atau di proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa
tanggung jawab.
......, tgl-bln-thn
Penanggungjawab.....
Materai Rp 6.000,
stempel & ttd
………………................
Nama Terang
FORMAT 14. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
<KOP SURAT>
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
Yang bertandatangan di bawah ini :
1. Nama Pimpinan Lembaga : …………………………………………………………
2. Nama Lembaga : …………………………………………………………
3. Alamat Lembaga : …………………………………………………………
4. Nama Bantuan : Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor …………………. Lembaga Satuan
Penyelenggara Program PAUD mendapatkan Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD
Tahun 2019 sebesar Rp. ……………………..(………………).
Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Pada bulan ……………………. telah menerima pencairan dana ................,
dengan nominal total sebesar Rp ....................... (......................), dengan
rincian penggunaan sebagai berikut :
a. Jumlah total dana yang diterima : Rp ……………………………………
b. Jumlah total dana yang digunakan : Rp ……………………………………
c. Jumlah total sisa dana : Rp ……………………………………
2. Presentase jumlah dana Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD telah digunakan
……….. %.
3. Bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada
yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang
telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran
oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan
kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
.........................., …………………2019
Pengelola/Penanggung Jawab/
Ketua Satuan PAUD/PNF …..……
Stempel & ttd
………………….…………
(nama jelas)
Materai
6.000,-
FORMAT 15. CONTOH LAPORAN AKHIR
Contoh : Sampul Laporan ...................................................................... Lampiran 1
LAPORAN AKHIR/PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN REHABILITASI GEDUNG PAUD
TAHUN 2019
Ditujukan kepada :
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Gedung E Lt. 7, Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta
Diajukan oleh:
Nama Pemerintah Daerah /Yayasan *) :............................
Alamat :............................
Desa/Kel. :............................
Kecamatan :...........................
Kab/Kota *) :............................
Propinsi :...........................
Telp./Hp :...........................
FORMAT 16. CONTOH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
<KOP SURAT>
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN REHABILITASI GEDUNG PAUD
Yang bertandatangan di bawah ini :
1. Nama Pimpinan Lembaga : …………………………………………………………
2. Nama Lembaga : …………………………………………………………
3. Alamat Lembaga : …………………………………………………………
4. Nama Bantuan : Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019
berdasarkan Surat Keputusan Nomor .................... dan Perjanjian Kerja Sama
Nomor ...... ... .... .., telah menerima Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun
2019 dengan nilai nominal sebesar Rp. ………………….,- (…………………………).
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan
pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:
1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana
a. Jumlah total dana yang telah diterima........................ ( ..... ... )
b. Jumlah total dana yang dipergunakan.................... . ( ........ )
c. Jumlah total sisa dana........................ ( ........... )
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Rehabilitasi Gedung
PAUD Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.
Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-
benarnya bahwa:
1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan sebesar Rp ......... ( ....... )
telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk ·kelengkapan administrasi
dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp...
................... ( ....... ) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Ruang Kelas Baru
tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut
penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD ini
kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.
.........................., …………………2019
Pengelola/Penanggung Jawab/
Kepala Satuan PAUD …..……
Stempel & ttd
………………….…………
(nama jelas)
Materai
6.000,-
FORMAT 17. Contoh Laporan Akhir Pekerjaan (swakelola) .......................................
LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN BANTUAN
REHABILITASI GEDUNG PAUD
TAHUN 2019
1. Nama : .......................................................
2. Alamat Lembaga : .......................................................
3. Jumlah dana Bantuan :Rp.......................................
4. Waktupelaksanaan : ......................s/d.............................
5. Hasil fisik :100%
6. Rincian penggunaan dana secara keseluruhan:
No. Rincian
Penggunaan
Volume Biaya
Satuan
Jumlah
Biaya
Sumber
Dana
a Bahan
Bangunan
1.
2.
3. dst
b Upah Kerja
1.
2.
3. dst
c Pembayaran Pajak
a. PPN
b. PPh Pasal 22
1. Masalah yang dihadapi dan upaya penanggulangan selama pelaksanaan
program adalah:
…………………………………………………………………….............
...............................................................................................
2. Lampiran Bukti Pengeluaran dan bukti Setoran Pajak (NPWP Lembaga)
Lampiran pengeluaran disusun berdasarkan nomor urut bukti pengeluaran.
3. Lampiran Dokumentasi Foto.
Foto hasil pelaksanaan fisik mulai dari 0%, sampai dengan 100%
4. Lampiran Foto kopi bukti penerimaan dana dan saldo akhir di rekening
Lembaga PAUD.
FORMAT 18. BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
<KOP SURAT>
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
NOMOR :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pada hari ini . . . .. . . tanggal . . . .. . . .bulan . . .. . .. tahun . . . . . . . . . . . . . . . .
yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jabatan : Pimpinan/Ketua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alamat . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jabatan : PPK Satker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alamat : . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
dengan ini menyatakan sebagai berikut:
1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa. . . . . . .
sesuai dengan Surat Keputusan Nomor . . . .. . . . . . . .. . . . .dan Perjanjian
Kerja Sama nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
a. Jumlah total dana yang telah diterima : . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . .)
b. Jumlah total dana yang dipergunakan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . )
c. Jumlah total sisa dana : . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ................. . . ( . . . . . . . )
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan . .
. . .. . . . ... . . . sebesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . .. . . .) telah disimpan
sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima dari PIHAK KESATU berupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dengan nilai....................... .
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar
................. sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
................................ PPK Satker .....................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.
Direktur Jenderal,
ttd
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
ttd
Agus Salim
NIP 196308311988121001