Post on 14-Mar-2019
PERAN SERTA ANAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
SAAT STATUS KEADAAN DARURAT
Oleh : PURWITO, S.Pd
KASIE SARPRAS DARURATBPBD PROV. JATENG
PENGERTIAN ( UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana )
BENCANA
PERISTIWA
PERISTIWA
Mengganggu
Mengancam
Kehidupan, PenghidupanMasyarakat
Faktor AlamAntara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angi n topan, tanahlongsor
Faktor Non Alam
Antara lain: gagalteknologi, gagalmodernisasi, epidermis, wabahpenyakit Faktor Manusia / Sosial
Konflik Sosial dan Teror
Korban JiwaManusia
KerusakanLingkungan
Kerugian HartaBenda
Dampak Psikologis
DASAR HUKUM
Dasar Hukum
UU 24 / 2007Tentang Penanggulangan Bencana
PP 21 / 2008Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
PP 22 / 2008Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
PP 23 / 2008Tentang Peran Serta Lembaga
Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam
Penanggulangan Bencana
Perka 14 / 2010Tentang Pedoman Pembentukan Posko Tanggap Darurat Bencana
Perka 10 / 2008Tentang Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
Perka 3/ 2008Tentang Pembentukan BPBD
Perpres 8 Tahun 2007 Tentang BNPB
PB/Penanganan Darurat Bencana yang
Tangguh :
Pemerintah/Pemerintah DaerahAzas:• Kemanusiaan•Keadilan•Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan•Keseimbangan, keselarasan dan keserasian•Ketertiban dan kepastian hukum•Kebersamaan•Kelestarian lingkungan hidup, dan•Ilmu pengetahuan dan teknologi
Dasar:• Pancasila• UUD RI tahun 1945
Prinsip : • Cepat dan Tepat• Prioritas•Koordinasi dan keterpaduan•Berdaya guna dan berhasil guna•Transparansi dan akuntabilitas•Kemitraan•Pemberdayaan•Nondiskriminatif, dan•nonproletisi
Dunia UsahaMasyarakat
1. Antisipatif2. Adaptif3. Daya Lenting
Pra-In-Pasca
PENYELENGGARAANPENANGGULANGAN
BENCANAPRA BENCANA
SAAT TANGGAP DARURAT
PASCA BENCANA
A. Dalam situasi tidak terjadibencana :
1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
2. Penentuan status keadaan darurat bencana;3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;4. Pemenuhan kebutuhan dasar;5. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
1. Rehabilitasi;2. Rekonstruksi
1. Perencanaan penanggulanganbencana;2. Pengurangan resiko bencana3. Pencegahan4. Pemaduan dalam perencanaanpembangunan;5. Persyaratan analisis resiko bencana6. Pelaksanaan dan penegakanrencana tata ruang;7. Pendidikan dan Pelatihan;8. Persyaratan standar teknispenanggulangan bencana.
B. Dalam situasi terdapat
potensi terjadi bencana:
1. Kesiapsiagaan;2. Peringatan dini; dan3. Mitigasi bencana
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA SAAT TANGGAP DARURAT
UU No 24 Tahun 2007 BAB I – KETENTUAN UMUM Point 10
TANGGAP DARURAT
Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saatkejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi
Kegiatan penyelamatan & evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusanpengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana & sarana.
Status Keadaan Darurat :
Siaga Darurat, Tanggap Darurat, Transisi dari Darurat ke Pemulihan
a. Pengkajian secara cepat dan tepatterhadap lokasi, kerusakan dansumber daya;
TANGGAP DARURAT
UU No 24 pasal 49PP No 21 pasal 22
UU No 24 pasal 51PP No 21 pasal 23
UU No 24 pasal 52PP No 21 pasal 51
UU No 24 pasal 53PP No 21 pasal 52
UU No 24 pasal 55PP No 21 pasal 53
UU No 24 pasal 56PP No 21 pasal 54
b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
e. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
f. Pemulihan dengan segera prasarana dan saranavital
MELIPUTI
a. Pengkajian secara cepatdan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
TANGGAP DARURAT UU No 24 Tahun 2007 BAB I – KETENTUAN UMUM Point 10
UU No 24 pasal 49PP No 21 pasal 22
UU No 24 pasal 51PP No 21 pasal 23
UU No 24 pasal 52PP No 21 pasal 51
UU No 24 pasal 53PP No 21 pasal 52
UU No 24 pasal 55PP No 21 pasal 53
UU No 24 pasal 56PP No 21 pasal 54
b. Penentuan status keadaandarurat bencana;
c. Penyelamatan danevakuasi masyarakat yang terkena bencana;
d. Pemenuhan kebutuhandasar;
e. Perlindungan terhadapkelompok rentan;
f. Pemulihan dengan segeraprasarana dan sarana vital
KEGIATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERMASALAHAN
Lokasi Yang Tersebar, Terisolir, KerterbatasanTransportasi, Keterbatasan TRC, KeterbatasanPeralatan
Pedoman Penetapan Status Keadaan DaruratSedang Dalam Proses, Belum Ada referensidari PBB tentang Pedoman PenetapanStatus Keadaan Darurat
Lokasi Yang Tersebar, Terisolir, KerterbatasanTransportasi, Keterbatasan TRC, KeterbatasanPeralatan, Keterbatasan Jumlah Personildan Kapasitas
Pemda Belum Mengalokasikan Dana Siap Pakai, Distribusi dari Kecamatan ke Korban Bencana
Pendataan Belum Akurat, Keterbatasan Personildan Perlatan
Pemda Belum Mengalokasikan Dana Siap Pakai, Keterbatasan Personil dan Peralatan
TANGGAP DARURAT UU No 24 Tahun 2007 BAB I – KETENTUAN UMUM Point 10
SOLUSI
Penguatan kapasitas, Sosialisasi Pembinaaan, Penguatan kapasitas BPBD,Penerapan Fungsi Komando Oleh BPBD
Sosialisasi Pembinaaan
Penguatan kapasitas, Sosialisasi Pembinaaan, Penguatan kapasitas BPBD,Penerapan Fungsi Komando Oleh BPBD
Alokiasi Dana Siap Pakai,Penerapan Fungsi Komando Oleh BPBD
Penguatan kapasitas
Alokiasi Dana Siap Pakai, Penguatan Kapasitas
Lokasi Yang Tersebar, Terisolir, KerterbatasanTransportasi, Keterbatasan TRC, KeterbatasanPeralatan
Pedoman Penetapan Status Keadaan DaruratSedang Dalam Proses, Belum Ada referensidari PBB tentang Pedoman PenetapanStatus Keadaan Darurat
Lokasi Yang Tersebar, Terisolir, KerterbatasanTransportasi, Keterbatasan TRC, KeterbatasanPeralatan, Keterbatasan Jumlah Personildan Kapasitas
Pemda Belum Mengalokasikan Dana Siap Pakai, Distribusi dari Kecamatan ke Korban Bencana
Pendataan Belum Akurat, Keterbatasan Personildan Perlatan
Pemda Belum Mengalokasikan Dana Siap Pakai, Keterbatasan Personil dan Peralatan
PERMASALAHAN
•Seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi
•Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak operasi pencarian dimulai, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan
PERTIMBANGANinformasi baru/indikasi
keberadaan korban bencana
PENYELAMATAN KORBAN
pencarian
•Menyingkirkan dan/atau memusnahkanbarang/benda dilokasi yang dapat membahayakanjiwa
•Menyingkirkan dan/atau memusnahkanbarang/benda dilokasi yang dapat menggangguproses penyelamatan
•Memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasiatau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi
•Mengisoloasi atau menutup suatu lokasi baik milikpublik maupun pribadi
•Memerintahkan Pimpinan instansi/lembaga terkaituntuk mematikan aliran listrik, gas, ataumenutup/membuka pintu air
pertolongan
evakuasi
Kepala BNPB/BPBD berwenang:
Dihentikan apabila:
Dilanjutkan kembali apabila:
PENYELAMATAN
BencanaStatus Darurat
AIR BERSIH & SANITASI PANGAN & SANDANG
PELAYANAN KESEHATANPELAYANAN PSIKOSOSIAL
PENAMPUNGAN & HUNIAN
PELAKU
Pem, Masy, Lemb Usaha, (Lemb Intnl/lemb asing Non Pem)
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
• Pendataan
• Penempatan pada lokasi yang aman
• Pemenuhan kebutuhan dasar
PENANGANAN MASYARAKAT & PENGUNGSIYANG TERKENA BENCANA
Prioritas :
- Penyelamatan
- Evakuasi
- Pengamanan
- Pelayanan kesehatan
- Psikososial
KELOMPOK RENTAN:
- Bayi, balita dan anak-anak
- Ibu mengandung atau menyusui
- Penyandang cacat
- Lanjut usia (Manula)
PELAKSANAInstansi/Lembaga terkait
KOORDINATORKepala BNPB/BPBD
pendampingan/fasilitasi
PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN
PERAN ANAK DALAM PB• Sebagai TIM Penanganan Darurat Bencana Di
Tingkat Sekolah.• Melakukan assesment saat terjadi bencana
(pendataan).• Mendukung kegiatan sosialisasi dan
penyampaian informasi saat darurat bencana• Mendukung kegiatan darurat bencana antara
lain : Pertolongan pertama, dapur umum, distribusi logistik (sandang, makan, obat-obatan, peralatan darurat lainnya)
PERMASALAHAN
• terbatasnya pengetahuan penanganan darurat bencana.
• Penanganan darurat bencana masih diprioritaskan pada daerah rawan bencana.
• Lembaga BPBD belum ada diseluruh Kab./Kota di Jawa Tengah.
• Keterbatasan sumber daya.
• Dalam penanganan PengungsiBPBD Prov. Jateng masih menghitung jumlah jiwa.
HAL – HAL YANG SUDAH DILAKUKAN PEMERINTAH• Sosialisasi penanganan Darurat Bencana kepada pelajar
di Kabupaten Pekalongan, Wonogiri, Cilacap, Blora, Jepara, Kudus, Rembang, Kota Surakarta, Pekalongan, dll. (+ 3000 pelajar)
• Pelatihan penanganan darurat bencana kepada Pelajar di Kabupaten Pemalang, Tegal, Banyumas, Jepara, Klaten, Boyolali, Magelang, dll.
• Mendukung kegiatan – kegiatan penanganan Darurat bencana yang diselenggarakan sekolah.
• Pemberdayaan anak dalam Penanganan Darurat olehSKPD terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dll.)
Langkah – langkah
• Penyediaan makan Khusus untuk Bayi
• Penyediaan tempat khusus untuk Ibu menyusui
• Penyediaan tempat khusus untuk kaum difabele (keterbatasan fisik).
• Pakaian sesuai jenis kelamin dan usia.
Penanganan Khusus untuk kelompok rentan berkoordinasi dengan instansi / Lembaga / Akademisi yang membidangi.
TERIMA KASIH