Post on 18-Jun-2015
description
i
DAFTAR ISI
BAB VIII HUKUM DAN APARATUR ....................................................................................... II.8‐1
8.1 Kondisi Umum ................................................................................................................ II.8‐2 8.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan ......................................................... II.8‐15
8.2.1 Permasalahan ...................................................................................................... II.8‐15 8.2.2 Sasaran ................................................................................................................... II.8‐28
8.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan ....................................................... II.8‐30 8.3.1 Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang‐Undangan .............. II.8‐31 8.3.2 Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum ................................. II.8‐32 8.3.3 Peningkatan Penghormatan, Pemajuan dan Penegakan HAM ........ II.8‐33 8.3.4 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN .................................................................................................... II.8‐33 8.3.5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ................................................... II.8‐35 8.3.6 Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ............................................................................................................ II.8‐36 8.3.7 Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .................................... II.8‐38
II.8-1
BAB VIII
HUKUM DAN APARATUR
Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tataruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam.
Khusus mengenai pembangunan hukum, diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025, yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Lebih jauh, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Untuk itu, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global. Sedangkan pembangunan bidang aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat dan di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.
Dengan arah pembangunan bidang hukum dan aparatur negara seperti yang diuraikan di dalam RPJPN 2005--2025 tersebut di atas, hukum dan aparatur negara mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan bidang pembangunan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan bidang hukum dan aparatur negara selalu menjadi prioritas dari tahun ke tahun. Pembangunan bidang hukum dan aparatur negara selama ini telah menunjukkan kemajuan yang berarti dan telah ikut memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran pembangunan. Namun, disadari bahwa kemajuan yang dicapai itu belum cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu memenuhi tuntutan masyarakat dan persaingan global yang semakin ketat. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pembangunan hukum dan aparatur negara harus menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan.
II.8-2
Dalam RPJMN 2010--2014 ini, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi; (1) peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan; (2) peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; (3) peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM; (4) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); (5) peningkatan kualitas pelayanan publik; (6) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.
8.1 Kondisi Umum
Penegakan supremasi hukum (rule of law) merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum, fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh aparatur negara berdasarkan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, upaya memantapkan peran aparatur negara dalam pembangunan nasional secara keseluruhan menjadi sangat signifikan. Betapa pun baiknya kebijakan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan, apabila tidak dilaksanakan oleh aparatur negara yang kompeten dan profesional untuk memberikan pelayanan yang cepat dan bermutu kepada masyarakat, maka rasa keadilan masyarakat masih tetap jauh dari harapan.
Dari pelaksanaan RPJMN 2004--2009, pembangunan bidang hukum dan aparatur telah mencapai berbagai kemajuan, yang dapat diukur melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan sasaran periode tersebut, yang meliputi penataan kembali NKRI, dalam membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat digambarkan dengan berbagai perkembangan dalam hal kehidupan berkonstitusi, pembenahan peraturan perundang-undangan, perbaikan pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas pemerintahan, pemberantasan korupsi, kinerja lembaga penegak hukum dan penghormatan terhadap HAM.
Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap konstitusi tercermin dengan semakin banyaknya judicial review terhadap undang-undang yang merugikan kepentingan rakyat dan berseberangan dengan konstitusi. Setidaknya sampai dengan tahun 2009, terdapat 92 UU yang diuji. Selain itu, penegakan konstitusi telah dilakukan melalui penyelesaian perselisihan hasil Pemilu/Pemilukada. Sampai dengan tahun 2009 telah diselesaikan 69 perkara Pilpres dan 44 perkara Pilkada. Meningkatnya pemahaman terhadap konstitusi, tidak terlepas dari adanya dukungan terhadap proses keterbukaan, termasuk transparansi putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung dapat diakses oleh publik melalui media elektronik. Keterbukaan informasi memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja di bidang hukum.
II.8-3
Pembenahan peraturan perundang-undangan sampai dengan tahun 2009 dilakukan melalui upaya mengatasi disharmoni peraturan perundang-undangan; membatalkan peraturan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan pertimbangan antara lain, bertentangan dengan kepentingan umum, bias jender, tidak berpihak pada kelompok miskin (pro poor), dan bertentangan dengan HAM. Sejak 2004 hingga Agustus 2009, terdapat lebih kurang 985 peraturan daerah yang telah dibatalkan, sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kinerja Lembaga di Bidang Hukum. Keberhasilan pembangunan hukum tidak terlepas dari peran lembaga peradilan. Penanganan perkara di empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, menunjukkan kinerja yang meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2005 dengan tahun 2008, perkara yang masuk ke Mahkamah Agung meningkat sebesar 51% (lihat Grafik 8.1). Dari sisi perkara yang belum diputus efektivitas kinerja MA juga menunjukkan peningkatan dengan menurunnya jumlah sisa perkara (backlog cases), dengan kondisi sisa perkara pada tahun 2004 sebanyak 20.314 perkara, menurun sampai dengan 8.280 perkara di tahun 2008.
Untuk penanganan perkara kasasi, telah digunakan indikator pengukuran kinerja penanganan perkara, seperti rasio penyelesaian perkara, dan ukuran usia perkara yang tersisa. Dalam rangka mewujudkan transparansi putusan pengadilan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 144/KMAVII/2007, masyarakat juga telah dapat mengakses 10.610 hasil putusan di situs Mahkamah Agung.
II.8-4
GRAFIK 8.1 GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA MASUK DENGAN SISA PERKARA
TAHUN 2004--2008
Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2008 (April 2009).
Proses pengawasan secara internal dan eksternal sebagai checks and balances terhadap kinerja lembaga di bidang hukum sangat perlu dilakukan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dengan ditandatanganinya surat keputusan bersama antara ketua Mahkamah Agung dengan Ketua Komisi Yudisial No.047/KMA/SK/IV/2009/2.02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka proses pengawasan terhadap perilaku hakim kini telah dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Dengan adanya proses pengawasan yang berjalan dengan baik diharapkan dapat mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, transparan, dan profesional. Selain itu, proses seleksi, promosi, mutasi, dan pelatihan terhadap aparat penegak hukum juga harus terus diperbaiki untuk menghasilkan aparat penegak hukum yang berintegritas dan berkualitas tinggi.
Upaya mempercepat penanganan perkara di kejaksaan, telah dilaksanakan melalui program Quick Win, untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat (public trust building) kepada Kejaksaan Agung dalam waktu yang relatif cepat. Program tersebut difokuskan pada percepatan penanganan perkara pidana umum dan pidana
2004 2005 2006 2007 2008
Jumlah Perkara yg Masuk 7468 7825 9516 11338
Sisa Perkara Belum Putus 20314 15975 12025 10827 8280
74
68
78
25
95
16
11
33
8
20
31
4 15
97
5
12
02
5
10
82
7
82
80
0
5000
10000
15000
20000
25000
Jumlah Perkara yg Masuk Sisa Perkara Belum Putus
II.8-5
korupsi, sistem informasi online penanganan perkara pidana korupsi, fasilitas pengaduan masyarakat di website, dan sistem informasi online penanganan laporan pengaduan. Program Quick Win telah dilakukan sejak September 2008, pada empat instansi percontohan, yaitu Kejaksaan Tinggi DKI, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Kejaksaan Negeri Tangerang.
Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Pembangunan hak asasi manusia sampai dengan tahun 2009 terus dilaksanakan melalui pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966 serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
Indonesia juga telah melakukan penandatanganan beberapa optional protocol dan ratifikasi yang terkait dengan penanganan hak asasi manusia, seperti Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1998, Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. seperti pencapaian Millenium Development Goal (MDG’s), yang telah menjadi kewajiban Indonesia untuk menindaklanjuti pengintegrasian dan penyesuaiannya dalam lingkup pelaksanaannya di semua pihak yang terkait. Untuk mendukung pelaksanaan hak asasi manusia di daerah, sampai dengan bulan Juli tahun 2009 telah dibentuk 407 Panpel RANHAM kab/kota dan 33 panpel RANHAM Propinsi yang dalam pembentukannya bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat.
Dalam rangka mendorong pelaksanaan peradilan khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM, yang melibatkan kelompok elit dan pejabat negara, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pemerintah telah membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan adanya lembaga ini diharapkan peran masyarakat dalam proses penegakan hukum akan lebih baik dan tidak hanya terbatas pada penyampaian laporan, tetapi juga ikut aktif sebagai saksi dalam proses peradilannya.
Selain itu, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Strategi Nasional Akses terhadap keadilan dalam rangka pemberian akses hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang menekankan desakan untuk melakukan reformasi keadilan pada semua bidang kehidupan yang mendorong perubahan posisi Indonesia yang lebih baik untuk mempromosikan hukum, keadilan dan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan terfokus pada delapan area permasalahan di Indonesia yaitu: (1) Bidang Reformasi Hukum dan Peradilan, (2)
II.8-6
Bidang Bantuan Hukum, (3) Bidang Tata Kelola Pemerintah Lokal, (4) Bidang Tanah dan Sumber Daya Alam, (5) Kelompok Perempuan, (6) Kelompok Anak, (7) Kelompok Tenaga Kerja, dan (8) Kelompok Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang diterbitkan Transparansi Internasional, telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dari yang semula 1,7 pada tahun 1999 menjadi 2,8 pada tahun 2009 (lihat Grafik 8.2).
GRAFIK 8.2 PERKEMBANGAN SKOR IPK INDONESIA
Sumber: Transparansi Internasional; IPK :0-10 (Terkorup-Terbersih)
Peningkatan integritas birokrasi ditunjukkan pula dari semakin meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang dapat dilihat dari opini BPK atas laporan keuangan pemerintah. Meskipun opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat masih menunjukkan disclaimer dari tahun ke tahun, namun kemampuan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyajikan laporan keuangan sejak tahun 2005 telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam sejarah praktik penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, kualitas opini BPK atas laporan keuangan instansi pusat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. (lihat Tabel 8.1).
2,0
1,7 1,7
1,9
1,9
1,9
2,0
2,22,4
2,3
2,6
2,8
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
II.8-7
TABEL 8.1 PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (LKKL) 2006--2008
Uraian
2006 2007 2008
Jumlah
K/L %
Jumlah
K/L %
Jumlah
K/L %
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7 8,75 16 19,75 35 42,17
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
37 53,75 31 38,27 30 36,14
3. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
36 45,00 33 40,74 18 21,69
4. Tidak Wajar (TW) 0 0,00 1 1,23 0 0,00
Jumlah 80 100 81 100 83 100
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009, BPK-RI
Kemudian, opini BPK terhadap LKPD Tahun 2006--2008 memperlihatkan perkembangan positif walaupun belum terlalu signifikan seperti opini BPK atas LKKL. Kemajuan opini pemeriksaan LKPD ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP, yaitu dari tiga pemda pada tahun 2006 menjadi 8 pemda pada tahun 2008. (lihat Tabel 8.2.).
II.8-8
TABEL 8.2 PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(LKPD) 2006--2008
Uraian
2006 2007 2008*)
Jumlah
Pemda % Jumlah
Pemda % Jumlah
Pemda %
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3 0,65 4 0,86 8 2,73
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
326 70,41 283 60,60 217 74,06
3. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)
106 22,89 122 26,12 47 16,04
4. Tidak Wajar (TW) 28 6,05 58 12,42 21 7,17
Jumlah 463 100 466 100 293 100
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2009, BPK-RI. *) Data per 31 Juli
2009. Data Semester II Tahun 2009 belum terbit.
Kemajuan di dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN tersebut dicapai melalui upaya penindakan atas praktik KKN secara tegas dan tidak pandang bulu melalui jalur hukum dan pencegahan terjadinya praktik KKN melalui perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungan birokrasi pemerintahan.
Di bidang penindakan dalam rangka pemberantasan korupsi, upaya penegakan hukum terus dilakukan terutama dalam penanganan perkara-perkara korupsi. Lembaga kejaksaan telah menetapkan prioritas kepada jajaran kejaksaan di bawahnya untuk melakukan penanganan perkara korupsi dengan optimal, dengan penetapan target penanganan perkara korupsi mulai dari Kejaksaan Agung sampai dengan Cabang Kejaksaan Negeri. Di samping itu, KPK telah berhasil menangani perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat luas bahkan juga yang melibatkan pejabat negara baik yang berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri.
Upaya penegakan hukum tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara saja, tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta dan aset negara yang dikorupsikan. Selama periode 2005 sampai Juni 2009, KPK berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 564,807 miliar, penertiban aset/barang milik negara sebanyak Rp 563,5 miliar, dan potensi
II.8-9
kerugian negara dari sektor hulu migas sebesar US$ 220,4 Juta (ekuivalen sekitar Rp2,6 triliun). Total penyelamatan aset adalah sebesar lebih kurang Rp 3,728 Triliun. Sedangkan pada periode Tahun 2004 sampai dengan September 2009, Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp 13,3 triliun dan dalam bentuk mata uang asing sekitar US$ 18,0 juta.
Upaya penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi ini juga dilaksanakan oleh lembaga peradilan, yang dalam pelaksanaan amanat UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pembentukan pengadilan khusus yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi harus dibentuk selambatnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak UU tersebut berlaku. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan lebih optimal.
Dalam rangka menciptakan sensitivitas masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, telah dilakukan pendidikan anti korupsi untuk pelajar dan mahasiswa melalui training of trainer (TOT), dan TOT Guru Antikorupsi. Hal tersebut terlihat dari indikator keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, antara lain dengan meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat mengenai adanya indikasi tindak pidana korupsi. Dari data KPK tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2009 telah terkumpul laporan sebanyak 35.810 pengaduan.
Upaya pemberantasan korupsi yang bersifat pencegahan dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain adalah konsultasi dan kampanye publik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang terdiri atas strategi pencegahan, penindakan, dan pemantauan dan evaluasinya. Dalam pelaksanaannya, inisiatif upaya pencegahan korupsi telah dikembangkan sampai ke tingkat daerah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK). Sampai dengan akhir Oktober 2009, kegiatan tersebut telah dilakukan pada beberapa kementerian/lembaga, 24 provinsi, beberapa kabupaten/kota termasuk menerapkan citizen report card, berupa laporan tentang perilaku koruptif yang masih terjadi pada lembaga pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. Di sisi lainnya, Pemerintah juga telah melakukan pilot project penerapan model island of integrity di beberapa daerah, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Bali, yang berkomitmen tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pilot project ini dilanjutkan dengan penerapan kesepakatan kinerja antara para kepala daerah dan pejabat di bawahnya.
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Anti Korupsi (The United Nation Convention Against Corruption/UNCAC), dengan UU No. 7 Tahun 2006. Ketentuan-ketentuan yang penting dari konvensi tersebut antara lain adalah upaya pencegahan, penindakan, perundang-undangan, penyuapan di sektor publik, penyelamatan aset, kerja sama internasional dan mekanisme pelaporan. Sebagai implementasi UNCAC tersebut, telah disusun Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2010--2025 yang secara komprehensif akan menjadi acuan utama pemberantasan korupsi baik pada tingkat nasional maupun daerah, sejalan dengan
II.8-10
UNCAC.
Upaya lainnya yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan korupsi adalah penataan sistem dan penguatan kelembagaan pengawasan. Dalam rangka penataan sistem pengawasan, fungsi pengawasan ekstern dan pengawasan intern telah dipertegas, dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK beserta peraturan pelaksanaannya serta terbitnya PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dengan kedua peraturan tersebut diharapkan terdapat sinergi pelaksanaan fungsi pengawasan ekstern dan intern dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemeriksaan ekstern menjadi kewenangan BPK, sedangkan aparat pengawasan intern pemerintah bertugas menjamin pelaksanaan sistem pengendalian intern instansi pemerintah. Sejak terbitnya UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK tersebut, kini BPK telah memiliki kantor perwakilan di seluruh provinsi dari sebelumnya yang hanya 5 kantor perwakilan. Sejalan dengan pengembangan organisasi BPK, hingga saat ini BPK telah merekrut lebih dari 5.000 orang auditor baru. Penting pula dikemukakan di sini, salah satu aspek yang menonjol dalam kaitannya dengan peran BPK dalam pemberantasan korupsi adalah keharusan BPK melaporkan kepada instansi penegak hukum selambat-lambatnya 1 bulan sejak ditemukannya indikasi yang kuat tentang adanya tindak pidana korupsi dalam proses pemeriksaan. Di samping itu, BPK juga telah meningkatkan transparansi dalam proses pemeriksaan dengan mencantumkan secara terbuka laporan hasil pemeriksaannya di situs web BPK. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan diyakini memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi upaya pemberantasan korupsi.
Selanjutnya, upaya penguatan kapasitas pengawasan juga dilakukan melalui penyempurnaan prosedur pengawasan, peningkatan kuantitas dan kualitas aparat pengawasan, peningkatan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan/audit, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Dalam kaitannya dengan upaya ini, telah dilakukan penataan kapasitas pengawasan pada instansi pengawasan di tingkat pusat, 30 bawasda provinsi, dan 20 bawasda kabupaten/kota, serta peningkatan kualitas auditor berupa beasiswa bagi 650 orang staf inspektorat jendral departemen dan inspektorat (bawasda) provinsi dan kabupaten/kota untuk mengikuti pendidikan S-1 dan S-2 Bidang Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara di 36 perguruan tinggi di dalam negeri.
Aspek lainnya, untuk memastikan bahwa manajemen pengawasan dapat berjalan dengan optimal, BPKP telah melakukan evaluasi atas laporan APIP dari setiap instansi pemerintah. Jumlah laporan APIP yang telah dievaluasi adalah sebesar 94% dari keseluruhan jumlah instansi pemerintah. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) mencapai 32,96% untuk APIP dan 83,27% untuk BPKP. Kemudian, persentase pengaduan masyarakat (dumas) tersalur yang dapat ditindaklanjuti oleh APIP adalah sebesar 25%. Pengaduan masyarakat ini merupakan salah satu instrumen pengawasan yang terus dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Di
II.8-11
samping itu, untuk mencegah praktik KKN pada lingkungan birokrasi telah diterapkan pakta integritas khususnya bagi pejabat yang memiliki tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang/jasa dan jabatan strategis lainnya.
Di bidang pengadaan barang dan jasa publik terus dilakukan perbaikan, seperti penerapan proses pengadaan melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah diterapkan di 47 instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan e-procurement tersebut semakin meningkatkan kualitas proses pengadaan secara lebih efektif, efisien, akuntabel serta didasarkan pada prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan adil bagi semua pihak. Dari segi efisiensi, proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem e-procurement telah menghasilkan penghematan kurang lebih 15%, mencegah kebocoran dan penyalahgunaan penggunaan keuangan negara.
Pelayanan Publik. Hingga saat ini, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini salah satunya dapat ditunjukkan dari skor integritas pelayanan publik yang diterbitkan KPK. Pada tahun 2007, rata-rata skor integritas dari instansi pusat adalah 5.53, sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 6.84. Namun, pada tahun 2009 kembali menurun menjadi 6,64 dari skala 10. Untuk unit pelayanan publik di daerah, survei integritas pelayanan publik baru dilakukan pada tahun 2008, yang skor integritasnya secara rata-rata dari unit pelayanan publik yang disurvei adalah 6.69 (Lihat Grafik 8.3).
GRAFIK 8.3
PERKEMBANGAN SKOR INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK 2007--2009
Sumber: KPK (diolah)
5.53
6.84 6.646.696.46
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2007 2008 2009pusat daerah
II.8-12
Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat.
Dalam rangka penataan kelembagaan, telah dikeluarkan kebijakan mengenai unit
pelayanan terpadu satu pintu yang telah dilaksanakan di berbagai daerah. Jumlah
kabupaten/kota yang memiliki unit pelayanan terpadu semakin banyak dari tahun ke tahun.
Sampai akhir tahun 2008 telah terdapat 329 pemerintah daerah yang telah membentuk unit
pelayanan satu pintu atau dikenal dengan one stop services (OSS) (lihat Tabel 8.3). Kemudian, pemanfaatan TIK sebagai upaya memberikan pelayanan yang cepat, murah, akurat, dan akuntabel sudah diterapkan pada berbagai sektor pelayanan, seperti pelayanan pengadaan barang dan jasa (e-procurement), kepabeanan, perpajakan, pertanahan, sisminbakum, e-learning, keimigrasian, SIM, kependudukan, haji dan lain sebagainya.
TABEL 8.3
PERKEMBANGAN JUMLAH ONE STOP SERVICE (OSS) DI DAERAH
Daerah 2004 2005 2006 2007 2008
Propinsi - - - - 2
Kabupaten - 5 70 217 234
Kota - 1 25 69 93
Total - 6 95 286 329 Sumber: Kementerian Negara PAN dan RB, 2009
Di tengah berbagai kemajuan tersebut, upaya untuk memperkokoh landasan kebijakan bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di samping sebelumnya telah terbit Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, khususnya guna mempermudah pelayanan di bidang penanaman modal, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2009 tentang
II.8-13
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menyeragamkan pelayanan penanaman modal di provinsi dan kabupaten/kota, disertai dengan sistem pelayanan berbasis TIK.
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi juga telah mengalami kemajuan yang menggembirakan dari tahun ke tahun. Dari hasil evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), diketahui bahwa instansi yang dinilai akuntabel kinerjanya semakin meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 30% instansi pada 2004, menjadi 44,10% instansi pada tahun 2005, 45,79% pada tahun 2006, dan menjadi 60,73% instansi pada tahun 2007. Meningkatnya akuntabilitas kinerja sekaligus menunjukkan meningkatnya efektivitas instansi pemerintah dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya. Data ini didukung pula oleh penilaian Bank Dunia melalui salah satu Governance Indicator-nya, yaitu indikator Government Effectiveness (Efektivitas Pemerintahan). Berdasarkan indikator tersebut Indonesia memperoleh skor -0,43 pada tahun 2004 dan meningkat menjadi -0,29 pada tahun 2008 (lihat Grafik 8.4). Perkembangan skor tersebut memperlihatkan adanya kemajuan kapasitas kelembagaan birokrasi pemerintah meskipun belum signifikan. Keseluruhan skor penilaian tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan membuat kebijakan yang paramater pengukurannya meliputi kualitas pelayanan publik, kualitas birokrasi, kompetensi aparat pemerintah, dan independensi PNS terhadap tekanan politik.
GRAFIK 8.4 PERKEMBANGAN SKOR GOVERNMENT EFFECTIVENESS INDONESIA
Sumber : The World Bank 2009 (diolah)
-0,43
-0,46
-0,37
-0,39
-0,29
-0,5
-0,45
-0,4
-0,35
-0,3
-0,25
-0,2
-0,15
-0,1
-0,05
0
2004 2005 2006 2007 2008
II.8-14
Upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi tersebut dilakukan melalui upaya penataan kelembagaan dan ketalalaksanaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, serta pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi peemrintah dan aparaturnya.
Penataan kelembagaan antara lain dilakukan dengan menerbitkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dengan PP ini seluruh provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerjanya sehingga menjadi lebih proporsional, efektif, dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Untuk penataan instansi pemerintah pusat, khususnya menyangkut kementerian negara telah terbit UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan adanya UU ini, Presiden mempunyai rujukan yang baku dalam menyusun kementerian yang diperlukan. Untuk melaksanakan ketentuan pada UU No 39 Tahun 2008 tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
Untuk mendukung penataan kelembagaan, secara beriringan telah ditempuh upaya untuk memperkuat aspek ketatalaksanaan di lingkungan instansi pemerintah, seperti perbaikan standard operating procedur (SOP) dan penerapan e-government di berbagai instansi. Sejalan dengan pengembangan manajemen kinerja di lingkungan instansi pemerintah, seluruh instansi pusat dan daerah diharapkan secara bertahap dalam memperbaiki sistem ketatalaksanaan dengan menyiapkan perangkat SOP, mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif, dan mendukung upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.
Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur, telah dilakukan upaya pemantapan penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen PNS, seperti penerimaan pegawai yang semakin terbuka dan kompetitif, penyelenggaraan diklat aparatur berbasis kompetensi, pemanfaatan pusat penilaian kompetensi, serta meluasnya penerapan sistem promosi dan mutasi yang lebih terbuka dan berbasis kompetensi. Di samping itu, sejalan dengan perkembangan dinamika kehidupan politik, upaya mengurangi PNS dari pengaruh politik semakin dimantapkan, antara lain melalui UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Di dalam pasal 12 dan pasal 50 disebutkan bahwa setiap PNS yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari PNS. Begitu pula dengan larangan ikut serta dalam kampanye sebagaimana disebutkan dalam pasal 84 ayat 2 serta Pasal 41 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian PNS diharapkan dapat bekerja secara profesional dan netral untuk menunjukkan kinerja yang optimal bagi pencapaian sasaran kinerja instansinya.
Sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
II.8-15
Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mulai dilaksanakan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Hal itu terus dimantapkan dengan dilakukannya reformasi sistem perencanaan dan penganggaran, yaitu dalam penyusunan RPJMN 2010--2014, penyusunan renstra K/L tahun 2010-2014, dan selanjutnya dalam penyusunan RKP dan dokumen anggarannya. Dengan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan lebih mantap, diharapkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, guna mempercepat peningkatan kinerja birokrasi, pada tahun 2007 pemerintah mencanangkan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi (RBI), yang diawali dengan pelaksanaan pilot project di 3 instansi, yaitu Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk mempercepat dan memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi tersebut, telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Negara PAN. Sebagai tindaklanjutnya, agar pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dapat berjalan secara komprehensif, terukur, sistematis, dan terencana, telah ditetapkan Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/15/M.PAN/7/2008, yang disertai dengan juklak/juknis sebagai landasan teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi instansi, dan kemudian terakhir dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara PAN No. PER/4/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Usulan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemda. Dengan berbagai kebijakan nasional tersebut, pada dasarnya setiap kementerian/lembaga dan Pemda dapat melakukan reformasi birokrasi di instansinya masing-masing, yang pada dasarnya terfokus pada penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan penataan sumberdaya manusia.
8.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan
8.2.1 Permasalahan
Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan perundang-undangan sampai dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan perundang-undangan yang ada tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir dan pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya, dan antara peraturan tingkat pusat dan daerah. Rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan disebabkan oleh antara lain masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, ego sektoral yang tinggi dan dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-
II.8-16
undangan, juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan masih dirasakan minim. Di samping itu, akses dan mekanisme kontrol terhadap masukan-masukan masyarakat kepada lembaga legislatif juga belum dilakukan secara optimal, proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang belum dilaksanakan secara partisipatif akan berimplikasi pada kesenjangan substansi peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keadilan.
Kinerja Lembaga di Bidang Hukum. Permasalahan dalam kerangka peningkatan penegakan hukum antara lain adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang berupa kapasitas dan profesionalisme yang masih belum akuntabel. Pengembangan SDM pada lembaga di bidang hukum, belum didukung oleh sistem rekrutmen, promosi, dan mutasi yang memadai sehingga berpengaruh terhadap kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan. Masalah lainnya, adalah lemahnya manajemen institusi dalam penegakan hukum. Para penegak hukum kurang mampu menciptakan sebuah mekanisme transparansi yang efektif, yang dapat dilihat dari belum optimalnya dan masih lemahnya proses audit dan pengawasan internal. Oleh sebab itu, pemanfaatan kemajuan teknologi seperti e-Government untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dari sudut pandang akuntabilitas publik, masalah ini dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya akan berakibat negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan negara secara umum.
Penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia dan menghindari adanya diskriminasi merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penegakan hukum harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Penerapan reward and punishment bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat mendorong adanya peningkatan kinerja dari aparat penegak hukum masing-masing yang pada akhirnya meningkatkan kinerja. Tidak hanya itu, dukungan sarana dan prasarana yang memadai termasuk dukungan biaya operasional dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya masing-masing masih perlu ditingkatkan. Permasalahan di atas antara lain menjadi penyebab masih banyaknya penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Penerapan reward and punishment tersebut tidak langsung dapat menjamin meningkatnya integritas para penegak hukum. Hal tersebut perlu disertai dengan upaya pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja dan perilaku aparat penegak hukum secara menyeluruh.
Di samping permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum, kinerja lembaga hukum juga sangat terkait dengan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat meliputi pelayanan keimigrasian, pelayanan pendaftaran badan
II.8-17
hukum, pelayanan pemberian dan pendaftaran hak kekayaan intelektual. Masih rendahnya kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat menjadi salah satu penyebab masih rendahnya penilaian yang diperoleh dari survey integritas yang dilaksanakan oleh KPK.
Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Perkembangan pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM, belum secara optimal dilaksanakan. Keadaan ini antara lain ditunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan nasional mengenai HAM belum sepenuhnya sejalan dengan kovenan dan konvensi yang telah diratifikasi Indonesia sehingga menyebabkan masih berlanjutnya pelanggaran HAM, terutama dalam pemenuhan hak-hak sosial, ekonomi, budaya dan politik. Keadaan ini ditunjukkan dengan masih adanya tindak kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Meskipun Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional dan prinsip-prinsip perlindungan HAM telah diakomodasi dalam mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan, pada praktiknya masih banyak ditemukan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang masih tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.Hal ini mencerminkan masih adanya kekurangpahaman dari pembuat undang-undang.
Di samping itu, prinsip-prinsip HAM belum dipahami secara komprehensif oleh kementerian/lembaga terkait dalam rangka implementasi kebijakan pemerintah. Meskipun kegiatan-kegiatan kementerian/lembaga sesuai dengan tupoksinya masing-masing telah berupaya untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip HAM, namun belum adanya pedoman dan standarisasi mengenai pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM mengakibatkan kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat terlihat pencapaian HAM.
Untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip HAM di daerah, telah dibentuk Panitia RAN-HAM daerah. Namun, pelaksanaan tugas dari panitia RAN-HAM di daerah belum optimal karena masih rendahnya pemahaman HAM di kalangan Pemerintah.
Di samping itu pelaksanaan penyelidikan pelanggaran HAM termasuk pelanggaran HAM, belum secara optimal dilakukan dan ditindaklanjuti dalam proses peradilan yang menjunjung rasa keadilan masyarakat, sehingga masih terdapat perkara-perkara pelanggaran HAM yang belum diselesaikan.
Dalam rangka pemenuhan HAM khususnya dalam pemberian akses hukum, pemerintah mempunyai peranan penting terutama dalam pemenuhan hak setiap orang atas bantuan hukum. Namun, upaya pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan belum optimal dan tepat sasaran termasuk perlindungan hukum bagi para pekerja migran. Sejalan dengan hal tersebut penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga juga belum dilakukan secara optimal. Di sisi lain, permasalahan yang mengemuka adalah perlunya penanganan dan
II.8-18
perlindungan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk sengketa tanah dan lingkungan karena seringkali kelompok masyarakat ini tidak dapat memperoleh hak serta akses untuk mendapatkan manfaat dari tanah dan sumber daya alam yang ada karena ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik tanah dan sumber daya alam yang mampu melindungi hak-hak masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Penyelesaian konflik vertikal dan horisontal yang mengakibatkan pelanggaran HAM, seringkali ditempuh melalui jalur pengadilan. Namun, cara ini dirasakan kurang efektif dan kurang memberikan penyelesaian yang mengakar bagi para pencari keadilan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak seimbangnya kedudukan para pihak yang bersengketa dalam masyarakat, proses peradilan yang lama dan relatif mahal, serta tidak adanya pendekatan kultural dalam penyelesaian melalui pengadilan.
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Upaya pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan dan hasilnya pun telah mulai dirasakan. Namun, masih banyak hal yang harus diselesaikan lebih lanjut. Sebagai contoh, IPK Indonesia telah membaik dari tahun ke tahun, tetapi nilainya masih rendah (2,8 dari 10). Di samping itu, skor tersebut juga masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya (lihat Tabel 8.4). Di samping itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, meskipun semakin menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun, kualitasnya masih perlu banyak pembenahan termasuk dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat hingga saat ini masih disclaimer, demikian pula sebagian besar opini LK pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
II.8-19
TABEL 8.4 SKOR IPK NEGARA-NEGARA DI ASEAN (2004--2009)
NO NEGARA Nilai Negara-negara Anggota ASEAN
2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Singapore 9.3 9.4 9.4 9.3 9.2 9.2
2 Brunei Darussalam - - - - - 5.5
3 Malaysia 5.0 5.1 5.0 5.1 5.1 4.5
4 Thailand 3.6 3.8 3.6 3.3 3.5 3.4
5 Indonesia 2.0 2.2 2.4 2.3 2.6 2.8
6 Vietnam 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7
7 Philipines 2.6 2.5 2.5 2.5 2.3 2.4
8 Cambodia - 2.3 2.1 2.0 1.8 2.0
9 Laos - 3.3 2.6 1.9 2.0 2.0
10 Myanmar 1.7 1.8 1.9 1..4 1.3 1.4
Sumber: Transparency International (diolah).
Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap perkara korupsi masih menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi. Masih banyak perkara korupsi yang belum terselesaikan, antara lain yang menjadi perhatian masyarakat baik di dalam maupun luar negeri dan menuntut penyelesaian sesuai dengan keadilan yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten dengan hukum positif yang berlaku berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya. Persepsi masyarakat yang buruk mengenai proses penegakan hukum terutama pada perkara-perkara korupsi, dapat menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik, dan cenderung menyelesaikan konflik di luar jalur proses hukum. Untuk itu, perlu dilakukan upaya percepatan penyelesaian perkara-perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Pelaksanaan amanat UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memerlukan kesiapan infrastruktur yang maksimal untuk menyelenggarakan pengadilan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan dalam kurun waktu dua tahun ke depan di tiap ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Dengan demikian, infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung upaya penegakan hukum terutama dalam upaya pemberantasan korupsi.
II.8-20
Upaya penegakan hukum juga tidak terlepas dari terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan antara pusat dan daerah, antara daerah satu dengan lainnya serta antara peraturan perundang-undangan secara horisontal satu dengan lainnya. Akibatnya, penegakan hukum belum sesuai dengan harapan masyarakat. Lemahnya pengawasan yang dilakukan baik internal maupun eksternal kepada lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum maupun unsur-unsur profesi lain yang terkait dengan penegakan hukum juga semakin memperburuk kondisi yang ada. Upaya penegakan hukum perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, disamping upaya menyelamatkan aset Negara yang hasil tindak pidana korupsi. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 juga masih menghadapi berbagai kendala, terutama menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional yang sejalan dengan masih minimnya pengaturan dalam Konvensi tersebut, mempersiapkan perangkat kelembagaan yang dipersyaratkan oleh Konvensi agar lebih memudahkan Pemerintah memindahkan pelaku dan sekaligus mengambil aset hasil korupsi yag dibawa ke luar negeri.
Permasalahan lain, terkait dengan upaya penegakan hukum adalah belum optimalnya pemberian perlindungan untuk saksi dan pelapor tindak pidana korupsi. Masih terdapat kekhawatiran yang cukup tinggi akan adanya teror, ancaman, bahkan sampai dengan upaya pembunuhan terhadap pihak-pihak yang melaporkan atau menjadi saksi terjadinya tindak pidana korupsi. Di samping itu, mekanisme pengaduan masyarakat belum secara sistematis terbangun, padahal mekanisme ini dapat lebih banyak memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh Pemerintah baik berupa langkah penindakan maupun pencegahan. Namun, berbagai langkah penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ternyata belum mampu secara sistematis mengurangi praktik dan perilaku koruptif. Lebih memprihatinkan lagi justru cukup banyak aparat penegak hukum yang terlibat dalam praktik koruptif mafia hukum, dan peradilan serta makelar perkara. Dengan demikian, upaya represif masih menjadi prioritas utama dalam rangka memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Langkah preventif juga terus dilakukan secara simultan dan berkesinambungan, yang diharapkan akan membawa dampak perbaikan, khususnya manajemen pembangunan hukum di masa yang akan datang. Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, terkait erat dengan belum tuntasnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum tuntas dan terintegrasinya program Single Identification Number (SIN), dan belum tuntasnya reformasi manajemen keuangan negara, terutama reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Sampai dengan saat ini upaya pencegahan belum dilaksanakan secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya
II.8-21
pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan negara dan pengawasannya. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditor pemerintah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, belum sempurnanya mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit. Independensi pengawas internal dalam melakukan pengawasan juga masih sering mendapatkan kritik dari masyarakat. Di samping itu, tindak lanjut hasil pengawasan internal, baik sebagai upaya perbaikan kinerja maupun upaya penegakan hukum, pada umumnya masih sangat rendah. Dari survei tahun 2006, hanya 17,83% dari jumlah Pemda di Indonesia yang melakukan investigasi lanjutan, dan hanya 9,02% Pemda yang menindaklanjuti hasil laporan audit dengan melaporkan ke pihak kepolisian. Akibatnya, tujuan pengawasan dan pemeriksaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sering kurang dapat dicapai karena laporan itu tidak ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan atas kelemahan dan temuan pengawasan dan pemeriksaan.
Di samping permasalahan tersebut di atas, budaya kerja produktif juga belum berkembang secara maksimal di lingkungan birokrasi. Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik (code of conduct) masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta bersih dan bebas dari KKN. Di samping itu, pengaturan tentang konflik kepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh PNS juga belum memadai. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, penerapan e-procurement belum meluas pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Padahal, pengembangan dan penerapan e-procurement merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa publik.
Pelayanan Publik. Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga disadari bahwa pemerintah belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Hasil survei integritas yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,84 dari skala 10 untuk instansi pusat, dan 6,69 untuk unit pelayanan publik di daerah. Skor integritas menunjukkan karakteristik kualitas dalam pelayanan publik, seperti ada tidaknya suap, ada tidaknya SOP, kesesuaian proses pemberian pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan serta kemudahan pengaduan masyarakat. Di samping itu, nilai indeks kemudahan berusaha di Indonesia juga menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi
II.8-22
para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia. Doing Business Report, yang diterbitkan IFC menyediakan penilaian yang objektif terhadap regulasi berusaha dari negara-negara yang disurveinya. Selain itu, Doing Business Report juga menjadi pedoman untuk mengevaluasi regulasi-regulasi yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi, membuat perbandingan antarnegara, dan mengidentifikasi reformasi yang telah dilakukan. Secara berurutan peringkat kemudahan berusaha Indonesia adalah 130 pada tahun 2006, 123 pada tahun 2007, 127 pada tahun 2008, 129 pada tahun 2009 dan 122 pada tahun 2010. Meskipun peringkat Indonesia cenderung membaik, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih tertinggal. Sebagai perbandingan dengan negara tetangga, untuk tahun 2010, Singapura peringkat 1, Thailand peringkat 12, Malaysia peringkat 23, Brunei peringkat 96, Vietnam peringkat 93 (Tabel 8.5). Salah satu parameter kemudahan berusaha adalah jumlah hari yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Berdasarkan hasil survei tahun 2009, untuk memulai usaha di Indonesia membutuhkan waktu lima kali lebih lama jika dibandingkan dengan Malaysia.
TABEL 8.5
PERINGKAT DOING BUSINESS NEGARA-NEGARA ASEAN
NO NEGARA
PERINGKAT NEGARA ANGGOTA ASEAN
2006 2007 2008 2009 2010
175 Negara
178 Negara
181 Negara
181 Negara
183 Negara
1 Singapura 1 1 1 1 1
2 Thailand 17 15 19 13 12
3 Malaysia 21 24 25 20 23
4 Vietnam 94 91 87 92 93
5 Brunei 66 79 83 88 96
6 Indonesia 130 123 127 129 122
7 Philipina 135 133 136 140 144
8 Kamboja 146 145 150 135 145
9 Laos 147 159 164 165 167
Sumber: International Finance Corporation (diolah)
Sebagai akibat masih lemahnya kapasitas manajemen pelayanan publik, berbagai pengurusan jenis perizinan yang seharusnya menjadi daya saing dalam menarik investasi menjadi sering terhambat. Ini terbukti dari lamanya rata-rata waktu perizinan
II.8-23
yang diperlukan. Sebagai catatan, pada tahun 2005 jumlah prosedur yang harus ditempuh untuk mengurus usaha baru adalah sebanyak 12 prosedur, dengan memakan waktu 151 hari, serta membutuhkan biaya melebihi rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia (1,3 kali lebih tinggi dari pada pendapatan per kapita). Lama waktu pengurusan membaik menjadi 97 hari pada tahun 2007, tetapi memburuk lagi menjadi 105 hari pada 2008. Pada tahun 2009, jumlah prosedur yang ditempuh menjadi 11 prosedur dengan lama pengurusan 76 hari (lihat Tabel 8.6).
TABEL 8.6
PERBANDINGAN JUMLAH HARI YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMULAI USAHA (STARTING A BUSINESS)
NO NEGARA TAHUN
2005 2006 2007 2008 2009
1 Singapore 8 6 6 5 4
2 Thailand 33 33 33 33 8
3 Malaysia 30 30 30 24 13
4 Philippines 50 48 48 58 15
5 Vietnam 56 50 50 50 50
7 Indonesia 151 151 97 105 76
8 Cambodia 94 86 86 86 85
9 Laos 198 198 192 103 103
Sumber: International Finance Corporation (diolah)
Sebagai ilustrasi lemahnya kinerja aparatur negara di bidang pelayanan terhadap dunia usaha ini, apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan dengan rata-rata untuk negara di kawasan Asia Tenggara, ternyata Indonesia masih tertinggal. Indonesia mempunyai rantai birokrasi yang lebih panjang, waktu yang lebih lama, dan biaya yang lebih mahal untuk pengurusan izin bisnis baru, lisensi, pembayaran pajak, dan penegakan kontrak jika dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Beberapa parameter yang digambarkan di atas memperlihatkan bahwa posisi Indonesia belum menggembirakan jika dibandingkan dengan negara tetangga. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap daya saing Indonesia di dunia internasional (lihat Grafik 8.5).
II.8-24
GRAFIK 8.5 PERBANDINGAN PERIJINAN USAHA DI INDONESIA, THAILAND, DAN RATA-RATA
REGIONAL TAHUN 2008
Sumber: Bank Dunia, diolah
GRAFIK 8.6 JUMLAH KELUHAN PELAYANAN PUBLIK
12
19
52
10
34
8 9
46
12
26
8,2
17,6
29,7
9,3
31,5
0
10
20
30
40
50
60
Izin Bisni Baru Pengurusan Lisensi Pembayaran Pajak Dokumen Impor Penegakan Kontrak
Indonesia Thailand Kawasan
II.8-25
Masih rendahnya kualitas pelayanan publik tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Meskipun mentalitas birokrat telah berubah dari mentalitas penguasa menjadi mentalitas pelayan masyarakat, perubahan itu diyakini belum cukup meluas di kalangan birokrasi. Sebagian besar birokrat kita masih belum menempatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang harus dipenuhi hak-haknya. Selanjutnya, manajemen pelayanan publik masih perlu pembenahan. Sebagian besar unit pelayanan publik belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Hal ini diperburuk dengan belum tersedianya manajemen penanganan keluhan yang efektif (lihat Grafik 8.6). Sebuah studi menunjukkan bahwa selama ini masyarakat lebih mengandalkan media surat kabar (koran) sebagai media yang dinilai masih paling efektif untuk bisa menyampaikan berbagai keluhan, yaitu sebesar (53.8%). Posisi ini diikuti oleh radio (33.91 %) dan pesan singkat (SMS) sebesar 30.65%.
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Meskipun berbagai kebijakan telah banyak dilakukan dan kemajuan pun telah dicapai, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi masih banyak dikeluhkan. Dari beberapa indikator yang ada, penilaian tersebut mendapatkan pembenaran. Memang Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dalam penilaian government effectiveness yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu berdasarkan indikator tersebut Indonesia memperoleh skor -0,43 pada tahun 2004, -0,37 pada tahun 2006, dan -0,29 pada tahun 2008 (Tabel 8.7). Namun, nilai itu masih terlalu rendah, dan masih tertinggal jika dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara tetangga. Dalam hal ini, efektivitas pemerintahan di Indonesia masih di bawah efektivitas pemerintahan Malaysia dan Thailand. Kondisi ini mencerminkan masih adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan kompetensi aparat pemerintah.
II.8-26
TABEL 8.7 PERBANDINGAN SKOR GOVERNMENT EFFECTIVENESS
NEGARA-NEGARA ASEAN
No Negara Perkembangan Skor
2004 2005 2006 2007 2008
1 Singapore 2.23 2.13 2.29 2.45 2.53
2 Malaysia 0.99 0.99 0.99 1.06 1.13
3 Brunei Darussalam 0.06 0.59 0.77 0.86 0.89
4 Thailand 0.22 0.36 0.25 0.17 0.11
5 Philippines -0.28 -0.11 -0.09 -0.04 0.00
6 Indonesia -0.43 -0.46 -0.37 -0.39 -0.29
7 Vietnam -0.50 -0.30 -0.34 -0.35 -0.31
8 Cambodia -0.89 -0.92 -0.90 -0.86 -0.81
9 Laos -0.92 -1.01 -0.79 -0.87 -0.84
Sumber: Governance Matters VIII; Aggregate and Individual Governance Indicators 1996--
2008, Daniel, Kaufmann. Aart Kraay, Massimo Mastruzzi
Selanjutnya, indeks daya saing global (global competitiveness index) yang dipublikasikan oleh World Economic Forum tahun 2008, juga memperlihatkan posisi Indonesia di bawah Malaysia dan Thailand. Posisi Indonesia masih menduduki peringkat 54 pada tahun 2006--2007 dan 2007--2008, sedangkan pada tahun 2008--2009 Indonesia menduduki peringkat 55 dengan skor 4,3 (lihat Grafik 8.7).
II.8-27
GRAFIK 8.7 PERBANDINGAN PERINGKAT GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX INDONESIA
DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN
Sumber: The World Bank 2009 (diolah)
Permasalahan tersebut di atas timbul antara lain disebabkan oleh belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Pada akhirnya, hubungan kelembagaan antar unit kerja dan antarinstansi menjadi tidak produktif. Di samping itu, keberadaan lembaga non struktural yang semakin banyak jumlahnya, seperti komisi, dewan, dan lainnya semakin menambah kerumitan dalam pengaturan kelembagaan, terutama dilihat dari sisi konflik kewenangan, dan beban anggaran negara yang makin besar.
Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis proses yang ada di dalam birokrasi banyak yang belum efisien dan belum akuntabel. Proses kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hasil pemeringkatan e-Government Readiness yang dilakukan oleh PBB menempatkan Indonesia di bawah negara-negara utama lain di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini tentunya juga berpengaruh pada peringkat e-government readiness di tingkat global. Di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia pada tahun 2008 menempati posisi ketujuh di bawah Brunei Darussalam dan Vietnam, sedangkan untuk tataran global, posisi Indonesia juga tidak mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 Indonesia berada pada posisi ke 85, tahun 2005 menempati ranking 96, kemudian pada tahun 2008
II.8-28
peringkat Indonesia turun menjadi 106.
Sementara itu, secara umum kualitas SDM aparatur belum dapat menunjang kinerja
birokrasi yang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh praktik manajemen kepegawaian
yang belum sepenuhnya menerapkan sistim merit, mulai dari pengadaan pegawai, promosi dan
mutasi, diklat, penilaian kinerja, hingga sistem penggajian dan pensiun. Pelaksanaan sistem
pilkada langsung tampaknya memperburuk situasi. Hasil survei di sembilan daerah yang
dilakukan UGM pada tahun 2008 menunjukkan bahwa banyak pejabat birokrasi yang kariernya
ditentukan bukan oleh profesionalisme dan prestasi kerjanya, melainkan oleh kedekatan
hubungannya dengan tokoh-tokoh politik di daerah.
Penataan SDM aparatur menjadi lebih kompleks oleh adanya banyak otoritas dalam
pemerintahan yang mengurusi bidang kepegawaian. Dalam pemerintahan tingkat pusat terdapat
tiga otoritas kepegawaian, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan
Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara, di samping biro kepegawaian pada
lembaga dan komisi negara, departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen. Pada
pemerintahan daerah, bidang kepegawaian merupakan urusan dari badan kepegawaian daerah
dan biro kepegawaian departemen dalam negeri.
Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi juga belum optimal, antara lain juga disebabkan oleh belum mantapnya pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Misalnya, saat ini masih sulit untuk memastikan bahwa terdapat hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah dengan anggaran yang dikeluarkan. Permasalahan lainnya, program dan kegiatan di lingkungan instansi pemerintah pada umumnya belum sepenuhnya disertai dengan indikator kinerja yang jelas sehingga sulit diukur pencapaian dan akuntabilitas kinerjanya. Di samping itu, secara umum sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih belum berjalan dengan baik, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja, manajemen kinerja, hingga sistem sanksi dan penghargaan bagi kinerja instansi pemerintah.
8.2.2. Sasaran
Berdasarkan permasalahan di atas dan agar kinerja bidang hukum dan aparatur dapat berkontribusi secara positif bagi pencapaian sasaran dan agenda pembangunan nasional, sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia dan didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional, yang ditandai oleh hal-hal berikut:
1. meningkatnya kepastian hukum melalui tertib peraturan perundang-undangan dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang bermasalah, meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan sesuai
II.8-29
dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.
2. meningkatnya kinerja lembaga di bidang hukum yang bersih dan berwibawa, yang ditandai dengan diterapkannya sistem peradilan, pelayanan dan bantuan hukum yang sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel.
3. terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM, melalui pemberdayaan Panitia RAN HAM Nasional pada seluruh Kementerian/Lembaga, Panitia RAN HAM Daerah pada seluruh provinsi/kabupaten/kota, dan kualitas regulasi yang berperspektif HAM, terbentuk dan terlaksananya pedoman dan mekanisme pemajuan HAM, jumlah penanganan perkara-perkara HAM, termasuk perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang ditandai oleh hal-hal berikut:
Sasaran Status Awal Tahun 2014
Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi 2,8
(tahun 2009) 5,0
Terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pemberantasan Korupsi di provinsi/
kabupaten/kota
72,7%
(provinsi 2009) 100%
Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan
Kementrian/Lemabaga (LKK) dengan status
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
42,17%
(IHPS I 2009) 100%
Meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) dengan status Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
2,73%
(IHPS I 2009) 60%
5. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada penduduk dan masyarakat, yang ditandai oleh hal-hal berikut:
Sasaran Status Awal Tahun 2014
Meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik
pada unit layanan di instansi pusat
6,64 (tahun 2009)
8
II.8-30
Sasaran Status Awal Tahun 2014
Meningkatnya skor Integritas Pelayanan Publik
pada unit layanan di instansi daerah 6,46
(tahun 2009) 8
Meningkatnya Peringkat Kemudahan
Berusaha.
122 (tahun 2009)
75
6. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang ditandai oleh hal-hal berikut:
Sasaran Status Awal Tahun 2014
Meningkatnya skor Indeks Efektivitas
Pemerintahan
- 0,29 (tahun 2008)
0,5 (skala -2,5 sd 2,5)
Instansi pemerintah yang akuntabel 24%
(tahun 2009) 80%
8.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:
1. peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan; 2. peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; 3. peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM; 4. peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN); 5. peningkatan kualitas pelayanan publik; 6. peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 7. pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.
II.8-31
Hal tersebut di atas dapat digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut:
GAMBAR 8.1.
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN APARATUR
Dengan berpijak pada kerangka pikir di atas, untuk mencapai sasaran prioritas peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik akan ditempuh melalui strategi kebijakan sebagai berikut:
8.3.1 Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan
Upaya untuk menciptakan efektivitas peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan melalui hal-hal berikut:
Kualitas Naskah Akademik & RUU; Mekanisme Prolegnas/Prolegda; Pembenahan Per-UU-an; Partisipasi Masy.
Manajemen Perkara; Sarana/Prasarana; Profesionalisme SDM; Pengawasan Penegakan Hukum
Perspektif HAM dlm Per-UU-an; Kebijakan HAM; RAN HAM; Bantuan Hukum; Penyelesaian Kasus HAM
Penindakan Tipikor; Pencegahan KKN; Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan KKN
Kelembagaan Pelayanan (OSS); Manajemen Pelayanan Publik; SDM Pelayanan Publik
Kelembagaan; Ketatalaksanaan; SDM Aparatur; Akuntabilitas; Manajemen Kinerja
Kebijakan/ Grand Desain; Koordinasi; Pemberdayaan Pegawai; Budaya Kerja
Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan
Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum
Peningkatan Penghormatan, Pemajuan & Penegakan HAM
PeningkatanPenyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PRIORITAS :
PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK
IMPACT: KEADILAN DAN
KEPASTIAN HUKUM ,
SERTA PELAYANAN PUBLIK
BERKUALITAS
KELOMPOK KEGIATAN:
OUTPUT
FOKUS PRIORITAS :
OUTCOME
II.8-32
1. Peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan, dilakukan antara lain melalui dukungan penelitian/pengkajian Naskah Akademik. Hasil pengkajian/penelitian tersebut akan menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
2. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Untuk menjamin tidak adanya kesenjangan substansi dengan kebutuhan masyarakat, peran masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diperkuat. Hal ini juga perlu didukung oleh mekanisme pelaksanaan Program Legislasi Nasional dan Daerah yang mengikat bagi eksekutif dan legislatif serta menjadi wadah menyelaraskan kebutuhan kerangka regulasi yang mendukung prioritas pembangunan nasional.
3. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
8.3.2 Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum
Untuk mencapai kinerja lembaga penegak hukum yang diharapkan, akan dilaksanakan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
1. Upaya peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan, agar masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh akses yang memadai pada lembaga pengadilan dan mendapatkan kepastian hukum. Hal ini dapat diukur dari rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat dalam proses peradilan.
2. Pelaksanaan akuntabilitas penegakan hukum, yang perlu didukung oleh profesionalisme aparat penegak hukum yang terdiri atas Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat dan petugas pemasyarakatan. Hal tersebut terkait dengan kemampuan aparat penegak hukum untuk menangani perkara-perkara yang kompleksitasnya semakin tinggi. Di samping itu peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dimaksudkan juga untuk meningkatkan integritas aparat penegak hukum.
3. Perbaikan mekanisme seleksi, promosi, dan mutasi aparat penegak hukum yang bebas KKN, dan sesuai dengan kompetensi, dapat dilakukan melalui perbaikan sistem karier aparat penegak hukum yang berpengaruh kepada kinerja lembaga penegak hukum secara keseluruhan.
4. Perbaikan pelayanan hukum yang lebih baik dan berkualitas, dalam rangka mendorong pelaksanaan penegakan hukum yang lebih baik.
II.8-33
5. Peningkatan pengawasan eksternal dan internal dari upaya penegakan hukum, diperlukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
6. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana, untuk mendukung upaya meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum.
8.3.3 Peningkatan Penghormatan, Pemajuan dan Penegakan HAM
Penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia akan dilaksanakan dalam kerangka pembangunan hukum melalui hal-hal berikut:
1. Pembaruan materi hukum, yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan upaya perlindungan melalui pengakuan dan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan berkeadilan gender ke dalam semua bentuk pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum perlu pula memperhatikan kepastian dan perlindungan hak asasi manusia. Peningkatan Pemberdayaan Hak Asasi Manusia dilakukan melalui perwujudan keadilan rakyat yang dapat dilakukan dalam berbagai dimensi, yaitu ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan hukum yang sangat bergantung satu sama lain. Diharapkan melalui integrasi pendekatan hak asasi manusia ke dalam berbagai perencanaan kebijakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil guna bagi pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia untuk lima tahun mendatang.
2. Peningkatan pemberian bantuan hukum, merupakan bagian dari tugas dan fungsi pengadilan yang penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan pemberdayaan fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Untuk itu, perbaikan kebijakan dan mekanisme bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan terpinggirkan akan dilakukan agar benar-benar tepat sasaran penggunaannya
8.3.4. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa adanya pemerintahan yang bersih akan sulit menjaga sumber daya pembangunan yang berharga. Berkurangnya sumber daya pembangunan ini akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya berdampak pada menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, keadilan dan kepentingan masyarakat luas akan terjaga.
Terwujudnya pemerintahan yang bersih juga berfungsi untuk menunjukkan martabat dan integritas bangsa di mata dunia. Melalui pemerintahan yang bersih,
II.8-34
penghargaan dan kepercayaan bangsa lain akan meningkat dan Indonesia akan lebih mudah berperan dalam percaturan kebijakan global.
Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, diperlukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
1. Penegakan hukum yang kuat dan dipercaya. Penegakan hukum diperlukan untuk memberikan kepastian dari suatu kebijakan atau aturan dan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum juga diperlukan sebagai alat paksa agar kebijakan dan aturan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, adil, dan tanpa pandang bulu, kepastian hukum akan menurun dan selanjutnya menciptakan permasalahan lain yang sulit untuk diselesaikan. Berbagai upaya antara lain melalui peningkatan kualitas infrastruktur hukum, baik aparatur penegak hukum serta sarana dan prasarana lainnya, penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
2. Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur negara. Selain upaya penegakan hukum tersebut di atas, diperlukan upaya-upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Upaya pencegahan dimaksudkan agar tindakan penyalahgunaan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Tanpa adanya upaya pencegahan, prevalensi penyalahgunaan kewenangan akan terus meluas dan tak dapat ditanggulangi karena terbatasnya kemampuan upaya penegakan hukum untuk melakukan penindakan. Upaya pencegahan ini akan dilakukan antara lain dengan mengembangkan kebijakan dan penegakan sistem integritas aparatur, yang merupakan prasyarat penting untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Hal ini akan dicapai antara lain melalui pemantapan kebijakan pengawasan; peningkatan efektivitas sistem pengawasan; peningkatan kuantitas dan kualitas internal auditor dan pengelola keuangan negara; pemantapan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah melalui penyusunan pedoman dan peningkatan kapasitas auditor, serta pelaksanaan asistensi, konsultasi dan bimbingan teknis bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Kebijakan lain yang akan ditempuh untuk meningkatkan integritas aparatur adalah pengembangan kebijakan dan penerapan disiplin pegawai, netralitas PNS, penerapan kode etik, pakta integritas; dan pembatasan konflik kepentingan. Hal itu harus disertai dengan penerapan mekanisme sanksi dan penghargaan yang ketat bagi seluruh pejabat dan pegawai, dan disertai dengan kebijakan lainnya untuk menginternalisasikan nilai-nilai integritas dan budaya kerja serta profesionalisme di lingkungan PNS. Dengan upaya ini, dan simultan dengan berbagai kebijakan lainnya yang menunjang, diharapkan etos kerja pegawai negeri yang “bersih, kompeten, dan melayani” dapat segera terwujud. Dalam
II.8-35
rangka meminimalkan praktik KKN serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan birokrasi, akan ditempuh pula penerapan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk e-procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Hal lain yang perlu dilakukan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan besar untuk mengawasi dan mengadukan terjadinya malpraktik dan penyalahgunaan kewenangan serta untuk membantu pemerintah dalam upaya-upaya pembenahan untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Partisipasi masyarakat merupakan sine qua non atau prakondisi dari suatu kehidupan demokrasi yang sehat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi karakteristik penting dari adanya good governance.
8.3.5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui berbagai langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
1. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional. Hal ini akan ditempuh dengan menyusun kebijakan operasional agar kebijakan tentang pelayanan publik yang telah ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat segera dilaksanakan dengan efektif. Dalam undang-undang itu telah diatur bahwa setiap unit penyelenggara pelayanan harus memiliki standar pelayanan dan maklumat yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara layanan maupun penerima layanan. Di dalamnya juga diatur mekanisme penanganan pengaduan oleh penerima layanan bila yang bersangkutan merasa tidak memperoleh pelayanan sesuai standar pelayanan yang ada. Apabila kebijakan operasional itu dapat segera dikeluarkan dan dilaksanakan, harapan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas secara bertahap dapat segera diwujudkan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, untuk meningkatkan kompetensi SDM dan inovasi dalam manajemen pelayanan, akan ditempuh peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik. Di samping UU tentang Pelayanan Publik mengamanatkan adanya standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, juga mengamanatkan setiap kementerian/lembaga menyusun standar pelayanan minimal untuk urusan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam kaitan ini, hingga saat ini sebagian besar kementerian/lembaga belum menyusun SPM. Untuk itu akan dilakukan fasilitasi
II.8-36
untuk mempercepat proses penyusunan SPM oleh berbagai K/L. Kemudian untuk berbagai urusan yang telah ditetapkan SPM-nya, pemerintah akan memfasilitasi pemerintah daerah dalam penerapannya.
3. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik. Evaluasi kinerja pelayanan publik sangat diperlukan sebagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan instrumen yang kredibel untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu akan dikembangkan instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, serta melakukan pengkajian ulang atas kebijakan pelayanan umum untuk penyempurnaan lebih lanjut. Selanjutnya, untuk mendorong pemerintah daerah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu, akan didorong proses asistensi dan fasilitasi bagi pemerintah daerah dalam penerapan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di atas perlu didukung dengan pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang efektif baik bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah. Di samping itu, untuk mendorong motivasi dan meningkatkan kinerja pelayanan, penting pula diselenggarakan kompetisi antarunit pelayanan publik dan antarinstansi pemerintah daerah. Hal ini akan mendorong unit penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja pelayanannya.
8.3.6. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan. Untuk mencapai hal itu, kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut.
1. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip structure follow function. Upaya ini meliputi penataan kelembagaan instansi pemerintah agar menjadi lebih proporsional, efektif, dan efisien dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas, tidak tumpang tindih antarunit kerja dan antarinstansi. Secara khusus, penataan kelembagan akan diprioritaskan pada instansi yang menangani pendayagunaan aparatur negara, penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang. Di samping lembaga-lembaga yang menangani bidang-bidang tersebut, instansi lainnya secara bertahap akan ditata secara keseluruhan. Langkah-langkah tersebut akan meningkatkan koordinasi, kinerja, efisiensi, serta menajamkan gerak organisasi kementerian guna mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional.
2. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja
II.8-37
pemerintahan. Penataan sistem ketatalaksanaan baik di tingkat instansi maupun sistem ketatalaksanaan yang melibatkan hubungan kerja antarinstansi sangat penting artinya untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah. Sasarannya adalah tersusun dan terimplementasikannya bisnis proses dan prosedur standar yang pendek dan sederhana sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan sumber daya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (e-gov dan e-services) juga akan terus ditingkatkan untuk lebih meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja. Sejalan dengan kebijakan ini, dalam rangka meningkatkan sistem administrasi perkantoran yang modern, efisien dan akuntabel akan dikeluarkan kebijakan operasional manajemen kearsipan sebagai tindaklanjut terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
3. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Negara diarahkan untuk mewujudkan SDM Aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera. Hal itu merupakan faktor penting dalam menunjang peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, dalam rangka mencapai kualitas SDM aparatur, akan terus ditingkatkan penerapan sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian. Dalam kaitannya dengan hal itu, akan disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur manajemen kepegawaian. Beberapa PP juga akan disempurnakan, untuk menjamin adanya (a) penentuan formasi kebutuhan pegawai secara objektif; (b) sistem rekrutmen yang terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, (c) sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan kompetitif, serta berbasis kompetensi, (c) sistem penilaian kinerja pegawai yang lebih objektif dan berbasis kinerja, (d) penyusunan kebijakan tentang standar komptensi jabatan untuk mendukung sistem promosi dan mutasi berbasis kompetensi; serta (e) sistem diklat berbasis kompetensi yang serasi dengan sistem promosi dan mutasi yang sehat. Tidak kurang pentingnya adalah penyempurnaan sistem penggajian dan sistem pensiun yang layak, adil, dan berbasis kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan mendorong motivasi, semangat berprestasi, dan integritas pegawai. Untuk menunjang pelaksanaan sistem merit dalam manajemen kepegawaian, akan dilanjutkan upaya pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian nasional untuk menghasilkan data kepegawaian yang lengkap, cepat, dan akurat. Di samping itu, juga akan ditingkatkan pemanfaatan pusat penilaian kompetensi (assesment center) untuk menunjang sistem pembinaan karier pegawai negeri berbasis kompetensi. Berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan akan terus dikembangkan dan disempurnakan, yang disesuikan dengan perkembangan tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen birokrasi.
II.8-38
Kebijakan lainnya yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kapasitas SDM aparatur adalah (a) revitalisai penyelenggaraan diklat aparatur; (b) revitalisasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan; serta (c) pengembangan sistem magang pada berbagai institusi berkelas internasional bagi calon pemangku jabatan tinggi pegawai negeri. Pembinaan pegawai negeri, khususnya pada jabatan tinggi, diarahkan pula untuk menjadikan pimpinan pegawai negeri sebagai aset nasional, termasuk sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam kaitan ini akan dikembangkan kebijakan yang dapat memfasilitasi terjadinya mobilitas vertikal dan horisontal dalam sistem mutasi dan promosi jabatan pegawai negeri.
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka mewujudkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah, sistematis dan mendukung penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas kinerja merupakan faktor penting sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini akan dicapai melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas kinerja, administrasi pemerintahan, kebijakan kontrak kinerja bagi seluruh pejabat dan pegawai, penerapan manajemen kinerja pada instansi pemerintah, serta penerapan sistem reward and punishment bagi kinerja instansi pemerintah.
8.3.7. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Berbagai kebijakan makro untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi perlu dijamin implementasinya di tingkat instansi. Agar proses ini dapat berjalan secara komprehensif, terukur, sistematis dan terencana, pemerintah telah mulai melaksanakan reformasi birokrasi instansi pada beberapa instansi. Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat instansi, akan ditempuh langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
1. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Perluasan dan penajaman pelaksanaan reformasi birokrasi instansi, efektivitasnya akan ditentukan oleh proses koordinasi antar berbagai instansi yang terkait. Dalam kaitan ini peranan Kemeng PAN dan RB akan terus diperkuat guna menghasilkan berbagai kebijakan implementasi reformasi birokrasi instansi dan mengkoordinasikan pelaksanaannya. Untuk itu, Kemeneg PAN dan RB diharapkan segera menetapkan rencana induk atau grand design dan roadmap reformasi birokrasi, serta penyusunan dan penyempurnaan pedoman/juklak/juknis sebagai pedoman teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Di samping itu, agar pelaksanaan reformasi birokrasi instansi dapat mencapai sasaran yang diharapkan, peranan Kemeneg
II.8-39
PAN dan RB semakin strategis untuk dapat memberikan sosialisasi, asistensi, monitoring, evaluasi, dan membuat penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.
2. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Dengan berpijak atas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi tersebut, dan menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi akan berdampak pada kelebihan atau kekurangan pegawai di suatu instansi tertentu, BKN menetapkan kebijakan teknis dan mengoordinasikan secara teknis
pelaksanaan penataan pegawai, termasuk realokasi pegawai antar kementerian/lembaga dan pemberhentian pegawai sebagai langkah terakhir. Karena realokasi pegawai seringkali memerlukan dukungan diklat, LAN diharapkan dapat memfasilitasinya dengan kebijakan diklat yang diperlukan.
3. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi instansi yang telah dicanangkan pada tahun 2007 dan dimulai dengan proyek percontohan di Depkeu, MA, dan BPK ini, diharapkan dapat segera diperluas di seluruh instansi. Diharapkan pada tahun 2011 seluruh instansi pusat telah berproses melaksanakan reformasi birokrasi instansi dan secara bertahap mencapai kinerja yang optimal pada tahun 2014. Secara bertahap, pelaksanaan reformasi birokrasi instansi juga diperluas hingga ke daerah. Dengan skema ini, diharapkan pada tahun 2025, kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mencapai tingkat yang optimal, yaitu mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas disertai penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
2010
I FOKUS PRIORITAS I:PENINGKATAN EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERWUJUDNYA TERTIB PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERLAKSANANYA AKSES TERHADAP KEADILAN DI BIDANG POLITIK LEGISLASI
235,1
1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian serta Pertemuan Ilmiah dalam rangka pengembangan Sistem Hukum Nasional
· Tersedianya penelitian/kajian dan penyusunan Naskah Akademik yang berkualitas dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
· Tersusunnya rekomendasi hasil: - 60 kajian hukum.- 4 kajian konstitusi- 40 penelitian hukum.- 75 naskah akademik
1 1 Program Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM
40,9
· Tersusunnya rekomendasi hasil penelitian di bidang substansi hukum kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam rangka pengembangan system hukum nasional
· Tersedianya format Naskah Akademik yang memasukkan unsur biaya dan manfaat (cost and benefit)
2 Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang- undangan Peningkatan kualitas RUU dan perat perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan
Persentase rancangan peraturan perundang-undangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan
20% 100% Program Pembentukan Hukum Kementerian Hukum dan HAM
75,0
Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang di DPR secara tepat waktu,
RENCANA TINDAK PRORITAS BIDANG HUKUM DAN APARATUR
2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
II.M-1
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up to dateProsentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup
20% 100%
Presentase Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor
20% 100%
Jumlah Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi
0,2
3 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional
Tersusunnya usulan RUU dan Raperda yang sesuai dengan prioritas pembangunan
· Persentase Pemetaan kebutuhan hukum baik ditingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan
50% 85% Program Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM
30,0
1
II.M-2
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· Tersusunnya Daftar RUU Prioritas Prolegnas Pemerintah sejumlah 247 dan 50 % inventarisasi Prolegda
· Tersedianya mekanisme Prolegnas dan Prolegda yang mendukung perencanaan pembangunan nasional
· Persentase kesesuaian RUU yang dibahas dengan prioritas dalam Prolegnas
· Persentase keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemahaman dalam pelaksanaannya
· Adanya forum komunikasi dan konsultasi penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan.
5 Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis
· Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang harmonis,
20% 100% Program Pembentukan Hukum Kementerian Hukum dan HAM
38,5
41,7 100% Kementerian Hukum dan HAM
Program Pembentukan Hukum 100%Meningkatnya peran masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perUUan
4 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional
II.M-3
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang keuangan dan perbankan yang harmonis,
· Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang harmonis
· Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis
· Persentase Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup
· Persentase Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor
· Persentase Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi
6 Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date
· Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date
20% 100% Program Pembentukan Hukum Kementerian Hukum dan HAM
9,0
II.M-4
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah
· Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah
· Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah
· Penurunan tunggakan perkara
· Tersedianya jumlah unit pengaduan masyarakat di tiap lembaga penegak hukum
· Terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel
1 Percepatan peningkatan penyelesaian perkara Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
· Jumlah penyelesaian perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat (perkara KKN dan HAM)
10000 pkr 51000 pkr K) Program Penyelesaian Perkara MA-RI 146,9
· Jumlah penyelesaian minutasi perkara yg tepat waktu.
9.975,0 II. FOKUS PRIORITAS 2: PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DI BIDANG HUKUM
PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA DI BIDANG HUKUM YANG MENDUKUNG PENEGAKAN RULE OF LAW DI INDONESIA
II.M-5
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi perkara secara akurat, efektif dan efisien
· Tersedianya biaya penyelesaian perkara yang memadai
· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum
· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan
· Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat
· Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum
3 Pengembangan kebijakan Peradilan Tipikor Terlaksananya peradilan Tipikor di tiap provinsi di lingkungan peradilan umum
Tersusunnya kebijakan mengenai penyelenggaraan/tata laksana peradilan Tipikor
6 Lokasi 30 Lokasi K) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
MA-RI 3,0
4 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara
· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama
80000 pkr 411600 pkr K) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
MA-RI 102,8
320,2 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
746250 pkr K) MA-RI145000 pkr2
II.M-6
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan
pkr
· Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Kesyar’iyahan yang lengkap dan tepat waktu
· Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Agama
· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer dan TUN
K) MA-RI 26,0
· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan
· Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu
· Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Militer dan TUN
6 Pembinaan Administrasi pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM.
· Jumlah kebijakan/pedoman tentang sistem rekruitmen, pola karir, sistem promosi dan mutasi, aparat penegak hukum yang berbasis merit, transparan dan akuntabel
· Jumlah rekrutmen yang transparan,adil,akuntabel dan berdasar kompetisi.
802 Satker 814 Satker Program: Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA-RI
MA-RI 25,7
Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara
5 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN 5000 pkr 25731 pkr Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN
II.M-7
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· Tersedianya data informasi terpusat mengenai sumber daya manusia aparat penegak hukum yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan mutasi, promosi dan sebagainya
· Jumlah rekrutmen Hakim Adhoc Tipikor
· Tersedianya informasi seleksi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat
· Persentase Database kepegawaian kesekretariatan, diklat, dan pengawasan terintergrasi.
· Jumlah dokumen rencana kerja pengelolaan rekrutmen yang berisi proses, metode dan tahap rekrutmen.
· Tersedianya dokumen rancangan pola karir
· Tersedianya dokumen rekomendasi perbaikan pola karir
· Tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaan perbaikan pola karir.
7 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana dilingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
Tersedianya dokumentasi analisa data pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
Dokumen analisa data pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
802 satker 814 satker Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI
MA-RI 23,0
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan di lingkungan MA
Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan MA Pusat
7 satker 7 satker Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI
MA-RI 566,3
II.M-8
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
Pengad.tanah 100.000 m2
Pengad.tanah 500.000 m2
Pemb.ged baru 25 unit
Pemb.ged baru 210 unit
K)
Pemb.lanjutan 48 unit Pemb.lanjutan 298 unit
K)
Pemb.rumah dinas 19 unit
Pemb.rumah dinas 149 unit
K)
Rehab ged 90 unit Rehab ged 450 i
K)
Reha rumah dinas 43 unit
Reha rumah dinas 265 unit
K)
Sarana dan prasarana 795 satker
Sarana dan prasarana 795
satker- Pengad kend
roda empat utk 1800 unit utk
wkl dan pansek pengadilan tkt
pertama
K)
Penyediaan sarana dan prasarana pengadilan Tipikor termasuk tunjangan Hakim Ad-hoc Tipikor (termasuk tunjangan kesehatan dan keamanan)
Penyediaan sarana dan prasarana dan
tujangan Hakim Ad-hoc Pengadilan
Tipikor di 7 PN di ibukota Provinsi
Penyediaan sarana dan
prasarana dan tujangan
Hakim Ad-hoc Pengadilan
Tipikor di 340 PN di ibukota
Kabupaten/Kota
K)
Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis dan umum peradilan tingkat banding dan tingkat daerah.
Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama
9 Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
4.270,5 Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI
MA-RI
II.M-9
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan Zitting Plaatz
64 lokasi 320 lokasi K)
10 Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan
Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan
· Jumlah SDM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan Manajemen dan Kepemimpinan yang memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja
3826 org 34306 org K) Program Pendidikan dan Pelatihan MA-RI
MA-RI 203,4
· Jumlah pelatihan bagi Hakim/Hakim Adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai Tipikor, asset recovery dll
· Jumlah kurikulum, silabus, materi ajar yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan (needs-based curriculum)
· Jumlah pengembangan sistem diklat yang terhubung dengan sistem rekruitmen, sistim pengawasan dan sistim karir bagi hakim dan aparatur peradilan
II.M-10
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
11 Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Terselenggaranya penelitian dan pengembangan bidang hukum dan peradilan.
· Jumlah kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga peradilan dan rekomendasi unit kerja lainnya.
6 wil prop 50 wil prop K) Program Pendidikan dan Pelatihan MA-RI
MA-RI 25,8
· Jumlah sistim penelitian dan pengembangan
30 audience 150 audience K)
· Jumlah asessment keterkaitan antara sistim diklat, dengan sistim rekruitmen, sistim karir bagi hakim dan aparatur pengadilan dan sistim pengawasan
9 kajian 45 kajian K)
· Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
· Jumlah sosialisasi Sistem pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat.
K)1049 laporan Program: Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI
12 Pengawasan pelaksanaan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, penanganan pengaduan
Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien
204 laporan MA-RI 66,7
II.M-11
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
13 Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.
Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan.
100 laporan 500 laporan K) Program: Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI
MA-RI 10,5
Jumlah perkara PUU/SKLN dan perkara lainnya yang diputus
60 280 K)
Jumlah perkara pemilu legislatif/presiden/wapres yang diputus
- 660 K)
Jumlah perkara pemilukada yang diputus
500 2350 K)
Presentase informasi perkembangan penanganan perkara yang transparan dan akuntable
100% 100%
Prosentase hasil putusan yang dapat diakses publik secara on line
100% 100%
16 Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan
Tersusunnya rencana program kerja di lingkungan peradilan, pengelolaan keuangan dan pengawasan.
Tersusunnya rincian satuan harga penanganan perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi
1 pkt 3 pkt K) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI
MK-RI 0,9
MK-RI 274,4 14 Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota dan Perkara Lainnya
Terselesaikannya penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel
Program Penanganan Perkara Konstitusi
55,0 MK-RI15 Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi
Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dalam penanganan perkara konstitusi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI
II.M-12
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
Jumlah perkara yang diregisterasi dan tidak diregisterasi
560 pkr 3290 pkr K)
Jumlah persidangan dalam penyelesaian perkara
960 sidang 4800 sidang K)
Jumlah risalah yang diselesaikan 960 risalah 4800 risalah K)
Jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak dan masyarakat
92 putusan 497 putusan K)
Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dan ditindaklanjuti
60 pengaduan 760 pengaduan K)
18 Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan
Terselenggaranya pengelolaan arsip, pembinaan SDM dan pengelolaan kelembagaan.
Jumlah peserta dan target group diklat hukum acara Mahkamah Konstitusi
500 org 2900 org K) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI
MK-RI 29,9
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepaniteraan
100 pegawai 600 pegawai K)
Jumlah pegawai yang mengikuti program rintisan gelar
24 pegawai 161 pegawai K)
Prosentase penyusunan analisis kebutuhan SDM
40% 100%
Prosentase penerapan perekrutan pegawai baru sesuai dengan standar mutu organisasi internasional (ISO)
50% 100%
17 Penyelenggaraan Adm. Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum
Terselenggaranya manajemen administrasi perkara konstitusi.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI
MK-RI 162,2
II.M-13
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
Prosentase penyusunan analisa beban kerja unit kerja dan pegawai
60% 100%
Prosentase penyempurnaan struktur organisasi
65% 100%
19 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Pengembangan sistem informasi dalam penanganan perkara konstitusi
Jumlah pengembangan sistem informasi terkait dengan penanganan perkara
6 paket 26 paket K) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI
MK-RI 44,2
· Jumlah kegiatan pendataan perkara yang disajikan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal).
1 keg 1 keg
· Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Simkari-2
4 keg 22 keg K)
21 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan.
Jumlah pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional
35 185 K) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung 420,1
Jumlah dokumen Blue Print mengenai rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan mutasi pegawai.
- 3 dok blueprint keg
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung 8,6
Jumlah kegiatan manajemen kepegawaian
6 keg 6 keg
23 Peningkatan Pengawasan Bidang Tindak Pidana Umum
Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang ditindaklanjuti
100 lapdu 2100 lapdu K) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan
Kejaksaan Agung 33,1
Meningkatnya kualitas Pembinaan kepegawaian meliputi rekruitmen pegawai, jenjang karier dan mutasi pegawai;
Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari.
22
20 Sistem Informasi Manajemen Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat;
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
151,9 Kejaksaan Agung
II.M-14
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
24 Peningkatan Pengawasan Bidang Intelijen Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yang ditindaklanjuti
30 lapdu 830 lapdu K) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan
Kejaksaan Agung 13,0
25 Peningkatan Pengawasan Bidang Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara
Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan perkara perdata dan tata usaha negara yang ditindaklanjuti
10 lapdu 810 lapdu K) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan
Kejaksaan Agung 12,8
26 Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah
Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti
10 lapdu 610 lapdu K) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan
Kejaksaan Agung 7,4
27 Manajemen Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia · Tingkat Layanan (SLA Biro SDM) dan Kepuasan Pegawai (Indeks, Skala 1-5)
3,25 3,29 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KPK 1.973,0
II.M-15
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
28 Penanganan Pengaduan Masyarakat Penanganan Dumas · Kasus siap LIDIK (Jumlah) 56 392 K) Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KPK 25,0
29 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara
Terkelolanya Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Perkara.
Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel
70% 90% Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM
2,0
· Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan
· Persentase penanganan kasus penyebaran NAPZA kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS
· Persentase pengaduan masyarakt maupun tahanna dan warga binaan pemasyarakatan yang ditidaklanjuti secara cepat dan tepat
30%Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban
Penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan kertertiban yang berkualitas serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara.
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
10%30 Kementerian Hukum dan HAM
5,8
II.M-16
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· Persentase tahanan dan narapidana yang teregristasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel
62% 82%
· Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel
60% 80%
· Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel
60% 90%
32 Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan kemasyarakatan dan Anak
Penyeleggaraan kegiatan bimbingan kemasyarakatan dan anak yang berkualitas
· Persentasi anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel
62% 82% Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM
7,1
· Persentase anakdidik pemasyarakatan yang memperloleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel
· Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat dan akuntabel
· Persentse anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel
31 Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana
Terlakasananya pembinaan terhadap tahanan dan narapidana yang tepat dan akuntabel.
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM
3,4
II.M-17
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· Persentase tahanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan
· Penurunan jumlah penyakit menular
· Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel
34 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen
Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja
92% 97% Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM
38,0
35 Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM · Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya
92% 97% Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM
37,0
36 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM
Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM · Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya
92% 97% Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM
40,6
· Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan
92,00% 97% Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
· Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian
92,00% 97%
50%33 Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan warga binaan pemasyarakatan
Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan yang berkualitas
30% Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM
37 Kegiatan Pendidikan Kedinasan Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM
50,2
9,8
II.M-18
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
38 Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham
Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir
-100% dari formasi Penyesuaian ijazah
S1,S2;
100% Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham
Kementerian Hukum dan HAM
108,2
- 100% dari formasi pim tk III dan IV
100%
- 100% dari formasi ujian dinas TK I dan
II;
100%
- 100% dari formasi yang mengikuti
pendidikan dasar keimigrasian dan
teknis keimigrasian;
100%
- 100% data daftar kebutuhan pegawai untuk penyusunan
formasi;
100%
- 80% Pengadaan CPNS pusat dan
kanwil
100%
Seluruh unit kerja memiliki SDM profesional sesuai dengan kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.
100% dari jumlah formasi yang
mengikuti Fit and Proper Test dalam
rangka usulan promosi jabatan
100%
II.M-19
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· Biaya pelayanan keimigrasian yang transparan· Persentase Penerbitan persetujuan visa yang memenuhi standar dengan data akurat
· Persentase Kebijakan pemberian paspor RI yang memenuhi standar dengan data akurat
· Persentase Pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memiliki standar
· Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar· Persentase Kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar dengan data akurat
41 Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian
·Persentase persetujuan izin tinggal yang diterbitkan
85% 90% Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian
Kementerian Hukum dan HAM
2,9
·Persentase Persetujuan alih status yang diterbitkan sesuai standar
20% 100%
80%
39 Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparat Kemenkumham.
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham
Kementerian Hukum dan HAM
· Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu
19,0
35,0 40 Pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian
Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian.
Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian
Kementerian Hukum dan HAM
85%
II.M-20
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
·Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar
· Persentase adm pelayanan jasa hukum PT, Lembaga Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standard an akuntabel
80% 95%
· Persentase adm pelayanan jasa hukum badan hukum sosial yang sesuai standard an akuntabel
80% 95%
· Persentase pengumuman dlm TBN secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat
80% 95%
· Persentase penyelesaian gugatan masy dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel
69% 83%
43 Penyelenggaraan sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Peningkatan kualitas system Hak Cipta, Design Industri, Desaign tata letak Sirkit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah
· Presentasi pendaftara hak cipta Design Industri, Desaign tata letak Sirkit Terpadu, dan Rahasia Dagang
20% 100% Program Pembinaan/Penyelenggaraan HAKI
Kementerian Hukum dan HAM
8,6
· Persentase adm pelayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang sesuai standar dan akuntabel
95%42 Kegiatan administrasi badan hukum Program Administrasi Hukum Umum
80% Kementerian Hukum dan HAM
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jasa badan hukum PT dan badan hukum social yang sesuai standard an akuntabel serta berbasis IT dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah
127,0
II.M-21
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan, mutasi dan lisensi hak cipta, hak tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan rahasi dagang yang sesuai standar
20% 100%
· Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif desain industri yang sesuai standar
20% 100%
· Persentase pengumuman desain industri dan penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu serta sertifikat dan perpanjangan desain industri yang sesuai standar
20% 100%
· Persentase pelayanan hukum di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang sesuai standar
20% 100%
Persentase administrasi penerbitan sertfikat paten dan pemeliharaan sesuai standar
20% 100%
· Persentase pelayanan hukum di bidang paten sesuai standar
20% 100%
100%20%Penyelenggaraan Sistem Paten44 Persentase administrasi pemeriksaan substantif sesuai standar
Kementerian Hukum dan HAM
Program Pembinaan/Penyelenggaraan HAKI
Peningkatan kualitas system paten yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah
14,0
II.M-22
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan merek dan indikasi geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian merek sesuai standar
· Persentase administrasi pemeriksaan substantif merek
· Persentase administrasi pemeriksaan substantif indikasi geografis sesuai standar
· Persentase penerbitan sertifikat merek dan indikasi geografis serta perpanjangan merek sesuai standar
· Persentase pelayanan hukum di bidang merek
Program Pembinaan/Penyelenggaraan HAKI
Kementerian Hukum dan HAM
100%Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis Peningkatan kualitas system Merek dan Indikasi geografis dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah
20%45 · Presentasi pendaftaran hak merek dan indikasi geografis
17,4
II.M-23
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· Persentase unit kerja HKI yang terintegrasi dalam aplikasi sistem informasi HKI yang terjamin keamanannya
20% 100%
· Persentase unit kerja HKI dan kantor wilayah yang terintegrasi melalui sistem jaringan terintegrasi Kemenkumham
20% 100%
· Presentase Jumlah dan jenis informasi HKI yang dapat diakses masyarakat secara on line 24 jam dengan data yang up to date
20% 100%
· Persentase kelengkapan dokumentasi HKI secara manual dan digital
20% 100%
· Jumlah dokumen anggaran yang disusun
10 50 K)
· Jumlah MoU Komisi Yudisial yang ditindaklanjuti
10 50 K)
· Jumlah penelaahan dan bantuan hukum yang ditangani hingga tuntas.
20 100 K)
· % laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah
100% 100%
· % ketersediaan arsip dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan
100% 100%
· Pendapat yang dikeluarkan oleh eksternal auditor atas laporan keuangan
Opini BPK WTP Opini BPK WTP
· % sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidangnya
70% 90%
· Biaya rata-rata pelaksanaan administrasi umum
Penghematan 20% Penghematan 20%
46 Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI Peningkatan jumlah layanan HKI yang bisa diakses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat
Program Pembinaan/Penyelenggaraan HAKI
Kementerian Hukum dan HAM
47 Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan perlengkapan rumah tangga serta tata usaha dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Yudisial
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta tata usaha dan pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial
Program Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Yudisial
Komisi Yudisial
57,7
295,7
II.M-24
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
48 Seleksi Hakim Agung, Seleksi Hakim dan Pemberian Penghargaan Hakim
Memperoleh calon Hakim Agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian
· Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar
80 333 K) Program peningkatan kinerja seleksi hakim agung dan
Komisi Yudisial 45,8
· Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi
6 72 K)
· Jumlah hakim berprestasi yang diusulkan menerima penghargaan
4 20 K)
· Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme Hakim Agung
1 9 K)
· Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa
200 1000 K)
· % putusan hakim yang amar putusannya sesuai dengan pertimbangan hukum serta fakta hukum
100% 100%
· Biaya maksimal kegiatan penelitian putusan hakim (dalam ribu)
Rp.50.000 Rp.50.000
II.M-25
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· % peserta yang mendaftar dalam seleksi calon Hakim Agung
75% 85%
· % Hakim Agung yang profesional hasil seleksi
75% 85%
% calon Hakim Agung yang lulus seleksi
75% 85%
· % calon hakim yang lolos pemberian penghargaan
75% 90%
· Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar
1000 5700 K)
· Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi
500 2850 K)
· % peserta seleksi calon hakim yang lulus sesuai kompetensi
80% 80%
· Biaya rata-rata seleksi calon hakim Penghematan 20% Penghematan 20%
. Biaya rata-rata kegiatan seleksi Hakim Agung per pendaftar (dalam ribu)
Rp. 32.500 Rp 51240
· Biaya rata-rata kegiatan usulan pemberian penghargaan hakim (dalam ribu)
Rp.1000000 Rp1.200.000
II.M-26
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· Jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
1719 7029 K)
· Jumlah sidang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diproses melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
15 105 K)
· % pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas
70% 75%
· % hasil putusan Majelis Kehormatan Hakim yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim
100% 100%
· Jumlah pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan
5 33 K)
· % Peningkatan kemampuan dan profesionalisme hakim
80% 90%
· Biaya rata-rata pelaksanaan pelatihan
Penghematan 20% Penghematan 20%
· Biaya rata-rata penanganan laporan pengaduan masyarakat hingga tuntas
Penghematan 20% Penghematan 20%
49 Pelayanan pengawasan perilaku hakim dan peningkatan kompetensi hakim
Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta meningkatnya kemampuan dan profesionalisme hakim
Program peningkatan kinerja seleksi hakim agung dan pengawasan perilaku hakim
Komisi Yudisial 47,5
II.M-27
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
FOKUS PRIORITAS 3: 1.130,1
PENINGKATAN PENGHORMATAN TERHADAPHAM
· Jumlah Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama
· Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
· Jumlah Pembangunan atau perbaikan fungsi operasionalisasi Zitting Plaatz dan pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat
K) MA-RI1 Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama
Penyelesaian perkara pidana bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
33960 pkr 174785 pkr Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
174,7
III. MENINGKATNYA UPAYA PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN SERTA PENEGAKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN HAK-HAK YG TERCANTUM DLM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan kebijakan berdasarkan pendekatan HAM (Human Rights Based Approach ).
II.M-28
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· Penyediaan dana prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama
· Mengoptimalisasikan fungsi pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat
· Pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat
23 satker 115 satker K) 26,0
4 Penanganan Penyidikan Pelanggaran HAM yang Berat Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel
Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan
10 pkr 30 pkr K) Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidsus, Pelanggaran HAM Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi
Kejaksaan Agung 0,8
MA-RI
MA-RIK)Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN
124 pkr
K)
639 pkr
1924 satker Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
2 Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama Penyelesaian perkara peradilan agama bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
372 satker
Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN
102,7
639,0 3 Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Militer dan TUN
Penyelesaian perkara peradilan Militer dan TUN di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN
II.M-29
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
5 Peningkatan Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat
Meningkatnya penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel
Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan.
5 pkr 25 pkr K) Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidsus, Pelanggaran HAM Berat, Perkara Tindak Pidana Korupsi
Kejaksaan Agung 0,5
6 41,7 8 30 K)
80%Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional
50%
Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Komnas HAM
Komnas HAM
II.M-30
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan & pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional
50% 75%
Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM (hak dasar)
4 10
Prosentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitator HAM
5% 25%
K)15
10%
2
10%
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui klien feedback survey (Jumlah survey)
Prosentase kenaikan pemahaman aparatur negara terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM.
II.M-31
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
Prosentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi
40% 85%
1
90% Komnas HAM
75%
8 K)
65%Prosentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait
Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung
1
2
Prosentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM
80%
40%
58,3 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Komnas HAM
7 Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait
40%
Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM
Tersedianya sistem pengaduan online dan database pengaduan (Aplikasi)
II.M-32
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan
50% 50%
K)
30%30%
10
50%
Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan
Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan
Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan
50%
50
II.M-33
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
Prosentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti
50% 50%
Prosentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi
50% 90%
Prosentase pendampingan dan sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan
Prosentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan
75%
45%
50%
25%
25%
Presentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM
Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan.
20% 40%
50%
II.M-34
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· Prosentase harmonisasi rancangan peraturan per-UUan dalam perspektif HAM
100% 100%
· Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah akademik instrument HAM Internasional
6 Inst. HAM Internasional dan 2
N.A
6 Inst. HAM Internasional
dan 2 N.A
· Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM
10 Negara/ NGO; 10 Negara/ NGO;
· Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementsi HAM/RANHAM
440 pusat dan daerah 440 pusat dan daerah
· Tersusunnya pedoman dan standarisasi kebijakan di semua bidang pembangunan yang berperspektif HAM
10 50 K)
· Persentase Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan kebijakan yang berperspektif HAM
10% 10%
· Jumlah program pembelajaran HAM
40 200 K)
· Jumlah bahan ajar HAM 10 50 K)
· Jumlah fasilitator pelatihan HAM · Jumlah pelatihan HAM
9,0
10,0
Kementerian Hukum dan HAM
Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM
Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM
10 Kegiatan Penguatan HAM Diterapkannya perspektif HAM dalam pelaksanaan kegiatan pada semua bidang pembangunan
Peningkatan kerjsama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perUUan dalam perspektif HAM serta NA instrument HAM internasional
Kementerian Hukum dan HAM
9 Kegiatan Kerjasama HAM
II.M-35
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
· Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM
34 kab/kota 34 kab/kota
· Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM
156 850 K)
· IPK 2,8 5,0
RAD-PK di Provinsi/Kabupaten/Kota (Provinsi Tahun 2009 adalah 72,7%)
72,7 100
• Opini WTP Audit BPK atas LK K/L (%)
42,17 100
• Opini WTP Audit BPK atas LK Pemda (%)
2,73 60
34 kab/kota
680
850
850
K)
850
11
12 Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/kota tentang HAM
156
34 kab/kota
K)
K)
156· Jumlah data HAM yang diolah dari KL propinsi dan kabupaten/kota
136
156
K)
7,0
8,0
Kegiatan Informasi HAM
IV. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan babas KKN
Kegiatan Diseminasi HAM Meningkatnya Kementeri an/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM
· Jumlah K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM
· Jumlah penyuluh HAM
Fokus Prioritas 4 :
PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
Program Pemajuan HAM Kementerian Hukum dan HAM
· Jmlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet
· Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik
Program Pemajuan HAM Kementerian Hukum dan HAM
1.306,0
II.M-36
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
1 Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel.
Jumlah Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan
145 pkr 725 pkr K) Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Kejaksaan Agung 53,3
2 Peningkatan Penuntutan perkara pidana korupsi Meningkatnya penyelesaian perkara pidana korupsi yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel.
Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan
145 pkr 545pkr K) Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Kejaksaan Agung 19,0
3 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejati, Kejari dan Cabjari.
Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah.
- Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.
1700 pkr 7300 pkr K) Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Kejaksaan Agung 736,8
4 Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan kerjasama hukum
Meningkatnya Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
Jumlah kegiatan kerja sama hukum untuk penyusunan kesepakatan MLA rangka penelusuran dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan diluar negeri.
7 keg 45 keg K) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung 8,6
II.M-37
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
Kasus Potensial (Kasus) 60 350 K)
Kasus Solid (Kasus) 28 185 K)
Penyidikan Penyidikan (Perkara) 55 325 K)
Penyidikan Lengkap (Perkara) 38 212 K)
Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi Penuntutan Penuntutan (Perkara) 45 275 K) Program Pemberantas an Tindak Pidana Korupsi
Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (Perkara)
38 212 K)
Eksekusi Pelaksanaan Pidana Badan (Persen) 100% 100%
8 Koordinasi dan Supervisi Penindakan TPK Korsup Penindakan Peningkatan Perkara yang Disupervisi KPK (Persen)
100% 100% Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KPK 22,5
Pengelolaan LHKPN Penanganan LHKPN LHKPN yang Diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara)
21.000 17.000
Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara
330 2160 K)
Kasus Diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)
3 21 K)
KPK
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Penyelidikan
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
KPK
KPKProgram Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KPK
7
9
6
5 45,2
45,8
44,9
50,5
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
II.M-38
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
Pengelolaan Gratifikasi Penanganan Gratifikasi Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi
300 1800 K)
Kasus Diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)
6 42 K)
Jumlah Instansi/Lembaga (Pem., BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi
2 30 K)
Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi
Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Jumlah Sekolah/Lembaga pendidikan yang menerapkan Modul Anti Korupsi
60 460 K)
Peningkatan Komunitas Anti Korupsi
15 100
Instansi/Lembaga (Pem, Swasta, Masy) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah)
10 95
- Tersusunnya UU tentang Sistem Pengawasan Nasional dan peraturan pelaksanaannya
- Jumlah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya
- 1 UU, 3 Peraturan pelaksanaan, 1 Sosialisasi
K)
- Tersusunnya kebijakan tentang Pakta Integritas bagi instansi pemerintah
- Jumlah Perpres tentang kebijakan/pedoman penerapan Pakta Integritas
- 1 K)
- Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman
60% 90%
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
57,8
Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KPK 15,4
KPKProgram Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Tersusun dan terlaksananya kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi
Kemen PAN & RB
13. Pengembangan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi
11
Kemen PAN & RB
12. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan intern pemerintah
- Jumlah peraturan/kebijakan (Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi)
1 Inpres
10
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
K)1 Inpres 24,6
13,9
II.M-39
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
Persentase laporan pengaduan masyarakat yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah
60% 90%
- Jumlah Keputusan Kepala BPKP tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP
26 46 K)
- Jumlah peserta diklat SPIP 1.650 5.700 K)
- Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP
575 1035 K)
- Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP
116 655 K)
61,6 15. Pengendalian/pelaksanaan pengawasan interen akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga bidang fiskal dan investasi
- Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan SPIP
BPKPProgram Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1 kebijakan 1 kebijakan K)14. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan masyarakat
Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan masyarakat
Kemen PAN & RBProgram Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6,2 Meningkatnya pengawasan masyarakat yang efektif dan efisien
II.M-40
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
- Tersusunnya dan disempurnakannya aturan hukum yang mengatur penegakan integritas aparatur
- Jumlah PP tentang Disiplin PNS; 1 1, 2 sosilaisasi
K) Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
9,0
- Jumlah PP Larangan PNS menjadi anggota Parpol
- 1 K)
- Jumlah PP tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
- 1 K)
- Jumlah PP tentang Pembatasan Konflik Kepentingan
- 1 K)
3,5
Terlaksananya kampanye budaya kerja kerja “bersih, melayani, dan kompeten” di lingkungan aparatur negara.
- Persentase jumlah kampanye di media cetak dan elektronik
10% 100%
- Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi Pilot Project pengembangan budaya kerja sesuai kebijakan
2 30 IP K)
- Persentase layanan e-procurement yang memenuhi standar
- 95%
1 Perpres
160
16. Pengembangan kebijakan penegakan integritas SDM aparatur
-Pelaksanaan dukungan perumusan kebijakan PAN
-Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement
18.
- Jumlah kebijakan/pedoman;
Pengembangan sistem e-procurement nasional Terfasilitasinya kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam penerapan e-procurement
17.
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPP
Kemen PAN & RB
Kemen PAN & RBProgram Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
K)
K)
Tersusunnya kebijakan/ pedoman tentang budaya kerja “bersih, melayani, dan kompeten” di lingkungan aparatur negara
87,4 25
II.M-41
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
Skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi Pusat
6,64 8,00
Skor Integritas Pelayanan Publik pada unit layanan di instansi Daerah
6,46 8,00
Peringkat Kemudahan Berusaha (Doing Bussiness Indeks)
122 75
- Jumlah PP 5 5 K)
- Jumlah Perpres 1 1 K)
- Persentase instansi yang telah mendapatkan sosialisasi
35% 100%
Terlaksananya pengawasan pemberian pelayanan publik
Persentase jumlah laporan yang ditindaklanjuti ORI per laporan yang masuk
90% 92%
Persentase respon terlapor per jumlah permintaan klarifikasi
70% 72%
Persentase rekomendasi yang dilaksanakan per jumlah rekomendasi yang dikeluarkan
85% 87%
Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
V Fokus Prioritas 5:PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
2. Pengawasan oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
1. Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik
Kemen PAN & RBProgram Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Komisi Ombudsman Nasional
Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggaraan Kegiatan Teknis Lainnya
18,3
123,0
198,2
II.M-42
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
- Jumlah peserta diklat TOT pelayanan publik berbasis kinerja
0 400 org K)
- Jumlah instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
1 1 K)
Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik
- Jumlah Inpres tentang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik
1 1 K)
Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP
- Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu)
70% 95%
1250 unit
- Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan Provinsi
100 550 Kab/Kota K)
- Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian
50% 90%
- Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian
50% 90%
Tersusunnya modul dan terselenggaranya diklat pelayanan publik
- Jumlah Peraturan Kepala LAN tentang Metode dan Modul Diklat Pelayanan Publik
-3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik manajemen dan kebijakan publik
-
1
4
150 unit5. Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan
Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/ antar instansi dan Pemerintah Daerah
- Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial
Terlaksananya penilaian, monitoring dan evaluasi pelayanan publik
- Laporan monev pelaksanaan penilaian pelayanan
4.
K) LAN
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
Kemen PAN & RBProgram Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
23,6
1,9
23,9
K)
K)
II.M-43
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
Indeks Efektivitas Pemerintahan (dari skala -2,5 sd 2,5)
-0,29 0,5
Persentase Instansi Pemerintah yang dinilai akuntabel (%)
24 80
- Persentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata kelembagaannya
20% 100%
- Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya
20% 100%
100%
Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN & RB, BKN, LAN
100%
7,5 13 SPM
354,0
5,1
6.
Kemen PAN & RB
Penetapan indikator kinerja utama pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Meningkatnya kapasitas birokrasi dan akuntabilitas instansi pemerintah
Tersusunnya SPM di bidang lainnya yang belum terbit sampai akhir tahun 2009
17 SPM- Jumlah SPM yang ditetapkan
VI. Fokus Prioritas 6:PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB1. Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan
- Terlaksananya konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, LAN, dan BKN
- Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya
Kemendagri
II.M-44
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
- Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN)
20% 100%
3. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan perekonomian I
Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian I
- Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang penguatan keberdayaan UKMK (Kemeneg UKMK, Kemen. Perindustrian, Kemen. Perdagangan), pemanfaatan sumber daya kelautan (Kemen. Kelautan dan Perikanan), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. PU, Kemen. Kehutanan) dan Kemeneg PPN)
20% 100% Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB 12,0
100%
100%20%
20%Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan polhukam
Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukhankam
- Persentase Kementerian Negara bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kemen. Setneg)
- Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. 5,2 Kemen PAN & RB
II.M-45
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
- Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pengelolaan energi (Kemen. ESDM, restrukturisasi BUMN (Kemeneg BUMN), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kemen. Pertanian) dan Kemeneg. Ristek)
20% 100%
- Persentase Kementerian Negara bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kemendiknas)
20% 100%
100%
100%
Kemen PAN & RB
20%
20%- Persentase LPNK bidang perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya
- Persentase LPNK bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya
Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan kesra
Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang kesra
Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan perekonomian II
Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II
5.
4.
Kemen PAN & RB
20% 100%
100%- Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya
20%
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3,7
3,4
100%
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya
- Persentase LPNK bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya
20%
II.M-46
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
- Jumlah PP 4 PP 7 PP K)
- Jumlah Inpres
- Jumlah Perka. ANRI
10. 1 RUU 11,3 1 UU dan peraturan pelaksanaan-nya
2 sosialisasi
- Tersusunnya kebijakan tentang penilaian kinerja pegawai (SKP)
- Jumlah PP 1 PP 1 PP K)
6. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi tata laksana perekonomian
Tersusunnya kebijakan tentang administrasi pemerintahan
Jumlah UU, peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya
1 UU, 2 PP 2 sosialisasi
Kemen PAN & RB
Kemen PAN & RB
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ANRI
1 Inpres
ANRI
7. Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi tata laksana korporatisasi
- Tersusunnya kebijakan tentang etika penyelenggara negara
Jumlah UU, peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya
1 RUU 1 RUU 1 UU 3 PP 3 sosialisasi
52 Perka ANRI
Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggaraan Tugas Teknis Lainnya
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK)
- Jumlah instansi pusat (IP) yang sudah menerapkan SIKD-TIK
10
- Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (UU tentang SDM Aparatur Negara )
- Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya
- Tersusunnya kebijakan tentang pola dasar karir PNS
- Jumlah Perpres
8. Peningkatan layanan hukum, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, dan pengelolaan pegawai di lingkungan ANRI
Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
1 Perka ANRI
1 Inpres
9. Pembinaan kearsipan pusat Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
1 Prepres 1 Perpres 1 sosialisasi
-
30
7,0
18,5
12,9
11,4
K)
K)
K)
K)
K)
K)
K)
Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
II.M-47
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
- Tersusunnya kebijakan tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural
Jumlah Perpres 1 Perpres 1 Perpres K)
- Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS Jumlah PP - 1 PP K)
- Tersusunnya kebijakan (UU/ PP) tentang remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri
- Jumlah UU/PP tentang remunerasi/tunjangan kinerja Pegawai Negeri;
1 UU/ PP 1 UU/PP K)
- Tersusunnya kebijakan sistem pensiun PNS - Jumlah UU/PP tentang pensiun PNS
- 1 UU/PP K)
- Tersusunnya kebijakan tentang sistem pengelolaan dana pensiun PNS
- Jumlah kebijakan tentang pengelolaan dana pensiun PNS
1 PP 1 PP K)
- Tersusunnya kebijakan (PP) tentang sistem pengadaan /rekruitmen dan Seleksi PNS
Jumlah PP 1 PP 1 PP, 2 sosialisasi
K)
- Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Kebutuhan Pegawai (Formasi)
Jumlah PP 1 PP 1 PP K)
- Persentase SAPK online di semua instansi pusat dan daerah
25% 100%
- Terbangunnya database kepegawaian yang lengkap, akurat, dan terkini
- Persentase tingkat keakuratan data kepegawaian yang disajikan BKN
30% 100%
14. LAN 9,0
1 PP- Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural
Jumlah PP - K)
Kemen PAN & RB
11. Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
12. Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
13. Pembangunan, pengembangan sistem informasi dan pengolahan data kepegawian
- Terbangunnya sistem informasi kepegawaian yang terpadu
- Persentase berfungsinya sistem informasi kepegawaian nasional
BKN
-
25% 100% Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara
- Laporan sosialiasi pembaharuan sistem diklat pola baru.
- Jumlah juknis dan Pedoman kediklatan
- 2 laporan
20,1
174,8
16,3
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
1 SK Kepala LAN
1 modul
K)
K)
K)
1 modul- Jumlah modul diklat
Peningkatan kualitas pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur
Terbangunnya sistem diklat aparatur pola baru
II.M-48
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
- Laporan hasil revitalisasi SIDA - 2 laporan K)
- Jumlah laporan review kebijakan magang
- 1 laporan K)
- Tersusunnya kebijakan/pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja (termasuk penerapan sistem reward and punishment bagi kinerja instansi pemerintah, penerapan kontrak kinerja pada setiap jabatan aparatur negara)
- Jumlah kebijakan/pedoman - 1 Kebijakan 4 Pedoman
K)
15. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I , II , III dan IV
Terselenggaranya diklat kepemimpinan tingkat I - Jumlah peserta diklat kepemimpinan tingkat I
- Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat.
1 laporan
300 org
16. Pengkajian kinerja sumber daya aparatur Tersusunnya kebijakan magang bagi calon pemimpin aparatur negara pada institusi bertaraf internasional
- Jumlah kebijakan tentang magang bagi calon pemimpin aparatur negara
-
17. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja aparatur negara
- Tersusun dan tersosialisasikannya Undang-undang Akuntabilitas Penyelenggara Negara dan peraturan pelaksanaannya
- Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya
-
11,7
Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
LAN
12,8
1,2 1 Kebijakan
1 RUU, 1 UU, 2 PP 2 sosialisasi
Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
LAN60 org
K)
2 laporan
K)
K)
K)
II.M-49
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan nasional
17 KL 75 KL
Tingkat kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur sesuai dengan kebijakan nasional
70% 100%
Tingkat penanganan dampak dan pengukuran manfaat reformasi birokrasi
70% 100%
Evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur dan penilaian kinerja aparatur
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Kemen PAN & RBProgram Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
8,7
Kemen PAN & RB 9,2 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
80%
- Persentase Instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik
40% 55%
19. Pembinaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja aparatur
VII Fokus Prioritas 7:PEMANTAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI
- Persentase instansi yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja
18.
45%
Terlaksananya reformasi birokrasi instansi secara terencana, sistematis, dan komprehensif
Terlaksananya penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
69,2
II.M-50
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
- Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan (grand design RBN dan kebijakan pelaksanaannya)
100% 100%
- Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional
70% 100%
- Persentase instansi yang menerima sosialisasi
100% K/L30% Pemda
100% Pemda
- Persentase instansi pusat dan daerah yang dilakukan konsultasi asistensi reformasi birokrasi
100% K/L,10% Pemda
100% Pemda
- Jumlah laporan monitoring dan evaluasi
4 laporan triwulanan 20 laporan triwulanan
K)
- Persentase K/L yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan nasional
20% 100%
62,7 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemen PAN & RB1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi
Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi
II.M-51
2010 2014
TARGET
PROGRAMKEMENTERIAN/
LEMBAGATERKAIT
PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikBIDANG PEMBANGUNAN : HUKUM DAN APARATUR
TOTAL ALOKASI PRIORITAS 2010-2014
(Rp. Milyar )
INDIKATORNOFOKUS PRIORITAS/
KEGIATAN PRIORITAS / KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN(HASIL OUTCOMES/OUTPUT) YANG
DIHARAPKAN
- Tersusunnya kebijakan realokasi/distribusi pegawai dan pelaksanaannya
- Jumlah petunjuk teknis penataan kepegawaian sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi
- 1 Perka BKN
- Persentase jumlah pegawai yang telah tertangani statusnya sebagai dampai reformasi birokrasi
- 80%
- Tersusunnya kebijakan right sizing kepegawaian
- Jumlah kebijakan tentang right sizing kepegawaian
- 1 Perka BKN K)
3. Pengkajian manajemen kebijakan Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi
Jumlah petunjuk teknis tentang penyelenggaraan diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi
- 1 Kajian, 1 Perka LAN
K) Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
LAN 1,8
13.267,6 KETERANGAN : K) Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)
4,8 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara
BKN2. Perencanaan kepegawaian dan formasi
TOTAL
II.M-52