ROAD MAPREFORMASI BIROKRASI

TAHUN 2010-2014

Draf Presentasi Mengacu pada Permeneg PAN dan RB No. 20 / 2010

Oleh:noviyarti

PROFIL NOVIYARTI

Personil yang menjadi bagian dari Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas, terlibat dalam penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2009 (Gelombang Pertama)

Tim Independen memberikan nilai 3,87 dari skala 4,00 untuk Dokumen Uslan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2009, sehingga Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan predikat “K/L Terbaik” dalam penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi pada Gelombang Pertama

noviyarti.badri@yahoo.com noviyarti.badri@gmail.com

Pengertian ROAD MAP rb (rmrb)

adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB)

disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali

merupakan rencana rincian pelaksanaan RB dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun2 berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya

DASAR HUKUM

UU No. 8/1974: Pokok-pokok Kepegawaian

UU No. 28/1999: Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

UU No. 17/2003: Keuangan Negara

UU No. 1/2004: Perbendaharaan Negara

UU No. 15/2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

UU No. 25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No. 32/2004: Pemerintahan Daerah

DASAR HUKUM

UU No. 17/2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

UU No. 25/2009: Pelayanan Publik

Perpres No. 5/2010: Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

Perpres No. 81/2010: Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025

Kepres No. 84/P/2009: Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014

Kepres No. 14/2010: pembentukan KPRBN dan TRBN sebagaimana diubah dgn Kepres No. 23/2010

Inpres No. 1/2010: Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

SIKLUS PENGELOLAAN rb

PERENCANAAN PENGORGANISASIAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

SIKLUS PENGELOLAAN rb

PERENCANAAN

PENGORGANISASIAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

penguatan birokrasi pemerintahan tingkat pelaksanaan program ukuran keberhasilan

pengorganisasian tingkat nasional pengorganisasian tingkat K / L / Pemda

monitoring evaluasi pelaporan

makro meso mikro

prioritas prinsip tunjangan kinerja

Keterkaitan GDRB - RMRB

RMRB 2010-2014 RMRB 2015-2019 RMRB 2020-2024

2010 2015 2020

GDRB 2010-2025

2024 2025

Keterkaitan GDRB - RMRB

GDRB 2010-2025 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden

RMRB 2010-2014 RMRB 2010-2014 lebih bersifat living document ditetapkan dengan Permen PAN dan RB

RMRB 2015-2019 dan 2020-2024 disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan

RMRB 2015-2019 RMRB 2020-2024

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menetapkan ahwa proses penyusunan RPJP harus dilaksanakan 1 tahun sebelum berakhirnya RPJP sedang berjalan

TRANSISI2024-2025

TUJUAN rmRB

PELAKSANAAN RB A R A H

EFEKTIF EFIISIEN

TERUKUR KONSISTEN

TERINTEGRASI MELEMBAGA

BERKE LANJUTAN

K / L / PEMDA

Ruang lingkup rmRB

PENGUATAN BIROKRASI

PEMERINTAHAN

terwujudnya penguatan birokrasi pemerintahan dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat meningkatnya kapasitas dan akuntabiltas kinerja birokrasi

TINGKAT PELAKSANAAN

tingkat nasional, pelaksanaan dibagi dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso

tingkat instansional, pelaksanaan disebut dengan pelaksanaan tingkat mikro

PROGRAM

Program-program berorientasi hasil (outcomes oriented programs) baik di tingkat makro, meso maupun mikro

TINGKAT PELAKSANAAN rmRB

MAKRO

menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi

MESO

menjalankan fungsi manajerial yaitu mendorong kebijakan2 inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi

MIKRO

menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing2 K/L/Pemda

Program rB

PROGRAMTINGKAT MAKRO

PROGRAMTINGKAT MAKRO

PROGRAMTINGKAT MAKRO

1. Manajemen Perubahan2. Penataan Peraturan

Perundang2undangan3. Penataan dan Penguatan

Organisasi4. Penataan Tata Laksana5. Penataan Sistem Manajemen

SDM Aparatur6. Penguatan Pengawasan7. Penguatan Akuntabilitas

Kinerja8. Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik9. Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan

1. Manajemen Prubahan2. Konsultasi dan Asistensi3. Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan4. Knowledge Management

1. Penataan Organisasi2. Penataan Tata Laksana3. Penataan Sistem Manajemen

SDM Apartur4. Penguatan Pengawasan5. Penguatan Akuntabilitas

Kinerja6. Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Ukuran keberhasilan rB

SASARAN INDIKATOR BASE LINE (2009)

TARGET(2014)

Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN

IPK*) 2,8 5,0

Opini BPK (WTP)Pusat 42,17% 100%Daerah 2,73% 60%

Terwujudnya peningkatan kualias pelayanan publik kepada masyarakat

Integritas Pelayanan Publik

Pusat 6,64 8,0Daerah 6,46 8,0

Peringkat Kemudahan Berusaha 122 75

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indkes Efektifitas Pemerintahan**) -0,29 0,5

Instansi Pemerintah yg Akuntabel 24% 80%

*) Skala 0-10, **) Skala -2,5 s/d 2,5Sumber: Diolah dari RPMN 2010-2014

Pengorganisasian tingkat nasional

TIM RB K/L TIM RB PEMDA

TIM QUALITY ASSURANCE

TIM INDEPENDEN

KOMITE PENGARAH RB NASIONAL

TIM RB NASIONAL

UPRB NASIONAL

ANGGOTAANGGOTA

Pengorganisasian tingkat instansional

KETUA(Pimpinan K/L)

SEKRETARIS(Sekretaris K/L)

ANGGOTA(Pejabat Eselon I)

KETUA(Sekretaris K/L)

ANGGOTAANGGOTA

SEKRETARIS(Pejabat Eselon II)

ANGGOTA(Sesuai Kebutuhan)

ANGGOTAANGGOTA

KETUA(Gubernur/Bupati/Walikota)

SEKRETARIS(Sekretaris Daerah)

ANGGOTA(Pejabat Eselon II)

KETUA(Sekretaris Daerah)

ANGGOTAANGGOTA

SEKRETARIS(Pejabat Eselon II)

ANGGOTA(Sesuai Kebutuhan)

TIM PENGARAH

TIM PELAKSANA

PEM

DAK / L

Garis besar tahapan pelaksanaan rmRB

2012

2013

2014

2010

2011

membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten

melanjutkan hal2 yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2010, menjaga/ memelihara apa yang sudah berhasi dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil2 yang sudah diperoleh pada tahun 2010

meneruskan hal2 yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2011, menjaga/ memelihara apa yang sudah berhasi dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil2 yang sudah diperoleh pada tahun 2011

meneruskan hal2 yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2012, menjaga/ memelihara apa yang sudah berhasi dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil2 yang sudah diperoleh pada tahun 2012

meneruskan hal2 yang belum dapat diselesaikan pada tahun ke empa, menjaga/ memelihara apa yang sudah berhasi dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi, menyeluruh terhadap proses reformasi birokrasi baik di tingkat nasional maupun instansi K/L/Pemda

Merupakan acuan langkah2/tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat makro, meso, dan mikro

Pelaksanaan rmRB 2010-2014

PELAKSANAAN PROGRAM TINGKAT MAKRO

PELAKSANAAN PROGRAM TINGKAT MESO

PELAKSANAAN PROGRAM TINGKAT MIKRO

PRIORITAS PELAKSANAAN rmRB

Prioritas Pertama, K/L yang terkait dengan penegakan hukum, pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara, penertiban aparatur negara

Prioritas Ke Dua,K/L terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasilan penerimaan negara dan unit organisasi yang melayani masyarakat langsung, termasuk Pemda

Prioritas Ke Tiga, K/L tidak termasuk prioritas pertama dan ke dua

Penetapan prioritas K/L/Pemda dlakukan oleh KPRBN

PRInsip pELAKSANAAN RB

Seluruh K/L/Pemda diwajibkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai amanat Perpres No. 81 / 2010 tentang GDRB 2010-2025

K/L/Pemda yang melakukan reormasi birokrasi harus menyampaikan usulan dokumen dan road map kepada Tim RB Nasional melalui Unit Pengelola RB Nasional

Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksnanaan reformasi birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja K/L/Pemda dan/atau peningkatan penerimaan yang dihasilkan

Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai kemajuan keberhasilan/capaian pelaksanaan refrormasi birokrasi

Tunjangan kinerja

Pemberian tunjangan kinerja berbeda dengan pemberian remunerasi

Merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seseorang individu pegawai

Kinerja yang dimaksud tentunya sejalan dengan kierja yang hendak diacapai oleh instansinya

Tunjangan kinerja individu dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama

remunerasi

Remunerasi adalah semua bentuk imbalan yang diterima pegawai atas kontribusi yang diberikannya pada organisasi

Pemberian remunerasi bersifat fleksibel yaitu dapat bersifat langsung atau tidak langsung, dapat berbentuk tunai atau non tunai, dan dapat diberikan secara reguler atau pada waktu2 tertentu

Remunerasi diberikan dalam bentuk gaji pokok, tunjangan, dan imbalan lainnya

Tunjangan meliputi tunjangan jabatan, tunjangan prestasi (insentif), tinjangan biaya hidup (rumah, pangan, dan transportasi sesuai dgn tkt kemahalan daerah), tunjangan hari raya, dan tunjangan kompensasi pegawai yang ditempatkan di daerah terpencil, daerah konflik, atau mempunyai lingkungan kerja yang tidak nyaman atau beresiko tinggi

Imbalan lainnya, seperti jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan pensiunan

Prinsip tunjangan kinerja

Efisiensi/optimalisasi pagu angaran belanja K/L/Pemda

Equal pay for equal work, yaitu pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja

Pemberian tunjangan kinerja

Tunjangan kinerja dipertimbangkan untuk diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap dokumen usulan dan verifikasi lapangan oleh UPRBN,

Hasil penilaian dan verifikasi disampaikan kepada TRBN untuk selanjutnya mendapatkan perstujuan dari KPRBN

Penetapan pemberian tunjangan kinerja terutama didasarkan pada (1) kesiapan K/L/Pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkesinambungan dan (2) dampak potensial strategis dari pelaksanaan reformasi birokrasi K/L/Pemda

Pemberian + /- tunjangan kinerja

Tambahan/pengurangan tunjangan kinerja (reward and punishment) dipertimbangkan untuk diberikan setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelasanaan reformasi birokrasi K/L/Pemda oleh Tim Independen

UPRBN memproses hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi K/L/Pemda usai, serta masukan Tim Quality Assurance kemudian disampaikan kepada TRBN untuk selajutnya mendapatkan persetujuan KPRBN

Penetapan pemberian */- tunjangan kinerja terutama didasarkan pada hasil evaluasi dan pertimbangan pada (1) kemajuan K/L/Pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkesinambungan dan (2) dampak strategis dari pelaksanaan reformasi birokrasi K/L/Pemda

Pemberian tunjangan kinerja

K / L / PEMDA TIM RB NASIONAL KOMITE PENGARAHRB NASIONAL

KEMENTERIAN KEUANGAN DPR

USUL

AN

REFO

RMAS

I BIR

OKRA

SI usulan rb hasil penilaian usulan rb

persetujuan hasil penilaian

usulan rb

usulan tunjangan

kinerja

hasil peritungan besaran tunj.

kinerja

persetujuan besaran tunj.

kinerja

hasil penilaian usulan rb

hasil penilaian usulan rb

penetapan besaran tunj.

kinerja

pemberian tunjangan

kinerja

USUL

AN

TUNJ

ANGA

N KI

NERJ

A

Pemberian +/- tunjangan kinerja

K / L / PEMDA TIMRB NASIONAL

TIMINDEPENDEN

TIM QUALITY ASSURANCE

KOMITE PENGARAH RB NASIONAL

hasil pelaksanaan

hasil monev terhadap

pelaksanaan

hasil masukan mutu

pelaksanaan

usulan pemberian + / -

tunj. kinerja

persetujuan pemberian + / -

tunj. kinerja

penetapan pemberian + / -

tunj. kinerja

pemberian + / - tunj. kinerja

MONITORING PELAKSANAAN rb

Tim Independen melakukan monitoring pelaksanaan RB pada masing2 instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Monitoring dilakukan minimal setiap enam bulan sekali

Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada KPRBN

Evalasi PELAKSANAAN rb

Tim Independen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing2 instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Evaluasi dilakukan minimal setiap setahun sekali paling tidak berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh K/L/Pemda sebagaimana diuraikan pada dokumen RMRB ini

Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada KPRBN

Berdasarkan hasil evaluasi KPRBN memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan reward dan punishment sesuai dngan peraturan perundang2an yang berlaku

Pelaporan PELAKSANAAN rb

Tim Independen menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi masing2 K/L/Pemda, dan menyampaikan laporan dimaksud kepada KPRBN

Tim Quality Assurance menyusun laporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan reformasi birokrasi , dan menyaampaikan laporan dimaksud kepada KPRBN

Pemberian tunjangan kinerja

K / L / PEMDA TIM INDEPENDEN TIM QUALITY ASSURANCE

KOMITE PENGARAH RB NASIONAL

MON

ITOR

ING

Hasil pelaksanaan Laporan hasil monitoring

Laporn hasil monitoring

EVAL

UASI

Laporan hasil evaluasi

Laporan hasil evaluasi

PELA

PORA

N

Laporan hasil konsolidasi

Laporan hasil konsolidasi

konsolidasi

Laporan hasil pelaksanaan QA

Laporan hasil pelaksanaan QA

Laporan hasil evaluasi

keberhasilan

OUTCOMES

RB K/L/PEMDA

PROGRAM

konsisten dan berkelanjutan

KOMITMEN DAN TANGGUNGJAWAB SELURUH JAJARAN

TERIMA KASIH