Post on 27-Jan-2016
description
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)
TAHUN 2015
TIM PENYUSUN :PEMERINTAH DESA PONOSAKAN
BELANGKECAMATAN BELANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
2.1. Bidang Infrastruktur2.2. Bidang Ekonomi2.3. Bidang Pemerintahan
BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
3.1. Pendapatan Desa3.2. Belanja Desa
BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
4.1. Rumusan Prioritas Masalah4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
BAB V : PENUTUP
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan
keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan
sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan
perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat
dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata
dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik dan tepat sasaran.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal
79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Ponosakan Belang Kecamatan Belang
Kabupaten Minahasa Tenggara wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP-Desa) Tahun 2015. RKP-Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa
untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
Ponosakan Belang Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
Anggaran 2015 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan
pencapaian visi dan misi Kepala Desa terpilih, sebagai tolak ukur keberhasilan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan
kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun.
Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Ponosakan Belang Kecamatan
Belang Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015 adalah untuk
menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta
merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1
(satu) tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam
penyusunan RAPB Desa Ponosakan Belang Kecamatan Belang Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015.
Disamping itu RKP Desa Ponosakan Belang Kecamatan Belang
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk
menjabarkan RPJMDesa Ponosakan Belang Kecamatan Belang Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2011-2017 dalam suatu rencana kerja tahunan,
sehingga pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa
mudah diidentifikasi dan dievaluasi.
1.3. Landasan Hukum
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Ponosakan Belang
Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 disusun dengan
mengacu kepada :
a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4685);
c. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4732);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);
i. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 56);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);
m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas penggunaan
Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201
Nomor 297);
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
2.1. Pelaksanaan RKP-Desa Tahun 2014
Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Ponosakan
Belang Tahun Anggaran 2014 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2011–2017.
Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk
didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa (ADD), serta
swadaya, mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu:
a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes;
b. Tingkat kemendesakan;
c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
e. Kebutuhan biaya;
f. Luas cakupan kegiatan.
2.1.1. Bidang Infrastruktur
Untuk tahun anggaran 2014 untuk bidang infrastruktur ada beberapa
kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :
No.
Jenis KegiatanBesaran
AnggaranRp.
Sumber Dana
1. Peningkatan Jalan Desa diantara jaga 1 &4
--- APBD Kab.
2. Lanjutan Pembangunan Kantor Desa 10.000.000 ADD & Swadaya
2.1.2. Bidang Ekonomi
Untuk tahun anggaran 2014 untuk bidang ekonomi ada beberapa
kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu :
No.
Jenis KegiatanBesaran
AnggaranRp.
Sumber Dana
1. Pinjaman Bergulir BLM PUAP 100.000.000 APBN
2. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 45.000.000 PNPM-MP
2.1.3. Bidang Pemerintahan
Untuk tahun anggaran 2014 untuk bidang pemerintahan dan
kesejahteraan sosial ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:
No. Jenis KegiatanBesaran
AnggaranRp.
Sumber Dana
1. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/ Hukum Tua
2.500.000 ADD
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/ Sekretaris Desa
3.500.000 ADD
Selain itu kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di bidang pemerintahan
dan kesejahteraan sosial, yaitu :
1. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Ponosakan Belang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Ponosakan
Belang Tahun 2014.
2. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Ponosakan Belang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2014.
3. Review dan Evaluasi Peraturan Desa Ponosakan Belang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2011-2017.
4. Penyusunan dan Penetapan atas Review dan Evaluasi Peraturan Desa
Ponosakan Belang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa 2011-2017 menjadi Peraturan Desa Ponosakan
Belang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa 2011-2017.
5. Meningkatkan tertib administrasi Pemerintah Desa serta mendorong
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pelayanan
kepada masyarakat.
6. Melaksanakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Untuk tahun anggaran 2014 ini jumlah baku PBB Desa Ponosakan Belang
sebesar Rp. ,- dengan jumlah SPPT sebanyak lembar dan telah
lunas 100% pada tanggal 27 September 2014.
7. Melakukan pendistribusian Raskin.
Untuk tahun 2014 Desa Ponosakan Belang menerima Raskin sebesar 840
Kg.
2.2. Prioritas RKP-Desa Tahun 2015
Program dan kegiatan pembangunan Desa Ponosakan Belang Tahun
Anggaran 2015 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2011-2017. Dalam rangka
penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Program Pemberdayaan (PNPM dan
sejenisnya), APBDesa (ADD), serta swadaya mengacu kepada beberapa
kriteria, yaitu:
a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes;
b. Tingkat kemendesakan;
c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
e. Kebutuhan biaya;
f. Luas cakupan kegiatan.
Pada tahun Anggaran 2015 program dan kegiatan pembangunan
diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas
sumber daya manusia, peningkatan kapasitas lembaga, baik lembaga
pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan
kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan generasi muda. Adapun
program prioritas tahun 2015 selengkapnya adalah sebagai berikut.
2.2.1. Bidang Infrastruktur
Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang infrastruktur untuk
tahun anggaran 2015, yaitu:
No.
Jenis Kegiatan Lokasi VolumeRencanaAnggaran
Rp.
RencanaSumber
Dana1. Pembangunan
Kantor DesaDesa Lanjutan
10.000.000ADD.
Swadaya2. Pembangunan
Prasarana Air Bersih
Desa 2 Unit14.000.000
DD
3. Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Desa
Jaga I S/D Jaga IV
P = 550 230.
700.000
DD
4. Rehabilitasi Pintu Air
Desa 1 Paket43.780.000
DD
5. Pembangunan/ Peningkatan Jembatan Desa
Jaga IV 2 Paket128.920.00
0
DD
6. Pembangunan / Peningkatan Pengaspalan Jalan Desa
Jaga I S/D Jaga IV
1 Paket230.000.00
0
APBD Kab.
7. Pembangunan Jalan Usaha Tani
Perkebunan Wawolitang
1 Paket 75.000.000 APBD Kab.
8. Pembangunan Talud & Bahu-bahu Jalan Desa
Desa 60.000.000 DD
2.2.2. Bidang Ekonomi
Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang ekonomi untuk
tahun anggaran 2015, yaitu:
No.
Jenis Kegiatan Lokasi VolumeRencana Anggaran
Rp.
Rencana Sumber
Dana1. Pembentukan
BUMDes Ponosakan Belang
Desa - 10.0000.000APBDesAPBD Prov
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Desa
Desa 1 Paket 50.000.000APBD Kab.
3. Pengembangan Sarana Produksi dan Alat-alat Pertanian
Poktan 2 Paket 50.000.000APBD Kab.
4. Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ternak Kambing bagi Kelompok Tani
Poktan 20 ekor 30.000.000APBD Prov
7. Penguatan Modal Usaha bagi Kelompok Usaha Masyarakat
Pokmas3
Kelompok150.000.000 PNPM-MP
8. Program Penghijauan dan Penanganan Lahan Kritis
Desa 1 Paket 75.000.000APBD Kab.
9. Pengembangan Modal Usaha bagi Gapoktan atau Kelompok Tani
Gapoktan 1 Paket 100.000.000 APBN
11. Pengembangan Perikanan Rakyat
Pokmas2
Kelompok45.000.000
APBD Kab.
2.2.3. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang infrastruktur untuk
tahun anggaran 2015, yaitu:
No.
Jenis Kegiatan Lokasi VolumeRencana Anggaran
Rp.
Rencana Sumber
Dana1. Pengembangan Sistem
Informasi Desa Berbasis TIK
Desa 1 Paket 35.000.000 APBD Kab.
2. Peningkatan kapasitas SDM Perangkat desa
Desa 5.000.000 ADD
3. Peningkatan pelayanan POSYANDU Balita & Lansia
Desa 5.000.000 DD
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa (KPMD & LPMD)
Desa 5.000.000 DD
BAB III
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pasal 93 ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Mengacu
kepada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tenggara Nomor Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keuangan desa dikelola
dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan.
1.1. Pendapatan Desa
Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan
optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong
peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa
(PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset,
swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli
Desa;
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota;
e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota;
f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun
berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2014 dengan perkiraan
peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa,
Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak
Ketiga. Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
409.248.187,- (Empat ratus sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu
seratus delapan puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari :
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN(Rp.)
KET.
1 2 3 41 PENDAPATAN1 1 Pendapatan Asli Desa1 1 1 Hasil Usaha 1.000.0001 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong5.000.000
1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
2.000.000
1 2 Pendapatan Transfer1 2 1 Dana Desa 264.308.2011 2 2 Bagian dari hasil pajak & retribusi
daerah kabupaten/ kota1 2 3 Alokasi Dana Desa 136.939.9861 2 4 Bantuan Keuangan1 2 4 1 Bantuan Provinsi
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota
1 3 Pendapatan Lain lain1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak
ke-3 yang tidak mengikat1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang
sah
JUMLAH PENDAPATAN 409.248.187
1.2. Belanja Desa
Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa
untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan
misi Desa. Belanja Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014, Pasal 100 terdiri dari :
a. Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk pendanaan yang
meliputi:
- Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Operasional Pemerintah Desa;
- Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratn Desa;
b. Dan Jumlah Anggaran Belanja Desa yang meliputi:
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakan Desa;
- Pemberdayaan masyarakat desa.
Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari
rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014, meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN(Rp.)
KET.
1 2 3 41 PENDAPATAN2 BELANJA
2 1Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
146.739.986 ADD/DD
2 1 1 Belanja Pegawai2 1 2 Belanja Barang dan Jasa2 1 3 Belanja Modal
2 2Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
246.996.201
ADD/DD
2 2 1 Belanja Pegawai2 2 2 Belanja Barang dan Jasa2 2 3 Belanja Modal
2 3Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1.000.000 ADD
2 2 1 Belanja Pegawai2 2 2 Belanja Barang dan Jasa2 2 3 Belanja Modal
2 4Bidang Pemberdayaan Masyarakat
16.762.000 DD
2 2 1 Belanja Pegawai2 2 2 Belanja Barang dan Jasa2 2 3 Belanja Modal2 5 Bidang Tak Terduga 2 2 1 Belanja Pegawai2 2 2 Belanja Barang dan Jasa2 2 3 Belanja Modal
JUMLAH BELANJA
411.498.187
SURPLUS / DEFISIT 2.250.000
BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
1.1. Rumusan Prioritas Masalah
Ada beberapa masalah utama (isu strategis) dalam pelaksanaan
pembangunan yang dilakukan di Desa Ponosakan Belang, yaitu :
a. Masih banyak infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur,
ekonomi, pendidikan, kesehatan dan komunikasi.
b. Adanya keterbatasan dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi
masyarakat.
c. Masih relatif rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang
ada.
d. Kesempatan kerja dan berusaha yang cukup sempit.
e. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan
dasarnya, terutama papan.
f. Terbatasnya upaya pembinaan generasi muda dan pengembangan
keolahragaan.
g. Terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat,
khususnya bagi usia produktif dalam rangka meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan kecakapan hidup.
h. Pelayanan publik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi
yang dilakukan Pemerintah Desa belum optimal. Teknologi informasi dan
komunikasi juga belum dimanfaatkan secara baik untuk melakukan tata
kelola desa secara umum.
i. Belum terwujudnya pola hidup bersih sehat masyarakat.
j. Semakin berkurangnya sumber-sumber mata air untuk memenuhi
kebutuhan hidup masyarakat.
k. Aset-aset desa yang ada belum seluruhnya tersertifikasi.
l. Di wilayah pemukiman penduduk rentan terjadi genangan air
m. Masih terbatasnya upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat.
n. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif
rendah.
o. Pembangunan berwawasan kawasan perdesaan belum optimal.
1.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
Program dan kegiatan pembangunan Desa Ponosakan Belang pada
prinsipnya terbagi ke dalam tiga bidang kegiatan utama, yaitu bidang
prasarana pengembangan wilayah, bidang ekonomi, serta bidang
pemerintahan dan kesejahteraan sosial. Kegiatan yang dilakukan di masing-
masing bidang adalah kegiatan prioritas yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Ponosakan Belang (RPJMDes Ponosakan
Belang) Tahun 2011–2017.
Adapun Program Pembangunan Desa Ponosakan Belang Tahun 2015
sebagai penjabaran visi dan misi, yaitu:
1. Menciptakan pemeritahan yang profesional untuk mencapai pelayanan
yang prima.
Program Perencanaan Pembangunan Desa;
Program Pengembagan data Profil Desa berbasis Teknologi Informasi;
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil;
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa;
Pelayanan Administrasi Pertanahan dan PBB;
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja.
2. Mengembangkan potensi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas
dan bakatnya dalam meningkatkan kualitas hidup.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
Program Perbaikan gizi;
Program Pengembangan Lingkungan yang Sehat;
Program Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Posyandu;
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak.
3. Mengembangkan potensi masyarakat melalui potensi produk unggulan.
Program peningkatan Ketahanan pangan;
Program Pengembangan SDM Perikanan, Pertanian dan Kelembagan;
Program Pengembangan Industri Rumah Tangga;
Program Peningkatan, Pemasaran hasil Industri Rumah Tangga yang
berbasis perikanan dan pertanian;
Program Peningkatan Hasil Perikanan/Pertanian/Perkebunan/Peternakan
berbasis teknologi tepat guna.
4. Meningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
Infrastruktur.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong;
Program Penyediaan Sarana Air Bersih;
Program Infrastruktur yang sesuai dengan kondisi desa;
5. Menjaga kelestarian adat istiadat dan menumbuh kembangkan
keseimbangan pembangunan budaya pedesaan yang berlandaskan
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.;
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan
pemanfaatan Tanah Desa;
Program Keluarga Berencana;
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan;
Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga;
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keamanan dan
Ketertiban;
Rencana Kegiatan Prioritas Tahun 2015 :
1.2.1. Bidang Infrastruktur
1. Peningkatan Jalan Desa
2. Peningkatan Jembatan Jalan Desa
3. Pembangunan/ Peningkatan Prasarana Air Bersih
4. Pembangunan Drainase
5. Pembangunan Jalan Usaha Tani
1.2.2. Bidang Ekonomi
1. Pembentukan BUMDes Ponosakan Belang
2. Pelatihan Budidaya Ternak Kambing
3. Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok Usia Produktif
4. Pengembangan Budidaya Ternak Kambing
5. Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar
6. Pengembangan Budidaya Ikan Laut
7. Pelatihan Pengelola BUMDes
8. Pelatihan Budidaya Tanaman Obat Tradisional
9. Pelatihan Pengolahan Makanan dari Sumber-sumber Potensi Lokal
10. Pemberian Bantuan Peralatan Usaha bagi Kelompok Usaha Kecil
POKLAHSAR/PKH/UKM
11. Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga bagi Perempuan
12. Pengembangan Teknologi Tepat Guna
13. Pelatihan Pengelolaan Administrasi Keuangan bagi Kelompok Simpan
Pinjam Perempuan/Masyarakat
14. Pelatihan Pemanfaatan Multimedia untuk Pemasaran Produk-produk
Desa
15. Pelatihan Manajemen Usaha Tani
1.2.3. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
1. Pembangunan Kantor Desa
2. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Desa
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Pensertifikatan Tanah Kas Desa
5. Pelatihan Pengelolaan Informasi Desa Berbasis TIK
6. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa
7. Pelatihan Administrasi bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
8. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
9. Pelatihan Kader Pembangunan Desa
10.Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa
11.Pembangunan Gedung Posyandu Ponosakan Belang
12.Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
13.Program Revitalisasi Sumber-sumber Mata Air
BAB VII
PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya
ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan
masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan
pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin
keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan
ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh
komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.
Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan
berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan
pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.
Ditetapkan di : Ponosakan Belang Pada tanggal : April 2015
Hukum Tua Ponosakan Belang
Syahrain Andaria