Post on 12-Jul-2016
PEMERINTAH KABUPATEN GOWA KECAMATAN PATTALLASSANG
DESA PACELLEKANG Alamat : Jl. Dusun Pa’bundukang Desa Pacellekang Kode Pos 92172
BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa, di Desa Pacellekang Kecamatan
Pattallassang Kabupaten/Kota Gowa Provinsi Sulawesi-Selatan, pada:
Hari dan Tanggal : Sabtu, 12 Maret 2016
Jam : 09.00 Wita Sampai Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Pacellekang
telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur
perangkat desa, BPD, wakil kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan
musyawarah dan narasumber adalah:
A. Materi
Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan pembentukan tim Penyusun RKP Desa dan RPJM Desa Pacellekang
............................................................................................................................................
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pimpinan Musyawarah : Syamsul Bakhri,S.Sos dari Unsur Pemerintahan
Narasumber : 1. Ir. Nurfaidah dari Pendamping Desa
: 2. .......................................... dari ....................................
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir
dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :
1. Paving Blok Jalan Tani Lanjutan Di Dusun Pa’bundukang
2. Perintisan Jalan Desa Penghubung Dari Dusun Pattiro ke Dusun Pa’bundukang
3. Perkerasan Jalan Di dusun Moncongloe
4. Pengadaan Talud dari PUSDIKLAT ke Tambung Batu
5. Pembangunan Gedung BPD Desa Pacellekang.
6. Rehab Pagar Kantor Desa Pacellekang.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pacellekang, 12 Maret 2016
Kepala Desa Pacellekang,
Syamsul Bakhri,S.Sos
Ketua BPD,
Syawaluddin Bate,A.Ma
Wakil Kelompok Masyarakat
............................................
PAGU INDIKATIF DESA
Desa : Desa Pacellekang
Kecamatan : Pattallassang
Kabupaten/Kota : Gowa
Provinsi : Sulawesi Selatan
No Indikatif Program/
Kegiatan Desa
Sumber Dana Indikatif
Dana
Desa
(APBN)
Alokasi Dana
Desa (bagian
dana
perimbangan
kab./ kota)
Dana
bagian
dari hasil
pajak dan
retribusi
Bantuan keuangan
APBD
Provinsi
APBD
Kabupaten/
Kota
1 2 3 4 5 6 7
I Penyelenggaraan
pemerintahan desa
II Pelaksanaan
Pembangunan Desa
III Pembinaan
Kemasyarakatan
IV Pemberdayaan
Masyarakat
Pacellekang, 12 Maret 2016
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,
Syawaluddin Bate,A.Ma
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA
Desa : Pacellekang
Kecamatan : Pattallassang
Kabupaten/Kota : Gowa
Provinsi : Sulawesi Selatan
No Asal Program/ Kegiatan
Nama
Program/
Kegiatan
Prakiraan
Pagu Dana
(Rp.)
Prakiraan
Pelaksana
1 2 3 4 5
1. Dari Pemerintah
2. Dari Pemerintah Daerah Provinsi
3 Dari Pemerintah Daerah Kabupaten
4 Dari Penjaringan Aspirasi
Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/
Kota
Pengaspalan
Jalan dari
Desa
Sunggumanai
samapai
dusun Pattiro
Desa
Pacellekang.
Pacellekang, 12 Maret 2016
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,
Syawaluddin Bate,A.Ma
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
Tahun : 2016
Desa : Desa Pacellekang
Kecamatan : Pattallassang
Kabupaten/Kota : Gowa
Provinsi : Sulawesi Selatan
N
o
Bidang/ Jenis
Kegiatan
Lok
asi
Volu
me
Sasar
an/
Manf
aat
Waktu
Pelaksan
aan
Biaya &
Sumber
Pembiayaa
n
Pola Pelaksanaan Renca
na
Pelaks
ana
Kegiat
an Bidang
Jenis
Kegia
tan
Juml
ah
(Rp)
Sum
ber
Swakel
ola
Kerjasa
ma
Antar
Desa
Kerjasa
ma
Pihak
Ketiga a b c d e f g h i j k l m n
1
Penyelengg
araan
Pemerintah
an Desa
A
b
c
Jumkah Per Bidang 1
2 Pembangun
an Desa
A
b
c
Jumkah Per Bidang 2
3
Pembinaan
Kemasyara
katan
A
b
c
Jumkah Per Bidang 3
4
Pemberday
aan
Masyarakat
A
b
c
Jumkah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL
Kepala Desa Pacellekang,
Syamsul Bakhri,S.Sos
Pacellekang, 12 Maret 2016
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,
Syawaluddin Bate,A.Ma
DAFTAR USULAN RKP DESA
Tahun : 2016
Desa : Desa Pacellekang
Kecamatan : Pattallassang
Kabupaten/Kota : Gowa
Provinsi : Sulawesi Selatan
No
Bidang/ Jenis Kegiatan
Lokasi Volume Sasaran/
Manfaat
Prakiraan
Waktu
Pelaksanaan
Prakiraan
Biaya dan
Sumber
Pembiayaan
Bidang Jenis
Kegiatan Jumlah (Rp)
1
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
Jumlah Per Bidang 1 -
2 Pembangunan
Desa
Jumlah Per Bidang 2
3 Pembinaan
Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 3 -
4 Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL -
Kepala Desa Pacellekang,
Syamsul Bakhri,S.Sos
Pacellekang, 12 Maret 2016
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,
Syawaluddin Bate,A.Ma
BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah RKP Desa, di Desa Pacellekang
Kecamatan Pattallassang Kabupaten/Kota Gowa Provinsi Sulawesi-selatan, pada:
Hari dan Tanggal : ...........................................................................
Jam : ...........................................................................
Tempat : ...........................................................................
telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa
sebagaimana daftar terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancanganRKP Desa
adalah sebagai berikut:
1. ........……………...………………………………………………………………………
2. ........……………...………………………………………………………………………
3. ........……………...………………………………………………………………………
Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakansebagaimana mestinya.
Kepala Desa Pacellekang,
Syamsul Bakhri,S.Sos
Pacellekang, 12 Maret 2016
Ketua Tim Penyusun RKP Desa,
Syawaluddin Bate,A.Ma
BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RKP Desa, di Desa Pacellekang Kecamatan
Pattallassang Kabupaten/Kota Gowa Provinsi Sulawesi-selatan pada:
Hari dan Tanggal : ...........................................................................
Jam : ...........................................................................
Tempat : ...........................................................................
telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri
oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta
yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah
A. Materi
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pimpinan Musyawarah : ............................................. dari ....................................
Notulen : ............................................. dari ....................................
Narasumber : 1. .......................................... dari ....................................
: 2. .......................................... dari ....................................
: 3. dan seterusnya dari ....................................
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka
penyusunan rancangan RKP Desa yaitu:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pacellekang, 12 Maret 2016
Kepala Desa Pacellekang,
Syamsul Bakhri,S.Sos
Ketua BPD,
Syawaluddin Bate,A.Ma
Wakil Kelompok Masyarakat
............................................
TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA DAN
DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (DU-RKP) DESA
I. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dengan
memperhatikan Peraturan Pelaksananya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa.
Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan
koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.
Berdasarkan dengan hal tersebut dimana Desa adalah merupakan bagian dari sistem
pembangunan nasional, maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pembangunan
desa pun pemerintah desa harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan
pemerintah di atasnya baik pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah
Pusat. Selain dari pada itu tidak kalah pentingnya harus mengakomodasikan aspirasi
masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga
Kemasyarakatan yang ada
Namun disisi lain tidak bisa dipungkiri banyak desa yang dokumen rencana tahunan
desanya kurang berkualitas sehingga untuk dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan
desa dalam jangka 1 (satu) tahun pun kurang memadai. Hal ini disebabkan antara lain
dalam praktek pembuatannya oleh desa cenderung ad hoc (informal, hanya syarat
administratif), umumnya hanya usulan prasarana fisik, dan belum mencerminkan
kebutuhan desa secara menyeluruh. Praktek koordinasi perencanaan mulai desa ke
kecamatan selanjutnya ke kabupaten/kota, provinsi belum berjalan baik. Usulan dari
masyarakat, desa/kelurahan sangat kecil kemungkinan di respon menjadi keputusan
APBD, sehingga masyarakat dan pemerintah desa dihadapkan pada ketidakpastian
penganggaran.
Atas permasalahan tersebut maka menjadi penting untuk melakukan peningkatan
kwalitas dengan terobosan-terobosan melalui pembenahan kualitas rencana dari bawah,
dan memperkuat kapasitas aparat kabupaten dalam merespon usulan dari bawah.
Melalui cara ini diharapkan terjadi sinkronisasi dokumen perencanaan baik dari desa,
SKPD, pemerintah ataupun perintah daerah baik jangka menengah maupun tahunan.
Dengan dimilikinya RKP Desa yang mengacu pada rencana pembangunan jangka
menengah 6 (enam) tahunan yang berkualitas, diharapkan dapat menjamin terjadinya
kesinambungan pelaksanaan program pembangunan desa.
II. Pengertian
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKP Desa) sesuai dengan
Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perencanaan
Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa dapat mengusulkan
kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan
kebutuhan pembangunan desa tersebut harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota. Usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
Jika pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran
dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
M.4.3.2.
Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan
daerah.
III. Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan dan manfaat disusunnya RKP Desa adalah:
1. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes),
2. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa
dalam 1 tahun,
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program
pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 tahun,
4. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan,
5. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa.
6. Memastikan bahwa desa.
7. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk
pembagunan desa.
IV. Bahan Pendukung dalam Penyusunan RKP Desa
Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan (2),
Pasal 31 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) dan Pasall 36 ayat (1) Permendagri No 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahan-bahan pendukung dalam
penyusunan RKP Desa dan DURKP Desa meliputi :
1. RPJM Desa
2. Hasil Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
3. Data dan informasi dari Kabupaten/ Kota tentang:
a. Pagu indikatif desa yang meliputi:
1) rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
2) rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
3) rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
dan
4) rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
b. Rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke desa.
V. Mekanisme Penyusunan RKP Desa
Mekanisme penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
1. Kapan mulai disusun?
Karena sifatnya tahunan, maka RKP Desa-pun disusun setiap tahun. RKP Desa
mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli, kemudian ditetapkan dengan
Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September untuk tahun berikutnya atau
paling lambat pada akhir Januari tahun berjalan. Karena RKP Desa yang telah ditetapkan tersebut akan menjadi dasar penetapan APBDesa, maka lebih baik jika
desa dapat menyelesaikannya pada awal Desember sehingga APB Desa dapat
diselesaikan bulan Desember pula.
2. Bagaimana proses-nya? - Mekanisme
Secara umum prosesnya mengikuti 3 tahapan besar yaitu 1) pra musyawarah
perencanaan pembangunan desa.Pemerintah desa melakukan berbagai bersiapan
mulai dari sosialisasi, pembentukan tim penyusunan RKP Desa dan rapat-rapat
kerja tim penyusun RKP Desa. Tujuannya;(1) melakukan evaluasi kegiatan RKP
Desa tahun sebelumnya, (2) melakukan analisis kegiatan dalam RPJM Desa tahun
ke-n untuk RKP Desa tahun ke-n, (3) analisis keadaan darurat, (4) analisis prioritas
kebijakan supra desa (kabupaten/kota) sesuai RPJMD ataupun RKPD, (5)
mendisain kegiatan dan rencana biaya serta 6) menyusun draft Peraturan Desa
tentang RKP Desa. 2). tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan desa. Sebelum forum musyawarah, desa menetapkan RKP Desa,
kegiatan pembahasan yang perlu dioptimalkan pada agenda ini adalah 1) laporan
hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa tahun sebelumnya, 2)
penyampaian rancangan materi RKP Desa berdasarkan beberapa hasil analisis
yang dilakukan tim penyusun, 3) input prioritas kebijakan pembangunan dari
kabupaten sesuai dengan prioritas RPJMD.Serta 3).tahap pasca musyawarah
perencanaan pembangunan desa.Hasil peraturan desa tentang RKP Desa
dilaporkan kepada bupati melalui camat dan disosialisasikan kepada masyarakat
desa. Bila dianggap perlu, prioritas usulan program/kegiatan yang berkait dengan
SKPD dapat dikirim langsung kepada SKPD bersangkutan atau bisa juga melalui
anggota DPRD dari daerah pemilihan desa bersangkutan.
3. Siapa yang melakukan dan apa saja kegiatannya?
Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
Penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musdes;
b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke
Desa
d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
e. penyusunan rancangan RKP Desa;
f. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
g. perubahan RKP Desa; dan
h. pengajuan daftar usulan RKP Desa.
4. Tahapan dan Teknik Penyusunan RKP Desa
Berdasarkan Permendagri 114/2014 Pasal 30 secara rinci disebutkan bahwa
penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. Musdes Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
BPD menyelenggarakan Musdes dalam rangka penyusunan rencana
pembangunan desa.Hasil Musdes menjadi pedoman bagi pemerintah desa
menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
Kapan Waktunya?
BPD menyelenggarakan Musdes, paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
Apa saja yang dibahas dalam Musdes?
Musdes membahas hal-hal sebagai berikut:
1) mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
2) menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
3) membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang
dibutuhkan.
Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/atau SKPD
kabupaten/kota.Hasil Musdes dituangkan dalam berita acara (lihat M.3.3.2a).
Berita acara tersebut, menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP
Desa.
b. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Tim Penyusun RKP Desa dibentuk oleh Kepala Desa berjumlah 7 – 11 orang
dan harus mengikutsertakan perempuan. Dalam proses pembentukannya tetap
memperhatikan prinsip-prinsip partisipatif dan inclusive.Tim ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa dan terdiri dari :
1) kepala Desa selaku pembina;
2) sekretaris Desa selaku ketua;
3) ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
4) anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
Kapan waktunya?
Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni
tahun sebelumnya dan melibatkan perwakilan masyarakat.
Apa saja tugas Tim?
Tim Kerja beberapa kali harus melakukan rapat-rapat tim baik untuk
melakukan evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya, hingga kegiatan
lainnyayaitu:
1) pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk
ke desa;
2) pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3) penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4) penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
c. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan
Masuk ke Desa
Tugas Tim Penyusunan RKPDesa pertama adalah pencermatan pagu indikatif
desa dan penyelarasan program/ kegiatan yang masuk ke desa. Kepala Desa
harus mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:
1) pagu indikatif desa(ADD dan Dana Desa)
2) rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke desa.
Kapan dilakukan?
Data dan informasi tersebut diterima Kepala Desa dari kabupaten/kota paling
lambat bulan Juli setiap tahun sebelumnya. Setelah Juli, Tim Penyusun RKP
Desa mulai melakukan pencermatan.
Apa saja yang harus dilakukan?
Pencermatan pagi indikatif desa yang dilakukan Tim Penyusun RKP Desa
meliputi:
1) rencana dana desa yang bersumber dari APBN; 2) rencana alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
3) rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
dan
4) rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan
yang masuk ke desa, meliputi:
1) rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
2) rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota;
3) hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah
kabupaten/kota.
Hasil pencermatan kemudian dituangkan ke dalam format pagu indikatif desa
(Lihat M.3.3.2b).Hasil penyelarasan kemudian dituangkan ke dalam format
kegiatan pembangunan yang masuk ke desa (Lihat M.3.3.2c).
Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, tim penyusun RKP Desa menyusun
rencana pembangunan berdasarkan kewenangan lokal berskala desa yang
dituangkan dalam rancangan RKP Desa.
d. Pencermatan-Review Ulang RPJM Desa
Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana
kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.Hasil pencermatan
menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP
Desa.
e. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP
Desa
Sesuai Pasal 41 Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa, dijelaskan bahwa rancangan RKP Desa memuat rencana
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.Rancangan RKP Desa
minimal berisi uraian tentang:
1) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
2) prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
yang merupakan kewenangan lokal berskala desa;
3) prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja
sama antar-desa dan pihak ketiga;
4) rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
5) pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau
unsur masyarakat desa.
Dalam rancangan RKP Desa, juga berisi prioritas program dan kegiatan yang
rencananya akandidanai dari berbagai sumber yaitu: 1) pagu indikatif desa; 2)
pendapatan asli desa; 3) swadaya masyarakat desa; 4) bantuan keuangan dari
pihak ketiga; dan 5) bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
Untuk itu dalam penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
1) hasil kesepakatan Musdes;
2) pagu indikatif desa;
3) pendapatan asli desa;
4) rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten/kota;
5) jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
6) hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
7) hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
8) hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
Dalam menentukan prioritas program dan kegiatan, ditentukan dan dirumuskan
berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
1) peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
2) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
3) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
5) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
6) pendayagunaan sumber daya alam;
7) pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
8) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa
berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan
9) peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
Berikut ini contoh matriks atau alat untuk memandu kesepakatan berdasarkan
kriteria/indikator yang disepakati bersama,untuk menghasilkan perencanaan
prioritas desa.
Apa yang
diprioritaskan Pertanyaan pembantu
Kriteria/indikator
yang biasanya dipakai
Permasalahan
yang akan
masuk ke
rencana kerja
desa
“apa saja alasan yang
menentukan prioritas
masalah untuk
dimasukkan ke
rencana kerja desa
tahun ini?”
- Mendesak (harus segera)
- Genting (berdampak besar)
- Dirasakan banyak orang
kemanfaatannya
- Merupakan kewenangan desa
- Mampu menggunakan
sumber daya yang ada
Permasalahan
yang akan
diusulkan ke
musrenbang
kecamatan
“apa saja alasan yang
menentukan prioritas
masalah untuk
diusulkan ke
kecamatan?”
- Permasalahan yang ada di
desa tetapi tidak ada di desa
yang lain
- Permasalahan prioritas desa
tetapi di luar kewenangan
desa
Jenis usaha
pertanian
(komoditas
pertanian) dan
perikanan
lokal.
“apa saja yang
penting
dipertimbangkan
kalau kita menentukan
jenis usaha/komoditas
pertanian baru?”
- Nilai jual tinggi
(meningkatkan pendapatan)
- Mudah dikembangkan
- Biaya usaha murah
- Tidak sulit
perawatan/pengolahan pasca
produksi
- Peluang pemasaran
Pada tahap ini, Tim Penyusun RKP Desa juga menyusun daftar usulan
pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan.Pelaksana kegiatan
dimaksud harus melibatkan perempuan dan minimal meliputi; ketua;
sekretaris; bendahara; dan anggota pelaksana.
Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang
pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam Rancangan RKP
Desa.Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur tersebut dapat berasal
dari warga masyarakat desa, SKPD kabupaten/kota yang membidangi
pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
Rancangan RKP Desa dituangkan dalam format rancangan RKP Desa (Lihat
M.3.3.2d) dan dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
Proses ini selanjutnya dibahas dalam Pokok Bahasan Pengelolaan Keuangan
Desa.
Jika ada kerjasama antar desa, maka rencana kegiatan dan Rencana Anggaran
Biaya harus disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan
kerja samaantar Desa tersebut. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
diverifikasi oleh tim verifikasi.
Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang
disusun dalam usulan prioritas program dan kegiatan dan dituangkan dalam
Rancangan Daftar Usulan RKP Desa (Lihat M.3.3.2e).
Rancangan daftar usulan RKP Desa, menjadi lampiran berita acara laporan tim
penyusun rancangan RKP Desa. Selanjutnya Tim penyusun RKP Desa
membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa (Lihat
M.3.3.2f).yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar
usulan RKP Desa.Berita acara tersebut disampaikan kepada Kepala Desa.
Kemudian Kepala Desa akanmemeriksa dokumen rancangan RKP Desa
tersebut. Jika ada masukan dan perbaikan, maka tim penyusun RKP Desa akan
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa. Sedangkan jika Kepala
Desa telah menyetujui, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah
perencanaan pembangunan Desa.
f. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP
Desa.Musyawarah diikuti Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat. Masyarakat
terdiri atas; berbagai tokoh seperti adat; agama;masyarakat; pendidikan;
berbagai perwakilan kelompok profesi seperti tani; nelayan; perajin; kelompok
perempuan; pemerhati dan pelindungan anak; seta perwakilan kelompok
masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat, musyawarah dapat melibatkan
unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dituangkan
dalam berita acara (Lihat M.3.3.2g).Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut,
Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan
dokumen rancangan RKP Desa.Rancangan RKP Desa menjadi lampiran
rancangan peraturan desa tentang RKP Desa.
Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang
RKPDesa.Rancangan peraturan Desa tersebut dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang
RKP Desa. Mekanisme penyusunann dan penetapan Peraturan Desa tentang
RKP Desa, dibahas dalam materi Produk Hukum Desa.
TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA DAN DAFTAR USULAN RKP DESA
1. Musdes
penyusunan
perencanaan
pembangunan
desa
Mencermati ulang dokumen RPJM Desa & menyepakati hasil
pencermatan,
Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan
keahlian yang dibutuhkan.
2. Pembentukan
tim Penyusun
RKP Desa
Tim 7 – 11 orang (harus ada perempuan)
Kepala Desa selaku pembina;
Sekretaris Desa selaku ketua;
Ketua LPM sebagai sekretaris; dan
Anggota (perangkat desa, LPM, KPMD, dan unsur masyarakat.
3. Pencermatan
pagu indikatif
desa &
penyelarasan
program/kegiatan
masuk ke Desa
Pencermatan Pagu Indikatif desa:
1) Rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
2) Rencana ADD
3) Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kab./kota;
4) Rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan
Kab./Kota.
Penyelarasan rencana program/kegiatan masuk ke desa (rencana
kerja pemerintah kab./kota, rencana program/kegiatan
pemerintah, pemerintah daerah prov.dan kab./kota,;hasil
penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD kab./kota).
4. Pencermatan
ulang dokumen
RPJM Desa
Skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1
(satu) tahun anggaran berikutnya yang tercantum dalam dokumen
RPJM Desa.
5. Penyusunan
rancangan RKP
Desa dan
rancangan Usulan
RKPDesa
Berpedoman kepada: Hasil kesepakatan Musdes, pagu indikatif
desa, PADes, Rencana kegiatan Pemerintah, Pemda prov., &
Pemda kab./kota, Jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD
kab./kota, hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, hasil
kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan kerjasama
desa dengan pihak ketiga.
Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola
oleh desa;
c. prioritas program, kegiatan, & anggaran desa yang dikelola
melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga; d. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola
oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
Pemda prov. & Pemda kab./kota; dan
e. Pelaksana kegiatan desa (terdiri atas unsur perangkat desa &
atau unsur masy.desa).
6. Penyusunan
dan Penetapan
RKPDesa dan
Diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
dan unsur masyarakat.
Rancangan RKPDesa berisi prioritas program & kegiatan yang
Daftar Usulan
RKPDesa
didanai:
a. Pagu indikatif desa;
b. PADes;
c. Swadaya masyarakat desa;
d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga;
e. Bantuan keuangan dari Pemda provinsi, dan/atau Pemda kabupaten/kota.
Prioritas program (a) peningkatan kapasitas penyelenggaraan
pemerintahan desa, (b) peningkatan kualitas & akses terhadap
pelayanan dasar, (c) pembangunan & pemeliharaan infrastruktur
& lingkungan berdasarkan kemampuan teknis & sumber daya
lokal yg tersedia, (d) pengembangan ekonomi pertanian berskala
produktif, (e) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan
ekonomi; (f) pendayagunaan SDA; (g) pelestarian adat istiadat
dan sosial budaya desa; (h) peningkatan kualitas
ketertibanketenteraman masy.desa; dan (i) peningkatan
kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
7. RAPB Desa
RKP
Desa
Kegiatan prioritas berdasarkan kewenangan lokal
Skala Desa dan mampu dikerjakan Desa.
Pengajuan
DU-RKP
Desa
Usulan prioritas program & kegiatan
pembangunan desa dan pembangunan kawasan
perdesaan yang tidak masuk dalam Kewenangan
Skala Lokal Desa diusulkan kepada Pemerintah,
Pemda prov., dan/atau Pemda kab./kota.
Daftar Usulan RKPDesa menjadi bahan
pembahasan melalui Musrenbang Kecamatan dan
kab./kota
g. Perubahan RKP Desa
Berdasarkan Pasal 49 Permendagri 114 Tahun 2014, RKP Desa dapat diubah
jika:
1) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Dalam hal ini,
kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai
kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
b) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena
dampak terjadinya peristiwa khusus;
c) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
RAB; dan
d) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.Dalam hal ini,
kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: b) mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota;
c) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena
dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota;
d) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
RAB; dan
e) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa
yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan
penyepakatan perubahan RKP Desa tersebut yang disesuaikan dengan
terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar atas
kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota.
h. Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa
Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan
pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang tidak masuk
dalam kewenangan skala lokal Desa kepada Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan tersebut disusun
oleh Tim Penyusun RKP Desa yang dituangkan dalam rancangan daftar usulan
RKP Desa dan menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun rancangan
RKP Desa.
Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati/walikota
melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa tersebut paling lambat 31
Desember tahun sebelumnya. Daftar usulan RKP Desa tersebut, menjadi materi
pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan
kabupaten/kota.
Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil
pembahasan daftar usulan RKP Desa setelah diselenggarakannya musyawarah
perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
Informasi tersebut diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun
anggaran berikutnya. Untuk melengkapi penyusunan Rancangan RKP Desa
dan DURKP Desa, materi ini dilengkapi dengan format M.3.3.2a s.d M.3.3.2g
sesuai dengan Lampiran Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa.
VI. Penutup
Perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
sebagai sub system perencanan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJM
Daerah dan RKP Daerah menghasilkan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Usulan
RKP Desa. RPJM Desa sebagai hasil Musyawarah Desa 6 tahunan, menghasilkan RKP
Desa tahunan yang mewadahi semua program/ kegiatan tahunan desa yang meliputi
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Pada akhirnya output perencanaan ini akan menghasilkan dokumen RPJM, RKP dan DURKP Desa yang menjadi acuan pelaksanaan bidang-bidang tersebut di atas sehingga
pada akhirnya mampu menciptakan desa yang kuat, demokratis, maju dan mandiri
dengan memaksimalkan prioritas penggunaan anggaran pembangunan Desa dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan Desa melalui:
a. pemenuhan kebutuhan dasar;
b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, setiap tahapan pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan
pemantauan dan monitoring serta pertanggungjawabannya harus melibatkan partisipasi
masyarakat sebagai subject dan obyek pembangunan di desa sebagai upaya
meningkatkan rasa memiliki dan tanggungjawab sebagai warga masyarakat desa.
BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Pacellekang, Kecamatan
Pattallassang, Kabupaten/kota Gowa, Provinsi Sulawesi-selatan pada :
Hari dan Tanggal : Senin, 6 April 2016
Jam : 11.00 Wib/Wita/Wit
Tempat : Pacellekang
Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur
perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:
A. Materi
Pencermatan RPJM Desa 2016 – 2021 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2016
Kriteria dan verifikasi RKPDes 2016 meliputi :
1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2016
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Dafar Usulan RKP Desa
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musyawarah :............................dari....................................
Notulen :............................dari....................................
Narasumber :1..........................dari....................................
2..........................dari....................................
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir
dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa
1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2016
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Dafar Usulan RKP Desa
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
Pacellekang, 2016 Kepala Desa Pacellekang,
Syamsul Bakhri,S.Sos
Ketua BPD,
Syawaluddin Bate,A.Ma
Wakil Kelompok Masyarakat
............................................
PAGU INDIKATIF DESA TA. 2016
DESA : PACELLEKANG
KECAMATAN : PATTALLASSANG
KABUPATEN : GOWA
PROVINSI : SULAWESI-SELATAN
No Indikatif Program/
Kegiatan Desa
Sumber Dana Indikatif
Dana Desa
(APBN)
Alokasi Dana
Desa (bagian
dana
perimbangan
kab/kota)
Dana bagian
dari hasil
pajak dan
retribusi
Bantuan Keuangan
APBD
Provinsi
APBD
Kabupaten/
Kota
I Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1 Penghasilan tetap
kepala Desa /
Aparatur desa
2 Operasional RT/RW
3 Tunjangan kepala
Desa / Aparatur desa
4 Tunjangan BPD
5 Operasional BPD
6 Operasional
Perkantoran
II Pelaksanaan
Pembangunan Desa
1 Pengerasan jalan
lingkungan
2 Pembangunan
Gedung Posyandu
III Pembinaan
Kemasyarakatan
1 operasional &
Pelaks. PKK Desa
2 Biaya operasional
posyandu
3 Dan
seterusnya.............
IV Pemberdayaan
Masyarakat
1 Pelatihan kapasitas
masyarakat
(kelompok tani)
2 Dan seterusnya.......
Pacellekang, 2016
Ketua Tim Penyusun RKPDesa
SYAWALUDDIN BATE,A.MA
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
YANG MASUK DESA
DESA
: PACELLEKANG
KECAMATAN
: PATTALLASSANG
KABUPATEN
: GOWA
PROVINSI
: SULAWESI-SELATAN
No Asal Program /
Kegiatan
Nama Program / Kegiatan Prakiraan Pagu Dana Prakiraan
Pelaksana (Rp)
1 2 3 4 5
1 Dari Pemerintah - - -
2 Dari Pemerintah
Provinsi
- - -
3 Dari Pemerintah
Daerah
Kabupaten
1 Pembangunan Jembatan
Cor
250,000,000 Dinas PU
2016
2 Pembangunan PAUD 150,000,000 Dinas
Pendidikan
2016
3 Dan seterusnya..............
.............................................. ..................
Pacellekang, 2016
Ketua Tim Penyusun RKPDesa
SYAWALUDDIN BATE,A.MA
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP-DESA)
TAHUN : 2016
DESA : PACELLEKANG
KECAMATAN : PATTALLASSANG
KABUPATEN : GOWA
PROVINSI : SULAWESI-SELATAN
N
o
Bidang/jenis kegiatan
Lokasi Vol Sasaran/manfaat
Waktu
Pelaksa
naan
Biaya dan
Sumber
Pembiayaan
Pola Pelaksanaan
Rencana
Pelaksana
Kegiatan
Bidang
Jenis Kegiatan jlh
(Rp) Sumber
Swa
kelol
a
Kerjas
ama
Antar
Desa
Kerjas
ama
Pihak
Ketiga
a b c d e f g h i j K l m n
1 Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
a 1 Penghasilan tetap
& tunjangan kepala
Desa/ Aparatur desa
Pacell
ekang
10 org
/thn
Meningkatkan
kesejahteraan
Kades &
aparatur Desa
2016
127,8
00,00
0
APBDes
2 Operasional
RT/RW
13
org/thn
Mendukung
kelancaran tugas
RT/RW
2016
42,80
0,000
3 Operasional RW 3 RT
/Tahun
Mendukung
kelancaran tugas
RW
2016
21,60
0,000
4 Tunj. Anggota BPD 9
org/Ta
hun
Meningkatkan
kesejaht.
anggota BPD
2016
30,20
0,000
5 Operasional BPD 12
kali/th
n
Lancarnya tugas
BPD
2016
23,60
0,000
6 Operasional
Perkantoran
12bln Meningkatkan
kinerja pemdes
2016
Jumlah Kegiatan
2 Pembangunan
Desa
a 1 Pengerasan jalan
lingkungan
Pacell
ekang 4 km
Memperlancar
transportasi 2016
350,0
00, APBDes
2
Pembangunan Pacell
ekang
2 Unit
Meningkatkan
kesehatan anak 2016 270,
APBDes
3 Pembangunan
PAUD Pacell
ekang
6x10m Meningkatkan
prasarana
pendidikan
2016
150,0
00,00
0
APBD
Kab
Kab
4 Pembangunan
Jembatan Cor Pacell
ekang
4 x 10
m
Memperlancar
transportasi 2016
250,0
00,00
0
APBD
Kab
Kab
Jumlah kegiatan....
3 Pembinaan
Kemasyarakatan
1 Biaya operasional
& Pelaks. PKK
Desa
Pacell
ekang
12
bulan
Meningkatkan
kesejahteraan
Perempuan
2016 12,00
0,000
APBdesa
2 Biaya operasional
posyandu
4
dusun
12
bulan
Meningkatkan
kesehatan ibu
dan anak
2016 15,00
0,000
APBDes
3 Dan seterusnya........
Jumlah kegiatan .....
4 Pemberdayaan
Masyarakat
a 1 Pelatihan
peningkatan
kapasitas kelompok
tani
Pacell
ekang
2 kali Meningkatkan
kualitas dan
keterampilan
petani
2016 50,00
0,000-
APBDes
B 2 Dan
seterusnya...............
Total kegiatan
.......kegiatan
XXV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA
DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN : 2016
DESA : Pacellekang
KECAMATAN : ...............
KABUPATEN : ...............
PROVINSI : ...............
No
Bidang / Jenis Kegiatan
Lokasi Volume Sasaran/Manfaat
Prakiraan
Waktu
Pelaksanaan
Prakiraan
Biaya Bidang Jenis Kegiatan
Jumlah (Rp.)
1 Penyelenggaraan
pemerintahan desa
1
-
-
-
-
-
-
2 Pembangunan Desa 1 Pembangunan Pasar Desa Pacellekang
1 Unit/thn Meningkatkan perekonomian warga 2016
500,000,000
2 Dan seterusnya................
3 Pembinaan
Kemasyarakatan
1 Pengadaan sarana dan
prasarana Grup Seni
Budaya
Pacellekang 4 paket Meningkatkan kegiatan pemuda
dan pelestarian adat istiadat dan
budaya
2016
200,000,000
2 Dan seterusnya........
4 Pemberdayaan
Masyarakat
1 Pelatihan Teknologi Tepat
Guna
Pacellekang 2
kali/tahun
Meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat dalam
pengembangan TTG
2016
150,000,000
2 Dan seterusnya........
Pacellekang, 2016
Mengetahui
Kepala Desa
Tim Penyusun RKP Desa
SYAMSUL BAKHRI,S.SOS
SYAWALUDDIN BATE,A.MA
XXI. FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN
PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN
Usulan dari Dusun Desa Kecamatan Kabupaten
Nama Kegiatan
Jenis Kegiatan
Pelaksana
Jumlah Pemanfaat Pemanfaat Langsung Pemanfaat tidak
langsung (orang)
A-RTM (rumah
Tangga Miskin) Umum A-RTM
L Org L Org L Org
P Org P Org P Org .....org
JML Org JML Org JML Org
.....%
A-
RTM/UMUM
1. Latar belakang:
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat
setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)
2. Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)
3. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan
volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain,
Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)
4. Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis:
terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup
sehat/derajad kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat
diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
7. Rencana Pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
8. Lain-Lain
a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.
9. Lampiran-lampiran:
a) Berita Acara Musyawarah
b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang
Menyetujui Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa Ketua
Syamsul Bakhri,S.Sos Syawaluddin Bate,A.Ma
XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA : PACELLEKANG
KECAMATAN : PATTALLASSANG No. RAB : ..................
KABUPATEN : GOWA Bidang : ..................
PROVINSI : SULAWESI-SELATAN Kegiatan : Pendapatan Desa
URAIAN Volume Satuan Harga Satuan
Rp
Jumlah Total
Rp Jumlah
a b c d E = b x d f
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha Desa
Pembayaran jasa listrik
Pembayaran Jasa PAM Desa
Hasil Pengolahan Kekayaan Desa 1 Tahun 10,000,000 10,000,000
Pasar Desa 1 Tahun 20,000,000 20,000,000
Lain-lain pendapatan asli desa 1 Tahun 25,000,000 25,000,000
Pembayaran pelayanan jasa
Pemdes
1 Tahun
15,000,000
15,000,000
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Pajak Kab. 1 Tahun 10,000,000 10,000,000
Bagi Hasil PBB
Bagi Hasil Retribusi 1 Tahun 5,000,000 5,000,000
Bagi Hasil Retribusi Pasar
Bagian Dana Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah
ADD 1 Tahun 457,500,000 457,500,000
Dana Desa Pusat 1 tahun 257,500,000 257,500,000
Bantuan Keuangan Pemerintah
Propinsi, Kab, dan Desa lainnya 1 Tahun 6,000,000 6,000,000
Bantuan Pemerintah Kab. 1 Tahun 10,000,000 10,000,000
Hibah
Hibah dari Kab
Hibah dari Badan/
lembaga/Organisasi swasta
Hibah dari Kelompok
masy/perorangan
Sumbangan pihak ketiga
Sumbangan dari perantau
JUMLAH PENDAPATAN 816,000,000
Pacellekang, 2016
Mengetahui
Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa
SYAMSUL BAKHRI,S.SOS
SYAWALUDDIN BATE,A.MA
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA : PACELLEKANG
KECAMATAN : PATTALLASSANG No. RAB :............................
KABUPATEN : GOWA Bidang : Belanja
PROVINSI : SULAWESI-SELATAN Kegiatan : Belanja Pegawai
URAIAN Volu
me
Satua
n
Harga
Satuan
Rp
Jumlah
Total Rp Jumlah
a b c d E = b x d f
Belanja Pegawai
Belanja pegawai dan penghasilan tetap
Penghasilan tetap Kepala Desa & Aparatur Desa
- Kepala Desa 1 Org X 12 bln 12 Bulan 1,500,00
0
18,000,000
- Kaur Desa 4 Org X 12 bln 48 Bulan 900,000 43,200,000
- Kadus 4 Org X 12 bln 48 Bulan 650,000 31,200,000
Jumlah
92,400,000
- Tunjangan Ketua
BPD 1 Org X 12 bln 12 Bulan 300,000
3,600,000
- Tunjangan
Anggota BPD
1
0
Org X 12 bln 120 Bulan
250,000
30,000,000
JUMLAH
33,600,000
- Operasional RT 3
3 Org X 12 bln
396 Bulan
200,000
79,200,000
- Operasional RW 9 Org X 12 Bln
108 Bulan
200,000
21,600,000
JUMLAH ##########
Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Desa
Tambahan
Penghasilan Kades
1 Org X 1 Bln 1 Tahun 750,000 750,000
Tambahan
Penghasilan Kaur
Desa
4 Org X 1 Bln 4 Tahun 300,000 1,200,000
Tambahan
Penghasilan Kadus
4 Org X 1 Bln 4 Tahun 250,000 1,000,000
JUMLAH 2,950,000
Dan seterusnya.................... ....................
JUMLAH ....................
JUMLAH BELANJA PEGAWAI ....................
Pacellekang, 2016
Mengetahui
Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa
SYAMSUL BAKHRI,S.SOS
SYAWALUDDIN BATE,A.MA
XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA : PACELLEKANG
KECAMATAN : PATTALLASSANG No. RAB :.................................
KABUPATEN : GOWA Bidang : Pembiayaan
PROVINSI : SULAWESI-SELATAN
Kegiatan : Penerimaan Pembiayaan Desa
URAIAN Volume Satuan Harga Satuan Jumlah
Total Rp
Jumlah
Rp
a b c d E = b x d f
PEMBIAYAAN DESA ............. ........... ................. .............. ...............
Penerimaan Pembiayaan .............. ............ ................... ............... ..............
Pacellekang, 2016
Mengetahui
Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa Pacellekang
SYAMSUL BAKHRI,S.SOS
SYAWALUDDIN BATE,A.MA
Lembar Evaluasi
Nama :
Tanggal :
Petunjuk:
Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan pengetahuan yang anda
miliki
1. Sebutkan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa (sekurang-kurangnya 2) :
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
2. Sebutkan siapa saja yang duduk dalam Tim Penyusun RKP Desa (sekurang kurangnya 2)
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................
3. Sebutkan tugas Tim Penyusun RKP Desa (sekurang-kurangnya 2)
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................
4. Sebutkan bidang-bidang apa saja yang menjadi prioritas dalam RKP Desa
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................................................
5. Sebutkan jenis kegiatan yang dapat dimasukkan dalam Daftar Usulan RKP Desa
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Kunci Jawaban Lembar Evaluasi
1. Bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa adalah sbb :
a. RPJM Desa
b. Hasil musyawarah desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa
c. Data dan informasi dari Kabupaten : Dana desa, ADD, Dana Bagi Hasil Pajak
d. Rencana program/kegiatan pemerintah, pemprov dan pemkab yang masuk ke desa
2. Anggota Tim Penyusun RKP Desa adalah :
a. Kepala Desa (sebagai Pembina)
b. Sekretaris Desa (selaku Ketua)
c. Ketua LPM (selaku Sekretaris)
d. Anggota yang terdiri dari : perangkat desa, LPM, KPM dan unsur masyarakat
3. Tugas Tim Penyusun RKP Desa adalah :
a. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penyelarasan program yang masuk ke desa
b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
c. Penyusunan Rancangan RKP Desa
d. Penyusunan Rancangan DaftarUsulan RKP Desa
4. Bidang-bidang yang menjadi prioritas dalam RKP Desa adalah :
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa
b. Bidang Pembangunan Desa
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatn
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Jenis kegiatan yang dapat dimasukkan dalam Daftar Usulan RKP Desa adalah :
Program/kegiatan yang tidak masuk dalam kewenangan skala lokal desa dan tidak mampu dikelola oleh
desa seperti jalan lintas desa, Irigasi lintas desa, dll.