Post on 01-Nov-2015
MAKALAH
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
( PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH )
Oleh
Nama : Rifa Arif Juana
NPM : 083341067
Semester : V Reg Pagi
PERGURUAN TINGGI LA TANSA MASHIRO
SEKOLAH TINGI ILMU EKONOMI LA TANSA MASHIRO
RANGKASBITUNG
2010
PENDAHULUAN
1. Sekilas Tentang Bank Syariah di Indonesia
Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah ( financial market sharia ) sedang marak
di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Hal ini ditandai
dengan berdirinya Islamic financial market di Kuala Lumpur yang dipelopori oleh negara-negara
islam. Kemajuan financial market sharia di Indonesia, terutama dalam perbankan maupun
asuransi syariah cukup signifikan, diikuti pasar modal dalam pegadaian syariah. Sedangkan
pengertian bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah
( hukum ) Islam atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa
lain dalam lalu lintas pembyaran serta peredaran uang yang beoperasi disesuaikan dengan
prinsip-prinsip syariah, sedangakan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum
Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan, kegiatan usaha dan
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Sedangkan lembga keuangan syariah itu sendiri
( syariah financial institution ) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaanya
terutama dalam bentuk asset-aset keuangan ( financial assets ) maupun non financial assets atau
asset riil berlandaskan konsep syariah.
Bank syariah di Indonesia bermula dari prakarsa Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) pada
lokakarya bunga Bank dan Perbankan yang dilakukan pada tanggal 18-19 Agustus 1990 di
Cisarua, Bogor. Hasil lokakarya ini didukung oleh eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim
Indonesia ( ICMI ) dan beberapa pengusaha muslim. Sebagai tindak lanjut pada tahun 1991
ditandatangani akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syariah
pertama di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI
tersebut diatas. Akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada 1 November
1991. Pada saat akta pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar.
Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat
dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000,. Dana tersebut
berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri kabinet pembangunan V, juga yayasan
Amal Bakti Pancasila, yayasan Dakab, Supersemar, Dharmanis, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL,
dan PT Pindad. Selanjutnya, yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan
penopang bank syariah. Dengan terkumulnya dana awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank
Muamalat Indonesia ( BMI ) mulai beroperasi. Kemudian diikuti dengan kemunculan Undang-
Undang ( UU ) No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasi.
Dalam UU tersebut, pasal 13 ayat ( c ) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkereditan
Rakyat ( BPR ) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menanggapi pasal tersebut,
pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan peraturan pemerintah ( PP ) No.
72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30
Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992.Secara tegas pasal
6 PP No. 72 tahun1992 menyebutkan bahwa:
1) Bank umum atau bank perkreditan rakyat kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan
prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan
prinsip bagi hasil.
2) Bank umun atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan
prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasrkan
prinsip bagi hasil.
Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tergolong cepat. Salah satu alasannya adalah
karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan
konvensional itu mangandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Rekomendasi hasil
lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan itu ditujukan kapada Majelis Ulama
Indonesia ( MUI ) kepada pemerintah dan seluruh umat Isalm. Kepada MUI diamanatkan untuk
mengambil prakarsa dalam membentuk komisi perbankan bebas bunga, pembentukan Badan
Pelaksanaan harian Sumber Daya, printis Baitul Maal nasional, dan kerjasama dengan perguruan
tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam rangka menentukan arah kebijakan pengembangan
sumber daya umat.tentunya dalam setiap bank terdapat produk dan jasa yang dihasilkan oleh
bank, termasuk oleh bank syariah, disini akan coba dijelaskan mengenai produk dan jasa bank
syariah yang pasti berbeda dengan bank konvensional.
2. Permasalahan Strategis dalam Pengembangan Bank Syariah
Prospek pengembangan perbankan syariah di Indonesia cukup menjanjikan dengan semakin
besarnya dukungan dan komitmen pemerintah di berbagai bidang serta besarnya potensi pasar
nasional dan internasional yang belum digarap. Namun demikian, berbagai tantangan yang harus
dihadapi, antara lain:
1. SDM yang masih terbatas;
2. pemahaman masyarakat yang masih kurang;
3. jaringan kantor yang terbatas;
4. belum ada standar aplikasi produk syariah yang baku;
5. belum adanya sinkronisasi kebijakan dengan instansi pemerintah terkait.
Oleh karena itu, agenda kedepannya adalah menjawab tantangan dengan:
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di industri perbankan syariah nasional, yang
berarti peningkatan pada manajemen dan mutu pelayanan bank syariah;
2. Sosialisasi melalui edukasi publik/PKES;
3. Pengembangan instrumen dan produk yang lebih inovatif;
4. Pengembangan pasar sekunder, pasar uang syariah, pasar interbank dan linkage di
industri keuangan syariah;
5. Implementasi dan pengembangan risk management, prudential regulations, good
corporate governance, dan syariah compliance pada lembaga keuangan syariah;
6. Mendorong terciptanya a uniform regulatory; standard akad, produk dan transaksi.
Selain permasalahan yang ditemukan melalui riset diatas, secara operasional perbankan
syariah si Indonesia menghadapi kendala yang memerlukan pemecahan. Kendala yang
terpenting adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya Perangkat Hukum
Ketiadaan perangkat hukum pendukung menyebabkan perbankan syariah berusaha
untuk menyesuaikan produk-produknya dengan hukum yang berlaku. Akibatnya ciri-
ciri khusus yang melekat pada perbankan syariah tersamar sehingga perbankan
syariah tampil seperti perbankan konvensional, ketika masalah likuiditas misalnya,
belum tersedia likuiditas tanpa bunga dari Bank Sentral. Demikian juga untuk
menjalankan produk-produk kerjasama antar Bank Indonesia dengan bank syariah
yang selalu didasarkan atas tingkat pengembalian yang tetap (fixed), kasus yang sama
juga terjadi dalam standar akutansi yang digunakan.
2. Masalah Sekuritisasi
Sekuritisasi merupakan faktor utama di belakang kemajuan di bidang pasar modal.
Pasar tersebut menyediakan suatu alat di mana aktiva financial dapat diperdagangkan
guna memobilisasi sumber-sumber dana dan mengamankan likuiditas apabila
diperlukan. Masalah ini memberikan dampak yang negative bagi pengelolaan
likuiditas maupun pengelolaan investasi jangka panjang. Akibatnya mendorong bank
syariah memusatkan portofolio mereka pada aktiva jangka pendek yang terkait
dengan perdagangan, yang berdampak berlawanan dengan investasi dan
pembangunan ekonomi.
Belum ada bukti bahwa bank-bank syariah ini telah melakukan investasi besar untuk
penelitian dan pengembangan produk, dan belum ada bukti bahwa produk keuangan
yang baru telah dikembangkan, terutama dalam derivasi modal yang telah digunakan
secara meyakinkan oleh kebanyakan bank syariah belakangan ini.
3. Masalah Sumber Daya Insani
Dikotomi antara pendidikan syariah/Islam dengan pendidikan umum menyebabkan
adanya dualisme intelektual antara para ulama dengan sarjana-sarjana muslim,
semetara produk perbankan syariah harus diciptakan oleh kedua disiplin tersebut
secara bersama-sama.
4. Perlakuan dan penilaian yang menyamakan perbankan syariah dengan konvensional.
5. Tekhnologi yang masih mengacu kepada konvensional
Setelah menelaah beberapa aspek, terutama kendala-kendala yang masih dihadapi oleh
perbankan syariah seperti yang disebutkan di atas maka dalam pengembangan perbankan
syariah diperlukan pengembangan infrastruktur berupa:
1. Undang-undang perbankan syariah diperlukan untuk mengatur prosedur pendirian
bank syariah, sistem operasi, ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban
pelaku-pelaku dalam sistem perbankan syariah, dan ketentuan mengenai piranti
(instrument) keuangan syariah, termasuk sistem administrasi dan akutansi.
2. Instrumen Pasar Keuangan Syariah.
3. Dewan Syariah Nasional dan DPS.
4. Litbang dan Pusat Informasi.
5. Permodalan.
6. Pengembangan Jaringan
PEMBAHASAN
Produk dan Jasa Perbankan Syariah
1) Produk dan Jasa Bank Syariah
Dalam bank syariah produk-produk penghimpunan dana ini dapat diterapkan berdasarkan
prinsip masing masing
• Wadiah
– Wadiah adalah akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-
waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan
pemeliharaan.
– Karena prinsip wadiah adalah titipan yang dapat diambil seaktu-waktu dan tidak
dapat menghasilkan keuntungan, maka produk yang dapat diterapkan untuk
prinsip ini adalah Giro dan Tabungan.
• Mudharabah
– Akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (Sahibul Mal)
sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (Mudharib), dengan nisbah
keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal
menanggung kerugian tersebut. Karena karakter Mudharabah seperti ini, maka ia
dapat diterapkan pada dua produk, yaitu Tabungan dan Deposito
– Dengan menerapkan Mudharabah pada tabungan dan deposito, maka nasabah
bertindak selaku Sahibul Mal dan Bank selaku Mudharib Nasabah dan bank harus
menyepakati nisbah bagi hasil ketika pembukaan tabungan dan deposito
Mudharabah.
Simpanan dalam Tabungan dan Deposito Mudharabah hanya dapat ditarik setelah
jangka waktu tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu) untuk memastikan dana
tersebut digunakan dalam usaha bank, pembagian hasil menurut tradisi yang
berlaku. Di Indonesia, pembagian hasil dilakukan pada tiap akhir bulan
• Mudharabah Muqayyadah Adalah akad Mudharabah dimana bank diminta oleh nasabah
untuk menyalurkan dana kepada proyek atau nasabah tertentu.
– Untuk tugas ini bank dapat memperoleh fee atau porsi keuntungan
– Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah
sebagai sahibul mal dan pelaksana proyek sebagai mudharib.
– Dalam dunia perbankan dikenal dengan nama chanelling function, bukan
executing.
• Qardh Di Iran dan beberapa negara Timur Tengah lainnya akad Qardh dijadikan dasar
untuk produk giro dan tabungan. Bank diasumsikan meminjam dana dari nasabah dan
dapat ditarik sewaktu-waktu. Bank dapat memberikan “hadiah” atas pinjaman yang
diberikan oleh nasabah, sepanjang tidak diperjanjikan dimuka.
Dalam menyalurkan dananya, bank syariah menggunakan berbagai produk yang dibagi
menjadi 3 kategori besar:
1. Jual Beli
a. Murabahah
Akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis
dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan
pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur/cicilan atau skaligus.
b. Salam
Jual beli dengan cara pemesanan, dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu
terhadap barang yang telah disebutkan spesifikasinya, dan barang dikirim kemudian. Salam
biasnya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek. Dalam hal ini
lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu
sedangkan para nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya.
c. Istishna
Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta
kriteria tertentu, sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan
( dapat dilakukan di depan atau pada saat pengiriman barang ).
d. Ijarah
Akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak, untuk memperoleh manfaat atas
barang yang disewa. Akad sewa yang terjadi antara lembga keuangan ( pemilik barang )
dengan nasabah ( penyewa ) dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga
barang sehingga pada akhir masa perjanjian penyewa dapat membeli barang tersebut
dengan sisa harga yang kecil atau diberikan saja bank. Karena itu biasanya Ijarah ini
biasanya dinamai dengan al Ijarah Waliqtina’ atau al Ijarah al Muntahia Bittamiliik.
e. Bai’ Almuthalaq
Jual beli biasa, yaitu pertukaran barang dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar,
biasanya jual beli ini dilakukan untuk pelaksanaan barang keperluan kantor ( fixed assets ).
f.Muqayyad
Jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang ( barter ) jual beli
semacam ini dilakukan sebagai jalan keluar bagi eskspor yang tidak bisa menghasilkan
mata uang asing ( valas ).
g. Sharf
Jual beli mata uang asing yang saling berbeda, seperti Rupiah dengan Dolar, Dolar dengan
Yen. Sharf dilakukan dalam bentuk bank notes dan transfer, dengan menggunakan nilai
kurs yang berlaku pada saat transaksi.
2. Bagi Hasil
a. Mudharabah
Akad yang dilakukan antara pemilik modal ( sahibulmaal ) dengan pengelola ( mudharib )
dengan nisbah bagi hasil disepakati diawal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik
modal.
b. Mudharabah Muqayyadah
Akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik
modal ( sahibulmaal ) dengan pengelola ( mudharib ) dengan nisbah bagi hasil disepakati
diawal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
c. Musyarakah
Akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha
tertentu, sedangkan pelaksanaanya bisa ditunjuk salah satu dari mereka.
d. Musyarakah Mutanaqisah
Akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu barang
dimana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap.
– 3. Sewa atau Jasa
a. Wakalah
Akad perwakilan antara satu pihak kepada yang lain. Wakalah biasanya diterapkan untuk
pembuatan letter of credit atas pembelian barang diluar negeri ( L/C Import ) atau
penerusan permintaan.
b. Kafalah
Akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga keuangan biasanya digunakan
untuk membuat garansi atau suatu proyek.
c. Hawalah
Akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga
keuangan hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang
ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli
tersebut dalam bentuk giro mundur.
d. Rahn
Akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain , dengan uang sebagai
gantinya. Akad ini digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan
memerlukan jaminan tambahan. Lembaga keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali
biaya pemeliharaan atau keamanan barang tersebut.
e. Qard
Pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif
pendek, dan dana tersebut akan dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya.
Dalam transaksi pinjam meminjam ini nasabah hanya mengembalikan pokok.
f.Wadi’ah
Akad yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada
pihak kedua. Lembaga keuangan menerapkan akad ini pada rekening giro.
Rekomendasi dan Usulan Implementasi
Setelah mengemukakan hasil riset permasalahan perbankan syariah serta mengemukakan
strategi untuk pengembangan perbankan syariah maka rekomendasi dan usulan implementasinya
adalah :
1. Megupayakan agar pemerintah secepatnya membentuk/mengeluarkan perakat hukum
yang khusus untuk perbankan syariah.
2. Mengembangkan instrument pasar uang syariah, karena instrument pasar uang syariah
diperlukan untuk mobilisasi dana-dana untuk mengatasi kesulitan likuiditasi perbankan
syariah apabila diperlukan dan perbankan syariah pun akan dapat melaksanakan
fungsinya secara penuh.
3. Memberdayakan dewan syariah nasional ( DSN ) dengan semaksimalnya, karena DSN
sangat diperlukan sebagai referensi untuk kegiatan operasi dan transaksi-transaksi serta
piranti yang dipergunakan dalam sistem perbankan dan juga diperlukan untuk menjamin
agar undang-undang perbankan yang mengadopsi sistem syariah tersebut benar-benar
terlaksana sesuai prinsip-prinsip syariah dan menurut rekomendasi riset yang dilakukan
oleh BI dan lembaga penelitian perguruan tinggi, DPS adalah tokoh kunci yang
menjamin bahwa kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah.
4. Mengembangkan litbang dan pusat informasi, kajian-kajian akademis tentang masalah
ekonomi syariah perlu dikembang dan ditingkatkan lagi guna memperkaya wawasan dan
wacana keilmuan dan kerangka ilmiah yang credible yang pada akhirnya dapat
diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi oleh pemerintah.
5. Strategi permodalan, kebutukan permodalan bagi perbankan syariah dapat dibedakan
kedalam dua kategori yaitu : modal perusahaan dan modal penyertaan yang memiliki
karakteristik dan risiko yang sama. Modal perusahaan adalah modal permanen yang
dicatat sebagi modal setoran perusahaan, sedangkan Modal penyertaan adalah modal
yang bersifat sementara, yakni penyertaan dari pihak ketiga dalam bentuk investasi yang
dapat dijual kepada pihak lain atau dikonversi menjadi moadal permanen.
6. Mengembangkan jaringan menjadi faktor penting yang harus dilakukan dan beberapa
faktor penting yang diperlukan sebagai dasar dari pengembangan jaringan adalah, skala
pasar, sumber daya manusia, sistem dan teknologi. Dalam rangka mengembangkan
perbankan syariah diperlukan suatu strategi yang dapat mengurangi semaksimal mungkin
kendala-kendala yang sedang dialami selama ini.
Dalam makalah yang dibahas diatas adalah mengenai produk dan jasa dari bank syariah.
Produk dan jasa bank syariah tidak jauh beda dengan bank-bank konvensioanl yang terdapat di
Indonesia dari segi fungsi atau kegunaanya. Setiap bank syariah maupun bank konvensional
mempunyai produk dan jasa masing-masing yang berbeda bentuk serta pelaksanaannya tetapi
mempunyai tujuan yang sama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana untuk mendapatkan
keuntungan dari kegiatan tersebut. Perbedaan yang jelas terlihat atau signifikan yaitu dari bank
syariah dan konvensional adalah dari segi memperoleh keuntungan yang kita semua sudah tahu
yaitu, apabila di bank syariah keuntungan yang diperoleh dari produk dan jasa yang dihasilkan
yaitu bagi hasil dan sudah jelas pemaparannya dari penjelasan diatas mengenai produk dan jasa
dari bank syariah. Sedangkan untuk bank konvensional sendiri keuntungan yang diperoleh dari
produk dan jasa yang dihasilkan adalah dari bunga. Produk dan jasa dari bank konvensional
adalah sebagai berikut:
Produk dari Bank Konvensional:
1. Giro
Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998
menjelaskan bahwa giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan
cara pemindahbukuan.
2. Tabungan
Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa tabungan adalah
simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang
disepakati, tetapi tiadak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang
dipersamakan dengan itu. Alat penarikan tabungan adalah buku tabungan, slip penarikan,
kwitansi (kombinasi), dan kartu yang terbuat dari plastik.
3. Deposito
Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan
deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu
berdasarkan perjanjian nasabah penyimapa dengan bank.
Jasa dari Bank Konvensional
1. Kiriman Uang ( Transfer )
Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota maupun luar kota atau
luar negeri.
2. Kliring ( Clearing )
Merupakan jasa penyelesian utang piutang antar bank dengan cara saling
menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring ( penagihan
warkat seperti cek, bilyet giro yang berasal dari dala kota ).
3. Inkaso ( Collection )
Merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasl dari luar kota
atau luar negeri.
4. Safe Deposito Box ( SDB )
Merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabah-nasabahnya yang dikenal
dengan nama safe loket. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan
kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau
benda-benda berhrga miliknya.
5. Bank Card
Merupakan kartu plastik yang dikelurkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya
untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu.
6. Bank Notes
Merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank diluar
negeri.
7. Cek Wisata ( Travellers Cheque )
Cek wisata tau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak
bepergian atau sering dibawa oleh turis.
8. Letter Of Credit ( L/C )
Merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk
memperlancar arus barang ( ekspor-impor ) termasuk barang dalam negeri ( antar
pulau ).
9. Bank Garansi dan Referensi Bank
Bank Garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu
pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat
jaminan.
10. Memberikan Jasa-jasa di Pasar Modal
Di dalam pasar modal pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam
rangka memajukan perkembangan pasar modal.
11. Menerima Setoran-setoran
Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau
pembayaran lewat bank.
12. Melakukan Pembayaran
Kegiatan ini meliputi gaji. Pensiun, bonus, hadiah, dan deviden.
DAFTAR PUSTAKA
Bank Syariah untuk Kita Semua, Jakarta, Bank Indonesia.
Kasmir, SE,MM, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada,
2008.
Sudarsono Heri, Bank dan Lembaga Keungan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi, Yogyakarta,
Ekonosia, 2003.
Rodoni Ahmad, Prof. DR, dan Hamid Abdul, Prof. DR, Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta,
Zikrul Media Intelektual, 2008.
Syukur Mahmudin, S.HI, Outline Lembaga Keuangan Syariah Produk Bank Syariah, 2010.
http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/08/strategi-dan-masalah-dalam-
pengembangan.html
http://katakarim.blogspot.com/2010/03/produk-dan-jasa-perbankan-syariah.html