Post on 10-Apr-2019
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR KOTA BARELANG
REVISI
RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG
TAHUN 2015 – 2019
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG
NOMOR: KEP/ 140 / X / 2017, TANGGAL 24 OKTOBER 2017
2
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
REVISI RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG TAHUN 2015 - 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1. Kondisi Umum
Bahwa keberhasilan Kepolisian Resor Barelang pada Renstra Polresta Barelang
Tahun 2010-2014 tidak terlepas dari kerja sama seluruh anggota Polresta Barelang
dan jajarannya dengan dukungan yang kuat dari Pemerintahan Kota Batam, DPRD
Kota Batam dan seluruh Instansi terkait serta masyarakat Kepulauan Riau, khususnya
masyarakat kota Batam.
Capaian tersebut tidak membuat Polresta Barelang cepat berpuas diri dan
berhenti untuk memperbaiki diri, karena saat ini kita dihadapkan pada berbagai
tantangan sebagai implikasi perkembangan lingkungan strategis global,regional
maupun Nasional.
Tahun 2015 merupakan pelaksanaan awal rencana kerja Polri dalam tahapan
Renstra Polri tahun 2015-2019, sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka panjang
Nasional (RPJMN) menyatakan bahwa tema RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional) Yaitu “Memantapkan Pembangunan secara menyeluruh dengan
menekankan pembangunan keunggulan kompetetif perekonomian yang berbasis
Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkualitas serta kemampuan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan sasaran
pembangunan di bidang Hankam tahun 2015 – 2019 adalah“ terwujudnya penguatan
Pertahanan Nasional dan Kamdagri.
Pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bapenas telah menyusun Konsep
Arah Kebijakan Nasional untuk tahun 2015-2019 bidang pertahanan dan keamanan
yaitu : (1) meningkatkan pelayanan publik; (2) Penguatan SDM; (3) Pemantapan
Manajemen Internal.
Dalam isu strategis RPJMN 2015-2019 dibidang pertahanan keamanan dengan
sub isu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, ada tiga arah kebijakan
yaitu satu peningkatan pelayanan publik, dengan sasaran antara lain meningkatkan
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR KOTA BARELANG
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
SDM…..
3
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
pelaksanaan quick respons dan quick wins, (memperdayakan community Policing /
Polmas), penanganan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dua penguatan
SDM dengan sasaran antara lain, penambahan 20.000 personel Polri, peningkatan
Diklat Polri, dan tiga pemantapan manajemen internal dengan sasaran peningkatan
sistem teknologi Informasi dan komunikasi Polri. Pembangunan Polri lima tahun
kedepan bidang Politik Hukum dan Hankam yang difokuskan pada penciptaan
prekondisi dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi upaya peningkatan daya
saing dan pencapaian keberhasilan pembangunan dengan ditekankan upaya-upaya
untuk memantapkan demokrasi, keadilan dan kepastian Hukum, penciptaan kondisi
aman dan damai, terwujudnya birokrasi yang profesional dan terwujudnya regulasi
yang berkualitas.
Tahun 2015 adalah merupakan tahun awal/pertama pelaksanaan Restra Polresta
Barelang 2015-2019 yang merupakan tahap ke III (Strive For Excellent) yang
merupakan kelanjutan Renstra Polresta Barelang 2010-2014 tahap II (Partnership
Building), dimana tahun 2015 akan melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima
dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri
berbasis Teknologi Kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan
keunggulan Nasional.
Terwujudnya postur personel Polresta Barelang sebagai sosok penolong, pelayan
dan sahabat masyarakat serta penegak Hukum yang jujur, benar, adil, transparan dan
akuntabel guna memelihara keamanan wilayah hukum Polresta Barelang yang mantap
didukung sinergitas Polisional dalam rangka keberlangsungan pembangunan Prop.
Kepri, Batam khususnya melalui kemitraan dengan berbagai lapisan masyarakat..
Pelaksanaan Renstra Polresta Barelang 2010-2014 sejak tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014 berjalan cukup baik.Hal ini ditandai dengan kondisi kamtibmas
yang cenderung stabil dan terkendali serta dapat memberikan suasana kondusif dalam
kehidupan masyarakat dan aktivitas pemerintahan.Meskipun dalam kurun waktu
tersebut masih terjadi berbagai gangguan kamtibmas, khususnya masalah lahan/tanah
yang memerlukan penanganan secara khusus dan penyelesaian secara komprehensif
dengan instansi terkait, Polresta Barelang secara umum telah dapat mencapai
sasaran-sasaran strategis yang telah direncanakan dalam Renstra Polresta Barelang
Tahun 2010-2014.
Beberapa keberhasilan Kepolisian Resor Kota Barelang pada pelaksanaan
Renstra Polresta Barelang Tahun 2010-2014 yang telah digelar dalam mendukung
pelaksanaan tugas Polri diantaranya di bidang Organisasi yaitu penggelaran struktur
organisasi Kepolisian Resor Kota Barelang yang menganut sistem piramida dalam
postur kekuatan Polri yang berstandar profesional, bermoral dan modern serta
terbangunnya organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran serta berorientasi kepada
masyarakat dengan lapis kekuatan, Polres Besar, dan Polsek kuat sebagai
implementasi pelayanan dengan penguatan tugas dan fungsi unit kerja pada organisasi
Hubungan…..
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
Polresta Barelang dengan rencana aksi yang dilaksanakan yaitu: Penyusunan
Hubungan Tata kerja Polresta Barelang dan antar fungsi tingkat subsatker dan tingkat
kewilayahan Polsek dan penyusunan Analisis Beban Kerja.
Di bidang penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi Tatalaksana
pelayanan publik yaitu, pembentukan unit lantas pada Polsek Rural dan Polsubsektor,
penyusunan Analisis Beban Kerja, penyusunan kebutuhan personel dan sarana
prasarana sesuai kebutuhan organisasi serta pengembangan organisasi pada tingkat
Polsek dan Polsubsektor.
Bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Polresta Barelang yang
profesional, bermoral dan patuh hukum, Polresta Barelang melaksanakan hal-hal
tersebut melalui peningkatan Sumber Daya Manusia Polresta Barelang yang memadai
baik secara kualitas maupun kuantitas guna memenuhi kebutuhan organisasi.Strategi
yang dilaksanakan adalah melaksanakan pelatihan dibidang teknis kepolisian dan
memberikan kesempatan kepada anggota Polresta Barelang untuk mengembangkan
diri dan kemampuan seperti mengikuti pendidikan, Sespimmen, Sespimma dan
pembentukan Perwira dari Brigadir serta memberi kesempatan kepada anggota
Polresta Barelang untuk mengikuti Diklat dan sekolah-sekolah kejuruan sesuai dengan
kompetensi masing-masing.
Dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana guna memberi dukungan bagi
peningkatan kamtibmas dan pelayanan masyarakat, Polresta Barelang telah
mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi secara terintergrasi, mengusulkan
membangunan fasilitas kepolisian dalam upaya mendekatkan Polri khususnya Polresta
Barelang dengan masyarakat.
Dibidang operasional, secara umum situasi keamanan dan ketertiban wilayah
Hukum Polresta Barelang cenderung stabil dan terkendali situasi tersebut memberikan
suasana kondusif dalam kehidupan masyarakat , aktivitas pemerintahan dan kegiatan
even Nasional maupun Internasional.
Pelaksanaan operasi yang digelar sepanjang tahun 2010-2014 yaitu meliputi Operasi
Kepolisian terpusat, Operasi Kepolisian kendali Pusat dan Operasi Kepolisian mandiri
kewilayahan serta penggelaran kesiapan operasional Polresta Barelang dan jajaran
terdiri dari Dalmas, Bhabinkamtibmas dan Polsek kuat, hal ini telah dapat menciptakan
situasi aman dan tertib serta meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polresta
Barelang terhadap pelaksanaan tugas pokok fungsi dan peranannya.
Berbagai kasus kejahatan kriminalitas yang terjadi yaitu konvensional,
transnasional, terorisme, kekayaan negara yang meresahkan masyarakat telah dapat
ditindak tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi
Hak Azasi Manusia (HAM ) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Demikian
juga penanganan kasus Narkoba selama pelaksanaan renstra Polresta Barelang Tahun
2010-2014, jajaran Polresta Barelang telah berhasil mengungkap kasus-kasus Narkoba
kasus…..
5
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
berskala nasional maupun Internasional antara lain tahun 2013 berhasil mengungkap
kasus narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 9.919 butir TKP Pelabuhan Ferry International
Batam Centre dengan tersangka WNA an.Ng Chan Keong Als Keong ,tahun 2014
pengungkapan kasus narkoba jenis ekstasi TKP pelabuhan tikus Tanjung Sengkuang
Batu Ampar dengan tersangka an.Ibrahim Wahar bin Abu Bakar dengan barang bukti pil
ekstasi sebanyak 29.368 butir warna cream logo ferari.
Untuk bidang pelayanan masyarakat yang terkait lalu lintas sebagai pelaksanaan
Quick Wins di Polresta Barelang dan satuan kewilayahan dibidang pelayanan SIM,
telah disediakan pelayanan keliling dengan mengunakan bus unit pelayanan SIM, SIM
corner diarea perbelanjaan dan pusat keramaian lainnya.
Pada pelaksanaan Renstra III (2015-2019), pemerintahan Presiden Joko Widodo
melalui Kabinet Kerja mengusung program pembangunan nasional yang dikemas di
bawah tajuk Nawa Cita (9 Program Kerja Prioritas) yaitu :
a. menghadirkan kembali Negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga Negara.Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-
aktif;
b membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
c. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam rangka Negara kesatuan;
d. menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
e. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar
dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan dan program Indonesia Sehat
untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat.Serta Indonesia kerja dan
Indonesia sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas
sembilan juta hektar;
f. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
g. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
dan domestik;
h. melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum
pendidikan nasional;
i. memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui
penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.
Posisi Polri khususnya Polresta Barelang dari aspek kelembagaan dan struktural
dalam Nawa Cita diatas adalah menghadirkan negara (melalui Polri/Polresta Barelang)
untuk melindungi dan menciptakan rasa aman segenap warga negara.Penjelasan
berikutnya…..
6
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
berikutnya terdapat pada Nawa Cita huruf b dan d, yang secara jelas dan konkret
menjelaskan Tupoksi Polri dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.
Selaras dengan keinginan Kabinet Kerja untuk membangun politik keamanan dan
ketertiban masyarakat melalui pemuliaan kepercayaan publik, maka Polri khususnya
Polresta Barelang melakukan pembinaan mental dan displin terus menerus dengan
mengadakan pembinaan rohani dan pelatihan untuk menghasilkan polisi yang berwatak
sipil, tidak militeristik dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga serta
memelihara kamtibmas.
2. Potensi dan Permasalahan
a. Potensi gangguan keamanan yang bersifat multidimensi
1) Global
a) Pertumbuhan penduduk dunia yang mencapai 7,2 miliar jiwa dan
pertumbuhan iklim menimbulkan gangguan terhadap hasil panen
dan jalur distribusi pangan internasional. Lahan pertanian akan
semakin menyempit karena alih fungsi lahan untuk kepentingan
bisnis dan industri. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap
terbatasanya ketersediaan pangan diberbagai belahan dunia seperti
Asia dan Afrika yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan
dan bencana kelaparan serta munculnya efek pemanasan global
yang telah meningkatkan suhu permukaan bumi dan menimbulkan
berbagai ragam penyakit serta gangguan kesehatan diseruh dunia.
b) Ketatnya persaingan global membuat perubahan besar pada pola
hubungan antarnegara dengan terbentuknya tatanan baru yang
saling mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan
organisasi kerja sama antarnegara baik di tingkat internasional
maupun regional, seperti PBB, Uni Eropa, ASEAN, NAFTA,
WorldTrade Organization, World Bank, International Monetary Fund
dan The Mercosur-European Union Business Forum.
c) Dalam pandangan Amerika Serikat dan Eropa Barat tentang
fundamentalisme agama senantiasa dikaitkan dengan isu-isu
terorisme internasional.
d) Fluktuasi harga minyak dunia sangat mempengaruhi aktivitas
perekonomian global. Hal ini diakibatkan oleh situasi politik negara
penghasil minyak yang tidak kondusif karena konflik
eksternal/internal, meningkatnya konsumsi BBM, penurunan
cadangan minyak bumi, serta aksi spekulasi di pasar bursa komoditi
internasional.
e) Konflik…..
7
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
e) Konflik di kawasan Afrika terjadi perebutan sumber daya alam yang
kaya akan hasil tambang dan minyak bumi, seperti Sudan, Afrika
Selatan dan Nigeria menjadi rebutan antara kekuatan Uni Eropa dan
Amerika Serikat dengan kekuatan Rusia dan RRC. Hal tersebut
mengakibatkan kawasan Afrika tidak pernah lepas dari konflik dan
kekerasan.
f) Konflik yang timbul di wilayah timur tengah dimana beberapa negara
arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir dan Yaman
memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar yang dianggap
memberikan dukungan terhadap berbagai kelompok teroris dan
sektarian yang bertujuan untuk mengacaukan wilayah termasuk
Ikhwanul Muslimin, Al Qaeda dan kelompok-kelompok militan Islam
yang didukung oleh Iran.
2) Regional
Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika keamanan regional adalah
perkembangan situasi global, di samping peran dan kepentingan negara-
negara besar, ditambah dengan permasalahan hubungan antarnegara
dalam satu kawasan. Isu-isu strategis dan negara di kawasan regional
yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan Lingkungan
Strategis (Lingstra) di Indonesia adalah sebagai berikut:
a) Hubungan bilateral antara Indonesia-Australia telah beberapa kali
mengalami pasang surut karena orientasi politik dan kepentingan
pemerintahan yang berkuasa. Sebagai anggota Five PowerDefence
Arrangements (FPDA), Australia dapat menggunakanberbagai
fasilitas militer di negara-negara persemakmuran, antara lain
Malaysia dan Singapura. Posisi geopolitik dan geostrategis membuat
Australia selalu memperhatikan dan mempengaruhi perkembangan
di Indonesia.
b) Isu Melanesian Brotherhood (persaudaraan Melanesia) digunakan
sebagai strategi penyusunan kekuatan negara-negara Melanesia
yang berpengaruh terhadap gerakan separatis Papua Merdeka.
Vanuatu dan Nauru adalah negara yang mendukung perjuangan
Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tergabung dalam organisasi
West Papuan Peoples Representative (WPPRO).
c) Perkembangan perekonomian Republik Rakyat Cina (RRC) telah
menempatkan Cina sebagai salah satu negara besar dan penting
baik secara regional maupun global. Negara-negara besar maupun
negara-negara di kawasan Asia Pasifik tidak dapat mengabaikan
peran…..
8
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
peran Cina bagi keamanan kawasan yang memiliki kepentingan dan
mempunyai kekuatan dalam menentukan stabilitas keamanan
kawasan.
d) Dalam lingkungan regional Asia Tenggara keberhasilan integrasi
ASEAN dapat memainkan peran sentral dalam proses integrasi
kawasan yang tengah berlangsung dengan sangat dinamis. Secara
institusional, ASEAN membentuk AICHR (komisi HAM ASEAN),
ACWC (komisi HAM untuk perempuan dan anak), KEA (Komunitas
Ekonomi ASEAN) dan berbagai instrumen baru yang mempertegas
pola-pola hubungan antar negara anggota ASEAN. Salah satu yang
penting dalam ASEAN adalah mobilitas yang terbuka bagi
warganegara anggota ASEAN ke negara ASEAN lainnya
menimbulkan perubahan yang baik, namun disisi lain dapat pula
menimbulkan kerawanan Kamtibmas.
e) Di bidang hukum, ASEAN membuat kesepahaman bersama dalam
bentuk Mutual Legal Assistance (MLA) ASEAN, khususnya untuk
memerangi illegal logging, illegal fishing, korupsi dan berbagai
persoalan kejahatan lintas negara. Indonesia telah mengadopsi MLA
ASEAN ini dengan UU Nomor 15 Tahun 2008,
namunpemanfaatannya belum optimal, antara lain: (1) Narkoba, di
sepanjang perbatasan Thailand, Laos dan Burma, dari Kamboja
menuju Thailand dan Vietnam untuk kemudian diselundupkan ke
luar negeri; (2) Perkembangan politik dalam negeri Thailand
mempengaruhi politik dan perdagangan di kawasan ASEAN;
Pemerintah Filipina masih menghadapi masalah pemberontakan di
Filipina Selatan yang dilakukan oleh Moro Islamic Liberation Front,
Misuari Break Awcro Group, ISIS kelompok Abdullah Maute di
Marawi, dan Kelompok Abu Sayyaf.
3) Nasional
Lingkungan strategis Nasional dipengaruhi oleh lingkungan strategis global
maupun regional. Dinamika lingkungan strategis Nasional sangat
mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dan bahkan
dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas di wilayah Provinsi Kepri, isu-isu
strategis nasional sebagai berikut:
a) Wilayah Indonesia yang sangat luas terutama wilayah perairan/laut,
apabila tidak dilakukan pengawasan ketat, merupakan kerawanan
berbagai permasalahan kejahatan lintas batas antar negara dan
keluar masuknya barang dan pelaku aktivitas ilegal di Perbatasan
sebagai…..
9
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
sebagai ancaman gangguan keamanan diwilayah perairan selat
Malaka, Natuna dan Sulu rawan perompakan laut.
b) Indonesia salah satu negara memiliki jumlah penduduk sangat besar
yaitu 257.912.349 jiwa dengan tingkat pertumbuhanpenduduk yaitu
1,2 %, sehingga pertambahan jumlah penduduk cepat, penyebaran
dan kepadatan tidak merata, serta tidak diimbangi penyediaan
lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan
hidup manusia lainnya, merupakan potensi terjadinya berbagai
masalah konflik sosial antar warga maupun masyarakat.
c) Sistem demokrasi di Indonesia relatif berjalan dengan baik, seperti
pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat
Indonesia, maupun sistem pengawasan intra dan antarlembaga
eksekutif, yudikatif dan legislatif. Namun demikian, konflik
antarkelompok kepentingan, mayoritas-minoritas, SARA, hingga
pertentangan ideologi, masih mewarnai penyelenggaraan sistem
demokrasi. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk menciptakan kondisi
aman pada masyarakat bagi berlangsungnya proses demokrasi,
penegakan HAM, ataupun terhadap keadaan-keadaan yang
mengancam keberlangsungan proses demokrasi.
d) Penyelenggaraan Pemilu serentak pada Tahun 2019 maupun
Pemilukada serentak pada tahun 2018, Polri dituntut untuk siap
dalam memberikan keamanan terhadap proses Pemilu yang jujur,
adil dan demokratis.
e) Ekonomi Indonesia pada Tahun 2015-2019 diperkirakan masih
dalam kondisi yang sulit, terutama jika dikaitkan dengan stabilitas
politik pasca Pemilu 2014 dan dampak krisis finansial global.
Stabilitas politik dapat mempengaruhi sentimen pasar modal, nilai
tukar rupiah dan investasi nasional. Sedangkan krisis keuangan
global dapat mempengaruhi rendahnya tingkat pertumbuhan
ekonomi. Kondisi ini pada akhirnya berdampak terhadap
meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan,
menurunnya daya beli masyarakat, tingginya inflasi dan rendahnya
pendapatan perkapita nasional.
f) Keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang
dimiliki bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang mempengaruhi
tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Keanekaragaman
komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional untuk
membangun bangsa. Namun sering dipertentangkan dan
menimbulkan…..
10
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
menimbulkan konflik yang dapat menjadi pemicu disintegrasi
bangsa.
g) Penanggulangan kejahatan konvensional maupun transnasional
telah dilakukan dan menunj ukkan hasil yang signifikan. Namun
demikian masih terdapat potensi ancaman yang harus diwaspadai
karena mengganggu Kamtibmas antara lain; premanisme, pencurian
dengan kekerasan (street crime), terorisme, perompakan,
pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, narkoba,
perdagangan manusia, serta kejahatan ekonomi lintas negara.
h) Lemahnya penjagaan di wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk
Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara serta terbatasnya kerja
sama internasional menjadikan Indonesia sebagai lahan subur
tumbuhnya kejahatan transnasional. Perkembangan organisasi
kejahatan internasional yang didukung kemajuan Iptek terutama
dalam bidang komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan
menyebabkan kejahatan yang bersifat transnasional seperti
peredaran Narkoba dan terorisme sulit untuk diatasi.
4) Daerah
Perkembangan kehidupan Kota Batam dipengaruhi oleh berbagai aspek
yaitu Trigatra (Geografis, Demografi dan sumber daya alam) dan aspek
Astagatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Agama dan
Keamanan) sebagai berikut:
a) Kondisi Geografis, Demografi dan Sumber Daya Alam
(1) Geografis
Letak Geografis Kota Batam yang berbatasan langsung dengan
negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia
mengakibatkan pesatnya arus keluar masuk pendatang yang
berasal dari dalam dan luar negeri, disamping itu kondisi
tersebut juga mengandung kerawanan terhadap kemanan
negara dalam bentuk sengketa perbatasan dan kejahatan lintas
negara serta beberapa kejahatan lainnya.
(a) Wilayah…..
11
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
(a) Wilayah Kota Batam terletak pada:
- 0°,25° Lintang Utara - 1°,15° Lintang Selatan.
- 103°,34° Bujur Timur - 104°, 26° Bujur Timur.
(b) Dengan batas wilayah antara lain:
- Sebelah Utara : Negara Singapura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
- Sebelah Timur : Kabupaten Bintan
- Sebelah Barat : Kabupaten Karimun
(c) Wilayah…..
12
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
(c) Wilayah kota Batam terdiri + 400 buah pulau, 329 pulau
diantaranya telah bernama, dimana beberapa diantaranya
berbatasan langsung dengan Negara Singapura sehingga
mempunyai karakteristik yang berbeda dengan wilayah
lain dengan luas wilayah darat 3.990 Km² dan luas
wilayah laut 295.156,78 Ha.
(d) Kota Batam terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dan 64
(enam puluh empat) Kelurahan dengan luas wilayah
sekitar 3.990 Km² dan jumlah penduduknya sekitar
1.236.399 jiwa. Letak Kota Batam yang sangat strategis,
berhadapan langsung berhadapan langsung dengan
Singapura, sehingga berkembang menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi nasional dan telah ditetapkan
sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ), Kecamatan di
Kota Batam antara lain:
- Kecamatan Batu Ampar dengan jumlah Kelurahan
sebanyak 4 (empat) Kelurahan.
- Kecamatan Lubuk Baja dengan jumlah Kelurahan
sebanyak 5 (lima) Kelurahan.
- Kecamatan Batam Kota dengan jumlah Kelurahan
sebanyak 6 (enam) Kelurahan.
- Kecamatan Nongsa dengan jumlah Kelurahan
sebanyak 4 (empat) Kelurahan.
- Kecamatan Sekupang dengan jumlah Kelurahan
sebanyak 7 (tujuh) Kelurahan.
- Kecamatan Batu Aji dengan jumlah Kelurahan
sebanyak 4 (empat) Kelurahan.
- Kecamatan Bengkong dengan jumlah Kelurahan
sebanyak 4 (empat) Kelurahan.
- Kecamatan Belakang Padang dengan jumlah
Kelurahan sebanyak 6 (enam) Kelurahan.
- Kecamatan Bulang dengan jumlah Kelurahan
sebanyak 6 (enam) Kelurahan.
- Kecamatan Sei Beduk dengan jumlah Kelurahan
sebanyak 4 (empat) Kelurahan.
- Kecamatan Sagulung dengan jumlah Kelurahan
sebanyak 6 (enam) Kelurahan.
- Kecamatan…..
13
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
- Kecamatan Galang dengan jumlah Kelurahan
sebanyak 8 (delapan) Kelurahan.
(2) Demografi
Jumlah Penduduk Kota Batam berdasarkan hasil pendataan
dari BPS dan Dinas Kependudukan Tahun 2016 sebanyak
1.236.399 jiwa dengan perincian sebagai berikut:
NO KECAMATAN TAHUN 2016
L P JUMLAH
1 2 3 4 5 1 Batam Kota 90.564 82.915 173.479 2 Batu Ampar 63.757 60.408 124.165 3 Lubuk Baja 121.954 121.998 243.952 4 Sekupang 33.362 29.771 63.133 5 Batu Aji 33.983 31.352 65.335 6 Nongsa 131.131 111.224 242.335 7 Belakang Padang 9.673 9.556 19.229 8 Sei Beduk 37.185 49.506 86.691 9 Sagulung 43.048 43.145 86.193
10 Bengkong 53.023 53.197 106.220 11 Bulang 5.246 4.678 9.924 12 Galang 8.412 7.311 15.723
KOTA BATAM 631.338 605.061 1.236.399
(3) Sumber Daya Alam
Wilayah Kota Batam dikelilingi lautan hampir tiga perempat luas
wilayahnya. Potensi kekayaan laut cukup besar, sebagian
masyarakat penduduk menggunakan mata pencaharian
sebagai nelayan dan hasilnya cukup untuk kebutuhan daerah
sendiri dan bagi pengusaha ikan juga ada juga yang melakukan
pengiriman ke luar daerah seperti jambi juga Medan dan
bahkan mengeksport ke Luar Negeri (Malaysia dan Singapore).
b) Aspek Ideologi
(1) Masyarakat kota Batam pada umumnya masih berpegang pada
Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa
Indonesia, belum ada indikasi kelompok/ aliran yang mengarah
pada pembentukan ideologi lain selain Pancasila, namun
demikian masih adanya kelompok / nelayan di beberapa
wilayah perairan Polresta Barelang kemungkinan besar belum
memiliki pendidikan/ pengetahuan yang cukup tentang
Pancasila sebagai idiologi tunggal Bangsa Indonesia saat ini;
(2) Bergesernya…..
14
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
(2) Bergesernya nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang
merupakan pedoman pokok Pancasila dalam berkehidupan
juga mulai terlihat dengan adanya perkumpulan/kelompok
kesukuan yang lebih bersifat pada kepentingan ekonomi
kelompoknya dengan mengedepankan kegiatan-kegiatan yang
tidak sesuai ketentuan dan terkesan berkompetisi untuk
menguasai beberapa titik/lokasi usaha tertentu dengan tujuan
melakukan dominasi dalam hal “pengamanan” sehingga sering
berimplikasi pada terjadinya konflik horizontal yang dampaknya
dapat meluas karena mendompleng nama suku tertentu yang
seakan - akan berlatar belakang SARA.
c) Aspek Politik
(1) Pembangunan politik nasional yang diarahkan pada upaya
melanjutkan reformasi pada setiap aspek kehidupan berbangsa
dan bernegara, dinilai cukup berhasil, namun pelaksanaannya
masih diliputi suasana euphoria, sehingga sering bertentangan
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Secara umum situasi politik di Batam cukup kondusif. Hal ini
terlihat dari berbagai agenda politik di pemerintahan khususnya
eksekutif dan legislatif berjalan dengan lancar.Meskipun
terdapat beberapa kebijakan pemerintah setempat yang
bertentangan dengan legislatif namun masih dapat diatasi
dengan pendekatan/cara-cara yang baik dan produktif;
(3) Adanya pelaksanaan Pemilu Gubernur Provinsi Kepri dan
Pemilu Walikota/Wawako Batam periode tahun 2015–2019.
Dalam proses pentahapan pemilihan umum menimbulkan
berbagai kerawanan-kerawanan sehingga perlu diantisipasi.
d) Aspek Ekonomi
(1) Nilai tukar Rupiah yang fluktuatif terhadap dolar Amerika
Serikat (AS) yang dipengaruhi oleh perekonomian global dan
sentimen akan kekhawatiran naiknya eskalasi politik baik
nasional dan internasional. Hal tersebut juga berpengaruh
terhadap situasi ekonomi di kota Batam;
(2) Letak Geografis wilayah Kepri khususnya Batam yang strategis
yaitu berdekatan dengan negara Singapura dan negara
Malaysia memberikan nilai positif namun juga memberikan
dampak yang negatif pada perkembangan perekonomian
setempat, dimana segi positifnya pasokan barang dari kedua
negera tetangga tersebut sangat membantu kebutuhan
masyarakat…..
15
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
masyarakat Batam terutama bahan pokok, harganya pun lebih
rendah bila dibandingkan dengan mendatangkan dari pulau
Jawa. Namun dampak negatifnya adalah banyaknya praktek
penyelundupan yang masih marak terjadi di wilayah Batam
mengingat banyaknya pelabuhan tidak resmi dan kurangnya
sarana dan prasarana untuk pengawasannya;
(3) Pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ) di Wilayah Kepri
khususnya Batam, Bintan dan Karimun dengan segala
kemudahan/fasilitas-fasilitas khusus tidak berjalan dengan baik
karena para pengusaha di wilayah Kepri dibingungkan oleh
landasan hukum FTZ yang masih tumpang tindih dengan
sejumlah aturan lain, terutama kendala yang dihadapi adalah
peran institusi Bea Cukai masih dominan dalam wilayah FTZ
sehingga mengaburkan fungsi dan keutamaan kawasan
FTZ.Hal tersebut dapat mengakibatkan penanam usaha
terutama PMA akan menutup usahanya karena menganggap
wilayah Kepri tidak kondusif;
(4) Secara umum, situasi ekonomi Batam pada tahun 2015-2019
diperkirakan masih dalam kondisi sulit, terutama jika dikaitkan
dengan stabilitas politik pasca Pemilu 2014 dan dampak krisis
finansial global.Stabilitas politik dapat mempengaruhi sentimen
pasar modal, nilai tukar rupiah dan investasi.
e) Aspek Sosial Budaya
(1) Masih didapatinya sebagian kelompok Muslim tertentu yang
mempunyai pemahaman berbeda terhadap berbagai keyakinan
keagamaan menimbulkan disharmonisasi, sehingga memicu
kerawanan munculnya konflik internal. Selain itu sengketa
rumah ibadah baik itu dalam pembangunannya maupun yang
tidak sesuai penggunaannya (bukan peruntukan) juga dapat
menimbulkan konflik antar umat beragama yang berujung pada
konflik SARA;
(2) Masih didapatinya beberapa aliran sesat yang ada di Indonesia
khususnya di wilayah Hukum Polresta Barelang. Menurut data
Majelis Ulama Indonesia (MUI) terdapat enam aliran yang
dianggap sesat yaitu : Islam Jamaah, Ahmadiyah, Ikrar Sunah,
Qur'an Suci, Sholat dua bahasa dan Al-Qiyadah Al-Imamiyah.
Dari keenam aliran tersebut yang sudah terdeteksi adalah
Ahmadiyah dan Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah di Batam, namun
demikian jika tidak ada langkah konkrit oleh pemerintah
setempat…..
16
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
setempat untuk mengantisipasi hal tersebut maka
dimungkinkan keberadaan aliran tersebut akan semakin
meluas dan dampak kerawanan yang ditimbulkan juga semakin
besar;
(3) Masalah perselisihan antara buruh dengan perusahaan di Kota
Batam, sering terjadi antara lain masalah PHK, outsourching,
masalah UMK yang dianggap rendah dan hak-hak karyawan
yang belum dipenuhi oleh pihak manajemen perusahaan
sehingga sering terjadi aksi mogok kerja karyawan dan aksi
unjuk rasa ke Instansi pemerintah (DPRD Kota, Pemko Batam,
Disnaker) untuk menyampaikan tuntutan mereka yang belum
terpenuhi;
(4) Masalah sengketa tanah dan penggusuran masih terjadi di
beberapa daerah yang ada di wilayah kota Batam, diwarnai
dengan aksi protes dan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat
yang didukung oleh berbagai pihak seperti mahasiswa dan
LSM serta Ormas.Tidak sedikit masalah sengketa tanah/lahan
ini berujung pada konflik sosial yang melibatkan kelompok
preman yang berlatar belakang kesukuan. Ada beberapa faktor
penyebabnya baik itu sebagian masyarakat masih berpegang
pada hukum adat / tanah ulayat yang berbenturan dengan
hukum nasional, serta adanya keberpihakan dari oknum
pejabat pemerintah atau mantan pejabat pemerintah
daerah.Penyebab lainnya adalah adanya tumpang tindih
perijinan lahan yang diduga karena unsur kurangnya
pengawasan instansi terkait;
(5) Permasalahan pemberlakukan SK Menhut Nomor 463 Tahun
2013 yang salah satu butirnya mengubah 1.834 hektar lahan
bukan hutan menjadi kawasan hutan di wilayah Kepri.
Keresahan muncul karena areal yang masuk dalam zona hutan
tersebut, hampir seluruhnya lahan ekonomis, seperti shipyard
di Tanjung Uncang, hingga kawasan bisnis tersibuk di Batam,
yakni Nagoya. Total 213.272 hektar dari 25.260.100 hektar luas
wilayah Kepri diubah statusnya.
f) Aspek Keamanan
(1) Secara umum situasi keamanan di wilayah hukum Polresta
Barelang masih kondusif, meskipun masih ada beberapa kasus
kriminalitas yang terjadi khususnya di Kota Batam sebagai
wilayah yang terpadat penduduknya dan memiliki
permasalahan…..
17
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
permasalahan paling kompleks diantara wilayah lainnya di
Kepri.Permasalahan kriminalitas di Batam umumnya adalah
kasus curas, penganiayaan dan curat;
(2) Perdagangan narkoba masuknya narkoba ke Batam sebagian
besar dari luar negeri yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand
kemudian diselundupkan melalui beberapa alternatif
diantaranya jalur laut melalui pelabuhan tidak resmi/pelabuhan
tikus yang masih kurang pengamanannya, jalur udara melalui
bandara yang belum dilengkapi dengan alat pendeteksi khusus
narkoba, jalur ekspedisi yang sedang marak digunakan dengan
menggunakan pengalihan/penyesatan tanpa alamat pengirim
kemudian ditransfer dari satu ekspedisi ke ekspedisi lainnya
hingga ke tempat tujuan akhir untuk mempersulit
pengungkapannya;
(3) Masih ditemukannya kasus trafficking di wilayah Hukum
Polresta Barelang yang disebabkan faktor ekonomi para korban
dan lemahnya pengawasan dokumen serta upaya penegakan
hukum, untuk menjaring pelaku utamanya sejak melalui proses
perekrutan dari daerah asal, transportasi baik secara legal
maupun ilegal serta eksploitasi yang mengarah kepada adopsi
ilegal, penjualan organ tubuh, perkawinan dan lain-lain;
(4) Aksi teroris yang saat ini sedang mengincar personel Polri
karena alasan balas dendam mengingat banyaknya kelompok
teroris yang telah tertangkap oleh Polri, kelompok yang saat ini
sedang gencar diburu oleh tim densus 88 sebagian besar
merekrut kelompok pemuda yang masih belum mempunyai
pekerjaan tetap dan jauh dari perhatian orang tuanya terutama
mempelajari pendidikan agama yang setengah-
setengah.Sasaran yang rawan dijadikan aksi teroris baik itu
penembakan, pelemparan bom/granat, aksi bom bunuh diri
adalah markas Polisi yang terkesan sepi personel
pengamanannya, pos polisi lalu lintas, personel Polri yang
berjaga sendiri / berkelompok dilapangan;
(5) Berbagai penanggulangan gangguan kamtibmas terkait dengan
kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan
dan menunjukkan hasil yang cukup membanggakan.Namun
demikian masih terdapat potensi ancaman yang harus tetap
diwaspadai karena dapat menganggu suasana kamtibmas
antara lain: premanisme, pencurian dengan kekerasan (street
crime), terorisme, perompakan, pembalakan liar, penambangan
liar…..
18
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
liar, narkoba, perdagangan manusia, serta kejahatan ekonomi
lintas negara.
b. SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Kendala)
Analisa SWOT dapat dilakukan atas faktor-faktor lingkungan strategis
internal maupun eksternal sebagai berikut :
1) Kekuatan
a) Aspek legalitas, yaitu kedudukan Polri khususnya Polresta Barelang
sangat kuat karena keberadaannya dijamin didalam konstitusi.Sebagai
penjabaran konstitusi (UUD 1945), Polri mengemban tugas, fungsi
kewenangan dan kewajibannya berlandaskan Undang Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b) Struktur Polresta Barelang yang tergelar hingga ke seluruh wilayah
kota Batam terdiri 1 Polresta, 13 Polsek serta, 8 Polsubsektor.Pada
tingkat kota Batam dikendalikan oleh Polresta Barelang sebagai
Kesatuan Operasional Dasar (KOD), dengan kekuatan yang Besar,
sedangkan ditingkat kecamatan dikendalikan oleh Polsek dengan
kekuatan yang kuat sebagai ujung tombak pelayanan kepolisian.Pada
tingkat kecamatan yang belum terbentuk Polsek dikendalikan oleh
Polsubsektor Polsek Induk dan pada desa/kelurahan ditempatkan
Bhabinkamtibmas atau anggota Polri perorangan bekerja sama
dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan kamtibmas;
c) Postur Polri khususnya Polresta Barelang tergelar mulai tingkat kota
sampai tingkat kelurahan/desa.Hal ini sebagai upaya menghadirkan
Negara (Polisi) ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan Visi-Misi
pemerintah Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.Berdasarkan laporan
kekuatan personel Polresta Barelang awal tahun 2015, pegawai negeri
pada Polri sebanyak 1037 orang terdiri dari anggota Polri 1009 orang
dan PNS Polri 28 orang, sehingga rasio antara anggota Polri Polresta
Barelang dengan jumlah penduduk kota Batam 1.236.399 jiwa adalah
1 : 1000;
c) Dukungan sarana dan prasarana Polresta Barelang semakin
meningkat dari tahun ke tahun, khususnya kendaraan bermotor patroli
dan kendaraan bermotor taktis, tergelar sampai dengan tingkat Polsek
dan mendukung sebagian besar kegiatan operasional Polresta
Barelang, guna kelancaran pelayanan Polresta Barelang kepada
masyarakat;
d) Meningkatnya…..
19
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
d) Meningkatnya dukungan anggaran termasuk anggaran operasional
kepolisian telah terdistribusi sampai tingkat Polsek dan diterima pada
awal tahun anggaran berjalan, sehingga para pimpinan satuan
(Kasatker/Kasubsatker/Kapolsek) mampu mengelola kegiatan dan
anggaran untuk program yang lebih prioritas dan berkualitas dalam
pencapaian kinerja Satker;
e) Kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kasus tertentu
semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak
khususnya penanganan narkoba, kejahatan konvensional sehingga
dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polresta
Barelang.
2) Kelemahan
a) Berdasarkan laporan kekuatan personel Polresta Barelang pada awal
tahun 2015 ratio perbandingan antara Polri dan Penduduk (1:1000)
belum ideal bila dilihat secara riil dari sejumlah 1037 anggota Polresta
Barelang tidak seluruhnya melaksanakan tugas operasional
kepolisian(sebagian melaksanakan tugas staf atau fungsi pendukung);
b) Pemenuhan anggaran ideal Polresta Barelang tidak tercapai
berdampak pada pelaksanaan fungsi dan tugas Pokok Polresta
Barelang.Sehingga alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas
tertentu, misalnya untuk belanja pegawai guna tetap berjalannya roda
organisasi, sementara belanja modal dan barang guna kegiatan
operasional kepolisian, tidak sepenuhnya terpenuhi sehingga
pelayanan dan penegakan hukum tidak optimal, terutama dalam
menghadirkan Polisi setiap saat sebagai simbol Negara dalam
memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap warganya;
b) Keterampilan dan kemampuan personel Polresta Barelang dilapangan
belum merata, terutama dari segi penguasaan peraturan perundang-
undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis teknologi,
biokimia di bidang kriminalitas modern dalam menghadapi kualitas dan
kuantitas kejahatan yang semakin canggih;
c) Masih terbatasnya penyidik Polresta Barelang yang berlatar belakang
pendidikan S1 (Strata Satu) atau yang setara, berdampak pada
kurangnya kualitas kemampuan dalam menghadapi kejahatan cyber
crime, money laundering, terorisme, perdagangan gelap dan
penyalahgunaan narkoba.Kondisi ini semakin lemah dengan minimnya
anggaran penyidikan.
d) Konsep dan falsafah Polmas belum sepenuhnya dipahami dan
diimplemantasikan, baik dalam kebijakan maupun regulasi
kewenangan…..
20
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
kewenangan oleh sebagian personel Polresta Barelang, khususnya
bagi seluruh personel Polresta Barelang sebagai kemampuan dasar;
e) Belum memadainya kesejahteraan personel Polresta Barelang untuk
mendukung kinerja Polresta Barelang terutama dalam hal perumahan,
markas komando dan sarana prasarana mobilitas.
3) Peluang
a) Program prioritas pemerintah RI pada Kabinet Kerja 2014 - 2019
memberikan peluang bagi Polri khususnya Polresta Barelang untuk
melanjutkan reformasi birokrasi terhadap penguatan institusi, sebagai
mana tertuang dalam Nawa Cita butir 1, yaitu menghadirkan kembali
Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga negara;
b) Program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan
pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memberikan peluang bagi
Polresta Barelang untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri yang
mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek
Kultural;
c) Semakin terjalinnya hubungan lintas sektoral dengan instansi/lembaga
terkait (partnership) baik dengan lembaga legislatif (DPRD Kota
Batam), eksekutif (Pemerintah Kota Batam), maupun lembaga
pengadilan.
3) Kendala
a) Adanya wacana mengembalikan struktur kelembagaan Polri di bawah
kementerian/lembaga negara mempengaruhi kemandirian Polri dalam
setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
b) Anggaran Polri khususnya Polresta Barelang masih terpusat pada
persentase anggaran dari APBN, padahal pada setiap satker dalam
Polri khususnya Polresta Barelang mempunyai tugas dan fungsi
penanganan ancaman yang tidak bisa diprediksi;
c) Tingkat kepuasan publik (public trust) terhadap kinerja Polresta
Barelang fluktuatif dan rentan terhadap pengaruh gejolak politik yang
sarat kepentingan.
c. Permasalahan…..
21
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
c. Permasalahan
1) Proses pelaksanaan Pemilu Walikota/Wawako Batam periode tahun 2015-
2020. Berbagai program dan isu mulai dimunculkan menjelang pelaksanaan
pemilihan khususnya krisis ekonomi yang terus memburuk, pengangguran
lebih tinggi dari biasanya dan permasalahan – permasalahan di wilayah
kota Batam yang belum terselesaikan;
2) Pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ) di wilayah Kepri khususnya Batam,
dengan segala kemudahan/fasilitas-fasilitas khusus tidak berjalan dengan
baik karena para pengusaha di wilayah Batam dibingungkan oleh landasan
hukum FTZ yang masih tumpang tindih dengan sejumlah aturan lain,
terutama kendala yang dihadapi adalah peran institusi Bea Cukai masih
dominan dalam wilayah FTZ sehingga mengaburkan fungsi dan keutamaan
kawasan FTZ. Hal tersebut dapat mengakibatkan penanam usaha terutama
PMA ragu dan akan menutup usahanya;
3) Kurs rupiah terhadap dollar Amerika dan Singapura yang terus melemah
sebagai imbas dari krisis ekonomi Eropa bahkan Dunia pada umumnya
yang hingga saat ini belum ada tanda - tanda terjadinya pemulihan.Kondisi
ini berdampak langsung terhadap kegiatan ekspor - impor yang mengalami
penurunan karena seiring dengan turunnya harga komoditi ekspor yang
berpengaruh pada berkurangnya kemampuan produksi dalam negeri
sehingga berimbas juga kepada kemampuan impor yang ikut melemah.
Secara perlahan kondisi tersebut akan mempengaruhi terjadinya efisiensi
pada berbagai sektor usaha sehingga menambah angka pengangguran,
berkurangnya daya beli masyarakat khususnyaburuh dan pekerja kasar
sehingga kembali akan memicu unjuk rasa kenaikan upah minimum /
tunjangan lainnya;
4) Berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai oleh beberapa elemen
masyarakat tidak pro terhadap masyarakat diperkirakan masih akan terus
dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu khususnya yang kontra
terhadap pemerintah untuk dijadikan isu yang dapat menimbulkan gerakan
massa untuk melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah kota Batam;
5) Wilayah hukum Poresta Barelang memiliki pelabuhan laut baik pelabuhan
domestik, pelabuhan internasional maupun pelabuhan illegal (tikus) yang
merupakan wilayah transit bagi mobilitas orang dan barang, hal tersebut
sangat memberikan peluang masuknya barang-barang ilegal serta pelarian
dan persembunyian para pelaku kejahatan dari daerah lain maupun pelaku
teroris;
4) Profesionalisme…..
22
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
4) Profesionalisme anggota Polresta Barelang belum terdukung oleh
pendidikan, pelatihan dan kesejahteraan yang memadai, serta
pengembangan SDM Polresta Barelang pada satfung dan Polsek belum
sepenuhnya berbasis kompetensi;
5) Permasalahan konflik sosial tetap menjadi aspek yang memerlukan
perhatian, karena masih adanya permasalahan yang mengendap baik di
bidang pertanahan, pertambangan yang dapat memicu konflik di kemudian
hari;
6) Upaya pemberantasan terorisme dan separatis, walaupun telah mencapai
banyak kemajuan tetapi penanganannya tetap memerlukan perhatian yang
serius karena paham-paham radikalisme masih dijumpai dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara;
7) Belum optimalnya pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil
terluar dengan prioritas pada pulau-pulau yang berpenghuni, untuk
mencegah terjadinya kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan
lintas batas di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar berpenghuni;
8) Pelayanan kamtibmas prima yang didukung peralatan Polresta Barelang
berbasis teknologi sampai komunitas terkecil di kewilayahan belum
maksimal tergelar dan belum dapat diberdayakan secara efektif;
9) Belum optimalnya pengelolaan keamanan di wilayah hukum Polresta
Barelang terhadap masyarakat dan penciptaan rasa aman masyarakat, baik
melalui dukungan anggaran maupun penggelaran personel dan peralatan
Polresta Barelang yang berbasis teknologi.
12) Eskalasi keamanan menjelang Pemilukada serentak dan Pilpres tahun 2019
yang diakibatkan dinamika politik memerlukan perhatian khusus Polresta
Barelang dalam menjaga kamtibmas guna terselenggaranya Pemilu yang
aman dan kondusif.
BAB II…..
23
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Polda Kepri
1) Visi Polda Kepri
“Terwujudnya Polda Kepri yang Profesional, Modern dan Terpercaya”.
2) Misi Polda Kepri
a) Mewujudkan postur Polda Kepri yang ideal, efektif dan efisien;
b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polda Kepri melalui
pendidikan dan latihan;
c) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini,
pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
d) Meningkatkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh seluruh
komponen masyarakat;
e) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin
kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
f) Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polda Kepri
yang profesional dan akuntabel;
g) Mengelola keamanan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan di
wilayah Kepulauan Riau untuk mencegah terjadinya kejahatan
terhadap kekayaan negara dan kejahatan lintas batas;
3) Tujuan Polda Kepri
a) Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polda
Kepri.
b) Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti
KKN di wilayah Polda Kepri.
c) Terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima
Kepolisian di wilayah Polda Kepri.
4) Sasaran…..
24
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
4) Sasaran Strategis Polda Kepri tahun 2015-2019
a) Terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polda Kepri dengan terpenuhinya
sarana prasarana perairan, kepulauan dan perbatasan.
b) Terbangunnya Postur Polda Kepri yang efektif, profesional, bermoral,
modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode; sumber daya
manusia; anggaran dan sarana prasarana.
c) Tergelarnya kekuatan Polda Kepri secara proporsional di wilayah
perairan, kepulauan dan perbatasan sebagai poros maritim.
d) Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di Polda Kepulauan Riau.
e) Terkelolanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda
Kepri.
f) Terbangunnya kerja sama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka
sinergi polisional.
g) Tergelarnya Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dalam rangka
implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi
gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat.
h) Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu
lintas didarat dan dilaut/perairan.
i) Meningkatnya penyelesaian Tindak Pidana.
b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Polresta Barelang
1) Visi Polresta Barelang
“Terwujudnya Polresta Barelang yang Profesional, Modern dan Terpercaya”.
2) Misi Polresta Barelang
a) Mewujudkan postur Polresta Barelang yang ideal, efektif dan efisien;
b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polresta Barelang melalui
pendidikan dan latihan;
c) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini,
pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
d) Meningkatkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh seluruh
komponen masyarakat;
e) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin
kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
f) Meningkatnya…..
25
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
f) Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polresta
Barelang yang profesional dan akuntabel;
g) Mengelola keamanan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan di
wilayah Kota Batam untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap
kekayaan negara dan kejahatan lintas batas.
3) Tujuan Polresta Barelang
a) Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polresta
Barelang.
b) Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti
KKN di wilayah Polresta Barelang.
c) Terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima
Kepolisian di wilayah Polresta Barelang.
4) Sasaran Strategis Polresta Barelang tahun 2015-2019
a) Terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polresta Barelang dengan
terpenuhinya sarana prasarana perairan, kepulauan dan perbatasan.
b) Terbangunnya Postur Polresta Barelang yang efektif, profesional,
bermoral, modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode;
sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
c) Tergelarnya kekuatan Polresta Barelang secara proporsional di wilayah
perairan, kepulauan dan perbatasan sebagai poros maritim.
d) Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di Polresta Barelang.
e) Terkelolanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum
Polresta Barelang.
f) Terbangunnya kerja sama dalam negeri dalam rangka sinergi
polisional.
g) Tergelarnya Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dalam rangka
implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi
gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat.
h) Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu
lintas didarat dan dilaut/perairan.
i) Meningkatnya penyelesaian Tindak Pidana di Polresta Barelang.
2. Pentahapan…..
26
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
2. Pentahapan Kebijakan.
a. Tahapan Kebijakan Polda Kepri
1) Tahun 2015
Melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan peningkatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumberdaya yang ada guna menghadapi berbagai tantangan tugas.
2) Tahun 2016
Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai dengan pulau terluar berpenghuni dan sinergi polisinal yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas guna menghadapi berbagai tantangan tugas.
3) Tahun 2017
Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi guna menghadapi berbagai tantangan tugas.
4) Tahun 2018
Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasandan sinergi polisonal yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polda Kepri guna menghadapi berbagai tantangan tugas.
5) Tahun 2019
Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima di wilayah perairan,
kepulauan dan perbatasandan sinergi polisional yang produktif dengan
didukung sumber daya Polda Kepri yang berkualitas guna menghadapi
berbagai tantangan tugas.
b. Tahapan Kebijakan Polresta Barelang
1) Tahun 2015
Melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan peningkatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumberdaya yang ada guna menghadapi berbagai tantangan tugas.
2) Tahun 2016
Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai dengan pulau terluar berpenghuni dan sinergi polisinal yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas guna menghadapi berbagai tantangan tugas.
3. Tahun 2017…..
27
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
3) Tahun 2017
Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi guna menghadapi berbagai tantangan tugas.
4) Tahun 2018
Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasandan sinergi polisonal yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan personel Polresta Barelang guna menghadapi berbagai tantangan tugas.
5) Tahun 2019
Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima di wilayah perairan,
kepulauan dan perbatasandan sinergi polisional yang produktif dengan
didukung sumber daya Polresta Barelang yang berkualitas guna
menghadapi berbagai tantangan tugas.
BAB III…..
28
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kepri.
a. Sasaran Strategis “terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polda Kepri dengan terpenuhinya sarana prasarana perairan, kepulauan dan perbatasanyang meliputi fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian modern”dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
1) Mengusulkan ke Kapolri kebutuhan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka pemenuhan sebaran pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasanmelalui Strategi sebagai berikut:
a) Menyusun kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polda Kepri yang modern;
b) mengusulkan perlengkapan perorangan dan kesatuan Polda Kepri yang disesuaikan dengan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasanserta diselaraskan dengan tantangan tugas;
c) optimalisasi pengelolaan aset Polda Kepri melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK);
d) membangun pusat informasi keamanan yang terhubung dengan satuan kewilayahan dan Mabes Polri;
e) membangun fasilitas kekuatan cadangan (stand by force) tingkat Polda Kepri;
f) melanjutkan pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik (Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor) dan fasilitas pendidikan.
2) Pengembangan Information Communication Technology (ICT) pada unit-unit pelayanan masyarakat melalui Strategi sebagaiberikut:
a) melaksanakan kerja sama dan pengembangan secara teknis dengan instansi terkait melalui pemanfaatan database kependudukan dan database informasi kriminal;
b) mewujudkan digital security system melalui pengembangan pusat Komando kendali Komunikasi dan Informasi (K3I/CommandCentre) yang terkoneksi dengan stakeholder;
c) mengoptimalkan Regional Traffic Management Center (RTMC) sebagai pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) yang terkoneksi dengan instansi terkait dan Traffic Management Center (TMC) di satuan wilayah.
3) Membangun…..
29
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
3) Membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu melalui Strategi sebagai berikut:
a) menggelar jaringan komunikasi sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas;
b) menggelar jaringan back-up untuk jaringan backbone Polri sebagai penunjang sistem Kepolisian;
c) mengembangkan sistim komunikasi perkantoran berbasis InternetProtocol untuk mendukung koordinasi antara satuan kerjadi Mapolda Kepri dan satuan kerja kewilayahan secara efektif dan efisien;
d) mengembangkan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan, keamanan serta karakter penggunaan di setiap fungsi dan wilayah.
b. Sasaran Strategis “Terbangunnya Postur Polda Kepri yang efektif, profesional, bermoral, modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode; sumber daya manusia; anggaran dan sarana prasarana” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
1) Mengusulkan penambahan personel Polda Kepri dan PNS untuk pencapaian pemenuhan DSPmelalui strategi sebagai berikut :
a) menyelenggarakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan pro aktif untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas;
b) penempatan personel ke kesatuan kewilayahan sampai dengan Polsek untuk memperkuat pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di lini terdepan;
c) Mengusulkan penambahan personel Polri (anggota Polri dan PNS) Polda Kepri secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan Organisasi;
d) rasionalisasi dan realokasi personel Polri tingkat Polda Kepri ke Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan;
e) menyusun database postur Polda Kepri sesuai kondisi saat ini dan kedepan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakandibidang Sumber Daya Manusia (SDM).
2) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Polda Kepri serta modernisasi teknologi Kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Polrimelalui strategi sebagai berikut :
a) melakukan penataan dalam pembinaan personel Polda Kepri melalui teknologi informasi berdasarkan Merit System dan Rekam Jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;
b) Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja;
c) Mengoptimalkan…..
30
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
c) Mengoptimalkan penggunaan assesment center dalam rangka pembinaan karier.
3) Meningkatkan profesionalisme personel Polda Kepri melalui pendidikan dan pelatihanmelalui strategi sebagai berikut :
a) Melaksanakan pelatihan fungsi Kepolisian sesuai kalender pendidikan dan latihan Polri dan Polda Kepri;
b) Mengikut sertakan personel Polda Kepri dalam program pendidikan,pelatihan dan kursus-kursus yang dilakukan oleh Mabes Polriatau lembaga terkait guna meningkatkan profesionalisme;
c) Melaksanakan Revolusi mental khususnya dalam rangka menanamkan budaya anti korupsi dan penunjukan role model di Polda Kepri;
d) menyelenggarakan e-learningdi Polda Kepri dan program pendidikan jarak jauh;
e) menerapkan standar kompetensi pendidik secara bertahap pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
f) mengusulkan pembangunan fasilitas pendidikan berbasis teknologi informasi.
4) Mewujudkan tata kelola organisasi Polda Kepri yang bersih, transparan dan akuntabel guna soliditas internal Polda Kepri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui strategi sebagai berikut:
a) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker Mapolda dan Satwil;
b) melaksanakan Reformasi Birokrasi Polri di Polda Kepri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola Kepolisian dengan memberikan reward and punishment;
c) Meningkatkan integritas personel Polda Kepri dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental Personel Polda Kepri.
5) Melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian Polda Kepri melalui Strategi sebagai berikut:
a) Mengusulkan personel Polda Kepri untuk mengikuti sertifikasi
kemampuan teknis profesi kepolisian;
b) Mengirimkan personel Polda Kepri untuk mengikuti sertifikasi
kemampuan teknis profesi kepolisian.
6) Menginventarisir kebutuhan personel dan peralatan pada tingkat Polsek, Polres dan Satker Polda guna kelancaran pelaksanaan tugasmelalui strategi sebagai berikut :
a) Menyusun dan menginventarisir kebutuhan personel maupun perlengkapannya berdasarkan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan serta tantangan tugas;
b) Menyusun…..
31
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
b) Menyusun kebutuhan sarana prasarana yang dilaksanakan secara buttom up berdasarkan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan serta tantangan tugas.
7) Melanjutkan pembangunan standar pelayanan publik pada tingkat Polsek, Polres dan Polda dengan melengkapi Daftar Susunan Personel dan Peralatan melalui Strategi sebagai berikut:
a) Menyusun kebutuhan minimal standar pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara bottom up berdasarkan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan serta tantangan tugas;
b) mengusulkan penguatan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Polda Kepri yang tepat ukuran (right size) dan tepat masa berlakunya (right period), serta tipologi satuan kewilayahan berdasarkan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan serta tantangan tugas;
c) menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya;
d) melaksanakan Daftar Susunan Personel dan Peralatan Polri sesuai dengan analisa beban kerja.
8) Mengembangkan hukum kepolisian sesuai dengan dinamika perkembangan hukum nasional melalui Strategi sebagai berikut:
a) memberi masukan rancangan/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri;
b) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dan menyusun kerangka regulasi yang berlaku di lingkungan Polda Kepri;
c) memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polda Kepri;
d) meningkatkan sinergi dengan Pemda dan Instansi terkait Provinsi Kepri.
9) Peningkatan kesejahteraan personel Polda Kepri dalam rangka meningkatkan profesionalismemelalui strategi sebagai berikut :
a) Meningkatkan jaminan kesehatan bagi pegawai Polda Kepri melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Dinas Kesehatan guna pelayanan kesehatan;
b) Mengusulkan peningkatan fasilitas kesehatan Polda Kepri secara bertahap;
c) Mengusulkan pembangunan perumahan bagi personel Polda Kepri;
d) memberikan keterampilan khusus kepada pegawai Polda Kepri yang akan memasuki masa pensiun.
10) Mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Strategi sebagai berikut:
a) Membentuk…..
32
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
a) Membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi;
b) Mengefektifkan pelaksanaan wasrik rutin, wasrik khusus dan wasrik dengan tujuan tertentu;
c) Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal pengemban fungsi pengawasan;
d) Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polda Kepri melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;
e) memperbaiki sistem komplain masyarakat secara online.
c. Sasaran Strategis“Tergelarnya kekuatan Polda Kepri secara proporsional di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan sebagai poros maritim”dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
1) Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana Organisasi Polda Kepri melalui Strategi sebagai berikut:
a) Memperkuat Ditpolair dan Satpolair jajaran Polda Kepri;
b) Mengusulkan pembentukan Satpolair pada empat Polres jajaran Polda Kepri yaitu Polresta Barelang, Polres Tanjungpinang, Karimun dan Kepulauan Anambas.
2) Peningkatan pengamanan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan melalui penggelaran personel dan pos-pos pengamanan dalam rangka mendukung poros maritim melalui Strategi sebagai berikut:
a) meningkatkan kemampuan Polda Kepri untuk mengamankan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan pada poros maritim;
b) peningkatan pengamanan perbatasan melalui Penggelaran personel dan pembangunan pos-pos pengamanan di pulau-pulau terluar;
c) mengusulkan pembangunan Polsek dan Polsubsektor atau pos-pos pengamanan di pulau-pulau terluar secara bertahap;
d) meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Daerah, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI, Bakamla dan Pemerintah Daerah;
e) meningkatkan keamanan wilayah perbatasan perairan melalui penguatan Polsek/Subsektor yang ada di wilayah pulau-pulau terluar;
f) meningkatkan keamanan perairan melalui penguatan Polsek wilayah perairan, kepualuan dan perbatasan.
g) Mengusulkan penambahan kapal tipe B dan tipe C secara bertahap sebagai upaya penguatan Polisi perairan Polda Kepri;
h) Mengusulkan peningkatan dukungan anggaran operasional, biaya pemeliharaan dan perawatan kapal serta BMP;
i) Mengusulkan…..
33
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
i) Mengusulkan pembangunan Mako, dermaga dan Rumdin Ditpolair dan Satpolair jajaran Polda Kepri.
d. Sasaran Strategis“Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di Polda Kepulauan Riau”dicapai denganArah Kebijakansebagai berikut:
1) Optimalisasi pelayanan publik melalui penggelaran personel dan peralatan Polda Kepri yang berbasis teknologi melalui Strategi sebagai berikut:
a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program quick wins;
b) Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada sentra pelayanan Kepolisian;
c) Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
d) meningkatkan pelayanan publik di bidang regident pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi dengan cara: (1) penggelaran Satpas online; (2) penggelaran sistem STNK online; (3) penggelaran sistem BPKB online.
e) membangun sistem pelayanan publik secara online dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api nonorganik Polri/TNI dan bahan peledak komersial;
f) mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat;
g) meningkatkan pelayanan publik di bidang pengamanan swakarsa dengan cara membuka counter pelayanan perpanjangan KTA Satpam mobile.
2) Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik dan manajemen media guna meningkatkan citra Polri di masyarakatdalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakatmelalui Strategi sebagai berikut:
a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Kepri dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal;
b) Membangun kemitraan melalui kerjasama dengan stakeholder dalam mengelola media massa (media elektronik, media cetak, media onlinemaupun media sosial);
c) Membangun dan mengembangkan keterbukaan informasi publik (KIP) melalui pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi Publik yang profesional, transparan dan akuntabel.
3) Mengoptimalkan…..
34
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
3) Mengoptimalkan pengelolaan keamanan wilayah Polda Kepri untuk menciptakan rasa aman masyarakatmelaluiStrategisebagai berikut:
a) Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
b) Meningkatkan kemampuan penanganan separatism (konflikvertikal)baik dengan pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional;
c) Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik.
4) Melaksanakan pengamanan Pemilukada Tahun 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019 melalui Strategi sebagai berikut:
a) meningkatkan kemampuan personel Polda Kepri, satuan dan sarana prasarana;
b) menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran;
c) menyusun rencana kontinjensi.
e. Sasaran Strategis“Terkelolanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Kepri”dicapai denganArah Kebijakansebagai berikut:
1) Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini)melaluiStrategisebagai berikut:
a) Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polda Kepri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak yang rahasia, cepat dan akurat guna mendukung tugas pokok Polda Kepri dari tingkat Polda sampai dengan tingkat Polsek;
b) peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen;
c) menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas.
2) Pemantapan fungsi PencegahanmelaluiStrategisebagai berikut:
1) Meningkatkan kegiatan pre-emtif dan preventif dengan mengutamakan tindakan proaktif guna mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas;
2) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi Binmas, Pamobvit dan Sabhara;
3) Mempersiapkan Satuan Brimob Polda Kepri dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi (FlashPoint) secara langsung dan cepat melaluiStrategisebagai berikut:
a) Mengoptimalkan pasukan Sat Brimobda Polda Kepri untuk setiap saat siap digerakan dengan mempergunakan sarana dan prasarana yang tersedia;
b) Membentuk…..
35
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
b) Membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan keamanan berintensitas tinggi (kontinjensi);
c) Mengusulkan pembangunan gedung Handak dan sarpras untuk mengamankan barang-barang peledak dan peralatan Brimob;
d) Pengusulan penambahan senjata laras panjang jenis SteyrSat Brimob Polda Kepri.
f. Sasaran Strategis“Terbangunnya kerja sama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka sinergi Polisional”dicapai dengan Arah Kebijakan Mengoptimalkan sinergi polisional antar instansi terkaitmelaluiStrategisebagai berikut:
1) Meningkatkan kerja sama dengan Pemda dan instansi terkait pelaksanaan Tupoksi Polri;
2) Meningkatkan kerja sama antara aparat penegak Hukum (CJS);
3) Meningkatkan kerja sama antara aparat penegak Hukum dengan negara Singapura dan Malaysia;
4) Meningkatkan kerja sama dengan BNN Provinsi Kepulauan Riau dan BIN Daerah.
g. Sasaran Strategis”Tergelarnya Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan dalam
rangka Implementasi Polmas dan Melakukan Deteksi Dini terhadap Potensi Gangguan Keamanan dan Gejala Sosial Masyarakat” dicapai denganArah KebijakanMelanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat (Polmas) dan kelompok masyarakat sadar Kamtibmas melaluiStrategisebagai berikut:
1) menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
2) meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
3) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif;
4) membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik;
5) meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas pada daerah-daerah perairan, kepulauan dan perbatasan;
6) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, Binmas dan Sabhara;
7) menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat.
h. Sasaran…..
36
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
h. Sasaran Strategis“Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas darat dan perairan/laut”dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
1) meningkatkan peran Ditlantas sebagai Pusat Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi (K3I)melalui Strategi sebagai berikut:
a) Mengusulkan pengembangan RTMC dan TMC Polda Kepri yang terintegrasi ke seluruh jajaran Polda Kepri;
b) menerapkan sistem online data kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi dengan seluruh jajaran / KorlantasPolri;
c) mengurangi titik titik lokasi rawan kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan.
2) meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalanmelalui Strategi sebagai berikut:
a) melakukan kajian black spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
b) penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi Trafic Acident Analysis;
c) melaksanakan program Road safety/safety ridding.
3) membangun budaya tertib lalu lintas dan angkutan jalanmelaluiStrategisebagai berikut:
a) membangun sistem edukasi berbasis teknologi (e-educasi) yang dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan;
b) menggelar operasi kepolisian dibidang lalu lintas secara tematis;
c) Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
4) meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas di perairan/lautmelaluiStrategisebagai berikut:
a) melaksanakan patroli diwilayah perairan/laut;
b) melaksanakan patroli diwilayah perairan perbatasan;
c) melaksanakan Binmas perairan dan kepulauan;
d) melaksanakan sosialisasi penggunaan jaket keselamatan (life jacket);
e) melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, KPLP, BMKG dan stakeholder lainya untuk pencegahan terjadinya kecelakaan di perairan/laut;
f) melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Basarnasda Provinsi Kepri, KPLP, BMKG, TNI AL dan stakeholder lainnya untuk penanganan korban kecelakaan di perairan/laut.
i. Sasaran…..
37
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
i. Sasaran Strategis“Meningkatnya penyelesaian tindak pidana”dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
1) Pemantapan fungsi penegakan hukum terhadap 4 (empat) jenis kejahatan yang meliputi: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensimelalui Strategi sebagai berikut:
a) peningkatan kemampuan penyidik Polda Kepri melalui pendidikan latihan dan sertifikasi;
b) mengusulkan penambahan kuota pendidikan Dikbagspes dibidang Reserse;
c) mengusulkan pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakannya penyidikan secara ilmiah;
d) meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik;
e) meningkatkan kemampuan Polda Kepri dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerjasama dengan BNNP Provinsi Kepri dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
f) meningkatkan kemampuan Polda Kepri dalam penanganan terorisme melalui penguatan kelembagaan dan kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan BNPT dalam hal pencegahan dan deradikalisasi;
g) meningkatkan kemampuan Polda Kepri dalam penanganan tindak pidana di perairan/laut dengan bekerja sama Bea cukai, Dinas kelautan dan perikanan, TNI AL, imigrasi, Bakamla dan Stakeholder lainnya;
h) meningkatkan kapabilitas Polda Kepri dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama dengan KPK, PPATK, Kejaksaan tinggi Provinsi Kepri, BPK perwakilan Provinsi Kepri, BPKP Provinsi Kepri dan Stakeholder lainnya;
i) mengamankan program prioritas Nasional dan paket kebijakan ekonomi Pemerintah pusat dan daerah.
2) Membangun kemampuan back up operasional di tingkat Polda Kepri dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi (Flash Point) secara langsung dan cepat, khususnya terorisme, kejahatan cyber, separatisme dan konflik sosial melalui Strategi sebagai berikut: a) membangun kekuatan cadangan (stand by force) tingkat Polda Kepri;
b) mengoptimalkan kekuatan cadangan (stand by force) pada kesatuan Brimob Polda Kepri untuk setiap saat siap digerakkan;
c) meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melalui dukungan sarana prasarana angkutan udara, laut dan darat;
d) membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal ganguan keamanan berintensitas tinggi (kontinjensi).
3) Membangun…..
38
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
3) Membangun kemampuan penyidikan tindak pidana secara ilmiah melalui Strategi sebagai berikut:
a) mengembangkan kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik
sampai dengan tingkat Polres;
b) meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan
menggunakan metode ilmiah;
c) meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar
investigasi tindak pidana secara ilmiah.
2. Arah kebijakan dan Strategi Polresta Barelang.
a. Sasaran Strategis “terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polresta Barelang dengan terpenuhinya sarana prasarana perairan, kepulauan dan perbatasan yang meliputi fasilitas, peralatan Kepolisian dan teknologi informasi Kepolisian modern” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
1) Mengusulkan ke Kapolda Kepri kebutuhan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi dalam rangka pemenuhan sebaran pelayanan Kamtibmas dan penegakan hukum di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan melalui Strategi sebagai berikut:
a) Menyusun kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polresta Barelang yang modern;
b) mengusulkan perlengkapan perorangan dan kesatuan Polresta Barelang yang disesuaikan dengan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan serta diselaraskan dengan tantangan tugas;
c) optimalisasi pengelolaan aset Polresta barelang melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK);
d) mengusulkan pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik (Polres, Polsek dan Polsubsektor).
2) Pengembangan Information Communication Technology (ICT) pada unit-unit pelayanan masyarakat melalui Strategi sebagai berikut:
d) melaksanakan kerja sama dan pengembangan secara teknis dengan instansi terkait melalui pemanfaatan database kependudukan dan database informasi kriminal;
e) mewujudkan digital security system melalui pengembangan pusat Komando kendali Komunikasi dan Informasi (K3I/Command Centre) yang terkoneksi dengan stakeholder;
f) mengoptimalkan Traffic Management Center (TMC) Polresta Barelang sebagai pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) yang terkoneksi dengan instansi terkait;
3) Membangun…..
39
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
3) Membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu melalui Strategi sebagai berikut:
a) menggelar jaringan komunikasi sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas;
b) menggelar jaringan back-up untuk jaringan backbone Polri sebagai penunjang sistem Kepolisian;
c) mengembangkan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan, keamanan serta karakter penggunaan di setiap fungsi dan Polsek jajaran;
b. Sasaran Strategis “Terbangunnya Postur Polda Kepri yang efektif, profesional, bermoral, modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode; sumber daya manusia; anggaran dan sarana prasarana” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
1) Mengusulkan penambahan personel Polda Kepri dan PNS untuk pencapaian pemenuhan DSP melalui strategi sebagai berikut :
a) menyelenggarakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan pro aktif untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas;
b) penempatan personel ke kesatuan kewilayahan sampai dengan Polsek untuk memperkuat pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di lini terdepan;
c) mengusulkan penambahan personel Polri (anggota Polri dan PNS) Polresta Barelang secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan Organisasi;
d) rasionalisasi dan realokasi personel Polri tingkat Polresta Barelang ke Polsek untuk tugas pelayanan;
e) menyusun database postur Polresta Barelang sesuai kondisi saat ini dan kedepan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan dibidang Sumber Daya Manusia (SDM).
2) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Polresta Barelang serta modernisasi teknologi Kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Polri melalui strategi sebagai berikut :
a) melakukan penataan dalam pembinaan personel Polresta Barelang melalui teknologi informasi berdasarkan Merit System dan Rekam Jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;
b) Mengusulkan personel Polresta Barelang untuk mengikuti uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja;
3) Meningkatkan profesionalisme personel Polresta Barelang melalui pendidikan dan pelatihan melalui strategi sebagai berikut :
a) Mengirimkan…..
40
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
a) Mengirimkan personel untuk melaksanakan pelatihan fungsi Kepolisian sesuai kalender pendidikan dan latihan Polri dan Polda Kepri;
b) Mengikut sertakan personel Polresta Barelang dalam program pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus yang dilakukan oleh Mabes Polri atau lembaga terkait guna meningkatkan profesionalisme;
c) Melaksanakan Revolusi mental khususnya dalam rangka menanamkan budaya anti korupsi dan penunjukan role model di Polresta Barelang;
4) Mewujudkan tata kelola organisasi Polresta Barelang yang bersih, transparan dan akuntabel guna soliditas internal Polresta Barelang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui strategi sebagai berikut:
a) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Sub Satker Polres dan Polsek;
b) melaksanakan Reformasi Birokrasi Polri di Polresta Barelang pada setiap jajaran melalui penilaian Indeks Tata Kelola Kepolisian dengan memberikan reward and punishment;
c) Meningkatkan integritas personel Polresta Barelang dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental Personel Polresta Barelang.
5) Melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian Polresta Barelang melalui Strategi sebagai berikut:
a) Mengusulkan personel Polresta Barelang untuk mengikuti sertifikasi
kemampuan teknis profesi kepolisian;
b) Mengirimkan personel Polresta Barelang untuk mengikuti sertifikasi
kemampuan teknis profesi kepolisian.
6) Menginventarisir kebutuhan personel dan peralatan pada tingkat Polsek dan Polres guna kelancaran pelaksanaan tugas melalui strategi sebagai berikut :
a) Menyusun dan menginventarisir kebutuhan personel maupun perlengkapannya berdasarkan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan serta tantangan tugas;
b) Menyusun kebutuhan sarana prasarana yang dilaksanakan secara buttom up berdasarkan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan serta tantangan tugas.
7) Melanjutkan pembangunan standar pelayanan publik pada tingkat Polsek dan Polres dengan melengkapi Daftar Susunan Personel dan Peralatan melalui Strategi sebagai berikut:
a) Menyusun kebutuhan minimal standar pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara bottom up berdasarkan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan serta tantangan tugas;
b) Mengusulkan…..
41
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
b) Mengusulkan penguatan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Polresta Barelang yang tepat ukuran (right size) dan tepat masa berlakunya (right period), serta tipologi satuan kewilayahan berdasarkan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan serta tantangan tugas;
c) Menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya;
d) Melaksanakan Daftar Susunan Personel dan Peralatan Polri sesuai dengan analisa beban kerja.
8) Mengembangkan hukum kepolisian sesuai dengan dinamika perkembangan hukum nasional melalui Strategi sebagai berikut:
a) memberi masukan rancangan/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri;
b) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dan menyusun kerangka regulasi yang berlaku di lingkungan Polresta Barelang;
c) memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polresta Barelang;
d) meningkatkan sinergi dengan Pemko dan Instansi terkait Kota Batam.
9) Peningkatan kesejahteraan personel Polresta Barelang dalam rangka meningkatkan profesionalisme melalui strategi sebagai berikut :
a) Meningkatkan jaminan kesehatan bagi pegawai Polresta Barelang melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Dinas Kesehatan guna pelayanan kesehatan;
b) Mengusulkan peningkatan fasilitas kesehatan Polresta Barelang secara bertahap;
c) memberikan keterampilan khusus kepada pegawai Polresta Barelang yang akan memasuki masa pensiun.
10) Mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Strategi sebagai berikut:
a) membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi;
b) Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal pengemban fungsi pengawasan;
c) Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polresta Barelang
melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;
d) membangun sistem komplain masyarakat secara online.
c. Sasaran…..
42
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
c. Sasaran Strategis “Tergelarnya kekuatan Polresta Barelang secara proporsional di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan sebagai poros maritim” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
1) Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana Organisasi Polresta Barelang melalui Strategi sebagai berikut:
a) Memperkuat Satpolair, Polsek Belakang Padang dan Polsek Galang Polresta Barelang;
b) Mengusulkan pembentukan Satpolair Polresta Barelang.
2) Peningkatan pengamanan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan melalui penggelaran personel dan pos-pos pengamanan dalam rangka mendukung poros maritim melalui Strategi sebagai berikut:
a) meningkatkan kemampuan Polresta Barelang untuk mengamankan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan pada poros maritim;
b) peningkatan pengamanan perbatasan melalui Penggelaran personel dan pembangunan pos-pos pengamanan di pulau-pulau terluar;
c) mengusulkan pembentukan Polsubsektor atau pos-pos pengamanan di pulau-pulau terluar secara bertahap;
d) meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI, Bakamla dan Pemerintah Kota;
e) meningkatkan keamanan wilayah perbatasan perairan melalui penguatan Polsek/Subsektor yang ada di wilayah pulau-pulau terluar;
f) meningkatkan keamanan perairan melalui penguatan Polsek wilayah perairan, kepualuan dan perbatasan.
g) Mengusulkan pengadaan kapal tipe C secara bertahap sebagai upaya penguatan Polisi perairan Polresta Barelang;
h) Mengusulkan peningkatan dukungan anggaran operasional, biaya pemeliharaan dan perawatan kapal serta BMP;
i) Mengusulkan pembangunan Mako, dermaga dan Rumdin Satpolair Polresta Barelang.
d. Sasaran Strategis “Meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di Polresta Barelang” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
1) Optimalisasi pelayanan publik melalui penggelaran personel dan peralatan Polresta Barelang yang berbasis teknologi melalui Strategi sebagai berikut:
a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program quick wins;
b) Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada sentra pelayanan Kepolisian;
c) Membangun…..
43
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
c) Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
d) meningkatkan pelayanan publik di bidang regident pengemudi berbasis teknologi dengan cara penggelaran Satpas Online;
e) membangun sistem pelayanan publik secara online dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan/ pemberitahuan kegiatan masyarakat;
f) mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat.
2) Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan
informasi publik dan manajemen media guna meningkatkan citra Polri di masyarakat dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat melalui Strategi sebagai berikut:
a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polresta Barelang dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal;
b) Membangun kemitraan melalui kerjasama dengan stakeholder dalam mengelola media massa (media elektronik, media cetak , media onlinemaupun media sosial);
c) Membangun dan mengembangkan keterbukaan informasi publik (KIP) melalui pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi Publik yang profesional, transparan dan akuntabel.
3) Mengoptimalkan pengelolaan keamanan wilayah Polresta Barelang untuk menciptakan rasa aman masyarakat melalui Strategi sebagai berikut:
a) Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
b) Meningkatkan kemampuan penanganan separatism (konflik vertical) baik dengan pencegahan maupun penegakan hukum secara profesional;
c) Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik.
4) Melaksanakan pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019 melalui Strategi sebagai berikut:
a) meningkatkan kemampuan personel Polresta Barelang dan sarana prasarana;
b) menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran;
e. Strategi…..
44
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
e. Sasaran Strategis “Terkelolanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polresta Barelang” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
1) Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini) melalui Strategi sebagai berikut:
a) Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polresta Barelang yang mampu memberikan informasi dan saran tindak yang rahasia, cepat dan akurat guna mendukung tugas pokok Polresta Barelang dari tingkat Polres sampai dengan tingkat Polsek;
b) peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen;
c) menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas.
2) Pemantapan fungsi Pencegahan melalui Strategi sebagai berikut:
a) Meningkatkan kegiatan pre-emtif dan preventif dengan mengutamakan tindakan proaktif guna mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas;
b) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi Binmas dan Sabhara;
f. Sasaran Strategis “Terbangunnya kerja sama dalam negeri dalam rangka sinergi Polisional” dicapai dengan Arah Kebijakan Mengoptimalkan sinergi polisional antar instansi terkait melalui Strategi sebagai berikut:
1) Meningkatkan kerja sama dengan Pemko dan instansi terkait pelaksanaan Tupoksi Polri;
2) Meningkatkan kerja sama antara aparat penegak Hukum (CJS);
3) Meningkatkan kerja sama dengan BNN Kota Batam.
g. Sasaran Strategis ”Tergelarnya Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan dalam
rangka Implementasi Polmas dan Melakukan Deteksi Dini terhadap Potensi Gangguan Keamanan dan Gejala Sosial Masyarakat” dicapai denganArah Kebijakan Melanjutkan pemantapan pelaksanaan pemolisian masyarakat (Polmas) dan kelompok masyarakat sadar Kamtibmas melalui Strategi sebagai berikut:
1) menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
2) meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
3) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif;
4) membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik;
5) Meningkatkan…..
45
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
5) meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas pada daerah-daerah perairan, kepulauan dan perbatasan;
6) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, Binmas dan Sabhara;
7) menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat.
h. Sasaran Strategis “Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas darat dan perairan/laut” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
1) meningkatkan peran Sat Lantas sebagai Pusat Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi (K3I) melalui Strategi sebagai berikut:
a) Mengusulkan pengembangan TMC Polresta Barelang yang terintegrasi ke seluruh jajaran;
b) menerapkan sistem online data kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi dengan seluruh jajaran / Dit Lantas dan Koorlantas;
c) mengurangi titik titik lokasi rawan kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan.
2) meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan melalui Strategi sebagai berikut:
a) melakukan kajian black spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
b) penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi Trafic Acident Analysis;
c) melaksanakan program Road safety/safety ridding.
3) membangun budaya tertib lalu lintas dan angkutan jalan melalui Strategi sebagai berikut:
a) membangun sistem edukasi berbasis teknologi (e-educasi) yang dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan;
b) menggelar operasi kepolisian dibidang lalu lintas secara tematis;
c) Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
4) meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas di perairan/laut melalui Strategi sebagai berikut:
a) melaksanakan patroli diwilayah perairan/laut;
b) melaksanakan patroli diwilayah perairan perbatasan;
c) melaksanakan Binmas perairan dan kepulauan;
d) melaksanakan sosialisasi penggunaan jaket keselamatan (life jacket);
e) Melakukan…..
46
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
e) melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, KPLP, BMKG dan stakeholder lainya untuk pencegahan terjadinya kecelakaan di perairan/laut;
f) melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Basarnas Kota Batam, KPLP, BMKG, TNI AL dan stakeholder lainnya untuk penanganan korban kecelakaan di perairan/laut.
i. Sasaran Strategis “Meningkatnya penyelesaian tindak pidana” dicapai dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:
1) Pemantapan fungsi penegakan hukum terhadap 4 (empat) jenis kejahatan yang meliputi: kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi melalui Strategi sebagai berikut:
a) peningkatan kemampuan penyidik Polresta Barelang melalui pendidikan latihan dan sertifikasi;
b) mengusulkan penambahan kuota pendidikan Dikbagspes dibidang Reserse untuk personel Polresta Barelang;
c) mengusulkan pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakannya penyidikan secara ilmiah;
d) meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik;
e) meningkatkan kemampuan Polresta Barelang dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerjasama dengan BNN Kota Batam dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
f) meningkatkan kemampuan Polresta Barelang dalam penanganan terorisme melalui penguatan kelembagaan dan kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan BNPT dalam hal pencegahan dan deradikalisasi;
g) meningkatkan kemampuan Polresta Barelang dalam penanganan tindak pidana di perairan/laut dengan bekerja sama Bea cukai, Dinas kelautan dan perikanan, TNI AL, imigrasi, Bakamla dan Stakeholder lainnya;
h) meningkatkan kapabilitas Polresta Barelang dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama dengan KPK, PPATK, Kejaksaan Negeri Batam, BPK perwakilan Provinsi Kepri dan Stakeholder lainnya;
i) mengamankan program prioritas Nasional dan paket kebijakan ekonomi Pemerintah pusat dan daerah.
2) Membangun kemampuan back up operasional di tingkat Polresta Barelang dalam penanganan gangguan secara langsung dan cepat, khususnya terorisme, kejahatan cyber, separatisme dan konflik sosial melalui Strategi sebagai berikut:
a) meningkatkan…..
47
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
a) meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melalui dukungan sarana prasarana angkutan laut dan darat;
b) membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal ganguan keamanan.
3) Membangun kemampuan penyidikan tindak pidana secara ilmiah melalui Strategi sebagai berikut:
a) mengembangkan kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik
sampai dengan tingkat Polsek;
b) meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan
menggunakan metode ilmiah;
c) meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar
investigasi tindak pidana secara ilmiah.
3. Kerangka…..
48
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
3. Kerangka Regulasi Polresta Barelang
Polresta Barelang dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya memerlukan
pedoman-pedoman maupun peraturan-peraturan yang mengikat bagi anggotanya
sendiri maupun terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan tugas dan fungsi yang
diemban oleh Polresta Barelang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dibidang
keamanan maupun dalam penegakan hukum, peraturan atau regulasi yang ada pada
Polresta Barelang wajib untuk dipedomani dalam rangka mendukung tercapainya
sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Polresta Barelang Tahun 2015-
2019.
Kerangka regulasi pada Renstra Polresta Barelang Tahun 2015 – 2019
memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Peraturan Kapolresta
maupun Kasatker yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan
tugas Polresta Barelang serta juga membuat masukan dalam rangka merevisi
maupun penyusunan peraturan Kapolri kepada pimpinan Polri sebagai berikut:
KERANGKA REGULASI
No Sasaran Strategis Regulasi terkait yang
sudah ada Kebutuhan Regulasi Ket
1 2 3 4 5 1 terdukungnya pelaksanaan
Tupoksi Polresta Barelang dengan terpenuhinya sarana prasarana perairan, kepulauan dan perbatasan
Perkap Nomor 10 Tahun 2015 tentang Almatsus
Perpres 54 Tahun 2010
sebagaimana diubah oleh Perpres 35 Tahun 2011 dan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah
Perkap tentang Tata cara Pengelolaan Bahan Bakar mintak dan Pelumas (BMP) di lingkungan Polri (Slog Polri)
Perkap tentang Tata Cara Pengelolaan barang Persediaan (Slog Polri)
Perkap tentang
pembinaan Materil Polri (Slog Polri)
Perkap tentang Pokok-
pokok penyelenggaraan standardisasi Materil Logistik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Slog Polri)
49
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
2 terbangunnya Postur Polresta Barelang yang efektif, profesional, bermoral, modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode; sumber daya manusia; anggaran dan sarana prasarana
UU Nomor 2 tahun 2002 Perkap Nomor 4 tahun
2010 Perkap Nomor 20 tahun
2007, Perkap nomor 4 tahun
2009. Perkap nomor 19 tahun
2010 Perkap No 19 Th 2006 Perkap No 20 Th 2007 Perkap No 4 Th 2009 Perkap No 21, 22 dan 23
Th 2010 Kep Kapolri No.Pol :
12/II/2004. Kep Kapolri No: 42
/IX/2004, No:43/IX/2004 dan No: 44/IX/2004.
Rancangan Perpres tentang Ikatan dinas Polri
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi keanggotaan Polri
Perkap tentang penerimaan anggota Polri
Perkap tentang Seleksi pengendalian pendidikan pengembangan Polri
Perkap tentang Assesment Centre
Perkap tentang mutasi jabatan dilingkungan Polri
Perkap tentang penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan Polri
Revisi Perkap tentang penyelenggaran pelatihan Polri
Revisi Perkap tentang kurikulum Pendidikan pengembangan Polri
Revisi Perkap No 4 Th 2010 tentang Sisdik Polri
Revisi Perkap No 20 Th 2007 tentang Standar komponen Pendidikan pembentukan pangembangan di lingkungan Polri
Revisi Perkap No 4 Th 2009 tentang Dewan pendidikan dan pelatihan Polri
Perkap tentang Penilaian pendidikan Polri
Perkap tentang Penjaminan Mutu pendidikan dan pelatihan Polri
Revisi Perkap No 19 Th 2010 tentang Penyelenggaraan pelatihan Polri
Revisi Perkap No 19 Th 2006 tentrang Pedoman pelaksanaan pelatihan penggunaan VCD fungsi tehnis kepolisian
Revisi Perkap tentang Kurikulum pendidikan Sespati Polri dan Sespim Polri
Perkap tentang Gratifikasi di lingkungan
50
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
Polri Perkap tentang
Penyusunan kurikulum Diklat Polsus
Revisi Perkap tentang SOTK Polri
Perkap tentang pedoman penyusunan standar dan akreditasi profesi Polri
Perkap tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri
3 tergelarnya kekuatan Polresta Barelang secara proporsional di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan sebagai poros maritim
UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia
UU Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan konpeksi PBB tentang hukum laut
UU Nomor 23 Tahun 2014 tetang Kelautan
Perkap tentang Penegakan hukum di wilayah perairan oleh kepolisian perairan
Perkap tentang Pengelolaan Kerja sama dengan Kepolisian Luar Negeri di wilayah Perbatasan RI (Divhubinter Polri)
4 meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di Polresta Barelang
UU Nomor 2 tahun 2002 Perkap Nomor 3 tahun
2008 UU nomor 14 tahun 2008 UU nomor 40 tahun 1999
dan UU nomor 14 tahun 2008
Perkap no.8 tahun 2010
Revisi UU No 2 tahun 2002 tentang POLRI.
Revisi Perkap tentang pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaaan saksi dan atau korban tindak pidana.
Perkap tentang pengamanan VIP dan Capres/Cawapres
Perkap tentang pengamanan kepariwisataan.
Perkap tentang pengamanan kawasan tertentu
Perkap tentang Tata cara penanganan pengaduan di lingkungan Polri
Perkap tentang penyelesaian sengketa informasi.
Perkap tentang tata cara pelayanan informasi media masa oleh Polri
Revisi Perkap No.8 tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru hara.
51
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
5 terkelolanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polresta Barelang
UU darurat Nomor 12 tahun 1951.
UU darurat Nomor 12 tahun 1951
UU tentang Senjata Api. UU tentang Bahan
Peledak. Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Perijinan dan Kegiatan Masyarakat
Perkap tentang sistem dan manajemen operasional Polr
6 terbangunnya kerja sama dalam negeri dalam rangka sinergi polisional
UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 41
UU no.33 tahun 2009 tentang perfilman
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perbantuan TNI
Perkap tentang Penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri
Perkap tentang
mekanisme perijinan/rekomendasi pengambilan gambar/Filming/shooting yang berkaitan dengan tugas –tugas kepolisian
7 tergelarnya Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat
Perkap Nomor 23 Tahun 2007 tentang system Kemananan lingkungan
Perkap Nomor 24 Tahun 2007 tentang system manajemen pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau instansi/lembaga Pemerintah
PP 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara prelaksaanaan Korwa Bin Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk PAM swakarsa
Perkap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bimtek Polsus
Revisi Perkap Nomor 23 Tahun 2007 tentang system Kemananan lingkungan (Baharkam Polri)
Penyusunan Pedoman penilaian penerapan system manajemen swakarsa berdasarkan Perkap Nomor 24 Tahun 2007 (Baharkam Polri)
Penyusunan Pedoman pelatihan penilaian penerapan system manajemen pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau instansi/lembaga
SOP tentang Operasi Bina waspada (Baharkam)
SOP tentang Operasi Bina Taruna ( Baharkam Polri)
SOP tentang Turjawali bagi Polsus (Baharkam Polri)
SOP penyimpanan, pemeliharaan dan penggunaan senpi bagi Polusus (Baharkam Polri)
52
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
8 meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
Perkap No 9 Th 2012 Perkap No 9 Th 2012,
Perkap No 12 Th 2007
Perkap tentang Penandaan SIM pelanggar lalu lintas.
Perkap tentang Penindakan pelanggaran lalu lintas dengan Electronic Law Enforcement (EtLE).
Perkap tentang Pengaturan, penjagaan dan patroli (TURJALI) Lalu lintas
Perkap tentang Pengawalan Lalu Lintas.
Perkap tentang Lampu isyarat dan Sirine
Revisi Perkap No 12 Th 2007 tentang Mobil Unit Pelayanan SIM keliling
9 meningkatnya penyelesaian tindak pidana
Perkap No 3 Th 2008 Perkap No 10 Th 2009 Perkap No 10 Th 2010 Perkap No 15 Th 2010 Perkap No 20 Th 2010 Perkap No 14 Th 2012
Revisi Perkap No 3 Th 2008 tentang pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan atau korban tindak pidana.
Revisi Perkap No 10 Th 2009 tentang Tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan tehnis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Polri.
Revisi Perkap No 10 Th 2010 tentang Tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan Polri
Revisi Perkap No 15 Th 2010 tentang Penyelenggaraan pusat informasi kriminal di lingkungan Polri.
Revisi Perkap No 20 Th 2010 tentang Korwas PPNS
Revisi Perkap No 14 Th 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana
Perkap tentang Standart kompetensi penyidik Polri
Perkap tentang Pedoman administrasi penyidikan tindak pidana
Perkap tentang Standar
kompetensi pemeriksa forensik
4. Kerangka…..
53
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
4. Kerangka Kelembagaan Polresta Barelang
Tersedianya lembaga organisasi Polresta Barelang yang efektif dan akuntabel
merupakan salah satu prasyarat keberhasilan Polresta Barelang dalam mengelola
sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polresta Barelang yang dapat melayani,
mengayomi dan melindungi masyarakat.Oleh karena itu keberhasilan Polresta
Barelang dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,
sehingga tepat struktur dan tepat fungsi.
Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka
kelembagaan, maka revisi kelembagaan di lingkungan Polri akan dilakukan untuk
mewujudkan lembaga Polri berkualitas, yang ditandai dengan :
a. tugas pokok dan fungsi yang jelas tidak tumpang tindih, kewenangan yang
tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya
duplikasi fungsi, benturan kewenangan dan inefisiensi belanja operasional;
b. tata hubungan kerja (HTCK) yang efektif, efisien, transparan dan sinergis (well-connected governance system);
c. profesionalisme, integritas dan kinerja SDM yang tinggi, sehingga mampu melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Polresta Barelang.
Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan
dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting,
mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai
arah bijak dan strategi Polresta Barelang dalam rangka terwujudnya kamtibmas yang
kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi, terayomi dan terlayaninya masyarakat.
Penguatan kelembagaan Polresta Barelang juga dilakukan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi,
program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur
kelembagaan Polresta Barelang yang dibentuk sejalan dan mendukung
pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;
b. peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan
desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antar tugas,
fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polri dengan peraturan
perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;
c. prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;
d. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance);
seperti transparansi,efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan
anggaran negara.
Prioritas…..
54
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
Prioritas penguatan Kerangka Kelembagaan Polresta Barelang Tahun 2015-
2019 adalah sebagai berikut:
a. prioritas penguatan kelembagaan Polresta Barelang sesuai dengan
perkembangan administrasi pemerintah daerah maupun adanya tuntutan
kebutuhan tugas terhadap ancaman gangguan Kamtibmas, akan difokuskan
pada hal-hal sebagai berikut:
1) pembentukan/penataan satuan organisasi kewilayahan pada tingkat
Polres, Polsek dan Polsubsektor;
2) implementasi penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) berdasarkan
analisa beban kerja;
3) peningkatan tipologi satuan organisasi kewilayahan tingkat Polsek;
4) implementasi revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta
monitoring pelaksanaannya;
5) penyusunan nomenklatur/titelatur sesuai dengan hasil
revisi/penyempurnaan SOTK;
6) mengusulkan penetapan struktur Sat Pamobvit dan Satpolair Polresta
Barelang;
7) pemutakhiran data satuan kewilayahan;
b. Prioritas penguatan kerangka kelembagaan dalam mendukung program poros
maritim, sebagai berikut:
1) penguatan organisasi Polair tingkat kewilayahan;
2) pembentukan unit polair di Polsek yang mempunyai wilayah 80 %
perairan;
3) mengusulkan pembentukan Polsubsektor terutama Polsubsektor pulau
terluar berpenghuni.
KERANGKA…..
55
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
KERANGKA KELEMBAGAAN
No Sasaran Strategis Kelembagaan terkait
yang sudah ada Kerangka Kelembagaan Ket
1 2 3 4 5 1 terdukungnya pelaksanaan
Tupoksi Polda Kepri dengan terpenuhinya sarana prasarana perairan, kepulauan dan perbatasan
Subbag Sarpras Bag Sumda
Bagren Sitipol Subbag Humas Bagops
Penguatan HTCK terhadap fungsi dan instansi terkait
Penguatan fungsi Humas pada tingkat Polresta Barelang
2 terbangunnya Postur Polresta Barelang yang efektif, profesional, bermoral, modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode; sumber daya manusia; anggaran dan sarana prasarana
Bag Sumda Bagren
penataan DSPP disesuaikan dengan ABK
perubahan nomenklatur disesuaikan dg struktur dan ketentuan yg berlaku
penataan struktur jabatan peningkatan tipologi
Polres dan Polsek pembentukan/penataan
satuan organisasi kewilayahan (Polres, Polsek, Polsubsektor)
implementasi revisi SOTK serta memonitoring pelaksanaannya
penataan wilayah hukum Polres dan Polsek
pemuktahiran data satwil penguatan organisasi
Polair usulan pembentukan
Satpolair Polresta Barelang
usulan pembentukan Polsek kawasan pada lokasi pembangunan pelabuhan
3 tergelarnya kekuatan Polresta Barelang secara proporsional di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan sebagai poros maritim
Sat Polair Pembentukan Satpolair Polresta Barelang
4 meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di Polresta Barelang
Bag Sumda Bagren Subbag Sarpras bag
Sumda Sitipol
Penguatan Sumber Daya Polri pada tingkat Polresta Barelang
Penguatan Teknologi informasi dalam pelayanan publik
Terbangunnya pelayanan
publik berbasis teknologi informasi
5 terkelolanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polresta Barelang
Sat Intelkam Sat Binmas Sat Sabhara
Penguatan fungsi intelijen Penguatan koordinasi
intelijen Penguatan fungsi Binmas,
Sabahara,
56
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
6 terbangunnya kerja sama dalam negeri dalam rangka sinergi polisional
Bag Ops Sat Binmas
Penguatan fungsi Kerma pada tingkat Polresta Barelang
Monev Tupoksi Kerma
7 tergelarnya Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat
Sat Binmas Bag Sumda Bagren
Penguatan Unit Binmas Polsek
Penguatan fungsi Preemtif pada tingkat Polsek dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan
8 meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
Sat Lantas Sat Polair
Penguatan fungsi pencegahan dan rekayasa lalu lintas sampai dengan tingkat Polsek
Penguatan fungsi penegakan hukum dibidang lalu lintas sampai dengan tingkat Polsek
Penguatan fungsi pre emtif dan preventif diwilayah perairan/laut
9 meningkatnya penyelesaian tindak pidana
Sat Reskrim Sat Resnarkoba Sat Polair
Penguatan fungsi penyidikan sampai dengan tingkat Polsek
Penguatan fungsi pengawasan penyidikan pada tingkat Polres
Penguatan koordinasi dengan criminal justice system, KPK, PPATK,BNN,BNPT,Bakamla, Bea cukai, PPNS lainnya
Penguatan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan/laut
BAB IV…..
57
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
1. Target Kinerja
Untuk memahami perubahan Polri yang profesional, dapat dilihat dari tiga
aspek yaitu aspek struktural, aspek instrumental, dan aspek kultural.Aspek struktural
mencakup perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi,
susunan dan kedudukan. Aspek instrumental mencakup filosofi (Visi, Misi dan
Tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek. Aspek
kultural merupakan muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena
semua perubahan nantinya diharapkan harus terwujud dalam bentuk kualitas
pelayanan Polri / Polresta Barelang kepada masyarakat.
Dalam rangka mencapai sasaran meningkatkan profesionalisme personel
Polresta Barelang, maka disusun target Kinerja berdasarkan sasaran strategis dan
Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET KET
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. terdukungnya pelaksanaan Tupoksi Polresta Barelang dengan terpenuhinya sarana prasarana perairan, kepulauan dan perbatasan
Jumlah Almatsus perairan, Kepulauan dan Perbatasan yang dimiliki Polresta Barelang
10 10 15 20 25
2. terbangunnya Postur Polresta Barelang yang efektif, profesional, bermoral, modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode; sumber daya manusia; anggaran dan sarana prasarana
a. Persentase penambahan personel Polresta Barelang
b. jumlah personel Polresta Barelang yang mengikuti pelaksanaan assessment
c. Persentase personel Polresta Barelang yang mengikuti: 1) Pelatihan
fungsi.
3% 2
24%
3% 2
25%
3% 3
27%
5% 3
25%
5% 4
26%
58
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET KET
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2) Pendidikan kejuruan.
3) Pelatihan revolusi mental.
dibandingkan dengan jumlah personel Polresta Barelang
d. Persentase personel Polresta Barelang : 1) Melanggar
kode etik 2) Melanggar
Disiplin
dibandingkan dengan jumlah personel Polresta Barelang
5%
1%
1%
1%
6%
1%
0,75%
1%
8%
1%
0,50%
1%
8%
1%
0,25%
1%
10%
1%
0,10%
0,5%
3 tergelarnya kekuatan Polresta Barelang secara proporsional di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan sebagai poros maritim
a. jumlah patroli Perairan yang menyentuh pulau-pulau terluar;
b. jumlah kegiatan pengamanan perairan Polresta Barelang
c. jumlah kegiatan pengamanan perairan perbatasan
d. jumlah personel Polresta Barelang yang bertugas di Polsek/ Polsubsektor perbatasan/ /terluar
8 5
10
30
10 5
12
45
15 5
15
79
15 6
20
82
20 6
24
90
59
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET KET
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di Polresta Barelang
a. persentase ketepatan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) /quick respon
b. persentase kepuasan layanan Masyarakat 1) Pelayanan
SIM 2) Pelayanan
SKCK 3) Pelayanan
SPKT
d. persentase penyelesaian komplain masyarakat terhadap pelayanan Polresta Barelang
e. persentase Polsek yang memilki pers Polwan
70%
80%
80%
60%
85%
70%
75%
85%
85%
65%
90%
80%
80%
90%
90%
70%
90%
85%
85%
90%
90%
75%
95%
90%
90%
95%
95%
80%
100%
95%
5. terkelolanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polresta Barelang
a. persentase produk Intelijen yang dikirimkan/digunakan oleh fungsi Kepolisian lainnya
b. persentase informasi intelijen yang diditribusikan ke intstansi terkait
c. persentase unjuk rasa tidak anarkis
d. persentase obvit yang mendapat pengamanan dari Polresta Barelang
50%
20%
90%
75%
50%
25%
90%
80%
55%
30%
95%
85%
60%
35%
95%
90%
65%
40%
98%
95%
60
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET KET
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
e. Jumlah layanan fungsi Sabhara 1) Penjagaan; 2) Pengawalan; 3) Patroli; 4) Pengaturan.
10.143 1.620
10.675 7.403
15.205 1.850
16.040 8.432
16.590 2.110
17.240 10.100
18.150 2.280
18.215 11.020
18.850 2.570
19.500 11.940
6. terbangunnya kerja sama dalam negeri dalam rangka sinergi polisional
Jumlah kerjasama Polresta Barelang dengan instansi terkait dan stakeholder
12 18
25
30
32
7. tergelarnya Bhabinkamtibmas di desa/ kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat
a. persentase pemenuhan penempatan satu polisi satu desa
b. jumlah penyelesaian permasalahan sosial yang dilakukan oleh bhabin kamtibmas
c. jumlah kelompok masyarakat yang sadar dan peduli keamanan
65% dari total
desa/ kel.
105
38
70% dari total
desa/ kel.
110
42
84% dari total
desa/ kel.
121
47
89% dari total
desa/ kel.
156
50
95% dari total
desa/ kel.
160
70
8. meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di darat dan dilaut/ perairan
a. persentase penurunan pelanggaran lalu lintas
b. persentase penurunan korban meninggal dunia pada laka lantas
c. persentase penurunan kasus tabrak lari
d. persentase penurunan laka lantas
1%
3%
1%
1%
1%
3%
1%
1%
1%
4%
1%
2%
1%
4%
1%
3%
1%
5%
1%
5%
61
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET KET
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
e. persentase peningkatan jumlah sekolah yang terbina lantas Polresta Barelang
f. persentase penurunan laka laut
5%
1%
5%
1%
8%
1%
8%
1%
10%
1%
9. meningkatnya penyelesaian tindak pidana di Polresta Barelang
a. persentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana : - TP Umum - TP Narkoba
b. persentase
penyelesaian tindak pidana di perairan
50% 100%
75%
51% 100%
75%
53 100%
75%
55% 100%
75%
57% 100%
75%
2. Kerangka…..
62
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
2. Kerangka Pendanaan
Setelah dilakukan pengkajian secara mendalam maka anggaran yang dibutuhkan untuk
melaksanakan seluruh program dan kegiatan dari tahun 2015 sampai dengan 2019
dalam rangka untuk mencapai target yang telah ditetapkan dapat disajikan sebagai
berikut:
No Sasaran Strategis Keluaran Sumber
Pendanaan Pelaksana
1 2 3 4 5 1 terdukungnya pelaksanaan
Tupoksi Polresta Barelang dengan terpenuhinya sarana prasarana perairan, kepulauan dan perbatasan
a) Menyusun kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polresta Barelang yang modern
b) mengusulkan perlengkapan perorangan dan kesatuan Polresta Barelang yang disesuaikan dengan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan serta diselaraskan dengan tantangan tugas;
c) optimalisasi pengelolaan aset Polresta Barelang melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK);
d) membangun pusat informasi keamanan yang terhubung dengan Polsek jajaran;
e) melanjutkan pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik (Polres, Polsek dan Polsubsektor);
f) melaksanakan kerja sama dan pengembangan secara teknis dengan instansi terkait melalui pemanfaatan database kependudukan dan database informasi criminal
g) mewujudkan digital security system melalui pengembangan pusat Komando kendali Komunikasi dan Informasi (K3I/ Command Centre) yang terkoneksi dengan stakeholder;
h) mengoptimalkan Traffic Management Center (TMC) sebagai pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) yang terkoneksi dengan instansi
RM
PNBP
63
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
terkait; i) menggelar jaringan
komunikasi sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas;
j) mengembangkan sistem komunikasi berbasis radio untuk mendukung operasi kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan, keamanan serta karakter penggunaan di setiap fungsi dan wilayah.
2 terbangunnya Postur Polresta Barelang yang efektif, profesional, bermoral, modern dan terpercaya pada aspek sistem dan metode; sumber daya manusia; anggaran dan sarana prasarana
a) menyelenggarakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan pro aktif untuk memperoleh calon anggota yang berkualitas;
b) penempatan personel ke kesatuan kewilayahan sampai dengan Polsek untuk memperkuat pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di lini terdepan;
c) Mengusulkan penambahan personel Polri (anggota Polri dan PNS) Polresta Barelang secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan Organisasi;
d) rasionalisasi dan realokasi personel Polri Polresta Barelang untuk tugas pelayanan;
e) menyusun database postur Polresta Barelang sesuai kondisi saat ini dan kedepan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakandibidang Sumber Daya Manusia (SDM);
f) melakukan penataan dalam pembinaan personel Polresta Barelang melalui teknologi informasi berdasarkan Merit System dan Rekam Jejak dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi;
g) mengusulkan anggota Polresta Barelang untuk mengikuti uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas
RM
PNBP
64
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
dan kualitas kinerja; h) Melaksanakan pelatihan
fungsi Kepolisian sesuai kalender pendidikan dan latihan Polri;
i) Mengikut sertakan personel Polresta Barelang dalam program pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus yang dilakukan oleh Mabes Polri atau lembaga terkait guna meningkatkan profesionalisme;
j) Melaksanakan Revolusi mental khususnya dalam rangka menanamkan budaya anti korupsi dan penunjukan role model di Polresta Barelang;
k) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi;
l) melaksanakan Reformasi Birokrasi Polri di Polresta Barelang pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola Kepolisian dengan memberikan reward and punishment;
m) Meningkatkan integritas personel Polresta Barelang dan membangun budaya anti korupsi serta sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik dalam rangka revolusi mental Personel Polresta Barelang;
n) Mengusulkan personel Polresta Barelang untuk mengikuti sertifikasi kemampuan teknis profesi kepolisian;
o) Mengirimkan personel Polresta Barelang untuk mengikuti sertifikasi kemampuan teknis profesi kepolisian;
p) Menyusun dan menginventarisir kebutuhan personel maupun perlengkapannya berdasarkan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan serta tantangan tugas;
q) Menyusun kebutuhan sarana prasarana yang dilaksanakan
65
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
secara buttom up berdasarkan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan serta tantangan tugas;
r) Menyusun kebutuhan minimal standar pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara bottom up berdasarkan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan serta tantangan tugas;
s) mengusulkan penguatan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Polresta Barelang yang tepat ukuran (right size) dan tepat masa berlakunya (right period), serta tipologi satuan kewilayahan berdasarkan kondisi wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan serta tantangan tugas;
t) menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya;
u) melaksanakan Daftar Susunan Personel dan Peralatan Polri sesuai dengan analisa beban kerja;
v) memberi masukan rancangan /peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri;
w) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dan menyusun kerangka regulasi yang berlaku di lingkungan Polresta Barelang;
x) memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polresta Barelang;
y) meningkatkan sinergi dengan Pemko Batam dan Instansi terkait;
z) Meningkatkan jaminan kesehatan bagi pegawai Polresta Barelang melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan
66
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
Dinas Kesehatan guna pelayanan kesehatan;
aa) membentuk sistem pengawasan dan Tim Internal Anti Korupsi untuk menekan budaya korupsi;
bb) Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal pengemban fungsi pengawasan;
cc) Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polresta Barelang melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;
dd) membangun sistem komplain masyarakat secara online.
3 tergelarnya kekuatan Polresta Barelang secara proporsional di wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan sebagai poros maritim
a) Memperkuat Satpolair Polresta Barelang;
b) Mengusulkan pembentukan Satpolair Polresta Barelang;
c) meningkatkan kemampuan Polresta Barelang untuk mengamankan wilayah perairan, kepulauan dan perbatasan pada poros maritim;
d) peningkatan pengamanan perbatasan melalui penggelaran personel dan pembangunan pos-pos pengamanan di pulau-pulau terluar ;
e) mengusulkan pembangunan Polsubsektor atau pos-pos pengamanan di pulau-pulau terluar secara bertahap ;
f) meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Daerah, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI, Bakamla dan Pemko Batam ;
g) meningkatkan keamanan wilayah perbatasan perairan melalui penguatan Polsek/ Subsektor yang ada di wilayah pulau-pulau terluar;
h) meningkatkan keamanan perairan melalui penguatan Polsek wilayah perairan, kepualuan dan perbatasan;
i) Mengusulkan penambahan kapal tipe C secara bertahap sebagai upaya penguatan Polisi perairan Polresta
RM
PNBP
67
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
Barelang; j) Mengusulkan peningkatan
dukungan anggaran operasional, biaya pemeliharaan dan perawatan kapal serta BMP;
k) Mengusulkan pembangunan Mako, dermaga dan Rumdin Satpolair Polresta Barelang.
4 meningkatnya pelayanan publik Kepolisian di Polresta Barelang
a) Meningkatkan kualitas pelayanan public berbasis teknologi melalui pelaksanaan program quick wins;
b) Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada sentra pelayanan Kepolisian;
c) Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
d) meningkatkan pelayanan publik di bidang regident pengemudi berbasis teknologi dengan cara penggelaran Satpas online;
e) membangun sistem pelayanan publik secara online dalam rangka pelaporan gangguan Kamtibmas, penerbitan SKCK, perizinan/ pemberitahuan kegiatan masyarakat;
f) mendorong pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat;
g) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polresta Barelang dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal
h) Membangun kemitraan melalui kerjasama dengan stake holder dalam mengelola media massa (media elektronik, media cetak , media online dan media sosial);
i) Membangun dan mengembangkan keterbukaan informasi publik
RM
PNBP
j) Membangun . . . . .
68
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
(KIP) melalui pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi Publik yang profesional, transparan dan akuntabel;
j) Membangun dan mengembangkan keterbukaan informasi publik (KIP) melalui pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi Publik yang profesional, transparan dan akuntabel;
k) Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
l) Meningkatkan kemampuan penanganan separatism (konflik vertikal) baik dengan pencegahan maupun penegakan hukum secara professional;
m) Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik;
n) meningkatkan kemampuan personel Polresta Barelang dan sarana prasarana;
o) menyusun rencana kebutuhan dan alokasi anggaran;
5 terkelolanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polresta Barelang
a) Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polresta Barelang yang mampu memberikan informasi dan saran tindak yang rahasia, cepat dan akurat guna mendukung tugas pokok Polresta;
b) peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen;
c) menggalang daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan
RM
PNBP
69
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
Kamtibmas; d) Meningkatkan kegiatan pre-
emtif dan preventif dengan mengutamakan tindakan proaktif guna meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas;
e) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi Binmas, fungsi dan fungsi Sabhara.
6 terbangunnya kerja sama dalam negeri dalam rangka sinergi polisional
a) Meningkatkan kerja sama dengan Pemko Batam dan instansi terkait pelaksanaan Tupoksi Polri ;
b) Meningkatkan kerja sama antara aparat penegak Hukum (CJS);
c) Meningkatkan kerja sama dengan BNN Kota Batam dan BIN Daerah.
RM
PNBP
7 tergelarnya Bhabinkamtibmas di desa/ kelurahan dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat
a) menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/ kelurahan;
b) meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan;
c) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif;
d) membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik;
e) meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas pada daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni;
f) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas
RM
PNBP
70
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
dan fungsi Sabhara; g) menghadirkan anggota Polri
di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat
8 meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
a) Mengusulkan pengembangan TMC Polresta Barelang yang terintegrasi;
b) menerapkan sistem online data kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi dengan Ditlantas Polda Kepri;
c) mengurangi titik titik lokasi rawan kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan;
d) melakukan kajian black spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
e) penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi Trafic Acident Acident Analysis;
f) melaksanakan program Road safety/safety ridding;
g) membangun sistem edukasi berbasis teknologi (e-educasi) yang dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan;
h) menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis;
i) Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
j) melaksanakan patroli diwilayah perairan/laut;
k) melaksanakan Binmas perairan;
l) melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, KPLP, BMKG dan stakeholder lainya untuk pencegahan terjadinya kecelakaan di perairan/laut;
m) melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Basarnas Kota Batam, KPLP, BMKG, TNI AL dan stakeholder lainnya untuk penanganan korban kecelakaan di perairan/laut
RM
PNBP
9 Meningkatnya penyelesaian tindak pidana di Polresta Barelang
a) peningkatan kemampuan penyidik Polresta Barelang melalui pendidikan latihan dan sertifikasi;
RM
PNBP
71
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
b) mengusulkan penambahan kuota pendidikan Dikbangspes dibidang Reserse;
c) mengusulkan pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakannya penyidikan secara ilmiah;
d) meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik;
e) meningkatkan kemampuan Polresta Barelang dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerjasama dengan BNN Kota Batam dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
f) meningkatkan kemampuan Polresta Barelang dalam penanganan terorisme melalui penguatan kelembagaan dan kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan BNPT dalam hal pencegahan dan deradikalisasi;
g) meningkatkan kemampuan Polresta Barelang dalam penanganan tindak pidana di perairan/laut dengan bekerja sama Bea cukai, Dinas kelautan dan perikanan, TNI AL, imigrasi, Bakamla dan Stakeholder lainnya ;
h) meningkatkan kapabilitas Polresta Barelang dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama dengan KPK, PPATK, Kejaksaan Negeri Batam; dan Stakeholder lainnya
i) mengamankan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah;
j) meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melalui dukungan sarana prasarana angkutan laut dan
72
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
darat; k) mengembangkan
kemampuan penyidikan secara ilmiah penyidik sampai dengan tingkat Polsek;
l) meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah;
m) meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah;
BAB V…..
73
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
BAB V
P E N U T U P
1. Kaidah Pelaksana
a. Mengutamakan sistem pelayanan prima dengan menghadirkan negara (Polisi) ke
tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat,
murah dan tidak diskrimininasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang
tinggi;
b. Pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai
civilian police menuju democratic policing;
c. Mengedepankan strategi community policing perkembangan ke depan, perlu
dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi
proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan jatuhnya korban,
serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
d. Selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan lembaga
dan stekholder/instansi pemerintah, serta kearifan lokal lainnya, sebagai
implementasi strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna
menciptakan masyarakat tertib hukum.
2. Autentifikasi dan distribusi.
a. Autentifikasi Renstra Polresta Barelang berikut merupakan jabaran dari RPJMN,
yang telah disahkan oleh Kapolresta Barelang sebagai pimpinan Kepolisian Resor
Kota Barelang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
b. Distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran
Subsatker/Polsek untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan
dipedomani guna pencapaian Indikator Kinerja Utama (outcome).
Ditetapkan di : Batam pada tanggal : Oktober 2017 KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG
HENGKI, S.Ik., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71010447
74
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
75
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
76
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA BARELANG
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
RAPAT PENYUSUNAN REVISI RENSTRA TAHUN 2015-2019
SATKER POLRESTA BARELANG
Batam, Oktober 2017
77
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR KOTA BARELANG
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
RAPAT PENYUSUNAN REVISI RENSTRA TAHUN 2015-2019 SATKER POLRESTA BARELANG
I. PENDAHULUAN 1. Umum
Bagian Perencanaan Polresta Barelang mempunyai tugas Pokok membina dan
menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran termasuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satker Polresta Barelang guna memberikan gambaran kepada para pengemban fungsi Kepolisian agar mengetahui target, capaian dan kebijakan Pimpinan Polri khususnya kebijakan Kapolresta Barelang dalam melaksanakan kinerja pada tahun 2015-2019.
2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud Laporan ini disajikan dengan maksud untuk memberikan gambaran kepada pimpinan tentang pelaksanaan rapat penyusunan revisi Renstra Tahun 2015-2019 Satker Polresta Barelang.
b. Tujuan
Tujuan laporan ini adalah agar pimpinan dapat mengambil kebijakan selanjutnya setelah penyusunan revisi Renstra tahun 2015-2019 Satker Polresta Barelang.
3. Dasar
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tanggal 08 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Kapolda Kepri Nomor : B / 2420 / IX / 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pengiriman revisi Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Renstra) Tahun 2015-2019;
c. Surat Perintah Kapolresta Barelang : Sprin / 1947 / X / 2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Tim Pokja Penyusunan Revisi Renstra Tahun 2015-2019 Polresta Barelang;
d. Surat Kapolresta Barelang Nomor : B /Und- 123 / X / 2017 tanggal 18 Oktober 2017
perihal undangan rapat penyusunan revisi Renstra tahun 2015-2019 Polresta Barelang.
78
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
4. Ruang Lingkup
Laporan ini adalah meliputi pelaksanaan kegiatan rapat penyusunan revisi Rencana
Strategis (Rentra) tahun 2015-2019 Satker Polresta Barelang.
II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 pukul 09.00 Wib s/d Selesai bertempat di Aula Lantai III Polresta Barelang telah berlangsung acara rapat penyusunan revisi Rencana Strategis (Rentra) tahun 2015-2019 Satker Polresta Barelang, adapun pelaksanaan sebagai berikut:
1. Pada pukul 09.00 Wib – 09.30 Wib pembukaan oleh Kapolresta Barelang KOMBES POL HENGKI,
S.Ik., M.H. menyampaikan tentang pentingnya penyusunan revisi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 karena laporan tersebut akan menentukan arah kebijakan pimpinan 5 (lima) tahun mendatang sehingga diperlukan kerjasama dalam penyusunannya.
2. Pada pukul 09.30 Wib – 10.00 Wib dari Kabagren Polresta Barelang KOMPOL MARNA , S.E.
memaparkan tentang perubahan mendasar pada Renstra Polresta Barelang tahun 2015-2019.
3. Pada pukul 10.00 Wib – 11.00 Wib dari Kabagren Polresta Barelang KOMPOL MARNA , S.E. memaparkan tentang konsep revisi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 Polresta Barelang.
4. Pada pukul 11.00 Wib – 12.00 Wib dari Kabagren Polresta Barelang KOMPOL MARNA , S.E.
memberikan saran, antara lain sebagai berikut: a. Menyarankan mengganti Visi dan Misi Polresta Barelang yang ada di masing-masing Polsek
karena sudah tidak sesuai dengan Visi dan Misi Polresta Barelang yang terbaru. b. Agar masing-masing Satfung/Polsek menjalankan arah kebijakan Kapolresta Barelang. c. Agar para Polsek jajaran mengusulkan pengajuan personel Bhabinkamtibmas untuk
pemenuhan satu polisi satu Desa/Kelurahan.
5. Pada pukul 13.00 Wib acara rapat penyusunan revisi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 Satker Polresta Barelang telah selesai dilaksanakan.
III. HASIL YANG DICAPAI
1. Hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 pukul 09.00 Wib s/d Selesai bertempat di Aula Lantai III Polresta Barelang telah berlangsung acara rapat revisi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 Satker Polresta Barelang, dari hasil rapat terdapat arah kebijakan pimpinan Polri pada Tahun 2015-2019 yaitu: a. Terpenuhinya sarana dan prasarana Polri ditingkat Mabes Polri dan kewilayahan sesuai
dengan Kebutuhan Minimal Almatsus Polri.
4. Ruang Lingkup…..
79
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
b. Meningkatnya kapasitas dan kualitas Diklat Polri dalam rangka meningkatkan profesionalisme personel Polri guna terujudnya revolusi mental pada organisasi Polri.
c. Meningkatnya kemampuan deteksi Intelijen Polri. d. Meningkatnya pengungkapan kasus Narkoba. e. Terwujudnya Kamseltibcar Lantas. f. Menguatnya sistem pengawasan. g. Meningkatnya penggelaran dan peran Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan. h. Terlaksananya Quick Renstra 2015-2019 guna tercapainya Reformasi Birokrasi Polri. i. Meningkatnya pelaksanaan Turjawali dan tergelarnya polisi tugas umum ditempat-tempat
rawan gangguan kamtibmas. 2. Berdasarkan arah kebijakan pimpinan Polri tersebut diatas maka program prioritas Polresta
Barelang ditahun-tahun berikutnya antara lain sebagai berikut: a. Mengusulkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana ditingkat Polres,
Polsek/Polsubsektor. b. Menghadirkan personel Polresta Barelang ditengah-tengah masyarakat dengan program
Batam Raya Biru (BATARA BIRU). c. Pengungkapan kasus-kasus Street Crime secara cepat dan tuntas. d. Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Perlu komitmen bersama untuk dapat melaksanakan program pemerintah yaitu menghadirkan Negara ditengah-tengah masyarakat.
b. Program ‘’BATARA BIRU’’ merupakan salah satu prioritas Polresta Barelang dalam menghadirkan Negara ditengah-tengah masyarakat dengan cara melaksanakan kegiatan Turjawali dengan jalan kaki, bersepeda, ranmor R2 maupun menggunakan ranmor R4.
2. Saran
a. Agar para Kasubsatker jajaran Polresta Barelang menentukan dan menjabarkan kegiatan masing-masing sesuai dengan program prioritas Polresta Barelang
b. Agar para Kasubsatker mempedomani Renstra tahun 2015-2019 Polresta Barelang sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
V. PENUTUP
Demikian laporan hasil pelaksanaan kegiatan rapat penyusunan revisi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 Satker Polresta Barelang dibuat dan disajikan kepada pimpinan guna mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.
i. Meningkatnya…..
Batam, Oktober 2017 KABAGREN POLRESTA BARELANG
MARNA, S.E. KOMISARIS POLISI NRP 65060126
80
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
81
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
82
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
83
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
84
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
85
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
86
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
87
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
DOKUMENTASI KEGIATAN PENYUSUNAN REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019 SATKER POLRESTA BARELANG
KAPOLRESTA BARELANG KOMBESPOL HENGKI, S.Ik., M.H. MEMBUKA RAPAT PENYUSUNAN REVISI RENSTRA TAHUN 2015-2019 SATKER POLRESTA BARELANG
PAPARAN OLEH KAPOLRESTA BARELANG TENTANG ARAH KEBIIJAKAN POLRESTA BARELANG PADA TAHUN 2015-2019
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR KOTA BARELANG
88
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
2
PARA PESERTA RAPAT
PARA PESERTA RAPAT
89
LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA BARELANG
NOMOR : KEP / 140 / X / 2017
TANGGAL : 24 OKTOBER 2017
3
PARA PESERTA RAPAT
PARA PESERTA RAPAT