Post on 23-Jul-2019
RETRIBUSI – IZIN TRAYEK
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 1 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Izin Trayek
merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dikelola dan menjadi
kewenangan daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.
28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU
No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33
Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No.
28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP
No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP
No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP
No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008;
Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Perda Kabupaten
Wakatobi No. 1 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Pemungutan Retribusi;
10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
11. Kedaluwarsa Penagihan;
12. Pemeriksaan;
13. Insentif Pemungutan;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana; dan
16. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Februari 2013.
RETRIBUSI – PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN
MASAYARAKAT
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 2 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASAYARAKAT
ABSTRAK : bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Wakatobi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa
Kesehatan perlu disesuaikan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1963; UU No.
8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU
No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004;
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU
No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009;
UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun
1983; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun
1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun
2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun
2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Perda Kabupaten
Wakatobi No. 1 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Pemungutan Retribusi;
10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
11. Kedaluwarsa Penagihan;
12. Pemeriksaan;
13. Insentif Pemungutan;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Peralihan; dan
17. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah
Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 21)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun
2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 7)
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Februari 2013.
RETRIBUSI – PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 3 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RSUD
ABSTRAK : bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Wakatobi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa
Kesehatan perlu disesuaikan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan di RSUD;
Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1963; UU No.
8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU
No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004;
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU
No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009;
UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun
1983; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun
1993; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun
2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun
2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008; Perda Kabupaten
Wakatobi No. 1 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Pemungutan Retribusi;
10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
11. Kedaluwarsa Penagihan;
12. Pemeriksaan;
13. Insentif Pemungutan;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Peralihan; dan
17. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah
Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 21)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun
2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 7)
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Februari 2013.
RETRIBUSI – PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 4 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT
ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pekuburan Umum
perlu disesuaikan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1963; UU No.
8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU
No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004;
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU
No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009;
UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 1988;
PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun
2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten
Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun
2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 1 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Pemungutan Retribusi;
10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
11. Kedaluwarsa Penagihan;
12. Pemeriksaan;
13. Insentif Pemungutan;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Peralihan; dan
17. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pekuburan Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 15);
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan
- Diundangkan pada tanggal 25 Februari 2013.
RETRIBUSI – PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 6 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis
Retribusi yang dapat dikelola dan menjadi kewenangan daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi;
Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.
28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU
No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33
Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No.
28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP
No. 6 Tahun 1988; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP
No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005;
PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten
Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun
2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 1 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Pemungutan Retribusi;
10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
11. Kedaluwarsa Penagihan;
12. Pemeriksaan;
13. Insentif Pemungutan;
14. Penyidikan
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan
- Diundangkan pada tanggal 25 Februari 2013.
RETRIBUSI – PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 6 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR
ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat
dikelola dan menjadi kewenangan daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor;
Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.
28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU
No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33
Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No.
28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP
No. 6 Tahun 1988; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP
No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005;
PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten
Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun
2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 1 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Pemungutan Retribusi;
10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
11. Kedaluwarsa Penagihan;
12. Pemeriksaan;
13. Insentif Pemungutan;
14. Penyidikan
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan
- Diundangkan pada tanggal 25 Februari 2013.
RETRIBUSI – TEMPAT KHUSUS PARKIR
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 7 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat
Khusus Parkir merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dikelola
dan menjadi kewenangan daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir;
Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.
28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU
No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33
Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No.
28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP
No. 6 Tahun 1988; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP
No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005;
PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten
Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun
2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 1 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Pemungutan Retribusi;
10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
11. Kedaluwarsa Penagihan;
12. Pemeriksaan;
13. Insentif Pemungutan;
14. Penyidikan
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan
- Diundangkan pada tanggal 25 Februari 2013.
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 8 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA
ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk terciptanya pemilihan
Kepala Desa yang aman, tertib, adil dan demokrasi, perlu menetapkan
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.
28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU
No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33
Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No.
28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; PP
No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten
Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun
2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten
Wakatobi No. 9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 10 Tahun
2008;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Biaya Pemilihan Kepala Desa;
4. Hak Memilih dan Dipilih;
5. Pemilihan Calon Kepala Desa;
6. Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara;
7. Pelaksanaan Perhitungan Suara;
8. Pembenukan Pengawas Pemilihan;
9. Tuga Pengawas Pemilihan;
10. Penetapan Calon Terpilih;
11. Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa;
12. Larangan Kepala Desa;
13. Pemberhentian Kepala Desa;
14. Pengangkatan Pejabat Kepala Desa;
15. Ketentuan Lain-Lain;
16. Kentuan Peralihan; dan
17. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Nomor
44 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2007 Nomor 44) ;
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan
- Diundangkan pada tanggal 2 Maret 2013.
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WAKATOBI
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 10 TAHUN 2013
2013
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN WAKATOBI
ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Wakatobi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Wakatobi Pada Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Wakatobi;
Dasar hukum: UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.
19 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU
No. 7 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12
Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No.
12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No.
58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP
No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PP
No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011;
Permendagri No. 22 Tahun 2011; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3
Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 1 Tahun 2010; Perda
Kabupaten Wakatobi No. 22 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi, dengan sistematika sebagai
berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Besaran Nilai Penyertaan Modal;
4. Sumber Dana;
5. Pengawasan;
6. Laba;
7. Pertanggungjawaban;
8. Kentuan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan
- Diundangkan pada tanggal 2 Maret 2013.