Post on 11-Dec-2020
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME VLK SURVAILEN KETIGA PT. MUTIARA LESTARI PAPUA
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor) 3. R. Satriyo H. Wicaksono (Auditor Intrainee)
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)
2. Identitas Auditee
a. Pemegang Izin : PT. Mutiara Lestari Papua
b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK. 522.2/1436 Tahun 2007
c. No.Telepon / Faks / Email : -
d. Pengurus/MR e. Kapasitas Izin Produksi f. Tanggal Audit VLK g. Periode Audt VLK
: :
: :
Bapak Junaidi,SE Sawn timber (6.000 M3/Tahun) 13 – 14 Agustus 2018 12 bulan terakhir (Juni 2017 s/d Mei 2018)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik
(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 13 Agustus 2018
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen PT. Mutiara Lestari Papua Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.
- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu
Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Mutiara Lestari Papua atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
Penjelasan proses verifikasi (Survailen Ketiga);
Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Ketiga);
Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.
Konfirmasi kesediaan PT. Mutiara Lestari Papua untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
Penjelasan mekanisme keberatan.
Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
13 – 14 Agustus 2018
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 14 Agustus 2018
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan 7 September
2018
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) memutuskan pada tanggal 7 September 2018 bahwa S-LK PT. Mutiara Lestari Papua Nomor 0037/MHI-VLK dinyatakan dicabut sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK dan prosedur survailen (PVLK 09).
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.
Resume Hasil VLK
a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)
Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 31 (tiga puluh satu) verifier, disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya
No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier
(M/TM/ N/A*)
Alasan / Keterangan
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
1. Verifier 1.2.1
Dokumen identitasimportir.
N/A PT. Mutiara Lestari Papua bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
2. Verifier 1.2.2
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.
3. Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A PT. Mutiara Lestari Papua bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
4. Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota
kelompok
N/A PT. Mutiara Lestari Papua bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
5. Verifier 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu
bulat dari hutan negara.
6. Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu
bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan
dari kayu lelang.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang,
serta DKP.
7. Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
nota untuk kayu limbah
industri
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
8. Verifier 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Bahan baku berasal dari persediaan stock kayu yang bersumber dari IUPHHK-HA PT.Kaltim Hutama telah ber S-PHPL yang diterbitkankan oleh LP-PHPL PT. Lambodja Sertifikasi (LPPHPL-021-IDN) dengan Sertifikat No.LASER/PHPL-KALHUT/2014/01 berlaku s/d tanggal 20 Mei 2019.
Terdapat Keputusan Direktur Utama PT. Lambodja Sertifikasi No.006/LPPHPL/KEP-LASER/VI/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Pencabutan Status Pembekuan dan Revisi S-PHPL IUPHHK-HA PT. Kaltim Hutama, sehingga S-PHPL tersebut dinyatakan berlaku kembali dan memperoleh hak-hak nya sebagai pemegang S-PHPL
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber
yang sah.
9. Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
N/A PT. Mutiara Lestari Papua bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
10. Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
N/A PT. Mutiara Lestari Papua bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
11. Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
N/A PT. Mutiara Lestari Papua bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
12. Verifier 2.1.2.d
Invoice
N/A PT. Mutiara Lestari Papua bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
13. Verifier 2.1.2.e
Deklarasi
N/A PT. Mutiara Lestari Papua bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
14. Verifier 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk)
N/A PT. Mutiara Lestari Papua bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
15. Verifier 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A PT. Mutiara Lestari Papua bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
16. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
N/A PT. Mutiara Lestari Papua bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
17. Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
N/A PT. Mutiara Lestari Papua bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
18. Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
19. Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee dengan
pihak penyedia jasa (pihak
lain).
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
20. Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan.
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
21. Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
22. Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
23. Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor.
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
24. Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
25. Verifier 3.2.1.c
Packing list (P/L)
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
26. Verifier 3.2.1.d
Invoice
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
27. Verifier 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
28. Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
29. Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
30. Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
31. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
N/A Tidak terdapat kegiatan ekspor.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)
Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 25 (dua puluh lima) verifier, disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Verifier yang diverifikasi dan Alasannya
No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier
(M/TM/ N/A*)
Alasan / Keterangan
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
1. Verifier 1.1.1.a
Akte Pendirian Perusahaan
dan/ atau perubahan terakhir.
M Tidak terdapat perubahan akte.
No. 63, tanggal 31 Oktober 2007.
Notaris Agustina S.H
Tujuan perseroan salah satunya
yaitu industri perkayuan,
penggergajian, kayu lapis.
Susunan Direksi :
1) Direktur Utama : Tn. H.
Mustari Pallo (WNI)
2) Direktur : Tn. Ir. Mahrum
Jafar (WNI)
3) Komisaris Utama : Tn.
Mustakim (WNI)
4) Komisaris : Tn. Willem
Rumaikewi (WNI)
Akte telah disahkan dalam
Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia No. AHU-
07806.AH.01.01 tahun 2008,
tanggal 18 Februari 2008. Daftar
Perseroan No.AHU-
0011596.AH.01.09.Tahun 2008
Tanggal 18 Februari 2008.
Akte telah sesuai dengan bentuk
badan hukumnya.
2. Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
M Terdapat SIUP Baru.
No. SIUP : 503.1/122/PM/III-
B/KOPERINDAG, yang diterbitkan
oleh Dinas Koperasi Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten
Nabire. An. Bupati Nabire tanggal
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
1 November 2016.
Alamat: Jln. Raya Samabusa,
Kampung Samamabusa, Nabire
Nama Penanggung Jawab/ Jabatan
: H. Mustari
Nomor NPWP Perusahaan :
02.950.008.9-954.000
Barang jasa dagangan utama
yaitu Usaha kehutanan lainnya
dan perdagangan eceran khusus
bahan konstruksi dari kayu di
dalam bangunan.
Masa berakhir SIUP : tanggal 15
Maret 2018
SIUP masih berlaku dan sesuai
dengan ruang lingkup usaha PT.
Mutiara Lestari Papua.
Note:
a. Saat ini setiap perusahaan
tidak wajib untuk
mendaftarkan ulang SIUP-nya
berdasarkan Permendag
No.7/M-DAG/PER/2/2017,
dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana
SIUP berlaku selama
Perusahaan melakukan usaha
dan Ayat (2) dihapus, yang
menyatakan bahwa
Perusahaan Perdagangan
sebagaimana di maksud pada
ayat (1) wajib melakukan
pendaftaran ulang setiap 5
tahun di tempat penerbitan
SIUP (Permendag No.36/M-
DAG/PER/9/2007), dan
b. Pasal 14 dalam Permendag
No.36/M-DAG/PER/9/2007,
menyatakan Setiap terjadi
perubahan data Perusahaan,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Pemilik atau Pengurus atau
Penanggungjawab
Perusahaan Perdagangan
wajib mengajukan SP-SIUP
perubahan dengan
menggunakan fomulir
sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dengan
melampirkan dokumen
sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Peraturan
ini.
3. Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
M Tidak ada perubahan HO.
HO No. 503-
5/2351/2351/KPTSP/2016
Diterbitkan oleh An. Bupati
Nabire, Kepala Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Pemerintah
Kabupaten Nabire tanggal 4
November 2016.
Nama Pengusaha: H. Mustari
Jenis usaha: Perdagangan barang
dan jasa.
Wajib mendaftar ulang tanggal 10
April 2017.
Tersedia Izin HO yang masih
berlaku selama izin usaha masih
berjalan dan sesuai dengan
kegiatan usahanya.
Note: Saat ini, Izin Gangguan di
Daerah dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku, hal ini dikarenakan
sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan, dan
tuntutan kemudahan berusaha
(ease of doing business) di
Indonesia sehingga perlu di
cabut. berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri RI No.19
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
tahun 2017 tanggal 29 Maret
2017.
4. Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
TM Tidak ada perubahan TDP. No. TDP : 260710200012 Diterbitkan oleh Kepala Dinas
koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire tanggal 1 November 2016
Alamat: Jl. Raya Samabusa, Kamp. Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire - Prov. Papua
Penanggung Jawab : H. Mustari Nomor NPWP: 02.950.008.9-
954.000 Kegiatan usaha pokok :
Perdagangan eceran bahan kontruksi dari kayu didalam bangunan
Masa berlaku TDP : s/d tanggal 15 Maret 2018
Ketidaksesuaian TDP PT. Mutiara Lestari Papua No. 260710200012 tanggal 1 November 2016 telah habis masa berlakunya s/d tanggal 15 Maret 2018.
Note: Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.
Perbaikan Ketidaksesuaian. PT. Mutiara Lestari Papua belum melakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sampai dengan saat ini dan batas waktu yang telah ditetapkan tanggal 24 Agustus 2018 maka terjadi ketidaksesuaian pemenuhan persyarataan standar.
5. Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M Tidak ada perubahan NPWP (9
digit awal), SKT dan/atau SPPKP.
NPWP
- No.: 02.950.008.9-954.000
- Nama Perusahaan : PT.
Mutiara Lestari Papua
- Alamat : Jl. Raya Samabusa,
Samabusa, Teluk Kimi,
Kabupaten Nabire - Papua.
- Diterbitkan oleh KPP
Pratama Biak Direktorat
Jenderal Pajak, Kementerian
Kuangan RI
SPPKP
- No.S-
256PKP/WPJ.18/KP.0803/201
6 tanggal 14 November 2016
- Diterbitkan oleh KPP
Pratama Biak, Kantor
Wilayah DJP Papua dan
Maluku, Direktorat Jenderal
Pajak, Kementerian
Keuangan RI
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- No.NPWP: 02.950.008.9-
954.000
- Nama Perusahaan: PT.
Mutiara Lestari Papua
- KLU: 42919-Konstruksi
Bangunan Sipil Lainnya
- Alamat: Jalan Raya
Samabusa, Samabusa Teluk
Kimi, Kab.Nabire Papua
- Telah dikukuhkan sebagai
PKP terhitung sejak tanggal
11 Desember 2016
NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau
SPPKP unit usaha tersedia dan
sesuai dengan dokumen lainnya
seperti SIUP dan TDP.
6. Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
TM Tidak terdapat perubahan dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Tersedia Surat Rekomendasi atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire No. 5031/21/Rekom SPPL/BLH/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Rekomendasi SPPL Kegiatan Industri Kayu Gergajian “PT. Mutiara Lestari Papua” di Jl. Raya Kampung Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua.
Penanganan yang dilakukan dari limbah padat, potongan kayu dan limbah serbuk digunakan sebagai bahan bakar untuk kayu bakar yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
SPPL sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu kayu gergajian.
Berdasarkan Permen LH No.13 tahun 2010 dalam Pasal 7 Ayat 1b, 2, 3b dan 4, menyatakan bahwa Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, Kepala Lingkungan Hidup Provinsi, atau Deputi Menteri, wajib: - Ayat 1b, melakukan
pemeriksaan SPPL dan
memberikan persetujuan SPPL
paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak diterimanya SPPL.
- Ayat 2, dalam hal terdapat
kekurangan data dan/atau
informasi dalam UKL-UPL atau
SPPL serta memerlukan
tambahan dan/atau perbaikan,
pemrakarsa wajib
menyempurnakan dan/atau
melengkapinya sesuai hasil
pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
- Ayat 3b, memberikan
persetujuan SPPL paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak
diterimanya SPPL yang telah
disempurnakan oleh
pemrakarsa.
- Ayat 4, Dalam hal kepala
instansi lingkungan hidup
kabupaten/kota, kepala
instansi lingkungan hidup
provinsi, atau Deputi Menteri
tidak melakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau tidak menerbitkan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
rekomendasi UKL-UPL atau
persetujuan SPPL dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), UKL-UPL atau
SPPL yang diajukan
penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan dianggap
telah diperiksa dan disahkan
oleh kepala instansi lingkungan
hidup kabupaten/kota, kepala
instansi lingkungan hidup
provinsi, atau Deputi Menteri.
- Sesuai Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup No.13 tahun
2010 tentang UKL – UPL dan
SPPL Lampiran III, SPPL
berlaku sejak tanggal
ditetapkan sampai dengan
berakhirnya usaha dan/ atau
kegiatan atau mengalami
perubahan lokasi, design,
proses, bahan baku dan/ atau
bahan penolong.
Ketidaksesuaian Rekomendasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT. Mutiara Lestari Papua No. 5031/21/Rekom SPPL/BLH/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, berlaku selama 1 (satu) tahun dan telah berakhir masa berlakunya.
Perbaikan Ketidaksesuaian PT. Mutiara Lestari Papua belum melakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sampai dengan saat ini dan batas waktu yang telah ditetapkan tanggal 24 Agustus 2018 maka terjadi ketidaksesuaian pemenuhan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
persyarataan standar.
7. Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
TM Tidak terdapat perubahan IUIPHHK dan TDI.
IUIPHHK No. 522.2/1436 tanggal 3 November 2007 .
Diterbitkan oleh An. Gubernur Provinsi Papua, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua.
Nama Perusahaan: PT. Mutiara Lestari Papua
Jenis industri : Sawn timber
Kapasitas izin produksi : 63.000 m³/ tahun
Penanggung jawab: H.Mustari P
NPWP: 02.696.894.1-953.000
Alamat perusahaan: Jl. Martatiahahu Kel.Kalibobo, Nabire.
Lokasi Pabrik: Kampung Legari, SP.4 Distrik Makimi, Nabire.
- Tersedia surat tanda terima
permohonan perubahan alamat
pabrik/ atau lokasi pabrik, tanda
terima ditujukan kepada Kepala
Dinas Kehutanan dan Konservasi
Provinsi Papua di Jayapura
(surat dikirim melalui Jasa
Pengiriman Tiki No. Resi
030008390929 tanggal 17 Juni
2015).
- Tersedia surat tanda terima
permohonan perubahan alamat
pabrik/ atau lokasi pabrik,
ditujukan kepada Kepala Dinas
Koperasi dan Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Nabire,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
nomor surat 22/MLP/VI/2015
tanggal 11 Juni 2015, dan telah
diterima oleh Din.koperindag an.
Bapak Kris Arisman Sawaki pada
tanggal 11 Juni 2015 dilengkapi
dengan stample dan cap.
Tersedia tanda terima pengurusan perubahan NPWP pada dokumen izin usaha industri Tahun 2016
TDI No. 503.2/47/TDI/KOPERINDAG tanggal 11 November 2016, Diterbitkan oleh An.Bupati
Nabire, Ka.Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kab.Nabire.
Nama Pemilik/ Penanggungjawab: H.Mustari P
Lokasi Pabrik : Jl.Raya Samabusa RT.05/RW.05, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
Jenis industri : Kayu Olahan Berbagai Jenis dan Ukuran
Komoditi industry: Komponen bahan bangunan berbagai ukuran.
Kapasitas Produksi terpasang per tahun: 2.433 M3/ Tahun.
Ketidaksesuaian Informasi NPWP dan Alamat/ Lokasi Pabarik yang tercantum dalam IUIPHHK PT. Mutiara Lestari Papua No. 522.2/1436 tanggal 3 November 2007 tidak sesuai dengan dokumen terkait lainnya seperti SIUP, NPWP, dan TDP sehingga diterbitkan LKS.03.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Perbaikan Ketidaksesuaian PT. Mutiara Lestari Papua belum melakukan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sampai dengan saat ini dan batas waktu yang telah ditetapkan tanggal 24 Agustus 2018 maka terjadi ketidaksesuaian pemenuhan persyarataan standar.
8. Verifier 1.1.1.h
RPBBI untuk IUIPHHK
M Tersedia Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) PT.
Mutiara Lestari Papua dan telah
dilaporkan kepada Dinas Kehutanan
Provinsi.
Tersedia tanda terima penyampaian
Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) di PT. Mutiara
Lestari Papua untuk Perubahan ke-0
No. 0000346414 tanggal 10 Maret
2018.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
9. Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M Bahan baku kayu yang ada
berdasarkan persediaan stock
sebelumnya sesuai kontrak suplai
antara IUPHHK-HA PT. Kaltim
Hutama dengan IUIPHHK PT.
Mutiara Lestari Papua tanggal 25
November 2015 yang berakhir
tanggal 25 November 2016,
dengan volume sebesar 6.000
m3.
Tidak terdapat penerimaan/
pembelian bahan baku kayu bulat
dari hutan negara selama 12
bulan terakhir.
Sampai dengan saat ini tidak ada
kontrak baru dengan pemasok
bahan baku.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
10. Verifier 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
TM Selama 12 bulan terakhir untuk
bulan Juni 2017 s/d Mei 2018 (bulan
Juni 2017 s/d Mei 2018) tidak
terdapat penerimaan bahan baku
kayu.
Ketidaksesuaian
o Berdasarkan hasil observasi lapangan dan uji petik kayu tanggal 13 Agustus 2018 bahwasanya terdapat penerimaan kayu bantalan (kayu olahan setengah jadi) di bulan Agustus 2018 sejumlah 58 keping dan volume 2,0450 m3 yang berasal dari kayu masyarakat yang belum dilengkapi bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan.
o Perlu dilakukan pendataan jumlah dan volume kayu masyarakat serta pemisahannya dan juga untuk kayu tersebut sementara waktu tidak boleh diperjualbelikan dengan menggunakan SKSHHK.KO PT. Mutiara Lestari Papua sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
Perbaikan Ketidaksesuaian
PT. Mutiara Lestari Papua belum
melakukan tindakan perbaikan
ketidaksesuaian sampai dengan
saat ini dan batas waktu yang
telah ditetapkan tanggal 24
Agustus 2018 maka terjadi
ketidaksesuaian pemenuhan
persyarataan standar.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
11. Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
TM Selama 12 bulan terakhir untuk
bulan Juni 2017 s/d Mei 2018 (bulan
Juni 2017 s/d Mei 2018) tidak
terdapat penerimaan bahan baku
kayu.
Tersedia GanisPHPL PKG-R An.
Junaidi SE dengan No.Reg.00437-
17/PKG-R/XXXII/2016 yang berlaku
s/d tanggal 18 Februari 2019
berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal PHPL
No.SK.15/VI/BPPHP.XVII-2/2016
tanggal 19 Februari 2016.
Ketidaksesuaian
o Berdasarkan hasil observasi lapangan dan uji petik kayu tanggal 13 Agustus 2018 bahwasanya terdapat penerimaan kayu bantalan (kayu olahan setengah jadi) di bulan Agustus 2018 sejumlah 58 keping dan volume 2,0450 m3 yang berasal dari kayu masyarakat yang belum dilengkapi bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan.
o Perlu dilakukan pendataan jumlah dan volume kayu masyarakat serta pemisahannya dan juga untuk kayu tersebut sementara waktu tidak boleh diperjualbelikan dengan menggunakan SKSHHK.KO PT. Mutiara Lestari Papua sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Perbaikan Ketidaksesuaian
PT. Mutiara Lestari Papua belum
melakukan tindakan perbaikan
ketidaksesuaian sampai dengan
saat ini dan batas waktu yang
telah ditetapkan tanggal 24
Agustus 2018 maka terjadi
ketidaksesuaian pemenuhan
persyarataan standar.
12. Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP
dari Pemasok.
M Bahan baku kayu berasal dari
persediaan stock kayu yang
bersumber dari -IUPHHK-HA PT.Kaltim
Hutama telah ber S-PHPL yang
diterbitkankan oleh LP-PHPL PT.
Lambodja Sertifikasi (LPPHPL-021-IDN)
dengan Sertifikat No.LASER/PHPL-
KALHUT/2014/01 berlaku s/d tanggal 20
Mei 2019.
Terdapat Keputusan Direktur Utama
PT. Lambodja Sertifikasi
No.006/LPPHPL/KEP-LASER/VI/2016
tanggal 20 April 2016 tentang
Pencabutan Status Pembekuan dan
Revisi S-PHPL IUPHHK-HA PT. Kaltim
Hutama, sehingga S-PHPL tersebut
dinyatakan berlaku kembali dan
memperoleh hak-hak nya sebagai
pemegang S-PHPL.
13. Verifier 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI
M Tersedia tanda terima/ bukti
penyampaian RPBBI secara online
kepada KemenLHK No.0000456034
tanggal 10 Maret 2018.
RPBBI PT. Intico Pratama telah
didukung dengan sumber bahan
baku yang lengkap yaitu persediaan
akhir/stok bahan baku, LMK dan
kontrak kerjasama suplay bahan
baku.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
14. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M Tersedia tally sheet/ rekaman produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
15. Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan.
M Realisasi produksi kayu gergajian
selama 12 (dua belas) bulan
terakhir untuk bulan Juni 2017 s/d
Mei 2018 yaitu produksi kayu
gergajian sebesar 863,7750 m3 .
Proses produksi dilakukan dengan
mengupas/ membersihkan
sebagian kulit kayu disetiap sisi
kayu bantalan/ kayu gergajian
(dimana bahan baku kayu di PT.
Intico Pratama telah disesuaikan
dengan ukuran yang diinginkan
oleh pembeli/ buyer sehingga tidak
terlalu banyak ukuran kayu yang
berubah/ berkurang dalam proses
pengolahan produksinya).
Realisasi produksi sesuai dengan
LMK dan izin primer PT. Mutiara
Lestari Papua yaitu IUIPHHK No.
522.2/1436 Tahun 2007 dengan
jenis kayu gergajian.
16. Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan.
M - Jenis produk yang dihasilkan
sesuai dengan izin primer PT.
Mutiara Lestari Papua yaitu
IUIPHHK No. 522.2/1436 Tahun
2007 dengan jenis kayu gergajian.
- Realisasi produksi selama 12 bulan
terakhir (863,7750 m3) tidak
melebihi kapasitas izin produksi
kayu gergajian sebesar 3.000
M3/Tahun.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
17. Verifier 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
M - Tersedia LMKB dan LMKO yang
sesuai dengan dokumen
pendukung lainnya seperti
penerimaan bahan baku,
pemakaian bahan baku, produksi,
dan penjualan kayu gergajian.
- LMKO-Bahan Baku
o Stock Awal: 953,9039 M3
o Penerimaan: 0 M3
o Pengurangan: 863,7750 M3
o Stock Akhir: 90,1289 M3
- LMKO-Barang Jadi
o Stock Awal: 0 M3
o Produksi: 863,7750 M3
o Penjualan : 863,7750 M3
o Stock Akhir: 0 M3
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
18. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Seluruh penjualan domestik telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah (SKSHHK.KO).
Total SKSHHK.KO sebanyak 76
dokumen dengan total volume
sebesar 863,7750 m3
Terdapat Kartu Tenaga Teknis PHPL
untuk PKG-R an. Junaedi, SE
No.Reg.00437-17/PKG-R/XXXII/2016.
Masa berlaku Kartu dari tanggal 19
Februari 2016 sampai dengan 18
Februari 2019. Ditetapkan di Jayapura
tanggal 19 Februari 2016.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
19. Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
M PT. Mutiara Lestari Papua telah
menggunakan Tanda V-Legal pada
dokumen angkutan SKSHHK-KO
yang digunakan untuk penjualan
domestik.
Tidak terdapat bahan baku kayu
lelang di PT. Mutiara Lestari Papua
selama 1 (satu) tahun terakhir.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
20. Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
M Terdapat Prosedur Keselamatan
Kecelakaan Kerja K3 (Form
SOP/K3/01 bulan Juni 2015).
Prosedur meliputi maksud dan
tujuan, ruang lingkup, tanggung
jawab, prosedur dan prosedur
operasional, pelaporan,
pengawasan dan evaluasi.
Peraturan Perusahaan PT. Mutiara
Lestari Papua dalam Bab VI Pasal 25,
mengatur tentang keikutsertaan
Jamsostek, dan pasal 27 tentang
biaya pengobatan yang ditanggung
Perusahaan.
PT. Mutiara Lestari Papua merujuk
RSUD Nabire sebagai tempat
pertolongan pertama pada
kecelakaan kerja/ pengobatan
karyawannya.
Tersedia personel yang ditunjuk
untuk bertanggung jawab terhadap
implementasi K3 yaitu An. Bapak
Junaidi, SE berdasarkan Surat
Penunjukkan Penganggung Jawab
K3 tanggal 11 Agustus 2017.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
21. Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
M Tersedia peralatan K3 seperti
jalur evakuasi, titik kumpul,
APAR, APD dan Kotak P3K di
sekitar kantor dan areal
operasional pabrik PT. Mutiara
Lestari Papua. Jumlah dan
jenisnya masih sama seperti
pada tahun sebelumnya.
Seluruh peralatan K3 masih
berfungsi dengan baik
22. Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M Tersedia catatan kecelakaan
kerja di PT. Mutiara Lestari
Papua tanggal Periode Juni 2017
s/d Mei 2018.
Berdasarkan Laporan catatan
kecelakaan kerja, dan hasil
wawancara dengan karyawan
PT. Mutiara Lestari Papua A/n
Junaidi sebagai Ka. Tata Usaha
Kelola Kayu usia 39 tahun,
diperoleh kesimpulan bahwa
tidak terdapat kecelakaan kerja,
selama periode bulan Juni 2017
s/d Mei 2018. Upaya penanganan
bilamana terjadi kecelakaan
kerja yaitu dengan memberikan
pertolongan pertama
memanfaatkan fasilitas obat
yang tersedia dikotak P3K,
bilamana korban memerlukan
penanganan yang lebih seriuas
maka korban dirujuk ke
Puskesmas Yeretuar Distrik
Teluk Umar. Jika tidak tertangani
oleh Puskesmas, dan masih perlu
penanganan lebih lanjut, maka
korban akan di rujuk ke Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD)
Nabire.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
23. Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
M Tidak terdapat serikat pekerja namun
terdapat kebijakan perusahaan yang
menyatakan bahwa perusahaan tidak
keberatan apabila karyawan
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja berdasarkan
Surat Pernyataan Pimpinan
Perusahaan no. 19/MLP/VI/2015
tanggal 10 Juni 2014.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk
IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
24. Verifier 4.2.2
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang
mengatur hak-hak
pekerja
TM PT. Mutiara Lestari Papua
memiliki PP berdasarkan
Keputusan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Pemerintah
Kab.Nabire nomor 560/02-
75/Nakertrans tanggal 29 Juni
2015 yang berlaku selama 2 (dua)
tahun untuk periode 2015-
2017.Peraturan Perusahaan (PP)
PT. Mutiara Lestari Papua No.
560/02-75/Nakertrans tanggal 29
Juni 2015 yang berlaku 2 (dua)
tahun.
Ketidaksesuaian
Peraturan Perusahaan (PP) PT.
Mutiara Lestari Papua No.
560/02-75/Nakertrans tanggal 29
Juni 2015 yang berlaku 2 (dua)
tahun dan telah habis masa
berlakunya.
Perbaikan Ketidaksesuaian
PT. Mutiara Lestari Papua belum
melakukan tindakan perbaikan
ketidaksesuaian sampai dengan
saat ini dan sampai batas waktu
yang telah ditetapkan tanggal 24
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Agustus 2018 maka terjadi
ketidaksesuaian pemenuhan
persyarataan standar.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
25. Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak di
bawah umur.
M Jumlah karyawan di PT. Mutiara
Lestari Papua berjumlah 8 (delapan)
orang. Berdasarkan daftar karyawan
dan obserbasi lapangan, dapat
disimpulkan bahwa tidak ada
karyawan dibawah umur 18 tahun.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT. Mutiara Lestari Papua tidak memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6.
Reviewer telah melakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK survailen ketiga di PT. Mutiara Lestari Papua. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Namun, dikarenakan tidak dilakukannya tindakan perbaikan ketidaksesuaian oleh PT. Mutiara Lestari Papua sampai dengan saat ini dan batas waktu yang telah ditetapkan tanggal 17 Agustus 2018 dan terbukti menerima dan menyimpan kayu yang tidak jelas asal usulnya dan tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan maka terjadi ketidaksesuaian pemenuhan persyarataan standar dan prosedur survailen (PVLK 09). Dengan demikian Reviewer memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan untuk S-LK PT. Mutiara Lestari Papua dicabut.
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) memutuskan pada tanggal 7 September 2018 bahwa S-LK PT. Mutiara Lestari Papua No. 0037/MHI-VLK dinyatakan dicabut sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK dan prosedur survailen (PVLK 09).
Jakarta, 7 September 2018
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur