Post on 11-Nov-2020
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI PAPUA
TAHUN 2018 - 2023
BAPPENDA
PROVINSI PAPUA
ii | Tahun 2018 - 2023
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
(Bappenda) Provinsi Papua periode 2018-2023 merupakan dokumen
perencanaan OPD untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini disusun
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Provinsi Papua tahun 2018-2023. Di sisi lain, dokumen ini juga
menjadi pedoman penyusunan rencana tahunan (Renja) Bappenda agar
setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh
karena itu, setiap unit kerja di Bappenda dalam menjalankan tugas dan
fungsinya harus mengacu pada dokumen tersebut. Secara umum, muatan
dokumen ini terdiri dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program,
kegiatan, dan pendanaannya sekaligus indikator kinerja Bappenda yang
menjadi instrumen untuk menilai pelaksanaan Renstra ini selama 5 (lima)
tahun ke depan.
Keberhasilan pelaksanaan dokumen tersebut sangat ditentukan oleh
komitmen dan kesiapan dari seluruh pegawai, baik dari pimpinan maupun
staf di Bappenda. Selain itu, juga ditentukan oleh kualitas dokumen
tersebut, yaitu apabila isi dokumennya berkualitas, secara otomatis dalam
pelaksanaannya akan berhasil. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan di
lingkungan strategis organisasi yang kemudian berpengaruh terhadap
kualitas dokumen, maka dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap
muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai dengan
mekanisme yang berlaku, tanpa mengubah tujuannya.
iii | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
Dokumen ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi semua pihak
terutama bagi seluruh pegawai Bappenda. Hal ini disebabkan karena
memiliki peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan
daerah khususnya dibidang keuangan. Dengan demikian, maka dalam
pelaksanaannya harus dilakukan secara akuntabel dan senantiasa
berorientasi pada peningkatan kinerja secara kontinu bagi seluruh personil
di Bappenda.
Jayapura, Desember 2018
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Provinsi Papua
GERZON JITMAU, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680227 199603 1 002
iv | Tahun 2018 - 2023
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1 1.2. Landasan Hukum 3 1.3. Maksud dan Tujuan 6 1.4. Sistematika Penulisan 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9 2.1.1. Tugas 9 2.1.2. Fungsi 9 2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 13 2.2.1. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian) 14 2.2.2. Sarana dan Prasarana 15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah 27 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih 30 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Lain 32 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 34 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 54
BAB VIII PENUTUP 59
v | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Papua Tahun 2017 14
Tabel 2. 2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 15
Tabel 2. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Papua Tahun 2013 16
Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua 29
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 38
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Papua 40
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Papua 43
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Mendukung Pencapaian
Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Papua 54
Tabel 7. 2 Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Papua 55
vi | Tahun 2018 - 2023
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua 13
1 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan dan penetapan RENSTRA-Perangkat Daerah
sebagaimana diatur dalam UU 25/ 2004 merupakan bagian dari proses
penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah, sedangkan untuk sistematika penyusunan RENSTRA
Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, pada Pasal 111 yang mencakup:
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.
Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah (Bappenda) Provinsi Papua berkewajiban untuk menyiapkan
Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu
lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk
melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas
2 | Tahun 2018 - 2023
kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi Papua
untuk 5 (lima) tahun mendatang.
Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Papua
tahun 2018-2023 dan dilakukan review juga terhadap RENSTRA K/L yang
mengurus urusan keuangan dan RENSTRA Kabupaten/ Kota se-Provinsi
Papua. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan
sebagaimana gambar berikut :
Gambar 1. 1
Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
3 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
1.2. Landasan Hukum
RENSTRA Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda)
Provinsi Papua tahun 2018-2023, disusun dengan berlandaskan pada
peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4 | Tahun 2018 - 2023
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Repubublik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah
Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Gubernur Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak;
18. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah;
19. Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Sumbangan Pihak Ketiga (SP3);
6 | Tahun 2018 - 2023
1.3. Maksud dan Tujuan
Secara keseluruhan, tujuan penyusunan RENSTRA Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan
pembangunan daerah Provinsi Papua selama 5 (lima) Tahun, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan secara khusus
tujuannya adalah:
1. Mengidentifikasi secara menyeluruh kondisi Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode
yang lalu;
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah;
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah;
Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari
penyusunan RENSTRA Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini
adalah agar dapat:
1. Teridentifikasinya kondisi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;
2. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah;
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana
Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
berdasarkan kerangka pendanaan indikatif.
7 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Papua, disusun melalui sistematika sebagai berikut.
Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika
penulisan.
BAB II. Gambaran Pelayanan, menguraikan tentang tugas, fungsi
dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan
serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis, bab ini
mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,
telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi Papua, telaahan RENSTRA K/L
dan RENSTRA kabupaten/kota di Provinsi Papua, serta
penentuan isu-isu strategis Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah.
BAB IV. Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka
menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk
lima tahun mendatang.
BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah
kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam
lima tahun mendatang.
BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,
mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
8 | Tahun 2018 - 2023
BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,
mengemukakan indikator kinerja Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah yang akan dicapai dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Papua
tahun 2018-2023.
BAB VIII. Penutup, berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-
langkah yang akan dilaksanakan dalam
mengimplementasikan RENSTRA Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah.
9 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH
Bab ini membahas tentang pelayanan yang telah diselenggarakan oleh
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua.
Adapun isi dalam bab ini, yaitu tugas dan fungsi, sumber daya, capaian
kinerja periode sebelumnya, dan hambatan-hambatan utama yang
dihadapi.
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah
Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda)
Provinsi Papua adalah sebagai berikut:
2.1.1. Tugas
Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
2.1.2. Fungsi
Adapun fungsi dalam menjalankan tugas pokok tersebut, adalah sebagai
berikut;
a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan
daerah;
10 | Tahun 2018 - 2023
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan pendapatan
daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
2.1.3. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Adapun uraian tugas dan fungsi Bappenda Provinsi Papua, adalah
sebagai berikut:
2.1.3.1. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendapatan daerah dan tugas–tugas lainnya yang diberikan
oleh Gubernur. Adapun fungsi yang dijalankan, adalah sebagai berikut:
1) Perumusan kebijakkan teknis di bidangpendapatan daerah
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pendapatan daerah
3) Pembinaan, pengordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang
pendapatan daerah
4) Pelaksanaan ketatausahaan badan
5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
2.1.3.2. Sekretaris Badan
Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan penyusunan program Badan.
Adapun fungsi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
11 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
1) penatausahaan urusan umum dan kepegawaian
2) penatausahaan urusan keuangan dan perlengkapan
3) pengkoordinasian dan penyusunan program badan
2.1.3.3. Bidang Pajak
Bidang Pajak mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pajak daerah.
Adapun fungsi yang dijalankan adalah sebagai berikut:
1) Perumusan kebijakan pengelolaan pajak daerah;
2) Pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penghitungan dan penetapan
pajak daerah provinsi;
3) Penyusunan teknis penagihan pajak;
4) Pelaksanaan pembukuan pajak;
5) Penyusunan laporan penerimaan dan tunggakan pajak; dan
6) Penelaahan dan pemrosesan keberatan wajib pajak.
2.1.3.4. Bidang Retribusi
Bidang Retribusi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan retribusi
daerah. Adapun fungsi yang dijalankan adalah sebagai berikut:
1) Perumusan kebijakan pengelolaan retribusi daerah;
2) Pelaksanaan pendataan, pendaftaran, perhitungan dan penetapan
retribusi daerah;
3) Pelaksanaan pembukuan retribusi daerah;
4) Penelahan alasan-alasan keberatan wajib retribusi daerah;
5) Pengelolaan penerimaan retribusi perangkat daerah; dan
6) Penyusunan laporan penerimaan dan tunggakan retribusi daerah.
12 | Tahun 2018 - 2023
2.1.3.5. Bidang Pengendalian dan Pengembangan
Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian, pengembangan, monitoring, evaluasi,
pembinaan dan pengendalian pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah
dan penerimaan lain–lain. Adapun fungsi yang dijalankan adalah sebagai
berikut:
1) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data dan statistik pajak
daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain;
2) Pengkajian dan pengembangan pengelolaan pajak daerah, retribusi
daerah dan pendapatan lain-lain;
3) Pengkajian dan pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan
pendapatan daerah;
4) Penyusunan, sosialisasi dan evaluasi peraturan daerah dan peraturan
gubernur tentang pendapatan daerah;
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan
pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain;
6) Pembinaan dan pengawasan administrasi, kepegawaian, pelaporan
keuangan, penerapan peraturan perundang-undangan, pengelolaan
pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain; dan
7) Evaluasi dan Pelaporan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah
dan penerimaan lain-lain
2.1.3.6. Bidang Pendapatan Lain-Lain
Bidang Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan pendapatan lain-lain, dana perimbangan dan penerimaan
BUMD. Adapun fungsi yang dijalankan adalah sebagai berikut:
1) Pendataan dan penghitungan penerimaan dana perimbangan;
13 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
2) Pendataan, penghitungan, penetapan dan penagihan pendapatan lain-
lain; dan
3) Pendataan dan penghitungan penerimaan BUMD
Adapun struktur organisasi Bappenda Provinsi Papua dapat dilihat pada
gambar di bawah ini.
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Bappenda Provinsi Papua dalam menjalankan tugas dan fungsinya
membutuhkan dukungan sumber daya, seperti sumberdaya manusia dan
sarana prasarana. Adapun sumber daya yang dimiliki, adalah sebagai
berikut.
KASUBBAG PROGRAM
KEPALBADAN
KASUBBAG UMUM& KEPEGAWAIAN
KASUBBAG KEUANGAN & PERLENGKAPAN
KELOMPOK JABATAN
STRUKTURAL
KABID RETRIBUSI
KABID PAJAK
KABID PENDAPATAN
LAIN-LAIN
KASUBID DANA PERIMBANGAN
KASUBID PENERIMAAN
BUMD
KASUBID PENDAPATAN PERANGKAT
DAERAH
PARA KEPALA UPPD SE- PROVINSI PAPUA
KASUBID PENDAPATAN PENETAPAN
PAJAK
KASUBID PENDAPATAN PENETAPAN RETRIBUSI
KASUBID PENAGIHAN
PAJAK
KASUBID SENGKETA
PAJAK
KASUBID PENDATAAN DAN
PENETAPAN RETRIBUSI
KASUBID PENERIMAAN PERANGKAT
DAERAH
KABID PENGEMBANGAN
KASUBID PENGENDALIAN
KASUBID PENGEMBANGAN
KASUBID EVALUASI DAN
PELAPORAN
SEKRETARIS
14 | Tahun 2018 - 2023
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu sumber daya yang
sangat penting bagi penyelenggaraan urusan penunjang keuangan yang
notabene adalah tanggungjawab Bappenda. SDM yang memiliki
kualifikasi dan kompetensi memadai secara otomatis berpengaruh
terhadap capaian kinerja OPD. Saat ini, jumlah pegawai Bappenda
sebanyak 214 pegawai. Adapun rinciannya sebagai berikut:
Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Provinsi Papua Tahun 2017
No Golongan Jumlah (Orang)
1 Pembina Utama Muda IVd) -
2 Pembina Utama Muda VV/c) 1
3 Pembina Tingkat I ( IV/b) 12
4 Pembina (IV/a) 9
5 Penata Tingkat I ( III/d) 32
6 Penata ( III/c) 41
7 Penata Muda Tingkat I ( III/b) 14
8 Penata Muda (III/a) 26
9 Pengatur Tingkat I (II/d) 6
10 Pengatur (II/c) 16
11 Pengatur Muda Tingkat I ( II/b) 1
12 Pengatur Muda (II/a) 38
13 Juru Tingkat I ( I/d) 3
14 Juru ( I/c) 4
15 Juru Muda Tingkat I ( I/b) -
16 Juru Muda ( I/a) 1
JUMLAH 214
Dilihat dari segi pangkat/golongan, Penata III/c lebih banyak dibandingkan
dengan pangkat/golongan lain, diikuti oleh pengatur muda II/a, penata
muda tingkat I (III/d), dan seterusnya. Adapun kualifikasi dan kompetensi
SDM dapat dilihat dari tingkat pendidikan pegawai pada tabel di bawah ini.
15 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
Tabel 2. 2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2017
No Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jumlah (Orang)
1 S – 3 1
2 S – 2 31
3 S – 1 87
4 D-IV -
5 D-III 12
6 D-II -
7 D-I 5
8 SLTA 70
9 SLTP 6
10 SD 2
Jumlah 214
Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan sudah relatif memadai di
Bappenda. Saat ini, pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana sebanyak
87 pegawai, diikuti oleh pegawai dengan pendidikan SLTA sebanyak 70
pegawai, dan pascasarjana sebanyak 31 pegawai. Hal ini menunjukkan
bahwa kualitas SDM dilihat dari sisi kualifikasi sudah cukup memadai.
Namun, yang perlu ditingkatkan ke depan adalah kompentensi dari
masing-masing ASN sesuai tugas dan fungsi.
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang sangat
penting dalam mendukung capaian kinerja di urusan keuangan. Adapun
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappenda, adalah sebagai
berikut.
16 | Tahun 2018 - 2023
Tabel 2. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2017
No Sarana dan Prasarana Yang Digunakan
Jumlah Barang Satuan
1 Meja Informasi 1 Set 1 Set
2 Meja Kerja 1 Biro 50 Buah
3 Meja 1/2 Biro 136 Buah
4 Meja Rapat 2 Buah
5 Kursi Direktur 55 Buah
6 Kursi Kerja 272 Buah
7 Kursi Sofa 22 Buah
8 Kursi Wajib Pajak (Kayu) 17 Buah
9 Kursi gandeng wajib Pajak (Besi) 71 Buah
10 Kursi Futura 275 Buah
11 Kursi Kerja Kayu Pakai Spon 10 Buah
12 Rak Arsip Kayu Lokal 45 Buah
13 Lemari Arsip Kayu lokal 52 Buah
14 Lemari Kaca 42 Buah
15 Lemari Besi 24 Buah
16 Lemari Mobile File 6 Pintu 2 Buah
17 Lemari Mobile File 4 Pintu 1 Buah
18 Filling Kabinet 75 Buah
19 Lemari Buku 46 Buah
20 PC All In One Layar Lebar 114 Unit
21 PC All In One 53 Unit
22 UPS 1200 VA 154 Unit
23 Printer Laserjet HP P1102 46 Unit
24 Printer Laserjet HP M102 3 Unit
25 Printer Epson L360 54 Unit
26 Printer Epson L850 5 Unit
17 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
27 Printer LX 310 16 Unit
28 Printer LQ 2190 27 Unit
29 Printer Passbook 1 Unit
30 Scanner 7 Unit
31 Laptop 14 Unit
32 Mesin Fotocopy 2 Unit
33 Mesin Fotocopy Kecil 2 Unit
34 CC TV 108 Channel
35 Layar Infocus 7 Buah
36 LCD Projector + Breket + Wifi 6 Buah
37 Benner Elektrik Virtual Hologram 4 Unit
38 Router Refetear Wifi 3 Buah
39 Managable Switch Cisco 8 Buah
40 Mesin Absensi 18 Unit
41 White Board Elektronik 1 Buah
42 Papan Pengumuman 2 Buah
43 Rak Server 3 Buah
44 Server 7 Buah
45 Monitor 6 Buah
46 Accu 2 Buah
47 Inverter 1 Buah
48 UPS Server 4 Unit
49 Microtik 5 Unit
50 SAS 1 Unit
51 MODEM 2 Buah
52 Sound System 4 Unit
53 AC Standing 14 Unit
54 AC Split 81 Unit
55 AC Tower Cassete 8 Unit
18 | Tahun 2018 - 2023
56 Telivisi + Breket LCD 32" 24 Unit
57 Telivisi + Breket LCD 43" 17 Unit
58 Telivisi + Breket LCD 60" 1 Unit
59 Kotak Saran 1 Buah
60 Karpet 200 Meter
61 Meja Kaca 12 Buah
62 Kulkas 16 Buah
63 Microfone 17 Buah
64 Amplyplayer 1 Buah
65 Brankas Besi 10 Buah
66 Meja Praktisi 82 Buah
67 Mesin Hitung Uang 2 Buah
68 Kalkulator Pakai Struk 11 Buah
69 Mesin Ketik Manual Typewriter 11 Buah
70 Dispenser 14 Buah
71 Mesin Genset 12,5 KVA 1 Unit
72 Genset EG 5000 CX, Start Sistem Manual
2 Unit
73 Genset SHW 190, AC 220 V 2 Unit
74 Genset 10 KVA 3 Unit
75 Genset 20 KVA 3 Unit
76 Genset 30 KVA 1 Unit
77 Genset 102.5 Kva 1 Unit
78 Genset 80 Kva 1 Unit
79 Kipas Angin Turbo 6 Unit
80 Alat Penarik Exhoust Fan FV - 40 AFU
2 Unit
81 Mesin Pompa Air 3 Unit
82 Mesin ATM 2 Unit
83 Mesin Potong Rumput 6 Unit
84 Kalkulator Standart 12 Buah
19 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
85 Mesin Penghancur Kertas 2 Buah
86 Wireless TOA 1 Buah
87 Mesin Cetak TNKB dan Mesin Cat 8 Set
88 Exhoust Fan 20 Buah
89 NEON BOX 6 Buah
90 Keyboard 1 Buah
91 Mesin Porporasi (RAZ) 1 Unit
92 Printer Mobile (Canon Pixma) 7 Unit
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi
Papua Sampai Dengan Desember Tahun 2017
NO
URAIAN
NILAI (Rp)
1.
Tanah
14.683.369.429,92
2.
Peralatan dan Mesin
4.618.066.166,50
3.
Bangunan dan Gedung
138.597.912.940,02
4.
Jaringan
2.114.239.100,00
5.
Aset Tetap Lainnya
2.256.655.000,00
TOTAL 200.270.242.636,00
Secara umum, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappenda sudah
cukup memadai. Saat ini, total aset Bappenda sebesar Rp.
200.270.242.636,00. Sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan
untuk menunjang penyelenggaraan urusan keuangan khususnya pada
pengelolaan pendapatan daerah agar semakin meningkat.
20 | Tahun 2018 - 2023
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pada bagian ini membahas tentang tingkat capaian atau pelaksanaan
Renstra Bappenda Provinsi Papua periode sebelumnya. Analisis capaian-
capaian dalam Renstra ini, dilakukan dengan cara membandingkan antara
tingkat realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, juga
menganalisis kinerja pelaksanaan anggaran untuk menilai tingkat
efisiensinya. Adapun analisis capaian kinerja dan anggaran disajikan pada
tabel di bawah ini.
21 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua
No Indikator Kinerja Sesuai
Tugas dan Fungsi Pengakat Daerah
Target Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
NSPK IKK Indikator Lainnya
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
I Indikator Sasaran
1 Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah
8,82 % 7,38 % 7,51 % 7,65 % 94,47 103,66
2 Persentase peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD)
9,47 % 2,44 % 5,28 % 1,10 % 84,92 45,08
3 Persentase Penurunan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.
21,69% 23,08% 106,41
4 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
78,00% 68,89% 88,32
5 Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat.
74,22% 78,17% 78,18% 105,34
6 Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan layanan SAMSAT Unggulan.
6,17% 10,51% 170,34
22 | Tahun 2018 - 2023
Indikator sasaran Bappenda untuk tahun 2016 dan tahun 2017 terdapat
perbedaan jumlah indikator sasaran. Pada tahun 2016, jumlah indikator
sasaran hanya sebanyak 2 (dua) indikator, di mana tingkat capaian
seluruh indikator tersebut tidak mencapai target. Sementara, pada tahun
2017 jumlah indicator sasaran sebanyak 6 (enam) indikator, di mana
sebanyak 4 (empat) indikator memiliki tingkat capaian di atas 100 persen,
sementara 2 (dua) indikator memiliki tingkat capaian di bawah 100 persen,
yaitu persentase peningkatan PAD dan persentase tingkat kepatuhan
wajib pajak yang masing-masing sebesar 45,08 persen dan 88,32 persen.
Dilihat dari tren peningkatan, rasio PAD terhadap pendapatan daerah
mengalami peningkatan dari 94,47 persen pada tahun 2016 menjadi
103,66 persen pada tahun 2017. Sementara indikator persentase
peningkatan PAD mengalami penurunan secara signifikan, yaitu dari
84,92 persen pada tahun 2016 menjadi 45,08 persen pada tahun 2017.
Hal ini menunjukkan bahwa kinerja capaian Renstra periode sebelumnya
belum berjalan optimal. Persoalan ini disebabkan oleh masih banyak wajib
pajak yang belum membayar pajak (seperti Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB), pajak air permukaan, pajak bahan bakar, dan tailing), kualitas
pelayanan Samsat belum optimal, dan tingkat pengawasan belum optimal.
Selain itu, persoalan lain juga terkait PAD Provinsi Papua yang masih
sangat bergantung pada SDA yang notabene sangat rentan terpengaruh
oleh pasar global maupun konflik kepentingan para elit seperti yang
sedang terjadi pada PT. Freeport Indonesia saat ini.
23 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Uraian
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke- Rata-Rata
Pertumbuhan
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggara
n Realisasi
Program pelayanan
Administrasi
Perkantoran
22.209.503.750,00
22.445.761.521,00
1 8 .421.254.621,
00
16.757.080.631,00
82 ,94
74 ,66
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15.584.270.000,00
25.606.134.000,00
13.207.886.025,0
0
22.009.667.728,02
84,75 85,95
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
750.000.000,00
750.000.000,00
689.527.220,00
689.527.220,00
91,94 91,94
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.848.450.000,00
4.918.810.000,00
2.238.410.335,00
2.802.337.900,00
78,58 56,97
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
85.000.000,00
125.000.000,00
85.000.000,00
116.000.000,00
100 92,08
Program Pengembangan Data /Informasi
1.313.525.000,00
4.771.550.000,00
1.313.525.000,00
2.494.959.000,00
85,86 52,23
24 | Tahun 2018 - 2023
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah
85.000.000,00
6.371.600.000,00
85.000.000,00
4.973.045.766,00
100 78,54
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2.521.350.000,00
1.686.350.000,00
2.122.022.448,00
1.067.124.560,00
84,16 63,28
Program Peningkatan Pendapatan Daerah
500.000.000,00
500.000.000,00
100
25 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
Dilihat dari target dan realisasi pendanaan pelayanan, sebagian besar
rasio antara realisasi dengan target tidak mencapai 100 persen. Dari total
9 (sembilan) program, hanya 1 (satu) program yang rasio realisasi dan
anggaran mencapai 100 persen, yaitu program peningkatan pendapatan
daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat serapan anggaran di
Bappenda masih sangat rendah. Persoalan ini terjadi disebabkan karena
kapasitas SDM masih terbatas terutama terkait pengelolaan belanja OPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis berbagai pelayanan yang
diselenggarakan oleh Bappenda. Hasil analisis ini menghasilkan
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Bappenda. Berikut
ini adalah hasil identifikasi tantangan dan peluang.
2.4.1. Tantangan
Adapun tantangan yang dihadapi oleh Bappenda adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya penggalian potensi penerimaan pajak daerah
2. Belum optimalnya penataan dan pengawasan terhadap wajib pajak
3. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak
daerah
4. Belum optimalnya perbaikan sistem administrasi dan pemanfaatan
teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan daerah
5. Profesionalisme SDM dalam pengelola pendapatan daerah masih
terbatas
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset
pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
7. Belum optimalnya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) penghasil
26 | Tahun 2018 - 2023
2.4.2. Peluang
Adapun peluang yang dimiliki oleh Bappenda adalah sebagai berikut:
1. Potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing
banyak yang tersedia
2. Adanya website Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang
dapat digunakan sebagai media dalam mewujudkan transparansi
pengelolaan pendapatan daerah
3. Kualitas dan kapabilitas aparatur pengelola pendapatan daerah
masih bisa dikembangkan
4. Adanya peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari
pihak pemerintah maupun swasta terkait dengan pemungutan
sumber-sumber PAD.
27 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
Bab ini mengemukakan tentang permasalahan dan isu-isu strategis Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) melalui identifikasi atau
penelaan terhadap tugas dan fungsi, visi, misi, program kepala daerah
dan wakil kepala daerah. Selain itu, juga menelaah berbagai dokumen
seperti RTRW, KLHS, dan Renstra K/L, serta Renstra lainnya. Hasil
penelaan tersebut kemudian dirumuskan isu-isu strategis Bappenda
Provinsi Papua untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Kondisi perekonomian global yang belum baik saat ini berpengaruh
terhadap perekonomian negara, dan secara otomatis berdampak juga
pada perekonomian daerah. Persoalan ini harus disikapi secara serius
oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah melalui penerapan
kebijakan yang tepat dan berkelanjutan sebagai basis dalam mengurangi
berbagai dampak negatif perekonomian global. Saat ini, sebagian besar
daerah -- termasuk provinsi Papua-- masih sangat bergantung pada
Sumber Daya Alam (SDA) sebagai penopang perekonomian mereka. Di
satu sisi penggunaan SDA dapat dilihat sebagai bentuk pengelolaan atau
pemanfaatan potensi SDA yang dimiliki. Namun, di sisi lain juga dapat
menimbulkan masalah tersendiri bagi daerah karena SDA sangat rentan
terpengaruh kondisi global dan konflik kepentingan para elit. Oleh karena
itu, Pemerintah Provinsi Papua harus mampu mengantisipasi berbagai
persoalan yang muncul melalui kebijakan yang berkelanjutan untuk
28 | Tahun 2018 - 2023
menjaga konsistensi peningkatan pendapatan daerah tanpa menimbulkan
permasalahan lain.
Bappenda sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap peningkatan
pendapatan daerah di Provinsi Papua, harus menciptakan dan
mengidentifikasi berbagai potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber-
sumber pendapatan daerah baru selain SDA. Banyaknya sumber-sumber
pendapatan daerah baru yang teridentifikasi, maka secara otomatis terjadi
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini secara langsung
mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Oleh
karena itu, pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara
konsisten dan berkelanjutan.
Namun, dalam pengelolaan tersebut bukan hal yang mudah karena
banyak sekali faktor penghambat yang muncul, baik dari internal maupun
eksternal OPD. Seperti yang diketahui sebagian besar faktor penghambat
berasal dari internal OPD, bukan berarti faktor eksternal diabaikan
melainkan perlu adanya perbaikkan secara internal terlebih dahulu. Oleh
karena itu, perlu adanya identifikasi permasalahan internal Bappenda
terutama berdasarkan tugas dan fungsinya. Hasil observasi lapangan
menunjukkan bahwa masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh
Bappenda Provinsi Papua dalam melaksanakan pelayanannya
berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Berikut ini hasil identifikasi
permasalahan Bappenda, yaitu sebagai berikut.
29 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 Belum optimalnya penerimaan
sektor pajak daerah
Belum optimalnya pelayanan
pembayaran pajak
Metode pembayaran pajak
masih terbatas
Belum meratanya kapasitas
pelayanan samsat di daerah-
daerah pinggiran
Masih rendahnya penerapan
teknologi dan informasi dalam
pelayanan
Sarana dan prasarana
pendukung masih terbatas
Masih rendahnya kesadaran
wajib pajak
Belum optimalnya sosialisasi
tentang kewajiban membayar
pajak
Tingkat pengawasan terhadap
wajib pajak belum optimal
2 Belum optimalnya penerimaan
sektor retribusi daerah
Banyak aset daerah yang
belum dikelola dengan baik
Masih terbatasnya kapasitas
SDM
Belum optimalnya identifikasi
potensi sumber-sumber
retribusi daerah
Belum optimalnya koordinasi
dengan OPD penghasil
3 Belum optimalnya penerimaan
sektor lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah
Belum optimalnya keuntungan
dari hasil penanaman saham di
pihak ketiga
Masih banyak pihak ketiga
yang belum menyumbang
hasil keuntungan saham ke
kas daerah secara optimal
Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Bappenda dalam
penyelenggaraan urusannya adalah masih belum optimalnya penerimaan
pendapatan daerah baik dari sektor pajak, retribusi maupun lain-lain
pendapatan daerah yang sah. Persoalan ini disebabkan oleh pelayanan
yang diberikan belum optimal, pengawasan terhadap pemungutan belum
optimal, masih rendahnya kesadaran wajib pajak, dan masih rendah
keuntungan dari hasil penanaman saham di pihak ke tiga.
30 | Tahun 2018 - 2023
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
Pada RPJMD periode 2018-2023, visi Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua adalah “Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang
Berkeadilan”. Visi ini menunjukkan bahwa dalam 5 tahun ke depan
pembangunan daerah termasuk masyarakat Papua akan mengalami
kebangkitan, kemandirian, dan kesejahteraan yang berlandasakan
keadilan. Bangkit artinya bahwa kebangkitan yang sudah ada dalam diri
masyarakat Papua akan terus ditumbuhkembangkan dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan Papua. Mandiri artinya bahwa masyarakat
Papua harus mandiri di seluruh aspek kehidupannya baik mandiri di
bidang ekonomi, politik, budaya, maupun sosial. Sejahtera yang
berkeadilan artinya segala kebutuhan dasar masyarakat Papua harus
terpenuhi dan tercukupi sehingga dapat beraktivitas secara baik dan
mampu menumbuhkan kreativitasnya dengan cara menjunjung tinggi nilai-
nilai luhur kemanusiaan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling
menghormati satu sama lain, serta mempertahankan eksistensi dan jati
diri sebagai masyarakat asli papua.
Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di atas,
ditopang oleh beberapa misi, yaitu sebagai berikut:
1. Memantapkan kualitas dan daya saing SDM
2. Memantapkan rasa aman, tentram, dan damai, serta kehidupan
demokrasi dalam memperkuat NKRI
3. Penguatan tata kelola pemerintahan
4. Penguatan dan percepatan perekonomian daerah sesuai potensi
unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultur
5. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, terbelakang, dan
terdepan
31 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
Dari 5 (lima) misi di atas, tugas dan fungsi Bappenda masuk ke dalam misi
ke 3, yaitu “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan”. Bappenda
bertanggungjawab untuk mewujudkan misi tersebut karena merupakan
salah satu OPD yang mengampu urusan penunjang di bidang keuangan
khususnya pada pengelolaan pendapatan daerah. Misi ini menghendaki
pengelolaan pendapatan daerah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip
good governance. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang
baik adalah tindakan, cara, atau sistem sebuah pemerintahan yang
dikelola secara baik menggunakan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas,
transparansi, partisipatif, efektif, dan efisien. Selain itu, konsep ini juga
menghendaki adanya hubungan antara pemerintah, swasta, dan
masyarakat.
Prioritas pembangunan Provinsi Papua terkait dengan misi tata kelola
pemerintahan ke depan adalah peningkatan kemitraan antara berbagai
stakeholders, peningkatan fungsi pengawasan dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan transparansi dan
akuntabilitas layanan pemerintahan, memperkuat perencanaan berbasis
bukti atau data serta penguatan pengendalian pelaksanaan
pembangunan, memperkuat sistem tunjangan daerah, peningkatan
reformasi birokrasi secara bertahap, dan memperkuat peran kepala
daerah Kabupaten/Kota. Visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah
harus diwujudkan sebagai bentuk komitmen bersama. Namun, dalam
mewujudkannya banyak hambatan yang harus diatasi terutama terkait
dengan kepasitas SDM yang masih terbatas, tingkat pengawasan yang
belum optimal, dan kualitas pelayanan yang belum optimal. Selain faktor
penghambat, terdapat juga faktor pendorong keberhasilannya, yaitu
adanya proaktif dari aparatur daerah di Bappenda untuk mendorong
keberhasilan visi, misi, dan program pembangunan daerah.
32 | Tahun 2018 - 2023
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Lain
Tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang mempunyai hubungan
langsung dengan Bappenda adalah Kementerian Keuangan. Kedua
instansi tersebut sama-sama mengurus urusan pemerintahan di bidang
keuangan. Renstra Kementerian Keuangan periode 2015-2019, memiliki
beberapa tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu sebagai
berikut:
1. Menjaga kesinambungan fiskal
Tujuan ini mempunyai sasaran strategis yaitu meningkatnya tax ratio,
terjaganya rasio utang pemerintah, dan terjaganya defisit anggaran.
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi
perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
Tujuan ini mempunyai sasaran strategis, yaitu mengoptimalkan
penerimaan pajak, mengoptimalkan penerimaan negara di bidang
kepebeanan dan cukai, dan mempercepat waktu penyelesaian proses
kepabeanan.
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang
handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
Tujuan ini mempunyai sasaran strategis, yaitu pengoptimalan PNPB
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan
anggaran, dan transfer ke daerah;
Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan ini adal Tujuan ini
mempunyai sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas
perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu, juga berkaitan
dengan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang adil
dan transparan.
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan
anggaran;
Tujuan ini mempunyai sasaran strategis adalah mengoptimalkan
pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan yang aman untuk
mendukung kesinambungan fiskal.
33 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta
perbatasan;
Tujuan ini mempunyai sasaran strategis adalah optimalisasi
pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection
serta melaksanakan fungsi sebagai border management.
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan
penguatan kelembagaan
Tujuan ini mempunyai sasaran strategis, yaitu organisasi yang fit for
purpose, SDM yang kompetitif, sistem informasi manajemen yang
terintegrasi, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap
pengelolaan keuangan.
Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan di atas, dapat
dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan strategis di
Bappenda. Hal ini dilakukan supaya adanya sinergitas dan sinkronisasi
antara dokumen perencanaan khususnya dalam menentukan isu-isu
strategis. Jika dicermati secara saksama, maka hambatan yang dihadapi
baik oleh Kementerian Keuangan maupun Bappenda memiliki keterkaitan
satu sama lain, yaitu bagaimana pengelolaan keuangan khususnya
pendapatan daerah dapat dilakukan secara baik. Isu ini berkaitan dengan
tingkat pengawasan, administrasi perpajakan, defisit, pembiayaan,
perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta kapasitas SDM serta
kelembagaan organisasi yang harus ditingkatkan. Selain faktor
penghambat, ada juga faktor pendorongnya, yaitu berkaitan dengan
adanya pro aktif dari aparatur OPD dalam meningkatkan pendapatan
daerah. Dengan demikian, maka faktor penghambat dan pendorong
tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Bappenda dalam
menentukan isu-isu stratagis untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
34 | Tahun 2018 - 2023
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Setiap penyusunan rencana strategis di tingkat OPD harus
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan kata lain,
RTRW merupakan salah satu acuan yang harus diikuti sehingga proses
penyusunan Renstra OPD tidak bertentangan dengan penataan ruang
wilayah di Provinsi Papua. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengendalian
pembangunan di Provinsi Papua agar tetap aman, lestari, dan nyaman.
Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
tahun 2013-2033 Provinsi Papua, memuat tujuan penyelenggaraan
penataan ruang, yaitu “mewujudkan tata ruang lestari, aman, nyaman
dan produktif untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dengan
memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik ekosistem Papua”.
Upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka
ditetapkan kebijakan sebagai berikut:
1. Pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup
untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem,
melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan
meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan
keunikan bentang alam.
2. Pengembangan kegiatan budidaya berdasarkan prinsip pembangunan
berkelanjutan serta memperhatikan kearifan lokal agar tidak
melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan
3. Perlindungan serta peningkatan penghidupan dan eksistensi
masyarakat hukum adat dalam sistem perkampungan dan kearifan
lokal
4. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan untuk
pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu
bersaing dalam perekonomian nasional maupun internasional
5. Perwujudan upaya pembangunan wilayah perbatasan negara, provinsi,
dan lintas kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesejahteraan
35 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
dan keamanan, keselarasan tata ruang, dan peningkatan fungsi
pertahanan dan keamanan negara
6. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan
tingkat perkembangan antar kawasan
7. Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan yang
berkembang secara berimbang dan berjenjang
8. Peningkatan infrastruktur wilayah dalam mendukung peran pusat
kegiatan dan pelayanan masyarakat
9. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan pengelolaannya dari
sudut pandang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan
kawasan lainnya
Kebijakan penyelenggaraan penataan ruang di atas, diarahkan melalui
kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1)
peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan yang
berkembang secara berimbang dan berjenjang (hirarkis), sesuai daya
dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemantapan peran pusat-
pusat pelayanan yang telah berkembang dan mengembangkan pusat-
pusat pelayanan yang baru, mengakomodasi eksistensi perkampungan
sebagai representasi keberadaan masyarakat, dan meningkatkan
aksebilitas pusat pelayanan; dan (2) peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pelayanan pendukung peran pusat pelayanan melalui peningkatan
kualitas jaringan prasarana, pelayanan transportasi, pengembangan
sarana telekomunikasi terutama di kawasan yang terisolasi, peningkatan
jaringan energi, dan peningkatan kualitas jaringan serta mewujudkan
keterpaduaan sistem jaringan sumber daya air.
Selain itu, penyelenggaraan penataan ruang juga diarahkan melalui
rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan
budidaya. Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung ini
dibedakan menjadi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan
36 | Tahun 2018 - 2023
bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam,
pelestarian alam, dan cagar alam, dan kawasan rawan bencana.
Sementara itu, kawasan budidaya merupakan kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumber daya alam, manusia, dan buatan. Kawasan ini dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan produksi dan pemenuhan pemukiman.
Adapun cakupan kawasan budidaya adalah kawasan hutan produksi,
kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perkebunan,
kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan,
kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan
peruntukan pariwisata, kawasan pemukiman, kawasan peruntukan
lainnya, dan peruntukan tanah hak ulayat.
Dengan melihat struktur ruang dan pola ruang tersebut, maka setiap
perencanaan harus memperhatikan kawasan-kawasan mana yang
diprioritaskan untuk menunjang produktivitas daerah dan kawasan-
kawasan mana untuk dilindungi. Hal ini dilakukan karena mempunyai
pengaruh yang sangat besar bagi kualitas lingkungan hidup di Provinsi
Papua. Oleh karena itu, Bappenda dalam melakukan intensifikasi dan
ekstensifikasi terhadap potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah
tidak boleh tanpa melampaui batas ruang yang sudah ditetapkan. Hal ini
dimaksudkan supaya lingkungan hidup di wilayah Papua selalu lestari,
aman, dan nyaman.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Dari uraian di atas, persoalan yang dihadapi oleh Bappenda dalam
melaksanakan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah belum
optimalnya peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan pembayaran pajak
daerah, masih rendahnya kesadaran wajib pajak, belum optimalnya
pengelolaan aset-aset daerah, dan belum optimalnya keuntungan dari
37 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
hasil penanaman saham di pihak ketiga. Terkait dengan pelaksanaan misi
RPJMD Provinsi Papua, maka tugas dan fungsi Bappenda sesuai dengan
misi ke 3 (tiga), yaitu penguatan tata kelola pemerintahan. Secara umum,
tantangan yang dihadapi oleh Bappenda dalam melaksanakan misi
tersebut adalah bagaimana menjalankan tata kelola pemerintahan yang
mengedepankan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas,
transparansi, efektifitas, dan efisiensi serta mengedepankan kemitraan
dengan berbagai stakeholeders. Hasil telaahan Renstra Kementerian
Keuangan ditemukan beberapa persoalan, yaitu terkait dengan
administrasi perpajakan, defisit, perencanaan dan pelaksanaan anggaran,
serta kapasitas dan kelembagaan organisasi. Hasil telaahan RTRW
menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi terkait proses intensifikasi
dan ekstensifikasi PAD adalah memastikan tata ruang yang ada di
Provinsi Papua lestari, aman, dan nyaman. Selain itu, juga harus mampu
mengidentifikasi kawasan-kawasan produktif yang potensial sebagai nilai
tambah bagi PAD tanpa mengabaikan kearifan lokal dan karakteristik
ekosistem di Papua.
Hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut menghasilkan
berbagai permasalahan, potensi, peluang, maupun tantangan yang akan
dihadapi. Berangkat dari hal tersebut, maka isu strategis Bappenda
Provinsi Papua untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak
daerah
2. Belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah dari sektor retribusi
daerah
3. Belum optimalnya penerimaan pendapatan dari sektor lain-lain
pendapatan daerah yang sah
38 | Tahun 2018 - 2023
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini mengemukakan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator
kinerja jangka menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
(Bappenda) Provinsi Papua untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.
Pernyataan tujuan dan sasaran merupakan pernyataan kondisi yang ingin
dicapai. Tujuan adalah suatu kondisi yang ingin dicapai, sementara
sasaran merupakan upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun
pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Bappenda dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
No Tujuan Sasaran
Indikator
Tujuan/
Sasaran
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun
Ke-
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya
kapasitas
fiskal daerah
Indikator
Tujuan:
Persentase
peningkatan
PAD
-10.20
(916948.1
84.539)
16.99
(1.104.6
50.056.
650)
5.60
(1.170.
197.27
9.774)
5.66
(1.240.
398.88
9.089)
5.75
(1.316.
105.24
4.014)
Meningkatnya
kontribusi
Pendapatan
Asli Daerah
(PAD)
Indikator
sasaran:
Persentase
peningkatan
pajak daerah
-12%
12.50%
21.57
%
5.94%
6.08%
Persentase
peningkatan
retribusi daerah
-1.44% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Persentase
peningkatan
PAD lain-lain
1,20 % 1,20 % 1,20 % 1,20 % 1,20 %
Rata-rata nilai
IKM samsat
78.4
78.6 78.8 79 79.2
39 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
Tujuan jangka menengah Renstra Bappenda mengikuti salah satu
sasaran RPJMD Provinsi Papua periode 2018-2023, yaitu meningkatnya
kapasitas fiskal daerah dengan indikator persentasi peningkatan PAD.
Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran meningkatnya kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator persentase peningkatan
pajak daerah, persentase peningkatan retribusi daerah, persentase
peningkatan PAD lain-lain, dan rata-rata nilai IKM samsat.
40 | Tahun 2018 - 2023
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini mengemukakan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua untuk
periode 5 (lima) tahun mendatang. Penyataan strategi dan arah kebijakan
yang dirumuskan ini harus memiliki konsistensi dan relevansi dengan
pernyataan visi dan misi RPJMD Provinsi Papua periode berkenaan
dengan pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan
Bappenda. Adapun konsistensi dan relevasi pernyataan tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Visi : Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan
Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya
kapasitas fiskal
daerah
Meningkatnya
kontribusi Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
Peningkatan akses dan
inovasi pelayanan pajak
daerah
Peningkatan kemudahan
pembayan pajak berbasis teknologi
(ATM, android, Payment Point)
Peningkatan reward bagi
masyarakat taat pajak dan
penghapusan denda pajak
berdasar tingkat tunggakan
Peningkatan kesadaran
masyarakat dan
perusahaan dalam
pembayaran pajak
Peningkatan koordinasi dan
pemberian penghargaan pada
perusahaan wajib pungut
Peningkatan pendataan
masyarakat wajib pajak dan
sosialisasi pada perusahaan wajib
pajak air permukaan
41 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
Peningkatan penagihan pajak
secara persuasif (pengumuman
melalui media masa,
pemberitahuan di tempat umum)
Peningkatan
intensifikasi dan
ekstensifikasi retribusi
daerah
Peningkatan pendataan potensi
dan aset provinsi yang dapat
menjadi obyek retribusi daerah
Peningkatan koordinasi dan
rekonsiliasi penerimaan retribusi
dengan OPD penghasil
Peningkatan perolehan
deviden
Peningkatan koordinasi dan
evaluasi dengan
perusahaan/BUMD penghasil
Identifikasi perusahaan potensial
untuk ditanam modal
Peningkatan
pengendalian dan
evaluasi pelayanan
samsat
Peningkatan akses pelayanan
samsat, terutama di daerah
pedalaman
Penerapan SOP pelayanan dan
penyelenggaraan survei kepuasan
masyarakat
Pemberian fasilitasi dan
penghargaan samsat untuk
berkinerja prima
Peningkatan kapasitas
aparatur dalam
pelayanan pajak dan
retribusi
Peningkatan kualitas pelaporan
kinerja dan keuangan
Peningkatan sarana-prasarana
perkantoran
Peningkatan kompetensi dan
disiplin aparatur
42 | Tahun 2018 - 2023
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan serta pendanaan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua.
Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi Bappenda. Sementara kegiatan adalah bagian dari
program yang berupa aksi praktis dalam menopang pencapaian program. Oleh
karena itu, rencana program dan kegiatan merupakan langkah
operasional untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bappenda. Adapun
rencana program dan kegiatan beserta pendanaan Bappenda untuk 5
(lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
43 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Tujuan Sasaran Kod
e
Program
dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran,
Program
(outcome), dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
gjawab
Lokas
i 2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi
Kinerja pada
Akhir Periode
Renstra
Peraangkat
Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Meningkat
nya
kapasitas
fiskal
daerah
INDIKATOR
TUJUAN:
Persentase
peningkatan PAD
-10.20
(91694
8.184.
539)
16.99
(1.104.
650.05
6.650)
5.60
(1.170.
197.27
9.774)
5.66
(1.240.
398.88
9.089)
5.75
(1.316.
105.24
4.014)
Meningk
atnya
kontribus
i
Pendapa
tan Asli
Daerah
(PAD)
INDIKATOR
SASARAN:
Persentase
peningkatan pajak
daerah
-1%
12.50%
21.57%
5.94%
6.08%
Program:
Peningkata
n
pendapata
n daerah
Tingkat kepatuhan
wajib pajak
74.5% 79.5% 84.5% 89.5% 94.5% Bidang
Pajak
Kegiatan:
Sosialisasi
dan
penagihan
pajak
daerah
Jumlah
tempat/sarana baru
dalam pembayaran
pajak
0 0 6
tempat
315
000
000
6
tempat
330
000
000
6
tempat
345
000
000
6
tempat
360
000
000
Jumlah masyarakat
pemanfaat
penghapusan
denda
0 0 75.000
orang
525
000
000
0 0 75.000
Orang
550
000
000
50.
000
Orang
575
000
000
Jumlah reward
yang diberikan
kepada masyarakat
0 0 0 0 0 0 4
pengh
argaan
2.50
0.00
0.00
0
0 0
44 | Tahun 2018 - 2023
Jumlah perusahan
yang disosialisasi
pajak daerah
0 0 10
perusa
han
300.
000.
000
10
perusa
han
350.
000.
000
10
perusa
han
375.
000.
000
10
perusa
han
400.
000.
000
Jumlah wilayah
baru yang
disosialisasi
0 0 1
wilaya
h
262.
500.
000
1
wilaya
h
275.
625.
000
1
wilaya
h
290.
000.
000
1
wilaya
h
300.
000.
000
Jumlah sosialisasi
dan pemberitahuan
pajak melalui
media massa
0 0 7
media
1.73
3.00
0.00
0
7
media
1.80
0.00
0.00
0
7
media
1.90
0.00
0.00
0
7
media
2.00
0.00
0.00
0
Jumlah penagihan
pajak
0 0 51 titik 68 titik 68 titik 85 titik
Program:
Peningkata
n
pendapata
n daerah
Persentase samsat
yang memenuhi
target
70.5% 76.47
% (13
samsa
t)
82.35
% (14
samsa
t)
88.23
% (15
samsa
t)
94.11
% (16
samsa
t)
100%
(17
samsa
t)
Persentase wajib
pungut yang
memenuhi target
37.5 (3 Wapu) 37.5 (3
Wapu)
50 %
(4
Wapu)
50 %
(4
Wapu)
62.5 %
(5
Wapu)
62.5 %
(5
Wapu)
Kegiatan:
Koordinasi
pemunguta
n pajak
daerah
Jumlah
kesepakatan
koordinasi
kesamsatan
0 0 4
lapora
n
1.00
0.00
0.00
0
4
lapora
n
2.60
0.00
0.00
0
4
lapora
n
2.80
0.00
0.00
0
4
lapora
n
3.00
0.00
0.00
0
Jumlah dokumen
rekonsilisasi
samsat
0 0 2
lapora
n
700.
000.
000
2
lapora
n
800.
000.
000
2
lapora
n
900.
000.
000
2
lapora
n
900.
000.
000
Jumlah dokumen
rekonsilisasi wajib
pungut PBB KB
0 0 2
lapora
n
200.
000.
000
2
lapora
n
100.
000.
000
2
lapora
n
250.
000.
000
2
lapora
n
100.
000.
000
INDIKATOR
SASARAN:
Persentase
peningkatan
retribusi daerah
-
1.44%
0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Program:
Peningkata
n
pendapata
n daerah
Persentase OPD
yang menghasilkan
retribusi daerah
sesuai target
35 % (8 OPD) 39.13
% (9
OPD)
48 %
(11
OPD)
57 %
(13
OPD)
65.2 %
(15
OPD)
74 %
(17
OPD)
Bidang
Retribusi
45 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
Kegiatan:
Intensifikasi
penerimaan
retribusi
daerah
Jumlah dokumen
hasil rekonsiliasi
/evaluasi OPD
pemungut
0 0 4
lapora
n
1.00
0.00
0.00
0
4
lapora
n
1.10
0.00
000
0
4
lapora
n
1.15
0.00
0.00
0
4
lapora
n
1.20
0.00
0.00
0
Jumlah OPD/UPT
yang didampingi
dalam pemungutan
retribusi
0 0 10
OPD/
UPT
15
OPD/
UPT
20
OPD/
UPT
27
OPD/
UPT
Jumlah OPD yang
menerima reward
sesuai target
0 0 12
OPD
14
OPD
16
OPD
20
OPD
Program:
Peningkata
n
pendapata
n daerah
Jumlah potensi
baru yang telah
menghasilkan
retribusi
1
potens
i
1
potens
i
1
potens
i
1
potens
i
1
potens
i
Kegiatan:
Pendataan
potensi
retribusi di
Provinsi
Papua
Jumlah potensi
retribusi yang
terdata
0 0 3
potens
i
1.00
0.00
0.00
0
4
potens
i
1.00
0.00
0….
000
5
potens
i
1.00
0.00
0.00
0
6
potens
i
1.00
0.00
0.00
0
Jumlah angkutan
yang terdata
0 0 230
angkut
an
250
angkut
an
280
angkut
an
300
angkut
an
Kegiatan:
Kajian
Identifikasi
Potensi
Pendapatan
Daerah
Jumlah dokumen
kajian potensi
sumber-sumber
pendapatan
1 dokumen
500.000000
1 dokumen
500.000.000
1 dokumen
500.000.000
1 dokumen
500.000.000
1 dokumen
500.000.000
Kegiatan:
Pengemban
gan data
dan
informasi
pendapatan
daerah
Jumlah Sistem
yang tersedia untuk
pengelolaan dan
penatausahaan
Pendapatan
Daerah
9 sistem
5,500,000,000
10 sistem
5,750,000,000
11 sistem
5,850,000,000
12 sistem
5,950,000,000
13 sistem
6,000,000,000
46 | Tahun 2018 - 2023
Kegiatan :
Rapat
Koordinasi
Teknis
Peningkatan
Pendapatan
Daerah
1
Doku
men
1.30
00.0
00.0
00
1
Doku
men
1.30
00.0
00.0
00
1
Doku
men
1.30
00.0
00.0
00
1
Doku
men
1.30
00.0
00.0
00
1
Doku
men
1.30
00.0
00.0
00
INDIKATOR
SASARAN:
Persentase
peningkatan PAD
lain-lain
1,20 % 1,20 % 1,20 % 1,20 % 1,20 %
Program:
Peningkata
n dan
pengemba
ngan
pengelolaa
n
keuangan
daerah
Persentase
perusahaan yang
memenuhi target
deviden
25%
(1
perusa
haan)
59%
(2
perusa
haan)
60% (3 perusahaan)
80% (4 perusahaan)
100% (5 perusahaan)
Bidang
Pendapata
n lain-lain
Kegiatan:
Koordinasi
Peningkata
n Kontribusi
BUMD
Jumlah
kesepakatan
koordinasi dengan
perusahaan/BUMD
0 0 1 Kesepakatan
350,000,000
1 Kesepakatan
350,000,000
1 Kesepakatan
350,000,000
1 Kesepakatan
350,000,000
Kegiatan:
Koordinasi/
Konsultasi
Penanaman
Modal/Saha
m
Jumlah
Kesepakatan
Koordinasi/Konsult
asi Penanaman
Modal/Saham
0 0 5 Kesepakatan
500,000,000
4 Kesepakatan
400,000,000
4 Kesepakatan
400,
000,
000
4 Kesepakatan
400,
000,
000
Kegiatan:
Rekonsiliasi
Pendapatan
Daerah
Jumlah dokumen
laporan
Rekonsiliasi
Pendapatan
Daerah
1 dokumen
308,611,000
0 0 0 0 0 0 0 0
47 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
Kegiatan:
Intensifikasi
dan
Ekstensifika
si Sumber-
Sumber
Pendapatan
Daerah
Meningkatnya
Pendapatan Asli
Daerah
5 Kegiatan
4.05
7.83
5.00
0
0 0 0 0 0 0 0 0
Kegiatan:
Intensifikasi
penerimaan
retribusi
daerah
Jumlah dokumen
hasil rekonsiliasi
/evaluasi OPD
pemungut
4 laporan
650000000
0 0 0 0 0 0 0 0
INDIKATOR
SASARAN: Rata-
Rata nilai IKM
samsat
78.2
78.4
78.6
78.8
79
79.2
Program:
Peningkata
n sistem
pengawasa
n internal
dan
pengendali
an
pelaksanaa
n
kebijakan
KDH
Persentase
kajian/kebijakan
pendapatan daerah
yang ditindaklanjuti
40%
45%
50%
55%
60 % Bidang
Pengemb
angan
dan
Pengenda
lian
Kegiatan:
Pelakasana
an
Pengawasa
n Internal
secara
berkala
Dokumen laporan
pengendalian dan
evaluasi pelayanan
dan kinerja samsat
18 laporan
2,885,375,000
18 laporan
2,885,385,000
18 laporan
2,885,385,000
18 laporan
2,885,385,000
18 laporan
2,885,385,000
Kegiatan:
Pelaksanaa
n survey
kepuasan
Jumlah samsat
yang
melaksanakan
pengukuran IKM
0 0 7 samsat
450,000,000
10 samsat
550,000,000
14 samsat
650,000,000
17 samsat
800,000,000
48 | Tahun 2018 - 2023
masyarakat Jumlah Samsat
yang menjalankan
SOP
0 7
samsa
t
10
samsa
t
14
samsa
t
17 samsat
Kegiatan:
Kegiatan
Penyusuna
n Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah rancangan
peraturan yang
disusun
0 0 2
rancan
gan
peratu
ran
600,000,000
2
rancan
gan
peratu
ran
600,000,000
2
rancan
gan
peratu
ran
600,000,000
2
rancan
gan
peratu
ran
600,000,000
Program:
Peningkata
n
pengemba
ngan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
Nilai SAKIP
Bappenda
BB BB BB A A Sekretaria
t
Kegiatan:
Laporan
keuangan
semesteran
Dokumen laporan
keuangan
4 Laporan
25,900,000
4 Laporan
25,900,000
4 Laporan
25,900,000
4 Laporan
25,900,000
4 Laporan
25,900,000
Kegiatan:
Laporan
akhir tahun
Dokumen Laporan
Akhir Tahun
1 Dokumen
18,650,000
1 Dokumen
18,650,000
1 Dokumen
18,650,000
1 Dokumen
18,650,000
1 Dokumen
18,650,000
Kegiatan:
Penyusuna
n RENJA,
RKA dan
Anggaran
Perubahan
Dokumen
Renja/RKA
3 Dokumen
50,000.000
3 Dokumen
75,000,000
3
Doku
men
75.000,000
3
Doku
men
100,000,000
3
Doku
men
100,000,000
Kegiatan:
Penyusuna
n
RENSTRA
Dokumen
RENSTRA
0 - 0 - 0 - 0 - 1 Dokumen
350,000,000
49 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
Program:
Pelayanan
administrasi
perkantoran
Persentase
keterpenuhan
administrasi
perkantoran
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kegiatan:
Penyedian
jasa surat
menyurat
Jumlah Surat Yang
di Sesuaikan
550
427.000.000
550
427.000.000
550 497000.000
550 497.000.000
550 570.000.000
Kegiatan:
Penyediaan
Jasa
Administras
i Keuangan
Jumlah Tenaga
Honor Yang
Terbayarkan
38 Orang
1,368,000,000
38 Orang
1,368,000,000
38 Orang
1,368,000,000
38 Orang
1,368,000,000
38 Orang
1,368,000,000
Kegiatan:
Penyediaan
Jasa
Komunikasi
, Sumber
daya air
dan listrik
Beban Tagihan
Telepon, Listrik dan
Air yang
dibayarkan
12 Bulan
1,900,000,000.00
12 Bulan
1,900,000,000.00
12 Bulan
1,900,000,000.00
12 Bulan
1,900,000,000.00
12 Bulan
1,900,000,000.00
Kegiatan:
Penyediaan
jasa
pemelihara
an dan
perizinan
kendaraan
dinas/opera
sional
Jumlah Kendaraan
dinas/operasional
yang mendapatkan
pemeliharaan dan
perizinan
97 Unit
2,237,550,000.00
106 Unit
2,237,550,000.00
112 Unit
2,237,550,000.00
112 Unit
2,237,550,000.00
112 Unit
2,237,550,000.00
Kegiatan:
Penyediaan
jasa
kebersihan
kantor
Jumlah tenaga
kebersihan kantor
28 Orang
1,008,000,000.00
28 Orang
1,008,000,000.00
28 Orang
1,170,000,000.00
28 Orang
1,170,000,000.00
28 Orang
1,170,000,000.00
50 | Tahun 2018 - 2023
Jumlah Peralatan
Kebersihan Kantor
18 Jenis
310,000,000.00
18 Jenis
310,000,000.00
18 Jenis
310,000,000.00
18 Jenis
310,000,000.00
18 Jenis
310,000,000.00
Kegiatan:
Penyediaan
alat tulis
kantor
Jumlah alat tulis
kantor yang
disediakan
31 Jenis
1,420,000,000.00
31 Jenis
1,420,000,000.00
31
Jenis
1,562,000,000.00
31
Jenis
1,562,000,000.00
31
Jenis
1,562,000,000.00
Kegiatan:
Penyediaan
barang
cetakan
dan
pengganda
an
Jumlah cetakan
dan penggandaan
yang disediakan
15 Jenis
2,150,000,000.00
15 Jenis
2,150,000,000.00
15 Jenis
2,150,000,000.00
15
Jenis
2,350,000,000.00
15
Jenis
2,350,000,000.00
Kegiatan:
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/pener
angan
bangunan
kantor
Jumlah komponen
listrik dan instalasi
listrik yang
disediakan
11 Komponen Listrik dan 4 Instalasi Listrik
200.000.000.00
10 Komponen Listrik dan 3 Instalasi Listrik
200.000.000.00
8 Komponen Listrik dan 1 Instalasi Listrik
200.000.000
10 Komponen Listrik dan 3 Instalasi Listrik
350.000.000.00
8 Komponen Listrik dan 1 Instalasi Listrik
250.000,000.00
Kegiatan:
Penyediaan
bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan yang
disediakan
2 Buah
100,000,000.00
2 Buah
100,000,000.00
2 Buah
100,000,000.00
2 Buah
100,000,000.00
2 Buah
100,000,000.00
Kegiatan:
Penyediaan
makanan
dan
minuman
Jumlah makanan
dan minuman yang
disediakan
5110 Kotak
919,800,000.00
5110 Kotak
919,800,000.00
5110 Kotak
919,800,000.00
5110 Kotak
919,800,000.00
5110 Kotak
919,800,000.00
51 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
Kegiatan:
Rapat-rapat
Koordinasi
dan
konsultasi
ke luar
daerah
Jumlah Koordinasi
dan Konsultasi Ke
Luar Daerah yang
dilakukan
300 Kali
4.713.000.000
300 Kali
4.800.000.000
300 Kali
5.000.000.000
300 Kali
5.000.000.000
300 Kali
5.000.000.000
Kegiatan:
Penyediaan
jasa
pengamana
n
Jumlah tenaga
pengamanan
kantor
21 Orang
756,000,000.00
21 Orang
756,000,000.00
21 Orang
756,000,000.00
21 Orang
756,000,000.00
21 Orang
756,000,000.00
Program:
Peningkata
n sarana
dan
prasarana
aparatur
Persentase sarana-
prasarana dalam
kondisi baik
90% 90% 95% 100 % 100 %
Kegiatan:
Pembangun
an gendung
kantor
Jumlah gedung
yang terbangun
3.375 M2
31,250,000,000
21.520 M2
42.700.000.000
20.800M2
42.765.000.000
10.000 M2
6.500.000.000
6.750 11.600.000.000
Kegiatan:
Rehabilitasi
sedang/ber
at Gedung
kantor
Jumlah Gedung
kantor yang
direhabilitasi
1.000
1,075,000,000
1.000
700,000,000
1.000
1,000,000,000
800
3,700,000,000
800
375,000,000
``
Kegiatan:
Pembangun
an rumah
dinas
Jumlah rumah
dinas yang
terbangun
2 Unit 2,200,000,000
2 Unit 1,075,000,000
4 Unit
1,900,000,000
4 Unit
1,850,000,000
2 Unit
980,000,000
Kegiatan:
Rehabilitasi
sedang/ber
at rumah
dinas
Jumlah rumah
dinas yang
direhabilitasi
4 Unit
235,000,000
1 Unit
210,000,000
9 Unit 255,000,000
5 Unit
100,000,000
3 Unit
100,
000,
000
52 | Tahun 2018 - 2023
Kegiatan:
Peralatan
Gedung
Kantor
Jumlah peralatan
perlengkapan
334 Unit
4.944.500.000
302 Unit
4.827.500.000
368 Unit
4.407.000.000
333 Unit
4,002,000,000
331 Unit
4,125,000,000
Kegiatan:
Mebeleur
Jumlah mebeleur
yang diadakan
257 Unit
1,575,000,000
256 Unit
1,450,000,000
272 Unit
1,692,500,000
272 Unit
1,692,000,000
247 Unit
1,505,000,000
Kegiatan:
Kendaraan
dinas/opera
sional
Jumlah Kendaraan
Dinas yang
diadakan
5 Unit 150,000,000
12 Unit
1,500,000,000
12 Unit
1500,000,000
12
Unit
1500,000,000
6 Unit 517,500,000
Kegiatan:
Pemelihara
an
rutin/berkal
a rumah
dinas
Jumlah rumah
dinas yang
terpelihara secara
rutin/berkala
10 Unit
100,000,000
10 Unit
100,000,000
19 Unit
190,000,000
23 Unit
230,000,000
26 Unit
260,000,000
Kegiatan:
Pemelihara
an
rutin/berkal
a Gedung
kantor
Jumlah gedung
kantor yang
terpelihara secara
rutin/berkala
18 Unit
775,000,000
18 Unit
775,000,000
18 Unit
852,500,000
18 Unit
852,500,000
18 Unit
937,200,000
Kegiatan:
Pemelihara
an
rutin/berkal
a peralatan
Gedung
kantor
Jumlah Peralatan
Gedung Kantor
Yang Terpelihara
Secara Rutin dan
Berkala
55 Unit
352,950,000
60 Unit
352,
950,
000
60 Unit
407,950,000
60 Unit
352,
950,
000
60 Unit
367,950,000
Program:
Peningkata
n disiplin
aparatur
Jumlah
pelanggaran
disiplin aparatur
0 0 0 0 0
53 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
Kegiatan:
Pengadaan
pakaian
dinas
beserta
perlengkap
annya
Jumlah pakaian
dinas yang
diadakan
290
436,500,000
680
1,020,000,000
340
510,000,000
362
544,700,000
340
510,
000,
000
Kegiatan:
Pengadaan
pakaian
khusus
hari-hari
tertentu
Jumlah pakaian
khusus hari-hari
tertentu yang
diadakan
326 320,800,000
390
663,000,000
417
684,600,000
Program:
Fasilitasi
pindah/purn
a tugas
PNS
Persentase
aparatur yang
terlayani tepat
waktu
100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan:
Pemindaha
n tugas
PNS
Jumlah
pemindahan tugas
PNS yang
terlaksana
1 Tahun
400,000,000
1 Tahun
500,000,000
1 Tahun
550,000,000
1 Tahun
550,000,000
1 Tahun
600,000,000
Program:
Peningkata
n kapasitas
sumberday
a aparatur
Persentase
aparatur Bappenda
yang lulus diklat
formal
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase
aparatur Bappenda
yang lulus diklat
non-formal
100% 100% 100% 100% 100%
Kegiatan:
Pendidikan
dan
pelatihan
formal
Jumlah aparatur
terfasilitasi diklat
formal
9 Orang
583,000,000
9 Orang
583,000,000
11 Orang
722,000,000
14 Orang
920,000,000
13 Orang
861,000,000
Kegiatan:
Pendidikan
dan
pelatihan
non formal
Jumlah aparatur
terfasilitasi diklat
non formal
71 0rang
1.931.500.000
108 orang
2.800.000.000
125 orang
3.200.000.000
120 orang
3.000.000.000
125 orang
3.000.000.000
54 | Tahun 2018 - 2023
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
Bab ini mengemukakan kinerja penyelenggaraan bidang urusan di Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua. Kinerja ini
merupakan indikator kinerja Bappenda untuk 5 (lima) tahun ke depan
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Provinsi Papua. Indikator kinerja ini mendorong pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Papua, yaitu sebagai berikut.
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Mendukung
Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Papua
No Indikator
Kondisi Kinerja
Pada Awal Periode RPJMD
Target Capain Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Persentase peningkatan PAD
-10.20
(916948.1
84.539)
16.99
(1.104.650.
056.650)
5.60
(1.170.197.
279.774)
5.66
(1.240.398.
889.089)
5.75
(1.316.10
5.244.014
)
2
Persentase peningkatan pajak daerah
-12%
12.50%
21.57%
5.94%
6.08%
3 Persentase peningkatan retribusi daerah
-1.44% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
4 Persentase peningkatan PAD lain-lain
1.20 % 1.20 % 1.20 % 1.20 % 1.20 %
5 Rata-rata nilai IKM samsat
78.2
78.4
78.6 78.8 79 79.2
Jumlah indikator kinerja Bappenda yang mendukung capaian tujuan dan
sasaran RPJMD Provinsi Papua untuk 5 (lima) tahun ke depan meliputi
persentase peningkatan PAD, persentase peningkatan pajak daerah,
55 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
persentase peningkatan retribusi daerah, persentase peningakatan PAD
lain-lain, dan rata-rata nilai IKM samsat. Adapun formulasi dan elemen
data indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 7. 2 Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Provinsi Papua
Indikator Kinerja Utama/
Indikator Kinerja
Program
Deskripsi Indikator Formula Elemen Data
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)
Persentase peningkatan PAD
Persentase peningkatan PAD merupakan indikator yang mengukur tingkat peningkatan PAD setiap tahun. Semakin tinggi peningkatan PAD setiap tahun maka semakin baik
Dimana:
PPAD : Peningkatan PAD
RPAD TB : Realisasi PAD Tahun
Berkenaan
RPAD TS : Realisasi PAD Tahun
Sebelumnya
Peningkatan komponen PAD: pajak daerah, retribusi, dan PAD lain-lain. Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran/ laporan target dan realisasi penerimaan PAD
Persentase Peningkatan Pajak Daerah
Persentase peningkatan pajak daerah merupakan indikator yang mengukur tingkat peningkatan pajak daerah setiap tahun. Semakin meningkat pajak daerah setiap tahun maka semakin baik
Dimana:
PPD : Peningkatan Pajak
Daerah
RPD TB : Realisasi Pajak Daerah
Tahun Berkenaan
RPD TS : Realisasi Pajak Daerah
Tahun Sebelumnya
Komponen pajak daerah Provinsi: PKB, BBNKB, PAP Sumber data: laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah
Persentase peningkatan retribusi daerah
Persentase peningkatan retribusi daerah merupakan indicator yang mengukur peningkatan retribusi daerah setiap tahun. Indikator ini membandingkan antara realisasi retribusi daerah tahun sebelumnya dengan
Dimana:
PRD : Peningkatan Retribusi
Daerah
RRD TB : Realisasi Retribusi
Daerah Tahun Berkenaan
Sumber data: laporan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah
56 | Tahun 2018 - 2023
realisasi retribusi daerah tahun berkenaan. Semakin meningkat retribusi daerah setiap tahun maka semakin baik
RRD TS : Realisasi Retribusi
Daerah Tahun Sebelumnya
Persentase peningkatan PAD lain-lain
Persentase peningkatan PAD lain-lain merupakan indicator yang mengukur peningkatan PAD lain-lain setiap tahun. Semakin meningkat PAD lain-lain setiap tahun maka semakin baik
Dimana:
PPADl : Peningkatan PAD
lain-lain
RPADl TB : Realisasi PAD lain-lain
Tahun Berkenaan
RPADl TS : Realisasi PAD lain-
lain Tahun Sebelumnya
Sumber data: laporan target dan realisasi penerimaan PAD lain-lain
Rata-rata nilai IKM samsat
Nilai kepuasan layanan setiap Samsat di Provinsi Papua yang dihasilkan dari survei kepuasan masyarakat yang menggunakan layanan Samsat.
Sangat Baik : 81,26 – 100,00
Baik : 62,51- 81, 25
Kurang Baik : 43,76 – 62,50
Tidak Baik : 25 – 43,75
Survey kepuasan masyarakat di setiap Samsat
Penilaian mengikuti Permendagri 86 tahun 2017
Indikator Kinerja Utama (Eselon III)
Tingkat kepatuhan wajib pajak
Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan indikator yang mengukur kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Indikator ini membandingkan antara jumlah wajib pajak yang patuh dengan total wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin baik
Dimana:
KWP : Kepatuhan Wajib Pajak
WPP : Wajib Pajak yang Patuh
WP : Wajib Pajak
Data wajib pajak
Data wajib pajak yang patuh membayar pajak
Persentase Samsat yang Memenuhi Target
Persentase samsat yang memenuhi target merupakan indikator yang mengukur seberapa banyak samsat yang memenuhi target. Indikator ini membandingkan jumlah samsat yang memenuhi terget dengan total samsat. Semakin banyak samsat yang memenuhi target maka
Dimana:
SMT : Samsat yang Memenuhi
Target
TS : Total Samsat
Data target dan realisasi samsat
Data jumlah samsat
57 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
semakin baik
Persentase wajib pungut yang memenuhi target
Persentase wajib pungut yang memenuhi target merupakan indicator yang mengukur seberapa banyak wajib pungut yang memenuhi target. Indikator ini membandingkan antara jumlah wajib pungut yang memenuhi target dengan jumlah total wajib pungut. Semakin banyak wajib pungut yang memenuhi target maka semakin baik
Dimana:
WPMT : Wajib Pungut yang
Memenuhi Target
TWP : Total Wajib Pungut
Data jumlah wajib pungut
Data wajib pungut yang memenuhi target
Persentase OPD yang menghasilkan retribusi sesuai target
Persentase OPD yang menghasilkan retribusi sesuai target merupakan indicator yang mengukur seberapa banyak OPD yang menghasilkan retribusi sesuai target. Indikator ini membandingkan antara jumlah OPD yang menghasilkan retribusi sesuai target dengan total OPD penghasil. Semakin banyak OPD yang menghasilkan retribusi sesuai target maka semakin baik
Dimana:
OPD MRT : OPD yang
Menghasilkan Retribusi sesuai
Target
OPDP : OPD penghasil
Data jumlah OPD penghasil
Data target dan realisasi retribusi di OPD penghasil
Jumlah potensi baru yang telah menghasilkan retribusi
Jumlah potensi baru yang telah menghasilkan merupakan indicator yang mengukur seberapa banyak potensi baru dapat dimanfaatkan sehingga menghasilkan retribusi. Semakin banyak potensi baru yang menghasilkan retribusi maka semakin baik
Jumlah Potensi Baru yang telah
Menghasilkan Retribusi
Data jumlah potensi baru yang didata
Data jumlah potensi baru yang telah menghasilkan
Persentase perusahaan yang memenuhi target deviden
Persentase perusahan yang memenuhi target deviden merupakan indicator yang mengukur seberapa banyak perusahan yang memenuhi target
Dimana:
Data jumlah perusahan
Data jumlah perusahan yang memenuhi target deviden
58 | Tahun 2018 - 2023
deviden. Indikator ini membandingkan antara jumlah perusahan yang memenuhi terget dengan total perusahan. Semakin banyak perusahan yang memenuhi target deviden maka semakin baik.
PMTD : Perusahan yang Memenuhi
Target Deviden
TP : Total Perusahan
Persentase Kajian/Kebijakan Pendapatan Daerah yang Ditindaklanjuti
Persentase kajian/kebijakan pendapatan daerah yang ditindaklanjuti merupakan indictor yang mengukur seberapa banyak kajian/kebijakan yang dihasilkan itu ditindaklanjuti menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan. Indikator ini membandingkan antara jumlah kajian/kebijakan pendapatan daerah yang ditindaklanjuti dengan total kajian/kebijakan yang dibuat.
Dimana:
KPDD : Kajian/Kebijakan Pendapatan Daerah yang Ditindaklanjuti
TKD : Total Kajian yang Dibuat
Data jumlah kajian/kebijakan yang dibuat
Data kajian/kabijakan yang ditindaklanjuti
Nilai SAKIP Bappenda
Status SAKIP (AA/A/BB/B/CC/C) dan dinilai yang menyertai nilai SAKIP
AA= 90-100; A=80-90; BB=70-80; B=60-70, dst
Sumber data penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat
59 | Rencana Strategis BAPPENDA Provinsi Papua
BAB VIII
PENUTUP
RENSTRA Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi
Papua periode 2018-2023 yang telah tersusun ini menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bappenda setiap tahunnya
dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan
fungsinya masing-masing.
Meskipun demikian, Bappenda menyadari masih terdapat kekurangan dan
kelemahan dalam penyusunan RENSTRA ini. Oleh karena itu, kami
mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan
RENSTRA ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Provinsi Papua
periode 2018-2023, yaitu: “Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang
Berkeadilan”, dengan tepat sasaran dan tepat waktu.
Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan
bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang
implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan
bidangnya masing-masing.
60 | Tahun 2018 - 2023
Demikian RENSTRA Bappenda ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas
dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah
Daerah Provinsi Papua.
Jayapura, Desember 2018
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Provinsi Papua
GERZON JITMAU, SH, MM PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680227 199603 1 002