Post on 03-Mar-2019
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 1
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1 Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah memiliki ruang lingkup yaitu tahapan, tata
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD
merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan
pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka
mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai
dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan/pemerintahan
daerah. Dengan demikian Renja SKPD merupakan salah satu dokumen
perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah maka Renja SKPD harus dirumuskan secara transparan, responsif,
efisiensi, efektif, akuntabel, partisiptif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan
lingkungan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal
RKPD. Sebelum ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD dalam
penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan
pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
terhadap pencapaian Renstra SKPD.
Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2016 mempunyai fungsi yang penting yaitu
sebagai berikut:
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 2
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD
sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD);
2. Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program
dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program
kegiatan yang akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) tahun 2016; dan
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh
mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan
sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun
2016 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang
akan ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021
Mengingat dokumen Renja SKPD memiliki peran penting dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah tahunan, maka tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja
SKPD harus mengikuti tata cara penyusunannya sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Bagan alur tahapan
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
adalah sebagai berikut: (lihat gambar 1.1)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 3
Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten/Kota
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah merupakan salah
satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul yang mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga
Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan urusan yang ditangani yaitu
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, dan perangkat
daerah, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
berkewajiban menyusun dokumen perencanaan tahun 2016 dalam bentuk
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 4
Rencana Kerja (Renja) yang disesuaikan dengan ketugasan dan wewenang
yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun
2016 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Bantul Tahun 2016, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, solusi dalam memecahkan permasalahan, dan usulan program
serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu melalui
penyusunan Rencana kerja (Renja) ini, program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari sasaran strategis Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana yang
akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-
2021 dapat tercapai. Disamping itu sebagai upaya mendukung Pemerintah
Kabupaten Bantul mewujudkan prioritas daerah sebagaimana yang ditetapkan
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun
2016, peran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu
pada prioritas daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik,
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan sasaran daerah yaitu
meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Indikator kinerja dari
sasaran daerah yang diampu oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:
1. Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul; dan
2. Prosentase tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 berdasarkan sebagai
berikut:
1. Pendekatan 1) kinerja bahwa program dan kegiatan yang
direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan
pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk
melaksanakannya secara efektif dan efisiensi sesuai dengan tujuan
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 5
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2) pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah bahwa pengambilan keputusan
terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan,
mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun
anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya
yang diperkirakan dalam prakiraan maju; dan 3) pendekatan
perencanaan dan penganggaran terpadu bahwa pengambilan
keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan
merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran
yang teritegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin
tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan
pembangunan daerah;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif, jumlah dana yang tersedia
untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungan
berdasarka standar satuan harga yang ditetapkan dalam Peraturan
Bupati.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan berbagai peraturan sebagai landasan
atau rujukan yaitu sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo.
Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
827);Perubahan Undang- Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 6
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4124;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Mlik Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 7
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun
2006–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang
tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 11 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 17 Tahun 2011
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul;
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 8
Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan
penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah terutama pada
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan
wewenang, tugas pokok, fungsi dan tata kerja sebagai pedoman dalam
melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 guna mewujudkan hasil
(outcome) dan keluaran (output) yang ditargetkan. Sehingga tujuan dari
sasaran daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2016 dapat diwujudkan dengan 2 (dua)
macam indikator kinerja sasaran daerah yang diampu Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada sektor pengelolaan keuangan
dan aset daerah dan sektor pendapatan daerah dengan target yang akan
dicapai yaitu sebagai berikut:
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul tahun 2015; dan
2. Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tujuan penyusunan dokumen rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 yaitu
sebagai:
1. Pedoman/acuan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan
daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah dalam rangka mewujudkan sasaran daerah dengan 2 (dua)
indikator kinerja dan mewujudkan visi, misi dan tujuan dari sasaran
strategis yang akan ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis
(Rentra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
tahun 2016-2021;
2. Memberikan arah yang jelas untuk memasukkan program-program dan
kegiatan-kegitan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA-PAS) Kabupaten Bantul Tahun 2016 serta untuk menentukan
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 9
PPAS dalam rangka lancarnya pelaksanaan program dan kegiatan
yang ditetapkan dalam KUA Kabupaten Bantul Tahun 2016 dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun
2016.
1.4 Sistimatika Penulisan
Sistematika Penulisan dari Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016, adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
2.3. Isu-isu penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
3.4. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 10
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH TAHUN 2014
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah didasarkan atas laporan hasil evaluasi Rencana
Kerja (Renja) yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya (tahun
2013 dan tahun 2014) dan perkiraan output dari kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan
Anggaran) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun
2015. Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dari periode Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun
2011-2015, sedang Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016-2021 belum disusun
maka laporan atas evaluasi pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015,
mempergunakan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun-tahun
sebelumnya (tahun 2013 dan tahun 2014) dan perkiraan pencapaian sasaran
strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun
2015 dengan mempergunakan Perubahan Rencana Strategi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015
sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 344.1/Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2011-2015. Evaluasi atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun lalu (tahun
n-2) dan realisasi perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n) dengan mengacu
pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 11
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2014
(tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah: (lihat
Tabel 2.1).
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 12
Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA/PERUBAHAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9
1
Urusan Wajib
1 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1 20 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase terlaksananya administrasi perkantoran
100 100 100 95 95 100
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase terlaksananya administrasi persuratan
100 100 100 39 39 100
1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Prosentase terbayarnya jasa komunikasi
100 100 100 100 100 100
1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Prosentase terlaksananya perpanjangan STNK kendaran dinas/operasional
100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 13
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
1 20 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Prosentase terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang daerah (DPPKAD & PPKD)
100 100 100 100 100 100
1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Prosentase terjaganya kebersihan kantor (6 ruang)
100 100 100 100 100 100
1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Prosentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
100 100 100 100 100 100
1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Prosentase terpenuhinya kebutuhan akan berbagai barang cetakan dan penggandaan
100 100 100 100 100 100
1 20 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Prosentase kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga
100 100 100 100 100 100
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Prosentase terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan
100 100 100 100 100 100
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Prosentase terpenuhinya snack, makan dan minum (rapat koordinasi dan tamu kedinasan)
100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 14
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
1 20 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Prosentase terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka memenuhi undangan dan konsultasi ke pemerintah pusat
100 100 100 100 100 100
1 20 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Prosentase terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka memenuhi undangan dan konsultasi ke pemerintah pusat
100 100 100 100 100 100
1 20 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan Prosentase terjaganya keamanan kantor
0 100 0 0 0 0
1 20 02
Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur
100 100 100 100 100 100
1 20 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Prosentase tersedianya ruang rapat/kerja yang representatif
0 100 100 100 100 0
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Prosentase terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional
0 100 100 100 100 0
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 15
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Prosentase terlaksananya pengadaan alat-alat studio (kelengkapan ruang rapat)
100 0 0 0 0 0
1 20 02 10 Pengadaan Mebeleur Prosentase terlaksananya pengadaan berbagai mebeleur
100 100 100 100 100 100
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Prosentase terpeliharanya gedung pemda yang belum digunakan
100 0 100 100 100 100
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Prosentase terawatnya kendaraan dinas/operasional dan terpenuhinya kebutuhan BBM (operasional kegiatan kedinasan)
100 100 100 100 100 100
1 20 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Prosentase terlaksananya perbaikan mebeleur yang rusak
100 100 100 100 100 100
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Prosentase terlaksananya perbaikan kberbagai peralatan dan perlengkapan kantor yang rus
100 100 100 100 100 100
1 20 02 34 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Prosentase terlaksananya pengadaan berbagai peralatan & perlengkapan kantor
100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 16
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
1 20 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase meningkatnya pemahaman SDM terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah
100 25 100 50 50 100
1 20 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Prosentase terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah
100 50 100 50 50 100
1 20 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Prosentase terikutnya bimtek dan kursus implementasi peraturan pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
100 0 100 50 50 100
1 20 06
Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
100 100 100 100 100 100
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Prosentase tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 17
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
1 20 06 09 Penyusunan Sistem Manajemen Mutu Prosentase tersusunya SMM DPPKAD
100 100 100 100 100 100
1 20 15
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1 20 15 10 Pemeliharaan Basis Data PBB Prosentase terpeliharanya DHR PBB
100 100 0 0 0 100
1 20 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (WTP : 1 dan WDP : 2)
1 1 1 1 100 1
1 20 17 01 Penyusunan Analisa Standar Belanja Buku modul Analisa Standar Belanja (ASB)
100 100 100 0 0% 100
Modul Analisa Standart Belanja (ASB)
1 1 1 0 0 1
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 18
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Penggandaan modul ASB 1 1 1 0 0 1
1 20 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga
Buku Peraturan Bupati Bantul tentang Standarisasi Harga Barang & Jasa sebagai pedoman pelaksanaan APBD
100 100 100 100 100 100
Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
1 1 1 1 1 1
Penggandaan dalam buku 150 150 150 150 1 150
1 20 17 03 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Pedoman SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP
100 100 100 100 100 100
Peraturan Bupati
3 1 1
1
Penggandaan dalam buku
80 80
60
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 19
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
1 20 17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Peraturan Daerah tentang APBD sebagai pedoman terselenggaranya program/kegiatan SKPD
100 100 100 100 100 100
Peraturan Daerah tentang APBD 1 1 1 1
1
Penggandaan dalam buku 150 150 150 150
150
1 20 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai pedoman terselenggaranya program/kegiatan SKPD
100 100 100 100 100 100
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
1 1 1 1
1
Penggandaan dalam buku 100 100 100 100
100
1 20 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagai pedoman terselenggaranya program/kegiatan SKPD berdasarkan perubahan
100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 20
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
1 1 1 1
1
Penggandaan dalam buku 150 150 150 150
150
1 20 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai pedoman terselenggaranya program/kegiatan SKPD berdasarkan perubahan
100 100 100 100 100 100
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
1 1 1 1
1
Penggandaan dalam buku 150 150 150 150
75
1 20 17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun lalu
100 100 100 100 100 100
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 1 1 1
1
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 21
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Penggandaan dalam buku 150 150 150 150
150
1 20 17 11
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penjabaran laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun lalu
100 100 100 100 100 100
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 1 1 1
1
Penggandaan dalam buku 150 150 150 150
150
1 20 17 28 TPTGR Tersusunnya laporan Tim Majelis TP TGR
100 100 100 100 100 100
Laporan Tim Mejelis TP TGR 2 6 2 2 100 2
1 20 17 29 Penyusunan Neraca Dinas Instasi Neraca dinas/instansi bulanan dan draf neraca kompilasi per 31 Desember
100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 22
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Draf Neraca Kompilasi per akhir tahun anggaran
720 720 720 720
720
Draf Neraca Kompilasi per akhir tahun anggaran
1 1 1 1
1
1 20 17 30 Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD
Laporan rekonsiliasi antara bank persepsi dengan pengelola keuangan daerah (12 bulan)
12 12 12 12 100 12
1 20 17 33 Pengelolaan dan Pelaporan Tugas Pembantuan
Terselesainya laporan hasil rekonsiliasi di UAW yang diupdate setiap bulan sebagai dasar pelaporan ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan
100 100 100 100 100 100
Laporan 4 12 4 4
4
1 20 17 34 Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
Pedoman SKPD dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja SKPD
100 100 100 100 100 100
Peraturan bupati tentang Kenijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD
1 1 1 1
1
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 23
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Penggandaan dalam buku 250 250 250 250
250
1 20 17 42 Penyusunan Laporan Semesteran
Laporan semester I & prognosis semeter II serta digandakan laporan tersebut (digandakan dalam bentuk buku)
75 75 75 75 100 75
1 20 17 45 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
Terinformasi pengelolaan keuangan & aset daerah
100 100 100 100 100 100
Informasi tentang keuangan & aset daerah
3 3 3 3
3
Laporang Pengelolaan web DPPKAD
12 12 12 12
12
1 20 17 48 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)
100 100 100 100 100 100
Surat ijin revisi DPA dan melebihi standar (dokumen)
210 210 100 200
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 24
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
1 20 17 49 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD Fasilitasi penyaluran belanja tidak langsung PPKD dan pengeluaran pembiayaan daerah
100 71,79 100 87 87 100
Penyaluran belanja PPKD (jutaan Rupiah)
Rp 177.092,29
Rp 94.801,83 Rp 70.172,74
Rp 195.916,14
Pengeluaran pembiayaan daerah (jutaan Rupiah)
Rp 27.234,00
Rp 43.520,28 Rp 43.309,25
Rp 26.691,00
1 20 17 53 Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan
Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan aturan
100 100 100 100 100 100
1 20 17 54 Penerbitan SKPP Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas
100 100 100 100 100 100
1593 347 347
241
1 20 17 55 Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS
Tertib pemotongan dan pelaporan IWP (24 kali), Taperum (24 kali) & PPh (12 kali)
100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 25
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
180 60 60
60
1 20 17 58 Pengkartuan Gaji PNS Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan
100 100 100 100 100 100
1 20 17 60 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
Evaluasi atas pelaksanaan SOP dan tersusunnya SOP
100 100 100 100 100 100
1 20 17 61 Pengelolaan SIMKEUDA Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan SIMDA keuangan daerah
100 100 100 100 100 100
3 2 2 2
3
1 20 17 73 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD
Tertatanya & terdatanya arsip DPPKAD
100 100 100 100 100 100
1 20 17 76 Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
Evaluasi penyerapan anggaran belanja daerah (%)
100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 26
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Laporan penyerapan anggaran belanja daerah (Laporan)
4 4 4
4
1 20 18
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1 20 18 06 Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD
Pemahaman pengelola keuangan SKPD dalam mempertanggungjawaban anggaran belanja SKPD
100 100 100 100 100 100
1 20 26
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1 20 26 16 Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
1 1 2 1 50% 1
2) Prosentase penyerapan anggaran (belanja daerah) sesuai dengan alokasi
85% 95% 100% 99% 99% 85%
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 27
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
1 20 17 21 Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD
Penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati
126 126 126 126 100 126
1 20 17 22 Penyusunan Anggaran Kas Dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar (penggandaan 20 buku)
2 2 2 2 100 2
1 20 17 23 Penerbitan SPD Jumlah SPD sebagai acuan SKPD yang mengajukan pencairan anggaran
100 100 100 102 102 100
2779 500 512
450
1 20 17 24 Penerbitan SP2D Terselesainya SP2D yang diterbitkan
100 100 100 124 124 100
SP2D
26319 8000 9923
8000
1 20 17 25 Pencetakan Daftar Gaji Tercetaknya daftar gaji per unit kerja sebanyak 147 daftar gaji setiap bulan
100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 28
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
1 20 17 27 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D
Terselesainya pengujian atas dokumen penerbitan SP2D
100 100 100 124 124 100
26319 8000 9923
8000
1 20 17 57 Rekonsiliasi Belanja SKPD Laporan hasil rekonsiliasi belanja SKPD
12 12 12 12 100 12
3) Prosentase SKPD yang menerapkan Standar akuntansi Pemerintah
70% 50% 60% 60% 100% 70%
1 20 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 17 03 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah digandakan dalam bentuk buku
100 0 3 3 100 100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 29
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
1 20 17 53 Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan
Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan aturan khususnya tentang penerapan kebijakan akuntansi
100 100 12 12 100 100
4) Prosentase keakuratan data barang milik daerah
70
1 20
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
1 20 30 02 Peningkatan SDM aparatur Pemda Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah
100 90 2 2 100 100
1 20 30 03 Simbada Pengelolaan BMD dengan aplikasi (penganggaran (1), penatausahaan (2) dan pelaporan (3)
100 100 2 2 100 100
1 20 30 05 Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang
Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD, DKPBMD dan Mutasi)
100 80 5 5 100 100
1 20 30 06 Penataan aset Aset dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya
100 90 53 53 100 100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 30
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
1 20 30 07 Penghapusan barang daerah SK Bupati tentang Penghapusan BMD
100 90 10 10 100 100
1 20 30 09 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Tersusunnya Laporan (Mutasi dan Semesteran) 158 unit kerja
100 100 2 2 100 100
1 20 30 11 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
- Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD) dalam bentuk SK Bupati
100 80 1 1 100 100
1 20 30 12 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Berita Acara Rekonsiliasi (60 SKPD setiap triwulan)
100 100 60 60 100 100
1 20 30 13 Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
Kemanan dokumen pemilikan BMD 100 80 1661 1661 100 100
1 20 30 14 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD
Rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Persediaan dan Standart Prasarana dan Sarana Kerja
100 100 2 1 50 100
1) Derajat Desentralisasi
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 31
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
1 20 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 17 19 Intensifikasi Dan Ekatensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Pengahargaan Pajak)
Tercapainya target pendapatan asli daerah bersumber dari PBB P2
100 113 100 115 115 100
Rp 21.295,69 Rp 20.790,00 Rp 23.920,11
Rp 22.869,00
1 20 17 38 Operasional Pajak Daerah Target pendapatan pajak daerah (11 jenis pajak daerah)
100 125,78 100 128 128 100
Pajak Daerah
Rp 77.892,20 Rp 99.558,47
Rp 85.000,10
1 20 17 68 Pelayanan Pajak Daerah Mendukung tercapainya target pendapatan pajak daerah
100 129,30 100,00 127,82 127,82 100,00
Pendapatan dari pajak daerah (Rupiah)
Rp 77.892,20 Rp 99.558,47
Rp 85.000
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 32
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
1 20 17 69 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Mendukung tercapainya target pendapatan PBB P2
100 112,68 100,00 115,06 115,06 100,00
Pendapatan Pajak Daerah dari PBB P2
112,68 Rp 20.790 Rp 23.920
Rp 22.869
1 20 17 71 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Mendukung tercapainya PAD dari pajak daerah
100 129,30 100,00 127,82 127,82 100,00
Pajak Daerah
Rp 77.892 Rp 99.558
Rp 85.000
1 20 17 72 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak Tertatanya arsip wajib pajak 100 100 100 100 100,00 100
1 20 17 81 Studi Potensi Pajak Daerah Kajian Data potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Bantul (dokumen)
100 0,00 100 100 100 100
Dokumen
1 1
1
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 33
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
1 20 17 82 Studi Potensi Retribusi Daerah Kajian data potensi retribusi daerah yang ada di Kabupaten Bantul (dokumen)
100 0,00 100 100 100 100
Dokumen
1 1
1
1 20 17 83 Pendataan PBB P2 Validitas Database PBB P2(desa) 100 0,00 100 100 100 100
Desa 3 0 3 3
3
1 20 26
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
1 20 26 11 Regulasi Peraturan Retribusi Daerah Tersusunnya Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati Bantul
100 100 100 100 100 100
Regulasi tentang pajak dan retribusi daerah
32 7 7
10
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 34
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
2) Prosentase Kemampuan Keuangan Daerah
15,29
1 20 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 17 17 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Tercapainya target pendapatan bunga deposito
100 179 100 172 172 100
Pendapatan bunga deposito (jutaan Rupiah)
Rp 14.000,00 Rp 24.030,19
Rp 13.000,00
1 20 17 62 Pengendalian PAD Mendukung tercapainya target PAD 100 112,40 100 124 124 100
PAD (jutaan Rupiah)
112,40 Rp 288.038,73 Rp 357.411,06
Rp 312.419,91
1 20 17 67 Optimalisasi Pendapatan Daerah Mendukung tercapainya target PAD 100 112,40 100 124 124 100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 35
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
PAD (jutaan Rupiah)
112,40 Rp 288.038,73 Rp 357.411,06
Rp 312.419,91
3) Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah
1 20 17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 17 31 Pengelolaan Dana Perimbangan Tersedinya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
100 100,29 100 100,78 100,78 100
Dana Perimbangan (jutaan Rupiah)
Rp1.445.208,42 Rp 1.456.506,08
Rp1.544.678,72
1 20 17 32 Penyusunan SPT Tahunan SPT masa akhir bulan 100 100,00 100 100 100 100
SPT masa bulan Desember 2014
1 1
1
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 36
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerj
Hasil Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun n-1)
Tahun 2015
Target Renja
SKPD tahun
2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Tingkat
Realisasi
(%)
Lampiran Laporan Pajak Penghasilan PNS (Form 1721 A2)
11850 11850
11850
1 20 17 46 Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) Mempercepat pemasukan dana bagi hasil PPh OP
100 100,00 100 100 100 100
Dana bagi hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi (jutaan Rupiah)
Rp 44.187 Rp 13.500 Rp 13.500
Rp 19.210
Intensifikasi PPh OP
6 2 2
2
1 20 17 65 Pemberantasan Cukai Ilegal Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan terlaksananya sosialisasi dibidang cukai
100% 100% Rp 4.068,39 Rp 4.480,60 110% 100%
1 20 17 78 Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal
Mempercepat pemasukan dana bagi hasil cukai dan terlaksananya sosialisasi dibidang cukai (%)
100 116,01 100 106,3395103 106,34 100
Sumber Data : DPPKAD, diolah
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 37
Penjelasan:
1. Tahun 2014 anggaran belanja daerah yang dialokasikan
pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebesar Rp66.413.201.625,00 dialokasikan pada anggaran
belanja tidak langsung sebesar Rp27.687.863.349,00 dan
anggaran belanja langsung sebesar Rp38.725.338.276,00.
Atau perbandingan alokasi belanja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 41,69%
dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung dan
sebesar 58,31% dialokasikan pada anggaran belanja
langsung. Anggaran dan realisasi belanja daerah pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun
2014 yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 2.2 dan Gambar
Grafik 2.2)
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014
N
o Uraian
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Sisa
Rupiah %
1 2 4 5 6 7
1 Belanja Tidak Langsung
27.687.863.349 24.960.828.663 2.727.034.686 90,15
2 Belanja Langsung
38.725.338.276 33.571.687.730 5.153.650.646 86,69
Jumlah 66.413.201.625 58.532.516.393 7.880.685.332 88,13
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 38
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah DPPKAD, diolah
Dari tabel dan gambar grafik tersebut diatas menunjukkan
anggaran belanja tidak langsung Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar
Rp27.687.863.349,00 terealisasi sebesar Rp24.960.828.663,00
atau terealisasi 90,15% dan terdapat sisa anggaran belanja
tidak langsung sebesar Rp2.727.034.686,00. Realisasi
anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk mendanai
terlaksananya berbagai program dan kegiatan-kegaiatan utama
maupun kegiatan-kegiatan pendukung sebagaimana pada tabel
2.1 dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan dari
sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen
Rencana Strategis (Rentra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015 sebesar
Rp33.571.687.730,00 dari total anggaran belanja langsung
sebesar Rp38.725.338.376,00 atau terealisai sebesar 86,69%.
Rincian anggaran dan realisasi belanja langsung yaitu sebagai
berikut: (lihat Tabel 2.3)
Rp-
Rp5,000.00
Rp10,000.00
Rp15,000.00
Rp20,000.00
Rp25,000.00
Rp30,000.00
Rp35,000.00
Rp40,000.00
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
Anggaran Rp27,687.86 Rp38,725.34
Realisasi Rp24,960.83 Rp33,571.69
41,69%
58,31%
42,64%
57,36%
Ju
taa
n R
up
iah
Gambar Grafik 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja DPPKAD
Tahun 2014
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 39
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014
Program Jml
Keg
Anggaran
(Rupiah)
Realisasi
(Rupiah)
Sisa
Rupiah %
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14 17.418.863.440 14.595.314.741 2.823.548.799 83,79
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10 10.784.800.363 10.043.768.263 741.032.100 93,13
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
2 45.405.000 12.775.000 32.630.000 28,14
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 194.755.335 167.662.465 27.092.870 86,09
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
50 7.990.791.163 6.715.174.316 1.275.616.847 84,04
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD
2 369.810.000 365.216.450 4.593.550 98,76
Program Penataan Peraturan Peundang-undangan
2 240.767.975 184.653.785 56.114.190 76,69
Program Pengelolaan Barang Daerah
11 1.680.145.000 1.487.122.710 193.022.290 88,51
Jumlah 93 38.725.338.276 33.571.687.730 2.573.102.274 86,69
Sumber data : Simda Keuangan Daerah tahun 2014, diolah
2. Secara umum kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sampai dengan tahun berjalan (yaitu dari tahun 2011 s/d
2015) tingkat indikator keluaran (output) kegiatan-kegiatan
sebagian besar 100% kecuali kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat selama
periode tahun 2011-2015 output yang direncanakan pada
kegiatan ini tercapai kecuali tahun 2014 dengan capaian
ouput sebesar 39%. Dikarenakan tahun 2014 pengadaan
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 40
perangko dan jasa pengiriman surat yang dianggarkan
pada perubahan APBD tahun 2014 untuk mendukung
kegiatan Verifikasi Pajak Daerah tidak terealisasi
seluruhnya.
2. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas selama periode
tahun 2011-2015 output yang direncanakan pada
kegiatan ini tercapai kecuali tahun 2015, dikarenakan
pada tahun tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah tidak melaksanakan kegiatan
pengadaan kendaraan dinas/operasional dikarenakan
keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah
Kabupaten Bantul. Sehingga tingkat capaian realisasi
output kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
dari target Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2011-2015
sebesar 67%.
3. Kegiatan sosialisasi peraturan perundangan tingkat
capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-
2015 selama periode tahun 2011-2015 sebesar 67%. Hal
tersebut dikarenakan capaian atas output kegiatan
sosialisasi peraturan perundang-undangan tahun 2014
sebesar 50%, tahun 2014 direncanakan dilaksanakan 2
(dua) sosialisasi peraturan perundang-undangan tetapi
kegiatan ini hanya melaksanakan 1 (satu) sosialisasi
peraturan perundang-undangan yaitu sosialisasi tentang
Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul
dengan peserta perwakilan dari seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
4. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan tingkat capaian realisasi dari target
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 41
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah tahun 2011-2015 selama periode tahun 2011-
2015 sebesar 50%. Hal tersebut dikarenakan capaian
atas output kegiatan bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan selama periode tahun
2011-2015 sebesar 100% kecuali tahun 2013 dan tahun
2014. Tahun 2013 capaian output dari kegiatan ini
sebesar 0% disebabkan pegawai-pegawai di lingkungan
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah telah mengikuti bimbingan teknis tentang
pengeloaan pendapatan dengan mempergunakan
anggaran belanja dari kegiatan operasional pajak daerah
dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan
daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Bantul. Sedang tahun 2014 capaian
output dari kegiatan ini sebesar 50% dikarenakan tahun
2014 bimbingan teknis yang terikuti adalah tentang
penilaian aset dalam rangka penyusunan neraca
Kabupaten Bantul, sedang bimbingan tekinis tentang
pengelolaan keuangan daerah yang terikuti yang telah
diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Bantul.
5. Kegiatan analisa standar belanja (ASB) tingkat capaian
realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015 selama
periode tahun 2011-2015 sebesar 66,67%. Hal tersebut
dikarenakan selama periode tahun 2011-2015 kegiatan
penyusunan Analisa Standart Belanja (ASB) dengan
output (keluaran) direncanakan berupa buku modul
Analisa Standart Belanja (ASB) dan digandakan dalam
bentuk buku sebanyak 10 buku belum dapat dicapai
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 42
kecuali tahun tahun 2012. Dikarenakan belum diperoleh
sumber data sebagai contoh pembanding dalam rangka
penyusunan Analisa Standart Belanja (ASB) Kabupaten
Bantul.
6. Kegiatan fasilitasi penyaluran belanja PPKD tingkat
capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-
2015 selama periode tahun 2011-2015 sebesar 86%.
Selama periode tersebut kegiatan ini telah menfasilitasi
penyaluran belanja tidak langsung dan pengeluaraan
pembiayaan daerah yang dianggarkan pada Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang
diajukan oleh seluruh SKPD penanggungjawab teknis
kepada penerima. Anggaran dan realisasi belanja tidak
langsung dan pengeluaran pembiayaan daerah selama
tahun 2011-2014 sebagai berikut: (lihat Tabel 2.4 dan
Tabel 2.5)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 43
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung pada DPPKAD selaku PPKD
Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Dalam Jutaan Rupiah
URAIAN
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Anggaran Realisasi Sisa
(Rupiah)
Sisa
(%) Anggaran Realisasi
Sisa
(Rupiah)
Sisa
(%) Anggaran Realisasi
Sisa
(Rupiah)
Sisa
(%) Anggaran Realisasi
Sisa
(Rupiah)
Sisa
(%)
1 2 3 4 5
Belanja Bunga 120 52 69 42,87 120 38 82 31,52 52 24 27 46,70 11 10,33 0 98,35
Belanja Hibah 24.086 23.889 198 99,18 15.348 14.952 396 97,42 17.522 14.007 3.514 79,94 8.953 7.870,77 1.082 87,91
Belanja Bantuan Sosial
38.270 36.168 2.102 94,51 10.525 6.895 3.630 65,51 18.003 15.778 2.225 87,64 12.970 11.729,15 1.241 90,43
Belanja Bagi Hasil kpd Pem. Prop/Kab/Kota dan Desa
1.910 1.906 4 99,82 1.949 1.949 - 100,00 2.069 - 2.069 0,00 - - -
Belanja Bantuan Keu kpd Pem. Prop, Pemda dan Pem. Bawahan
30.810 30.447 363 98,82 43.971 43.254 716 98,37 40.525 34.103 6.422 84,15 59.940 50.215,24 9.724 83,78
Belanja Tidak Terduga
3.661 1.066 2.595 29,12 6.838 210 6.628 3,07 25.912 176 25.736 0,68 12.929 347,26 12.582 2,69
Jumlah Belanja Tidak Langsung
98.857 93.527 5.330 94,61 78.751 67.299 11.452 85,46 104.082 64.088 39.993 61,58 94.802 70.173 24.629 74,02
Sumber Data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011-2013, tahun 2014 data sementara per Januari 2014
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 44
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada DPPKAD selaku PPKD
Tahun 2011 s/d Tahun 2014
URAIAN
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Anggara
n Realisasi
Sisa
(Rupiah)
Sis
a
(%)
Anggara
n Realisasi
Sisa
(Rupiah)
Sis
a
(%)
Anggara
n Realisasi
Sisa
(Rupiah)
Sis
a
(%)
Anggara
n
Realisas
i
Sisa
(Rupiah
)
Sis
a
(%)
1 2 3 4 5
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
9.000
4.000
5.000
44
18.553
13.156
5.397 71
37.075
31.075
6.000
84 35.000 35.000 - 100
Pembayaran Hutang Pokok yang Jatuh Tempo
115 115 - 100 115 115 - 100 181 181 0 100 115 115 - 100
Pemberian Pinjaman Daerah/Dana Bergulir
- - - - - - - -
10.382
7.807
2.575 75 8.405 8.194 211 97
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
9.115
4.115
5.000
45
18.668
13.271
5.397 71
47.638
39.062
8.575
82 43.520 43.309 211 99,5
Sumber Data : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011-2014
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 45
Tingkat capaian realisasi target Rencana Strategi (Renstra)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
pada kegiatan fasilitasi penyaluran belanja PPKD tingkat
capaian kurang dari 100%, dikarenakan selama tahun 2011-
2014 tidak seluruh belanja tidak langsung yang dianggarkan
pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah selaku PPKD terealisasi seluruhnya dengan rata-rata
realisasi setiap tahun sebesar 78,92%. Rata-rata realisasi jenis-
jenis belanja tidak langsung PPKD setiap tahun selama periode
tahun 2011-2014 yaitu sebagai berikut:
Belanja bunga rata-rata realisasi setiap tahun sebesar
54,86%;
Belanja hibah rata-rata realisasi setiap tahun sebesar
91,11%;
Belanja bantuan sosial rata-rata realisasi setiap tahun
sebesar 84,52%;
Belanja bagi hasil kepada pemerintah
provinsi/kabupaten/kota dan desa rata-rata realisasi
setiap tahun 49,95%;
Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah
provinsi, pemerintahan daerah dan pemerintahan
bawahan rata-rata realisasi setiap tahun sebesar
91,28%; dan
Belanja tidak terduga rata-rata realisasi setiap tahun
sebesar 8,89%.
Sedang rata-rata realisasi setiap tahun atas anggaran
pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun tahun 2011-
2014 sebesar 74,44% terdiri dari sebagai berikut:
Pengeluaran Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
rata-rata realisasi setiap tahun sebesar 74,79%;
Pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo rata-rata
realisasi setiap tahun sebesar 99,99%; dan
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 46
Pemberian pinjaman daerah/dana bergulir rata-rata
realisasi setiap tahun sebesar 74,44%.
Tidak teralisasi seluruh belanja tidak langsung dan pengeluaran
pembiayaan daerah yang dianggarkan pada PPKD dipengaruhi
atau tergantung dengan jumlah anggaran belanja hibah,
belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Desa, belanja bantuan keuangan kepada
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintahan
Bawahan, dan belanja tidak terduga serta pengeluaran
pembiayaan daerah yang telah diajukan oleh SPKD
penanggungjawab teknis. Sehingga capaian kegiatan Fasilitasi
Penyaluran Belanja PPKD selama periode tahun 2011-2015
rata-rata setiap tahun sebesar 86% atau tidak sesuai dengan
target (yaitu 100%), hal tersebut tidak memberi gambaran
ketidak berhasilan kegiatan ini. Karena kegiatan Fasilitasi
Penyaluran Belanja PPKD selama tahun 2011-2014 telah
menfasilitasi seluruh penyaluran belanja tidak langsung dan
pengeluaran pembiayaan daerah yang dianggarkan pada
PPKD yang telah diajukan oleh SKPD-SKPD
penanggungjawab teknis dengan realisasi sebagaimana pada
tabel diatas. (lihat tabel 2.4 dan tabel 2.5).
7. Kegiatan penyusunan regulasi pengeloaan BMD tingkat
capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2015 selama periode
tahun 2011-2015 sebesar 83%. Hal tersebut dipengaruhi
dengan output atau keluaran dari kegiatan penyusunan regulasi
pengelolaan barang milik daerah (BMD) selama tahun 2011-
2014 dengan capaian tidak sama dengan yang ditargetkan
yaitu terjadi pada tahun 2013. Pada tahun tersebut keluaran
(output) yang direncanakan dari kegiatan ini sebanyak 2 (dua)
peraturan bupati tentang pengelolaan Barang Milik Daerah
(BMD) yaitu peraturan bupati tentang standart sarana dan
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 47
prasarana kerja dan pengelolaan barang persediaan. Kegiatan
ini hanya menyusun 1 (satu) rancangan peraturan bupati dan
ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul.
8. Kegiatan Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan indikator keluaran (output) sebanyak 2 (dua)
peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan
Dana Cadangan dan Peraturan Bupati Bantul tentang Sistem
dan Prosedure Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Bantul. Realisasi keluaran (output) dari kegiatan ini berupa 1
(satu) peraturan yaitu dengan ditetapkan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.
Peraturan Bupati tersebut sebagai pengganti Peraturan Bupati
Bantul Nomor 72 Tahun 2007.
3. Realisasi kinerja hasil/keluaran dari program-program
sebagaimana pada tabel 2.2 baik merupakan program utama
maupun program pendukung dalam mencapai indikator kinerja
sasaran strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tatakerja pada
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Selain itu sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga mendukung
terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2011-2015 pada misi I yaitu meningkatkan kapasitas
pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 48
empati dengan tujuan meningkatkan kapasitas birokrasi
pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang empatik. Sasaran
dari misi I dan tujuan yang diwujudkan dan diampu oleh Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah
meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan
daerah dengan indikator opini BPK atas hasil pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Target
kondisi akhir perencanaan (tahun 2015) dari indikator sasaran
meningkatnya kemampuan keuangan pengelolaan keuangan dan
kekayaan daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul
tahun 2014. Dalam rangka mewujudkan indikator kinerja tersebut
strategi yang ditetapkan adalah peningkatan pengelolaan
keuangan dan kekayaan daerah dengan 2 (dua) arah kebijakan
yaitu penggalian sumber-sumber pendapatan baru dan
inventarisasi, klarifikasi dan penataan aset daerah melalui
pelaksanaan program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daerah, program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah, program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/Kota, program Penataan Peraturan
Perundang-undangan, dan program Pengelolaan Barang Daerah.
Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan
atau kegagalan tercapainya 2 (dua) sasaran strategis Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah
dicapai tahun 2014 adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.6)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 49
Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Targ
et
Reali
sasi
Capaia
n (%)
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
1 Opini BPK
WTP:1 WDP:2
Disclaimer:3
1 1 100
2
Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan
% 85 89,43 105,21
3
Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
% 60 95 158,33
4 Prosentase keakuratan data barang milik daerah
% 70 72,96 104,23
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
1 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah
% 15,25 19,31 126,60
2 Derajat desentralisasi % 16,62 19,70 118,57
3 Prosentase kemampuan keuangan daerah
% 15,15 21,02 138,75
Sumber Data : DPPKAD, diolah Data : DPPKAD, diolah Sumber Data : DPPKAD, diolah Sumber
Data : DPPK, diolah
Dari tabel 2.6 tersebut diatas capaian ke-tujuh indikator kinerja
tersebut sesuai dengan target yang direncanakan atau tingkat
capaian sama dengan 100% bahkan melebihi dari 100%. Tingkat
capaian tersebut menunjukkan keberhasilan Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan tujuan
dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategi (Renstra). Tercapainya indikator kinerja dari
sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang
transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja berjumlah 4
(empat) indikator. Capaian ke-empat indikator kinerja sesuai dengan
yang ditargetkan bahkan melebihi 100%. Pada tahun 2015 BPK RI
telah menerbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 50
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul
Tahun 2014. Dalam upaya mewujudkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2014 juga didukung dengan indikator
kinerja yang berjumlah 3 (tiga) dari sasaran strategis meningkatnya
kemampuan keuangan. Adapun capaian atas ke-3 (tiga) indikator
tersebut sudah sesuai dengan yang ditargetkan bahkan melebihi dari
target dari ke-tiga indikator kinerja ini sebagaimana pada tabel tabel
diatas (lihat tabel 2.6). Pada sektor pendapatan daerah sebagai
sasaran strategis yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah yaitu meningkatkan kemampuan
keuangan daerah dengan indikator kinerja berjumlah 3 (tiga),
capaian ke-3 (tiga) indikator kinerja diatas sudah sesuai dengan
yang direncanakan bahkan melebihi dari yang direncanakan
sebagaimana pada tabel diatas. (lihat tabel 2.6). Capaian atas
indikator kinerja tersebut juga merupakan hasil (outcome)
terlaksananya program utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu program
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, program peningkatan
dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, program
pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota,
program penataan peraturan perundang-undangan dan program
pengelolaan barang daerah yang memerlukan ketersediaan
anggaran belanja langsung sebesar Rp10.326.919.138,00 terealisasi
sebesar Rp8.799.258.761,00 atau terealisasi 85,21% dengan jumlah
kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 67 (enam puluh tujuh)
kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi belanja langsung tahun
2014 yang dialokasikan untuk mendanai terlaksananya program-
program dan kegiatan-kegiatan utama dalam pencapaian 2 (dua)
sasaran strategis sebagai berikut: (lihat Tabel 2.7 dan Gambar
Grafik 2.3)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 51
Tabel 2.7
Anggaran dan Ralisasi Belanja Langsung per Sasaran Strategis
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Jml
Keg.
Anggaran
(Rupiah)
Realisasi
Rupiah
Realis
asi %
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
49
4.977.881.055
4.276.273.070 85,91
Opini BPK (WTP=1 WDP=2 Disclaemer=3)
28
2.441.465.305
2.061.273.010 84,43
Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan
8
648.367.500
597.248.500 92,12
Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2
207.903.250
130.628.850 62,83
Prosentase keakuratan data barang milik daerah
11
1.680.145.000
1.487.122.710 88,51
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
18
5.349.038.083
4.522.985.691 84,56
Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah
4
450.930.583
398.608.020 88,40
Derajat desentralisasi 10
4.270.202.500
3.545.848.113 83,04
Prosentase kemampuan keuangan daerah
4
627.905.000
578.529.558 92,14
J u m l a h 67
10.326.919.138
8.799.258.761 85,21
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah DPPKAD Tahun 2014, diolah
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 52
Sumber Data: Simda Keuangan Daerah Tahun 2014, diolah.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
merupakan urusan yang ditangani oleh beberapa organisasi
perangkat daerah (OPD) termasuk oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas yang
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun
2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang
mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga
Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011 Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerima pelimpahan
Anggaran Realisasi
Anggaran;
4.978
Realisasi;
4.276
Anggaran;
2.441 Realisasi;
2.061
Gambar Grafik 2.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Strategis
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2014
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 53
wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan dan barang daerah untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Bantul. Oleh
karena itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah merupakan salah saru organisasi perangkat daerah yang
dipimpin oleh Kepala Dinas yang memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu
sebagai:
1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
2. Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah
sebagai pengelola barang daerah); dan
3. Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran/pengguna
barang daerah.
Dalam menganalisa kinerja pelayanan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset pada bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan,
tugas, fungsi dan tata kerja maka dipergunakan Indikator Kinerja
Utama sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif
yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan. Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada
tahun n-2 (tahun 2014) berdasarkan indikator kinerja yang tercantum
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
1 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015, Peraturan Bupati Bantul Nomor
45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 dan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor
344.1/Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Strategi (Renstra)
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 54
Kabupaten Bantul. Target, capaian dan proyeksi atas Indikator
Kinerja Utama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah adalah sebagaimana pada tabel berikut sebagai berikut:
(lihat Tabel 2.8)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 55
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
No Indikator Satuan Penjelasan Pengukuran
Target Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun
2014
(Tahun n-2)
Tahun
2015
(Tahun n-1)
Tahun
2016
(Tahun n)
Tahun
2014
(Tahun n-1)
Tahun
2015
(Tahun n-1)
Tahun
2016
(Tahun n)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Opini BPK WTP:1 WDP:2
Disclaimer:3
Opini hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah
1 1 1 1 1 1
2 Prosentase tercapaianya target PAD % Jumlah realisasi pendapatan asli daerah dibagi target pendapatan asli daerah dikali seratus persen
100
3 Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan
% Jumlah realisasi belanja daerah dibagi anggaran belanja daerah dikalikan seratus persen
85 85
89,43 85
4 Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
% SKPD yang menerapkan SAP dibagi seluruh SKPD dikalikan seratus persen
60 80
95,00 80
5 Prosentase keakuratan data barang milik daerah
% Jumlah aset yang terinventarisir dibagi jumlah aset keseluruhan dikalikan seratus persen
70 90
72,96 90
6 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah
% Pendapatan daerah tahun (n) dikurangi pendapatan daerah tahun (n-1) dibagi pendapatan daerah tahun (n-1) kali seratus persen
15,25 10,02
19,31 10,02
7 Derajat desentralisasi % Pendapatan asli daerah dibagi pendapatan daerah dikalikan seratus persen
16,62 16,82
19,70 16,82
8 Prosentase kemampuan keuangan daerah
% Pendapatan asli daerah dibagi total belanja daerah kali seratus persen
15,15 15,79
21,02 15,79
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 56
Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja tahun 2014 dan tahun 2015
sebagaimana pada tabel diatas menggambarkan kinerja pelayanan
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada
sektor pendapatan dan sektor pengelolaan keuangan dan aset
daerah. Sebagai berikut akan dijelaskan kinerja pelayanan Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada:
1. Sektor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada sektor
pengelolaan keuangan daerah adalah meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
dengan 4 (empat) indikator kinerja. Capaian kinerja atas ke-4
(empat) indikator kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut:
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantul.
Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten akhir
tahun sebagai obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia. Proses penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) dimulai bulan Januari pada
tahun berikutnya dengan menggabungkan laporan-laporan
keuangan SKPD terdiri laporan realisasi anggaran, neraca
dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terdiri laporan
realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan
atas laporan keuangan disampaikan kepada Bupati Bantul
melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD. Paling lambat 3 (tiga) bulan laporan
keuangan tersebut disampaikan kepada Badan Pemeriksa
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 57
Keuangan (BPK). Sebelum diserahkan ke BPK, laporan
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terlebih
dahulu di reviuw oleh Inpsektorat Kabupaten Bantul.
Selama periode tahun 2010 s/d tahun 2015 Badan
Pemeriksa Keuangan telah menerbitkan hasil pemeriksaan
keuangan atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Bantul tahun 2009, Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2010, Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2011, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2012, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2013 dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 sebagai
berikut: (lihat Tabel 2.9)
Tabel 2.9
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2010 s/d 2014
Tahun Opini Penjelasan Keterangan
2010 WDP
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009
2011 WDP
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010
2012 WDP
Perhatian khusus penggunaan langsung dana Jamkesos, Penatausahaan dana bergulir, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan adanya selisih nilai aset tetap hasil inventarisasi yang tidak dapat dijelaskan
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011
2013 WTP Penyajian Investasi Non Permanen (dan bergulir) dan penyajian belanja bantuan keuangan alokasi dana desa
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012
2014 WTP
Masih adanya dana alokasi desa yang belum dipertanggungjawabkan, belum dilakukan verifikasi Piutang PBB dan aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013
2015 WTP
Pengelolaan aset yang belum tuntas, pengembalian dana hibah PERSIBA, penggunaan dana alokasi desa tahun 2012 dan dana pengadaan tanah masih tersimpan dalam rekening
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014
Sumber Data : DPPKAD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 58
Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu tahun 2013, 2014
dan tahun 2015 BPK RI telah menerbitkan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul tahun 2012, Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul
tahun 2013 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Bantul tahun 2014, opini tersebut
merupakan pernyataan profesional BPK selaku pemeriksa
atau auditor bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Bantul pada tahun tersebut (tahun
2012, tahun 2013 dan tahun 2014) telah disajikan secara
wajar dalam semua hal material, posisi keuangan (neraca),
hasil usaha, laporan arus kas sesuai dengan prinsip
akuntansi pemerintahan. Diraihnya opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) tersebut menunjukkan bahwa
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten
Bantul telah menyajikan kewajaran informasi sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan
pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan
perundangserta efektifitas sistem pengendalian intern.
Serta sebagai bentuk ekspresi pada tahun 2012, tahun
2013 dan tahun 2014 pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Bantul semakin akuntabel, berkualitas dan
transparan dibanding dengan pengelolaan keuangan pada
tahun-tahun sebelumnya.
Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah
sesuai dengan alokasi anggaran kas.
Penyusunan anggaran kas Kabupaten Bantul dilaksanakan
oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dalam melaksanakan ketugasan sebagai Kuasa
Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), anggaran kas ini
dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 59
cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan
daerah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai
dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam
DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan sebagai perkiraan
arus kas keluar. Penyerapan atas belanja daerah per-
triwulan dengan ketersediaan dana yang diatur dalam
anggaran kas ditetapkan sebesar 85%. Indikator ini
menunjukkan baik tidaknya perencanaan yang dibuat oleh
SKPD dalam penyerapan anggaran belanja daerah
khususnya penyerapan belanja langsung, karena
penyerapan belanja langsung oleh SKPD yang sesuai
dengan dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas
menunjukkan perencanaan yang baik dimana kegiatan-
kegiatan telah dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan
jadwal atau alokasi penarikan dana yang tercatum dalam
masing-masing DPA/DPPA SKPD. Selama tahun 2014
penyerapan belanja daerah setiap triwulan sebagai berikut:
(lihat Tabel 2.10 dan Gambar Grafik 2.4)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 60
Tabel 2.10
Rencana dan Realisasi Penarikan Belanja Daerah Kabupaten Bantul
per Triwulan Tahun 2014
No Uraian Alokasi Penarikan per Triwulan (Rupiah) Anggaran Belanja
Daerah setelah
Perubahan I II III IV
I Rencana 887.906.553.629 476.754.620.452 304.301.938.453 232.392.713.977 1.901.355.826.511
1 Belanja Tidak Langsung 610.544.017.528 261.239.274.131 153.769.474.447 78.144.416.519 1.103.697.182.625
2 Belanja Langsung 277.362.536.101 215.515.346.321 150.532.464.006 154.248.297.458 797.658.643.886
II Realisasi 191.561.908.413 369.935.126.667 432.901.643.764 705.952.599.965 1.700.351.278.810
1 Belanja Tidak Langsung 148.010.578.499 234.545.799.941 285.571.154.912 310.355.805.441 978.483.338.794
2 Belanja Langsung 43.551.329.914 135.389.326.726 147.330.488.852 395.596.794.524 721.867.940.016
III Prosentase penyerapan anggran belanja daerah
21,57 77,59 142,26 303,78 89,43
1 Belanja Tidak Langsung 24,24 89,78 185,71 397,16 88,66
2 Belanja Langsung 15,70 62,82 97,87 256,47 90,50
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah, diolah
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 61
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah Tahun 2014, diolah
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
Rencana 610,544 261,239 153,769 78,144 277,363 215,515 150,532 154,248
Realisasi 148,011 234,546 285,571 310,356 43,551 135,389 147,330 395,597
da
lam
ju
taa
n r
up
iah
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 62
Tabel dan gambar grafik tersebut diatas menunjukkan
penyerapan belanja daerah baik belanja langsung maupun
belanja tidak langsung selama tahun 2014 tidak sesuai
dengan rencana yang diatur dalam anggaran kas,
penyerapan belanja daerah baik belanja langsung maupun
belanja tidak langsung tertinggi pada triwulan IV sedang
rencana belanja daerah baik belanja langsung maupun
belanja tidak langsung yang dialokasikan pada triwulan IV
merupakan alokasi terendah. Sebaliknya penyerapan
anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja
langsung terendah terjadi pada triwulan I dengan anggaran
yang dialokasikan pada triwulan I menunjukkan alokasi
yang tertinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya berbagai
permasalahan dalam penyerapan anggaran belanja daerah
yaitu sebagai berikut:
1. Masih banyak SKPD dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan dalam DPA/DPPA SKPD;
2. Kurang cermatnya SKPD dalam melaksanakan
program dan kegiatan-kegiatannya;
3. Penyerapan belanja langsung SKPD sebagian
besar belum sesuai dengan rencana penarikan
yang diatur dalam anggaran kas dan DPA/DPPA
SKPD sehingga penyerapan belanja langsung
menumpuk pada akhir tahun anggaran atau pada
bulan Desember 2014;
4. Penyerapan belanja tidak langsung (kecuali belanja
pegawai) belum sesuai dengan rencana penarikan
yang diatur dalam anggaran kas dan DPA/DPPA
PPKD, dikarenakan penyaluran belanja hibah
kepada kelompok masyarakat dan penyaluran
belanja bantuan sosial kepada masyarakat
membutuhkan waktu yang cukup lama dalam
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 63
pemberkasan administrasi sebagai salah satu
persyaratan mengakibatkan penyerapan belanja
hibah dan belanja bantuan sosial dilaksanakan
pada bulan Desember 2014.
Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Disusunnya instrumen untuk meningkatkan
kedisiplinan penyerapan anggaran belanja daerah
oleh seluruh SKPD;
2. Dilakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin
atas penyerapan anggaran belanja daerah terutama
belanja langsung pada seluruh SKPD berdasarkan
alokasi yang diatur dalam Anggaran Kas dan
Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA);
3. SKPD dalam mengajukan belanja langsung sesuai
dengan alokasi yang diatur pada anggaran kas dan
DPA/DPPA masing-masing SKPD sehingga
penarikan dana dan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan perencanaan dan penarikan belanja
langsung tidak menumpuk pada akhir tahun
anggaran;
4. SKPD penanggungjawab teknis atas penyaluran
belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam
melaksanakan pemberkasan persyaratan
administrasi lebih awal dilaksanakan sehingga
pengajuan kepada DPPKAD selaku PPKD sesuai
dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas.
5. SKPD dalam menyusun jadwal kegiatan lebih
matang sehingga kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tercantum
dalam DPA/DPPA masing-masing SKPD.
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 64
Prosentase SKPD telah menerapkan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)
Laporan keuangan daerah yang disusun dan disajikan oleh
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) sebagai entintas pelaporan sesuai dengan
peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar
akuntansi pemerintah (SAP) yaitu Peraturan Bupati Bantul
Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Bantul tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Bantul. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul dipergunakan untuk membandingkan
realisasi pendapatan dan belanja daerah dengan anggaran
yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektifitas
dan efisiensi keuangan pemerintah daerah serta membantu
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan. Adapun secara umum penyusunan laporan
keuangan daerah adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, posisi arus kas dan
kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat
bagi para kinerja keuangan dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Laporan keuangan daerah yang disusun tersebut
dilaksanakan dengan cara menggabungkan laporan-
laporan keuangan yang disusun oleh seluruh etintas
akuntansi atau seluruh SKPD yang terdiri dari laporan
realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan
keuangan. Entitas akuntansi atau SKPD sebagai pengguna
anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan
sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya
kepada etintas pelaporan. Adapun laporan keuangan yang
dikirim setiap bulan oleh etintas akuntansi adalah neraca
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 65
dan laporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) fungsional.
Neraca yang disusun oleh seluruh entitas akuntansi diteliti
kembali oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah dengan pendampingan dari perwakilan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
membandingkan antara neraca dengan data dari Simda
Keuangan Daerah dan data yang dibuat oleh pengurus
barang. Selama tahun 2014 terdapat 3 (tiga) etintas
akuntansi dari 60 (enampuluh) etintas akuntansi yang
menyusun laporan keuangan berupa neraca belum benar.
Prosentase SKPD telah menerapkan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) sebagaimana gambar grafik sebagai
berikut: (lihat Gambar Grafik 2.5).
Sumber data : DPPKAD, diolah
Capaian atas indikator kinerja prosentase SKPD telah
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah
memenuhi target tetapi selama tahun 2014 masih dijumpai
berbagai permasalahan sebagai berikut:
95%
5%
Gambar Grafik 2.5
Prosentase Penerapan SAP pada Seluruh SKPD
se-Kabupaten Bantul
Laporan Keuangan disusun etintas akuntansi dengan benar
Laporan keuangan disusun etintas akuntansi belum benar
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 66
1. Masih terdapat beberapa SKPD dalam menyusun
neraca SKPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran
bukan oleh pembuat neraca SKPD;
2. Kurang koordinasi antara penyusun neraca dan
pengurus barang sehingga data aset yang disajikan
dalam neraca tidak sama dengan data aset yang
dilaporkan oleh pengurus barang.
Dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas solusi
yang akan diambil Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:
1. Pemisahan ketugasan antara pembuat neraca SKPD
dan bendahara pengeluaran SKPD;
2. Meningkatkan koordinasi dalam entitas akuntansi
antara penyusun neraca dan pengurus barang
sehingga ada kesamaan data aset yang disajikan
dalam neraca dan laporan aset;
3. Petugas penyusun neraca dalam etintas akuntansi
tidak hanya 1 (satu) penyusun neraca diharapkan ke
depan penyusunan neraca dilakukan oleh 2 (dua)
petugas penyusun neraca;
4. Pelaksanaan pendampingan penyusunan neraca
dinas/instansi oleh Perwakilan BPKP Provinsi DIY
lebih intensif dilaksanakan.
5. Diselenggarakan sosialisasi tentang penerapan
standar akuntansi berbasis akrual.
Prosentase keakuratan data barang milik daerah
Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dalam pasal 156 ayat (1) disebutkan
bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu
berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 67
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut, dengan demikian prosentase keakuratan data
barang milik daerah merupakan salah satu indikator kinerja
dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
daerah yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan
barang milik daerah menjadi unsur yang penting dalam
penyusunan neraca pemerintah daerah yang merupakan
bagain dari laporan keuangan pemerintah daerah yang
berpengaruh atas opini BPK RI atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah yang telah diaudit. Dalam rangka
mendapatkan data aset daerah Kabupaten Bantul sesuai
dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan
barang daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan
penatausahaan aset daerah yang meliputi kegiatan
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah.
Setiap SKPD atau Unit Kerja selaku pengguna barang atau
kuasa pengguna barang harus melakukan penatausahaan
aset atas aset daerah yang berada di bawah
penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan
inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna
barang menyusun pelaporan aset daerah dengan
menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu
tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan
disampaikan kepada Bupati Bantul melalui Pengelola
Barang Daerah. Laporan-laporan barang daerah yang
disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang dihimpun
oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah selaku pembantu pengelola barang daerah menjadi
Laporan Barang Milik Daerah Daerah yang dipergunakan
sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.
Laporan Barang Milik Daerah tahun 2014 yang disusun
dengan menggabungkan seluruh laporan aset dari seluruh
SKPD/Unit Kerja masih terdapat selisih antara total aset
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 68
daerah yang disusun dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A-F
dengan Buku Inventarisasi (BI) yaitu sebagai berikut: (lihat
Tabel 2.11)
Tabel 2.11
Data Aset Daerah Kabupaten Bantul
Berdasarkan KIB A-F dan BI
Tahun 2014
No Uraian Jumlah
(Rupiah)
I Jumlah Aset Daerah (KIB A-F)
3.129.902.904.690
A Tanah
118.570.724.268
B Peralatan dan mesin
370.469.793.991
C Gedung dan Bangunan
1.065.212.173.179
D Jalan, Irigrasi dan Jaringan
1.506.495.791.552
E Aset Tetap Lainnya
65.522.707.399
F Kontruksi dalam pengerjaan
3.631.714.300
II Jumlah aset daerah (BI SKPD/Unit Kerja)
2.283.543.458.419
III=I-II Selisih
846.359.446.271
Sumber data : DPPKAD, diolah
Masih terdapat selisih antara jumlah aset daerah
berdasarkan KIB A-F dan jumlah aset daerah berdasarkan
BI seluruh SKPD/Unit Kerja yaitu sebesar
Rp846.359.446.271,00 dikarenakan masih terdapat
beberapa SKPD/Unit Kerja dalam pengelolaan barang milik
daerah terutama pada penatausahaan barang daerah
masih kurang tertib sehingga proses pencatatan dan
pelaporan atas KIB dan BI belum dapat disajikan secara
benar dan baik. Selama tahun 2014 permasalahan yang
dihadapi terkait dalam pengelolaan barang milik daerah
yaitu sebagai berikut:
1. Belum dilaksanakan secara keseluruhan
pengelolaan barang milik daerah dengan
memperggunakan Simda BMD, sehingga
penatausahaan barang milik daerah masih
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 69
dilaksanakan secara manual yang memakan waktu
yang lama dan menjadi tidak efisien;
2. Pengurusan barang milik daerah belum dianggap
sebagai hal yang penting dan menjadi prioritas bagi
sebagaian SKPD/Unit Kerja;
3. Masih terdapat beberapa pengguna barang/kuasa
pengguna barang yang kurang memahami tentang
pentingnya pengelolaan barang daerah dibawah
kekuasaannya secara tertib sesuai aturan yang
berlaku, sehingga laporan aset yang disajikan
kurang akurat berdampak atas keakuratan laporan
barang milik daerah sebagai dasar penyusunan
neraca Kabupaten Bantul;
4. Belum adanya peraturan sebagai petunjuk teknis
SKPD/Unit Kerja dalam melaksanakan
inventarisasi aset SKPD; dan
5. Terdapat barang milik daerah yang belum lengkap
dokumen atas kepemilikan.
Dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas solusi
yang akan diambil Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:
1. Dilaksanakan pengelolaan barang daerah dari
perencanaan, pengadaan, penatausahaan,
penghapusan dan akuntansi barang daerah dengan
menggunakan Simda BMD;
2. Membangun komitmen dari seluruh pengguna
barang atau kuasa barang daerah untuk
melaksanakan pengelolaan barang dibawah
kekuasaan secera tertib dan sesuai aturan yang
berlaku;
3. Memberikan sanksi bagi SKPD yang belum
menyampaikan laporan barang milik daerah
semesteran/tahunan berupa tidak dapat
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 70
mengajukan UP (Uang Persedian) pada awal tahun;
dan
4. Disusunnya peraturan sebagai pedoman SKPD/Unit
Kerja dalam menginventarisasi barang SKPD/Unit
Kerja.
2. Sektor Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dalam melaksanakan tugas pokok dan tatakerja pada sektor
pendapatan daerah telah menetapkan sasaran strategis yaitu
meningkatnya kemampuan keuangan daerah. Jumlah indikator
kinerja yang ditetapkan dari sasaran strategis pada sektor
pendapatan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja. Capaian atas ke-
tiga indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya
kemampuan keuangan daerah sebagaimana dalam tabel 2.8
telah tercapai sesuai dengan target bahkan diatas 100%. Hal
tersebut menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada sektor pendapatan.
Adapun capaian atas masing-masing indikator kinerja dari sasaran
meningkatnya kemampuan keuangan daerah sebagai berikut:
Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah dipergunakan
untuk menginformasikan kinerja pendapatan daerah pada
tahun tertentu dengan pertumbuhan pendapatan positif
atau pertumbuhan pendapatan negatif. Tahun 2014
prosentase pertumbuhan pendapatan daerah yang
direncanakan sebesar 15,25% atau tahun 2014
pendapatan daerah direncanakan bertambah sebesar
Rp229.381.678.833,00 dari pendapatan daerah yang telah
direncanakan tahun 2013. Realisasi atas prosentase
pertumbuhan pendapatan daerah yang telah dicapai oleh
Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2014 sebesar 19,43%
atau pendapatan daerah yang dicapai tahun 2014
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 71
menunjukkan adanya peningkatan atau pendapatan daerah
bertambah sebesar Rp293.614.446.893,00 dari
pendapatan daerah yang dicapai tahun 2013. Pertumbuhan
pendapatan daerah baik target dan realisasi tahun 2014
sebagai berikut: (lihat Tabel 2.12)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 72
Tabel 2.12 Target dan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2014dddalamd
Dalam jutaan Rupiah
No
U r a i a n
Tahun 2013
Tahun 2014
Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2014
Target Realisasi
Target Realisasi Target Realisasi Rupiah % Rupiah %
1 2 5 6 7 8 7=(5-3) 8=7/3 9=6-4 10=9/4
1
Pendapatan Asli Daerah
205.407,21
224.197,86
288.038,73
357.411,06
82.631,52
40,23
133.213,20
59,42
2
Dana Perimbangan
938.968,13
938.492,08
1.042.578,60
1.036.632,90
103.610,47
11,03
98.140,82
10,46
3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
359.490,12
357.612,75
402.629,81
419.873,18
43.139,69
12,00
62.260,43
17,41
Jumlah
1.503.865,47
1.520.302,70
1.733.247,14
1.813.917,14
229.381,68
15,25
293.614,45
19,31
Sumber Data : Data Tahun 2013 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013,
dan data tahun 2014 berdasarkan data sementara per Februari 2015
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 73
Tabel tersebut diatas menunjukkan tahun 2014 sumber-
sumber pendapatan daerah baik target maupun realisasi
memilki pertumbuhan pendapatan daerah yang positif.
Realisasi prosentase pertumbuhan pendapatan daerah
tahun 2014 sebesar 19,31% dengan prosentase
pertumbuhan dari sumber-sumber pendapatan daerah
paling tinggi dicapai dari pendapatan asli daerah dengan
tingkat prosentase pertumbuhan pendapatan asli daerah
sebesar 59,42% atau pendapatan asli daerah meningkat
atau bertambah sebesar Rp133.213.198.392,00 dari
pendapatan asli daerah yang telah dicapai tahun 2013.
Sedang prosentase pertumbuhan dari sumber-sumber
pendapatan daerah terendah yaitu pendapatan daerah
bersumber dari dana perimbangan dengan prosentase
pertumbuhan pendapatan sebesar 10,46% atau dana
perimbangan tahun 2014 hanya bertambah sebesar
Rp98.140.821.530,00 dari tahun 2013.
Perkembangan realisasi sumber-sumber pendapatan
daerah tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dilihat pada
gambar grafik sebagai berikut: (lihat Gambar Grafik 2.6)
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah, diolah
Pendapatan Asli
Daerah
Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah
Rp224,197.86
Rp938,492.08
Rp357,612.75
Rp357,411.06
Rp1,036,632.90
Rp419.873,18
Gambar Grafik 2.6
Pertumbuhan Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2013 dan 2014 (dalam Jutaan Rupiah)
Tahun 2013 Tahun 2014
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 74
Derajat Desentralisasi
Derajat desentralisasi dipergunakan untuk
menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan
asli daerah terhadap pendapatan daerah, tahun 2014
derajat desentralisasi ditargetkan sebesar 16,62%
terealisasi 19,70%. Target dan realisasi pendapatan asli
daerah dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan
daerah tahun 2014 sebagaimana dalam tabel dan gambar
grafik sebagai berikut: (lihat Tabel 2.14)
Tabel 2.14
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
dan Derajat Desentralisasi Kabupaten Bantul
Tahun 2014 Dalam jutaan Rupiah
No
U r a i a n
Tahun 2014
Target Realisasi
1
Pendapatan Asli Daerah
288.038,73
357.411,06
2
Dana Perimbangan
1.042.578,60
1.036.632,90
3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
402.629,81
419.873,18
Jumlah Pendapatan Daerah
1.733.247,14
1.813.917,14
Derajat Desentralisasi
16,62%
19,70%
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah Tahun 2014, diolah
Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut diatas dapat
diperoleh gambar grafik target dan realisasi kontribusi
pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-
lain pendapatan daerah yang sah terhadap total
pendapatan daerah yaitu sebagai berikut: (lihat Gambar
Grafik 2.7)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 75
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah DPPKAD, diolah
Gambar grafik tersebut menunjukkan target maupun
realisasi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah
berasal dari dana perimbangan yaitu target sebesar
60,15% teralisasi 57,15%, sedang kontribusi terendah
bersumber dari pendapatan asli daerah yaitu target
sebesar 16,62% terealisasi sebesar 19,70%. Hal tersebut
menunjukkan bahwa realisasi kontribusi dana
perimbangan mengalami penurunan atau berkurangnya
ketergantungan pendapatan daerah terhadap pendapatan
dari dana perimbangan meskipun prosentase penurunan
relatif kecil yaitu sebesar 3%, sedang kontribusi
pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah
mengalami kenaikan sebesar 0,08% dari ditargetkan yaitu
sebesar 16,62% tercapai 19,70%. Tahun 2014
pendapatan asli daerah memiliki kinerja yang baik
ditunjukkan dengan tercapainya target pendapatan asli
daerah sebesar Rp357.411.062.723,21 dari target
sebesar Rp288.038.728.992,34 atau derajat desentralisasi
tahun 2014 ditargetkan sebesar 16,62% tercapai sebesar
Pendapatan AsliDaerah
Dana Perimbangan Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah
16.62%
60.15%
23.23%
19.70%
57.15%
23.15%
Gambar Grafik 2.7
Target dan Realisasi Kontribusi Sumber-sumber
Pendapatan Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
Kab. Bantul Tahun 2014
Target
Realisasi
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 76
19,70% atau terdapat peningkatan peranan atau
kontribusi pendapatan asli daerah yang telah dicapai
terhadap pendapatan daerah yang dicapai.
Prosentase Kemampuan Keuangan Daerah
Prosentase kemampuan keuangan daerah digunakan
untuk mengetahui peranan pendapatan asli daerah dalam
membiayai belanja daerah. Tahun 2014 rasio pendapatan
asli daerah terhadap belanja daerah ditargetkan sebesar
15,15% terealisasi 21,02%. Adapun target dan realisasi
belanja daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah
tahun 2014 sebagai berikut: (lihat Tabel 2.15)
Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Belanja dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2014
Dalam jutaan Rupiah
No Uraian Anggaran Realisasi
1 2 3 4
I Pendapatan Daerah 1.733.247,14 1.815.626,27
1 Pendapatan Asli Daerah 288.038,73 357.411,06
2 Dana Perimbangan 1.042.578,60 1.036.632,90
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 402.629,81 421.582,31
II Belanja Daerah 1.901.355,83 1.700.366,36
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah Tahun 2014, diolah
Tabel tersebut diatas dapat diketahui kontribusi sumber-
sumber pendapatan daerah dalam mendanai belanja
daerah baik target maupun realisasi yaitu sebagai berikut:
(lihat Tabel 2.16 dan Gambar Grafik 2.8)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 77
Tabel 2.16
Target dan Reaslisasi Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan
Daerah terhadap Pendapatan Daerah Kab. Bantul
Tahun 2014
Dalam prosentase
No Uraian Target Realisasi
1 Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah 15,15 21,02
2 Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah
54,83 60,97
3 Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah
21,18 24,69
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah, diolah
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah DPPKAD, diolah
Tabel tersebut diatas menunjukkan tahun 2014 anggaran
belanja daerah sebesar Rp1.901.355.826.511,47 dibiayai
dari target pendapatan dana perimbangan sebesar
Rp1.042.578.600.994,00 atau kontribusi anggaran belanja
daerah didanai dari target pendapatan dana perimbangan
sebesar 54,83% dan terealisasi 60,97% atau realisasi
anggaran belanja daerah tersebut telah dibiayai dari
pendapatan dana perimbangan sebesar
Rp1.036.632.898.871,00. Kotribusi dana perimbangan
Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah
15.15%
54.83%
21.18%
21.02%
60.97%
24.69%
Gambar Grafik 2.8
Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
terhadap Belanja Daerah Kab. Bantul Tahun 2014
Target
Realisasi
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 78
terhadap belanja daerah merupakan kontribusi terbesar
sedang pendapatan asli daerah dalam mendanani belanja
daerah baik target dan realisasi merupakan kontribusi
terkecil yaitu target kemampuan pendapatan asli daerah
dalam mendanai anggaran belanja daerah tahun 2014
sebesar 15,15% atau anggaran belanja daerah sebesar
Rp1.901.355.826.511,00 direncanakan dibiayai dari
pendapatan asli daerah sebesar Rp288.039.728.992,00.
Realisasi atas kontribusi pendapatan asli daerah dalam
membiayai belanja daerah yaitu sebesar 21,02% atau
realisasi pengeluaran belanja daerah tahun 2014 sebesar
Rp1.700.366.364.559,56,00 telah dibiayai atau didanai
oleh pendapatan asli daerah sebesar
Rp357.411.062.723,00.
Masih relatif kecil kontribusi pendapatan asli daerah terhadap
pendapatan daerah dan belanja daerah dibanding dengan
kontribusi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah
yang sah terhadap pendapatan dan belanja daerah tetapi pada
tahun 2014 pendapatan asli daerah menunjukkan prosentase
pertumbuhan tertinggi dibanding dengan ke-dua sumber-sumber
pendapatan daerah yang lain (yaitu dana perimbangan dan lain-
lain pendapatan daerah). Hal tersebut memberi gambaran
keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan
pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber
pendapatan asli daerah. Perkembangan atau pertumbuhan
sumber-sumber pendapatan asli daerah baik dalam rupiah
maupun prosentase selama kurun tahun 2013 dan tahun 2014
yaitu sebagaimana dalam tabel sebagai berikut: (lihat Tabel 2.17)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 79
Tabel 2.17
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2014
dalam Rupiah
Uraian
Tahun Prosentase
Pertumbuhan PAD
2013 2014 Rupiah Prosen
tase
1 2 3 4 5
Pajak Daerah 83.232.017.500 99.558.470.705 16.326.453.205 19,62
Pendapatan Retribusi Daerah
27.116.286.436 26.004.713.221
(1.111.573.215) -4,10
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
9.508.075.666 12.643.382.253 3.135.306.587 32,98
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
104.341.484.729 219.204.496.545 114.863.011.816 110,08
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
224.197.864.331 357.411.062.723 133.213.198.392 59,42
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah Tahun 2014, diolah
Dari tabel sebagaimana tersebut diatas pertumbuhan sumber-
sumber pendapatan asli daerah menunjukkan pertumbuhan
dengan trent meningkat atau positif kecuali pendapatan retribusi
daerah justru mengalami pertumbuhan pendapatan yang menurun
dengan prosentase pertumbuhan sebesar -4,10% atau
pendapatan retribusi daerah tahun 2014 mengalami penurunan
sebesar Rp1.111.573.215,00 dari pendapatan retribusi daerah
yang dicapai tahun 2013.
Capaian atas ke-tiga indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari
permasalahan-permasalahan yang dijumpai selama tahun 2014
yaitu sebagai berikut:
1. Kurangnya kesadaran wajib pajak/retribusi daerah dalam
membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Masih belum optimalnya penegakan Perda tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Database Sismiop tidak valid meliputi data WP, obyek pajak,
dan peta PBB P2
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 80
4. Nilai NJOP PBB P2 terlalu rendah jika dibandingkan dengan
nilai riil
Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana
tersebut diatas dibutuhkan langkah-langkah sebagai solusi yaitu
sebagai berikut:
1. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah, dan diperlukan
adanya reward dan punishment yang konsisten bagi Wajib
Pajak dan Wajib Retribusi Daerah atas kepatuhan dan
ketidakpatuhan dalam membayar Pajak/Retribusi Daerah;
2. Penegakan Perda melalui PPNS dan Diklat PPNS.
3. Perlu ada pendataan ulang secara bertahap dan layanan
validasi BPHTB yang terintegrasi;
4. Perlu ada penyesuaian NJOP.
Keberhasilan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah dalam melaksanakan pelayanan pada bidang pendapatan
selain terukur dengan tercapainya indikator kinerja pada sasaran
meningkatnya kemampuan pendapatan daerah juga dapat diukur
dengan tercapainya target pendapatan asli daerah yang dikelola
oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebagai SKPD penghasil dan pendapatan daerah yang dikelola
oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dalam melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD). Target dan realisasi pendapatan asli daerah yang
dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah tahun 2014 adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 2.18)
Tabel 2.18
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
selaku SKPD Penghasil
dalam Rupiah
N
o
Uraian Target Realisasi Sisa %
Capa
ian
1 2 3 4 5 6
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 81
N
o
Uraian Target Realisasi Sisa %
Capa
ian
1 2 3 4 5 6
I Pajak Daerah 77.892.200.000 99.558.470.705 21.666.270.705 128
1 Pajak Hotel 950.000.000 1.168.040.063 218.040.063
2 Pajak Restoran 3.000.000.000 4.459.210.988 1.459.210.988
3 Pajak Hiburan 500.000.000 577.695.506 77.695.506
4 Pajak Reklame 2.310.000.000 2.513.332.174 203.332.174
5 Pajak Penerangan Jalan 21.000.000.000 23.189.669.744 2.189.669.744
6 Pajak Parkir 80.000.000 98.526.370 18.526.370
7 Pajak Air Bawah Tanah 175.000.000 207.256.333 32.256.333
8 Pajak Sarang Burung Walet
2.200.000 2.250.000 50.000
9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasir dan Kerikil
385.000.000 549.804.857 164.804.857
10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
20.790.000.000 23.920.112.688 3.130.112.688
11 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
28.700.000.000 42.872.571.982 14.172.571.982
II Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
12.638.557.151 12.643.382.253 4.825.101 100
1
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
12.638.557.151 12.643.382.253 4.825.101
III Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
14.459.547.750 39.497.420.324 25.037.872.574 273
1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
95.000.000 199.013.200 104.013.200
2 Penerimaan Jasa Giro 275.000.000 894.780.768 619.780.768
3 Pendapatan Bunga Deposito
14.000.000.000 24.030.187.121 10.030.187.121
4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
16.500.000 675.439.443 658.939.443
5 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- 21.478.500 21.478.500
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 82
N
o
Uraian Target Realisasi Sisa %
Capa
ian
1 2 3 4 5 6
6 Pendapatan dari Pengembalian
- 87.751.026 87.751.026
7 Hasil Penerimaan Dana Bergulir
- 220.924.911 220.924.911
8 Pendapatan dari Pengelolaan BUKP
- 246.794.438 246.794.438
9 Penerimaan Lain-lain 73.047.750 13.121.050.916 13.048.003.166
J U M L A H 104.990.304.901 151.699.273.281 46.708.968.380 144
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah DPPKAD Tahun 2014
Pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD penghasil
tahun 2014 ditarget Rp104.990.304.901,00 tercapai sebesar
Rp151.699.273.281,00 terdapat selisih lebih sebesar
Rp46.708.968.380,00 atau capaian dari kinerja pendapatan asli
daerah yaitu 144%.
Sedang target dan realisasi pendapatan daerah yang dikelola oleh
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tahun 2014 adalah
sebagai berikut: (lihat Tabel 2.19)
Tabel 2.19
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
selaku PPKD
N
o Uraian
Target
(Rupiah)
Realisasi
(Rupiah)
Sisa
(Rupiah)
%
Capa
ian
1 2 3 4 5 6
I Dana Perimbangan 1.042.578.600.994 1.036.632.898.871 (5.945.702.123) 99
1 Bagi Hasil Pajak 27.742.098.187 21.545.802.316 (6.196.295.871) 78
- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
8.270.612.278 9.493.716.035 1.223.103.757
-
Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 dan Ps 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh
19.471.485.909 12.052.086.281 (7.419.399.628)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 83
N
o Uraian
Target
(Rupiah)
Realisasi
(Rupiah)
Sisa
(Rupiah)
%
Capa
ian
1 2 3 4 5 6
2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.669.944.807 4.920.538.555 250.593.748 105
- Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
1.966.719 1.376.701 (590.018)
- Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan
402.414.486 383.182.410 (19.232.076)
- Dana Bagi Hasil dari Cukai Tembakau
4.265.563.602 4.535.979.444 270.415.842
3 Dana Alokasi Umum 949.252.188.000 949.252.188.000 - 100
4 Dana Alokasi Khusus 60.914.370.000 60.914.370.000 - 100
II Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
402.629.814.511 419.873.181.102 17.243.366.590 104
1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah
1.877.580.000 3.413.205.900 1.535.625.900 182
2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
83.287.001.711 98.768.112.402 406.406.557 119
- Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
30.536.827.580 30.149.290.939 (387.536.640)
- Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
29.944.825.325 27.450.578.492 (2.494.246.833)
- Bagi Hasil dari Pajak Bahan Kendaraan Bermotor
22.801.565.807 26.086.554.250 3.284.988.443
- Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
3.783.000 6.984.588 3.201.588
- Bagi Hasil dari Pajak Rokok - 15.074.704.133 15.074.704.133
3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
285.847.270.000 285.847.270.000 - 100
- Dana Tunjangan Profesi Guru SD
260.617.726.000 260.617.726.000 -
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
529.200.000 529.200.000 -
- Dana Insentif Daerah 24.700.344.000 24.700.344.000 -
4 Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota
31.617.962.800 31.844.592.800 226.630.000 101
- Bantuan Keuangan dari Provinsi
29.527.534.800 28.874.534.800 (653.000.000)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 84
N
o Uraian
Target
(Rupiah)
Realisasi
(Rupiah)
Sisa
(Rupiah)
%
Capa
ian
1 2 3 4 5 6
- Bantuan Keuangan dari Kabupaten
772.150.000 1.137.657.000 365.507.000
- Bantuan Keuangan dari Kota 1.318.278.000 1.832.401.000 514.123.000
J U M L A H 1.445.208.415.505 1.456.506.079.973 11.297.664.467 101
Sumber Data : Simda Keuangan Daerah PPKD Tahun 2014
Target pendapatan daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) tahun 2014 sebesar
Rp1.445.208.415.505,00 terealisasi sebesar
Rp1.456.506.079.973,00 terdapat selisih lebih sebesar
Rp11.297.664.467,00 atau capaian atas kinerja pendapatan daerah
yaitu 101%.
Selisih lebih atau capaian atas pendapatan daerah yang dikelola
oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebagai salah satu SKPD penghasil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul dan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) menunjukkan keberhasilan atas kinerja pada sektor
pendapatan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan tatakerja
yang melekat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah.
3. Indeks Kepuasaan Masyarakat
Kualitas pelayanan publik yang telah diselenggarakan Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada sektor
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai
dengan wewenang, tugas pokok dan tata kerja terukur dengan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mengambil responden
dari kalangan masyarakat dan seluruh SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul. Responden dari kalangan
masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan publik pada bidang
pendapatan dalam kaitan terselenggaranya pelayanan antara lain
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 85
pendaftaran, penetapan, pendataan dan pelayanan di bidang pajak
daerah dan menindaklanjuti atas surat pengurangan/keringanan,
keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan
pajak daerah. Capaian atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada sektor pendapatan tahun 2014 sebesar 71,87 katagori baik.
Sedang pelayanan publik pada sektor pengelolaan keuangan dan
aset daerah dengan mengambil responden dari kalangan pengelola
keuangan dan barang daerah dari seluruh SKPD/Unit Kerja dengan
capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2014 sebesar
82,40 dengan katagori sangat baik.
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas, Pokok, Tata Kerja dan
Catatan Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah.
Setelah dilakukan analisa tentang gambaran pelayanan, kajian atas
hasil evaluasi pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja serta kajian atas
pencapaian sasaran strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah sebagaimana telah dibahas diatas maka
terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaran tugas, pokok dan
tatakerja. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk
menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan
kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian
kinerja Renstra SKPD. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan
tugas, pokok dan tatakerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:
1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah
masih rendah atau sebaliknya sumber pendapatan daerah
Kabupaten Bantul masih banyak tergantung pada sumber
pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana
Perimbangan;
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 86
2. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam
mendanai belanja daerah;
3. Rendahnya kapasitas fiskal;
4. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi;
5. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam
pengelolaan keuangan daerah:
6. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bantul masih ditemukan penjelasan
antara lain tentang pengelolaan aset daerah yaitu adanya selisih
nilai aset hasil inventarisasi, aset tetap belum seluruhnya
disajikan dengan informasi yang jelas dan lengkap. Hal tersebut
mengindikasikan belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang
tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan
aset daerah sehingga data barang milik daerah kurang akurat;
7. Masih terdapat SKPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan
kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA
SKPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun
anggaran.
Rekomendasi dan catatan strategis atas isu penting terkait
penyelenggaraan tugas, pokok dan tatakerja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor 1) peningkatan
kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah atau
sebaliknya berkurangnya ketregantungan pendapatan daerah
Kabupaten Bantul terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat atau
bersumber dari Dana Perimbangan, 2) betambahnya kontribusi
pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah dan 3)
bertambahnya kapasitas fiskal daerah, staregi yang diambil yaitu
optimalisasi pendapatan asli daerah terutama dari pendapatan pajak
dan retribusi daerah. Optimalisasi pendapatan asli daerah dilaksanakan
dengan yaitu sebagai berikut
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli
daerah. Langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 87
intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai
berikut:
a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi)
sistem perpajakan dan retribusi daerah;
b. Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement
bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah;
c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai
kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah
dan retribusi daerah;
d. Peningkatan pengawasan terhadap
pelaksanaanpemungutan pendapatan daerah;
e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit
satuan kerja terkait; dan
f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah.
Sedang ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah
dilaksanakan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi
pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
b. Pengkajian ataspotensi dari jenis retribusi baru dan
potensi pajak daerah dilaksanakan dengan kerjasama
pihak ke 3 (tiga);
c. Optimlisasi penyerapan pendapatan dari pajak daerah
terutama dari PBB P2 dan BPHTB yang telah menjadi
pajak daerah.
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah bersumber dari hasil
pengelolaan kekayaan alam yang dipisahkan dengan
meningkatkan kontribusi pendapatan bagian laba atas penyertaan
modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya
pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif yang dapat
ditempuh dengan perbaikan manajemen, peningkatan
profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan melalui
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 88
penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang
dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan daerah.
3. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari
perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga
data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat agar
menjadi bagian dalam mewujudkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bantul. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data
barang milik daerah, strategi yang diambil optimalisasi
pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah
inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik daerah. Cara
yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan yaitu
sebagai berikut:
a. Meningkatkan komitmen kepala SKPD/Unit Kerja selaku
pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola
barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;
b. Meningkatkan pemahaman pengelola barang milik daerah
SKPD/Unit Kerja tentang Peraturan Bupati Bantul Nomor 55
Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan
Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul melalui kegiatan forum
komunikasi pengurus barang milik daerah;
c. Dipergunakan SIMDA BMD dalam pengelolaan barang milik
daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan,
penghapusan, dan akuntansi;
d. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah
yang dipergunakan SKPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas
temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;
e. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui
bimbingan teknik dan pendampingan pengurus barang dalam
pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah,
barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah,
penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD
serta optimalisasi aset bagi pengguna barang SKPD.
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 89
4. SKPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan
dengan rencana yang dalam DPA SKPD, sehingga penyerapan
dana sebagian besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran.
Strategis yang dilaksanakan sebagai berikut:
a. Meningkatkan displin anggaran bagi selurh SKPD agar
kegitan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi
dalam DPA/DPPA SKPD;
b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka
dilakukan evaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh
SKPDserta di anggaran belanja pada seluruh SKPD dapat
dipertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku;
dan
c. Melaksanakan pelatihan kepada seluruh pengelola keuangan
SKPD tentang implementasi SIMDA Keuangan Daerah dalam
pengelolaan keuangan daerah melalui kerjasama dengan
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul;
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Maksud dilaksanakan telaahan teradap rancangan awal RKPD untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan
tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala
daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang
disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan
identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja
program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan,
serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan
untuk SKPD yang bersangkutan. Adapun telaah terhadap rancangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Dinas
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 90
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai
berikut: (lihat Tabel 2.20)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 91
Tabel 2.20
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Kabupaten Bantul
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya administrasi perkantoran (%)
100
22.119.772.938
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya administrasi perkantoran (%)
100
22.119.772.938
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
DPPKAD Pengadaan perangko/materai (lbr)
1800 18.250.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
DPPKAD Pengadaan perangko/materai (lbr)
1800 18.250.000
Pengadaan buku cek 5
Pengadaan buku cek 5
Pengiriman surat/dokumen 58
Pengiriman surat/dokumen 58
2
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air & listrik
Kabupaten Bantul
Jasa Listrik (bulan) 12 21.610.000.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air & listrik
Kabupaten Bantul
Jasa Listrik (bulan) 12
21.610.000.000
Jasa Komunikasi (bulan) 12
Jasa Komunikasi (bulan) 12
3
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional
DPPKAD Perpanjangan kendaraan dinas/operasional (unit)
62 26.600.000
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional
DPPKAD Perpanjangan kendaraan dinas/operasional (unit)
62 26.600.000
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
DPPKAD Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang SKPD/PPKD (bulan)
12 77.256.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan
DPPKAD Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang SKPD/PPKD (bulan)
12 77.256.000
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 92
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
DPPKAD Terbayarnya tenaga kebersihan (2)
12 33.494.100 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
DPPKAD Terbayarnya tenaga kebersihan (2)
12 33.494.100
Alat kebersihan (paket) 4
Alat kebersihan (paket)
4
6 Penyediaan alat tulis kantor
DPPKAD Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%)
100 12.966.338 Penyediaan alat tulis kantor
DPPKAD Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%)
100
12.966.338
7 Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan
Kabupaten Bantul
Barang cetakan (macam) 15 110.000.000 Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan
Kabupaten Bantul
Barang cetakan (macam)
15
110.000.000
Penggandaan (lembar) 116666
Penggandaan (lembar)
116666
8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan akan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)
100 1.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan akan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%)
100
1.000.000
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
DPPKAD Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga (%)
100 1.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
DPPKAD Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga (%)
100
1.000.000
10 PenyediaanBahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan (%)
100 9.000.000 PenyediaanBahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan (%)
100
9.000.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
DPPKAD Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu (dus)
1519 38.500.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
DPPKAD Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu (dus)
1519
38.500.000
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 93
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
DPPKAD Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah (%)
100 176.306.500 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
DPPKAD Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah (%)
100
176.306.500
13
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
DPPKAD Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah (%)
100 5.400.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
DPPKAD Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah (%)
100
5.400.000
II
Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
100%
2.729.748.300
Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
100%
2.729.748.300
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Bantul
Pengadaan kendaraan dinas/operasional (%)
100 444.969.050 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Bantul
Pengadaan kendaraan dinas/operasional (%)
100
444.969.050
R2/Unit 20 R2/Unit
12
R4/Unit 5 R4/Unit
42
2 Pengadaan mebeleur Kabupaten
Bantul Pengadaan mebeleur
610.835.000 Pengadaan mebeleur
Kabupaten Bantul
Pengadaan mebeleur
610.835.000
Macam 15
Macam
15
Unit 540
Unit
540
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 94
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kabupaten Bantul
Terpeliharanya gedung Pemda yang belum dipergunakan (eks Dinas Pariwisata)
1 176.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kabupaten Bantul
Terpeliharanya gedung Pemda yang belum dipergunakan (eks Dinas Pariwisata)
1
176.000.000
4 Rehab Gedung Pemda
Kabupaten Bantul
Rehab gedung Pemda untuk tempat penyimpanan arsip DPPKAD
1 200.000.000 Rehab Gedung Pemda Kabupaten
Bantul
Rehab gedung Pemda untuk tempat penyimpanan arsip DPPKAD
1 200.000.000
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
DPPKAD Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
62 229.694.250 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
DPPKAD Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
62
229.694.250
Kebutuhan BBM (bulan) 12
Kebutuhan BBM (bulan)
12
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
DPPKAD Terpeliharanya sarana mebelair (%)
100 2.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
DPPKAD Terpeliharanya sarana mebelair (%)
100
2.000.000
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
DPPKAD Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor (%)
100 20.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
DPPKAD Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor (%)
100
20.000.000
8 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kabupaten Bantul
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.046.250.000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kabupaten Bantul
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.046.250.000
Macam 17
Macam
17
Unit 135
Unit
135
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 95
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
III
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100 50.405.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100
50.405.000
1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
DPPKAD Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah (kali)
2 30.405.000 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
DPPKAD Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah (kali)
2
30.405.000
2
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
DPPKAD
Terikutinya kursus singkat & bimtek implementasi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah (%)
100 20.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
DPPKAD
Terikutinya kursus singkat & bimtek implementasi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah (%)
100
20.000.000
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
100 151.555.150
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
100
151.555.150
1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
DPPKAD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)
21 87.873.150 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
DPPKAD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)
21
87.873.150
2 Penyusunan Sistem Manajemen Mutu
DPPKAD Penilaian atas SMM DPPKAD 100 63.682.000 Penyusunan Sistem Manajemen Mutu
DPPKAD Penilaian atas SMM DPPKAD
100
63.682.000
V
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3)
1 8.914.351.870
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3)
1
8.914.351.870
Tercapainya target pendapatan asli daerah (%)
100
Tercapainya target pendapatan asli daerah (%)
100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 96
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
1 Penyusunan Analisis Standar Belanja
Kabupaten Bantul
Tersusunnya Analisa Standar Belanja (ASB) (modul)
1 83.000.000 Penyusunan Analisis Standar Belanja
Kabupaten Bantul
Tersusunnya Analisa Standar Belanja (ASB) (modul)
1
83.000.000
Penggandaan modul ASB 50
Penggandaan modul ASB
50
2 Penyusunan Standar Satuan Harga
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati
1 41.000.000 Penyusunan Standar Satuan Harga
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati
1
41.000.000
Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
150
Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
150
3 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati
1 18.277.500 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati
1
18.277.500
Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
80
Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
80
4
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
1 164.160.000 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
1
164.160.000
Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
150
Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
150
5
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1 138.550.000 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1
138.550.000
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 97
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
100
Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
100
6
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
1
101.210.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
1
101.210.000
Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
150
Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
150
7
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1 97.575.000
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1
97.575.000 0
Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
75
Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
75
8
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
1 161.700.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
1
161.700.000
Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
150
Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
150
9 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015
1 99.125.000
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015
1 99.125.000
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 98
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
150
Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
150
10 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Kabupaten Bantul
Tercapainya target pendapatan bunga deposito
100 66.172.500 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Kabupaten Bantul
Tercapainya target pendapatan bunga deposito
100
66.172.500
Rekonsiliasi penerimaan bungan deposito dan penempatan idle cash (uang daerah yang belum digunakan) dalam bentuk deposito dengan bank terkait
20 Rekonsiliasi penerimaan bungan deposito dan penempatan idle cash (uang daerah yang belum digunakan) dalam bentuk deposito dengan bank terkait
20
11 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Kabupaten Bantul
Intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan
3 2.166.565.000 Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Kabupaten Bantul
Intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan
3 2.166.565.000
Sosialisasi melalui mass media
1
Sosialisasi melalui mass media
1
Mendukung tercapainya penerimaan pajak daerah dari PBB P2
100
Mendukung tercapainya penerimaan pajak daerah dari PBB P2
100
12 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD
Kabupaten Bantul
Penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati
126 78.650.000 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD
Kabupaten Bantul
Penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati
126 78.650.000
13 Penyusunan Anggaran Kas
Kabupaten Bantul
Dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar
2 31.260.000 Penyusunan Anggaran Kas
Kabupaten Bantul
Dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar
2 31.260.000
Digandakan dalam bentuk buku
20
Digandakan dalam bentuk buku
20
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 99
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
14 Penerbitan SPD Kabupaten
Bantul
Penerbitan SPD acuan SKPD mengajukan pencairan anggaran belanja daerah
450 29.239.500 Penerbitan SPD Kabupaten
Bantul
Penerbitan SPD acuan SKPD mengajukan pencairan anggaran belanja daerah
450 29.239.500
Digandakan SPD 1800
Digandakan SPD 1800
15 Penerbitan SP2D Kabupaten
Bantul
Penerbitan SP2D untuk pencairan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah
100 92.676.500 Penerbitan SP2D Kabupaten
Bantul
Penerbitan SP2D untuk pencairan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah
100 92.676.500
16 Pencetakan Daftar Gaji
Kabupaten Bantul
Cetakan Daftar Gaji setiap bulan
147 86.329.250 Pencetakan Daftar Gaji Kabupaten
Bantul Cetakan Daftar Gaji setiap bulan
147 86.329.250
17 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan Sp2D
Kabupaten Bantul
Prosentase penyelesaiam pengujian SPM dan dokumen kelengkapan sebagai dasar penerbitan SP2D
100 73.176.500 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan Sp2D
Kabupaten Bantul
Prosentase penyelesaiam pengujian SPM dan dokumen kelengkapan sebagai dasar penerbitan SP2D
100 73.176.500
18 TP-TGR Kabupaten
Bantul Laporan Majelis TP-TGR 2 88.302.350 TP-TGR
Kabupaten Bantul
Laporan Majelis TP-TGR 2 88.302.350
Rakor pemulihan kerugian daerah
4
Rakor pemulihan kerugian daerah
4
19 Penyusunan Neraca Dinas Instansi
Kabupaten Bantul
Neraca bulanan SKPD 720 173.987.500 Penyusunan Neraca Dinas Instansi
Kabupaten Bantul
Neraca bulanan SKPD 720 173.987.500
Draf Neraca Kompilasi per akhir tahun anggaran
1
Draf Neraca Kompilasi per akhir tahun anggaran
1
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 100
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
Coaching clinic 12
Coaching clinic 12
20 Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD
Kabupaten Bantul
Rekonsiliasi antara bank persepsi dengan pengelola keuangan daerah yang dilaksanakan setiap bulan
12 84.700.000 Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD
Kabupaten Bantul
Rekonsiliasi antara bank persepsi dengan pengelola keuangan daerah yang dilaksanakan setiap bulan
12 84.700.000
21 Pengelolaan Dana Transfer
Kabupaten Bantul
Rekonsiliasi penerimaan Dana Alokasi Umum semester II tahun 2015 s/d semester tahun 2016 dan tunjangan sertfikasi dan tamsil semester I tahun 2016
2 63.328.350 Pengelolaan Dana Transfer
Kabupaten Bantul
Rekonsiliasi penerimaan Dana Alokasi Umum semester II tahun 2015 s/d semester tahun 2016 dan tunjangan sertfikasi dan tamsil semester I tahun 2016
2 63.328.350
Laporan penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi
7
Laporan penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi
7
Tersedinya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
100
Tersedinya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
100
22 Penyusunan SPT Tahunan
Kabupaten Bantul
Terwujudnya laporan pajak PNS secara tertib administrasi (SPT)
1 67.553.000 Penyusunan SPT Tahunan
Kabupaten Bantul
Terwujudnya laporan pajak PNS secara tertib administrasi (SPT)
1 67.553.000
Form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPh ke KPP
100
Form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPh ke KPP
100
23 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan
Kabupaten Bantul
Hasil rekonsiliasi 7 SKPD/Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan
12 27.592.500 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan
Kabupaten Bantul
Hasil rekonsiliasi 7 SKPD/Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan
12 27.592.500
Laporan Semesteran 2
Laporan Semesteran 2
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 101
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
24
Penyusunan Kebijakan & Pedoman Pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1 96.565.000 Penyusunan Kebijakan & Pedoman Pelaksanaan APBD
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1
96.565.000
25 Operasional Pajak Daerah
Kabupaten Bantul
Mempercepat pemasukan pendapatan pajak daerah
100 353.935.000 Operasional Pajak Daerah
Kabupaten Bantul
Mempercepat pemasukan pendapatan pajak daerah
100 353.935.000
Penindakan papan reklame yang tidak berijin dan jatuh tempo
100
Penindakan papan reklame yang tidak berijin dan jatuh tempo
100 -
Surat tagihan atas pajak daerah yang tertunggak
100
Surat tagihan atas pajak daerah yang tertunggak
100
Validasi data BPHTB 100
Validasi data BPHTB 100
26 Penyusunan Laporan Semesteran
Kabupaten Bantul
Laporan semester I & prognosis semeter II
2 70.460.750 Penyusunan Laporan Semesteran
Kabupaten Bantul
Laporan semester I & prognosis semeter II
2 70.460.750
Digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku
75
Digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku
75
27
Penyebarluasan & Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
Kabupaten Bantul
Informasi tentang keuangan & aset daerah dalam bentuk buku saku, buku analisa, leaflet
3 79.758.900
Penyebarluasan & Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
Kabupaten Bantul
Informasi tentang keuangan & aset daerah dalam bentuk buku saku, buku analisa, leaflet
3 79.758.900
Transparansi pengelolaan keuangan daerah/Website DPPKAD
12
Transparansi pengelolaan keuangan daerah/Website DPPKAD
12
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 102
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
28 Intensifikasi PPh OP Pasal 21
Kabupaten Bantul
Mempercepat pemasukan dana bagi hasil PPh OP
100 61.335.000 Intensifikasi PPh OP Pasal 21
Kabupaten Bantul
Mempercepat pemasukan dana bagi hasil PPh OP
100 61.335.000
Intensifikasi PPh ps 21 2
Intensifikasi PPh ps 21 2
Pemasangan spanduk 17 0 Pemasangan spanduk 17
29
Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul
Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)
200 54.120.000 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul
Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)
200 54.120.000
30 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD
Kabupaten Bantul
Prosentase tersalurnya belanja PPKD dan pengeluaran pembiayaan daerah
100 128.097.950 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD
Kabupaten Bantul
Prosentase tersalurnya belanja PPKD dan pengeluaran pembiayaan daerah
100 128.097.950
Rekonsiliasi belanja PPKD dengan SKPD Penanggungjawab Teknis
4
Rekonsiliasi belanja PPKD dengan SKPD Penanggungjawab Teknis
4
Rekonsiliasi pembiayaan daerah
4
Rekonsiliasi pembiayaan daerah
4 -
31
Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Bantul
Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan aturan
2 74.387.550 Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Bantul
Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan aturan
2 74.387.550
32 Penerbitan SKPP Kabupaten
Bantul Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas
100 37.206.300 Penerbitan SKPP Kabupaten
Bantul Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas
100 37.206.300
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 103
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
33
Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Psl 21
Kabupaten Bantul
Potongan IWP, Taperum dan PPh pasal 21
12 52.013.000 Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Psl 21
Kabupaten Bantul
Potongan IWP, Taperum dan PPh pasal 21
12 52.013.000
Pelaporan atas potongan IWP, Taperum dan BPJS
24
Pelaporan atas potongan IWP, Taperum dan BPJS
24
Pelaporan atas potongan PPh pasal 21
12
Pelaporan atas potongan PPh pasal 21
12
Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS
5
Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS
5
34 Rekonsiliasi Belanja SKPD
Kabupaten Bantul
Akurasi data atas anggaran dan realisasi belanja SKPD
4 47.815.750 Rekonsiliasi Belanja SKPD
Kabupaten Bantul
Akurasi data atas anggaran dan realisasi belanja SKPD
4 47.815.750
35 Rekonsiliasi Data Pegawai
Kabupaten Bantul
Rekonsiliasi data PNS dengan BKD
4 29.497.500 Rekonsiliasi Data Pegawai
Kabupaten Bantul
Rekonsiliasi data PNS dengan BKD
4 29.497.500
Dibukukan gaji/kekurangan gaji yang diterima PNS/CPNS setiap bulan dalam kartu gaji perorangan
100
Dibukukan gaji/kekurangan gaji yang diterima PNS/CPNS setiap bulan dalam kartu gaji perorangan
100
36 Penyusunan Standart Operasional Prosedure
Kabupaten Bantul
Evaluasi pelaksanaan SOP 100 99.634.480 Penyusunan Standart Operasional Prosedure
Kabupaten Bantul
Evaluasi pelaksanaan SOP 100 99.634.480
Pendampingan penyusunan analisa resiko
12
Pendampingan penyusunan analisa resiko
12
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 104
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
37 Pengelolaan SIMKEUDA
Kabupaten Bantul
Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan Simda Keuangan Daerah
3 231.746.400 Pengelolaan SIMKEUDA Kabupaten
Bantul
Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan Simda Keuangan Daerah
3 231.746.400
Pendampingan Simda Keuangan Daerah
12
Pendampingan Simda Keuangan Daerah
12
BM PM - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
100
BM PM - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
100
38 Pengendalian Pendapatan Daerah
Kabupaten Bantul
Tercapainya pendapatan daerah
100 119.935.000 Pengendalian Pendapatan Daerah
Kabupaten Bantul
Tercapainya pendapatan daerah
100 119.935.000
Evaluasi atas realisasi pendapatan daerah
12
Evaluasi atas realisasi pendapatan daerah
12
39 Optimalisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Bantul
Pencocokan data pendapatan asli daerah dengan SKPD penghasil dan evaluasi atas pencapaian target pendapatan asli daerah
12 239.364.170 Optimalisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Bantul
Pencocokan data pendapatan asli daerah dengan SKPD penghasil dan evaluasi atas pencapaian target pendapatan asli daerah
12 239.364.170
Terlaksananya study komparasi seluruh bendahara penerima
1
Terlaksananya study komparasi seluruh bendahara penerima
1
40 Pelayanan Pajak Daerah
Kabupaten Bantul
Tersedianya blangko pajak daerah
10 313.389.400 Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten
Bantul Tersedianya blangko pajak daerah
10 313.389.400
Sosialisasi pajak daerah 100
Sosialisasi pajak daerah 100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 105
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah
100
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah
100
41 Pengelolaam Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Bantul
Pendistribusian SPPT PBB 75 937.391.000 Pengelolaam Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Bantul
Pendistribusian SPPT PBB 75 937.391.000
Penyerahan SPPT PBB secara simbolis
1
Penyerahan SPPT PBB secara simbolis
1
Sosialisasi PBB P2 (setiap kecamatan)
17
Sosialisasi PBB P2 (setiap kecamatan)
17
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah dari PBB P2
100
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah dari PBB P2
100
42 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD
DPPKAD Tertata dan terdata arsip DPPKAF
12 54.746.750 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD
DPPKAD Tertata dan terdata arsip DPPKAF
12 54.746.750
Pengadaan box arsip 100
Pengadaan box arsip 100
43
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul
Evaluasi penyerapan anggaran belanja SKPD
4 53.267.970
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul
Evaluasi penyerapan anggaran belanja SKPD
4 53.267.970
44 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Kabupaten Bantul
Dana bagi hasil dari cukai tembakau
100 356.313.350 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Kabupaten Bantul
Dana bagi hasil dari cukai tembakau
100 356.313.350
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 106
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (petani tembakau)
1
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (petani tembakau)
1
Pemberantasan cukai illegal di pasar tradisional
100
Pemberantasan cukai illegal di pasar tradisional
100
Pemasangan baliho 2
Pemasangan baliho 2
45 Studi Potensi Pajak Daerah
Kabupaten Bantul
Kajian potensi pajak daerah 1 50.000.000 Studi Potensi Pajak Daerah
Kabupaten Bantul
Kajian potensi pajak daerah 1 50.000.000
pajak daerah 2 -
pajak daerah 2
46 Studi Potensi Retribusi Daerah
Kabupaten Bantul
Kajian potensi retribusi daerah 1 50.000.000 Studi Potensi Retribusi Daerah
Kabupaten Bantul
Kajian potensi retribusi daerah 1 50.000.000
retribusi daerah 2
retribusi daerah 2
47 Pendataan PBB P2 Kabupaten
Bantul Daftar hasil rekaman (DHR) PBB, DHKP dan Peta Blok
3 505.000.000 Pendataan PBB P2 Kabupaten
Bantul Daftar hasil rekaman (DHR) PBB, DHKP dan Peta Blok
3 505.000.000
48 Verifikasi Piutang Pajak Daerah
Kabupaten Bantul
Verifikasi piutang pajak daerah (PBB P2 dan Pajak Air Bawah Tanah)
2 233.415.000 Verifikasi Piutang Pajak Daerah
Kabupaten Bantul
Verifikasi piutang pajak daerah (PBB P2 dan Pajak Air Bawah Tanah)
2 233.415.000
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 107
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
49 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
Kabupaten Bantul
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah
100 148.878.900 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
Kabupaten Bantul
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah
100 148.878.900
Terdata jumlah wajib pajak baru selain PBB
100
Terdata jumlah wajib pajak baru selain PBB
100
50 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
Kabupaten Bantul
Terkelola arsip wajib pajak dengan tertib
100 47.699.350 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
Kabupaten Bantul
Terkelola arsip wajib pajak dengan tertib
100 47.699.350
Box Arsip 400
Box Arsip 400
51 Pemeliharaan basis Data PBB P2
Kabupaten Bantul
Daftar hasil rekaman (DHR) 0 82.862.500 Pemeliharaan basis Data PBB P2
Kabupaten Bantul
Daftar hasil rekaman (DHR) 0 82.862.500
52 Penilaian Objek Pajak Khusus
Kabupaten Bantul
Penilaian NJOP Objek Pajak Khusus
20 47.897.000 Penilaian Objek Pajak Khusus
Kabupaten Bantul
Penilaian NJOP Objek Pajak Khusus
20 47.897.000
53 Validasi Jum'at Sehari
Kabupaten Bantul
Validasi data BPHTB untik waris, perumahan dan hibah
100 100.000.000 Validasi Jum'at Sehari Kabupaten
Bantul Validasi data BPHTB untik waris, perumahan dan hibah
100 100.000.000
Mempercepat pemasukan pendapatan pajak daerah dari BPHTB
100
Mempercepat pemasukan pendapatan pajak daerah dari BPHTB
100
54
Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH)
Kabupaten Bantul
Rekapitulasi transaksi harian berdasarkan Daftar Traksaksi Harian SKPD
12 47.120.000 Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH)
Kabupaten Bantul
Rekapitulasi transaksi harian berdasarkan Daftar Traksaksi Harian SKPD
12 47.120.000
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 108
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
Daftar Transaksi Harian dari Kuasa BUD
12
Daftar Transaksi Harian dari Kuasa BUD
12
Daftar Transaksi Harian dari bendahara pengeluaran SKPD (60 SKPD)
12
Daftar Transaksi Harian dari bendahara pengeluaran SKPD (60 SKPD)
12
55 Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul
Peraturan pengelolaan keuangan daerah (dampak regulasi dari Pemerintah Pusat)
1 40.171.000 Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul
Peraturan pengelolaan keuangan daerah (dampak regulasi dari Pemerintah Pusat)
1 40.171.000
56 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bantul
Perda dan perbup tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3 45.196.450 Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bantul
Perda dan perbup tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3 45.196.450
V
Progam Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Peningkatan pemahaman pengelola keuangan SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku (%)
100 59.039.000
Progam Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Peningkatan pemahaman pengelola keuangan SKPD tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku (%)
100 59.039.000
1 Fasilitasi dan pembinaan pengelola Keuangan SKPD
Kabupaten Bantul
Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD
4 59.039.000 Fasilitasi dan pembinaan pengelola Keuangan SKPD
Kabupaten Bantul
Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD
4 59.039.000
Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD yang mengalami permasalahan pengelolaan keuangan SKPD
60
Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD yang mengalami permasalahan pengelolaan keuangan SKPD
60
VI Progam Pengelolaan Barang Daerah
Akurasi data BMD 75%
1.765.973.500
Progam Pengelolaan Barang Daerah
Akurasi data BMD 75%
1.765.973.500
1 Peningkatan SDM Aparatur Pemda
Kabupaten Bantul
Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah
2 176.145.750 Peningkatan SDM Aparatur Pemda
Kabupaten Bantul
Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah
2 176.145.750
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 109
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
Peserta (Pengurus Barang SKPD/Unit Kerja)
279
Peserta (Pengurus Barang SKPD/Unit Kerja)
279
Pembinaan rutin 12
Pembinaan rutin 12
2 SIMBADA Kabupaten
Bantul
Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan Simda BMD
2 432.650.600 SIMBADA Kabupaten
Bantul
Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan Simda BMD
2 432.650.600
Terintegrasi pengelolaan barang milik daerah
180
Terintegrasi pengelolaan barang milik daerah
180
3
Penyusunan Perencanaaan & Pelaporan dlm Pengelolaan Barang
Kabupaten Bantul
Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD)
4 105.178.200
Penyusunan Perencanaaan & Pelaporan dlm Pengelolaan Barang
Kabupaten Bantul
Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD)
4 105.178.200
- Laporan Mutasi 1
- Laporan Mutasi 1
- SKPD 180
- SKPD 180
4 Penataan Aset Kabupaten
Bantul
Pemanfaatan peralatan dan mesin sesuai dengan peruntukkannya
100 124.843.900 Penataan Aset Kabupaten
Bantul
Pemanfaatan peralatan dan mesin sesuai dengan peruntukkannya
100 124.843.900
Pemanfaatan tanah, gedung dan bangunan sesuai dengan peruntukkannya
100
Pemanfaatan tanah, gedung dan bangunan sesuai dengan peruntukkannya
100
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 110
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
5 Penghapusan Barang Daerah
Kabupaten Bantul
SK Bupati tentang Penghapusan BMD
100 158.809.700 Penghapusan Barang Daerah
Kabupaten Bantul
SK Bupati tentang Penghapusan BMD
100 158.809.700
Tercapainya pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak terpakai
100
Tercapainya pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak terpakai
100 -
6 Verifikasi Inventarrisasi Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Laporan Barang Milik Daerah (Mutasi dan Semesteran)
6 166.803.800 Verifikasi Inventarrisasi Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Laporan Barang Milik Daerah (Mutasi dan Semesteran)
6 166.803.800
- SKPD, SMP/SMK dan UPT 158
- SKPD, SMP/SMK dan UPT 158
7 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD)
1 70.705.200 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD)
1 70.705.200
SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2015
100
SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2015
100
8 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj
4 79.323.850 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj
4 79.323.850
Berita Acara Rekonsiliasi BMD 240
Berita Acara Rekonsiliasi BMD 240
9
Pengamanan Fisik dan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Terjaganya keamanan BMD 100 75.217.400 Pengamanan Fisik dan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Terjaganya keamanan BMD 100 75.217.400
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 111
N
o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiata
n Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerj
a
Pagu
Indikatif Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana
10 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
1 144.739.100 Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
1 144.739.100
11 Sensus Barang Daerah
Kabupaten Bantul
akurasi data BMD (SD dan UPT)
296 - Sensus Barang Daerah Kabupaten
Bantul akurasi data BMD (SD dan UPT)
296 -
12 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender Tahun 2016
Kabupaten Bantul
Profil buku kerja, buku agenda, kalender dinding dan kalender duduk
4 231.556.000 Penyusunan Buku Kerja dan Kalender Tahun 2016
Kabupaten Bantul
Profil buku kerja, buku agenda, kalender dinding dan kalender duduk
4 231.556.000
Pengadaan buku kerja tahun 2017
1500
Pengadaan buku kerja tahun 2017
1500
JUMLAH 35.790.845.758 JUMLAH 35.790.845.75829.851.830.878
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 112
2.5 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara
langsung tidak melaksanakan telaah atau kajian atas usulan
program dan kegiatan dari kelompok masyarakat/perorangan,
badan/lembaga/organisasi swasta dan perusahaan daerah melalui
pemberian belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bantuan
keuangan dan belanja bagi hasil. Sehingga tabel rekapitulasi usulan
program dan kegiatan masyarakat yang disajikan adalah nihil yaitu
sebagai berikut: (lihat Tabel 2.21)
Tabel 2.21
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Bantul
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Besaran
Volume
Catatan
Penting
1 2 3 4 5 6
1 N I H I L
Keterlibatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah adalah pada penganggaran dan menfasilitasi pencairan atas
usulan program dan kegiatan masyarakat dalam bentuk pemberian
belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil dan belanja
bantuan keuangan yaitu dalam hal penganggaran atas belanja
tersebut. Dimana anggaran belanja sosial, belanja hibah, belanja
bagi hasil dan belanja bantuan keuangan termasuk kelompok
belanja tidak langsung yang dianggarkan pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan
fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sedang kajian
atas usulan program dan kegiatan masyarakat dalam bentuk
pemberian belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bantuan
keuangan dan belanja bagi hasil dilaksanakan oleh SKPD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 113
penanggungjawab teknis sesuai dengan urusan pemerintah daerah
yang ditangani dan tugas, pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 114
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
KAD sebagai penyelenggara urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang keuangan maka tahun tidak melaksanakan telaah atas kebijakan nasional. (lihat Tabel 3.22)
Tabel 3.22 Identifikasi Kebijakan Nasional Pemerintah Kabupaten Bantul
Tahun 2016
Badan Keuangan dan Aset Daerah
No Kebijakan Nasional
Sumber Keterangan
1 2 3 4
1 N I H I L
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja
Renja BKAD tahun 2018 disusun pada tahun ini (tahun 2017) yang merupakan tahun berakhirnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2015. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul tahun 2016 dan arah kebijakan dan sasaran pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul tahun 2006-2025. Sasaran RPJPD Kabupaten Bantul yang diampu oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan tatakerja pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel dengan prioritas daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang empatik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Salah satu sasaran daerah dari prioritas tersebut
B
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 115
yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2016 direncanakan terdapat 2 (dua) indikator kinerja dari sasaran daerah tersebut yaitu opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2015 dengan target kinerja Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan prosentase tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target kinerja 100%. Keserasian antara prioritas RPJPD Kabupaten Bantul, sasaran daerah dan indikator kinerja berserta target yang akan dicapai tahun 2016 yang diampu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut: (lihat Tabel 3.23)
Tabel 3. 23 Hubungan Sasaran RPJPD, Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016
Sasaran RPJPD Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah Indikator Kinerja
Targe
t
Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang empatik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah
1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul tahun 2015
WTP
2. Prosentase tercapainya
target Pendapatan Asli
Daerah (PAD) 100%
Sesuai dengan wewenang, tugas pokok, fungsi dan tatakerja Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka meningkatnya
kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu sasaran daerah
yang diampu oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah. Indikator kinerja dari sasaran tersebut ditinjau dari 2 (dua) aspek
yaitu aspek pengelolaan keuangan daerah dan aspek pendapatan daerah.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai target salah satu indikator kinerja
dari sasaran daerah meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah
pada aspek pengelolaan keuangan daerah. Opini tersebut merupakan
pernyataan profesional pemeriksa (BPK) mengenai informasi keuangan
yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Bantul telah didasarkan pada kesesuaian dengan standar
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 116
disclosures), kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas
sistem pengendalian intern. Melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) tersebut juda dapat menunjukkan keakuntabilitas atas pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Bantul dengan harapan bahwa
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bantul berujung pada
tercapainya good governance dan clean governance sehingga tujuan
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yaitu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik,
dan meningkatkan daya saing daerah dapat dicapai.
Sedang indikator kinerja dari sasaran daerah meningkatnya kinerja
pengelolaan keuangan daerah pada aspek pendapatan daerah yaitu
prosentase pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2016
Pemerintah Kabupaten Bantul telah menargetkan indikator kinerja
prosentase pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu
tercapainya seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pada
tahun 2016. Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sebagaimana
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dalam pasal 7 disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban
meningkatkan kemampuan dengan cara mengembangkan dan mengelola
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pelaksanaan
otonomi daerah serta menggali potensi yang ada di daerah.
3.3 Rencana Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
DaerahTahun 2016
Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategi
(Renstra) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
tahun 2011-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Dalam periode transisi ini
dukungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
pada tahun 2016 kepada Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu ikut berperan
mendukung terwujudnya salah satu nawacita pada membangun tata kelola
pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan sasaran
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 117
daerah beserta indikator kinerja sebagaimana telah dibahas diatas. Dalam
rangka mewujudkan target kinerja dari sasaran daerah tersebut diatas
strategi akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah
peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan 2 (dua) arah
kebijakan yaitu penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dan
klarifikasi, inventarisasi dan penataan aset daerah. Berdasarkan tujuan dan
sasaran Rencana Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah sebagaimana telah dibahas diatas maka ditetapkan Indikator
Kinerja Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
tahun 2016 yaitu sebagai berikut: (lihat tabel 3.24)
Tabel 3.24
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2016
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PENJELASAN TARGET
Meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Opini Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK
WTP
Ketepatan penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan
Jumlah realisasi belanja daerah per triwulan dibagi jumlah alokasi anggaran belanja daerah per triwulan kali seratus presen
85%
Akurasi data barang milik daerah
Prosentase keakuratan data barang milik daerah
Jumlah aset yang terinventarisir dibagi jumlah aset keseluruhan kali seratus persen
75%
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
Prosentase tercapainya pendapatan asli daerah
Realisasi PAD dibagi target PAD kali seratus persen
100%
Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah
Pendapatan daerah tahun (n) dikurangi pendapatan daerah tahun (n-1) dibagi pendapatan daerah tahun (n-1) kali seratus persen
0,86%
Derajat desentralisasi Pendapatan asli daerah dibagai pendapatan daerah kali seratus persen
17,59%
Prosentase kemampuan keuangan daerah
Pendapatan asli daerah dibagi belanja daerah kali seratus persen
17,59%
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah tersebut memberi gambaran dukungan terhadap sasaran
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 118
daerah yang ditetapkan dalam rancangan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul tahun 2016.
3.4 Program dan Kegiatan
Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh
SKPD sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan sasaran strategi SKPD. Sedangkan kegiatan adalah
bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam
bentuk barang/jasa.Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan
tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Perumusan program
dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi
kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan
prioritas program dan kegiatan SKPD menurut Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), serta mempertimbangkan hasil telaahan
kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2016 dimaksudkan
untuk mendukung terlaksananya tugas, pokok dan tata kerja yang secara
langsung atau tidak langsung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah yang akan dicapai tahun 2016. Sasaran strategis tersebut juga
sebagai bentuk partisipasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah mewujudkan target indikator kinerja dari sasaran daerah pada
unsur akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan target Wajar
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 119
Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul tahun 2015 dan tercapainya persentase target
Pendapatan Asli Daerah. Indikator kinerja tersebut selaras dengan
wewenang yang diberikan kepada Bupati Bantul Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tahun 2016 Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 7 (tujuh) program,
terdapat 4 (empat) program yang memiliki fungsi sebagai program
pendukung yang secara tidak langsung mendukung Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencapai tujuan dan sasaran
strategis yaitu sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pagu indikatif sebesar
Rp22.119.772.938,00 kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 13
(tiga belas) kegiatan. Indikator kinerja hasil (outcome) dari program ini
adalah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan
target yang akan dicapai sebesar 100%. Output dari seluruh kegiatan
adalah mendukung tercapainya indikator kinerja hasil (outcome) dari
program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Terdapat 2 (dua)
kegiatan selain mendukung tercapainya target dari Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah juga ikut memberi dukungan tercapainya
target Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk beberapa
SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yaitu kegiatan
sebagai berikut:
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Sumber Daya
Air memiliki indikator output adalah terbayarnya kepada penyedia
jasa komunikasi dan listrik dengan target 12 (duabelas) bulan.
Pembayaran atas penyediaan jasa listrik meliputi pembayaran
listrik gedung-gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan
penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Bantul. Sehingga
pagu indikatif progran Pelayanan Administrasi Perkantoran paling
besar dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Listrik dan Sumber Daya Air yaitu sebesar 97,70% atau pagu
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 120
indikatif kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan
Sumber Daya Listrik sebesar Rp21.610.000.000,00.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
dengan indikator output terlaksananya pengadaan barang
cetakan sebanyak 15 (limabelas) macam cetakan dan
penggandaan surat-surat penting. Barang cetakan yang
diadakan melalui kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan selain
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset juga
beberapa SKPD yang membutuhkan barang cetakan tersebut
antara lain Kantor Pasar. Pagu indikatif kegiatan ini sebesar
Rp110.000.000,00 atau sebesar 0,50% dari pagu indikatif
program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki pagu
indikatif sebesar Rp2.729.748.300,00 dengan indikator hasil
(outcome) yaitu tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana
aparatur, target yang akan dicapai sebesar 100% dan jumlah kegiatan
yang akan dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kegiatan. Dari ke-8
(delapan) kegiatan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembantu
pengelola barang daerah yaitu kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional, kegiatan Pengadaan Mebeleur dan kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator output dari
ke-3 (tiga) kegiatan tersebut melaksanakan pengadaan berbagai
sarana dan prasarana aparatur untuk memenuhi kebutuhan SKPD-
SKPD termasuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) yang diusulkan dan surat permohonan yang telah diajukan.
Sedang kegiatan yang lain merupakan kegiatan yang dilaksanakan
oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah
untuk menunjang terlaksananya tugas, pokok dan tata kerja Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 121
pemeliharaan seluruh sarana dan prasarana yang ada seperti
kendaraan dinas/operasional, komputer dan sebagainya.
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur, pagu indikatif sebesar Rp50.405.000,00 dengan indikator
hasil (outcome) yaitu meningkatnya pemahaman SDM tentang
pengelolaan keuangan dan aset daerah terutama adanya regulasi
peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah dari Pemerintah
Pusat yang harus ditindaklanjuti oleh daerah.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan memiliki pagu indikatif sebesar
Rp151.555.150,00 dengan indikator hasil (outcome) ketepatan waktu
pelaporan capaian kinerja dan keuangan target yang akan dicapai
100%. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang akan dilaksanakan pada
program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian
Kinerja dan Keuangan.
Selain program sebagaimana tersebut diatas Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga melaksanakan program utama
sebanyak 3 (tiga) program yaitu program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah, program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, dan Program Pengelolaan Barang
Daerah. Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas,
pokok dan tatakerja serta kewenangan yang melekat pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu program-
program tersebut dilaksanakan terutama untuk mewujudkan sasaran dan
tujuan strategis tahun 2016. Pagu indikatif yang dibutuhkan untuk
melaksanakan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah sebesar Rp8.914.351.870,00 dengan 56 (lima puluh
enam) kegiatan, pagu indikatif program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp59.039.000,00 dengan 1
(satu) kegiatan, dan pagu indikatif program Pengelolaan Barang Daerah
sebesar Rp1.765.973.500,00 dengan 11 (sebelas) kegiatan. Adapun pagu
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 122
indikatif masing program dan kegiatan beserta indikator hasil (outcome) dan
indikator keluaran (output) adalah sebagai berikut: (lihat Tabel 3.25)
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 123
Tabel 3.25 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bantul
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya
administrasi
perkantoran
DPPKAD
Terlaksananya
administrasi
perkantoran
100 %
22.119.772.938
24.331.750.232 APBD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pengadaan perangko/materai
DPPKAD Pengadaan perangko/materai
1800 lemba
r 18.250.000 20.075.000 APBD
Pengadaan buku cek
Pengadaan buku cek 5 buku
Pengiriman surat/dokumen
Pengiriman surat/dokumen 58 kali
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
Jasa Listrik Kabupaten
Bantul Jasa Listrik 12 bulan 21.610.000.000 23.771.000.000 APBD
Jasa Komunikasi
Jasa Komunikasi 12 bulan
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 124
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional
DPPKAD Terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional
62 unit 26.600.000 29.260.000 APBD
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang SKPD/PPKD
DPPKAD Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang SKPD/PPKD
12 bulan 77.256.000 84.981.600 APBD
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terbayarnya tenaga kebersihan (2)
DPPKAD Terbayarnya tenaga kebersihan (2)
12 bulan 33.494.100 36.843.510 APBD
Pengadaan alat kebersihan
Pengadaan alat kebersihan 4 paket - -
Penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
DPPKAD Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
100 % 12.966.338 14.262.972 APBD
Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan
Barang cetakan Kabupaten
Bantul Barang cetakan 15
Macam
110.000.000 121.000.000 APBD
Penggandaan
Penggandaan 116666,67
lembar
Pengiriman surat/dokumen
Pengiriman surat/dokumen 58 kali
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 125
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan akan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan akan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100 % 1.000.000 1.100.000 APBD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga
DPPKAD Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan rumah tangga
12 unit 1.000.000 1.100.000 APBD
PenyediaanBahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan
DPPKAD
Terpenuhinya kebutuhan berbagai bahan bacaan dan buku tentang peraturan perundang-undangan
100 % 9.000.000 9.900.000 APBD
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu
DPPKAD Terpenuhinya makan dan minum untuk rakor dan tamu
1519 dus 38.500.000 42.350.000 APBD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah
DPPKAD Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah
100 % 176.306.500 193.937.150 APBD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah
DPPKAD Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah
100 % 5.400.000 5.940.000 APBD
Progam
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana
aparatur
Tersedianya dan
terpeliharanya sarana
dan prasarana
aparatur
100 %
2.729.748.300
3.002.723.130 APBD
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Bantul
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
20 R2/Un
it 444.969.050 489.465.955 APBD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 126
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 R4/Un
it
Pengadaan Mebelair Pengadaan mebeleur Kabupaten
Bantul Pengadaan mebeleur 15
macam
610.835.000 671.918.500 APBD
540 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung Pemda yang belum dipergunakan (eks Dinas Pariwisata)
Kabupaten Bantul
Terpeliharanya gedung Pemda yang belum dipergunakan (eks Dinas Pariwisata)
1
gedung
Pemda
176.000.000 193.600.000 APBD
Rehab Gedung Pemda Rehab gedung pemda untuk arsip DPPKAD
DPPKAD Rehab gedung pemda untuk arsip DPPKAD
1
gudang
arsip DPPK
AD
200.000.000 220.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
DPPKAD Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
62 unit 229.694.250 252.663.675 APBD
Terpenuhinya kebutuhan BBM
Terpenuhinya kebutuhan BBM
12 bulan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Terpeliharanya sarana mebelair
DPPKAD Terpeliharanya sarana mebelair
100 % 2.000.000 2.200.000 APBD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 127
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya sarana peralatan dan perlengkapan kantor
DPPKAD Terpeliharanya sarana peralatan dan perlengkapan kantor
100 % 20.000.000 22.000.000 APBD
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya sarana mebelair
Kabupaten Bantul
Terpeliharanya sarana mebelair
17 maca
m 1.046.250.000 1.150.875.000 APBD
135 unit
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase
sumberdaya aparatur
yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
DPPKAD
Persentase
sumberdaya aparatur
yang memiliki
kompetensi sesuai
bidangnya
100 %
50.405.000
55.445.500 APBD
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah
DPPKAD Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah
2 kali 30.405.000 33.445.500 APBD
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terikutinya kursus singkat & bimtek implementasi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
DPPKAD
Terikutinya kursus singkat & bimtek implementasi peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah
6 orang 20.000.000 22.000.000 APBD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
DPPKAD Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 151.555.150 166.710.665 APBD
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
DPPKAD Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
21 dokumen
87.873.150 96.660.465 APBD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 128
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan Sistem Manajemen Mutu
Penilaian atas SMM DPPKAD
DPPKAD Penilaian atas SMM DPPKAD
1 dokumen
63.682.000 70.050.200 APBD
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang empatik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah
Opini BPK terhadap LKD
WTP
persentase tercapaianya target PAD
100%
Progam
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
8.914.351.870
9.805.787.057 APBD
Opini BPK RI terhadap
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul
Opini BPK RI terhadap
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul
1
WTP:
1
WDP:
2
Discl
aime
r:3
Tercapainya target
pendapatan asli
daerah
Tercapainya target
pendapatan asli
daerah
100 %
Penyusunan Analisis Standar Belanja
Tersusunnya Analisa Standar Belanja (ASB)
Kabupaten Bantul
Tersusunnya Analisa Standar Belanja (ASB)
1 modul 83.000.000 91.300.000 APBD
Penggandaan modul ASB
Penggandaan modul ASB 50 buku
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 129
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan Standar Satuan Harga
Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan Peraturan Bupati
1 Peraturan
Bupati 41.000.000 45.100.000 APBD
Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
150 buku
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati
1 Peraturan
Bupati 18.277.500 20.105.250 APBD
Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
Penggandaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
80 Buku
FGD
FGD 4 kali
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
1
Peraturan
Daerah
164.160.000 180.576.000 APBD
Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
150 buku
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1 Peraturan
Bupati 138.550.000 152.405.000 APBD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 130
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
100 buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
1
Peraturan
Daerah
101.210.000 111.331.000 APBD
Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
150 buku
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1 Peraturan
Bupati 97.575.000 107.332.500 APBD
Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
75 buku
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
1
Peraturan
Daerah
161.700.000 177.870.000 APBD
Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
Digandakan peraturan daerah tersebut dalam bentuk buku
150 buku
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015
1 Peraturan
Bupati 99.125.000 109.037.500 APBD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 131
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
Digandakan peraturan bupati tersebut dalam bentuk buku
150 buku
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
Tercapainya target pendapatan bunga deposito
Kabupaten Bantul
Tercapainya target pendapatan bunga deposito
100 % 66.172.500 72.789.750 APBD
Rekonsiliasi penerimaan bungan deposito dan penempatan idle cash (uang daerah yang belum digunakan) dalam bentuk deposito dengan bank terkait
Rekonsiliasi penerimaan bungan deposito dan penempatan idle cash (uang daerah yang belum digunakan) dalam bentuk deposito dengan bank terkait
20 Berita Acara
Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan
Kabupaten Bantul
Intensifikasi PBB P2 di 17 kecamatan
3 Kali 2.166.565.000 2.383.221.500 APBD
Sosialisasi melalui mass media
Sosialisasi melalui mass media
1 kali
Mendukung tercapainya penerimaan pajak daerah dari PBB P2
Mendukung tercapainya penerimaan pajak daerah dari PBB P2
100 %
Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD
Penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati
Kabupaten Bantul
Penerbitan DPA/DPPA yang telah dicermati
126 Dokumen
78.650.000 86.515.000 APBD
Penyusunan Anggaran Kas
Dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar
Kabupaten Bantul
Dokumen anggaran kas yang mengatur arus kas masuk & arus kas keluar
2 dokumen
31.260.000 34.386.000 APBD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 132
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Digandakan dalam bentuk buku
Digandakan dalam bentuk buku
20 buku
Penerbitan SPD
Penerbitan SPD acuan SKPD mengajukan pencairan anggaran belanja daerah
Kabupaten Bantul
Penerbitan SPD acuan SKPD mengajukan pencairan anggaran belanja daerah
450 Dokumen
29.239.500 32.163.450 APBD
Digandakan SPD
Digandakan SPD 1800 Dokumen
Penerbitan SP2D
Penerbitan SP2D untuk pencairan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah
Kabupaten Bantul
Penerbitan SP2D untuk pencairan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah
100 % 92.676.500 101.944.150 APBD
Pencetakan Daftar Gaji Cetakan Daftar Gaji setiap bulan
Kabupaten Bantul
Cetakan Daftar Gaji setiap bulan
147 unit kerja
86.329.250 94.962.175 APBD
Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan Sp2D
Prosentase penyelesaiam pengujian SPM dan dokumen kelengkapan sebagai dasar penerbitan SP2D
Kabupaten Bantul
Prosentase penyelesaiam pengujian SPM dan dokumen kelengkapan sebagai dasar penerbitan SP2D
100 Dokumen
73.176.500 80.494.150 APBD
TP-TGR Laporan Majelis TP-TGR Kabupaten
Bantul Laporan Majelis TP-TGR 2
laporan
88.302.350 97.132.585 APBD
Rakor pemulihan kerugian daerah
Rakor pemulihan kerugian daerah
4 kali
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 133
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan Neraca Dinas Instansi
Neraca bulanan SKPD Kabupaten
Bantul Neraca bulanan SKPD 720
Neraca
173.987.500 191.386.250 APBD
Draf Neraca Kompilasi per akhir tahun anggaran
Draf Neraca Kompilasi per akhir tahun anggaran
1 Draf
Coaching clinic
Coaching clinic 12 bulan
Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD
Rekonsiliasi antara bank persepsi dengan pengelola keuangan daerah yang dilaksanakan setiap bulan
Kabupaten Bantul
Rekonsiliasi antara bank persepsi dengan pengelola keuangan daerah yang dilaksanakan setiap bulan
12 lapora
n 84.700.000 93.170.000 APBD
Pengelolaan Dana Transfer
Rekonsiliasi penerimaan Dana Alokasi Umum semester II tahun 2015 s/d semester tahun 2016 dan tunjangan sertfikasi dan tamsil semester I tahun 2016
Kabupaten Bantul
Rekonsiliasi penerimaan Dana Alokasi Umum semester II tahun 2015 s/d semester tahun 2016 dan tunjangan sertfikasi dan tamsil semester I tahun 2016
2 Berita Acara
63.328.350 69.661.185 APBD
Laporan penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi
Laporan penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi
7 lapora
n
Tersedinya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
Tersedinya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
100 %
Penyusunan SPT Tahunan
Terwujudnya laporan pajak PNS secara tertib administrasi
Kabupaten Bantul
Terwujudnya laporan pajak PNS secara tertib administrasi
1 SPT 67.553.000 74.308.300 APBD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 134
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPh ke KPP
Form 1721 A2 sebagai lampiran pelaporan PPh ke KPP
100 %
Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan
Hasil rekonsiliasi 7 SKPD/Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan
Kabupaten Bantul
Hasil rekonsiliasi 7 SKPD/Satker di Unit Wilayah Akuntansi yang diupdate setiap bulan
12 bulan 27.592.500 30.351.750 APBD
Laporan Semesteran
Laporan Semesteran 2 Lapor
an
Penyusunan Kebijakan & Pedoman Pelaksanaan APBD
Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Kabupaten Bantul
Rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati
1 Peraturan
Bupati 96.565.000 106.221.500 APBD
Operasional Pajak Daerah
Mempercepat pemasukan pendapatan pajak daerah
Kabupaten Bantul
Mempercepat pemasukan pendapatan pajak daerah
100 % 353.935.000 389.328.500 APBD
Penindakan papan reklame yang tidak berijin dan jatuh tempo
Penindakan papan reklame yang tidak berijin dan jatuh tempo
100 %
Surat tagihan atas pajak daerah yang tertunggak
Surat tagihan atas pajak daerah yang tertunggak
100 %
Validasi data BPHTB
Validasi data BPHTB 100 %
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 135
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan Laporan Semesteran
Laporan semester I & prognosis semeter II
Kabupaten Bantul
Laporan semester I & prognosis semeter II
2 lapora
n 70.460.750 77.506.825 APBD
Digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku
Digandakan laporan tersebut dalam bentuk buku
75 buku
Penyebarluasan & Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah
Informasi tentang keuangan & aset daerah dalam bentuk buku saku, buku analisa, leaflet
Kabupaten Bantul
Informasi tentang keuangan & aset daerah dalam bentuk buku saku, buku analisa, leaflet
3 Maca
m 79.758.900 87.734.790 APBD
Transparansi pengelolaan keuangan daerah/Website DPPKAD
Transparansi pengelolaan keuangan daerah/Website DPPKAD
12 bulan
Intensifikasi PPh OP Pasal 21
Mempercepat pemasukan dana bagi hasil PPh OP
Kabupaten Bantul
Mempercepat pemasukan dana bagi hasil PPh OP
100 % 61.335.000 67.468.500 APBD
Intensifikasi PPh ps 21
Intensifikasi PPh ps 21 2 kali
Pemasangan spanduk
Pemasangan spanduk 17 titik
Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)
Kabupaten Bantul
Terkajinya surat permohonan revisi DPA dan melebihi standart (dokumen)
200 Dokumen
54.120.000 59.532.000 APBD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 136
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD
Prosentase tersalurnya belanja PPKD dan pengeluaran pembiayaan daerah
Kabupaten Bantul
Prosentase tersalurnya belanja PPKD dan pengeluaran pembiayaan daerah
100 % 128.097.950 140.907.745 APBD
Rekonsiliasi belanja PPKD dengan SKPD Penanggungjawab Teknis
Rekonsiliasi belanja PPKD dengan SKPD Penanggungjawab Teknis
4 Dokumen
Rekonsiliasi pembiayaan daerah
Rekonsiliasi pembiayaan daerah
4 Dokumen
Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan
Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan aturan
Kabupaten Bantul
Pendampingan SKPD dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan aturan
2 kali 74.387.550 81.826.305 APBD
Penerbitan SKPP Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas
Kabupaten Bantul
Terbitnya SKPP bagi PNS yang mutasi dan purnatugas
100 % 37.206.300 40.926.930 APBD
Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Psl 21
Potongan IWP, Taperum dan PPh pasal 21
Kabupaten Bantul
Potongan IWP, Taperum dan PPh pasal 21
12 Bulan 52.013.000 57.214.300 APBD
Pelaporan atas potongan IWP, Taperum dan BPJS
Pelaporan atas potongan IWP, Taperum dan BPJS
24 lapora
n
Pelaporan atas potongan PPh pasal 21
Pelaporan atas potongan PPh pasal 21
12 lapora
n
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 137
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS
Rekonsiliasi dengan Bapertarum dan BPJS
5 Berita Acara
Rekonsiliasi Belanja SKPD
Akurasi data atas anggaran dan realisasi belanja SKPD
Kabupaten Bantul
Akurasi data atas anggaran dan realisasi belanja SKPD
4 lapora
n 47.815.750 52.597.325 APBD
Rekonsiliasi Data Pegawai
Rekonsiliasi data PNS dengan BKD
Kabupaten Bantul
Rekonsiliasi data PNS dengan BKD
4 Berita Acara
29.497.500 32.447.250 APBD
Dibukukan gaji/kekurangan gaji yang diterima PNS/CPNS setiap bulan dalam kartu gaji perorangan
Dibukukan gaji/kekurangan gaji yang diterima PNS/CPNS setiap bulan dalam kartu gaji perorangan
100 %
Penyusunan Standart Operasional Prosedure
Evaluasi pelaksanaan SOP Kabupaten
Bantul Evaluasi pelaksanaan SOP 100 % 90.634.480 99.697.928 APBD
Pendampingan penyusunan analisa resiko
Pendampingan penyusunan analisa resiko
12 bulan
Pengelolaan SIMKEUDA Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan Simda Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul
Pengelolaan keuangan daerah terintegrasi dengan Simda Keuangan Daerah
3 tahap 231.746.400 254.921.040 APBD
Pendampingan Simda Keuangan Daerah
Pendampingan Simda Keuangan Daerah
12 bulan
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 138
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BM PM - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
BM PM - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
100 %
Pengendalian Pendapatan Daerah
Tercapainya pendapatan daerah
Kabupaten Bantul
Tercapainya pendapatan daerah
100 % 119.935.000 131.928.500 0
Evaluasi atas realisasi pendapatan daerah
Evaluasi atas realisasi pendapatan daerah
12 lapora
n
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Pencocokan data pendapatan asli daerah dengan SKPD penghasil dan evaluasi atas pencapaian target pendapatan asli daerah
Kabupaten Bantul
Pencocokan data pendapatan asli daerah dengan SKPD penghasil dan evaluasi atas pencapaian target pendapatan asli daerah
12 Lapor
an 239.364.170 263.300.587 APBD
Terlaksananya study komparasi seluruh bendahara penerima
Terlaksananya study komparasi seluruh bendahara penerima
1 kali
Pelayanan Pajak Daerah Tersedianya blangko pajak daerah
Kabupaten Bantul
Tersedianya blangko pajak daerah
10 maca
m 313.389.400 344.728.340 APBD
Sosialisasi pajak daerah
Sosialisasi pajak daerah 100 %
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah
100 %
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 139
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengelolaam Pajak Bumi dan Bangunan
Pendistribusian SPPT PBB Kabupaten
Bantul Pendistribusian SPPT PBB 75 desa 937.391.000 1.031.130.100 APBD
Penyerahan SPPT PBB secara simbolis
Penyerahan SPPT PBB secara simbolis
1 kali
Sosialisasi PBB P2 (setiap kecamatan)
Sosialisasi PBB P2 (setiap kecamatan)
17 kali
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah dari PBB P2
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah dari PBB P2
100 %
Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD
Tertata dan terdata arsip DPPKAF
DPPKAD Tertata dan terdata arsip DPPKAF
12 bulan 54.746.750 60.221.425 APBD
Pengadaan box arsip
Pengadaan box arsip 100 %
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah
Evaluasi penyerapan anggaran belanja SKPD
Kabupaten Bantul
Evaluasi penyerapan anggaran belanja SKPD
4 dokumen
53.267.970 58.594.767 APBD
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Dana bagi hasil dari cukai tembakau
Kabupaten Bantul
Dana bagi hasil dari cukai tembakau
100 % 356.313.350 391.944.685 APBD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 140
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (petani tembakau)
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (petani tembakau)
1 kali
Pemberantasan cukai illegal di pasar tradisional
Pemberantasan cukai illegal di pasar tradisional
100 %
Pemasangan baliho
Pemasangan baliho 2 titik
Studi Potensi Pajak Daerah
Kajian potensi pajak daerah Kabupaten
Bantul Kajian potensi pajak daerah 1
dokumen
50.000.000 55.000.000 APBD
2 pajak daera
h
Studi Potensi Retribusi Daerah
Kajian potensi retribusi daerah
Kabupaten Bantul
Kajian potensi retribusi daerah
1 dokumen
50.000.000 55.000.000 APBD
2
retribusi
daerah
Pendataan PBB P2 Daftar hasil rekaman (DHR) PBB, DHKP dan Peta Blok
Kabupaten Bantul
Daftar hasil rekaman (DHR) PBB, DHKP dan Peta Blok
0 desa 505.000.000 555.500.000 APBD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 141
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Verifikasi Piutang Pajak Daerah
Verifikasi piutang pajak daerah (PBB P2 dan Pajak Air Bawah Tanah)
Kabupaten Bantul
Verifikasi piutang pajak daerah (PBB P2 dan Pajak Air Bawah Tanah)
2 pajak daera
h 233.415.000 256.756.500 APBD
Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah
Kabupaten Bantul
Mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah
100 % 148.878.900 163.766.790 APBD
Terdata jumlah wajib pajak baru selain PBB
Terdata jumlah wajib pajak baru selain PBB
100 %
Pengelolaan Arsip Wajib Pajak
Terkelola arsip wajib pajak dengan tertib
Kabupaten Bantul
Terkelola arsip wajib pajak dengan tertib
100 % 47.699.350 52.469.285 APBD
Box Arsip
Box Arsip 400 box
Pemeliharaan basis Data PBB P2
Daftar hasil rekaman (DHR) Kabupaten
Bantul Daftar hasil rekaman (DHR) 0 desa 82.862.500 91.148.750 APBD
Penilaian Objek Pajak Khusus
Penilaian NJOP Objek Pajak Khusus
Kabupaten Bantul
Penilaian NJOP Objek Pajak Khusus
20 obyek pajak
47.897.000 52.686.700 APBD
Validasi Jum'at Sehari Validasi data BPHTB untik waris, perumahan dan hibah
Kabupaten Bantul
Validasi data BPHTB untik waris, perumahan dan hibah
100 % 100.000.000 110.000.000 APBD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 142
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mempercepat pemasukan pendapatan pajak daerah dari BPHTB
Mempercepat pemasukan pendapatan pajak daerah dari BPHTB
100 %
TEPA (Tim Evaluasi Pengawasana dan Penyerapan Anggaran)
Pengawasan dan evaluasi penyerapan anggaran belanja daerah berdasarkan APBD dan DPA
Kabupaten Bantul
Pengawasan dan evaluasi penyerapan anggaran belanja daerah berdasarkan APBD dan DPA
12 Lapor
an - - APBD
Penyerapan anggaran belanja daerah seluruh SKPD
Penyerapan anggaran belanja daerah seluruh SKPD
12 Lapor
an
Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah (RTH)
Rekapitulasi transaksi harian berdasarkan Daftar Traksaksi Harian SKPD
Kabupaten Bantul
Rekapitulasi transaksi harian berdasarkan Daftar Traksaksi Harian SKPD
12 Dokumen
47.120.000 51.832.000 APBD
Daftar Transaksi Harian dari Kuasa BUD
Daftar Transaksi Harian dari Kuasa BUD
12 Dokumen
Daftar Transaksi Harian dari bendahara pengeluaran SKPD (60 SKPD)
Daftar Transaksi Harian dari bendahara pengeluaran SKPD (60 SKPD)
12 Dokumen
Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan pengelolaan keuangan daerah (dampak regulasi dari Pemerintah Pusat)
Kabupaten Bantul
Peraturan pengelolaan keuangan daerah (dampak regulasi dari Pemerintah Pusat)
1 Peraturan
40.171.000 44.188.100
Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bantul
Peraturan tentang Pajak dan Retribusi Daerah
3 Peraturan
45.196.450 49.716.095
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 143
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Progam Pembinaan
dan Fasilitas
Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan
pemahaman pengelola
keuangan SKPD
tentang pengelolaan
keuangan daerah
sesuai aturan yang
berlaku
Kabupate
n Bantul
Peningkatan
pemahaman pengelola
keuangan SKPD
tentang pengelolaan
keuangan daerah
sesuai aturan yang
berlaku
100 %
59.039.000
64.942.900 APBD
Fasilitasi dan pembinaan pengelola Keuangan SKPD
Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD
Kabupaten Bantul
Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD
4 kali 59.039.000 64.942.900 APBD
Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD yang mengalami permasalahan pengelolaan keuangan SKPD
Pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD yang mengalami permasalahan pengelolaan keuangan SKPD
12 bulan
Progam
Pengelolaan Barang
Daerah
Akurasi data BMD
Akurasi data BMD 75 % 1.765.973.500 1.942.570.850 APBD
Peningkatan SDM Aparatur Pemda
Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten Bantul
Forum komunikasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah
2 Kali 176.145.750 193.760.325 APBD
Peserta (Pengurus Barang SKPD/Unit Kerja)
Peserta (Pengurus Barang SKPD/Unit Kerja)
279 orang
Pembinaan rutin
Pembinaan rutin 12 bulan
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 144
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SIMBADA Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan Simda BMD
Kabupaten Bantul
Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan Simda BMD
2 Tahap 432.650.600 475.915.660 APBD
Terintegrasi pengelolaan barang milik daerah
Terintegrasi pengelolaan barang milik daerah
180 Unit
Kerja
Penyusunan Perencanaaan & Pelaporan dlm Pengelolaan Barang
Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD)
Kabupaten Bantul
Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD)
4 Dokumen
105.178.200 115.696.020 APBD
- Laporan Mutasi
- Laporan Mutasi 1 Dokumen
- SKPD
- SKPD 180 Unit
Kerja
Penataan Aset Pemanfaatan peralatan dan mesin sesuai dengan peruntukkannya
Kabupaten Bantul
Pemanfaatan peralatan dan mesin sesuai dengan peruntukkannya
100 % 124.843.900 137.328.290 APBD
Pemanfaatan tanah, gedung dan bangunan sesuai dengan peruntukkannya
Pemanfaatan tanah, gedung dan bangunan sesuai dengan peruntukkannya
100 %
Penghapusan Barang Daerah
SK Bupati tentang Penghapusan BMD
Kabupaten Bantul
SK Bupati tentang Penghapusan BMD
100 % 158.809.700 174.690.670 APBD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 145
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tercapainya pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak terpakai
Tercapainya pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak terpakai
100 %
Verifikasi Inventarrisasi Barang Milik Daerah
Laporan Barang Milik Daerah (Mutasi dan Semesteran)
Kabupaten Bantul
Laporan Barang Milik Daerah (Mutasi dan Semesteran)
6 Lapor
an 166.803.800 183.484.180 APBD
- SKPD, SMP/SMK dan UPT
- SKPD, SMP/SMK dan UPT
158 Unit
Kerja
Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD)
Kabupaten Bantul
Laporan hasil pengadaan BMD tahun bersangkutan dan hibah BMD dari pihak ke 3 (jumlah SKPD)
1 Dokumen
70.705.200 77.775.720 APBD
SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2015
SK Bupati atas Pengguna BMD tahun 2015
100 %
Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj
Kabupaten Bantul
Terlaksananya pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Keraj
4 Kali 79.323.850 87.256.235 APBD
Berita Acara Rekonsiliasi BMD
Berita Acara Rekonsiliasi BMD
240 Berita Acara
Pengamanan Fisik dan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah
Terjaganya keamanan BMD
Kabupaten Bantul
Terjaganya keamanan BMD
100 % 75.217.400 82.739.140 APBD
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 146
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR
SASARAN
TARG
ET
INDI
KAT
OR
PROGRAM
KEGIATAN
SASARAN PROGRAM
(sesuai Renja SKPD) LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGE
T
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PROGR
AM/KE
GIATAN
SATUA
N
INDIKA
TOR
KINERJ
A
PAGU
INDIKATIF 2016
(Rupiah)
PERKIRAAN
MAJU
(Rupiah)
SUMB
ER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Bantul
Tersusunnya dan ditetapkan rancangan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
1 Peraturan
Bupati 144.739.100 159.213.010 APBD
Sensus Barang Daerah akurasi data BMD (SD dan UPT)
Kabupaten Bantul
akurasi data BMD (SD dan UPT)
296 Unit kerja
- - APBD
Penyusunan Buku Kerja dan Kalender Tahun 2016
Profil buku kerja, buku agenda, kalender dinding dan kalender duduk
Kabupaten Bantul
Profil buku kerja, buku agenda, kalender dinding dan kalender duduk
4 maca
m 231.556.000 254.711.600 APBD
Pengadaan buku kerja tahun 2017
Pengadaan buku kerja tahun 2017
1500 buku
agenda
Pengadaan buku agenda tahun 2017
Pengadaan buku agenda tahun 2017
200 buku
agenda
Pengadaan kalender dinding tahun 2017
Pengadaan kalender dinding tahun 2017
3000
kalender
dinding
Pengadaan buku meja tahun 2017
Pengadaan buku meja tahun 2017
450 kalender
meja
Jumlah 35.790.845.758 39.369.930.334
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 147
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Tahun 2016 disusun pada tahun ini (tahun 2015) merupakan tahun
terakhir pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2015. Sehingga tujuan
dan sasaran strategis yang disusun dan akan dicapai Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2016 mengacu pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2016.
Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan tata kerjanya maka sasaran
daerah yang diampu oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah adalah peningkatan kapasitas perangkat daerah dan kemampuan
pengelolaan keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, partisipatif
dan akuntabel. Sasaran daerah tersebut sebagai bentuk dari sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul tahun
2006-2025, dimana tahun 2016 merupakan tahun pertama dari pelakasanaan
tahap ke-tiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Bantul. Sebagai catatan penting yang menjadi perhatian Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait atas
penyelenggaraan tugas, pokok, tata kerja pada sektor pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut:
1. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul yang selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui
opini tersebut sebagai bentuk prestasi Pemerintah Kabupaten Bantul
dalam tata kelola keuangan daerah sehingga publik dapat mengetahui
bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun
2012, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun
2013, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
tahun 2014 telah disajikan dengan kewajaran informasi sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan,
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektifitas
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 148
sistem pengendalian intern. Selain itu melalui opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) tersebut juga sebagai bentuk ekspresi pada tahun
2012, 2013 dan 2014 pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten
Bantul semakin akuntabel, berkualitas dan transparan dibanding dengan
pengelolaan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya;
2. Meskipun telah diraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut masih ditemukan beberapa penjelasan antara lain tentang
pengelolaan aset daerah yaitu adanya selisih nilai aset hasil
inventarisasi, aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi
yang jelas dan lengkap. Hal tersebut mengindikasikan belum
menggambarkan tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari
perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data
barang milik daerah kurang akurat;
3. Serapan anggaran belanja daerah tidak sesuai dengan ketersediaan
dana yang diatur dalam anggaran kas menunjukkan baik tidaknya
perencanaan yang dibuat oleh SKPD dalam penyerapan anggaran
belanja daerah khususnya penyerapan belanja langsung, karena
penyerapan belanja langsung oleh SKPD yang sesuai dengan alokasi
yang diatur dalam anggaran kas menunjukkan perencanaan yang baik
dimana kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan
jadwal atau alokasi penarikan dana yang tercatum dalam masing-
masing DPA/DPPA SKPD; dan
4. Pendapatan asli daerah memiliki peranan yang masih relatif kecil
sebagai penopang pendapatan daerah Kabupaten Bantul dan mendanai
belanja daerah Kabupaten Bantul dengan angka prosentase derajat
desentralisasi dibawah 20% dan angka prosentase kemampuan
keuangan daerah dibawah 25%.
Berdasarkan catatan strategis sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan
instrumen kinerja sasaran daerah pada sektor pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Bantul adalah opini BPK RI atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2015 dengan target Wajar
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 149
Tanpa Penjelasan (WTP). Sedang pada sektor pendapatan instrumen kinerja
dari sasaran daerah adalah prosentase tercapainya target pendapatan asli
daerah dengan target tahun 2016 adalah terealisasi sumber-sumber
pendapatan asli daerah yang ditargetkan. Prosentase tercapainya target
pendapatan asli daerah diharapkan akan meningkatkan kontribusi atau
kemampuan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dan
membiayai/mendanai belanja daerah. Maka selain ke-dua instrumen kinerja
tersebut dengan mempertimbangkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut
diatas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga telah
menetapkan indikator kinerja pada sektor pendapatan, pengelolaan keuangan
dan aset daerah yang berjumlah 5 (lima) indikator kinerja sebagai Indikator
pendukung indkator kinerja daerah yang berjumlah 2 (dua). Sehingga Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 telah
menetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja pada sektor pendapatan dan
pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ke-7 (tujuh) indikator tersebut
dipergunakan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan pencapaian atas 2
(dua) sasaran strategis yaitu meningkatkan pengelolaan keuangan yang
akuntabel dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Target indikator
kinerja sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2016 yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel
4.26 )
Tabel 4.26 Target Indikator Kinerja
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
Meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2015
WTP
Ketepatan penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan
85%
Prosentase keakuratan data barang milik daerah 75%
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 150
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah
Prosentase tercapainya pendapatan asli daerah 100%
Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah 0,86%
Derajat desentralisasi 17,59%
Prosentase kemampuan keuangan daerah 17,59%
Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas,
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah
merumuskan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun
2016, dengan jumlah program sebanyak 7 (tujuh) program dengan 93
(sembilan puluh tiga) kegiatan yang membutuhkan anggaran belanja langsung
sebesar Rp35.790.845.758,00. Dari 7 (tujuh) program tersebut, terdapat 4
(empat) program utama yang mendukung secara langsung Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan sasaran strategis
yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program
Pembinaan/Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, dan Program
Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedang program Pelayanan Adminsitrasi
Perkantoran, program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur, dan
program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan sebagai program pendukung atau secara tidak langsung mendukung
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencapai target
indikator kinerja sasaran strategis. Jumlah pagu indikatif anggaran belanja
langsung Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun
2016 yang dialokasikan pada 3 (tiga) program sebagai program pendukung dan
4 (empat) program sebagai program utama yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel
4.27 Dan Gambar Grafik 4.9 )
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 151
Tabel 4.27
Ringkasan Pagu Indikatif Tahun 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program Jml
Keg Pagu Indikatif (Rupiah)
1 2 3
Program Pendukung 23 25.001.076.388
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13 22.119.772.938
Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8 2.729.748.300
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 151.555.150
Program Utama 70 10.789.769.370
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 50.405.000
Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
56 8.914.351.870
Progam Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1 59.039.000
Progam Pengelolaan Barang Daerah 11 1.765.973.500
J U M L A H 93 35.790.845.758
Sumber : DPPKAD Kabupaten Bantul
Program
Pendukung
70%
Program Utama
30%
Gambar Grafik 4.9
Prosentase Pagu Indikatif
Program Pendukung dan Program Utama
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 152
Melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Tahun 2016 juga dipergunakan sebagai acuan bagi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memasukan
program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program
kegiatan yang akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) tahun 2016 dengan mempertimbangkan berbagai catatan
strategis sebagaimana tersebut diatas. Melalui Rencana Kerja (Renja)
tersebut juga dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen untuk
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatanDinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengetahui
sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja
Tahunan sebagai wujud dari kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2016.
Bantul, 25 Juni 2015 Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
Keuanganrah
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Drs. Didik Warsito, M.Si NIP. 19630915 199003 1 008
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 153
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 154
Rencana Kerja (Renja) 2016
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal 155
UPAYA• Membangun komitmen SKPD dan Unit Kerja
• Program dan pendanaan
• Kegiatan berkesinambungan
• Sosialisasi/Bimtek, Rekonsiliasi, Sensus
• Membentuk Tim : Penataan Aset, Sensus, Penghapusan,
Verifikasi, Inventarisasi , Penilaian, Evaluasi dan
Rekonsiliasi, SIMBADA
• Meningkatkan HR Pengurus Barang
• Study Banding/Rekreasi bg Pengurus Barang dan
Penyimpan Barang
• Memberikan sanksi : Bagi SKPD yang belum menyampaikan
Lap BMD semesteran/tahunan belum dapat mencairkan
anggaran
• Inspektorat Melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan
terhadap hal-hal terkait dengan barang milik daerah kepada
semua SKPD dan Unit Kerja