Post on 02-Feb-2016
description
Jakarta, 6 Januari 2011
Outline
I. LATAR BELAKANG
II. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
III. ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI KESDM
IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA PERBAIKAN BIROKRASI KESDM
V. REKOMENDASI REFORMASI BIROKRASI2
3
I. LATAR BELAKANG
Mengapa Reformasi Birokrasi?Birokrasi pemerintah yang belum efisien, kebijakan yang belum stabil, dan masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang
Birokrasi pemerintah yang belum efisien, kebijakan yang belum stabil, dan masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang
Peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih, tidak jelas, multitafsir, pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya
Peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih, tidak jelas, multitafsir, pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya
Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat
Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat
Sumber : Kementerian PAN dan RB
HASIL EVALUASI
Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi 2007 - 2009
• reformasi birokrasi mengalami disorientasi yaitu cenderung lebih kepada motivasi perbaikan remunerasi (tunjangan kinerja);
• reformasi birokrasi belum dapat mencapai sasaran pembenahan pada aspek kelembagaan, tatalaksana, manajemen SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, reward and punishment, dan perubahan mind-set dan culture set;
• reformasi birokrasi lebih menyentuh pada aspek mikro yang berfokus pada pengembangan internal manajemen instansi pemerintah, belum menyentuh aspek makro yang menyangkut kerangka regulasi nasional di bidang aparatur negara;
• belum dikembangkannya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional;
• belum memiliki kerangka besar yang dapat dijadikan acuan
Sumber : Kementerian PAN dan RB
II. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Sumber : Kementerian PAN dan RB
ARAH PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN• Area perubahan dan hasil yang diharapkan
8
Area Hasil yang diharapkan
Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Tata laksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Peraturan Perundang-undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur
Birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi
9
III. ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI
KESDM
PARADIGMA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL
EKSPLOITATIFUNTUK REVENUE
NILAI TAMBAH SUMBER DAYAUNTUK PEMBANGUNAN
EKONOMI
L A M A B A R U
Manajemen sumber daya energi dan mineral yang lebih baik
POLA PIKIR REFORMASI BIROKRASI KESDM
SUBYEK OBYEK METODE• Manajemen
Pemerintah• Manajemen
KESDM
Area Perubahan
- Ketetapan Menteri (Komitmen Pimpinan)
- Perencanaan- Sosialisasi dan
internalisasi - Monitoring dan
Evaluasi
• PNS KESDM
11
UUD 1945UU RPJPN
UU Sektor ESDMUU Terkait
Kondisi Birokrasi KESDM
yang diharap
kan
Kondisi Birokrasi KESDMSaat ini
Kompetisi GlobalLingstra Nasional
SASARAN REFORMASI BIROKRASI KESDM
• Birokrasi yang efektif dan efisien dalam mengemban fungsi ekonomi dan sosial untuk :– Menjamin pasokan energi– Meningkatkan nilai tambah– Meningkatkan investasi– Merasionalisasi subsidi energi– Meningkatkan penerimaan negara
12
INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI
• Meningkatnya pelayanan publik:– perijinan selesai dengan cepat dan tepat– Komunikasi dengan publik baik– Kemudahan akses informasi
• Pengelolaan resources negara baik (anggaran, aset dll)• Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif• Penerapan reward and punishment secara konsisten dan
berkelanjutan• Outcomes oriented (pro pertumbuhan, pro lapangan
kerja , pengurangan kemiskinan dan pro lingkungan serta sumber daya manusia sektor ESDM yang handal)
• Bebas KKN
14
IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA PERBAIKAN BIROKRASI KESDM
ORGANISASI
Permasalahan Upaya•Terdapat permasalahan tumpang tindih pelaksanaan tupoksi⁻ Penanganan EBT hulu–hilir belum
optimal⁻ Pengelolaan EBT yang masih dikelola
oleh instansi lain (nuklir dan tenaga angin)
⁻ Kewenangan Ditjen Migas, BP Migas dan BPH Migas
⁻ Efektifitas unit perencanaan dalam melaksanakan tupoksi
⁻ Kewenangan kegeologian dan kapasitas kelembagaan belum memadai untuk pengurangan resiko bencana
•Diperlukan penataan organisasi KESDM
•Fungsi organisasi unit eselon I belum sepenuhnya merespon dinamika lingkungan strategis
•Meredefinisi fungsi unit eselon I
15
TATA LAKSANAPermasalahan Upaya•Hubungan kerja (sinergi) belum optimal :
•Antar unit utama KESDM•Antar kementerian/lembaga /BUMN / BP Migas / BPH Migas / DEN
•Antar pusat dan daerah
•Proses manajemen KESDM belum optimal•Belum sepenuhnya memiliki mekanisme kerja internal BPH Migas
•Pemetaan tata hubungan kerja.•Antar unit utama KESDM•Antar kementerian /lembaga / BUMN / BP Migas / BPH Migas / DEN
•Antar pusat dan daerah•Penyelesaian rancangan tentang pendelegasian kewenangan kepada daerah
•Pemetaan kebutuhan SOP•Pemetaan kebutuhan tata hubungan kerja dan SOP internal BPH Migas
•Penyusunan rancangan tata hubungan kerja dan SOP internal BPH Migas
16
CONTOH HUBUNGAN KERJA ANTAR UNIT DALAM NILAI TAMBAH MINERAL
17
BALITBANG
K/L LAINNYA
DITJEN
BADAN GEOLOGI
• Balitbang : Kajian keekonomian dan sosial• Badan Geologi : Penyiapan informasi resources (WP dan WK)
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
18
Permasalahan Upaya•Tumpang tindih perundang-undangan sektor ESDM dengan sektor lain (kehutanan, penataan ruang, lingkungan hidup)
•Pemetaan tumpang tindih peraturan perundang-undangan antar sektor
•Belum selesainya beberapa peraturan perundang-undangan di sektor ESDM
•Menyusun program legislasi dan regulasi
•Menyelesaikan PP, Perpres dan Permen
•Belum dimilikinya kebijakan umum harga energi
•Belum dimilikinya kebijakan umum alokasi energi dan mineral untuk dalam negeri
•Penyusunan rancangan Perpres kebijakan umum tentang harga energi dan alokasi energi dan mineral untuk dalam negeri
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
19
Permasalahan Upaya•Kesenjangan (gap) kompetensi antara senior dan yunior
•Pemetaan personil sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan.
•Percepatan peningkatan kompetensi pegawai melalui Tugas Belajar dan diklat
• transfer knowledge senior kepada yunior melalui bimbingan, konseling, dan tatap muka dalam forum diklat.
•Program diklat belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan
•Penyesuaian program diklat dengan kebutuhan kompetensi jabatan.
•Kesenjangan komposisi antara tenaga teknis dan non teknis
•Identifikasi kebutuhan tenaga teknis melalui analisis beban kerja (ABK)
•Prioritas rekruitmen pegawai teknis
•Kesenjangan penyebaran tenaga ahli •Rotasi dan mutasi pegawai antar unit
PENGAWASAN
20
Permasalahan Upaya•Belum optimalnya penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
•Reward and punishment dalam penegakan disiplin belum optimal
•Sosialisasi dan internalisasi SPIP
•Sosialisasi dan internalisasi PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 42 tahun 2004 tentang Kode Etik PNS.
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA
21
Permasalahan UpayaBelum sepenuhnya program kerja KESDM diketahui publik
• Perbaikan proses penyusunan program
• Sosialisasi program kerja kepada stakeholders
Belum diterapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk semua unit
Sosialisasi IKU
Belum dilakukan kontrak kinerja terhadap seluruh PNS KESDM
Perlu dilakukan kontrak kinerja prioritas untuk tahun 2011 bagi pejabat struktural Eselon I dan II.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
22
Permasalahan Upaya•Terbatasnya akses pelayanan masyarakat dan investor terhadap informasi publik sektor ESDM
•Penerapan e-procurement
•Belum optimalnya penerapan sistem pelayanan investasi dan perizinan melalui satu pintu
•Penerapan e-public services
POLA PIKIR (MIND SET) DAN BUDAYA KERJA (CULTURE SET)APARATUR
23
Permasalahan UpayaPNS KESDM masih belum sepenuhnya berorientasi sebagai pelayan publik
•Melakukan bimbingan kepada bawahan, keteladanan kepemimpinan kepada bawahan dan penyertaan diklat perubahan mind set
•Peningkatan integritas pegawai melalui bimbingan konseling di bidang mental psikologis (perilaku)
24
V. REKOMENDASI REFORMASI BIROKRASI
25
REKOMENDASI REFORMASI BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE
No. Area Perubahan
Rekomendasi Waktu Penyelesaian
Penanggung Jawab
1 Organisasi • Identifikasi tumpang tindih fungsi unit eselon I, KESDM, BP Migas dan BPH Migas
3 bulan Setjen cq. Biro Kepegawaian dan Organisasi
•Meredefinisi fungsi unit eselon I 3 bulan
•Penyelesaian rancangan penyempurnaan organisasi KESDM
6 bulan
No. Area Perubahan Rekomendasi
Waktu Penyelesai
an
Penanggung Jawab
2 Tata Laksana
•Pemetaan tata hubungan kerja dalam peran dan tanggung jawab (antara lain kegiatan eksplorasi, produksi dan pemanfaatan) :
•Antar unit utama KESDM•Antar kementerian /lembaga / BUMN / BP dan BPH Migas / DEN
•Antar pusat dan daerah
6 bulan Setjen cq. Biro Kepegawaian dan Organisasi, BPH Migas, dan unit terkait
•Kajian tentang pendelegasian kewenangan kepada daerah
6 bulan Ditjen terkait
•Pemetaan kebutuhan SOP antara lain pendelegasian kewenangan
3 bulan
•Penyusunan pedoman pendelegasian kewenangan sektor ESDM
•Pemetaan kebutuhan tata hubungan kerja dan SOP internal BPH Migas
•Penyusunan rancangan tata hubungan kerja dan SOP internal BPH Migas
6 bulan
26
No. Area Perubahan Rekomendasi
Waktu Penyeles
aianPenanggung Jawab
3 Peraturan Perundang-undangan
•Pemetaan tumpang tindih peraturan perundang-undangan antar sektor
3 bulan Setjen cq. Biro Hukum dan Humas dan unit terkait
•Menyusun program legislasi dan regulasi
3 bulan
•Penyelesaian PP Ketenagalistrikan 6 bulan Setjen cq. Biro Hukum dan Humas dan Ditjen Ketenagalistrikan
•Penyusunan rancangan Perpres tentang Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu (revisi Perpres no. 55 tahun 2005)
3 bulan Setjen cq. Biro Hukum dan Humas dan Ditjen Migas
•Penyusunan rancangan Perpres kebijakan umum tentang harga energi dan alokasi energi dan mineral untuk dalam negeri
6 bulan Setjen cq. Biro Hukum dan Humas Ditjen dan Ditjen Migas
• Penyusunan Keppres Pedoman Cekungan Air Tanah
1 bulan Setjen cq. Biro Hukum dan Humas dan Badan Geologi
• Penyusunan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara
3 bulan Setjen cq. Biro Hukum dan Humas dan Ditjen Minerba
27
No. Area Perubahan Rekomendasi
WaktuPenyelesaian
Penanggung Jawab
4 SDM Aparatur
•Pemetaan personil sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan.
3 bulan Setjen cq. Biro Kepegawaian dan Organisasi, Badiklat ESDM, dan unit utama
•Percepatan peningkatan kompetensi pegawai melalui Tugas Belajar dan diklat
6 bulan
•transfer knowledge senior kepada yunior melalui bimbingan, konseling, dan tatap muka dalam forum diklat.
Setiap Saat
•Penyesuaian program diklat dengan kebutuhan kompetensi jabatan.
6 bulan
•Identifikasi kebutuhan tenaga teknis melalui analisis beban kerja (ABK)
6 bulan
•Rotasi dan mutasi pegawai antar unit
6 bulan
28
No. Area Perubahan Rekomendasi Waktu
PenyelesaianPenanggung
Jawab
5 Pengawasan •Sosialisasi dan internalisasi SPIP, termasuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi
3 bulan Itjen dan Setjen cq. Biro Kepegawaian dan OrganisasiBadan Diklat
•Sosialisasi dan internalisasi PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 42 tahun 2004 tentang Kode Etik PNS.
3 bulan
6 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
• Perbaikan proses penyusunan program 6 bulan Setjen cq. Biro Perencanaan dan Kerjasama dan unit terkait
• Sosialisasi IKU untuk eselon I• Pemetaan kebutuhan IKU untuk eselon
II
3 bulan6 bulan
• Dilakukan kontrak kinerja prioritas untuk tahun 2011 bagi pejabat struktural Eselon II
1 bulan
• Sosialisasi pentingnya stakeholders mengetahui program kerja KESDM
3 bulan
29
No.
Area Perubahan Rekomendasi WaktuPenyelesaian
Penanggung Jawab
7 Peningkatan kualitas Pelayanan Publik
•Implementasi e-procurement 6 bulan Seluruh Unit Utama
•Pemetaan kebutuhan e-public services 6 bulan
8 Pola pikir (mind set) dan Budaya kerja (culture set) aparatur
•Melakukan bimbingan kepada bawahan, keteladanan kepemimpinan kepada bawahan dan penyertaan diklat perubahan mind set
Setiap saat Seluruh pejabat struktural
•Peningkatan integritas pegawai melalui bimbingan konseling di bidang mental psikologis (perilaku)
Setiap saat
30
KOMISI REFORMASI BIROKRASI
DAN GOOD GOVERNANCEMENGUCAPKAN :
TERIMA KASIH
31