Post on 06-Feb-2018
www.bpkp.go.id
REFORM OF GOVERNMENT INTERNAL AUDITING SYSTEM
DISAMPAIKAN PADA ACARA
SEMINAR NASIONAL INTERNAL AUDIT (SNIA – 2014)
LOMBOK RAYA HOTEL, KAMIS 17 APRIL 2014
Oleh:
BINSAR H. SIMANJUNTAK Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam
Reformasi Sistem Audit Intern Pemerintah
PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DEMOKRASI YANG SEHAT
TUNTUTAN PERUBAHAN DAN DINAMIKA SOSIAL
REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIDANG POLITIK
REFORMASI BIDANG HUKUM
Sumber: PerPres No 81 Tahun 2010 tentang Reformasi Birokrasi
BREAKING NEWS...........?
Sumber: Kompas 23 Juni 2012
BREAKING NEWS...........?
40
8
4
11
7
10
35
73
94
114
0 20 40 60 80 100 120
Lain-lain
Hakim
Duta Besar
Kepala Lembaga/Kementerian
Komisioner
Gubernur
Wali Kota/Bupati & Wakil
Anggota DPR/DPRD
Swasta
Eselon I, II, & III
PELAKU KORUPSI (2004 - 2013)
Sumber: Anti corruption clearing house, 2013
Transparency International, sejak tahun 1995 meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang
mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara
dan politisi negara-negara di dunia, membandingkan kondisi korupsi di suatu negara
terhadap negara lain, melalui penilaian ahli dan hasil survei, dengan skala 10 (sangat bersih) ke 0 (sangat
korup). "(30.1.2012)
CORRUPTION PERCEPTION INDEX
COUNTRY /
TERRITORY
2012 2011
IPK RANK IPK RANK
New Zealand 9.0 1 9.5 1
Singapore 8.7 5 9.2 5
Australia 8.5 7 8.8 8
Malaysia 4.9 54 4.3 60
Sri Lanka 4.0 79 3.3 86
China 3.9 80 3.6 75
Thailand 3.7 88 3.4 80
India 3.6 94 3.1 95
Philippines 3.4 105 2.6 129
Indonesia 3.2 118 3.0 100
Vietnam 3.1 123 2.9 112
Iran 2.8 133 2.7 120
Rusia 2.8 133 2.4 143
North Korea 0.8 174 1.0 182
Sumber Referensi: http://www.ti.or.id dan http://transparency.org
BREAKING NEWS...........IPK 2013?
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Indonesia tahun 2013 yaitu 32
(peringkat 114 dari 177 negara)
IPK direpresentasikan dalam bentuk score
dengan rentang 0-100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat
korup, sementara skor 100 berarti
dipersepsikan sangat bersih dari korupsi.
Sumber Referensi: http://www.ti.or.id dan http://transparency.org/
BREAKING NEWS........... Pendapat KPK Terhadap Kinerja APIP
KBR68H, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak APIP untuk memaksimalkan kinerjanya. Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan, selama 10 tahun
KPK berdiri, Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK hanya menerima 12 informasi indikasi tindak pidana korupsi dari beberapa kementerian dan lembaga. Padahal kata dia,
berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengawasan intern menjelaskan APIP harus berperan aktif apabila ada indikasi tindak pidana korupsi
di lembaganya.
Ketua KPK, Abraham Samad menambahkan, selama ini APIP hanya menerima laporan adanya indikasi tindak pidana korupsi di kementerian lembaga tanpa menindaklanjutinya kepada aparat penegak hukum. Dia menyadari hal tersebut karena posisi APIP yang berada di bawah kementerian lembaga. Oleh karenanya dia meminta APIP bersikap independen. Editor: Taufik Wijaya
KPK Menilai APIP Belum Optimal Bantu Pemberantasan Korupsi
Sumber: Portal IKBR, Tue,19 November 2013 | 14:43, Editor: Taufik Wijaya
INDIKASI APIP BELUM BERPERAN DENGAN EFEKTIF
KKN
Bottlenecking
9
Tim Investigasi: Jembatan Kukar Salah Sejak
Perencanaan Mega Putra Ratya -
detikNews Kamis, 09/02/2012 00:08
WIB
KONDISI LEVEL KAPABILITAS APIP SECARA NASIONAL sd Tahun 2013
Sumber: Laporan Pembinaan JFA dan Tata Kelola APIP Tahun 2013
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Level 1
Level 2
Level 3
362
33
1
SECARA
NASIONAL
396 APIP
IACM
(91,41%)
(5,33%)
(0,25%)
Level IA-CM
LEVEL 5 Optimizing
LEVEL 4 Managed
LEVEL 3 Integrated
LEVEL 2 Infrastructure
LEVEL 1 Initial
IA learning from inside and outside the
organization for continuous improvement
IA integrates information from across the organization to
improve governance and risk management
IA management and professional practices
uniformly applied
Sustainable and repeatable IA
practices and procedures
No sustainable, repeatable
capabilities – dependent
upon individual efforts
Sumber: Revisi Panduan Assessment (Evaluasi) Tata Kelola APIP, Nomor: PDM-1248/JF.2/2013 tgl 21 Mei 2013 Referensi Buku IACM, For The Public Sector, IIA 2009.
LEVEL 5 Optimizing
LEVEL 4 Managed
LEVEL 3 Integrated
LEVEL 2 Infrastructure
LEVEL 1 Initial
APIP menjadi agen perubahan
APIP mampu memberikan assurance secara
keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern
APIP mampu menilai efisiensi,efektivitas
ekonomis suatu kegiatan dan mampu membe kan
konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern
APIP mampu memberikan
keyakinan yang memadai proses
sesuai dengan peraturan, mampu
mendeteksi terjadinya korupsi
APIP belum dapat
memberikan jaminan (untuk
mencegah, menangkal, dan
mendeteksi) atas kesesuaian
proses tata kelola dengan
ketentuan yang berlaku
TINGKATAN OUTCOME IACM
12 Sumber: Buku IACM For The Public Sector, IIA 2009.
a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi IP (assurance activities);
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi IP; dan
c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi IP
Pasal 11 PP No. 60 Tahun 2008
PERAN APIP
Kapabilitas APIP berada pada level 3 (Integrated)
Sd Des 2013, 362 APIP 91,41 % berada di level 1 (initial), baru
33 APIP (8,33%) (infrastructured)) dan 1 APIP
(0,25%) berada di level 3 (integrated)
14
Kondisi Saat Ini Kondisi Yang diharapkan
PENDEKATAN
IACM
VISI RB (PerPres81/2010) Pemerintahan Sekelas Dunia
(World Class)
Tujuan RB pada Area Pengawasan: Terwujudnya pemertintahan yg
bersih, bebas dari KKN
Perwujudan Peran APIP yang Efektif Psl 11 PP 60 Th 2008
Dengan Strategi Peningkatan
Kapabilitas APIP, Pembinaan JFA dan
Organisasi AAIPI
Perlu peningkatan kualitas hasil audit intern, Melalui Reformasi Sistem Audit Intern Pemerintah
Dasar Reformasi Sistem Audit Intern Pemerintah
5
8 7 6
3
2
1
Inpres No. 4 /2011 ttg percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara , terutama Instruksi no. 2 mempercepat penyelenggaraan SPIP dan 3
mengintensifkan peran APIP
4
Lingkungan Yang Dipertimbangkan Dalam Reformasi Sistem Audit Intern Pemerintah
Sumber: Buku IACM For The Public Sector, IIA, 2009.
Reformasi Lingkungan Internal APIP
Peta dan Kebutuhan Kompetensi SDM APIP
Panduan Rekrutmen SDM APIP
Diklat/ Sertifikasi/ In
House Training/ CPE/CPD
Partisipasi dalam organisasi profesi
Sarana Prasarana, Penerapan Perangkat
Berbasis Teknologi
PKPT Berbasis Risiko
Layanan Assurance dan Consulting utk perbaikan G,RM, C
Mekanisme Pelaporan ke
Pimpinan K/L/D
Penetapan dan Penerapan Standar
Audit, Kode Etik, Kendali Mutu
Pedoman Audit Intern untuk setiap jenis layanan APIP,
Pedoman Perencanaan penugasan sd
Pelaporan dan TL
Internal Reviu untuk memastikan efektivitas
penerapannya Sumber: Buku IACM For The Public Sector, IIA, 2009.
Reformasi Lingkungan
Organisasi K/L/D
Internal Audit Charter
Komitmen tertulis Pimpinan K/L/D untuk memberdayakan APIP
Jaminan pemberian akses terhadap
seluruh informasi
Jaminan tidak ada pembatasan ruang
lingkup
Jaminan ketersediaan sumber daya
Penegasan Sifat jasa yang diberikan APIP
Penegasan Standar yang digunakan
APIP
IAC direviu dan di-update secara periodik dan
dijadikan sarana bagi Pimpinan K/L/D
untuk mengevaluasi kinerja APIP
Kebijakan K/L/D kondusif untuk
peran APIP yang efektif, spt:
penyediaan SDM APIP dengan kualitas dan kuantitas yang
memadai, Anggaran, Diklat , Sarpras yang
memadai
Sumber: Buku IACM For The Public Sector, IIA, 2009.
RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
Dasar untuk Independensi, Obyektivitas, dan Profesionalisme APIP
Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan APIP serta Sertifikasi bagi Pimpinan APIP dan Auditor, Pelaporan Hasil Audit Intern
Organisasi Profesi menyusun: Standar Audit, Kode Etik, Telaah Sejawat, Pengembangan profesi
Organisasi Profesi AAIPI
Standar Audit
Kode Etik
Telaah Sejawat
Reformasi Lingkungan Pemerintahan/ Negara
Sumber: RUU SPIP- draf Agustus 2013
ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
Yang mewadahi seluruh APIP
19
AAIPI
Pengukuhan Dewan Pengurus Nasional 19 Desember 2012
Dibentuk 30 November 2012
Sumber: AD ART AAIPI
• Jurnal profesi • Kerja sama profesi • Masukan kebijakan
• Sinergi diklat substansi
STRUKTUR ORGANISASI AAIPI
Sumber: AD/ART AAIPI Notaris Sunjoto, SH (Surat Keputusan Men KUM dan HAM Nomor: C-1079.HT.03.02 th 2012), Akte Nomor: 02 Tanggal 2 Agustus 2013
Dewan Pembina
Anggota Kehormatan/ Tenaga Ahli
Direktur Eksekutif Wakil Direktur Eksekutif
Sekretariat
Anggota Eksekutif Tidak Tetap
Anggota Eksekutif Tetap
Komite Kode Etik Komite Standar Audit Komite Telaahan
Sajawat Komite Pengembangan
Profesi
Pengurus Wilayah di Ibukota Provinsi
Ketua Umum
Wapres Boediono, Menteri PAN Dan RB, Kepala BPKP, Menteri Keuangan,
Kepala BKN saat pengukuhan DPN AAIPI
PENGEMBANGAN ORGANISASI AAIPI di Daerah (AAIPI WILAYAH)
Target: 34 AAIPI Wilayah di Seluruh Propinsi Indonesia
Saat ini: 1) AAIPI Wilayah (Papua Barat) 2) AAIPI Wilayah (Kalimantan Selatan)
3) AAIPI Wilayah (Sulawesi Utara)
PENINGKATAN Jumlah AAIPI
Wilayah
23
Forbes APIP Daerah secara otomatis melebur menjadi
AAIPI Wilayah
• Jurnal profesi • Kerja sama profesi • Masukan kebijakan
• Sinergi diklat substansi
Sumber: Keputusan No: Kep-002/AAIPI/DPN/2013 Tanggal 24 April 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengukuhan AAIPI Wilayah Serta Pemilihan Dan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus AAIPI Wilayah
STRUKTUR ORGANISASI AAIPI WILAYAH
Anggota Kehormatan/ Tenaga Ahli
Direktur Eksekutif Wakil Direktur Eksekutif
Sekretariat
Anggota Eksekutif Tidak Tetap
Anggota Eksekutif Tetap
Komite Kode Etik Komite Standar Audit Komite Telaahan
Sajawat Komite Pengembangan
Profesi
Ketua Umum
Dewan Pembina
• Keputusan No: Kep-001/AAIPI/DPN/12/2012 Tanggal 30 November 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Susunan Dewan Pengurus Nasional AAIPI
• Keputusan No: Kep-002/AAIPI/DPN/2013 Tanggal 24 April 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengukuhan AAIPI Wilayah Serta Pemilihan Dan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus AAIPI Wilayah
• SE-003 /AAIPI/2013 Tanggal 24 April2013 Tentang Organisasi AAIPI Wilayah
HASIL KEGIATAN AAIPI
25
Tanggal 19 Desember 2012: • Pengukuhan Dewan Pengurus Nasional AAIPI di Kantor
Wakil Presiden RI oleh Bapak Wakil Presiden RI • Penyelenggaraan Seminar Nasional AAIPI “Peran AAIPI
Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia” di Ruang Serba Guna Lantai 17, Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum.
• Dihadiri Menteri PAN dan RB, Menteri Keuangan, Menteri PU, Kepala BPKP, Kepala BKN, Wakil Menteri PAN dan RB, 30 Inspektorat Kementerian, 18 Perwakilan LPNK, 18 Perwakilan Unit Pengawasan Pada Lembaga Setingkat Menteri, 2 Perwakilan Undangan lain dan Asosiasi Profesi, 24 Inspektorat Provinsi, 18 Inspektorat Kota/Kabupaten, 32 Pengurus Nasional AAIPI dan 34 Undangan lain 182 peserta
HASIL KEGIATAN AAIPI
26
• Penyusunan Program Kerja AAIPI pada Rapat Konsolidasi Pengurus (Senin, 28 Januari 2013 Di Kementerian PU serta Audiensi Dengan Rebecca Anne Batts, Inspector General Pada Lembaga Penjaminan Pensiun Amerika
• Penyelenggaraan Konferensi Nasional AAIPI Tanggal 27 Agustus 2013 Di Kementerian Keuangan, untuk due process: • Draf Standar Audit • Draf Kode Etik • Draf Pedoman Telaah Sejawat • Konsep Pedoman Reviu Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga • Konsep Pedoman Konsultasi Revisi Anggaran
HASIL KEGIATAN AAIPI
27
KONFERENSI AAIPI 27 AGUSTUS 2013
28
EMBRIO AAIPI WILAYAH
29
AD/ART AAIPI Pasal 10
(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan oleh APIP disusun standar audit.
(2) Standar audit disusun oleh Komite yang khusus dibentuk untuk tujuan tersebut oleh Dewan
KOMITE - KOMITE DAN ALAT KELENGKAPAN KEPENGURUSAN
Pasal 17
Komite-komite terdiri dari: • Komite Kode Etik; • Komite Standar Audit; • Komite Telaahan Sejawat; dan • Komite Pengembangan Profesi;
CURRENT ISSUE DALAM STANDAR AUDIT
1. Penyusunan Rencana Pengawasan (PKPT) Berpeduli Risiko dengan ditandatangani /disetujui Pimpinan Orgainsasi K/L/D, selaras dengan IACM
2. Kewajiban pimpinan APIP untuk menyusun Piagam Audit Intern (Audit Charter), selaras dengan IACM
3. Perencanaan penugasan audit intern wajib memasukkan penilaian internal control dan deteksi fraud, selaras dengan IACM
4. Sifat kerja audit intern berupa Tata Kelola Sektor Publik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern. Semuanya dilakukan secara terintegrasi bukan terpisah, selaras dengan IACM
5. Keharusan mengikuti sertifikasi profesi untuk menunjang kompetensi dan profesionalisme, selaras dengan IACM
6. Dalam setiap laporan yang disusun oleh APIP harus menyatakan bahwa laporan telah disusun sesuai Standar Audit yang disusun oleh AAIPI.
7. Koordinasi perencanaan dan pemanfaatan hasil pengawasan 8. Hubungan standar audit ini, dengan kebijakan APIP, dengan SPKN
BPK
REFERENSI PEMBUATAN STANDAR AUDIT
Referensi Permenpan
05/2008:
SA APIP
IPPF
IIA 2011)
SPKN
(Perka BPK:
01/2007)
SPAP (IAI 2001)
SAIN
SA
APFP
Peran Standar Audit dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Birokrasi
Good Governance dan
Clean Government
Peran APIP yang Efektif
Reformasi Birokrasi
Assurance Activities
Consulting Activities
Auditor Profesional dan Kompeten
Menjaga Mutu Hasil Audit Intern
Standar Audit
Internal Audit
Assurance
Activities
Audit
Audit
Keuangan
Audit
Kinerja
Audit
Dengan
Tujuan Tertentu
Evaluasi Reviu Monitoring
Consulting
Activities
Bimtek
Sosialisasi
Asistensi
Konsultansi
Ruang Lingkup Kegiatan Auditor Intern
Catatan: Klasifikasi berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP
SISTEMATIKA STANDAR AUDIT
STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA
Prinsip-Prinsip Dasar
Standar Umum
Assurance
Standar Pelaksanaan Audit Intern
Consulting Assurance
Standar Komunikasi Audit Intern
Consulting
Standar Atribut (Attribute Standards):
Standar Pelaksanaan (Performance Standards):
Assurance Activities Consulting Activities
Anti Corruption Activities
Jenis Jasa (PP 60/2008)
•Audit
•Evaluasi
•Reviu
•Pemantauan (Monitoring)
•Pengawasan Lain (Consulting)
Standar Jasa
•Standar Audit
•Standar Evaluasi
•Standar Reviu
•Standar Pemantauan (Monitoring)
•Standar Pengawasan Lain (Consulting)
Standar SDM
•Standar Kompetensi Auditor
Tujuan Pengawasan
Efektivitas Proses Tata Kelola Sektor Publik/Organisasi (Auditi), Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Manajemen Risiko
Tujuan Organisasi
K
E
R
A
N
G
K
A
K
O
N
S
E
P
T
U
A
L
TUJUAN DAN FUNGSI STANDAR AUDIT
Ukuran
Mutu
Minimal
Praktik
Terbaik
Pelaksanaan
Koordinasi
Pelaksanaan
Perencanaan
Penilaian
Efektivitas
TL
Prinsip
Dasar Kerangka
Kerja
Mengarahkan kerja Auditor
Percepatan Perbaikan
Dasar Penilaian
Keberhasilan
Pedoman
Pekerjaan
STANDAR AUDIT SEBAGAI LIVING DOCUMENT
Standar Audit
Supplement:
Standar Reviu
Standar Evaluasi
Standar Monitoring
Standar Bimtek
Dan Lain-Lain
Pedoman atau Petunjuk di masing2 APIP:
Pedoman Teknis
Petunjuk Teknis
Pedoman Pelaksanaan
Petunjuk Pelaksanaan
Dan Lain-Lain
Dinamis, sejalan perkembangan dan perubahan: kondisi, kebutuhan, lingkungan pengawasan, dan ilmu pengetahuan.
Perlu penyesuaian dan penyempurnaan
PRINSIP-PRINSIP DASAR
• Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter) 1000
• Independensi dan Obyektivitas: APIP dan kegiatan
audit intern harus independen serta para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan K/L/Pemda agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi. Auditor harus memiliki sikap netral, tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penugasan yang dilakukannya
1100
• Kepatuhan terhadap Kode Etik: Auditor harus mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan 1200
STANDAR UMUM
• Kompetensi dan Kecermatan Profesional: Auditor mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tanggung jawabnya, tingkat Pendidikan Formal Auditor, Sertifikasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan, Penggunaan Tenaga Ahli
2000
• Kewajiban Auditor: Mengikuti
Standar Audit, Meningkatkan Kompetensi (CPE) 2100
• Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas: Pimpinan APIP harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas yang meliputi semua aspek kegiatan audit intern.
2200
STANDAR PELAKSANAAN AUDIT INTERN
• Mengelola Kegiatan Audit Intern: Pimpinan APIP harus mengelola kegiatan audit intern secara efektif untuk memastikan bahwa kegiatan audit intern memberikan nilai tambah bagi auditi
3000
• Sifat Kerja Kegiatan Audit Intern: Mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern
3100
• Perencanaan Penugasan Audit Intern: Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan, termasuk tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya penugasan, mempertimbangkan SPI ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan , kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse).
3200
• Pelaksanaan Penugasan Audit Intern: Auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasi- kan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit intern.
3300
STANDAR KOMUNIKASI AUDIT INTERN
•Komunikasi Hasil Penugasan Audit Intern, al: Auditor harus mengomunikasikan hasil penugasan audit intern mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan , kesimpulan yang berlaku, rekomendasi, dan rencana aksi, kelemahan SPI auditi, ketidakpatuhan terhadap peraturan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). Komunikasi hasil a harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, serta ringkas dan singkat, tanggapan auditi, kesesuaian dengan standar audit
4000
•Pemantauan Tindak Lanjut: Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit.
4100
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jl. Pramuka 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting)
Web: http://www.bpkp.go.id email: warta_pengawasan@bpkp.go.id
TERIMA KASIH
43