Post on 04-Apr-2019
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DUMAI,
Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu dilakukan penataan system dan mekanisme kinerja dan pelayanan oleh organisasi Dinas Daerah;
b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor~, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor~);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan/Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2008 Nomor 2 Seri D).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
dan
WALIKOTA DUMAI
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Dumai; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Dumai; 5. Dinas Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai
berbentuk Dinas; 6. Kepala adalah Kepala Dinas sesuai dengan nama Dinas masing-
masing; 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD, adalah
pelaksana kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
Org/Perda.BAKD
3
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya;
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari : a. Dinas Pendidikan b. Dinas Kesehatan c. Dinas Perhubungan d. Dinas Pekerjaan Umum e. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan f. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan g. Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat h. Dinas Sosial i. Dinas Perindustrian, Perdagangan & Investasi j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi l. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga m. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan n. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi Dinas Daerah.
(3) Susunan dan bagan organisasi Dinas Daerah tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4) Rincian tugas pokok dan uraian tugas organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Org/Perda.BAKD
4
BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3
(1) Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan
Pasal 4
Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang pendidikan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan program pendidikan dan tenaga kependidikan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan dibidang pendidikan; b. pembinaan dan pengendalian pendidikan prasekolah dan luar
sekolah; c. perencanaan, pengendalian, pembinaan, pengurusan dan
pengawasan pendidikan dasar dan menengah; d. perencanaan, pengendalian, pembinaan, pengurusan dan
pengawasan manajemen pendidikan dasar dan menengah; e. perencanaan, pengendalian, pembinaan, pengurusan dan
pengawasan tenaga kependidikan; f. pembinaan dan pengendalian kurikulum dan muatan lokal; g. pembinaan dan pengawasan teknis edukatif dan administratif
kepada unsur terkait dengan bidang pendidikan; h. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan ketatausahaan; i. perumusan kebijakan peningkatan mutu pendidikan.
Pasal 6
Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat terdiri dari
1. Subbagian Administrasi dan Umum; 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Kepegawaian.
Org/Perda.BAKD
5
c. Bidang Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari: 1. Seksi Pendidikan Dasar; 2. Seksi Pendidikan Menengah Umum; 3. Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan.
d. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Luar Sekolah dan Pendidikan Khusus terdiri dari: 1. Seksi Pendidikan Pra Sekolah; 2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
e. Bidang Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan terdiri dari: 1. Seksi Kurikulum; 2. Seksi Profesi dan Ketenagaan; 3. Seksi Diklat Tenaga Kependidikan.
f. Unit Pelaksana Teknis Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Pasal 7
Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang kesehatan.
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis penanganan dibidang kesehatan; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang
kesehatan; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup
tugasnya; d. pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan,
pencegahan, pengobatan dan pemeliharaan kesehatan; e. perencanaan sistem kesehatan daerah, akreditasi dan serifikasi
kesehatan serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan berdasarkan kebijakan teknis;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 9
Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum; 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Medik terdiri dari: 1. Seksi Kesehatan Keluarga; 2. Seksi Promosi Kesehatan; 3. Seksi Gizi dan Peran Serta Masyarakat.
Org/Perda.BAKD
6
d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari: 1. Seksi Pengendalian Penyakit; 2. Seksi Penyehatan Lingkungan; 3. Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra.
e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari: 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar; 2. Seksi Bina Rumah Sakit; 3. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari: 1. Seksi Jaminan Kesehatan; 2. Seksi Sumber Daya Kesehatan dan Akreditasi; 3. Seksi Pelayanan Sarana Kesehatan.
g. Unit Pelaksana Teknis
Bagian Ketiga
Dinas Perhubungan
Pasal 10
Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, merumuskan kebijakan, membina, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan bidang perhubungan.
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi antara lain : a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan; b. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika; c. penyusunan rencana dan program kegiatan dibidang
perhubungan, komunikasi dan informatika; d. pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang perhubungan,
komunikasi dan informatika; e. penyelenggaraan pelayanan dibidang perhubungan, komunikasi
dan informatika; f. pengelolaan data dan informasi dibidang perhubungan, komunikasi
dan informatika; g. pembinaan penyelenggaraan pemberian perizinan dibidang
perhubungan, komunikasi dan informatika.
Pasal 12
Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat terdiri dari:
Org/Perda.BAKD
7
1. Subbagian Administrasi dan Umum; 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari: 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 2. Seksi Angkutan; 3. Seksi LLASDP.
d. Bidang Pehubungan Laut terdiri dari: 1. Seksi Kepelabuhan; 2. Seksi Keselamatan Pelayaran; 3. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut.
e. Bidang Perhubungan Udara terdiri dari: 1. Seksi Perhubungan Udara; 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 3. Seksi Informatika dan Telematika.
f. Bidang Pengendalian Operasional terdiri dari: 1. Seksi Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas, Patroli dan
Pengawalan; 2. Seksi Penegakan Hukum, Penyidikan dan Pemberdayaan PPNS; 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas, Pencegahan dan
Penanggulangan Kecelakaan. g. Unit Pelaksana Teknis
Bagian Keempat
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 13
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan bidang sumber daya air, cipta karya, bina marga, pengujian dan peralatan.
Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 13, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang cipta karya dan bina marga. b. penyusunan rencana teknis pembangunan, pengelolaan,
pembinaan, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
c. perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya air, cipta karya, bina marga, peralatan dan pengujian.
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Org/Perda.BAKD
8
Pasal 15
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum; 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari: 1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air; 2. Seksi Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan; 3. Seksi Sungai, Danau, Pantai dan Pengendalian Banjir.
c. Bidang Bina Marga terdiri dari: 1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan; 3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.
d. Bidang Cipta Karya terdiri dari: 1. Seksi Perencanaan Teknis Gedung Pemerintahan,Perumahan &
Pemukiman; 2. Seksi Perumahan dan Pemukiman; 3. Seksi Tata Bangunan dan Gedung Pemerintahan.
e. Bidang Peralatan dan Pengujian terdiri dari: 1. Seksi Survey dan Pendataan; 2. Seksi Pengujian dan Laboratorium; 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Alat.
f. Unit Pelaksana Teknis
Bagian Kelima
Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
Pasal 16
Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan bidang pengembangan tata kota, kebersihan dan pertamanan.
Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16, Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan penataan ruang, penataan bangunan,
perizinan bangunan, pertamanan dan pemakaman; b. perencanaan program perizinan bangunan, penataan ruang,
pertamanan dan pemakaman; c. pembinaan perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun
membongkar bangunan-bangunan; d. pengendalian dan penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil
penelitian dan pengembangan tekhnologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan;
Org/Perda.BAKD
9
e. pembinaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan tata kota pertamanan dan pemakaman;
f. pembinaan pemberian pelayanan umum dan pelayanan tekhnis dibidang penataan ruang, penataan bangunan, perizinan bangunan dan pemakaman;
Pasal 18
Susunan organisasi Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum; 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Tata Kota dan Penataan Ruang terdiri dari: 1. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan; 2. Seksi Perizinan dan Pengukuran; 3. Seksi Pengawasan dan Penertiban.
d. Bidang Kebersihan terdiri dari: 1. Seksi Operasional dan Retribusi Kebersihan; 2. Seksi Peralatan dan Perawatan; 3. Seksi Sanitasi dan Pengolahan Sampah.
e. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan terdiri dari: 1. Seksi Pertamanan; 2. Seksi Pemakaman; 3. Seksi Penerangan Jalan.
f. Unit Pelaksana Teknis Bagian Keenam
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Pasal 19
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pendapatan, aset dan pengelolaan keuangan daerah.
Pasal 20
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah; b. pelayanan umum dibidang pendapatan asli daerah, perimbangan,
anggaran dan akuntansi serta perbendaharaan; c. pengawasan terhadap pelayanan umum di bidang pendapatan asli
daerah, perimbangan, anggaran dan akuntansi serta perbendaharaan;
d. penyusunan rencana bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan;
Org/Perda.BAKD
10
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Pasal 21
Susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum; 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang PAD terdiri dari: 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 2. Seksi Penetapan; 3. Seksi Penagihan.
d. Bidang Akuntansi dan Manajemen Aset terdiri dari: 1. Seksi Akuntansi dan Pelaporan; 2. Seksi Analisis Kebutuhan dan Pengadaan; 3. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.
e. Bidang Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain terdiri dari: 1. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak; 2. Seksi DAU dan DAK; 3. Seksi Penerimaan Lain-lain Kekayaan Daerah.
f. Bidang Pengelolaan Keuangan terdiri dari: 1. Seksi Penyusunan Anggaran; 2. Seksi Pengelolaan Gaji; 3. Seksi Pengelolaan Belanja Non Gaji.
g. Unit Pelaksana Teknis
Bagian Ketujuh
Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 22
Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan, merumuskan kebijakan, pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 23
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 22, Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan
menengah, serta pemberdayaan masyarakat. b. pemberian ijin dan atau pertimbangan teknis dibidang koperasi,
usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaan masyarakat. c. pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,
serta pemberdayaan masyarakat.
Org/Perda.BAKD
11
d. pengawasan terhadap pemberian ijin dan atau pertimbangan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pemberdayaan masyarakat.
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
Pasal 24 Susunan organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum; 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Koperasi terdiri dari: 1. Seksi Kelembagaan; 2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi; 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
d. Bidang Usaha Kecil Menengah terdiri dari: 1. Seksi Pengembangan UKM; 2. Seksi Pendaftaran dan Pendataan UKM; 3. Seksi Bina Sarana dan Prasarana UKM.
e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari: 1. Seksi Pengembangan Potensi Masyarakat; 2. Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan; 3. Seksi Bantuan dan Kerjasama.
f. Unit Pelaksana Teknis Bagian Kedelapan
Dinas Sosial
Pasal 25
Dinas Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaksanakan kewenangan dibidang sosial, bantuan sosial dan penanggulangan bencana.
Pasal 26
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 25, Dinas Sosial mempunyai fungsi : a. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan
program dibidang sosial, rehabilitasi dan penanggulangan bencana.
b. perumusan kebijakan dan pembinaan pelayanan sosial dan pengembangan sosial.
c. pengkordinasian kewenangan bidang sosial dan penaggulangan bencana yang dikerjasamakan dengan daerah kabupaten/kota lain dan propinsi.
Org/Perda.BAKD
12
Pasal 27
Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum; 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Rehabilitasi terdiri dari: 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Sosial dan NAPZA; 2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat; 3. Seksi Rehabilitasi Gepeng.
d. Bidang Penanggulangan Bencana dan Bantuan Sosial terdiri dari: 1. Seksi Bantuan Bencana; 2. Seksi Bantuan Fakir Miskin; 3. Seksi Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.
e. Bidang Pengembangan Sosial terdiri dari: 1. Seksi Kelembagaan Sosial; 2. Seksi Partisipasi Sosial Masyarakat;
f. Unit Pelaksana Teknis
Bagian Kesembilan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi
Pasal 28
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan industri perdagangan dan investasi.
Pasal 29
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 28, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan
dan investasi; b. perumusan rencana dan program dibidang perindustrian,
perdagangan dan investasi; c. pembinaan, pengaturan dan pemberian izin usaha perindustrian,
perdagangan dan investasi; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
Pasal 30
Susunan organisasi Dinas Prindustrian, Perdagangan dan Investasi terdiri dari : a. Kepala
Org/Perda.BAKD
13
b. Sekretariat terdiri dari: 1. Subbagian Administrasi dan Umum; 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Perindustrian terdiri dari: 1. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; 2. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika; 3. Seksi Produksi Industri Kecil, Aneka dan Industri Kerajinan.
d. Bidang Perdagangan terdiri dari: 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Pendaftaran
Perusahaan; 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; 3. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan.
e. Bidang Investasi terdiri dari: 1. Seksi Pelayanan Investasi; 2. Seksi Promosi dan Kerjasama; 3. Seksi Sarana dan Pengendalian Investasi.
f. Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen terdiri dari: 1. Seksi Metrologi; 2. Seksi Perlindungan Konsumen; 3. Seksi Pengawasan Barang Beredar.
g. Unit Pelaksana Teknis
Bagian Kesepuluh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 31
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaksanakan kewenangan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil .
Pasal 32
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 31, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan
program dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program pengendalian
kependudukan, mutasi dan migrasi penduduk; c. pengkordinasian kewenangan bidang kependudukan dan
pencatatan sipil yang dikerjasamakan dengan daerah kabupaten/kota lain dan propinsi;
Pasal 33
Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri: a. Kepala
Org/Perda.BAKD
14
b. Sekretariat terdiri dari: 1. Subbagian Administrasi dan Umum; 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Kependudukan terdiri dari: 1. Seksi Pendaftaran Penduduk; 2. Seksi Mobilitas dan Pengendalian;
d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari: 1. Seksi Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian; 2. Seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian;
e. Bidang Data dan Informasi terdiri dari: 1. Seksi Pengelolaan dan Penyimpanan Data; 2. Seksi Pelayanan Informasi;
f. Unit Pelaksana Teknis Bagian Kesebelas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 34
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaksanakan kewenangan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi .
Pasal 35
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 34, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi : a. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan
program dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. b. perumusan kebijakan dan pembinaan penempatan tenaga kerja
dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan persyaratan kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan pelayanan transmigrasi.
c. pengkordinasian kewenangan bidang ketenagakerjaan yang dikerjasamakan dengan daerah kabupaten/kota lain dan propinsi;
d. pembinaan dan pengawasan terhadap Balai Latihan Kerja.
Pasal 36
Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari: a. Kepala b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum; 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari: 1. Seksi Bursa Kerja; 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 3. Seksi Perluasan dan Kesempatan Kerja.
Org/Perda.BAKD
15
d. Bidang Pengawasan terdiri dari: 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja; 2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 3. Seksi Syarat Kerja dan Hubungan Industrial;
e. Bidang Ketransmigrasian terdiri dari: 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sosial Budaya; 2. Seksi Sarana dan Prasarana; 3. Seksi Bimbingan Penyuluhan , Pengarahan dan Penempatan.
f. Bidang Pelatihan dan Produktifitas terdiri dari: 1. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan; 2. Seksi Bimbingan dan Instruktur; 3. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Swasta dan Sertifikasi.
g. Unit Pelaksana Teknis
Bagian Kedua belas
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Pasal 37
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaksanakan kurusan, kegiatan dan program dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan Olah Raga.
Pasal 38
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 37, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan
program pembangunan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan aktifitas bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 39
Susunan organisasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Administrasi dan Umum; 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Kepegawaian.
c. Bidang Kebudayaan terdiri dari: 1. Seksi Seni dan Budaya; 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; 3. Seksi Pelestarian.
Org/Perda.BAKD
16
d. Bidang Pariwisata terdiri dari: 1. Seksi Pengawasan Objek Wisata; 2. Seksi Sarana Pariwisata; 3. Seksi Promosi Pengembangan Wisata.
e. Bidang Pemuda dan Olah raga terdiri dari: 1. Seksi Organisasi Pemuda; 2. Seksi Pengembangan Olah Raga; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga.
f. Unit Pelaksana Teknis Bagian Ketiga belas
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Pasal 40
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaksanakan kewenangan, urusan, program dan kegiatan dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.
Pasal 41
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 40, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan program
pembangunan dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan;
b. pembinaan dan pengendalian ketatausahaan, kearsipan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan serta evaluasi pengawasan dan pelaporan;
c. pemberian prizinan dan atau rekomendasi pelaksanaan pelayanan umum dalam lingkup tugasnya;
d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan aktifitas bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan ketahanan pangan;
e. pembinaaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan pertanian, perkebunan dan kehutanan.
Pasal 42 Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat terdiri dari:
1. Sub Bagian Administrasi dan Umum; 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Kepegawaian.
c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari: 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Tanaman Pangan;
Org/Perda.BAKD
17
2. Seksi Produksi dan Pengembangan Hortikultura; 3. Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman.
d. Bidang Perkebunan terdiri dari: 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan; 2. Seksi Teknologi dan Pengolahan Hasil Perkebunan; 3. Seksi Perlindungan Perkebunan.
e. Bidang Kehutanan terdiri dari: 1. Seksi Tata Pengelolaan dan Pengawasan Perhutanan; 2. Seksi Produksi, Peredaran dan Pengolahan Hasil Hutan; 3. Seksi Penghijauan, Rehabilitasi dan Pengamanan Hutan.
e. Bidang Penyuluhan terdiri dari: 1. Seksi Program Penyuluhan; 2. Seksi Kelembagaan dan SDM Penyuluhan; 3. Seksi Pengkajian Metode dan Teknologi Penyuluhan.
f. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari: 1. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan; 2. Seksi Distribusi dan Kewaspadaan Pangan; 3. Seksi Konsumsi , Mutu dan Ketahanan Pangan.
g. Unit Pelaksana Teknis
Bagian Keempat Belas
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Pasal 43
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaksanakan kewenangan, urusan, program dan kegiatan dibidang peternakan, perikanan dan kelautan: a. melaksanakan sebagian tugas pokok Walikota di bidang peternakan,
perikanan dan kelautan; b. merumuskan kebijakan teknis di bidang peternakan, perikanan dan
kelautan; c. mengkoordinasikan perencanaan pengembangan usaha dan sarana
serta prasarana perikanan; d. membina pengembangan teknologi produksi dan mutu peternakan
dan perikanan; e. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; f. pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya; g. membina pemberdayaan kelautan; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan walikota sesuai
dengan lingkup tugasnya
Org/Perda.BAKD
18
Pasal 44
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijaksanan penyelenggaraan kewenangan bidang
peternakan, perikanan dan kelautan; b. penetapan dan pengembangan lahan peternakan dan perikanan
sesuai dengan rencana tata ruang kota; c. perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sarana dan prasarana
peternakan, perikanan dan kelautan; d. pembinaan, pengembangan, perizinan, dan pengawasan usaha
peternakan, perikanan dan kelautan; e. penyelenggaraaan, pengawasan pembeniahan dalam lingkup
peternakan, perikanan dan kelautan; f. penyelenggaraan, pengelolaaan dan pembinaan laboratorium
pengujian mutu hasil peternakan, perikanan dan kelautan; g. pembinaan dan pengembangan teknologi, mutu produksi peternakan,
perikanan dan kelautan; h. penanggulangan, pengendalian, penutupan dan pembukaan wilayah
wabah dan penyakit lingkup peternakan dan perikanan; i. perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan observasi,
eksplorasi dan konservasi sumberdaya laut dan perairan; j. pembinaaan terhadap UPT dan lingkup tugasnya.
Pasal 45
Susunan organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang dimaksud dalam Peraturan ini, terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat terdiri dari:
1. Sub Bagian Administrasi dan Umum; 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Pesisr terdiri dari: 1. Seksi Pengembangan Penangkapan, Pengawasan dan
Pengendalian Kelautan; 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Konservasi dan
Suaka Perikanan; 3. Seksi Sarana dan Prasarana, Pengolahan, Pemasaran dan
Bina Mutu. d. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari:
1. Seksi Produksi dan Pembenihan; 2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan
Usaha; 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kapasitas Sumber Daya
Manusia.
Org/Perda.BAKD
19
e. Bidang Peternakan terdiri dari: 1. Seksi Pembibitan Ternak; 2. Seksi Produksi Ternak Ruminansia; 3. Seksi Produksi Ternak Non Rumsinansia.
f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet terdiri dari: 1. Seksi Kesehatan Hewan; 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Veteriner.
g. Unit Pelaksana Teknis
BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 46
(1) Unit pelaksanaan operasional Dinas Daerah di lapangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan beban kerja;
(2) Pembentukan Organisasi dan Tatakerja, Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
(3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas;
(4) Unit Pelaksana Teknis terdiri dari seorang Kepala, Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dan bagi Unit Pelaksana Teknis yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Seksi.
BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 47
(1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk jabatan fungsional yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(2) Kelompok jabatan fungsional tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
(3) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII
TATA KERJA
Pasal 48
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup kerjanya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efekti itas, transparansi dan akuntabilitas publik, baik dalam
Org/Perda.BAKD
20
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 49
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan.
(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 50
(1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Ketentuan mengenai eselonering dan pemberian tunjangan jabatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51
Pejabat organisasi perangkat daerah yang ada sekarang, masih tetap menjalankan tugasnya sampai diangkatnya pejabat definitif yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Pasal 52
Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing dinas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Org/Perda.BAKD
21
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
Pasal 54
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Dumai sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2005 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai;
2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Dumai;
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai;
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai;
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai;
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Investasi Kota Dumai;
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Dumai;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kota Dumai;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Dumai;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Dumai,
dan Ketentuan Lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Org/Perda.BAKD
22
Pasal 55
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya kedalam Lembaran Daerah Kota Dumai.
Ditetapkan di Dumai pada tanggal 11 September 2008
WALIKOTA DUMAI,
Ttd.
H. ZULKIFLI A.S.
Diundangkan di Dumai pada tanggal 12 September 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,
Ttd. H. WAN FAUZI EFFENDI
Pembina Utama Muda, NIP. 010055541 LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2008 NOMOR 09 SERI D
Org/Perda.BAKD