Post on 04-Aug-2015
1
P U T U S A N Nomor : 466/ Pid.B/2006/PN. BLT.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana
dengan acara pemeriksaan Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan
Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :
Nama lengkap : H. Samirin Darwoto
Tempat lahir : Blitar
Umur / tanggal lahir : 68 Tahun/16 Nopember 1937
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Kauman RT.02 RW.04 Kecamatan Srengat
Kabupaten Blitar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Mantan Ketua DPRD Kab. Blitar Periode 1999
sampai dengan 2004)
Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :
1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2006 sampai dengan tanggal 5 April 2006;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2006 sampai dengan tanggal 15
Mei 2006;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap Kesatu, sejak tanggal 16 Mei 2006
sampai dengan tanggal 14 Juni 2006;
4. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Tahap Kedua, sejak tanggal 15 juni 2006
sampai dengan tanggal 11 Juli 2006;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2006 sampai dengan tanggal 26 Juli 2006;
2
6. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 24 Juli 2006 sampai dengan tanggal 25
Agustus 2006;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 26 Agustus 2006
sampai dengan tanggal 23 Oktober 2006;
8. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Oktober
2004 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2006 ;
9. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Nopember
2004 sampai dengan tanggal 22 Desember 2006, dan dilakukan pembantaran sejak
tanggal 18 Desember 2006 sampai tanggal 26 Desember 2006 selanjutnya dilakukan
penahanan lanjutan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 27 Desember 2006
sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 ;
Dalam perkara ini terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum
bernama Djoko Sudjarwo, S.H., Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Cempaka
No. 20 Kelurahan Sukomoro Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 April
2006 dan Penasihat Hukum bernama Herru Sudyantoro EY., S.H. M.H., Advokat dari
Kantor Hukum LBH KEADILAN RAKYAT DAN HAM beralamat di Komplek Perumahan
Gunung Anyar Harapan ZH – 10 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8
Agustus 2006;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca :
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 466/Pen.Pid/2006/PN
Blt, tertanggal 28 Juli 2006 tetang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini.
- Surat Penetapan Ketua Penagadilan Negeri Blitar Nomor
466/Pid.B/2006/PN.Blt. tanggal 9 Nopember 2006 tentang Penggantian Hakim
Anggota ;
3
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar. No.
466/Pen.Pid/2006/PN.Blt. tertanggal 28 Juli 2006 tentang Penetapan Hari
Sidang ;
Telah membaca berkas perkara tersebut.
Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Blitar, No. Reg.Perk : PDS-02/FT.2/BLT/07/2006 pada tanggal 10 Agustus 2006 ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli serta keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya berkesimpulan :
1. Menyatakan terdakwa H. Samirin Darwoto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1)
U.U. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan U.U. Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair
2. Membebaskan terdakwa H. Samirin Darwoto dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2
(1) U.U. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan U.U. Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pembarantasa Korupsi ;
3. Menyatakan terdakwa H. Samirin Darwoto terbuktyi secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf b
U.U. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan
subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Samirin Darwoto dengan pidana penjara
selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementyara
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
5. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair
6 (enam) bulan kurungan.
4
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Samirin Darwoto dengan Pidana Tambahan
untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.335.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga
puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti
paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda
yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar Surat tentang Biaya Jasa Kerja sebesar Rp. 1.125.000.000,- semula
di Sekretaritan DRPD dialihkan ke Sekretariat belanja barang dan jasa (jenis)
belanja, Jasa kantor (obyek belanja), Biaya Pembinaan dan pemrosesan keuangan
(rincian obyek) ;
8 (delapan) lembar SPMG tanggal 18 Februari 2004 beserta lampiran ;
2 (dua) lembar fotocopi kuitansi tanggal 25 Agustus 2004 dengan perincian ;
kwitansi 1 senilai Rp. 900.000.000,-
kwitansi 2 senilai Rp. 225.000.000,- yang ditandatangani/paraf oleh Samirin
Darwoto
1 (satu) buah penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004
;
1 (satu) buah Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah PAK APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah RAPBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah rancangan PAK Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) rancangan APBD tahun 2004 ;
1 (satu) rancangan perubahan penjabaran APBD Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) buah Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
5
1 (satu) buah DASK Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG Nomor 699 tanggal 2 April 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG Nomor 1387 tanggal 6 Juli 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG Nomor 08 tanggal 30 Januari 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG nomor 745 tanggal 13 April 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG nomor 945 tanggal 5 Mei 2004 ;
SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 171423/71/012/1999
tanggal 16 Oktober 1999 ;
untuk bukti perkara lain.
8. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah).
Telah mendengar Pembelaan (pledoi) Terdakwa yang diajukan secara tertulis dalam
persidangan pada tanggal 27 Desember 2006 yang pada pokoknya memohon agar
membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan membaskan dari segala biaya dan
membebankan segala biaya kepada Negara, telah pula mendengar pembelaan (pledoi) dari
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2006 yang pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut :
a. Menerima seluruh pledoi;
b. Menyatakan sebagai hukum bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti untuk
seluruhnya;
c. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum ;
d. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
e. Memulihkan kehormatan dan nama baik Terdakwa ;
f. Menetapkan seluruh biaya perkara ini menjadi beban Negara.
Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan di
persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya. Demikian pula Penasehat
6
Hukum Terdakwa maupun terdakwa telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada pleidoinya
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum
dengan surat dakwaan tertanggal 27 Juli 2006, yang isinya sebagai berikut :
PRIMAIR :
Bahwa terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar
Periode tahun 1999 – 2004, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau
yang turut serta melakukan dengan Drs. H. SOEBIANTORO MSi, selaku Sekretaris
Daerah Pemkab. Blitar (yang akan dilakukan penuntutan secara tersendiri), pada hari Selasa
tanggal 30 Desember 2003, Rabu tanggal 31 Maret 2004, Kamis tanggal 24 Juni 2004 dan
hari Rabu tanggal 25 Agustus 2004, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam
tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat dirumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten
Blitar Jalan Merdeka No. 4 Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu didaerah
hukum Pengadilan Negeri Blitar, Secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor
:171.423/71/012/1999 tanggal 16 Oktober 1999 Terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO
diangkat sebagai Ketua DPRD Kab. Blitar periode tahun 1999-2004.
Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Sususan dan
Kedudukan MPR dan DPR, DPD dan DPRD :
Pasal 74 (1) yang mengatur dan menentukan antara lain :
- Tugas Ketua DPRD memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang
untuk diambil Keputusan ;
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :
7
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada perundang-
undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan dan kepatutan. ( Pasal 4 )
- Bahwa berdasarkan Keputusan MENDAGRI nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni
2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur antara lain :
- Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai
hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih (Pasal 49 ayat 5).
- Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban
belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan (Pasal 55 ayat 2)
- Bahwa berdasarkan Surat MENDAGRI nomor 161 / 3211 / SJ tanggal 29 Desember
2003 Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD mengatur
antara lain :
- Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang
dilakukan oleh pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai
Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD. (C.1)
- Penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, penggunaan belanja pimpinan dan
anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 11 tahun 2003 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Blitar pasal 13 mengatur antara
lain :
- Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah sebagai
berikut:
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD melalui proses meminta
keterangan kepada pemerintah Kab Blitar.( ayat 2 huruf c)
8
- Hak DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah sbb:
- Menentukan anggaran belanja DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku (ayat
3 huruf b).
- Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Blitar No.2 tahun 1999 tanggal 29
September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab Blitar :
- Pasal 31 berbunyi : bahwa Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
- Menghadiri rapat Panitia Musyawarah dan rapat Panitia Anggaran (huruf b)
- Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya (huruf d);
- Bahwa terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO sebagai Ketua DPRD Kab. Blitar periode
tahun 1999 – 2004 bersama dengan Drs. H.SOEBIANTORO, Msi sebagai Sekretaris
Daerah Pemkab Blitar seharusnya dalam pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Blitar
khususnya di dalam penyusunan, penggunaan dan peruntukan anggaran APBD Kab.
Blitar tahun 2004 didasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas namun dalam
pelaksanaannya terdakwa bersama dengan Drs. H.SOEBIANTORO, Msi sebagai
Sekretaris Daerah Pemkab Blitar telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang
dapat diuraikan sebagai berikut :
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Nopember 2003 atau awal bulan Desember 2003 saat
pertemuan di Pendopo Kabupaten Blitar yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa H.
SAMIRIN DARWOTO dan Drs. H.SOEBIANTORO, Msi sebagai Sekretaris
Daerah Pemkab Blitar yang merangkap sebagai Ketua Tim Anggaran Kab. Blitar,
terdakwa telah meminta kepada Drs H. SOEBIANTORO, Msi agar diberikan dana
untuk biaya Penyusunan APBD tahun 2004, biaya proses penyusunan perhitungan
APBD tahun 2003 dan untuk uang jasa kerja (pesangon) Dewan (DPRD Kab. Blitar)
periode tahun 1999 – 2004 .
- Bahwa selanjutnya Drs. H. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan kepada
KRISANTO, SE.MM sebagai Kabag Keuangan dan sekaligus sebagai Sekretaris
Tim Anggaran Kab. Blitar untuk memasukkan anggaran biaya penyusunan
APBD tahun 2004, biaya proses penyusunan perhitungan APBD tahun 2003 dan
9
untuk uang jasa kerja (pesangon) DPRD Kab Blitar periode tahun 1999 – 2004 pada
Pos Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar dan
biaya untuk pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih pada Pos Belanja
Barang dan Jasa.
- Bahwa atas perintah Drs.H. SOEBIANTORO, Msi tersebut kemudian
KRISANTO, SE MM menitipkan dana sebesar + Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga
puluh juta rupiah) pada pos Belanja Sekretariat Pemkab Blitar. Untuk biaya
Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar rekening
No.2.01.03.1.2.02.08.1. pada 8 (delapan) item/kegiatan yang dialokasikan untuk
DPRD Kab. Blitar dan uang Jasa Kerja (uang pesangon) bagi DPRD Kab. Blitar
sebesar + Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) serta menitipkan dana
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada Pos Belanja Barang dan Jasa
untuk biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rekening nomor :
01.03.1.2.01.04.1 dalam RAPBD 2004, sehingga pos Belanja Sekretariat Pemkab
Blitar rekening biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab
Blitar seluruhnya menjadi senilai Rp.6.053.250.000,- (enam milyard lima puluh tiga
juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sedang pada pos Belanja Barang dan Jasa
pada biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rekening
No.01.03.1.2.01.04.1. menjadi Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta
rupiah).
- Bahwa pada waktu antara tanggal 22 Desember 2003 sampai dengan tanggal 9
Januari 2004 pada masa pembahasan RAPBD tahun 2004 yang dibahas oleh
Panitia Anggaran DPRD Kab. Blitar dan Tim Anggaran Kab. Blitar untuk
menjadi Perda, disaat Terdakwa bertemu dengan Drs. H. SOEBIANTORO, Msi
Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemkab Blitar, Terdakwa meminta tambahan uang
jasa kerja (pesangon) untuk DPRD Kab Blitar kepada Drs. H. SOEBIANTORO,
Msi. Karena permintaan tersebut kemudian Drs. H. SOEBIANTORO, Msi
memerintahkan kepada KRISANTO, SE. MM. Kabag Keuangan PemKab Blitar
10
yang sekaligus sebagai Sekretaris Tim Anggaran Kab. Blitar agar menambahkan
uang jasa kerja (uang pesangon) untuk DPRD Kab. Blitar yang semula dalam
RAPBD 2004 Pos Belanja Sekretariat Pemkab Blitar disediakan sebesar
Rp.500.000.000,- ditambah Rp.625.000.000,- sehingga dalam APBD tahun 2004
menjadi sebesar Rp.1.125.000.000,-. Padahal baik terdakwa H. SAMIRIN
DARWOTO maupun Drs H SOEBIANTORO, MSi sebagai Sekretaris Daerah Kab.
Blitar merangkap sebagai Ketua Tim Anggaran Kab. Blitar mengetahui bahwa
anggaran untuk eksekutif tidak bisa diberikan kepada legislatif (DPRD) berdasarkan
Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4: “Pengelolaan Keuangan Daerah
dilakukan secara tertib, taat pada perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif,
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan
kepatutan”. Selanjutnya atas perintah Drs. H. SOEBIANTORO, Msi tersebut
KRISANTO,SE.MM sebagai Sekretaris Tim Anggaran menambah jumlah nilai
biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar yang semula
dalam RAPBD sejumlah Rp.6.053.250.000,- (enam milyard lima puluh tiga juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh
lima juta rupiah) sehingga dalam naskah APBD tahun 2004 menjadi sejumlah
Rp.6.678.250.000,- (enam milyard enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah). Kemudian RAPBD Tahun 2004 pada tanggal 9 Januari
2004 disetujui dan disahkan menjadi Perda No.1 Tahun 2004 oleh DPRD Kab Blitar
yang diketuai oleh Terdakwa, yang buku naskah Perda No.1 Tahun 2004 tentang
APBD 2004 Pemkab Blitar dibagikan kepada seluruh anggota DPRD termasuk
terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO
meminta dana DPRD yang dititipkan pada anggaran Sekretariat Pemkab. Blitar
kepada Drs. SOEBIANTORO, Msi. dan atas permintaan tersebut , kemudian Drs.
H. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan Sdr. KRISANTO, SE.MM agar
11
memberikan uang kepada terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian KRISANTO, SE.MM secara
lisan memerintahkan Sdr. SITI SULASTRI untuk mengambil uang dari
Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar (Sdr. TITIK
WISMIATI) untuk kemudian diserahkan langsung kepada Terdakwa H.
SAMIRIN DARWOTO disertai dengan Kwitansi penerimaannya. Kemudian
SITI SULASTRI mengambil uang tunai dari Pembantu Pemegang Kas Rutin
Sekretariat Pemkab Blitar (TITIK WISMIATI) sebanyak Rp.10.000.000,- yang
setelah disiapkan Kwitansinya lalu diantar dan diterima oleh terdakwa H.
SAMIRIN DARWOTO di Rumah Dinas Ketua DPRD Kab Blitar Jln. Merdeka
No. 4 Blitar. Setelah Sdr. SITI SULASTRI melapor kepada KRISANTO,SE.MM
tentang penyampaian uang kepada terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO tersebut,
kemudian SITI SULASTRI menyerahkan kwitansi tanda penerimaan uang kepada
TITIK WISMIATI sesuai perintah KRISANTO, SE.MM untuk bukti
pertanggung jawabannya. Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan / stock
kas yang keluar, pada tanggal
30 Januari 2004 Drs. H. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan . KRISANTO,
SE.MM untuk memproses pencairan uang dana DPRD yang dititipkan pada pos
biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar sebesar
Rp.510.000.000,-. Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO, SE.MM
memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPP
sebesar tersebut diatas. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan SKO dan
kwitansi penerimaan uang dari terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO, berkas SPP
tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai Pemegang Kas
Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditanda tangani oleh LILIK PURWANTO
lalu SPP tersebut diajukan ke Asisten II Sekretariat Pemkab Blitar untuk
disetujui, kemudian disampaikan kepada Kasubag Anggaran untuk diteliti
kebenaran nilai nominalnya untuk selanjutnya diterbitkan SPMG Nomor 08 yang
12
ditanda tangani oleh Kabag Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar (KRISANTO,
SE.MM) yang dikeluarkan dari Pos Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan,
rekening nomor : 2.01.03.1.2.02.08.1 untuk pencairan uang senilai Rp.510.000.000,-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Pebruari 2004 Drs. H. SOEBIANTORO, Msi
memerintahkan kepada KRISANTO, SE.MM untuk mencairkan dana / uang jasa
kerja (uang pesangon) yang telah direncanakan akan diperuntukkan DPRD Kab.
Blitar periode 1999 – 2004. Atas perintah tersebut KRISANTO, SE.MM
memerintahkan SITI SULASTRI untuk menghubungi TITIK WISMIATI
memproses pencairan dana sejumlah Rp.1.125.000.000,- yang dititipkan pada pos
Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan SekKab Blitar pada rekening
No.2.01.03.1.2.02.08.1 masing masing pada :
1. Biaya Proses Penyusunan APBD 2004 sebesar Rp.900.000.000,- diambil
Rp.200.000.000,-
2. Biaya Proses Penyusunan Perhitungan APBD Th.2003 sebesar Rp.700.000.000,-
diambil Rp.200.000.000,-
3. Biaya Proses Penyusunan PAK Th.2004 sebesar Rp.700.000.000,- diambil
Rp.200.000.000,-
4. Biaya Proses Penyusunan LPJ Bupati sebesar Rp.625.000.000,- diambil
Rp.125.000.000,-
5. Biaya Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebesar Rp.400.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
6. Biaya Pembinaan Administrasi Daerah sebesar Rp.300.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
7. Biaya Pengendalian Administrasi Umum sebesar Rp.700.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-dan
8. Biaya Penyelengaraan Pemerintahan sebesar Rp.580.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
13
yang seluruhnya sejumlah Rp.1.125.000.000,-. Bila dana sudah keluar agar
disimpan dulu.
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2004 dana dimaksud telah dicairkan dengan
menggunakan SPMG sebanyak 8 lembar yaitu masing-masing nomor 223 S/d 230
tertanggal 18 Pebruari 2004 yang telah dilengkapi dengan SPP dan SKO. Yang
setelah dana tersebut keluar kemudian disimpan pada Pembantu Pemegang
Kas Sekretariat Pemkab. Blitar sesuai perintah KRISANTO, SE.MM tersebut
diatas.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2004 terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO
meminta uang dana DPRD pada Drs. H. SOEBIANTORO, Msi. Atas permintaan
tersebut Drs. H. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan kepada KRISANTO,
SE.MM agar memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah). Selanjutnya KRISANTO, SE.MM secara lisan memerintahkan
Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab. Blitar (TITIK WISMIATI)
untuk mengeluarkan uang cadangan / Stock Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar
sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekaligus menyiapkan kwitansi
tanda penerimaan atas nama H. SAMIRIN DARWOTO. Setelah uang dan
kwitansi tanda penerimaan siap kemudian oleh TITIK WISMIATI pada hari itu
juga diserahkan kepada Krisanto. Selanjutnya setelah uang tersebut oleh
KRISANTO, SE.MM disampaikan kepada Terdakwa H. SAMIRIN
DARWOTO, lalu kwitansi tanda terima uang tersebut oleh KRISANTO, SE.MM
diserahkan kepada TITIK WISMIATI. Selanjutnya untuk mengganti dana
cadangan / stock kas yang keluar, pada tanggal 2 April 2004 Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi memerintahkan KRISANTO, SE.MM untuk memproses
pencairan uang dana DPRD yang dititipkan pada Pos Biaya Pembinaan dan
Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab. Blitar sebesar Rp.200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah). Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO, SE.MM
memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPP
14
sebesar tersebut diatas. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan SKO dan
kwitansi penerimaan uang dari terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO, berkas SPP
tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai Pemegang Kas Sekretariat
Pemkab Blitar dan setelah ditanda tangani oleh LILIK PURWANTO lalu SPP
tersebut diajukan kepada Kabag Keuangan atas nama Asisten II Sekretariat Pemkab
Blitar KRISANTO, SE.MM untuk disetujui setelah itu kemudian disampaikan
kepada Kasubag Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai nominalnya untuk
selanjutnya diterbitkan SPMG no. 699 yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan
Sekretariat Pemkab Blitar (KRISANTO, SE.MM) yang dikeluarkan dari Pos Biaya
Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan, rekening nomor : 2.01.03.1.2.02.08.1 untuk
pencairan uang senilai Rp.200.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004 terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO minta
uang dana DPRD yang dititipkan pada Anggaran Sekretariat Pemkab. Blitar
kepada Drs. H. SOEBIANTORO, Msi. Selanjutnya Drs. H. SOEBIANTORO,
Msi. memerintahkan KRISANTO, SE.MM agar memberikan uang kepada
terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta
rupiah ). Atas perintah tersebut KRISANTO, SE.MM secara lisan
memerintahkan Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar
(TITIK WISMIATI) untuk mengeluarkan uang cadangan / Stock Kas Rutin
Sekretariat Pemkab Blitar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
sekaligus menyiapkan kwitansi tanda penerimaan atas nama H. SAMIRIN
DARWOTO. Setelah uang dan kwitansi tanda penerimaan siap kemudian oleh
TITIK WISMIATI pada hari itu juga diserahkan langsung kepada Sdr.
KRISANTO, untuk selanjutnya uang tersebut oleh KRISANTO, SE.MM
disampaikan kepada terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO, lalu kwitansi tanda
terima uang tersebut oleh KRISANTO, SE.MM diserahkan kepada TITIK
WISMIATI untuk pertanggung jawabannya. Selanjutnya untuk mengganti dana
cadangan / stock kas yang keluar, pada tanggal 6 Juli 2004 Drs. H.
15
SOEBIANTORO, Msi memerintahkan KRISANTO, SE.MM untuk memproses
pencairan uang dana DPRD tersebut. Atas perintah tersebut kemudian Sdr.
KRISANTO memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk
mencairkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- yang dititipkan pada Pos Belanja
Barang dan Jasa Sekretariat Pemkab Blitar. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi
dengan SKO dan kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa H. SAMIRIN
DARWOTO, berkas SPP tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai
Pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditanda tangani oleh
LILIK PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan kepada Kabag Keuangan atas
nama Asisten II Sekretariat Kab Blitar KRISANTO, SE.MM untuk disetujui,
setelah itu kemudian disampaikan kepada Kasubag Anggaran untuk diteliti
kebenaran nilai nominalnya untuk selanjutnya diterbitkan SPMG no. 1387 yang
ditanda tangani oleh Kabag Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar ( KRISANTO,
SE.MM) yang dikeluarkan dari Pos Belanja Barang dan Jasa untuk biaya
peralatan kebersihan dan bahan pembersih rekening No.01.03.1.2.01.04.1. dalam
RAPBD 2004.
- Bahwa pada pagi hari tanggal 25 Agustus 2004 KRISANTO, SE.MM
memerintahkan SITI SULASTRI mengambil dana yang disimpan oleh
Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab. Blitar (TITIK WISMIATI)
sebesar Rp. 1.125.000.000,-, untuk kemudian yang sebesar Rp. 900.000.000,-
dikemas menjadi 45 amplop masing masing sebesar Rp.20.000.000,- lalu
dimasukkannya kedalam 1 tas kresek warna hitam dan yang Rp. 225.000.000,-
dibungkus dengan kertas Koran dan dimasukkannya pula dalam tas kresek warna
hitam untuk dipersiapkan penyerahannya kepada terdakwa sekaligus menyiapkan
2 lembar kwitansi masing masing 1 lembar senilai Rp.900.000.000,- dan 1
lembar lagi senilai Rp.225.000.000,- yang semuanya atas nama SAMIRIN
16
DARWOTO sebagai penerima, yang setelah siap kemudian ke dua lembar kwitansi
tersebut dimasukkannya kedalam map warna biru.
- Bahwa selanjutnya siang hari itu juga sekitar jam 12.00 WIB Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi memanggil sekaligus mengajak WISNUGROHO dan SITI
SULASTRI pergi ke pendopo Kabupaten Blitar dengan membawa dua tas kresek
berisi uang sekaligus kwitansi atau tanda terimanya, setelah itu kemudian mereka
berangkat bersama-sama menuju kerumah dinas Ketua DPRD Kab. Blitar . Dan
setelah sampai dirumah dinas Ketua DPRD Kab Blitar Jln. Merdeka No. 4 Blitar
Drs. H. SOEBIANTORO, Msi disambut oleh terdakwa, kemudian masuk kerumah
dinas tersebut yang diikuti oleh WISNUGROHO sambil membawa 2 tas kresek
berisi uang dan l lembar map warna biru yang berisi 2 lembar kwitansi atau tanda
terima yang kemudian diletakkanya dimeja tamu yang ada dalam ruang tamu
diantara Drs. H. SOEBIANTORO, Msi dan terdakwa H SAMIRIN DARWOTO
duduk.
- Bahwa setelah uang dan 2 lembar kwitansi tersebut diserahkan oleh Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi kepada terdakwa H SAMIRIN DARWOTO lalu kwitansi
tersebut diparaf oleh terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO untuk selanjutnya map
bersama 2 lembar kwitansi tersebut dibawa kembali oleh Drs. H. SOEBIANTORO,
Msi untuk kemudian diserahkannya kepada . WISNUGROHO selanjutnya mereka
bersama-sama kembali ke kantor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO sebagaimana tersebut
diatas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten
Blitar sebesar Rp.1.355.000.000,- (satu milyard tiga ratus lima puluh lima juta
rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
Perbuatan Terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO tersebut diatur dan diancam
pidana menurut pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah
17
diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP.
SUBSIDAIR :
Bahwa terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO selaku Ketua DPRD Kabupaten
Blitar periode tahun 1999 – 2004, pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan
Primair diatas, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima
hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai
akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukannya dengan cara
sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa H SAMIRIN DARWOTO, yang berdasarkan SK Gubernur Kepala
Daerah Tk. I Jawa Timur No.171.423/71/012/1999 tanggal 16 Oktober 1999 telah
diangkat dan dilantik sebagai Ketua DPRD Kab Blitar periode Tahun 1999-2004.
yang karenanya terdakwa Sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara setiap
bulannya menerima gaji atau upah ditambah uang rapat , uang kesehatan dan lain lain
dari Keuangan Negara atau Daerah melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar.
- Bahwa pada bulan Nopember 2003 sebelum penyusunan RAPBD tahun 2004 saat
ada pertemuan di Pendopo Kabupaten Blitar yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa
sebagai Ketua DPRD Kab Blitar dan Drs. H.SOEBIANTORO, Msi sebagai Sekda
Kab. Blitar merangkap Ketua Tim Anggaran Kab Blitar, terdakwa telah meminta
dana kepada Drs. H.SOEBIANTORO, Msi (Sekda Kab Blitar) untuk biaya
penyusunan APBD tahun 2004 dan biaya proses penyusunan perhitungan APBD
tahun 2003 serta uang jasa kerja atau pesangon untuk DPRD Kab Blitar periode
1999 - 2004 yang akan berakhir masa baktinya.pada bulan Agustus 2004 dan atas
permintaan terdakwa tersebut maka Drs. H.SOEBIANTORO, Msi sebagai Sekretaris
Daerah Kab. Blitar merangkap Ketua Tim Anggaran Kab. Blitar menyetujuinya.
18
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian Drs. H.SOEBIANTORO, Msi
selaku Sekda Kab. Blitar merangkap sebagai Ketua Tim Anggaran Kab Blitar
memerintahkan kepada KRISANTO, SE.MM Kabag Keuangan Kab Blitar yang
merangkap sebagai Sekretaris Tim Anggaran Kab. Blitar agar menitipkan dana
untuk anggota DPRD Kab. Blitar seluruhnya sebesar + Rp.730.000.000,- (tujuh
ratus tiga puluh juta rupiah) pada pos Belanja Sekretariat Pemkab Blitar, yang
dialokasikan untuk DPRD Kab Blitar dan uang jasa kerja (uang pesangon) bagi
anggota DPRD Kab Blitar dalam RAPBD 2004. Atas perintah tersebut kemudian
KRISANTO SE MM menitipkan dana sebesar + Rp.710.000.000,- (tujuh ratus
sepuluh juta rupiah) pada pos Belanja Sekretariat Pemkab Blitar rekening
No.2.01.03.1.2.02.08.1 biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat
Pemkab Blitar pada 8 (delapan) item/kegiatan yang dialokasikan untuk DPRD Kab.
Blitar termasuk uang jasa kerja (uang pesangon) bagi DPRD Kab. Blitar serta
menitipkan dana sebesar + Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada pos Belanja
Barang dan Jasa untuk biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rekening
No.01.03.1.2.01.04.1. dalam RAPBD 2004 sehingga pos Belanja Sekretariat Pemkab
Blitar rekening biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar
seluruhnya menjadi senilai Rp.6.053.250.000,- (enam milyard lima puluh tiga
juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sedang pada pos Belanja Barang dan Jasa
pada biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rekening
No.01.03.1.2.01.04.1. menjadi Rp. 190.000.000,- ( seratus sembilan puluh juta
rupiah ).
- Bahwa selanjutnya antara tanggal 22 Desember 2003 sampai dengan tanggal 9
Januari 2004 pada masa pembahasan RAPBD tahun 2004 yang dibahas oleh Panitia
Anggaran dan Tim Anggaran Kab. Blitar untuk menjadi Perda, disaat terdakwa
bertemu dengan Drs. H.SOEBIANTORO, Msi Sebagai Ketua Tim Anggaran Kab.
Blitar, terdakwa meminta tambahan uang jasa kerja (pesangon) untuk DPRD Kab
Blitar sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Drs.
19
H.SOEBIANTORO, Msi sehingga uang jasa kerja (pesangon) seluruhnya menjadi
sebesar Rp.1.125.000.000,-. Atas permintaan tersebut Drs. H.SOEBIANTORO, Msi
menyetujuinya. Kemudian Drs. H.SOEBIANTORO, Msi memerintahkan kepada
KRISANTO, SE.MM Kabag Keuangan PemKab Blitar yang merangkap sebagai
Sekretaris Tim Anggaran Kab. Blitar agar menambahkan uang jasa kerja (uang
pesangon) untuk anggota DPRD yang semula dalam RAPBD 2004 pos Pembinaan
dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar disediakan sebesar
Rp.500.000.000,- ditambah Rp.625.000.000,- sehingga dalam APBD tahun 2004
menjadi sebesar Rp.1.125.000.000,- dengan demikian jumlah nilai Biaya Pembinaan
dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar yang dalam RAPBD sejumlah
Rp.6.053.250.000,- (enam milyard lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
ditambah Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam
naskah APBD tahun 2004 menjadi sejumlah Rp.6.678.250.000,- (enam milyard
enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian
RAPBD Kab Blitar Tahun 2004 tersebut pada tanggal 9 Januari 2004 disetujui dan
disahkan menjadi Perda No.1 Tahun 2004 oleh DPRD Kab Blitar yang diketuai oleh
terdakwa, yang buku naskah Perda No.1 Tahun 2004 tentang APBD 2004 Pemkab
Blitar tersebut dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kab Blitar termasuk
terdakwa sebagai Ketua DPRD Kab Blitar. Dalam buku naskah APBD tahun 2004
pada pos Belanja Sekretariat Pemkab Blitar rekening Biaya Pembinaan dan
Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar dalam 8 item/kegiatan bertambah
Rp.625.000.000,- dari RAPBD tahun 2004. Atas bertambahnya dana tersebut,
seharusnya terdakwa sebagai Ketua DPRD Kab Blitar menolak pengesahan RAPBD
tahun 2004 Pemkab Blitar yang didalamnya memuat titipan atau pembengkakan
anggaran pada Pos Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan dan pos Belanja Barang
dan Jasa Sekretariat Kab. Blitar, namun terdakwa tidak mengambil reaksi sama
sekali.
20
Bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 Terdakwa H SAMIRIN DARWOTO
meminta uang dana DPRD yang dititipkan pada anggaran Sekretariat Pemkab Blitar
kepada Drs. H. SOEBIANTORO, Msi. dan atas permintaan tersebut, kemudian Drs.
H. SOEBIANTORO, Msi. memerintahkan kepada KRISANTO, SE.MM agar
memberikan uang kepada terdakwa H.SAMIRIN DARWOTO sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya KRISANTO, SE.MM secara
lisan memerintahkan SITI SULASTRI untuk mengambil uang dari Pembantu
Pemegang Kas Rutin Sekretariat Kab Blitar (TITIK WISMIATI) untuk diserahkan
langsung kepada terdakwa H.SAMIRIN DARWOTO disertai dengan Kwitansi
penerimaannya. Kemudian SITI SULASTRI
mengambil uang tunai dari Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab
Blitar TITIK WISMIATI sebanyak Rp.10.000.000,- yang setelah disiapkan
Kwitansinya lalu diantarnya ke H.SAMIRIN DARWOTO di Rumah Dinas Ketua
DPRD Kab Blitar Jln. Merdeka No. 4 Blitar. Setelah itu SITI SULASTRI melapor
kepada KRISANTO, SE.MM tentang penyampaian uang kepada H.SAMIRIN
DARWOTO tersebut, kemudian SITI SULASTRI menyerahkan kwitansi tanda
penerimaan uang kepada TITIK WISMIATI sesuai perintah KRISANTO, SE.MM
untuk bukti pertanggung jawabannya. Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan /
stock kas yang keluar, pada tanggal 30 Januari 2004 .Drs. H. SOEBIANTORO,Msi
memerintahkan KRISANTO, SE.MM untuk memproses pencairan uang dana
DPRD yang dititipkan pada pos Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan
Sekretariat Pemkab Blitar sebesar Rp.510.000.000,-. Atas perintah tersebut
kemudian KRISANTO, SE.MM memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK
WISMIATI untuk membuat SPP sebesar tersebut diatas. Selanjutnya setelah SPP
dilengkapi dengan SKO dan kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa H. SAMIRIN
DARWOTO, berkas SPP tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai
Pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditanda tangani oleh LILIK
PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan ke Asisten II Sekretariat Kab Blitar untuk
21
disetujui, kemudian disampaikan kepada Kasubag anggaran untuk diteliti kebenaran
nilai nominalnya untuk selanjutnya diterbitkan SPMG Nomor 08 yang ditanda
tangani oleh Kabag Keuangan Sekretariat Kab Blitar (KRISANTO, SE.MM) yang
dikeluarkan dari Pos Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan, rekening nomor :
2.01.03.1.2.02.08.1 untuk pencairan uang senilai Rp.510.000.000,- (lima ratus
sepuluh juta rupiah).
Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2004 Drs.H SOEBIANTORO,Msi memerintahkan
kepada. KRISANTO, SE.MM untuk mencairkan dana / uang jasa kerja atau
pesangon yang telah direncanakan akan diperuntukkan DPRD Kab Blitar periode
1999-2004. Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO, SE.MM memerintahkan
SITI SULASTRI untuk menghubungi TITIK WISMIATI memproses pencairan
dana sejumlah Rp.1.125.000.000,- yang dititipkan pada pos Pembinaan dan Pemrosesan
Keuangan SekKab Blitar pada rekening No.2.01.03.1.2.02.08.1 masing
masing pada :
1. Biaya Proses Penyusunan APBD 2004 sebesar Rp.900.000.000,- diambil
Rp.200.000.000,-
2. Biaya Proses Penyusunan perhitungan APBD Th.2003 sebesar Rp.700.000.000,-
diambil Rp.200.000.000,-
3. Biaya Proses Penyusunan PAK Th.2004 sebesar Rp.700.000.000,- diambil
Rp.200.000.000,-
4. Biaya Proses Penyusunan LPJ Bupati sebesar Rp.625.000.000,- diambil
Rp.125.000.000,-
5. Biaya Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebesar Rp.400.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
6. Biaya Pembinaan Administrasi Daerah sebesar Rp.300.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
7. Biaya Pengendalian Administrasi Umum sebesar Rp.700.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-dan
22
8. Biaya Penyelenggraaan Pemerintahan sebesar Rp.580.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
yang seluruhnya sejumlah Rp.1.125.000.000,-. Bila dana sudah keluar agar disimpan
dulu.
Selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2004 dana dimaksud telah dicairkan dengan
menggunakan SPMG sebanyak 8 lembar yaitu masing masing nomor 223 S/d 230
tertanggal 18 Pebruari 2004
yang telah dilengkapi dengan SPP dan SKO. Yang setelah dana tersebut keluar
kemudian disimpan pada Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar
sesuai perintah KRISANTO, SE.MM tersebut diatas.
Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2004 terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO
meminta uang dana DPRD yang dititipkan pada Anggaran Sekretariat PemKab
Blitar kepada Drs.H SOEBIANTORO, Msi . Atas permintaan tersebut, kemudian
Drs.H. SOEBIANTORO,Msi memerintahkan kepada KRISANTO, SE.MM agar
memberikan uang kepada terdakwa H.SAMIRIN DARWOTO sebesar
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya KRISANTO, SE.MM secara
lisan memerintahkan Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar
(TITIK WISMIATI) untuk mengeluarkan uang cadangan / Stock Kas Rutin
Sekretariat Pemkab Blitar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekaligus
menyiapkan kwitansi tanda penerimaan atas nama SAMIRIN DARWOTO. Setelah
uang dan kwitansi tanda penerimaan siap, kemudian oleh TITIK WISMIATI
diserahkan kepada KRISANTO, SE.MM. Selanjutnya setelah uang tersebut oleh
KRISANTO, SE.MM diserahkan kepada terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO, lalu
kwitansi tanda terima uang tersebut oleh KRISANTO, SE.MM diserahkan kepada
TITIK. WISMIATI. Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan / stock kas yang
keluar, pada tanggal 2 April 2004 Drs. H. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan
KRISANTO, SE.MM untuk memproses pencairan uang dana DPRD yang dititipkan
23
pada pos Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar
sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Atas perintah tersebut kemudian
KRISANTO, SE.MM memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI
untuk membuat SPP sebesar tersebut diatas. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi
dengan SKO dan kwitansi penerimaan uang dari terdakwa H. SAMIRIN
DARWOTO, berkas SPP tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai
Pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditanda tangani oleh LILIK
PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan kepada Kabag Keuangan atas nama
Asisten II Sekretariat Kab Blitar KRISANTO, SE.MM untuk disetujui setelah itu
kemudian disampaikan kepada Kasubag Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai
nominalnya untuk selanjutnya diterbitkan SPMG no. 699 yang ditanda tangani oleh
Kabag Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar (KRISANTO, SE.MM) yang
dikeluarkan dari Pos Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan, rekening nomor :
2.01.03.1.2.02.08.1 untuk pencairan uang senilai Rp.200.000.000,-.
Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004 terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO minta uang
dana DPRD yang dititipkan pada anggaran Sekretariat PemKab Blitar kepada Drs.
H. SOEBIANTORO, Msi. Atas permintaan tersebut, Drs. H. SOEBIANTORO, Msi.
memerintahkan kepada KRISANTO, SE.MM agar memberikan uang kepada
terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah). Atas perintah tersebut KRISANTO, SE.MM secara lisan memerintahkan
Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar (TITIK WISMIATI)
untuk mengeluarkan uang cadangan / Stock Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar
sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekaligus menyiapkan kwitansi
tanda penerimaan atas nama SAMIRIN DARWOTO. Setelah uang dan kwitansi
tanda penerimaan siap kemudian oleh TITIK WISMIATI pada hari itu juga
diserahkan langsung kepada KRISANTO, SE.MM untuk selanjutnya uang tersebut
oleh KRISANTO, SE.MM disampaikan kepada terdakwa H. SAMIRIN
DARWOTO, lalu kwitansi tanda terima uang tersebut oleh KRISANTO, SE.MM
24
diserahkan kepada TITIK WISMIATI untuk pertanggung jawabannya. Selanjutnya
untuk mengganti dana cadangan / stock kas yang keluar, pada tanggal 6 Juli 2004 . Drs.
H. SOEBIANTORO, Msi. memerintahkan KRISANTO, SE.MM untuk memproses
pencairan uang dana DPRD tersebut. Dan atas perintah tersebut, kemudian KRISANTO,
SE.MM memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk mencairkan
dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan pada pos Belanja
Barang dan Jasa Sekretariat Pemkab Blitar. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan
SKO dan kwitansi penerimaan uang dari terdakwa H.SAMIRIN DARWOTO, berkas
SPP tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai Pemegang Kas Sekretariat
Pemkab Blitar dan setelah ditanda tangani oleh LILIK PURWANTO lalu SPP tersebut
diajukan kepada Kabag Keuangan atas nama Asisten II Sekretariat Kab Blitar
KRISANTO, SE.MM untuk disetujui, setelah itu kemudian disampaikan kepada
Kasubag Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai nominalnya untuk selanjutnya
diterbitkan SPMG no. 1387 yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan Sekretariat
Pemkab Blitar (KRISANTO, SE.MM) yang dikeluarkan dari Pos Belanja Barang dan
Jasa untuk biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rekening
No.01.03.1.2.01.04.1. dalam APBD 2004.
- Bahwa pada pagi hari tanggal 25 Agustus 2004 KRISANTO, SE.MM memerintahkan
SITI SULASTRI mengambil dana sebesar Rp. 1.125.000.000,- yang disimpan oleh
Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab. Blitar (TITIK WISMIATI), untuk
kemudian oleh SITI SULASTRI dikemasnya yang Rp.900.000.000,- menjadi 45 amplop
masing masing sebesar Rp.20.000.000,- yang dimasukkannya kedalam 1 tas kresek
warna hitam dan yang Rp.225.000.000,- dibungkus dengan kertas Koran dan
dimasukkannya pula dalam tas kresek warna hitam untuk dipersiapkan penyerahannya
kepada terdakwa sekaligus menyiapkan 2 lembar kwitansi masing masing 1 lembar
senilai Rp.900.000.000,- dan 1 lembar lagi senilai Rp.225.000.000,- yang semuanya atas
nama Sdr. H. SAMIRIN DARWOTO sebagai penerima, yang setelah siap kemudian ke
dua lembar kwitansi tersebut dimasukkannya kedalam map warna biru.
25
- Bahwa selanjutnya disiang hari itu juga sekitar jam 12.00 WIB. Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi. memanggil sekaligus mengajak WISNUGROHO dan SITI
SULASTRI pergi kependopo Kabupaten Blitar dengan membawa dua tas kresek berisi
uang sekaligus kwitansi atau tanda terimanya, setelah itu kemudian mereka berangkat
bersama sama menuju kerumah dinas ketua DPRD Kab Blitar . Dan setelah sampai
dirumah dinas Ketua DPRD Kab Blitar Jln. Merdeka No. 4 Blitar.Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi. disambut oleh terdakwa lalu masuk kerumah dinas tersebut yang
diikuti oleh WISNUGROHO sambil membawa 2 tas kresek berisi uang dan l lembar
map warna biru yang berisi 2 lembar kwitansi atau tanda terima yang kemudian
diletakkanya dimeja tamu yang ada dalam ruang tamu diantara Drs.
H.SOEBIANTORO, Msi. dan H SAMIRIN DARWOTO duduk.
- Bahwa setelah uang dan 2 lembar kwitansi tersebut diserahkan oleh.Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi kepada terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO lalu kwitansi
tersebut diparaf oleh terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO untuk selanjutnya map
bersama 2 lembar kwitansi tersebut dibawa kembali oleh Drs. H.SOEBIANTORO, Msi.
untuk kemudian diserahkannya kepada. WISNUGROHO selanjutnya mereka bersama-
sama kembali ke kantor.
- Bahwa terdakwa mengetahui atau setidak tidaknya patut menduga bahwa uang yang
diterimanya dari Sekda Kab. Blitar masing masing tanggal 30 Desember 2003 sebesar
Rp.10.000.000,-, tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 24 Juni 2004
sebesar Rp.20.000.000,- dan tanggal 25 Agustus 2004 sebesar Rp.1.125.000.000,-
seluruhnya sejumlah Rp.1.355.000.000,- tersebut diberikan sebagai akibat dari
kewenangan terdakwa selaku Ketua DPRD Kab Blitar yang mempunyai kewenangan
untuk menolak atau memangkas anggaran yang telah dibengkakkan dalam pos
Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Kab Blitar pada saat sebelum
RAPBD disahkan menjadi Perda No.1 tahun 2004 tentang APBD Pemkab Blitar namun
hal tersebut tidak dilakukannya.
26
- Bahwa disamping Terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO sebagai Ketua DPRD Kab
Blitar mengetahui bahwa anggaran untuk eksekutif tidak bisa diberikan kepada
legislatif (DPRD), berdasarkan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang
pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4: “Pengelolaan
Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada perundang-undangan yang berlaku,
efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan
dan kepatutan”. Disamping itu menurut Surat MENDAGRI No. 161/3211/SJ tanggal 29
Desember 2003 yang mengatur Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD yaitu :
- Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang
dilakukan oleh pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai
Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD. (C.1)
- Penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, penggunaan belanja pimpinan dan
anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
Juga menurut Peraturan Daerah Kab Blitar No.11 tahun 2003 tentang pokok-pokok
pengelolaan Keuangan Daerah Kab Blitar pasal 13 :
ayat (1) DPRD selaku badan Legislatif Daerah mempunyai kewenangan, hak dan
kewajiban dibidang pengelolaan Keuangan Daerah.
ayat (2) huruf c “ Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini
adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD melalui proses
meminta keterangan kepada pemerintah Kab Blitar.
Disamping itu terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya yang menurut Undang
Undang No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR dan DPR, DPD dan
DPRD Pasal 81 sub e dan sub g Terdakwa sebagai Ketua dan Anggota DPRD
Kabupaten mempunyai kewajiban antara lain : “memperbaiki upaya peningkatan
27
kesejahteraan rakyat didaerah“ dan “mendahulukan kepentingan Negara diatas
kepentingan pribadi, kelompok dan golongan “ dan hal tersebut tidak dilakukannya.
- Sedangkan untuk Belanja tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.
Blitar berupa uang representasi, uang paket, tunjangan Jabatan, tunjangan komisi,
tunjangan khusus/tunjangan PPH pasal 21, tunjangan Panitia, tunjangan Kesejahteraan /
tunjangan kesehatan, uang duka, tunjangan Perbaikan Penghasilan, semuanya telah
dianggarkan pada Anggaran DPRD Kab. Blitar Bidang Administrasi Umum
Pemerintahan dalam Perda Kab. Blitar No. 1 tahun 2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang
APBD tahun Anggaran 2004.
Perbuatan terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO tersebut diatur dan diancam pidana
menurut pasal 12 huruf b Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
LEBIH SUBSIDAIR :
Bahwa terdakwa H. Samirin Darwoto selaku Ketua DPRD Kab.Blitar periode
tahun 1999 – 2004, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang
turut serta melakukan perbuatan dengan Sdr. Drs. H. SOEBIANTORO, Msi, selaku
Sekretaris Daerah Pemkab. Blitar (yang akan dilakukan penuntutan secara tersendiri), pada
waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan Primair diatas, dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-
cara sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor
:171.423/71/012/1999 tanggal 16 Oktober 1999 terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO
diangkat sebagai Ketua DPRD Kab. Blitar periode tahun 1999-2004.
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR dan DPR, DPD dan DPRD :
Pasal 74 (1) yang mengatur dan menentukan antara lain :
28
- Tugas Ketua DPRD memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang
untuk diambil keputusan ; selanjutnya dalam keputusan DPRD Kab Blitar No.2
tahun 1999 tanggal 29 September tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab
Blitar pasal 31 : menyatakan bahwa Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
Menghadiri rapat panitia Musyawarah dan rapat panitia anggaran (huruf b)
Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya (huruf d)
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan daerah :
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib taat pada perundang
undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan. ( Pasal 4 )
- Bahwa berdasarkan Keputusan MENDAGRI nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni
2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur antara lain :
- Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai
hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih (Pasal 49 ayat 5).
- Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja
daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan (Pasal 55 ayat 2)
- Bahwa berdasarkan Surat MENDAGRI nomor 161 / 3211 / SJ tanggal 29 Desember
2003 Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD mengatur
antara lain :
- Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang
dilakukan oleh pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai
Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD. (C.1)
29
- Penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, penggunaan belanja pimpinan dan
anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 11 tahun 2003 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Blitar pasal 13 mengatur antara lain :
Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah sbb:
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD melalui proses meminta
keterangan kepada pemerintah Kab Blitar.( ayat 2 huruf c)
Hak DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah sbb:
- Menentukan anggaran belanja DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku
(ayat 3 huruf b).
- Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Blitar No.2 tahun 1999 tanggal 29
September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab Blitar :
- Pasal 31 berbunyi : bahwa Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
- Menghadiri rapat Panitia Musyawarah dan rapat Panitia Anggaran (huruf b)
- Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya (huruf d);
- Bahwa terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO selaku Ketua DPRD Kab. Blitar periode
tahun 1999 – 2004 bersama dengan Drs. H.SOEBIANTORO, Msi selaku Sekretaris
Daerah Pemkab Blitar dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Blitar
khususnya di dalam penyusunan, penggunaan dan peruntukan anggaran APBD Kab.
Blitar tahun 2004 didasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas namun dalam
pelaksanaannya terdakwa telah menyalah gunakan kewenangan dan kedudukan selaku
Ketua DPRD Kabupaten Blitar dengan melakukan perbuatan sebagai berikut :
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Nopember 2003 atau awal bulan Desember 2003
saat pertemuan di Pendopo Kabupaten Blitar yang dihadiri antara lain oleh
Terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO dan Drs. H.SOEBIANTORO, Msi sebagai
Sekretaris Daerah Pemkab Blitar yang merangkap sebagai Ketua Tim Anggaran
Kab. Blitar, terdakwa telah meminta kepada Drs H. SOEBIANTORO, Msi agar
diberikan dana untuk biaya Penyusunan APBD tahun 2004, biaya proses
30
penyusunan perhitungan APBD tahun 2003 dan untuk uang jasa kerja (pesangon)
Dewan (DPRD Kab. Blitar) periode tahun 1999 – 2004 .
- Bahwa selanjutnya Drs. H. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan kepada
Krisanto, SE.MM sebagai Kabag Keuangan dan sekaligus sebagai Sekretaris Tim
Anggaran Kab. Blitar untuk memasukkan anggaran biaya penyusunan APBD tahun
2004, biaya proses penyusunan perhitungan APBD tahun 2003 dan untuk uang jasa
kerja (pesangon) DPRD Kab Blitar periode tahun 1999 – 2004 dalam APBD Kab.
Blitar anggaran Sekretariat Kab. Blitar.
- Bahwa atas perintah Drs.H. SOEBIANTORO, Msi tersebut kemudian KRISANTO,
SE MM menitipkan dana sebesar + Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta
rupiah) pada pos Belanja Sekretariat Pemkab Blitar. Untuk biaya Pembinaan dan
Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar rekening No.2.01.03.1.2.02.08.1.
pada 8 (delapan) item/kegiatan yang dialokasikan untuk DPRD Kab. Blitar dan uang
Jasa Kerja (uang pesangon) bagi DPRD Kab. Blitar sebesar + Rp. 710.000.000,-
(tujuh ratus sepuluh juta rupiah) serta menitipkan dana sebesar Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) pada Pos Belanja Barang dan Jasa untuk biaya peralatan
kebersihan dan bahan pembersih rekening nomor : 01.03.1.2.01.04.1 dalam RAPBD
2004, sehingga pos Belanja Sekretariat Pemkab Blitar rekening biaya Pembinaan
dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar seluruhnya menjadi senilai
Rp.6.053.250.000,-
(enam milyard lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sedang pada
pos Belanja Barang dan Jasa pada biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
rekening No.01.03.1.2.01.04.1. menjadi Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh
juta rupiah).
- Bahwa pada waktu antara tanggal 22 Desember 2003 sampai dengan tanggal 9
Januari 2004 pada masa pembahasan RAPBD tahun 2004 yang dibahas oleh Panitia
Anggaran DPRD Kab. Blitar dan Tim Anggaran Kab. Blitar untuk menjadi Perda,
disaat Terdakwa bertemu dengan Drs. H. SOEBIANTORO, Msi Sebagai Ketua Tim
31
Anggaran Pemkab Blitar, Terdakwa meminta tambahan uang jasa kerja (pesangon)
untuk DPRD Kab Blitar kepada Drs. H. SOEBIANTORO Msi, karena permintaan
tersebut kemudian Sdr Drs. H. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan kepada
KRISANTO SE MM Kabag Keuangan PemKab Blitar yang sekaligus sebagai
Sekretaris Tim anggaran Kab. Blitar agar menambahkan uang jasa kerja (uang
pesangon) untuk DPRD Kab. Blitar yang semula dalam RAPBD 2004 Pos Belanja
Sekretariat Pemkab Blitar disediakan sebesar Rp.500.000.000,- ditambah
Rp.625.000.000,- sehingga dalam APBD tahun 2004 menjadi sebesar
Rp.1.125.000.000,-. Padahal baik terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO maupun Drs
H SOEBIANTORO, MSi sebagai Sekretaris Daerah Kab. Blitar merangkap sebagai
Ketua Tim Anggaran Kab. Blitar mengetahui bahwa anggaran untuk eksekutif tidak
bisa diberikan kepada legislatif (DPRD) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.105
tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4:
“Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada perundang-
undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”. Selanjutnya atas perintah Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi tersebut KRISANTO,SE.MM sebagai Sekretaris Tim
Anggaran menambah jumlah nilai biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan
Sekretariat Pemkab Blitar yang semula dalam RAPBD sejumlah Rp.6.053.250.000,-
(enam milyard lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah
Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga dalam naskah
APBD tahun 2004 menjadi sejumlah Rp.6.678.250.000,- (enam milyard enam ratus
tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian RAPBD
Tahun 2004 pada tanggal 9 Januari 2004 disetujui dan disahkan menjadi Perda
No.1 Tahun 2004 oleh DPRD Kab Blitar yang diketuai oleh Terdakwa, yang buku
naskah Perda No.1 Tahun 2004 tentang APBD 2004 Pemkab Blitar dibagikan
kepada seluruh anggota DPRD termasuk terdakwa.
32
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO
meminta dana DPRD yang dititipkan pada anggaran Sekretariat Pemkab. Blitar
kepada Sdr. Drs. Soebiantoro, Msi. dan atas permintaan tersebut , kemudian Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi memerintahkan KRISANTO, SE.MM agar memberikan uang
kepada terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). Kemudian sdr Krisanto, SE.MM secara lisan memerintahkan SITI
SULASTRI untuk mengambil uang dari Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat
Pemkab Blitar (TITIK WISMIATI) untuk kemudian diserahkan langsung kepada
Terdakwa SAMIRIN DARWOTO disertai dengan Kwitansi penerimaannya.
Kemudian SITI
SULASTRI mengambil uang tunai dari Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat
Pemkab Blitar (TITIK WISMIATI) sebanyak Rp.10.000.000,- yang setelah
disiapkan Kwitansinya lalu diantar dan diterima oleh terdakwa H.SAMIRIN
DARWOTO di Rumah Dinas Ketua DPRD Kab Blitar Jln. Merdeka No. 4 Blitar.
Setelah SITI SULASTRI melapor kepada KRISANTO,SE.MM tentang
penyampaian uang kepada SAMIRIN DARWOTO tersebut, kemudian SITI
SULASTRI menyerahkan kwitansi tanda penerimaan uang kepada TITIK
WISMIATI sesuai perintah KRISANTO,SE.MM untuk bukti pertanggung
jawabannya. Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan / stock kas yang keluar,
pada tanggal 30 Januari 2004 Drs. H. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan
KRISANTO,SE.MM untuk memproses pencairan uang dana DPRD yang dititipkan
pada pos biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar
sebesar Rp.510.000.000,-. Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO,SE.MM
memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPP
sebesar tersebut diatas. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan SKO dan
kwitansi penerimaan uang dari terdakwa H.SAMIRIN DARWOTO, berkas SPP
tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai Pemegang Kas Sekretariat
Pemkab Blitar dan setelah ditanda tangani oleh LILIK PURWANTO lalu SPP
33
tersebut diajukan ke Asisten II Sekretariat Pemkab Blitar untuk disetujui, kemudian
disampaikan kepada Kasubag Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai nominalnya
untuk selanjutnya diterbitkan SPMG Nomor 08 yang ditanda tangani oleh Kabag
Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar (Sdr. KRISANTO) yang dikeluarkan dari Pos
Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan, rekening nomor : 2.01.03.1.2.02.08.1
untuk pencairan uang senilai Rp.510.000.000,-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Pebruari 2004 Drs. H. SOEBIANTORO, Msi
memerintahkan kepada Krisanto untuk mencairkan dana / uang jasa kerja (uang
pesangon) yang telah direncanakan akan diperuntukkan DPRD Kab. Blitar periode
1999 – 2004. Atas perintah tersebut KRISANTO, SE.MM memerintahkan SITI
SULASTRI untuk menghubungi TITIK WISMIATI memproses pencairan dana
sejumlah Rp.1.125.000.000,- yang dititipkan pada pos Pembinaan dan Pemrosesan
Keuangan SekKab Blitar pada rekening No.2.01.03.1.2.02.08.1 masing masing pada
:
1. Biaya Proses Penyusunan APBD 2004 sebesar Rp.900.000.000,- diambil
Rp.200.000.000,-
2. Biaya Proses Penyusunan Perhitungan APBD Th.2003 sebesar Rp.700.000.000,-
diambil Rp.200.000.000,-
3. Biaya Proses Penyusunan PAK Th.2004 sebesar Rp.700.000.000,- diambil
Rp.200.000.000,-
4. Biaya Proses Penyusunan LPJ Bupati sebesar Rp.625.000.000,- diambil
Rp.125.000.000,-
5. Biaya Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebesar Rp.400.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
6. Biaya Pembinaan Administrasi Daerah sebesar Rp.300.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
7. Biaya Pengendalian Administrasi Umum sebesar Rp.700.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-dan
34
8. Biaya Penyelengaraan Pemerintahan sebesar Rp.580.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
yang seluruhnya sejumlah Rp.1.125.000.000,-. Bila dana sudah keluar agar
disimpan dulu.
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2004 dana dimaksud telah dicairkan dengan
menggunakan SPMG sebanyak 8 lembar yaitu masing-masing nomor 223 S/d 230
tertanggal 18 Pebruari 2004 yang telah dilengkapi dengan SPP dan SKO. Yang
setelah dana tersebut keluar kemudian disimpan pada Pembantu Pemegang Kas
Sekretariat Pemkab. Blitar sesuai perintah KRISANTO,SE.MM tersebut diatas.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2004 terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO meminta
uang dana DPRD pada Drs. H. SOEBIANTORO, Msi. Atas permintaan tersebut
Drs. H. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan kepada KRISANTO, ,SE.MM agar
memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah). Selanjutnya Sdr. Krisanto, SE.MM secara lisan memerintahkan Pembantu
Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab. Blitar (TITIK WISMIATI) untuk
mengeluarkan uang cadangan / Stock Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar sebesar
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekaligus menyiapkan kwitansi tanda
penerimaan atas nama H. SAMIRIN DARWOTO. Setelah uang dan kwitansi tanda
penerimaan siap kemudian oleh TITIK WISMIATI pada hari itu juga diserahkan
kepada Krisanto. Selanjutnya setelah uang tersebut oleh Sdr Krisanto disampaikan
kepada Terdakwa SAMIRIN DARWOTO, lalu kwitansi tanda terima uang tersebut
oleh KRISANTO diserahkan kepada TITIK WISMIATI. Selanjutnya untuk
mengganti dana cadangan / stock kas yang keluar, pada tanggal 2 April 2004 Sdr.
Drs. H. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan KRISANTO,SE.MM untuk
memproses pencairan uang dana DPRD yang dititipkan pada Pos Biaya Pembinaan
dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab. Blitar sebesar Rp.200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah). Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO,SE.MM
memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPP
35
sebesar tersebut diatas. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan SKO dan
kwitansi penerimaan uang dari terdakwa H.SAMIRIN DARWOTO, berkas SPP
tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai pemegang Kas Sekretariat
Pemkab Blitar dan setelah ditanda tangani oleh LILIK PURWANTO lalu SPP
tersebut diajukan kepada Kabag Keuangan atas nama Asisten II Sekretariat Pemkab
Blitar KRISANTO,SE.MM untuk disetujui setelah itu kemudian disampaikan
kepada Kasubag Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai nominalnya untuk
selanjutnya diterbitkan SPMG no. 699 yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan
Sekretariat Pemkab Blitar (KRISANTO,SE.MM) yang dikeluarkan dari Pos Biaya
Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan, rekening nomor : 2.01.03.1.2.02.08.1 untuk
pencairan uang senilai Rp.200.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004 terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO minta uang
dana DPRD yang dititipkan pada Anggaran Sekretariat Pemkab. Blitar kepada Drs.
H. SOEBIANTORO, Msi. Selanjutnya Drs. H. SOEBIANTORO, Msi.
memerintahkan KRISANTO,SE.MM agar memberikan uang kepada terdakwa H.
SAMIRIN DARWOTO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) . Atas
perintah tersebut Sdr. Krisanto, SE.MM secara lisan memerintahkan Pembantu
Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar (TITIK WISMIATI) untuk
mengeluarkan uang cadangan / Stock Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar sebesar
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekaligus menyiapkan kwitansi tanda
penerimaan atas nama SAMIRIN DARWOTO. Setelah uang dan kwitansi tanda
penerimaan siap kemudian oleh TITIK WISMIATI pada hari itu juga diserahkan
langsung kepada KRISANTO,SE.MM, untuk selanjutnya uang tersebut oleh
KRISANTO,SE.MM disampaikan kepada terdakwa SAMIRIN DARWOTO, lalu
kwitansi tanda terima uang tersebut oleh KRISANTO,SE.MM diserahkan kepada
TITIK WISMIATI untuk pertanggung jawabannya. Selanjutnya untuk mengganti
dana cadangan / stock kas yang keluar, pada tanggal 6 Juli 2004 Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi memerintahkan KRISANTO,SE.MM untuk memproses
36
pencairan uang dana DPRD tersebut. Atas perintah tersebut kemudian
KRISANTO,SE.MM memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI
untuk mencairkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- yang dititipkan pada Pos Belanja
Barang dan Jasa Sekretariat Pemkab Blitar. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi
dengan SKO dan kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa H.SAMIRIN
DARWOTO, berkas SPP tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai
pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditanda tangani oleh LILIK
PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan kepada Kabag Keuangan atas nama
Asisten II Sekretariat Kab Blitar KRISANTO,SE.MM untuk disetujui, setelah itu
kemudian disampaikan kepada Kasubag Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai
nominalnya untuk selanjutnya diterbitkan SPMG no. 1387 yang ditanda tangani oleh
Kabag Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar (KRISANTO,SE.MM) yang
dikeluarkan dari Pos Belanja Barang dan Jasa untuk biaya peralatan kebersihan dan
bahan pembersih rekening No.01.03.1.2.01.04.1. dalam APBD 2004.
- Bahwa pada pagi hari tanggal 25 Agustus 2004 KRISANTO,SE.MM
memerintahkan. SITI SULASTRI mengambil dana yang disimpan oleh Pembantu
Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab. Blitar (TITIK WISMIATI) sebesar Rp.
1.125.000.000,-, untuk kemudian dikemasnya yang sebesar Rp. 900.000.000,-
dikemas menjadi 45 amplop masing masing sebesar Rp.20.000.000,- yang
dimasukkannya kedalam 1 tas kresek warna hitam dan yang Rp. 225.000.000,-
dibungkus dengan kertas Koran dan dimasukkannya pula dalam tas kresek warna
hitam untuk dipersiapkan penyerahannya kepada terdakwa sekaligus menyiapkan 2
lembar kwitansi masing masing 1 lembar senilai Rp.900.000.000,- dan 1 lembar lagi
senilai Rp.225.000.000,- yang semuanya atas nama H. SAMIRIN DARWOTO
sebagai penerima, yang setelah siap kemudian ke dua lembar kwitansi tersebut
dimasukkannya kedalam map warna biru.
37
- Bahwa selanjutnya siang hari itu juga sekitar jam 12.00 WIB Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi memanggil sekaligus mengajak WISNUGROHO dan SITI
SULASTRI pergi ke pendopo Kabupaten Blitar dengan membawa dua tas kresek
berisi uang sekaligus kwitansi atau tanda terimanya, setelah itu kemudian mereka
berangkat bersama-sama menuju kerumah dinas Ketua DPRD Kab. Blitar . Dan
setelah sampai dirumah dinas Ketua DPRD Kab Blitar Jln. Merdeka No. 4 Blitar
Drs. H. SOEBIANTORO, Msi disambut oleh terdakwa, kemudian masuk kerumah
dinas tersebut yang diikuti oleh. WISNUGROHO sambil membawa 2 tas kresek
berisi uang dan l lembar map warna biru yang berisi 2 lembar kwitansi atau tanda
terima yang kemudian diletakkanya dimeja tamu yang ada dalam ruang tamu
diantara Drs. H. SOEBIANTORO, Msi dan terdakwa H SAMIRIN DARWOTO
duduk.
- Bahwa setelah uang dan 2 lembar kwitansi tersebut diserahkan oleh Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi kepada terdakwa H SAMIRIN DARWOTO lalu kwitansi
tersebut diparaf oleh terdakwa H.
SAMIRIN DARWOTO untuk selanjutnya map bersama 2 lembar kwitansi tersebut
dibawa kembali oleh Drs. H. SOEBIANTORO, Msi untuk kemudian diserahkannya
kepada WISNUGROHO selanjutnya mereka bersama-sama kembali ke kantor.
- Bahwa perbuatan terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO sebagai Ketua DPRD Kab.
Blitar yang telah beberapa kali meminta uang kepada Sdr. Drs. H. SOEBIANTORO,
Msi sebagai Ketua Tim Anggaran Kab. Blitar agar disediakan dana untuk biaya
penyusunan APBD tahun 2004, biaya perhitungan APBD tahun 2003 dan uang jasa
kerja (uang pesangon) untuk dititipkan pada Pos Pembinaan dan Pemrosesan
Keuangan Sekretariat Pem.Kab. Blitar dan pada akhirnya meminta dana tersebut
agar dicairkan untuk kemudian diterimanya telah bertentangan dengan :
38
* Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 11 tahun 2003
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Blitar pasal 13
mengatur antara lain :
- Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah sbb:
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD melalui proses
meminta keterangan kepada Pemerintah Kab Blitar.( ayat 2 huruf c)
- Hak DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah sbb:
- Menentukan Anggaran Belanja DPRD sesuai dengan peraturan yang
berlaku (ayat 3 huruf b).
* Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, mengatur antara lain :
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada perundang-
undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan. ( Pasal 4 );
* Bahwa berdasarkan Keputusan MENDAGRI nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10
Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur antara lain :
- Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih (Pasal 49 ayat 5).
- Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban
belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan (Pasal 55 ayat 2)
* Bahwa berdasarkan Surat MENDAGRI nomor 161 / 3211 / SJ tanggal 29
Desember 2003 Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD mengatur antara lain
- Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya
yang dilakukan oleh pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat
39
Daerah dan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD. (C.1)
- Penyusunan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Penggunaan Belanja Pimpinan
dan Anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna
Anggaran.
- Sedangkan untuk Belanja tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kab. Blitar berupa uang representasi, uang paket, tunjangan Jabatan, tunjangan
komisi, tunjangan khusus/tunjangan PPH pasal 21, tunjangan Panitia, tunjangan
Kesejahteraan / tunjangan kesehatan, uang duka, tunjangan Perbaikan
Penghasilan, semuanya telah dianggarkan pada Bidang Administrasi Umum
Pemerintahan dalam Perda Kab. Blitar No. 1 tahun 2004 tanggal 9 Januari 2004
tentang APBD tahun Anggaran 2004.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO sebagaimana tersebut
diatas telah menguntungkan terdakwa sendiri sebesar Rp.1.355.000.000.- (satu milyard
tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) atau menguntungkan orang lain, sehingga
mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.355.000.000,- (satu milyard
tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidak tidaknya sejumlah sekitar tersebut.
Perbuatan Terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO tersebut diatur dan diancam
pidana dalam pasal 3 Undang Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal
55 (1) ke 1 KUHP.
LEBIH SUBSIDAIR LAGI :
Bahwa Terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO selaku Ketua DPRD Kabupaten
Blitar periode tahun 1999 – 2004, pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan
Primair diatas, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima
pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, dengan cara sebagai berikut :
40
- Bahwa Terdakwa H SAMIRIN DARWOTO, yang berdasarkan SK Gubernur Kepala
Daerah Tk. I Jawa Timur No.171.423/71/012/1999 tanggal 16 Oktober 1999 telah
diangkat dan dilantik sebagai Ketua DPRD Kab Blitar periode Tahun 1999-2004. yang
karenanya terdakwa sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara setiap bulan
telah menerima gaji atau upah, uang rapat , uang kesehatan dan lain-lain dari Keuangan
Negara atau Daerah melalui Sekretariat DPRD Kab. Blitar.
- Bahwa pada bulan Nopember 2003 sebelum penyusunan RAPBD tahun 2004 saat ada
pertemuan di Pendopo Kabupaten Blitar yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa
sebagai Ketua DPRD Kab Blitar dan Drs. H.SOEBIANTORO, Msi sebagai Sekda Kab
merangkap Ketua Tim Anggaran Kab Blitar Terdakwa telah meminta dana kepada Drs.
H.SOEBIANTORO, Msi (Sekda Kab Blitar) untuk biaya penyusunan APBD tahun 2004
dan biaya proses penyusunan perhitungan APBD tahun 2003 serta uang jasa kerja atau
pesangon untuk DPRD Kab Blitar periode 1999 - 2004 yang akan berakhir masa
baktinya.pada bulan Agustus 2004 . atas permintaan terdakwa tersebut maka Drs.
H.SOEBIANTORO, Msi sebagai Sekretaris Daerah Kab. Blitar merangkap Ketua Tim
Anggaran Kab. Blitar menyetujuinya.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian Drs. H.SOEBIANTORO, Msi
selaku Sekda Kab. Blitar merangkap sebagai Ketua Tim Anggaran Kab Blitar
memerintahkan kepada KRISANTO, SE.MM Kabag Keuangan Kab Blitar yang
merangkap sebagai Sekretaris Tim
Anggaran Kab. Blitar agar menitipkan dana untuk anggota DPRD Kab. Blitar
seluruhnya sebesar + Rp.730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) pada pos
Belanja Sekretariat Pemkab Blitar, yang dialokasikan untuk DPRD Kab Blitar dan
uang jasa kerja (uang pesangon) bagi anggota DPRD Kab Blitar dalam RAPBD 2004.
Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO SE MM menitipkan dana sebesar +
Rp.710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) pada pos Belanja Sekretariat Pemkab
Blitar rekening No.2.01.03.1.2.02.08.1 biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan
41
Sekretariat Pemkab Blitar pada 8 (delapan) item/kegiatan yang dialokasikan untuk
DPRD Kab. Blitar dan uang jasa kerja (uang pesangon) bagi anggota DPRD serta
menitipkan dana sebesar + Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada pos Belanja
Barang dan Jasa untuk biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rekening
No.01.03.1.2.01.04.1. dalam RAPBD 2004 sehingga pos Belanja Sekretariat Pemkab
Blitar rekening biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar
seluruhnya menjadi senilai Rp.6.053.250.000,- (enam milyard lima puluh tiga juta dua
ratus lima puluh ribu Rupiah), sedang pada pos Belanja Barang dan Jasa pada biaya
peralatan kebersihan dan bahan pembersih rekening No.01.03.1.2.01.04.1. menjadi
Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya antara tanggal 22 Desember 2003 sampai dengan tanggal 9 Januari
2004 pada masa pembahasan RAPBD tahun 2004 yang dibahas oleh Panitia Anggaran
dan Tim Anggaran Kab. Blitar untuk menjadi Perda, disaat terdakwa bertemu dengan
Drs. H.SOEBIANTORO, Msi Sebagai Ketua Tim Anggaran Kab. Blitar, terdakwa
meminta tambahan uang jasa kerja (pesangon) untuk DPRD Kab Blitar sebesar
Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Drs.
H.SOEBIANTORO, Msi sehingga uang jasa kerja (pesangon) seluruhnya menjadi
sebesar Rp.1.125.000.000,-. Atas permintaan tersebut Drs. H.SOEBIANTORO, Msi
menyetujuinya. Kemudian Drs. H.SOEBIANTORO, Msi memerintahkan kepada
KRISANTO, SE.MM Kabag Keuangan PemKab Blitar yang merangkap sebagai
Sekretaris Tim Anggaran Kab. Blitar agar menambahkan uang jasa kerja (uang
pesangon) untuk anggota DPRD yang semula dalam RAPBD 2004 pos Pembinaan dan
Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar disediakan sebesar Rp.500.000.000,-
ditambah Rp.625.000.000,- sehingga dalam APBD tahun 2004 menjadi sebesar
Rp.1.125.000.000,- dengan demikian jumlah nilai Biaya Pembinaan dan Pemrosesan
Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar yang dalam RAPBD sejumlah Rp.6.053.250.000,-
(enam milyard lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah
Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam naskah APBD tahun
42
2004 menjadi sejumlah Rp.6.678.250.000,- (enam milyard enam ratus tujuh puluh
delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian RAPBD Kab Blitar Tahun
2004 tersebut pada tanggal 9 Januari 2004 disetujui dan disahkan menjadi Perda No.1
Tahun 2004 oleh DPRD Kab Blitar yang diketuai oleh terdakwa, yang buku naskah
Perda No.1 Tahun 2004 tentang APBD 2004 Pemkab Blitar tersebut dibagikan kepada
seluruh anggota DPRD Kab Blitar termasuk terdakwa sebagai Ketua DPRD Kab Blitar.
Dalam buku naskah APBD tahun 2004 pada pos Belanja Sekretariat Pemkab Blitar
rekening Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar dalam
8 item/kegiatan bertambah Rp.625.000.000,- dari RAPBD tahun 2004. Atas
bertambahnya dana tersebut, seharusnya terdakwa sebagai Ketua DPRD Kab Blitar
menolak pengesahan RAPBD tahun 2004 Pemkab Blitar yang didalamnya memuat
titipan atau pembengkakan anggaran pada Pos Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan
dan pos Belanja Barang dan Jasa Sekretariat Kab. Blitar, namun terdakwa tidak
mengambil reaksi sama sekali.
- Terdakwa sebagai Ketua DPRD Kab Blitar yang mempunyai kewenangan untuk menolak
atau memangkas anggaran yang telah dibengkakkan dalam pos Pembinaan dan
pemrosesan keuangan Sekretariat Kab Blitar pada saat sebelum RAPBD disahkan
menjadi Perda No.1 tahun 2004 tentang APBD Pemkab Blitar namun hal tersebut tidak
dilakukannya.
- Padahal disamping terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO sebagai Ketua DPRD Kab
Blitar mengetahui bahwa anggaran untuk eksekutif tidak bisa diberikan kepada legislatif
(DPRD), berdasarkan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4: “Pengelolaan Keuangan Daerah
dilakukan secara tertib, taat pada perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif,
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”,
juga menurut Peraturan Daerah Kab Blitar No.11 tahun 2003 tentang Pokok Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Blitar pasal 13 ayat (1) DPRD selaku Badan
43
Legislatif Daerah mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban dibidang pengelolaan
Keuangan Daerah.
ayat (2) huruf c “ Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini
adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD melalui proses
meminta keterangan kepada Pemerintah Kab Blitar.
Disamping itu Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya yang menurut Undang
Undang No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR dan DPR, DPD dan
DPRD Pasal 81 sub e dan sub g Terdakwa selaku Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten
mempunyai kewajiban antara lain : “memperbaiki upaya peningkatan kesejahteraan
rakyat didaerah“ dan “mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi,
kelompok dan golongan “ dan hal tersebut tidak dilakukannya.
Bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 Terdakwa H SAMIRIN DARWOTO meminta
uang dana DPRD yang dititipkan pada anggaran Sekretariat Pemkab Blitar kepada Drs.
H. SOEBIANTORO, Msi. dan atas permintaan tersebut, kemudian Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi. memerintahkan kepada KRISANTO, SE.MM agar memberikan
uang kepada terdakwa H.SAMIRIN DARWOTO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). Selanjutnya KRISANTO, SE.MM secara lisan memerintahkan SITI
SULASTRI untuk mengambil uang dari Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Kab
Blitar (TITIK WISMIATI) untuk diserahkan langsung kepada terdakwa H.SAMIRIN
DARWOTO disertai dengan Kwitansi penerimaannya. Kemudian SITI SULASTRI
mengambil uang tunai dari Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar
TITIK WISMIATI sebanyak Rp.10.000.000,- yang setelah disiapkan Kwitansinya lalu
diantar dan diterima oleh terdakwa H.SAMIRIN DARWOTO di Rumah Dinas Ketua
DPRD Kab Blitar Jln. Merdeka No. 4 Blitar. Setelah itu SITI SULASTRI melapor
kepada KRISANTO, SE.MM tentang penyampaian uang kepada H.SAMIRIN
DARWOTO tersebut, kemudian SITI SULASTRI menyerahkan kwitansi tanda
penerimaan uang kepada TITIK WISMIATI sesuai perintah KRISANTO, SE.MM untuk
bukti pertanggung jawabannya. Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan / stock kas
44
yang keluar, pada tanggal 30 Januari 2004 .Drs. H. SOEBIANTORO,Msi
memerintahkan KRISANTO, SE.MM
untuk memproses pencairan uang dana DPRD yang dititipkan pada pos Biaya
Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar sebesar
Rp.510.000.000,-. Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO, SE.MM
memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPP sebesar
tersebut diatas. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan SKO dan kwitansi
penerimaan uang dari Terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO, berkas SPP tersebut
diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai Pemegang Kas Sekretariat Pemkab
Blitar dan setelah ditanda tangani oleh LILIK PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan
ke Asisten II Sekretariat Kab Blitar untuk disetujui, kemudian disampaikan kepada
Kasubag anggaran untuk diteliti kebenaran nilai nominalnya untuk selanjutnya
diterbitkan SPMG Nomor 08 yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan Sekretariat
Kab Blitar (KRISANTO, SE.MM) yang dikeluarkan dari Pos Biaya Pembinaan dan
Pemrosesan Keuangan, rekening nomor : 2.01.03.1.2.02.08.1 untuk pencairan uang
senilai Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).
Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2004 Drs.H SOEBIANTORO,Msi memerintahkan
kepada. KRISANTO, SE.MM untuk mencairkan dana / uang jasa kerja atau pesangon
yang telah direncanakan akan diperuntukkan DPRD Kab Blitar periode 1999-2004. Atas
perintah tersebut kemudian KRISANTO, SE.MM memerintahkan SITI SULASTRI
untuk menghubungi TITIK WISMIATI memproses pencairan dana sejumlah
Rp.1.125.000.000,- yang dititipkan pada pos Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan
SekKab Blitar pada rekening No.2.01.03.1.2.02.08.1 masing masing pada :
1. Biaya Proses Penyusunan APBD 2004 sebesar Rp.900.000.000,- diambil
Rp.200.000.000,-
2. Biaya Proses Penyusunan perhitungan APBD Th.2003 sebesar Rp.700.000.000,-
diambil Rp.200.000.000,-.
45
3. Biaya Proses Penyusunan PAK Th.2004 sebesar Rp.700.000.000,- diambil
Rp.200.000.000,-
4. Biaya Proses Penyusunan LPJ Bupati sebesar Rp.625.000.000,- diambil
Rp.125.000.000,-
5. Biaya Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebesar Rp.400.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
6. Biaya Pembinaan Administrasi Daerah sebesar Rp.300.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
7. Biaya Pengendalian Administrasi Umum sebesar Rp.700.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
8. Biaya Penyelenggraaan Pemerintahan sebesar Rp.580.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
yang seluruhnya sejumlah Rp.1.125.000.000,-. Bila dana sudah keluar agar disimpan
dulu.
Selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2004 dana dimaksud telah dicairkan dengan
menggunakan SPMG sebanyak 8 lembar yaitu masing masing nomor 223 S/d 230
tertanggal 18 Pebruari 2004 yang telah dilengkapi dengan SPP dan SKO. Yang setelah
dana tersebut keluar kemudian disimpan pada Pembantu Pemegang Kas Rutin
Sekretariat Pemkab Blitar sesuai perintah KRISANTO, SE.MM tersebut diatas.
Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2004 terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO
meminta uang dana DPRD yang dititipkan pada Anggaran Sekretariat PemKab Blitar
kepada Drs.H SOEBIANTORO, Msi . Atas permintaan tersebut, kemudian Drs.H.
SOEBIANTORO,Msi memerintahkan kepada KRISANTO, SE.MM agar memberikan
uang kepada terdakwa H.SAMIRIN DARWOTO sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah), selanjutnya KRISANTO, SE.MM secara lisan memerintahkan Pembantu
Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar (TITIK WISMIATI) untuk
mengeluarkan uang cadangan / Stock Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar sebesar
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekaligus menyiapkan kwitansi tanda
46
penerimaan atas nama SAMIRIN DARWOTO. Setelah uang dan kwitansi tanda
penerimaan siap, kemudian oleh TITIK WISMIATI diserahkan kepada KRISANTO,
SE.MM. Selanjutnya setelah uang tersebut oleh KRISANTO, SE.MM diserahkan
kepada terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO, lalu kwitansi tanda terima uang tersebut
oleh KRISANTO, SE.MM diserahkan kepada TITIK. WISMIATI. Selanjutnya untuk
mengganti dana cadangan / stock kas yang keluar, pada tanggal 2 April 2004 Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi memerintahkan KRISANTO, SE.MM untuk memproses
pencairan uang dana DPRD yang dititipkan pada pos Biaya Pembinaan dan Pemrosesan
Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO, SE.MM memerintahkan dan
dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPP sebesar tersebut diatas.
Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan SKO dan kwitansi penerimaan uang dari
terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO, berkas SPP tersebut diajukan kepada LILIK
PURWANTO sebagai Pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditanda
tangani oleh LILIK PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan kepada Kabag Keuangan
atas nama Asisten II Sekretariat Kab Blitar KRISANTO, SE.MM untuk disetujui setelah
itu kemudian disampaikan kepada Kasubag Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai
nominalnya untuk selanjutnya diterbitkan SPMG no. 699 yang ditanda tangani oleh
Kabag Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar (KRISANTO, SE.MM) yang dikeluarkan
dari Pos Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan, rekening nomor :
2.01.03.1.2.02.08.1 untuk pencairan uang senilai Rp.200.000.000,-.
Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004 terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO minta uang
dana DPRD yang dititipkan pada anggaran Sekretariat PemKab Blitar kepada Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi. Atas permintaan tersebut, Drs. H. SOEBIANTORO, Msi.
memerintahkan kepada KRISANTO, SE.MM agar memberikan uang kepada terdakwa
H. SAMIRIN DARWOTO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Atas
perintah tersebut KRISANTO, SE.MM secara lisan memerintahkan Pembantu
Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar (TITIK WISMIATI) untuk
47
mengeluarkan uang cadangan / Stock Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar sebesar
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekaligus menyiapkan kwitansi tanda
penerimaan atas nama SAMIRIN DARWOTO. Setelah uang dan kwitansi tanda
penerimaan siap kemudian oleh TITIK WISMIATI pada hari itu juga diserahkan
langsung kepada KRISANTO, SE.MM untuk selanjutnya uang tersebut oleh
KRISANTO, SE.MM disampaikan kepada terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO, lalu
kwitansi tanda terima uang tersebut oleh KRISANTO, SE.MM diserahkan kepada
TITIK WISMIATI untuk pertanggung jawabannya. Selanjutnya untuk mengganti dana
cadangan / stock kas yang keluar, pada tanggal 6 Juli 2004 . Drs. H. SOEBIANTORO,
Msi. memerintahkan KRISANTO, SE.MM untuk memproses pencairan uang dana
DPRD tersebut. Dan atas perintah tersebut, kemudian KRISANTO, SE.MM
memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk mencairkan dana
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan pada pos Belanja
Barang dan Jasa Sekretariat Pemkab Blitar. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan
SKO dan kwitansi penerimaan uang dari terdakwa H.SAMIRIN DARWOTO, berkas
SPP tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai Pemegang Kas Sekretariat
Pemkab Blitar dan setelah ditanda tangani oleh LILIK PURWANTO lalu SPP tersebut
diajukan kepada Kabag Keuangan atas nama Asisten II Sekretariat Kab Blitar
KRISANTO, SE.MM untuk disetujui, setelah itu kemudian disampaikan kepada
Kasubag Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai nominalnya untuk selanjutnya
diterbitkan SPMG no. 1387 yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan Sekretariat
Pemkab Blitar (KRISANTO, SE.MM) yang dikeluarkan dari Pos Belanja Barang dan
Jasa untuk biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rekening
No.01.03.1.2.01.04.1. dalam APBD 2004.
- Bahwa pada pagi hari tanggal 25 Agustus 2004 KRISANTO, SE.MM memerintahkan
SITI SULASTRI mengambil dana sebesar Rp. 1.125.000.000,- yang disimpan oleh
Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab. Blitar (TITIK WISMIATI), untuk
kemudian dikemasnya yang Rp.900.000.000,- menjadi 45 amplop masing masing
48
sebesar Rp.20.000.000,- yang dimasukkannya kedalam 1 tas kresek warna hitam dan
yang Rp.225.000.000,- dibungkus dengan kertas Koran dan dimasukkannya pula dalam
tas kresek warna hitam untuk dipersiapkan penyerahannya kepada terdakwa sekaligus
menyiapkan 2 lembar kwitansi masing masing 1 lembar senilai Rp.900.000.000,- dan 1
lembar lagi senilai Rp.225.000.000,- yang semuanya atas nama Sdr. H. SAMIRIN
DARWOTO sebagai penerima, yang setelah siap kemudian ke dua lembar kwitansi
tersebut dimasukkannya kedalam map warna biru.
- Bahwa selanjutnya disiang hari itu juga sekitar jam 12.00 WIB. Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi. memanggil sekaligus mengajak WISNUGROHO dan SITI
SULASTRI pergi kependopo Kabupaten Blitar dengan membawa dua tas kresek berisi
uang sekaligus kwitansi atau tanda terimanya, setelah itu kemudian mereka berangkat
bersama sama menuju kerumah dinas ketua DPRD Kab Blitar . Dan setelah sampai
dirumah dinas Ketua DPRD Kab Blitar Jln. Merdeka No. 4 Blitar.Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi. disambut oleh terdakwa lalu masuk kerumah dinas tersebut yang
diikuti oleh WISNUGROHO sambil membawa 2 tas kresek berisi uang dan l lembar
map warna biru yang berisi 2 lembar kwitansi atau tanda terima yang kemudian
diletakkanya dimeja tamu yang ada dalam ruang tamu diantara Drs.
H.SOEBIANTORO, Msi. dan H SAMIRIN DARWOTO duduk.
- Bahwa setelah uang dan 2 lembar kwitansi tersebut diserahkan oleh.Drs. H.
SOEBIANTORO, Msi kepada terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO lalu kwitansi
tersebut diparaf oleh terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO untuk selanjutnya map
bersama 2 lembar kwitansi tersebut dibawa kembali oleh Drs. H.SOEBIANTORO, Msi.
untuk kemudian diserahkannya kepada. WISNUGROHO selanjutnya mereka bersama-
sama kembali ke kantor.
- Bahwa Terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO telah menerima uang dari Sekretariat
Pemkab. Blitar masing masing tanggal 30 Desember 2003 sebesar Rp.10.000.000,-,
tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 24 Juni 2004 sebesar
Rp.20.000.000,- dan tanggal 25 Agustus 2004 sebesar Rp.1.125.000.000.,- seluruhnya
49
sejumlah Rp.1.355.000.000,- tersebut karena terdakwa telah menyetujui dan
mengesahkan RAPBD Kab. Blitar 2004 menjadi Perda No. 1 tahun 2004 tanggal 9
Januari 2004 tentang APBD Kab. Blitar tahun 2004, yang pada Pos Pembinaan dan
Pemrosesan Keuangan Sekretariat Kab. Blitar terdapat tambahan atau titipan dana untuk
DPRD Kab. Blitar seluruhnya sejumlah sekitar Rp. 1.355.000.000,-. dan perbuatan
terdakwa tersebut bertentangan dengan :
* Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan
pertanggungjawaban Keuangan Daerah :
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada perundang
undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
* Peraturan Daerah Kab Blitar No.11 tahun 2003 tentang pokok pokok
pengelolaan Keuangan Daerah Kab Blitar pasal 13 :
- DPRD selaku Badan Legislatif Daerah mempunyai kewenangan, hak dan
kewajiban dibidang penglolaan Keuangan Daerah (ayat 1)
- Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD melalui proses
meminta keterangan kepada pemerintah Kab Blitar.
* Undang Undang No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR dan
DPR, DPD dan DPRD Pasal 81 sub e dan sub g yang menyatakan bahwa Ketua
dan Anggota DPRD mempunyai kewajiban memperbaiki upaya peningkatan
kesejahteraan rakyat didaerah dan mendahulukan kepentingan Negara diatas
kepentingan pribadi, kelompok dan golongan .
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
pasal 5 (2) yo pasal 5 (1) huruf b Undang Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI :
50
Bahwa Terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO Selaku Ketua DPRD Kabupaten
Blitar periode tahun 1999 – 2004 pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan
Primair diatas, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima hadiah
atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan
karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang
menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan
jabatannya, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa H SAMIRIN DARWOTO, yang berdasarkan SK Gubernur Kepala
Daerah Tk. I Jawa Timur No.171.423/71/012/1999 tanggal 16 Oktober 1999 telah
diangkat dan dilantik sebagai Ketua DPRD Kab Blitar periode Tahun 1999-2004. yang
karenanya Terdakwa Sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah
menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah yaitu Terdakwa setiap
bulannya menerima gaji berupa uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan,
tunjangan komisi, tunjangan kesehatan dan lain-lain dari Sekretariat DPRD Kab. Blitar.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 KRISANTO,SE.MM secara lisan
memerintahkan SITI SULASTRI untuk mengambil uang dari Pembantu Pemegang Kas
Rutin Sekretariat Kab Blitar (TITIK WISMIATI) untuk kemudian diserahkan langsung
kepada Terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO disertai dengan Kwitansi penerimaannya.
Kemudian SITI SULASTRI mengambil uang tunai dari Pembantu Pemegang Kas Rutin
Sekretariat Pemkab Blitar (TITIK WISMIATI) sebanyak Rp.10.000.000,- yang setelah
disiapkan Kwitansinya lalu diantar dan diterima serta ditanda tangani oleh terdakwa
H.SAMIRIN DARWOTO di Rumah Dinas Ketua DPRD Kab Blitar Jln. Merdeka No. 4
Blitar. Setelah SITI SULASTRI melapor kepada KRISANTO,SE.MM tentang
penyampaian uang kepada terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO tersebut, kemudian
SITI SULASTRI menyerahkan kwitansi tanda penerimaan uang kepada TITIK
WISMIATI sesuai perintah KRISANTO, SE.MM untuk bukti pertanggung jawabannya.
Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan / stock kas yang keluar, pada tanggal 30
Januari 2004 Drs. H. SOEBIANTORO, Msi. memerintahkan KRISANTO,SE.MM
51
untuk memproses pencairan uang dana DPRD yang dititipkan pada pos biaya
Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat PemKab Blitar sebesar
Rp.510.000.000,-. Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO,SE.MM
memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPP sebesar
tersebut diatas. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan SKO dan kwitansi
penerimaan uang dari Terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO, berkas SPP tersebut
diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai Pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar
dan setelah ditanda tangani oleh LILIK PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan ke
Asisten II Sekretariat Kab Blitar untuk disetujui setelah itu kemudian disampaikan
kepada Kasubag Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai nominalnya untuk selanjutnya
diterbitkan SPMG Nomor 08 yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan Sekretariat
Kab Blitar (KRISANTO,SE.MM) yang dikeluarkan dari Pos Biaya Pembinaan dan
Pemrosesan Keuangan, rekening nomor : 2.01.03.1.2.02.08.1 untuk pencairan uang
senilai Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).
Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2004 Drs.H. SOEBIANTORO,Msi memerintahkan
kepada KRISANTO,SE.MM untuk mencairkan dana / uang jasa kerja atau pesangon
yang telah direncanakan akan diperuntukkan DPRD Kab Blitar periode 1999-2004. Atas
perintah tersebut KRISANTO,SE.MM memerintahkan SITI SULASTRI untuk
menghubungi TITIK WISMIATI memproses pencairan dana sejumlah
Rp.1.125.000.000,- yang dititipkan pada pos Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan
SekKab Blitar pada rekening No.2.01.03.1.2.02.08.1 masing masing pada :
1. Biaya Proses Penyusunan APBD 2004 sebesar Rp.900.000.000,- diambil
Rp.200.000.000,-
2. Biaya Proses Penyusunan Perhitungan APBD Th.2003 sebesar Rp.700.000.000,-
diambil Rp.200.000.000,-
3. Biaya Proses Penyusunan PAK Th.2004 sebesar Rp.700.000.000,- diambil
Rp.200.000.000,-
52
4. Biaya Proses Penyusunan LPJ Bupati sebesar Rp.625.000.000,- diambil
Rp.125.000.000,-
5. Biaya Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebesar Rp.400.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
6. Biaya Pembinaan Administrasi Daerah sebesar Rp.300.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
7. Biaya Pengendalian Administrasi Umum sebesar Rp.700.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
8. Biaya Penyelengaraan Pemerintahan sebesar Rp.580.000.000,- diambil
Rp.100.000.000,-
yang seluruhnya sejumlah Rp.1.125.000.000,-. Bila dana sudah keluar agar disimpan
dulu. Selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 2004 dana dimaksud telah dicairkan dengan
menggunakan SPMG sebanyak 8 lembar yaitu masing masing nomor 223 S/d 230
tertanggal 18 Pebruari 2004 yang telah dilengkapi dengan SPP dan SKO. Yang setelah
dana tersebut keluar kemudian disimpan pada Pembantu Pemegang Kas Rutin
Sekretariat Kab. Blitar sesuai perintah KRISANTO,SE.MM tersebut diatas.
Bahwa pada tanggal 31 Maret 2004 KRISANTO,SE.MM secara lisan memerintahkan
Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar (TITIK WISMIATI) untuk
mengeluarkan uang cadangan / Stock Kas rutin Sekretariat Pemkab Blitar sebesar
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekaligus menyiapkan kwitansi tanda
penerimaan atas nama H. SAMIRIN DARWOTO. Setelah uang dan kwitansi tanda
penerimaan siap, kemudian oleh TITIK WISMIATI diserahkan kepada
KRISANTO,SE.MM untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa H. SAMIRIN
DARWOTO, lalu kwitansi tanda terima uang yang telah ditanda tangani terdakwa
tersebut oleh KRISANTO,SE.MM diserahkan kepada TITIK. WISMIATI. Selanjutnya
untuk mengganti dana cadangan / stock kas yang keluar, pada tanggal 2 April 2004 Drs.
H. SOEBIANTORO, Msi. memerintahkan KRISANTO,SE.MM untuk memproses
pencairan uang dana DPRD yang dititipkan pada pos biaya Pembinaan dan Pemrosesan
53
Keuangan Sekretariat PemKab Blitar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO,SE.MM memerintahkan dan
dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPP sebesar tersebut diatas.
Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan SKO dan kwitansi penerimaan uang dari
Terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO, berkas SPP tersebut diajukan kepada LILIK
PURWANTO sebagai Pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditanda
tangani oleh LILIK PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan kepada Kabag Keuangan
atas nama Asisten II Sekretariat Kab Blitar KRISANTO,SE.MM untuk disetujui setelah
itu kemudian disampaikan kepada Kasubag anggaran untuk diteliti kebenaran nilai
nominalnya untuk selanjutnya diterbitkan SPMG no. 699 yang ditanda tangani oleh
Kabag Keuangan Sekretariat Kab Blitar (. KRISANTO,SE.MM) yang dikeluarkan dari
Pos Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan, rekening nomor : 2.01.03.1.2.02.08.1
untuk pencairan uang senilai Rp.200.000.000,-
Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004 KRISANTO,SE.MM secara lisan memerintahkan
Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar (TITIK WISMIATI) untuk
mengeluarkan uang cadangan / Stock Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar sebesar
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekaligus menyiapkan kwitansi tanda
penerimaan atas nama H. SAMIRIN DARWOTO. Setelah uang dan kwitansi tanda
penerimaan siap kemudian oleh. TITIK WISMIATI pada hari itu juga diserahkan
langsung kepada KRISANTO,SE.MM, untuk selanjutnya uang tersebut oleh
KRISANTO,SE.MM disampaikan kepada Terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO di
rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Blitar, lalu kwitansi tanda terima uang tersebut oleh
KRISANTO,SE.MM diserahkan kepada TITIK WISMIATI untuk pertanggung
jawabannya. Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan / stock kas yang keluar, pada
tanggal 6 Juli 2004 Drs. H. SOEBIANTORO, Msi. memerintahkan
KRISANTO,SE.MM untuk memproses pencairan uang dana DPRD yang dititipkan
pada pos Belanja barang dan jasa untuk biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Sekretariat PemKab Blitar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Atas
54
perintah tersebut kemudian KRISANTO,SE.MM memerintahkan dan dilaksanakan oleh
TITIK WISMIATI untuk membuat SPP sebesar tersebut diatas. Selanjutnya setelah SPP
dilengkapi dengan SKO dan kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa H. SAMIRIN
DARWOTO, berkas SPP tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai
Pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditanda tangani oleh LILIK
PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan kepada Kabag Keuangan atas nama Asisten II
Sekretariat Kab Blitar KRISANTO,SE.MM untuk disetujui setelah itu kemudian
disampaikan kepada Kasubag Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai nominalnya untuk
selanjutnya diterbitkan SPMG no. 1387 yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan
Sekretariat Pemkab Blitar (KRISANTO,SE.MM) yang dikeluarkan dari Pos Belanja
Barang dan Jasa untuk biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rekening
No.01.03.1.2.01.04.1. dalam APBD 2004.
- Bahwa pagi hari tanggal 25 Agustus 2004 KRISANTO,SE.MM memerintahkan SITI
SULASTRI mengambil dana sebesar Rp. 1.125.000.000,- yang disimpan oleh Pembantu
Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar (TITIK WISMIATI), untuk kemudian
yang Rp.900.000.000,- dikemasnya menjadi 45 amplop masing masing sebesar
Rp.20.000.000,- yang dimasukkannya kedalam 1 tas kresek warna hitam dan yang
Rp.225.000.000,- dibungkus dengan kertas Koran dan dimasukkannya pula dalam tas
kresek warna hitam untuk dipersiapkan penyerahannya kepada DPRD Kab Blitar
sekaligus menyiapkan 2 lembar kwitansi masing masing 1 lembar senilai
Rp.900.000.000,- dan 1 lembar lagi senilai Rp.225.000.000,- yang semuanya atas nama
terdakwa H.SAMIRIN DARWOTO sebagai penerima, yang setelah siap kemudian ke
dua lembar kwitansi tersebut dimasukkannya kedalam map warna biru.
- Selanjutnya disiang hari itu juga sekitar jam 12.00 WIB Drs.H. SOEBIANTORO,Msi
memanggil sekaligus mengajak WISNUGROHO dan SITI SULASTRI pergi kependopo
Kabupaten Blitar dengan membawa dua tas kresek berisi uang sekaligus kwitansi atau
tanda terimanya, setelah itu kemudian mereka berangkat bersama sama menuju kerumah
dinas ketua DPRD Kab Blitar. Dan setelah sampai dirumah dinas Ketua DPRD Kab
55
Blitar Jln. Merdeka No. 4 Blitar Drs.H.SOEBIANTORO,Msi disambut oleh terdakwa H.
SAMIRIN DARWOTO , kemudian masuk kerumah dinas tersebut yang diikuti oleh
WISNUGROHO sambil membawa 2 tas kresek berisi uang dan l lembar map warna biru
yang berisi 2 lembar kwitansi atau tanda terima yang kemudian diletakkanya dimeja
tamu yang ada dalam ruang tamu diantara Drs. H. SOEBIANTORO, Msi. dan
terdakwa. H SAMIRIN DARWOTO duduk..
- Setelah uang dan 2 lembar kwitansi tersebut diserahkan oleh Drs.H. SOEBIANTORO,Msi
kepadaTerdakwa H. SAMIRIN DARWOTO lalu kwitansi tersebut diparaf oleh
Terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO untuk selanjutnya map bersama 2 lembar kwitansi
tersebut dibawa kembali oleh Drs. H. SOEBIANTORO, Msi. untuk kemudian
diserahkannya kepada WISNUGROHO selanjutnya mereka bersama-sama kembali ke
kantor.
- Bahwa Terdakwa yang telah menerima uang dari Sekda Kab.Blitar masing masing
tanggal 30 Desember 2003 sebesar Rp.10.000.000,-, tanggal 31 Maret 2004 sebesar
Rp.200.000.000,- tanggal 24 Juni 2004 sebesar Rp.20.000.000,- dan tanggal 25 Agustus
2004 sebesar Rp.1.125.000.000.,- seluruhnya sejumlah Rp.1.355.000.000,- tersebut
karena terdakwa sebagai Ketua DPRD Kab. Blitar berdasar Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 171.423/71/012/1999 tanggal 16 Oktober 1999,
yang mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban dibidang pengelolaan Keuangan
daerah dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD melalui proses
meminta keterangan kepada pemerintah (pasal 13 ayat (1) dan (2) Perda Kab. Blitar No.
11 tahun 2003).
Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 11
Undang Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum
Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi pada tanggal 16 Agustus 2006 dan atas
56
keberatan/eksepsinya tersebut Penuntut Umum telah pula menyampaikan pendapatnya pada
tanggal 24 Agustus 2006 sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini
;
Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum
Terdakwa tersebut maka, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada Persidangan
tanggal 31 Agustus 2006, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menolak keberatan/eksepsi yang telah diajukan oleh Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas
nama Terdakwa H. SAMARIN DARWOTO ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan ketarangan di bawah sumpah di
persidangan, yaitu sebagai berikut :
1. Drs. Imam Muhadi, MBA. MM., pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa menjabat Ketua DPRD Kabupaten
Blitar periode tahun 1999 sampai tahun 2004 ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana anggaran sebesar Rp. 1,125 milyar yang
digunakan oleh terdakwa dari media massa dan saksi tidak tahu mengenai apabila
terdakwa korupsi uang Rp. 1,125 Milyar ;
- Bahwa RAPBD untuk menjadi APBD digodog oleh Tim Anggaran dari Eksekutif
setelah diajukan dan disetujui oleh Panitia Anggaran (Panggar) DPRD dan sebagai
Ketua Tim anggaran adalah SEKDA (sekretaris Daerah) dan APBD tahun 2004 pada
akhir 2003 sudah selesai ;
- Bahwa kira-kira antara bulan Juli, Agustus, September 2004 yaitu setelah APBN
setelah disusun ketika saksi masih menjadi Bupati Blitar tepatnya menjelang
Purnabakti waktu pertemuan di Pendopo ada omongan sentilan (guyon parikeno) ‘iki
opo gak ono pesangon untuk dewan purnabakti?”, namun apakah yang ngomong
57
tersebut Arif Fuadi atau Gianto dan apakah terdakwa ada atau tidak waktu itu saksi
lupa :
- Bahwa pada tahun 2004 terdakwa sebagai ketua DPRD pernah nyentil mengenai uang
pesangon, tetapi saksi jawab kalau itu memang sesuai aturan mengapa tidak;
- Bahwa atas sentilan tersebut saksi tidak menanggapi dan tidak pernah memerintahkan
untuk mengeluarkan dana pesangon Dewan termasuk untuk dana pos kebersihan
DPRD dan SEKDA juga tidak pernah mengeluarkan uang pesangon tersebut karena
SEKDA tidak ada laporan secara rinci (detail) mengenai uang pesangon sebesar Rp.
1,125 Milyar tersebut dan SEKDA laporannya secara menyeluruh (umum);
- Bahwa kewenangan saksi sebagai Bupati terhadap SPMG otoritasnya ada batasnya
yang diatur dalam P.P. nomor 105 Tahun 2000 dan pengelolaan dana otoritas
kewenangannya ada di Sekda ;
- Bahwa aturan mengenai uang pesangon saksi tidak tahu, namun tidak tertuang dalam
PERDA ;
- Bahwa anggaran eksekutif tidak boleh diberikan atau diambil untuk kepentingan
legislatif dan juga tidak boleh dipergunakan oleh Dewan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau dengar kalau ketua DPRD mendapatkan tambahan
melalui pos kebersihan ;
- Bahwa Ketua DPRD menerima uang Rp. 200,000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari
anggaran eksekutif itu tidak benar dan tidak tahu karena yang membuat SPMG adalah
Krisanto dan diketahui Sekda ;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai dana Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
yang diterima terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kuitansi dan saksi melihat pada waktu di penyidik
:
- Bahwa saksi paham dengan tanda tangan terdakwa dan tanda tangan yang ada dalam
bukti kuitansi-kuitansi tersebut tanda tangan terdakwa namun mengenai kebenaran
atau aslinya atau palsu saksi tidak tahu ;
58
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang
benar dan ada yang salah dan akan dituangkan dalam kesimpulan ;
2. Drs. Hasan Al Habsyi, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai Asisten II bagian Administrasi dan Umum yang bertugas untuk
mengkoordinasikan keuangan dan perlengkapan;
- Bahwa prosedur pencairan dana adalah harus sesuai dengan APBD dan dari Kabag
Keuangan mengajukan dana dengan nota yang telah ditandatangani kemudian
diajukan SEKDA yang setelah disetujui kemudian dibuatkan SPP oleh Bendaharawan
Rutin lalu diajukan kepada saksi untuk diparaf dan kemudian dikembalikan lagi ke
Kabag Keuangan untuk dibuatkan SPMG (surat perintah membayar giro) dan SKO
(Surat Keputusan otoritas), setelah itu diserahkan ke bendahara rutin untuk pencairan
dana dan setelah cair diserahkan kepada pos-pos yange membutuhkan, sehingga
tanggung jawab saksi hanya sebatas mengetahui dan memaraf SPP dan tanpa SPMJ
dana tersebut tidak dapat keluar ;
- Bahwa menuruit aturan yang ada setiap dana yang keluar harsus ada SPMG dan SKO
setelah didisposisi dan diketahui SEKDA ;
- Bahwa yang menyimpan maupun yang mengeluarkan serta mencairkan dana tersebut
adalah bendahara dan atas dana-dana yang tercantum dalam kuitansi sebesar Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupaih)
maupun kuitansi-kutansi lainnya saksi tidak tahu diserahkan kepada siapa karena yang
menyerahkan bendahara serta kegunaannya untuk apa saksi lupa dan tugas bendahara
adalah mengambil/ mencairkan, menyimpan dan mengeluarkan dana anggaran ;
- Bahwa Bahwa Tim Anggaran terdiri Ketua Tim Sekda, Sekretaris I & II Kabag
Keuangan dan Sekretarsis Bapeda, Wakil Ketua I, II, III adalah Kepala Bapeda,
Asisten I dan asisten II ;
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 dana eksekutif tidak
bisa digunakan legislatif karena anggaran di eksekutif sudah ada posnya masing-
59
masing dan di legislatif sudah ada anggarannya sendiri, namun dalam praktek bisa
karena ada musyawarah antara Bupati dengan legislatif ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ketua DPRD menerima uang dari eksekutif dan tidak
mengetahui dana yang diserahkan kepada anggota dewan dan baru tahu setelah
diberitahu olek Kasubag Anggaran setelah diperiksa di Kejaksaan :
- Bahwa dana dalam APBD tahun 2004 sebesar Rp. 1,125 Milyar sudah cair namun
tidak tahu pencairannya maupun diserahkan kepada siapa ;
- Bahwa setiap pengeluaran dana/pencairan anggaran di Sekreteriat Pemkab, sekda pasti
tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kuitansi tersebut palsu dan kuitansi berupa fotocopi
kuitansi tersebut saksi tidak pernah tahu aslinya karena aslinya yang menyimpan
bendahara Lastri ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2004 pada eksekutif dan legislatif mempunyai
anggaran Rp. 1,125 Milyar ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu
karena bukan kewenangan terdakwa ;
3. L. Nina Dwi Rahayu, S.E. Binti Toni Suprapto, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa sejak tahun 2003 sampai sekarang saksi menjabat sebagai Kasi Pengeluaran
pada Kasda Pemkab Blitar yang tugasnya membayar gaji, penyetoran dan
penerimaan Pajak negara, mengeluarkan uang berdasarkan SKO;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi pernah mengeluarkan anggaran sebesar
1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) atau Rp. 1,125
Milyar rupiah berdasarkan SPMG pada tanggal 18 Februari 2004, yaitu :
No. 223 sebesar Rp. 200.000.000,00
No. 224 sebesar Rp. 200.000.000,00
No. 225 sebesar Rp. 200.000.000,00
No. 226 sebesar Rp. 125.000.000,00
No. 227 sebesar Rp. 100.000.000,00
60
No. 228 sebesar Rp. 100.000.000,00
No. 229 sebesar Rp. 100.000.000,00
No. 230 sebesar Rp. 100.000.000,00
yang prosesnya setelah ada SPMG dari bagian keuangan lalu saksi teliti
kebenarannya baik angka maupun huruf dal;am SPMG dan setelah cocok
dimaksukkan dalam rekening Pemda kemudian diterbitkan Giro yang setelah giro
ditandatangani atasan baru saksi kirim ke Bank Jatim, dan SPMG dari nomor 223
sampai 230 sudah SPP serta SKO telah sesuai prosedur dan yang mengambil dana
tersebut bendahara namun diberikan kepada siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa dana dalam SPMG di atas tidak masuk dana kebersihan dan keluar atas
perintah dari Sekretariatan yang merupakan dana eksekutif
- Bahwa fotocopi SPMG No. 08 tahun 2004 dana keluar sebesar Rp. 500.000.000,00
saksi tidak tahu karena tidak melihat aslinya ;
- Bahwa dana dalam SMPG No. 1387 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan SPMG No. 699 sebesar rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah
keluar dan yang menerima adalah bendahara Sekretariat dan setelah itu saksi tidak
mengecek dana tersebut ;
- bahwa yang menyimpan uang di Kasda adalah bagian penerimaan ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sebagai mantan Ketua DPRD ;
- Bahwa pada waktu di Kejaksaan saksi dimintai keterangan mengenai
penyalahgunaan anggaran di Pemkab Blitar, namun siapa yang diduga saksi tidak
tahu;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;
4. Herman Yosep LA., pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi sejak tahun 2000 sampai sekarang bekerja di rumah dinas Ketua DPRD
di bagian kebersihan bersama 1 (satu) orang teman lainnya ;
61
- Bahwa saksi tahu terdakwa menjabat sebagai Ketua Dewan, namun terdakwa tidak
tinggal di situ dan hanya waktu istirahat antara jam 2 sampai jam 5 siang ada di
rumah dinas dan terdakwa jarang datang di rumah dinas ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menerima tamu di rumah dinas ;
- Bahwa saksi kalau istirahat mulai jam 12 sampai jam 1 siang di kamar belakang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/tahu tamu membawa tas kresek dan ada mobil
tamu di parkir di depan rumah dinas tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya
;
5. Wisnoegroho Herdi Prabowo Bin Sukadi, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai Kasubag Anggaran di Sekretariat yang tugasnya menyiapkan
nota keuangan dan poetunjuk teknis penyusunan APBD ;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 saksi ditelpon oleh stafnya Sekda waktu itu
Soebiantoro untuk menghadap pak Sekda dan setelah menghadap Sekda
menanyakan Kris (Krissanto Kabag Keuangan) yang tidak ada di tempat dan Sekda
juga menanyakan apakah saksi tidak disuruh menyiapkan uang, yang oleh saksi
dijawab tidak, lalu saksi menanyakan ke stafnya bernama Sulastri dan ternyata
Sulastri sudah menyiapkan uang yang dimaksud Sekda atas perintah Krisanto
kemudian saksi kembali menghadap Sekda untuk memberitahukan kalau uangnya
sudah disiapkan oleh Sulastri selanjutnya saksi bersaama Sulastri diajak Sekda
mengantar uang dengan dibungkus tas kresek warna hitam tersebut menuju pendopo
;
- Bahwa pada waktu Sekda menemui Bupati uang yang ada dalam tas kresek warna
hitam tersebut tetap di dalam mobil saksi, lalu sekira jam 12.30 WIB saksi dan
sulastri diajak pak Sekda ke rumah dinas ketua DPRD (terdakwa) di jalan Merdeka
dan saksi naik mobil bersama Sulastri sedangkan Sekda naik mobil dinas dengan
sopirnya
62
- Bahwa sesampainya di rumah dinas Ketua DPRD lalu Sekda turun dari mobil dan
saksi juga turun dari mobil sedangkan Sulastri tetap di dalam mobil kareana sedang
hamil tua, kemudian Sekda dan saksi masuk ke dalam rumah dinas tersebut dan
ternyata terdakwa sudah di ruang tamu lalu terdakwa mengatakan “kekno kono” dan
oleh saksi uang dalam tas kresek ditaruh dimeja sedangkan map berisi kwitansi saksi
serahkan Sekda terus saksi menunggu di luar rumah di dalam mobil dan kira-kira 10
menit atau 15 menit kemudian Sekda keluar hanya membawa map berisikan 2 (dua)
kuitansi yang langsung diserahkan kepada saksi dan setelah saksi membuka map dua
kuitansi tersebut sudah ditandatangani oleh terdakwa ;
- Bahwa pada waktu saksi masuk ke rumah dinas tersebut selain membawa uang
dalam kresek juga membawa map warna biru berisi 2 (dua) buah kuitansi tertulis
nominal uang dengan angka dan huruf, yang satu tertulis di kuitansi sebesar Rp.
900.000.000,00 dan kuitansi satunya tertulis Rp. 225.000.000,00 yang masing-
masing ada materainya enam ribuan dan yang menerimanya tertulis Samirin
Darwoto ;
- Bahwa setelah dari rumah dinas Ketua DPRD tersebut Sekda dan saksi langsung
kembali ke kantor yang ternyata Krisanto sudah ada di kantor dan saksi laporkan
kalau uang nya sudah saksi antar, lalu saksi kembali ke ruangan dan tidak lama
kemudian Krisanto datang ke ruangan saksi mengatakan kalau kuitansinya sama
bapak-e disuruh kembalikan ke terdakwa, namun sebelum saksi mengembalikan
kuitansi tersebut oleh saksi Krisanto menyuruh untuk difotocopi, dan setelah
kuitansi tersebut difotocopi oleh Siti Sulastri, lalu kuiatnsi aslinya saksi sendirian
antar ke rumah Dinas terdakwa yang diterima oleh terdakwa sendiri, dan yang
dimaksud bapak-e menurut saksi adalah Sekda ;
- Bahwa yang menyimpan kedua fotocopi kuitansi tersebut adalah Titik Wismiati
selaku Bendahara ;
- Bahwa saksi sesampainya di rumah dinas tersebut bertemu dengan terdakwa sendiri
dan kata terdakwa bahwa uang ini hutang besuk dikembalikan dan saksi
63
mengembalikan kuitansi tersebut kira-kira jam 12.30 WIB sampai jam 13.00 WIB
yang tidak begitu lama dengan waktu mengantar uang dan saksi tidak meminta tanda
teriama pengembalian kuitansi tersebut karena tidak ada perintah;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang diantar dan saksi tahu dari yang tertulis di
kuitansi;
- Bahwa uang yang sudah disiapkan oleh Sulastri tersebut dibungkus tas kresek warna
hitam yang dalamnya terdiri dari satu bungkusan besar didalam tas kresek dan
satunya lagi bungkusannya agak kecil yang dibukus tas kresek dan kedua bungkusan
kresek tersebut dimasukan jadi satu ke dalam tas kresek lagi, sehingga secara fisik
saksi tidak melihat uangnya tersebut ;
- Bahwa kuitansi tersebut sebelumnya tidak ada tanda tangan Samirin, tetapi setelah
pulang saya melihat sudah ada tanda tangannya yang mirip paraf Samirin karena
tandatangan Samirin tidak begitu dan saksi tidak tahu pada waktu terdakwa
menandatangani kuitansi tersebut ;
- Bahwa yang mengetik kuitansi tersebut adalah Sulastri karena yang menyiapkan
Sulastri dan saksi melihatnya pada waktu akan naik mobil menuju pendopo ;
- Bahwa Sulastri mendapatkan uang tersebut mengambil dari Bendahara Sekretariat
yang setelah diperiksa oleh penyidik saksi baru tahu kalau uang tersebut berasal dari
APBD dan dana sebesar RP. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima
juta rupiah) atau Rp. 1.125 Milyar tersebut diambil dari rekening pengelolaan dan
pembinaan keuangan ;
- Bahwa yang menyimpan dana sebesar Rp. 1,125 Milyar yang dikeluarkan sejak
bulan Februari dan diberikan pada Samirin pada bulan Agustus tersebut adalah
Bendahara ;
- Bahwa pengajuan pengguna anggaran mengajukan SPP sesuai dengan SKO
kemudian kalau sudah sesuai diparaf oleh saksi selaku Kasubag Anggaran kemudian
diserahkan ke Kasubag Keuangan yang selanjutnya di proses oleh bendahara dan
64
yang bisa mengeluarkan uang sekretariat adalah Krisanto berdasarkan SKO yang
dibuat oleh Sekda serta otoritas SPMG pada Sekda;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak sidang DPRD ;
- Bahwa menurut aturan tidak boleh dana Eksekutif untuk kepentingan legislatif
karena masing-masing sudah ada anggarannya sendiri-sendiri ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya
tidak benar dan terdakwa tahu saksi baru sekarang ini ;
6, Siti Sulastri Binti Sukardi, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi sejak tahun 1999 sampai pertengahan bulan februari sebagai staf bagian
anggaran dan atasan saksi adalah Wisnugroho ;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 saksi disuruh oleh Kabag Keuangan Krisanto
untuk mengambil uang ke Titik Wismiyati selaku kasir bagian keuangan sebesar Rp.
1,125 Milyar /Rp. 1.125.000.000,00 yang katanya untuk Dewan, lalu saksi dengan
dibantu temannya bernama Bambang Sugeng mengambil uang di Titik dan Titik
mengeluarkan dan menghitung uang yang kemudian saksi terima dan dimasukan
kedalam tasnya Titik Wismiyati yang saksi pinjam ;
- Bahwa uang tersebut berjumlah Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
dimasukan dalam amplop dinas warna coklat sebanyak 45 amplop yang masing-
masing berisi Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp.
225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dibungkus sendiri dengan
kertas koran dan uang tersebut berupa uang kertas seratusan ribu dan limapuluhan
ribu, kemudian saksi dibantu temannya tersebut menghitung kembali jumlah uang
tersebut sambil saksi masukan kedalam tas kresek warna hitam, yaitu untuk yang 45
amplop saksi masukan ke dalam tas kresek sedang bendel satunya yang dibungkus
kertas koran saya masukan ke dalam tas kresek lainnya, kemudian kedua bungkus
uang yang masing-masing dibungkus tas kresek tersebut saksi bungkus menjadi satu
ke dalam tas kresek lagi, dan setelah itu saksi melapor ke Krisanto namun Krisanto
tidak ada di ruangannya ;
65
- Bahwa saksi ditanya oleh Wisnugroho apakah disuruh Krisanto untuk menyiapkan
uang dan oleh saksi dijawab ya dan saksi disuruh untuk menyiapkan kuitansi dan
saksi membuatkan kuiatnsinya, kemudian saksi diajak oleh Wisnugroho mengantar
uang bersama-sama Sekda dimana pak sekda naik mobil bersama sopirnya
sedangkan saksi naik mobil bersama Wisnugroho yang sebelumnya menuju ke
Pendopo;
- bahwa pada waktu di Pendopo yang turun dan masuk hanya Sekda, kemudian terus
menuju rumah dinas Ketua DPRD (terdakwa) yang sesampainya di sana Sekda dan
Wisnugroho sambil membawa bungkusan uang yang telah disiapkan tadi serta 2
(dua) lembar kuitansi yang ditaruh dalam map yang warnanya saksi lupa turun
masuk ke dalam rumah dinas terdakwa, sedangkan saksi menunggu di mobil ;
- Bahwa tidak lama kemudian Wisnugroho keluar dari rumah dinas dengan tidak
membawa apa-apa terus menunggu Sekda di mobil dengan saksi, kemudian Sekda
keluar hanya membawa map yang berisi kuitansi tadi lalu menyerahkan kepada
Wisnugroho dan saksi melihat Wisnugroho membuka map tersebut yang berisi
kuitansi, yang setelah saksi lihat kuitansinya sudah diparaf oleh Samirin Darwoto
kemudian semuanya pulang dan sekira jam 12.45 WIB masih jam kantor sudah
sampai di kantor dan Wisnugroho lapor kepada Kristanto :
- Bahwa pada waktu di rumah dinas Ketua DPRD tersebut saksi tidak melihat
terdakwa serta tidak melihat yang dilakukan oleh Sekda di dalam rumah tersebut,
namun sewaktu Wisnugroho ke luar dari rumah dinas tersebut dan sampai di mobil
mengatakan kalau Mbah Rin (terdakwa) ada ;
- Bahwa isi bungkusan selama dalam perjalanan isinya tetap uang ;
- Bahwa tidak begitu lama setelah sampai dikantor oleh Krissanto atau Wisnugroho
saksi lupa mengatakan kalau disuruh bapak-e untuk mengembalikan kuitansinya
kepada Terdakwa, lalu kuitansi tersebut saksi fotocopi untuk diserahkan kepada
Titik Wismiati sedangkan kuitansi aslinya dibawa oleh Wisnugroho untuk
dikembalikan terdakwa atas eeperintah Bapak-e;
66
- Bahwa yang dimaksud bapak-e pada umumnya adalah Sekda, namun menurut
pikiran saksi waktu itu adalah Bupati ;
- Bahwa bukti fotocopi kuitansi adalah betul kuitansi yang difotocopi ;
- Bahwa setiap pengeluaran uang ada SPPnya yang dibuat Titik dan setelah saksi teliti
lalu diserahkan ke Bendahara untuk diterbitkan SPMG dan dana sebesar Rp.
1.125.000.000,00 / Rp. 1,125 Milyar saksi dengar ada SPPnya dan dana diambil dari
pos Sekkab dan belum ada SPMGnya namun bisa keluar karena ada memo yang
setelah uang keluar baru dibuatkan dan menurut aturan hal ini tidak boleh ;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat kuitansi adalah krisanto dan saksi buat
rangkap 3 (tiga) yang semuanya saksi serahkan kepada Wisnugroho untuk
diserahkan kepada ;
- Bahwa tidak tahu sewaktu terdakwa menandatangani kuitansi tersebut ;
- Bahwa saksi mengantar uang ke rumah dinas dan mengetahui kalau terdakwa ada di
sana karena menurut Krisanto sudah ngebel Samirin Darwoto (terdakwa);
- Bahwa pada bulan Desember 2003 saksi pernah disuruh oleh Krisanto untuk
mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Bu Titik dan
menyerahkannya kepada terdakwa dan oleh saksi telah diserahkan kepada terdakwa
dan diterima sendiri oleh terdakwa di rumah dinasnya ;
- bahwa penyerahan uang Rp. 10.000.000,00 ada buktinya berupa kuitansi dan bukti
kuitansi tersebut adalah betul ;
- Bahwa surat bukti pengeluaran dana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) pada tanggal 30 Desember 2003 dan dana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) saksi tidak tahu dan tulisannya Krissanto jadi yang mengeluarkan
Krissanto ;
- Bahwa tanda tangan penerima uang dalam kuitansi-kuitansi tersebut adalah
tandatangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai pengguna uang anggaran Sekkab ;
67
- Bahwa rumah dinas terdakwa menghadap selatan sedang garasinya di sebelah timur
dan parkir mobil yang saksi naiki tidak jauh dari pintu ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa
semuanya tidak benar ;
7. Suparno, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi sebagai sopir Sekda pada jam dinas dan waktu itu Sekdanya
Subiantoro ;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 sewaktu saksi dikantor bawah telah ditelepon
oleh Sekprinya Sekda yang bernama Matharis memberitahukan kalau Kalau bapak-e
(Sekda) mau pergi, lalu Sekda turun langsung naik mobil dan di dalam mobil Sekda
memberitahukan kalau mau ke pendopo dan sewaktu di pendopo Sekda masuk
kurang lebih 10 menit sampai 15 menit pergi menuju rumah dinas Ketua DPRD, dan
pada waktu di pendopo saksi melihat mobil Wisnugroho ada di halaman pendopo,
namun saksi tidak tahu apakah Wisnugroho turun dari mobil atau tidak ;
- Bahwa sesampainya di rumah dinas Ketua DPRD tahu-tahu mobil Wisnugroho ada
dibelakang mobil saksi, setelah mobil di parkir di sebelah barat garasi Sekda
Subiyantoro turun dan masuk ke rumah dinas dan sak klebatan (sepintas) saksi
melihat yang membukakan pintu Samrin Darwoto (terdakwa) dan waktu itu saksi
dari jarak 6 sampai 7 meter dan sangat jelas melihat Wisnugroho juga turun
membawa bungkusan tas kresek namun saksi tidak tahu isinya ;
- Bahwa pada waktu Wisnugroho keluar rumah dinas tersebut duluan dan sudah tidak
membawa apa-apa ;
- Bahwa Sekda Subiyantoro keluar dari rumah dinas tersebut membawa map yang
kemudian diberikan kepada Winugroho, lalu sama-sama kembali ke kantor dan pada
waktu Sekda Subiyantoro masuk rumah dinas tersebut tidak membawa apa-apa ;
- Bahwa saksi ingat waktu itu tanggal 25 Agustus 2004 karena Sekda Subiyantoro
akan pergi ke Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kuitansi ;
68
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar
;
8. Lilik Poerwanto Bin Slamet, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Pemkab Blitar di bagian keuangan sebagai
pemegang Kas Sekretariat yang bertugas menandatangani SPP gaji, menandatangani
SPP yang diajukan masing-masing bagian dan mencairkan SPMG gaji serta dana
kesekretariatan ;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2004 saksi pernah mencairkan dana sejumlah Rp.
1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupaih)/ Rp. 1,125 Milyar
merupakan mata anggaran Sekda/eksekutif yang bersumber pada APBD untuk
keperluan sesuai dengan yang tertulis di SPP, yaitu dari :
SPMG Nomor 223 sebesar Rp. 200.000.000,00
SPMG Nomor 224 sebesar Rp. 200.000.000,00
SPMG Nomor 225 sebesar Rp. 200.000.000,00
SPMG Nomor 226 sebesar Rp. 125.000.000,00
SPMG Nomor 227 sebesar Rp. 100.000.000,00
SPMG Nomor 228 sebesar Rp. 100.000.000,00
SPMG Nomor 229 sebesar Rp. 100.000.000,00
SPMG Nomor 230 sebesar Rp. 100.000.000,00
- Bahwa proses/prosedur pengajuan dana tersebut pembantu pemegang kas (Titik
Wismiati) atas perintah dari Kabag Keuangan (Krisanto) mengajukan SPP kepada
saksi dan setelah saksi paraf/tandatangani dikembalikan ke Titik Wismiati untuk
diajukan ke Asisten Administrasi dan Umum Hasan Al Habsyi yang setelah
diparaf/ditandatangani kemudian turun ke Kasubag Perbendaharaan untuk
diterbitkan SPMG ;
- Bahwa setelah saksi menerima ekstra SPMG dari Kasubag Perbendaharaan
kemudian nominalnya ditulis dicek sesuai dengan yang ada di SPMG lalu dicairkan
69
di Bank Jatim untuk kemudian saksi serahkan kepada kasir Titik Wismiati yang
memegang brankas karena saksi sebagai pemegang kas hanya menandatangani SPP
dan tidak memegang uang sedangkan yang memegang uang adalah kasir dan
pembantu pemegang kas ;
- Bahwa surat bukti SPP dimaksud tersebut adalah betul;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dana sebesar Rp. 1,125 Milyar SPMGnya dipisah
menjadi 8 (delapan) dan pada waktu pengajuan belum ada kuitansinya ;
- Bahwa untuk pencairan SPP harus dilampiri SKO dan nota dinas dari bagian
keuangan, sedangkan SKO diterbitakan sekali dalam setahun dan aslinya hanya satu
sehingga untuk pengajuan dapat melampirkan fotocopi SKO ;
- yang menyimpan kuitansi adalah Titik Wismiati ;
- Bahwa saksi pernah menandatangai SPP untuk SPMG nomor 669 sebesar Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), SPMG nomor 08 sebesar RP.
510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan SPMG nomor 1387 sebesar Rp.
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi tidak tahu dipakai untuk apa karena
tidak ada rinciannya, demikian pula dengan SPMG Nomor 750 sebesar Rp.
70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan SPMG No. 945 sebesar Rp.
70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupaih) saksi tidak tahu untuk apa karena tidak ada
rinciannya dan saksi hanya tahu kegunaannya dari yang tercantum dalam SPMG ;
- Bahwa dalam SPP tersebut tidak ada tertulis dana untuk Samirin Darwoto ;
- Bahwa Samirin Darwoto bukan sebagai pengguna anggaran Pemkab :
- Bahwa saksi tidak tahu dana sebesar Rpo. 1,125 Milyar tersebut diserahkan kepada
siapa atau diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa dana Pemkab tidak bisa diambil oleh DPRD ;
- Bahwa sebelum sidang saksi tidak pernah melihat kuitansi yang ditandatangani
Samirin dan saksi mengetahui adanya penyalahgunaan anggaran berdasarkan
undangan sebagai saksi penyalahgunaan anggaran ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;
70
9. Hj. Titik Wismiati Binti Mulyani, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi sejak bulan Januari 2004 bekerja di Sekretariat Pemkab Blitar sebagai
Kasir dan Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menerima pengajuan dana dari
bagian-bagian atau dinas-dinas dan setelah pengajuan saksi teliti lalu saksi buatkan
untuk diajukan kepada Pemegang Kas Lilik Poerwanto yang setelah ditandatangani
pemegang kas lalu saksi ajukan ke Hasan Al Habsyi, dan selain itu tugas saksi
mengisi register SPP, SPMG, memungut dan menyetor pajak dan menegerjakan
Buku Kas Umum (BKU), selain itu sebagai kasir saksi juga menyimpan uang dari
pengguna sebelum diambil oleh pengguna;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2004 saksi pernah membuat SPP dana sebesar Rp.
1,125 Milyar / Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah)
yang diajukan oleh Kabag Keuangan Krissanto dengan surat berupa nota dinas
terlampir dalam SPMG dan memo dengan perintah agar dibuatkan SPP sejumlah Rp.
1,125 milyar dan agar disimpan dulu untuk Dewan ;
- Bahwa surat bukti berupa memo Krissanto tersebut adalah benar ;
- Bahwa atas perintah berupa memo dari Krisanto maka dibuat menjadi 8 (delapan)
SPP yang setelah ditandatangani pemegang kas lalu diajukan ke Bagian Anggaran
untuk diketahui dan diparaf lalu dilengkapi SKO kemudian dibawa ke
perbendaharaan untuk dibuatkan SPMG, dan setelah uang tersebut dicairkan oleh
Lilik Poerwanto pada bulan februari maka atas memo Krisanto uang tersebut saksi
simpan di dalam brankas ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1,125 Milyar yang disimpan saksi tersebut pada tanggal 25
Agustus 2004 dikeluarkan karena Siti Sulastri mengambil uang tersebut atas perintah
Krisanto dan saksi tidak membuat tanda terima penyerahan uang tersebut karena
pada hari itu juga sekira jam 13.00 Wib saksi mendapatkan 2 (dua) lembar fotocopy
kuitansi dari Siti Sulastri masing-masing senilai Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus
juta rupiah) dan Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang
ditandatangani dan tertera nama Samirin Darwoto sebagai Ketua Dewan ;
71
- Bahwa yang menerima dana sebesar Rp. 1,125 Milyar setelah dicairkan adalah Siti
Sulastri dan saksi tidak menyerahkannya ke Samirin Darwoto dan saksi juga tidak
tahu dana tersebut diserahkan ke Dewan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetik kuitansi dan saksi tidak tahu yang
menandatangani dua kuitansi tersebut adalah Samirin Darwoto ;
- Bahwa Siti Sulastri mengambil uang dari saksi lalu dibawa ke ruangannya dengan
menggunakan kresek hitam ;
- Bahwa mengenai kuitansi yang difotocopi atas pertanyaan saksi maka Siti Sulastri
mengatakan kalau aslinya diminta kembali atas perintah Krisanto ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 1,125 Milyar tersebut berasal dari APBD yang diambil dari
pos Pembinaan dan pemrosesan keuangan ;
- Bahwa kedelapan SPMG tersebut tidak dibuat kuitansi sendiri-sendiri karena tidak
semua aitem dibuat kuitansi sendiri-sendiri ;
- Bahwa dalam kuitansi senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang
menerima adalah Mahfud anggota Dewan, sedangkan kuitansi-kuitansi lainnya
masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp. 20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang
menerima Samirin Darwoto dan semua yang mengambilnya melalui Krisanto ;
- Bahwa pencairan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 yang mengambil Krisanto
sedangkan yang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mengambil
Bu Lastri ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;
10. Haris Muktiono, S.Sos., pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai PNS sejak tanggal 5 Juli 2005 tugas di Kelurahan Bence dan
sebelumnya sejak bulan Agustus 2003 tugas di Bagian Administrasi Pemkab Blitar,
dan pada waktu di Pemkab tugas saksi adalah mencatat nota dinas, surat-surat masuk
dan keluar, mencatat agenda kerja Sekda, menyiapkan bahan rapat, mengkoordinir
72
undangan serta melaksanakan tuga-tugas lain yang diperintahkan Sekda yang waktu
itu Sekdanya Subiantoro yang berakhir jabatannya pada akhir September 2004 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mencatat agenda Sekda untuk berpamitan ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2004 saksi lupa apakah Sekda ada menelpone yang ada
hubungan dengan perkara ini, namun saksi pernah disuruh memanggilkan
Wisnugroho untuk datang menghadap Sekda, kemudian Wisnugroho datang
menghadap Sekda selama kira-kira 10 menit dan saksi tidak tahu untuk kepentingan
apa Wisnugroho dipanggil sekda ;
- Bahwa seingat saksi waktu itu Sekda tidak keluar, namun saksi tidak ingat
tanggalnya;
- Bahwa saksi sering disuruh untuk memanggilkan Wisnugroho ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tandatangan Ketua Dewan Samirin Darwoto dan
saksi tidak tahu tandatangan dalam bukti-bukti kuitansi;
- Bahwa sepanjang saksi berada dalam ruangan pasti tahu kalau Sekda keluar ;
- Saksi tidak pernah melihat Sekda pergi dengan Wisnugroho dengan mobil yang
berlaianan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksie tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu
;
11. Kadmiarsih, S. Sos., pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa sejak tanggal 28 Maret 2002 saksi bekerja di bagian Keuangan sebagai
Kasubbag Anggaran Pemkab Blitar yang bertugas meneliti SPP sebagai dasar
penerbitan SPMG, meneliti penerbitan SKPP,penerbitan SPMG gaji ;
- Bahwa dasar pembuatan SPP adalah dari permohonan pengguna anggaran, yaitu dari
bagian-bagaian dan dinas yang mengajukan SPP ke bagian keuangan yang setelah
dilampiri SKO lalu diajukan ke bagian perbendaharaan untuk diterbitkan SPMG,
dan setelah SPMG saksi paraf lalu diajukan dan ditandatangani oleh Kabag
Keuangan kemudian setelah distempel di bagaian umum dikirim ke bagian Kasda
untuk pencairan uang ;
73
- Bahwa pada bulan Februari 2004 saksi pernah menerima pengajuan SPP anggaran
senilai Rp. 1.125.000.000,00 / Rp. 1,125 milyar yang terdiri dari 8 (delapan) SPP
yang dilampiri SKO dengan SPMG sebanyak 8 (delapan) lembar, yaitu SPMG
Nomor 223, 224 dan 225 yang masing-masing senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah), SPMG Nomor 226 senilai Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima
juta rupiah) serta SPMG nomor 227, 228, 229, 230 yang masing-masing senilai Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang peruntukannya sesuai dengan yang tertulis
di masing-masing SPP ;
- Bahwa anggaran/dana sebesar Rp. 1.125.000.000,00 / Rp. 1,125 Milyar tersebut
diambil dari pos Sekretariatan yang sebagai pengguna angaran adalah Sekretariat
Pemkab Blitar dan yang mengajukan Kabag Keuangan Krisanto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pencairan dana tersebut dan yang
mengetahui pencairannya adalah Kabag Keuangan (Krisanto), Asisten III dan Sekda
;
- Bahwa surat bukti berupa SPMG dan memo yang ditulis tangan tangan adalah benar
SMPG tersebut yang mengetik saksi, sedangkan tulisan tangan adalah tulisan
Krisanto dan yang menandatangani SPMG juga Krisanto ;
- Bahwa saski tidak ingat yang mengetik SPMG nomor 08, 699 dan nomor 1387,
namun yang bertugas mengetik/membuat SPMG adalah saksi tidak ada orang lain ;
- Bahwa menurut saksi delapan SPMG tidak bisa diambil dari satu pos dan dari
beberapa SPP bisa dijadikan satu SPMG karena satu rekening ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 / Rp.
1,125 Milyar diberikan kepada Samirin Darwoto dan saksi mengetahui adanya
penyalahgunaan angaran Pemkab Blitar dari undangan sewaktu saksi dipanggil
kejaksaan sebagai saksi ;
- Bahwa terdakwa bukan sebagai penguna anggaran Sekkab Blitar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,00
dan Rp. 10.000.000,00 yang diberikan orang Pemkab kepada terdakwa ;
74
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;
12. Drs. H. Soebiantoro, Msi, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai Sekda sejak tahun 1999 sampai tahun 2004 yang mempunyai
tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan yang meliputi
kegiatan pembinaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Anggaran APBD tahun 2004 yang bertugas
membina anggota tim, mengkoordinir dalam pembahasan RAPBD dan RAPBD oleh
bupati dikirim ke Dewan untuk dibahas oleh Tim dari eksekutif dan legislatif,
kemudian Rancangan dibacakan serta mendengarkan tanggapan dari fraksi-fraksi,
lalu secara administrasi berdasarkan konsultasi panggar bersama- dengan tim
eksekutif untuk disahkan oleh Bupati dan dikirim ke Gubernur ;
- Bahwa RAPBD tahun 2004 ada tanggapan dari Panitia Anggaran (Panggar) dan
setelah disahkan menjadi APBD dengan PERDA untuk diundangkan
- Bahwa dalam pembahasan oleh tim anggaran tidak ada dibahas mengenai uang
pesangon untuk anggota dewan ;
- Bahwa terdakwa dua kali dalam waktu berbeda pernah minta tali asih/pesangon
yaitu pada awal Desember 2003 dan sebelum tanggal 29 Januari 2004 (sebelum
APBD disahkan), yakni sewaktu rapat di pendopo yang dihadari oleh saksi, Bupati,
Ketua Dewan, Arif, Gianto dan Made tersebut saksi pernah mendengar terdakwa
mengusulkan mengenai pesangon Dewan, namun hal itu tidak ada aturannya dan
tidak ada perintah Bupati untuk menindak-lanjuti, sehingga tidak ada kelanjutannya
dan saksi tidak tahu kalau Bupati memberi tali asih kepada Dewan ;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 sekira jam 11.00 WIB saksi dengan diantar
sopirnya pergi ke Pendopo menghadap Bupati untuk berpamitan pindah ke
Mojokerto dan waktu itu Bupati minta tolong dipanggilkan Krisanto lalu saksi
menelpon dan yang menerima Wisnugroho yang mengatakan kalau Krisanto tidak
ada dan saksi tidak menyuruh stafnya bernama Haris Muktiono untuk menelpon
75
Wisnugroho, kemudian saksi menanyakan masalah titipan Bupati yang oleh
Wisnugroho dikatakan kalau ada titipan sudah ada lalu saksi perintahkan untuk
dibawa ke Pendopo dan kira-kira 30 menit kemudian ajudan Bupati melaporkan
kalau Wisnugroho sudah datang, lalu Bupati melalui ajudannya menyuruh langsung
ke rumah dinas Ketua Dewan ;
- Bahwa ketika saksi sampai dirumah dinas terdakwa untuk berpamitan ternyata
Wisnugroho sudah ada di sana dan 2 (dua) menit kemudian Wisnugroho keluar
mendahului saksi dan disana sudah ada map yang warnanya kuning atau biru yang
kata terdakwa adalah milik Wisnugroho, lalu map tersebut saksi bawa keluar untuk
diserahkan kepada Wisnugroho yang saat itu saksi tidak membuka map tersebut dan
pada waktu Wisnugroho menerima map tersebut ternyata didalam mobil
Wisnugroho ada Siti Sulastri, kemudian saksi kembali lagi menemui terdakwa untuk
berpamitan ;
- Bahwa pada waktu diruang tamu rumah dinas terdakwa saksi tidak melihat apa-apa
kecuali map tersebut dan saksi tidak mengetahui isi map ;
- Bahwa setelah saksi kembali ke kantor 1 (satu) jam kemudian terdakwa menelpon
yang mengatakan, “pak Sek itu tadi saya pinjam ke pak Bupati masa pakai kuitansi”
kemudian saksi menghubungi Wisnugroho untuk mengembalikan kuitansi kepada
terdakwa, namun saksi tidak mengetahui yang dipinjam tersebut dan selanjutnya
saksi tidak mengecek masalah itu kepada Krisanto ;
- Bahwa dalam anggaran belanja pada pos sekretariatan belum ada perubahan karena
PAK belum proses dan dapat terjadi perubahan karena adanya pendapatan yang
berlebihan dan mungkin ada yang belum terbayarkan pada tahun anggaran tahun
lalu, sedangkan dalam APBD tahun 2004 ada perubahan dari Rp. 6.000.000.000,00
(enam milyar rupiah) menjadi Rp. 7.160.000.000,00 (tujuh milyar seratus enam
puluh juta rupiah)/Rp.1,16 Milyar seingat saksi tidak ada pembahasan dan pada
pembahasan berikutnya tidak ada masalah ;
76
- Bahwa mengenai masalah keuangan secara umum yang bertanggung jawab adalah
bupati dan sebagai pelaksana harian yang bertanggung jawab Kabag Keuangan
Krisanto, namun berdasarkan P.P. Nomor 29 Tahun 2002 yang bertanggung jawab
masalah keuangan adalah pengguna anggaran ;
- Bahwa dalam pencairan uang saksi menandatangani SKO sebagai kelengkapan
pencairan anggaran Pemda yang dibebankan kepada APBD ;
- Bahwa untuk pencairan keuangan maka harus ada nota dinas SPP yang sesuai
dengan perincian/penggunaannya lalu dilampiri SKO yang saksi tandatangani,
kemudian dibuatkan SPMG dan dikirimkan ke Kasda untuk dicairkan, namun saksi
tidak mengetahui SKO anggarannya cair karena yang mengetahui bagian keuangan ;
- Bahwa setiap anggaran yang dibuatkan SKO pasti anggarannya keluar, namun kalau
tidak keluar maka anggarannya kembali ke Kasda, sedangkan SKO atas beban tetap
maka dalam SPP sudah ada rinciannya dan setelah dirinci betul diterbitkan SPM
baru uangnya dapat keluar;
- Bahwa bukti SKO adalah benar yang ditandatangani saksi ;
- Bahwa saksi sering menerima surat dari terdakwa dan tandatangan dalam bukti
kuitansi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Rp. 20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menurut coraknya
adalah tandatangan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal Mahfud sebagai Wakil Panitia Anggaran Dewan, namun saksi
tidak tahu tandatangannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 1,125 milyar
kepada terdakwa dan saksi mengetahuinya pada waktu pemeriksaan sebagai saksi
demikian pula mengenai adanya penyalahgunaan anggaran yang saksi ketahui pada
saat pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menerima uang sebesar Rp. dan Rp ;
- Bahwa terdakwa bukan Panitia Anggaran ;
77
- Bahwa terdakwa bukan pengguna anggaran dan terdakwa tidak dapat mengambil
uang Sekretariat Kabupaten ;
- Bahwa dana eksekutif sebesar Rp. 1,125 milyar sesuai dengan SPP tanggal 17
februari 2004 tidak diperuntukan untuk Dewan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SPMG sebesar sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan SPMG nomor 1387 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) diterima oleh terdakwa ;
- Bahwa mengenai bukti kuitansi seebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratsus juta rupiah)
dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi tidak mengetahui ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa
terdakwa tidak pernah bilang maupun goyonan mengenai pesangon, tidak pernah bertemu
dengan saksi baik di Pendopo maupun di rumah dinas ;
13. Drs. Gunawan, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada tahun 2001 sampai 2004 saksi sebagai Sekretaris Dewan di sekretariat
DPRD Kabupaten Blitar yang bertugas menyiapkan tugas Pimpinan Dewan ,
membantu tugas-tugas kedewanan, menyiapkan anggaran Dewan dan sebagai
penghubung antara eksekutif dan legislatif, dan sekarang ini saklsi sudah pensiun ;
- Bahwa anggota Dewan seluruhnya berjumlah 45 orang termasuk ketuanya Samirin
Darwoto dan tiga orang wakilnya, yaitu Arif fuadi, Made dan Gianto ;
- Proses pengajuan anggaran untuk sekretariat Dewan diajukan oleh sekretariat
Dewan bersama Pantia Angggaran Dewan menyusun rencana kegiatan, setelah
Panggar dan Sekretaris Dewan setuju lalu dibahas bersama dengan Tim Anggaran
dari Pemkab dan setelah disepakati dimasukkan dalam APBD, namun saksi tidak
pernah tahu proses penyusunan anggaran tahun 2004 ;
- Bahwa yang terlibat dalam penyusunan anggaran adalah Tim Anggaran Eksekutif
dan Panitia Anggaran dari Legislatif ;
78
- Bahwa anggaran Pemkab tidak bisa diambil oleh Sekretariat Dewan karena sudah
ada anggaran sendiri juga tidak dapat ditambah anggarannya dari eksekutif
(Pemkab) ;
- Bahwa dana untuk pesangon tidak ada pos anggarannya, namun saksi pada awal
tahun 2004 pernah mendengar dari Anggota Dewan bernama Abdul rohim kalau
anggota dewan akan mendapatkan pesangon untuk masa akhir bhakti DPRD dari
Bupati dan saksi tidak tahu besarnya maupun realisasi dari pesangon tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu penerimaan uang pesangon kepada anggota dewan dan tidak
pernah mendengar anggota dewan mengembalikan uang pesangon ;
- Bahwa semua anggota dewan diasuransikan yang diambil dari tunjangan
kesejahteraan ;
- Bahwa bahwa tandatangan yang ada dalam bukti-bukti kuitansi tersebut sepertinya
tanda tangan Samirin Darwoto, namun saksi tidak dapat memastikan kebenarannya
- Bahwa anggota Dewan tidak dapat mengambil uang anggaran sekretariat kabupaten,
dan menurut aturan anggaran Pemkab tidak boleh diterima Samirin Darwoto;
- Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Samirin Darwoto menerima uang
sebesar Rp. 1,125 milyar, Rp. 10.000.000,00 . Rp. 20.000.000,00 maupun Rp.
200.000.000,00 ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan uang anggaran berdasarkan
panggilan penyidik untuk menjadi saksi ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian
benar dan sebagian tidak benar ;
14. Drs. Karyono, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada tahun 1999 sampai tahun 2004 saksi sebagai anggota DPRD kabupaten
Blitar sampai tahun 2004 duduk di Komisi C yang membidangi keuangan dan sejak
juli sampai Agustus 2004 di Komisi E yang membidangi kesejahteraan ;
- Bahwa seluruh anggota DPRD termasuk ketua dan wakil berjumlah 45 orang ;
79
- Bahwa pada akhir masa bhakti semua anggota DPRD mendapat pesangon masing-
masing sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) juga termasuk
asuransi ;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2004 saksi mendapat telepone dari anggota dewan
bernama Wijanarko yang memberitahukan mendapat uang pesangon dan saksi
disuruh datang untuk mengambil uang pesangon di rumahnya Kustanto yang
katanya tali asih dari Bupati sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan
besoknya tanggal 27 agustus 2004 saksi kerumah Kustanto untuk menanyakan
taliasih tersebut namun Kustanto tidak ada di rumah, lalu saksi menelpon Kustanto
yang dijawab bahwa Kustanto tidak membawa bagian saksi dan besoknya sewaktu
saksi ketemu Kustanto setelah saksi tanyakan maka kustanto menyuruh saksi untuk
menanyakan ke Samirin Darwoto ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi menyanyakan ke Samirin namun saksi tidak
diberi taliasih tersebut dan menyurh saksi untuk menanyakan ke Nasrudin karena
yang mengambil uang tersebut Kustanto bersama Nasrudin, kemudian saksi
menanyakan ke Nasrudin yang katanya Nasrudin dengan Kustanto mengambil uang
yang dibungkus dengan tas kresek warna hitam namun jumlahnya tidak tahu dan
Nasrudin hanya menyopiri saja ;
- Bahwa karena saksi ingin kejelasan maka pada hari raya ketika saksi bertemu
dengan Samirin dan kustanto di rumah Kustanto dan Kustanto mengatakan kalau
yang diberi pesangon oleh Bupati hanya 15 (lima belas) orang saja sedangkan saksi
dan Jacob tidak diberi karena akan diberi sendiri secara pribadi oleh Bupati dan
saksi disuruh langsung menanyakan ke Bupati, namun saksi tidak menanyakan ke
bupati dan menurut teman saksi bernama Gandek Suwardjono bahwa ia sudah
bertemu dengan Bupati yang menagatakan semuanya sudah diserahkan kepada
Samirin Darwoto ;
- Bahwa uang yang diambil oleh Kustanto dari Samirin hanya dari PDIP yang
berjumlah 17 orang, namun yang tidak diberi hanya saksi dan Yacob ;
80
- Bahwa mengenai tanda tangan yang ada di kuitansi dan tanda penerimaan uang
sejumlah Rp. 1,125.000.000,00 , Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp.
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) saksi menyatakan lupa ;
- Bahwa pesangon tidak sama dengan tali asih karena pesangon ada P.P.-nya
sedangkan tali asih tidak diatur, dan uang pesangon Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh
enbam juta rupiah) tersebut tidak termasuk uang tali asih sebesar Rp. 20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu Samirin Darwoto menerima uang seebesar Rp. 1,125 milyar,
Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
maupun Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya
tidak benar.
15. H. Masdain Rifai, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai anggota DPRD periode tahun 1999 sampai tahun 2004 dan
saksi kenal terdakwa sebatas terdakwa sebagai Ketua DPRD dan saksi Anggota
DPRD ;
- Bahwa selain anggota DPRD saksi juga sebagai Ketua Panitia Anggaran (Panggar)
yang tugasnya membahas RAPBD, RPAK – APBD (Rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ;
- Bahwa seluruh Anggota DPRD sejumlah 45 orang dan yang menjadi anggota
Panggar sebanyak 21 orang dan terdakwa bukan termasuk Panitia Anggaran ;
- Bahwa dalam anggaran tahun 2004 setelah dicermati dan dibahas ternyata tidak
ditemukan pos-pos yang membengkak ;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai uang pesangon untuk anggota dewan saat
akhir jabatannya, namun Panggar dalam APBD tidak menetapkan adanya uang
pesangon karena tidak ada aturannya dan tidak ada kebijakan tentang uang pesangon
dan Panggar juga tidak menemukan adanya uang pesangon;
81
- Bahwa pada masa akhir jabatannya anggota Dewan tidak ada yang mengembalikan
uang yang telah diterimanya, namun pada pertengahan tahun 2005 ada temuan dari
BPK mengenai kelebihan uang yang harus dikembalikan oleh setiap anggota Dewan,
namun mengenai rincian penggunaan uang saksi lupa;
- Bahwa mengenai tandatangan yang ada di bukti kuitansi-kuitansi tersebut saksi tidak
kenal dan lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pesangon maupun tali asih dari DPRD
ataupun ketua Fraksi dan saksi tidak tahu pada masa akhir jabatan Anggota Dewan
menerima uang dari Samirin
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penerimaan uang dari eksekutif sebesar Rp. 1,125
milyar yang diserahkan oleh wisnugroho dan diterima oleh Samirin Darwoto ;
- Bahwa pihak eksekutif mengrimkan RAPBD ke Pimpinan Dewan melalui Sekretaris
Dewan (Sekwan), kemudian Pimpinan Dewan bersama Panitia Anggaran membahas
RAPBD lalu dibahas oleh fraksi-fraksi dan komisi-komisi sesuai dengan tupoksi
(tugas pokok, fungsi ) komisi masing-masing yang hasilnya dibahas antara Panitia
Anggaran dengan Tim Anggaran yang dipimpin oleh Sekda yang hasilnya
dilaporkan ke Pimpinan Dewan melalui Rapat Paripurna, dan dari semua fraksi-
fraksi maupun semua utusan dari Sekkab setuju kemudian disahkan dalam sidang
Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD untuk kemudian diterbitkan PERDA;
- Bahwa pembahasan Panggar bertanggung jawab kepada Pimpinan yang setelah
selesai pembahasan diajukan ke sidang Paripurna dan apabila ada perubahan juga
dibahas dalam rapat paripurna, namun kalau tidak diajukan maka tetap pada
peraturan yang lama ;
- Bahwa Sekretariat Dewan tidak bisa mengambil uang anggaran Sekkab karena
DPRD dan eksekutif ada anggarannya sendiri-sendiri ;
- Bahwa dalam RAPBD tahun 2004 ada laporan termasuk revisi yang dilakukan oleh
Panggar dan pernah ada revisi pada pos anggaran Sekda, namun mengenai revisinya
saksi lupa ;
82
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik pada nomor 13 mengenai laporan
tersebut memang hal itu yang saksi laporkan, namun di luar itu ada masalah tetapi
akhirnya tidak jadi ada perubahan karena menurut Panggar jumlahnya sudah sesuai
dengan rancangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian
benar dan sebagaian tidak tahu ;
16 Kustanto, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar pada tahun 1999 sampai
tahun 2004 dan sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran Dewan yang tugasnya secara
umum bersama-sama membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(RAPBD) Kabupaten Blitar, membahas perubahan anggaran keuangan Kabupaten
Blitar dan membahas perhitungan APBD Kabupaten Blitar, dan hasil kerja Panitia
anggaran dilaporkan ke sidang paripurna untuk diterima atau tidak ;
- Bahwa untuk RAPBN tahun 2004 menjadi APBD 2004 pada Desember 2003 dan
pembahasan perubahan anggaran hanya terfokus pada perubahan yang apabila tidak
dibahas secara umum berarti tetap ;
- Bahwa pada tahun 2004 tidak ada perubahan yang menonjol dan apabila ada
perubahan akan dilaporkan ke Panitia Anggaran untuk dibahas yang kemudian
dilaporkan secara tertulis di sidang paripurna ;
- Bahwa pada akhir jabatan saksi tidak menerima uang taliasih, baik dari terdakwa
maupun dari Pemda dan saksi tidak pernah membawa uang dari rumah dinasnya
terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditanyai atau dihubungi oleh Karyono mengenai uang
pesangon/taliasih yang menjadi haknya.
- Bahwa di rumah saksi tidak pernah membicarakan masalah uang pesangon antara
terdakwa dengan Karyono maupun dengan Nasrudin ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menerima uang dari eksekutif sebesar Rp. 1,125
milyar, Rp. 10.000.000,00, Rp. 20.000.000,00 maupun Rp. 200.000.000,00
83
- Bahwa sebagai anggota Dewan berhak menerima hak kesejahteraan gaji, hak
menerima tunjangan sesuai aturan yang ada dan diluar itu tidak boleh ;
- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan di penyidik pada nomor 33 bahwa
saksi selain gaji telah menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,00 untuk biaya
pemrosesan APBD untuk semua anggota Dewan dari Pos ekseklutif tertanggal 18
Maret 2004 dan sudah saksi bagikan kesemua anggota Dewan dan telah diketahui
oleh Pimpinan Dewan Samirin Darwoto, Arif, Giyanto dan I Made, namun waktu itu
saksi hanya menandatangani kuitansi kosong karena hanya untuk menerbitkan
SPMG dan saksi juga sering menandatangani kuitansi kosong ;
- Bahwa saksi juga pernah mendapat uang dari eksekutif Rp. 3.000.000,00 dan juga
seluruh anggota Dewan yang sama bagiannya untuk biaya pemrosesan APBD dan
disetujui oleh eksekutif karena untuk kepentingan pembahasan, namun apakah uang
tersebut termasuk uang Rp. 1,125 milyar saksi tidak tahu;
- Bahwa anggara eksekutif tidak boleh dipergunakan/diberikan kepada legislatif,
namun saat itu saksi dan Panitia Anggaran yang meminta melalui anggota Dewan
secara lisan dan hal itu aturannya tidak ada ;
- Bahwa saksi pernah mendengat ada yang mengajukan mengenai uang pesangon
namun saksi tolak karena tidak ada aturannya ;
- Bahwa setiap anggaran tentu ada PAK, yaitu 6 (enam) bulan setelah APBD ;
- Bahwa dana eksekutif digunakan untuk pengguna anggaran dan legislatif bukan
pengguna anggaran karena legislatif sudah ada anggarannya sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanda tangan yang ada di bukti-bukti kuitansi ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penyalah gunaan anggaran karena surat
panggilan menjadi saksi ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan;
17. Drs. Soemardjo, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai tahun 2005 saksi bekerja sebagai Kabag
Perlengkapan Pemkab Blitar dan sudah pensiun pada bulan januari 2005 ;
84
- Sebagai kabag Perlengkapan tugas saksi adalah melaksanakan,
mencukupi/melengkapi segala kebutuhan Sekretariat Kabupaten Blitar dan
memelihara kendaraan plat merah ;
- Anggaran yang diajukan pos perlengkapan dari pos sekretariatan Pemkab Blitar
antara lain biaya perawatan gedung, alat-alat kebutuhan kantor dan alat-alat
kebersihan, sedangkan jumlah seluruh anggaran yang diajukan saksi lupa namun
untuk dana kebersihan yang diajukan sebesar Rp. 1.638.000,00 dan dalam pos
anggaran kebersihan tidak pernah mengajukan maupun mengeluarkan dana sebesar
Rp. 20.000.000,00 ;
- Bahwa prosedur pengajuan anggarannya saksi sebagai Kabag perlengkapan
mengajukan anggaran ke Sekda dan setelah disetujui kemudian saksi membuat
pengajuan lagi ke Kabag Keuangan berupa nota dinas dengan perincian dan
kepentingannya, kalau Kabag Keuangan setuju maka diterbitkan SPMG untuk
pencairan uang dan kalau sudah cair maka saksi diberitahukan serta dipanggil, dan
saksi mengajukan tidak pernah lebih dari Rp. 6.000.000,00 yang pertanggung-
jawaban untuk membeli alat-alat kebersihan dalam kuitansi dengan rinciannya;
- Bahwa dana kebersihan masuk pada pos pemeliharaan gedung sebesar Rp.
750.000.000,00, biaya pemeliharaan angkutan sebesar Rp.839,8 juta dan biaya
pemeliharaan alat-alat kantor sebesar RP. 254 juta
- Bahwa dana eksekutif (Pemkab) tidak bisa diambil atau digunakan Legislkatif
karena APBD-nya masing-masing ada aturannya sendiri dan saksi tidak tahu dan
tidak dengar adanya bantuan dana eksekutif yang diberikan kepada Dewan ;
- Bahwa pada bulan Juni 2004 saksi tidak membeli alat-alat kebersihan senilai Rp.
20.000.000,00 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Rp. 20.000.000,00 dan mengetahui uang sebesar
Rp. 20.000.000,00 adalah uang Pemkab dari membaca kuitansi yang ditunjukan
dihadapan penyidik Kejaksaan dan saksi tidak mengetahui penyerahan uang sebesar
85
Rp. 20.000.000,00 kepada terdakwa dan kuitansi-kuitansi tersebut menurut prosedur
tidak dapat dibayarkan;
- Bahwa atas surat bukti kuitansi senilai Rp. 20.000.000,00 , Rp. 10.000.000,00 dan
Rp. 200.000.000,00 saksi tahu dan hafal dari corak atau modelnya adalah tanda
tangannya Samirin Darwoto,namun apakah itu tanda tangan Samirin Darwoto saksi
tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dan saksi
mengetahui dari surat panggilan sebagai saksi adanya dugaan korupsi yang
dilakukan terdakwa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya
tidak tahu ;
18. Krisanto, SE. MM., pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa dari tahun 1998 sampai tahun 2004 saksi sebagai Kasubag Anggaran dan
mulai Maret 2004 sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemkab Blitar dan saksi pernah
sejak September 2004 sebagai PLT Kabag Keuangan ;
- Bahwa sebagai Kabag Keuangan tugas saksi adalah menyusun, merekap,
menerima/mengumpulkan usulan dari masing-masing bagian selanjutnya
melaporkan ke Sekda ;
- Bahwa pada bulan Desember 2003 pada waktu penyusunan anggaran APBD 2004
ada permintaan uang dari Anggota Dewan khususnya dari Panitia Anggaran Dewan
melalui Bupati tentang uang pesangon anggota Dewan periode tahun 1999 sampai
2004, pada waktu itu saksi dipanggil Bupati ke pendopo karena ada permintaan uang
pesangon dari DPRD secara lisan dan beberapa hari kemudian saksi dipanggil Sekda
untuk membicarakan uang pesangon dan Sekda memberitahukan kalau dewan tetap
minta uang pesangon tapi dananya tidak mau diambilkan dari dana legislatif dan
minta diambilkan dari dana pos belanja Sekda, setelah itu ada kesepakatan uang
diambil dari Sekkab sebesar Rp. 500.000.000,00 yang perorang mendapatkan Rp.
10.000.000,00 kemudian ada penambahan lagi perorang/anggota mendapatkan Rp.
86
20.000.000,00 disepakati Bupati dan Sekda dan khusus untuk pimpinan ada lagi
uang sebesar Rp. 225.000.000,00, jadi seluruhnya Rp. 1.125.000.000,00 dan yang
bertanggung jawab Sekretaris Daerah ;
- Bahwa uang pesangon tersebut diambilkan dari eksekutif atas permintaan Dewan
pada saat rapat panitia Anggaran Dewan yang diantaranya dihadiri oleh Kustanto,
Endar suparno, Masdaim dan Tim Anggaran Eksekutif yang dihadiri oleh Bupati,
Sekda dan Hari Nugroho (Wabub) ;
- Bahwa saksi oleh Bupati dan sekda diberitahu ada rapat di pendopo, yang dihadiri
Bupati, Nugroho, Sekda Subiantoro dengan Samirin Darwoto, I Made, Gianto dan
Arif membicarakan masalah pesangon ;
- Bahwa setelah rapat setelah Sekda dan Bupati dengan Dewan sebelum rapat
paripurna, maka saksi dipanggil dan diberitahu oleh Sekda bahwa hasil rapat dengan
Dewan perorang anggota dewan masing-masing Rp. 20.000.000,00 namun SPJ yang
pertama dibahas ditandatangani semua anggota Dewan dan bukan merupakan SPJ
tetapi sebagai pengembalian uang dan saksi disuruh/diperintah oleh Sekretaris
Daerah untuk menganggarkan uang yang diminta Dewan tersebut yang akhirnya
terjadilah APBD dan selanjutnya proses pencairan uang ;
- Bahwa penetapan APBD diantara bulan Desember 2003 dan Januari 2004 ;
- Bahwa penyusunan APBD dilakukan oleh tim Anggaran dari eksekutif dan Panitia
Anggaran dari Legislatif ;
- Bahwa uang pesangon tersebut tidak ada aturannya namun bisa keluar karena
Dewan tetap meminta dan oleh Dewan istilah pesangon ini diganti dengan uang Jasa
Kerja dalam ruang rapat DPRD ketika saksi menghadiri pertemuan panggar DPRD
dewan mengajukan permintaan uang pesangon ;
- Bahwa pencairan dana APBD tahun 2004 sebesar Rp. 1.125.000.000,00 antara bulan
Maret sampai Mei yang pencairannya atas perintah lisan dari Bupati dan Sekda
setelah diminta terdakwa, dan terdakwa meminta uang tersebut melalui Bupati dan
Sekda ;
87
- Bahwa pada bulan Maret 2004 saksi diperintah oleh atasan agar uang pesangon
untuk dewan diserahkan kepada bendahara untuk disimpan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh stafnya bernama Wisnugroho bahwa ia ditelpon Sekda
kalau uang pesangon diminta oleh terdakwa yang saat itu saksi sedang keluar, lalu
dana itu diantar oleh Sekda Subiantoro, Wisnugroho dan Siti Sulastri, setelah
mereka mengantar uang dan sudah diterima oleh terdakwa dan Wisnugroho bilang
kalau dana untuk DPRD sudah diminta serta diserahkan yang oleh saksi minta
kuitansinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar yang masing-masing senilai Rp.
900.000.000,00 dan Rp. 225.000.000,00, kemudian kuitansi tersebut saksi simpan
dan selang 10 menit saksi diberitahu oleh Wisnugroho kalau diperintah oleh Sekda
bahwa kuitansinya diminta kembali, lalu saksi menyuruh untuk mengfotocopi
kuitansi dulu sebelum diserahkan dan kuitansinya diterima oleh terdakwa sendiri,
sedangkan fotocopi kuitansi tersebut disimpan Titik Wismiati dan saksi melihat asli
kuitansinya tertulis nominal angka dan huruf ada tandatangan dan nama Samirin
Darwoto dan ada materainya ;
- Bahwa bukti fotocopi 2 lembar kuitansi senilai Rp. 1,125 milyar adalah benar
namun fotocopi kuitansi tersebut kurang jelas ;
- Bahwa Wisnugroho mengantar uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 tersebut pada
tanggal 25 Agustus 2004 ;
- Bahwa saksi pernah pesan kepada bendahara agar dana disimpan dahulu untuk
dewan sesuai dengan bukti nota dinas (memo) yang saksi tulis dan uang tersebut
disampan sampai bulan agustus 2004 saat diminta terdakwa ;
- Bahwa bendahara mengeluarkan dana tersebut dasarnya pesan saksi dan saksi
memerintahkan membungkus uang Rp. 900.000.000,00 dijadikan 45 amplop yang
masing-masing Rp. 20.000.000,00 sedangkan uang sebesar Rp. 225.000.000,00 tidak
dijadikan satu amplop karena khusus untuk pimpinan DPRD Samirin darwoto
sebagai Ketua dan tiga wakilnya yaitu Made, Gianto dan Arif namun saksi tidak tahu
masing-masing bagiannya ;
88
- Bahwa saksi mengeluarkan dana APBD sebesar Rp. 1.125.000.000,00 tersebut
dengan cara memasukan pada pos-pos dimana dana tersebut dapat dimasukan yang
semula dikeluarkan sebesar Rp. 500.000.000,00 kemudian bertambah lagi Rp.
625.000.000,- menjadi berjumlah Rp. 1.125.000.000,00 yang di masukan dalam
RAPBD sehingga terjadi perubahan dalam RAPBD menjadi APBD dengan tanpa
revisi dan dapat dilihat dari penjabaran atau DAS/RAS yang tersebar dalam 8 item ;
- Bahwa saksi mengeluarkan uang APBD atas perintah atasan , yaitu Bupati atau
Sekda dan saksi berwenang untuk menandatangani SPMG yang ada lampirannya
berupa SPP dan SKO, sedangkan yang bertanggung jawab keuangan Sekkab adalah
Sekda dan saksi bertanggung jawab membuat laporan sehingga Kabag Keuangan
tidak bisa mencairkan dana tanpa sepengetahuan Sekda ;
- Bahwa selain dana sebesar Rp. 1,125 milyar masih ada uang lain yang diberikan
kepada anggota Dewan, yaitu pada SPMG No. 8 sebesar Rp. 10.000.000,00 yang
diterima oleh terdakwa dan Rp. 500.000.000,00 yang diterima Mahmud, SPMG No.
699 sebesar Rp. 200.000.000,00 yang diterima terdakwa serta SPMG No. 1387
sebesar Rp. 20.000.000,00 yang diterima terdakwa atas dasar kesepakatan antara
eksekutif dan legislatif dan dalam SPMG tersebut adalah tandatangan saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan atasan, yaitu antara Bupati atau Sekda untuk
mengantarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada terdakwa lalu saksi
menyerahkan uang tersebut dan diterima oleh terdakwa dan menandatangani
kuitansi penerimaan di hadapan saksi, sedangkan yang Rp. 500.000.000,00 saksi
lupa siapa yang menyerahkannya ;
- Bahwa uang dalam SPMG No. 699 atas permintaan Dewan untuk penyusunan
APBD dan yang Rp. 20.000.000,00 juga atas permintaan Dewan untuk pengadaan
alat kebersihan ;
- Bahwa saksi hafal betul dengan corak dan model tanda tangan terdakwa dan tanda
tangan yang ada pada bukti kuitansi-kuitansi sebesar Rp. 10.000.000,00, Rp.
89
20.000.000,00 dan Rp. 200.000.000,- saksi hafal betul adalah tandatangan terdakwa
;
- Bahwa penyerahan uang Rp. 10.000.000,00 dan rp. 20.000.000,00 diserahkan
kepada terdakwa pada hari yang berlainan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri Wisnugroho mengantar uang sebesar Rp.
1.125.000.000,00 ke rumah dinas terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan P.P. yang lama maupun P.P. Nomor 105 Tahun 2000 bahwa
anggaran eksekutif tidak dapat dipergunakan untuk keperluan legislatif ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar
dan tidak tahu ;
Menimbang, bahwa telah pula didengar ahli (saksi ahli) bernama Abu Umar yang
memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya
menerangkan :
- Bahwa saksi bertugas sebagai Auditor di BPKP sejak tahun 1993 sampai sekarang ;
- Bahwa atas permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Blitar dengan suratnya tanggal 5
Juni 2006 setelah dilakukan ekpose oleh Kejaksaan untuk memaparkan ada tidaknya
tindakan korupsi, kemudian dibentuk tim yang terdiri dari Rudy Hariyanto, SE, Budi
Handoyo, Kushandoyo dan saksi untuk mulai melakukan penelitian, pemrosesan di
lapangan serta melakukan audit keuangan negara yang berkaitan dengan perkara ini
sesuai laporan Tim tertanggal 10 Juli 2006 ;
- Bahwa yang menjadi pegangan untuk melakukan penelitian adalah data-data yang
disediakan dan sesuai laporan tim ditemukan adanya kerugian uang negara sebesar
Rp. 1.835.000.000,00 / Rp. 1,835 milyar dengan rincian telah diterbitkan dan
dicairkan SPMG :
Nomor 08 tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp. 510.000.000,00.
Nomor 223 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.
Nomor 224 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.
Nomor 225 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.
90
Nomor 226 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 125.000.000,00.
Nomor 227 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00.
Nomor 228 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00.
Nomor 229 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00.
Nomor 230 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00.
Nomor 669 tanggal 2 April 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.
dan sesuai aturan bahwa pertanggung-jawaban SPMG tersebut harus sendiri-
sendiri
- Bahwa sesuai dengan kuitansi yang menerima dana sebesar Rp. 1.835.000.000,00,
yaitu :
1. Kuitansi tanggal 30 Desember 2003 yang menerima Mahmud senilai Rp.
500.000.000,00.
2. Kuitansi tanggal 30 Desember 2003 yang menerima Samirin Darwoto senilai Rp.
10.000.000,00.
3. Kuitansi tanggal 31 Maret 2004 yang menerima Samirin Darwoto senilai Rp.
200.000.000,00.
4. Fotocopi kuitansi tanggal 25 Agustus 2004 yang menerima Samirin Darwoto
senilai Rp. 900.000.000,00.
5. Fotocopi kuitansi tanggal 25 Agustus 2004 yang menerima Samirin Darwoto
senilai Rp. 225.000.000,00.
- Bahwa pencairan SPMG tersebut seharusnya dilengkapi dengan bukti-bukti lain dan
tidak cukup dengan kuitansi serta tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- Bahwa dalam SPMG harus ada nota dan harus ada bukti pendukung lainnya ;
- Bahwa dalam penelitian di lapangan telah memeriksa berkas dan bukti-bukti di
Kejaksaan Negeri Blitar telah pula ditemukan bukti kuitansi yang tidak sesuai
dengan peruntukannya yang harus didukung dengan bukti-bukti lainnya, dimana
ditemukan bukti 2 lembar fotocopi kuitansi tertanggal 25 Agustus 2004 yang
masing-masing senilai Rp. 900.000.000,00 dan Rp. 225.000.000,00 yang tertulis
91
penerimanya Samirin Darwoto dan selain kedua kuitansi fotocopi tersebut kuitansi
yang lainnya asli ;
- Bahwa menurut penyidik dua lembar kuitansi tersebut aslinya ada pada Samirin
Darwoto ;
- Bahwa telah ditemukan kejanggalan dalam perubahan pada biaya pembinaan dan
pemrosesan keuangan dalam RAPBD tahun 2004 dari dana sebesar Rp.
6.053.250.000,00 berubah menjadi Rp. 6.678.250.000,00 yang tertuang dalam
APBD sehingga ada kenaikan sebesar Rp. 625.000.000,00, dan sebelum dibahas di
Panggar dianggarkan sebesar Rp. 5.353.250.000,00, dimana perubahan tersebut
dapat dilihat di DASK ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 1.125.000.000,00 tersebut diambil dari Kesekretariatan
Pemkab pada pos-pos :
Biaya proses penyusunan APBD tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00
Biaya proses penyusunan perhitungan tahun 2003 sebesar Rp.
200.000.000,00
Biaya penyusunan PAK tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00
Biaya proses penyusunan LPJ Bupati sebesar Rp. 125.000.000,00
Biaya penyelenggaraan otonomi daerah sebesar Rp. 100.000.000,00
Biaya pembinaan administrasi daerah sebesar Rp. 100.000.000,00
Biaya pengendalian administrasi umum sebesar Rp. 100.000.000,00
Biaya penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 100.000.000,00.
- Bahwa untuk SPMG nomor 8 senilai Rp. 10.000.000,00 diambil dari pos biaya
proses penyusunan perhitungan APBD tahun 2003, sedangkan SPMG senilai Rp.
20.000.000,00 diambil dari pos pengadaan alat kebersihan yang kesemuanya diambil
dari pos kesekretariatan Pemkab ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
yang bertanggung jawab atas anggaran Kesekretariatan Pemkab adalah Sekda
92
sedangkan Kabag Keuangan bertanggung jawab kepada Sekda, sehingga segala
pengeluaran dana di sekretariat Pemkab tersebut Sekda mengetahui ;
- Bahwa kuitansi pembayaran di atas satu juta memakai kuitansi, sedangkan bukti
kuitansi yang tidak ada materainya tersebut saksi tidak tahu dan tidak berhak
memutuskan sah atau tidaknya ;
- Bahwa bahan yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara karena
tidak sesuai dengan peruntukanya adalah Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
Kejaksaan dan bukti-bukti lainnya yang diperoleh dari resume penyidik tertanggal
21 April 2006 ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 adalah anggaran dari eksekutif (Pemkab
Blitar) seharusnya untuk eksekutif, sehingga yang bertanggung jawab adalah
eksekutif dan menurut catatan Samirin Darwoto adalah Ketua DPRD ;
- Bahwa saksi tidak tahu tandatangan terdakwa dan yang tertulis dalam kuitansi yang
menerima Samirin Darwoto ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi ahli
(Ahli) dan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (a de charge) yang memberikan
keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu sebagai berikut :
Saksi Adi Yanuanto, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa sejak tanggal 22 Agustus 2000 saksi sebagai PNS yang ditugaskan di
Sekretariat DPRD dan semasa terdakwa sebagai Ketua DPRD saksi sebagai sopir
terdakwa yang dalam kegiatan dinas saksi selalu mengantar terdakwa dengan
menggunakan mobil dinas karena terdakwa tidak mempunyai mobil lainnya ;
- Bahwa saksi terakhir mengantar terdakwa pada Upacara tanggal 17 Agustus 2004
dan terdakwa transit di pendopo, dan kira-kira 3 (tiga) hari kemudian saksi disuruh
tedakwa mengantarkan /meletakan mobil ke rumah dinas, yang setelah itu saksi
tidak pernah pergi ke rumah dinas maupun mengantar atau bertemu dengan
terdakwa karena saksi kembali bertugas lagi di bagian Sekretariat DPRD
93
- Bahwa saksi pernah mengantar terdakwa ke kantor Kabupaten, namun dalam rangka
apa dan ke ruangan mana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa membawa tas kresek warna hitam atau
bungkusan berisi uang ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau melihat terdakwa menerima tamu di rumah
dinas;
- Bahwa terdakwa dari kantor ke rumah dinas hanya untuk sholat dan istirahat dan
tidak pernah menginap, dan terdakwa pulang kantor jam 14.00 WIB langsung
pulang ke rumah di Srengat ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkannya
;
Saksi Ahli DR. Solih Mu’adi SH. Msi (Ahli)., pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa sesuai dengan pasal 160 ayat (1) huruf b yang pertama-tama didengar
keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, sehingga saksi pelapor yang lebih
dahulu di dengar keterangan untuk menentukan proses hukum selanjutnya tentang
salah tidaknya seseorang dan apabila saksi pelapor tidak diajukan di muka
persidangan maka cacat menurut hukum karena keterangan saksi pelapor merupakan
pintu masuk suatu perkara ;
- Bahwa dalam SK Mendagri No. 29 Tahun 2002 dijelaskan tentang prosedur
pengeluaran, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sehingga
pengeluaran uang Sekkab harus melalui prosedur SPP, SKO dan SPMG dan dalam
pemerintahan jabatan Bupati adalah jabatan politik sedangkan secara teknis jabatan
tertinggi di suatu daerah adalah Sekretaris Daerah (Sekda), demikian pula
berdasarkan P.P. nomor 105 Tahun 2002 bahwa kekuasaan secara umum di pegang
oleh Kepala Daerah namun dalam hal keuangan daerah Kepala Daerah dapat
mendelegasikan seluruhnya atau sebagaian kepada Sekretaris Daerah;
- Bahwa untuk keluar masuknya uang Sekkab harus ada persetujuan Panggar, fungsi
anggaran dibentuk dan dikelola oleh Eksekutif maupun Legislatif yang diputuskan
94
secara bersama-sama. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yaitu
tentang tata tertib penyusunan anggaran disebutkan bahwa Ketua Tim Anggaran
adalah Kepala Kesekretariatan, yang sebelum itu Panggar dibentuk untuk
membicarakan keuangan daerah antara eksekutif dengan legislatif ;
- Bahwa yang dipersoalkan uang anggaran Sekkab namun yang bertanggung jawab
adalah pribadi terdakwa adalah tidak relevan karena kalau pengeluaran dana tidak
melalui sistem maka kesalahannya pada yang mengeluarkan, sehingga eksekutif
yang bertanggung jawab karena pertanggung jawaban mutlak dalam KUHP tidak
bisa dialihkan kepada orang lain ;
- Bahwa terhadap keuangan negara yang bertanggung jawab pengguna anggaran atau
orang yang pertama kali mengeluarkan anggaran ;
- Bahwa dalam perkara ini pelaku utama harus lebih dahulu diperiksa untuk
menentukan ada tidaknya penyertaan, sehingga dakwaan ini prematur ;
- Bahwa kalau perkara tersebut bersama-sama berarti ada 2 orang atau lebih
melakukan perbuatan yang sama maka secara teknis pelaku peserta baru diketahui
setelah pelaku utama dan hal ini bisa dikomulasikan atau dipisah
- Bahwa alat bukti fotocopi kuitansi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti ;
- Bahwa setiap penyitaan harus ada ijin atau persetujuan penyitaan karena merupakan
keabsahan surat penyitaan sebagaimana diatur dalam KUHAP, dan yang dimaksud
persetujuan penyitaan secara etertulis namun kalau ijin penyitaan dapat tertulis bisa
tidak ;
- Bahwa alat bukti 3 (tiga) lembar kuitansi yang tidak jelas asal atau untuk
keperluannya maka diragukan keabsahannya ;
- Bahwa terhadap 8 SPMG namun ternyata kuitansi pengeluaran hanya 2 lembar yang
masing-masing senilai Rp. 900.000.000,00 dan Rp. 225.000.000,00 adalah tidak
dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dijadikan alasan hukum karena satu
SPMG bisa terdapat beberapa kuitansi ;
95
- Bahwa tentang adanya keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian, maka
keyakinan Hakim untuk mengambil keputusan tidak lepas dari dua alat bukti yang
cukup dan keterangan saksi, sehingga keyakinan Hakim dalam memutus perkara
harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan alat bukti yang tidak bersesuaian tidak
dapat dijadikan alat bukti ;
- Bahwa dalam Undang-Undang no. 31 Tahun 1999 yang dirubah Undang-Undang
No. 20 Tahun 2001 dalam pasal 41 ayat (1) yang menentukan pelapor diminta hadir
sebagai saksi dalam penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan hal tersebut
merupakan sahnya pelapor, sedangkan perlindungan terhadap pelapor tidak berarti
tidak boleh jadi saksi karena kalau pelapor tidak dihadirkan bagaimana untuk masuk
ke dalam perkara dan maksud dilindungi maksudnya dijelaskan pada proses awal
persidangan, sehingga harus ada yang dihadirkan dari pemerintah untuk masuk ke
suatu perkara ;
- Bahwa saksi korban bisa pelapor namun kalau pelapor belum tentu saksi korban,
sehingga setiap pelapor harus dimintai keterangan akan tetapi dalam hal yang
mendesak bisa tidak dijadikan saksi ;
- Bahwa setiap pelapor harus diperiksa tidak diatur di KUHAP ;
- Bahwa barang bukti tidak sama dengan alat bukti, sedangkan kuitansi merupakan
bagian alat bukti namun 1 kuitansi tidak cukup untuk alat bukti kalau tidak ada
pendukung yang lainnya ;
- Bahwa kuitansi sah apabila menurut hukum apabila ada tanda tangan penerima, ada
materai cukup untuk nilai di atas Rp. 1.000.000,00 dan ada penggunaannya ;
Menimbang, bahwa atas keterangan ahli di atas, terdakwa menyatakan benar ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah dilakukan konfrontir keterangan saksi-saksi
antara lain : Drs.Imam Muhadi MBA. MM., Drs. Soebiantoro MSi., Wisnoegroho Herdi
Wibowo, Krisanto S.E.M.M., Hj. Titik Wismiyati, Siti Sulastri dan Suparno, yaitu sebagai
berikut :
Saksi Drs. Imam Muhadi MBA.MM., pada pokoknya menerangkan :
96
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam persidangan yang lalu ;
- Bahwa berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan tata kerja keuangan
Kesekretariatan Daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Sekretaris
Daerah;
- Bahwa Kasubag maupun Kabag Keuangan tidak dapat mengeluarkan uang tanpa
ada/tanpa diketahui oleh atasannya ;
- Bahwa mengenai adanya perubahan anggaran tahun 2004 di Pemkab Blitar saksi
mendengar dari Sekda dan Krisanto karena Tim Anggaran yang diketuai oleh Sekda
bahwa untuk anggaran yang ada aturannya untuk memenuhi permintaan Dewan
tidak mencukupi namun dikarenakan ditekan oleh Panitia Anggaran (Panggar)
Dewan maka kemudian Krisanto membuat SPP sejumlah Rp. 1.125.000.000,00 / Rp.
1,125 milyar ;
Saksi Drs. Soebiantoro Msi., pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam persidangan yang lalu ;
- Bahwa mengenai dana pesangon anggota Dewansebesar Rp. 1.125.000.000,00
adalah guyonan yang terjadi 2 (dua) kali di bulan Desember 2003 yang pertama
dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, saksi dan Pimpinan dewan, sedangkan
pertemuan yang kedua saksi tidak hadir ;
- Bahwa berdasarkan P.P. Nomor 29 tahun 2002 bahwa yang bertanggung
pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati, dan apabila ada SKO salah maka saksi
yang bertanggung jawab ;
- Bahwa terdakwa bukan pengguna anggaran dan saksi tidak pernah membuat SKO
yang anggarannya diserahkan kepada terdakwa ;
Saksi Krisanto SE.MM., pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam persidangan yang lalu ;
- Bahwa saksi mengeluarkan dana Sekkab sebesar Rp. 1.125.000.000,00 pada tahun
2004 atas perintah secara lisan Bupati dan Sekda sebagai tindak lanjut dari
97
pertemuan antara Bupati, Wakil Bupati, Sekda dengan Pimpinan Dewan dan adanya
kesepakatan antara Tim Anggaran eksekutif dengan Panitia Anggaran Legislatif ;
- Bahwa terdakwa bukan termasuk Panitia Anggaran (Panggar) ;
- Bahwa saksi disuruh menyiapkan uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 oleh Sekda
pada waktu di ruangan Sekda ;
- Bahwa menurut Bupati uang sebesar Rp. 10.000.000,00 dan Rp. 20.000.000,00
tersebut adalah terdakwa pinjam dan paling-paling tidak dikembalikan ;
- Bahwa seingat saksi uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 disimpan di bank, namun
karena uang tersebut sudah dipegang bendahara adalah urusan bendahara sehingga
yang tahu persis adalah bendahara ;
- Bahwa seingat saksi fotocopi kuitansi waktu itu agak jelas, namun hal itu yang tahu
persis Wisnugroho, Siti Sulastri dan Titik karena yang memfotocopi dan menyimpan
;
- Bahwa perubahan anggaran dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupaih) sekian
menjadi Rp. 7.000.000.000,00 (tuhuh milyar rupiah) sekian dari Rp. 10.000.000,00
menjadi Rp. 20.000.000,00 yang mengajukan saksi atas perintah Bupati dan
permintaan Panitia Anggaran yang sebelumnya saksi hadir dalam pertemuan dengan
Panitia Anggaran, yaitu Daim, Kustanto dan Endar ;
Saksi Hj. Titik Wismiyati, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam persidangan yang lalu ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 saksi simpan di brankas ;
Saksi Suparno, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam persidangan yang lalu ;
- Bahwa pada waktu saksi memarkir mobil di rumah dinas Samirin Darwoto telah
melihat mobil Wisnugroho ada di belakang dan Soebiantoro sebelumnya sudah turun
dan waktu itu saksi tahu Wisnugroho berada di depan teras dan sepintas saksi
melihat Wisnugroho masuk ke rumah dinas terdakwa, namun saksi tidak tahu siapa
98
yang masuk lebih dahulu antara Wisnugroho dan Subiantoro ke rumah dinas
tersebut;
Saksi Wisnugroho Herdi Wibowo, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam persidangan yang lalu ;
- Bahwa yang datang duluan ke rumah dinas terdakwa adalah Subiantoro ;
- Bahwa saksi menyerahkan tas kresek warna hitam yang telah disiapkan Siti Sulastri,
namun saksi tidak tahu persis isinya apakah uang atau bukan ;
- Bahwa kuitansi yang diserahkan kepada terdakwa adalah 2 (dua) lembar masing-
masing rangkap 3 (tiga) ;
Saksi Siti Sulastri, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam persidangan yang lalu ;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 25 Agustus 2004 Krisanto memerintahkan secara lisan
kepada saksi untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 ke Titik
Wismiyati ;
- Bahwa yang memfotocopi 2 (dua) lembar kuitansi senilai Rp. 1.125.000.000,00
adalah saksi dan bukti berupa fotocopi 2 (dua) lembar kuitansi senilai Rp.
1.125.000.000,00 adalah yang saksi fotocopi ;
- Bahwa yang masuk duluan ke rumah dinas terdakwa adalah Subiantoro yang
kemudian disusul Wisnugroho ;
- Bahwa pada awalnya mobil Wisnugroho menghadap ke utara kemudian mobilnya
diputar menghadap ke selatan ;
Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blitar sejak tahun 1999 sampai
tahun 2004 yang dilantik sejak tanggal 28 Agustus 1999 dan berakhir masa jabatan
pada tanggal 28 Agustus 2004 yang mempunyai tugas pokok memimpin sidang dan
mendapat gaji sebesar Rp. 5.000.000,00 dari juru bayar yang diambil dari Bendahara
DPRD ;
99
- Bahwa selain gaji tersebut terdakwa kalau ada rapat mendapat uang rapat setiap dua
bulan sekali;
- bahwa Sruktur DPRD Kabupaten Blitar adalah Ketua, Tiga Wakil ketua, Komisi A
bidang Pemerintahan, Komisi B bidang Perekonomian, Komisi C Bidang Keuangan,
Komisi D bidang Pembangunan dan Komisi D ;
- Bahwa anggota DPRD Kabupaten Blitar berjumlah 45 orang termasuk Ketua dan
wakil Ketua ;
- Bahwa prosedur pengajuan APBD Kabupaten Blitar tahun 2004 adalah sebelumnya
RAPBD yang dibuat eksekutif diajukan ke Panitia Anggaran, lalu Panitia
Musyawarah membuat jjadwal dan memanggil Panggar untuk membahas anggaran
yang diajukan tersebut. Kemudian Sidang Paripurna pertama yang dihadiri oleh
Eksekutif (Bupati atau yang mewakili), lalu pimpinan memanggil ketua fraksi-fraksi
untuk menyikapi pengajuan anggaran tersebut. Pada sidang Kedua ketua fraksi-
fraksi menyikapi dan menyumbang saran, kemudian pada Sidang ketiga
penyampaian jawaban eksekutif atas sumbang saran dan tanggapan pandangan
umum dari fraksi-fraksi tersebut. Setelah itu dalam sidang keempat laporan Panitia
Anggaran dengan membacakan hasil bahasan untuk menerima atau tidak yang
hasilnya di kirim ke fraksi-fraksi untuk menyetujui tidaknya RAPBD dan pimpinan
menyerahkan sepenuhnya kepada fraksi-fraksi. Kemudian dalam sidang kelima
kalau fraksi-fraksi setuju maka RAPBD ditetapkan sebagai APBD ;
- Bahwa kelima sidang tersebut yang memimpin terdakwa dan tidak ada masalah ;
- Bahwa apabila ada penggelembungan atau perubahan anggaran dibahas oleh Panitia
Anggaran dan tim Anggaran dan apabila terjadi perbedaan anggaran dalam RAPBD
dengan APBD maka yang bertanggung jawab adalah Panitia Anggaran dan Tim
Anggaran ;
- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia Anggaran adalah Masdaim Rifai, sedangkan Tim
Anggaran dari Eksekutif yang diketuai oleh Sekda ;
- Bahwa terdakwa tidak terlibat dalam Panitia Anggaran ;
100
- Bahwa terdakwa terdakwa sebagai Ketua DPRD menerima buku pembahasan
RAPBD dan tidak ada perubahan dan diterima dan sesuai dengan APBD seharusnya
tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada waktu membicarakan perubahan anggaran tidak ada masalah ;
- Bahwa apabila dalam RAPBD ada revisi-revisi, maka revisi tertulis ;
- Bahwa adanya perubahan/perbedaan di RAPBD dari Rp. 6.678.250.000,00 menjadi
Rp. 7.035.250.000,00 terdakwa tidak mengetahui karena hanya menerima laporan-
laporan dan yang mengerti adalah panitia anggaran dan fraksi-fraksi ;
- Bahwa terdakwa maupun anggota dewan lainnya tidak pernah mengadakan
pertemuan dengan Bupati Di Pendopo ;
- Bahwa sebelum masa jabatan terdakwa berakhir tidak pernah Sekda datang ke
rumah dinas Ketua DPRD dan selama terdakwa berada di rumah dinasnya, baik
sekda maupun yang lainnya tidak pernah datang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendengar guyonan anggota dewan mengenai tali
asih atau pesangon anggota dewan dan terdakwa maupun anggota dewan tidak
pernah minta uang pesangon serta tidak ada pesangon anggota dewan dari eksekutif ;
- Bahwa setelah mengikuti upacara 17 Agustus 2004 saksi berada di rumah dan tidak
pernaha lagi ke rumah dinas dan datang lagi pada waktu serah terima jabatan pada
tanggal 28 agustus 2004 ;
- Bahwa selama di rumah pribadi tidak ada Wisnugroho maupun orang lain yang
datang membawa tas kresek warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari Sekda, Wisnugroho, Siti Sulastri
atau Krisanto maupun staf lainnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendengar Mahmud maupun Kustanto menerima
uang dari eksekutif ;
- Bahwa karyono tidak pernah datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan uang
taliasih anggota dewan ;
- Bahwa masalah anggaran eksekutif dan legislatif yang tahu Panitia anggaran ;
101
- Bahwa selama di rumah dinas terdakwa tidak ada tamu dan kalau ada tamu dari
pihak keluarga dari Srengat;
- Bahwa kalau terdakwa pergi memakai kendaraan dinas yang disopiri Adi Yanuanto
dengan cara diantar jemput, dan kendaraan ditaruh digarasi rumah pribadi terdakwa
sedangkan kuncinya dibawa Adi Yanuanto ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu atas bukti berupa kuitansi-kuitansi senilai Rp.
10.000.000,00 , Rp. 20.000.000,00 , Rp. 200.000.000,00 dan fotocopi kuitansi
senilai Rp. 900.000.000,00 dan Rp. 225.000.000,00 dan tandatangan dalam kuitansi-
kuitansi bukan tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa atas isi dan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium
Kriminalistik No. LAB : 3351/DTF/2006 tanggal 7 Juli 2006 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Ir. Indriani Budhiarti dan Drs. Kuntoro dari Laboratorium
Forensik Cabang Surabaya tersebut terdakwa menyatakan tidak benar;
- Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah menerima
uang sebesar Rp. 900.000.000,00 dan Rp. 225.000.000,00 dengan ada dua fotocopi
kuitansi adalah tidak benar ;
- Bahwa selama menjabat Ketua DPRD terdakwa hanya membeli tanah seluas 50 ru
dengan harga Rp. 50.000.000,00 ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar Surat tentang Biaya Jasa Kerja sebesar Rp. 1.125.000.000,00 ;
8 (delapan) lembar SPMG tanggal 18 Februari 2004 beserta lampiran ;
2 (dua) lembar fotocopi kuitansi tanggal 25 Agustus 2004 dengan perincian ;
a. fotocopi kuitansi 1 senilai Rp. 900.000.000,00
b. fotocopi kuitansi 2 senilai Rp. 225.000.000,00
1 (satu) buah penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah PAK APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
102
1 (satu) buah APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah PAK APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah RAPBD Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) buah Rancangan PAK Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) rancangan APBD tahun 2004 ;
1 (satu) rancangan perubahan penjabaran APBD Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) buah Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) buah DASK Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG Nomor 699 tanggal 2 April 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG Nomor 1387 tanggal 6 Juli 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG Nomor 08 tanggal 30 Januari 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG nomor 750 tanggal 13 April 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG nomor 945 tanggal 5 Mei 2004 ;
SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 171423/71/012/1999 tanggal
16 Oktober 1999 ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan
Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3351/DTF/2006 tanggal 7 Juli 2006 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Ir. Indriani Budhiarti dan Drs. Kuntoro dari Laboratorium Forensik
Cabang Surabaya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah memberikan
keterangannya di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan pula
dengan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula Berita Acara Pemeriksaan
Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3351/DTF/2006 tanggal 7 Juli 2006 dan barang
bukti lainnya yang dihadapkan ke persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-
fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blitar periode tahun 1999
sampai tahun 2004, yang mempunyai tugas memimpin sidang paripurna :
103
- Bahwa pada bulan Desember 2004 di Pendopo Kabupaten Blitar telah terjadi pertemuan
antara Bupati (saksi Imam Muhadi), Wakil Bupati, Sekda (saksi Soebiantoro) dengan
Pimpinan Dewan yang terdiri dari terdakwa, Arif Fuadi, Gianto dan Made, yang dalam
pertemuan tersebut terdakwa membicarakan masalah uang pesangon sebagai tali asih
anggota dewan, demikian juga dalam rapat DPRD juga ada permintaan mengenai uang
pesangon untuk anggota Dewan tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah dengan anggota dewan lainnya mengadakan
pertemuan dengan bupati di pendopo ;
- Bahwa atas perintah secara lisan dari Bupati dan Sekda (saksi Subiantoro) maka Kabag
Keuangan (Saksi Krisanto) menganggarkan uang pesangon/tali asih anggota DPRD
Kabupaten Blitar pada pos belanja Kesekretariatan PEMKAB Blitar, yaitu pada pos
pembinaan dan pemrosesan keuangan dalam perubahan Anggaran tahun 2004 dengan
nilai nominal sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta
rupiah) pada saat pembahasan RAPBD tahun 2004 dengan rincian setiap anggota dewan
mendapat Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan khusus pimpinan dewan
ditambah lagi uang sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sekira pada bulan Februari 2004 atas perintah lisan dari Bupati (saksi Imam
Muhadi) dan Sekda (saksi Subiantoro) karena ada permintaan dari terdakwa, maka uang
sebesar Rp. 1,125 milyar tersebut dicairkan dan atas perintah atasan pula uang pesangon
tersebut agar diserahkan ke saksi Titik Wismiati, maka saksi Krissanto (Kabag
Keuangan) mengajukan nota dinas dana untuk Jasa Kerja sebesar Rp. 1.125.000.000,-
yang semula di Sekretariat DPRD dialihkan ke Sekretariat dalam pos Biaya Pembinaan
dan Pemrosesan Keuangan dengan memo(catatan) agar saksi Siti Sulastri mengajukan
SPP rincian dana , bulan maret 2006, dana disimpan dulu dan untuk Dewan, kemudian
pada tanggal 5 Februari 2004 saksi Titik Wismiati atas perintah Krissanto berupa memo
tersebut membuatkan SPP sebanyak 8 (delapan) lembar yang setelah diparaf dan
diketahui oleh Saksi Hasan Alhabsi (Asisten II) lalu diajukan ke bagaian anggaran
untuk diparaf dan dilengkapi SKO dan diajukan ke saksi Kadmiarsih (Kasubag
104
Angggaran untuk dibuatkan 8 (delapan) lembar SPMG, dan pada tanggal 18 Februari
2004 saksi Lilik Purwanto mencairkan dana sebesar Rp. 1.125.000.000,00 di Bank
Jantim dan uang itu diserahkan kepada saksi Titik Wismiati untuk di simpan di Brankas
:
- Bahwa kedelapan SPMG tersebut dari Pos Pembinaan dan Pembinaan Keuangan pada
Sekretaritan Kabupaten Blitar yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2004 yang
terdiri dari SPMG :
o Penyusunan Nomor 223 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Proses
Penyusunan APBD tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.
o Nomor 224 tanggal 18 Februari 2004 dari Biaya Proses Perhitungan Tahun
2003 sebesar Rp. 200.000.000,00.
o Nomor 225 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Penyusunan PAK
Tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.
o Nomor 226 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Proses Penyusunan LPJ
Bupati sebesar Rp. 125.000.000,00.
o Nomor 227 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Penyelenggaraan
Otonomi Daerah sebesar Rp. 100.000.000,00.
o Nomor 228 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Pembinaan Administrasi
Daerah sebesar Rp. 100.000.000,00.
o Nomor 229 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Pengendalian
Administrasi Umum sebesar Rp. 100.000.000,00.
o Nomor 230 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Penyelenggaraan
Pemerintahan sebesar Rp. 100.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 pagi hari saksi Krisanto (Kabag Keuangan)
memerintahkan saksi Siti Sulastri untuk mengambil uang ke saksi Titik Wismiati
sebesar Rp. 1.125.000.000,00 untuk Dewan sesuai Nota Dinas saksi Krisanto, kemudian
uang tersebut dihitung oleh saksi Titik Wismiati lalu uang tersebut oleh saksi Siti
Sulastri dibawa ke ruangannya dan dari uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 tersebut
105
sesuai dengan perintah saksi Krisanto maka yang sebesar Rp. 900.000.000,00 saksi Siti
Sulastri masukkan dalam 45 (empat puluh lima) amplop warna coklat yang masing-
masing berisi Rp. 20.000.000,00 dan dimasukan dalam tas kresek warna hitam,
sedangkan uang yang sebesar Rp. 225.000.000,00 dibungkus kertas koran yang
dimasukan dalam tas kresek warna hitam dan kemudian kedua bungkusan dalam tas
kresek hitam tersebut dimasukan lagi dalam satu tas kresek warna hitam ;
- Bahwa kemudian setelah saksi Wisnoegroho mendapat telepon dari saksi Subiantoro
yang menanyakan saksi Krisanto maka saksi Wisnugroho menemui saksi Siti Sulastri
menanyakan titipan uang dan memerintah untuk membuar kuitansi yang setelah itu saksi
Siti Sulastri membuat 2 (dua) kuitansi senilai Rp. 900.000,00 dan Rp. 225.000.000,00
masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan nama penerima Samirin Darwoto ;
- Bahwa kemudian saksi Wisnoegroho dan saksi Siti Sulastri dengan menggunakan
mobil sendiri membawa uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 dalam tas kresek warna
hitam tersebut yang pada waktu bersamaan saksi Subiantoro dengan menggunakan
mobil yang dikemudikan saksi Suparno pergi menuju Pendopo Kabupaten Blitar yang
saat itu saksi Subiantoro masuk ke dalam pendopo sedangkan saksi Wisnugroho
maupun saksi Siti Sulastri menunggu diluar tetap dalam mobil, dan selang beberapa
waktu kemudian saksi Soebiantoro keluar pendopo dan dengan menggunakan mobil
yang dikemudikan Suparno tersebut pergi menuju ke rumah dinas Ketua DPRD
Kabupaten Blitar (terdakwa) yang terletak di jalan Merdeka Blitar dan saat itu pula saksi
Wisnugroho dan saksi Siti Sulastri dari pendopo juga menuju ke rumah dinas Ketua
DPRD Kabupaten Blitar dengan menggunakan mobil dan uang yang berada dalam tas
kresek warna hitam tetap ada di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di rumah dinas Ketua DPRD tersebut saksi Subiantoro turun dari
mobil demikian pula saksi Wisnugroho juga turun dari mobilnya dengan membawa
Stopmap berisi kuitansi dan tas kresek warna hitam yang berisi uang yang sudah
disiapkan Saksi Siti Sulastri, lalu saksi Subiantoro dan saksi Wisnugroho masuk ke
dalam rumah dinas terdakwa dengan membawa Stopmap berisi kuitansi dan tas kresek
106
warna hitam yang berisi uang yang sudah disiapkan sedangkan saksi Siti Sulastri tetap
menunggu di dalam mobil Wisnugroho, dan tak lama selang waktu kemudian saksi
Wisnugroho keluar dari rumah dinas dengan sudah tidak membawa tas kresek warna
hitam maupun stopmap kemudian saksi Subiantoro juga keluar dengan membawa
Stopmap dan diserahkan kepada Wisnugroho, yang setelah dibuka oleh saksi
Wisnugroho dan saksi Siti Sulastri dalam Stopmap tersebut masih tetap ada kuitansi
yang pada nama penerima Samirin Darwoto sudah di paraf yang sebelumnya kuitansi-
kuitansi tersebut belum diparaf ;
- Bahwa saksi Subiantoro menerangkan bahwa pada waktu masuk ke dalam rumah dinas
terdakwa tersebut ternyata saksi Wisnugroho sudah ada di ruang tamu yang saat itu
saksi Subiantoro hanya melihat stopmap warna hijau atau biru di atas meja dan tidak
melihat ada bungkusan, lalu terdakwa menyuruh saksi Subiantoro untuk mengembalikan
stopmap tersebut kepada pemiliknya, yaitu saksi Wisnugroho kemudian saksi
Subiantoro ke luar menyerahkan stopmap kepada saksi Wisnugroho yang sudah ada di
mobil bersama saksi Siti Sulastri, namun saksi Subiantoro tidak mengetahui isi stopmap
tersebut ;
- Bahwa setelah dari rumah dinas terdakwa, baik saksi Wisnugroho, saksi Siti Sulastri,
saksi Subiantoro dan saksi Suparno langsung pulang ke kantor Bupati dan sampai di
kantor masih dalam jam akantor (dinas) yang setelah itu saksi Wisnugroho melaporkan
kepada saksi Krisanto kalau uang untuk DPRD sudah diserahkan kepada terdakwa serta
menyerahkan 2 (dua) lembar kuitansi bukti penerimaan masing-masing sebesar Rp.
900.000.000,00 dan Rp. 225.000.000,00, dan tak lama kemudian terdakwa menelpon
saksi Subiantoro untuk meminta kembali kuitansi-kuitansi yang diserahkan saksi
Wisnugroho dengan alasan bahwa terdakwa hanya pinjam, lalu saksi Subiantoro
memerintahkan kepada saksi Wisnugroho untuk mengembalikan kuitansi tersebut
kepada terdakwa, namun sebelum dikembalikan 2 (dua0 lembar kuitansi tersebut oleh
saksi Siti Sulasatri di fotocopi untuk diserahkan dan disimpan oleh saksi Titik Wismiati,
sedangkan aslinya diserahkan kepada terdakwa di rumah dinasnya ;
107
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00
dari saksi Wisnugroho dan tidak pernah ada tamu di rumah dinas terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2003 saksi Siti Sulastri atas perintah saksi Krisanto telah
mengambil uang dari saksi Titik Wismiati sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) sesuai dengan SPMG Nomor 08 tanggal 30 Januari 2004 yang diambil dari pos
biaya penyusunan APBD tahun 2004 pada Sekretariat Pemkab Blitar yang dana tersebut
berasal dari APBD, dan oleh saksi Siti Sulastri uang sebesar Rp. 10.000.000,00 tersebut
diserahkan dan diterima sendiri oleh terdakwa di rumah dinasnya yang atas penyerahan
uang tersebut dibuatkan bukti berupa kuitansi tertanggal 30 Desember 2003 ;
- Bahwa atas perintah atasannya saksi Krisanto pernah menyerahkan uang sebesar Rp.
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan SPMG Nomor 1387 tanggal 6 Juli
2004 yang diambil dari pos Pengadaan Alat-alat Kebersihan Sekretariat Pemkab Blitar
yang dana tersebut berasal dari APBD dan uang tersebut saksi Krisanto serahkan dan
diterima oleh terdakwa serta terdakwa menandatangani kuitansi tertanggal 24 Juni 2004
;
- Bahwa dana sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Pos Proses
Penyusunan Perhitungan APBD 2003 pada Sekretariat Pemkab Blitar yang berasal dari
APBD sesuai SPMG nomor 699 telah cair dan dana tersebut telah terdakwa terima
berdasarkan kuitansi tertanggal 31 Maret 2004 ;
- Bahwa tanda tangan dalam kuitansi-kuitansi yang tertera dengan nominal sebesar Rp.
10.000.000,00 , Rp. 20.000.000,00 dan Rp. 200.000.000,00 dengan penerima uang
bernama Samirin Darwoto tersebut adalah tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,00,
Rp. 20.000.000,00 maupun Rp. 200.000.000,00 dan tanda tangan dalam bukti kuitansi-
kuitansi bukan tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa dana yang dianggarkan untuk Pemerintah Kabupaten Blitar (ekseklutif) tidak
boleh diterima atau dipergunakan untuk keperluan DPRD Kabupaten Blitar (legislatif) ;
108
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blitar bukan pengguna anggaran
Sekretarian Pemkab Blitar Eksekutif) ;
- Bahwa untuk pencairan SPMG harus dilengkapi dengan nota dinas, SKO, SPP, kuitansi
dan bukti-bukti pendukung lainnya ;
- Bahwa perubahan anggaran pada biaya pembinaan dan pemrosesan keuanggan
Sekretariat Pemkab dalam RAPBD 2004 sebelum dibahas di Panggar Dewan oleh saksi
Krisanto dianggarkan sebesar Rp.5.353.250.000,00 dan karena atas perintah atasan saksi
Krisanto serta permintaan uang pesangon dari dewan maka terjadi perubahan dalam
RAPBD menjadi Rp. 6.053.250.000,00 dan berubah lagi dalam APBD menjadi Rp.
6.678.250.000,00, dimana atas perubahan-perubahan tersebut dalam rapat di Panggar
Dewan dan oleh fraksi-fraksi dalam rapat paripurna tidak dibahas dan tanpa revisi ;
- Bahwa pembahasan RAPBD dibahas dalam rapat Panggar dengan Tim Anggaran ;
- Bahwa pengeluaran dana dari anggaran Sekretariat Pemkab pasti diketahui oleh Sekda,
dan yang bertanggung jawab atas keuangan Sekretariat Pemkab tersebut adalah Sekda ;
- Bahwa saksi Subiantoro sebagai Sekda adalah juga sebagai Ketua Tim Anggaran
Eksekutif (Pemerintah Kabupaten Blitar) ;
- Bahwa prosedur pencairan dana adalah harus sesuai dengan APBD dan dari Kabag atau
Dinas-Dinas mengajukan dana dengan nota dinas yang telah ditandatangani kemudian
diajukan SEKDA yang setelah disetujui kemudian dibuatkan SPP oleh Pemegang Kas
lalu diajukan kepada Asisten II bidang Administrasi dan Umum untuk diparaf dan
kemudian dikembalikan lagi ke Kabag Keuangan untuk dibuatkan SPMG (surat perintah
membayar giro) dan SKO (Surat Keputusan otoritas), setelah itu diserahkan ke
pemegang Kas untuk pencairan dana dan setelah cair diserahkan kepada pos-pos yang
mengajukan dan sebagai pertanggung jawaban anggaran harus menyerahkan kuitansi
serta bukti-bukti pendukung lainnya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
dengan Dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu Dakwaan Primair perbuatan
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
109
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; dakwaaan Subsidair
perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
R.I.Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; dakwaan Lebih
Subsidair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
dakwaan Lebih Subsidair Lagi perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi; dakwaan Lebih-Lebih Subsidair Lagi perbuatan terdakwa sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal-Pasal tersebut, maka
semua unsur yang terkandung dalam Pasal-Pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi
oleh perbuatan Terdakwa.
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara
Subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu
melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1)
Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :
1. Setiap Orang;
110
2. Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu
Korporasi;
3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
4. Perbuatan Tersebut Dilakukan Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh
Melakukan, dan Turut Serta Melakukan;
Ad.1. Unsur Setiap Orang
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sesuai dengan ketentuan
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah orang perseorangan
atau termasuk korporasi.
Menimbang, bahwa menurut Martiman Projo Hamidjojo, SH, MM dalam bukunya
“Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi”, Penerbit CV. Mandar Maju
Bandung tahun 2001 hal. 52-53, disebutkan istilah yang lazim dalam perundang-undangan
pidana ataupun KUHP memakai kata Barangsiapa atau salinan dari “Hij die” (teks KUHP)
dan yang dimaksud dengan Setiap orang atau Barang siapa adalah orang atau orang-orang
yang apabila orang atau orang-orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka orang-orang itu disebut sebagai si pelaku atau
si pembuat dari delik tersebut.
Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya “Pembahasan Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit Sinar Grafika Jakarta tahun 2005,
hal. 27 disebutkan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan adanya suatu
syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai “setiap orang” yang
melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud. Oleh karena sesuai dengan apa yang
dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang
terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas orang perseorangan dan/atau korporasi.
111
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa Samirin Darwoto
telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum,
sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak
pidana.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis tidak
sependapat dengan Penuntut Umum maupun Penasihat hukum terdakwa dan Majelis
berpendapat unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi.
A.d.2. Unsur Dengan Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan
Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur (elemen) yang
masing-masing saling berkaitan (berhubungan). Dimana yang dimaksud dengan secara
melawan hukum dalam rumusan delik ini berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam
arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur
dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela
karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.Oleh karena itu perbuatan melawan
hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan (hukum tertulis) dan/atau rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial.
Menimbang, bahwa dari fakta yang teruangkap di persidangan, maka unsur kedua
ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Krisanto (Kabag Keuangan) dan
Wisnugroho (Kasubag Anggaran), Siti Sulastri (staf Bagian Anggaran), Titik Wismiati
(Kasir dan Pembantu Pemegang Kas) serta barang bukti surat biaya Jasa Kerja sebesar
Rp. 1.125.000.000,- semula di Sekretariat DPRD dialihkan Sekretariat pada Belanja dan
Jasa (jenis Belanja, Jasa Kantor (obyek belanja), Biaya Pembinaan dan Keuangan
112
terungkap fakta-fakta :pada tanggal 25 Agustus 2004 pagi hari saksi Krisanto (Kabag
Keuangan) memerintahkan saksi Siti Sulastri (staf Bagian Anggaran) untuk mengambil
uang ke saksi Titik Wismiati (Kasir/Pembantu Pemegang Kas) sebesar Rp.
1.125.000.000,00 dari pos Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan untuk Dewan
sesuai Nota Dinas (memo) saksi Krisanto dan SPMG :
o Nomor 223 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Proses Penyusunan
APBD tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.
o Nomor 224 tanggal 18 Februari 2004 dari Biaya Proses Perhitungan Tahun
2003 sebesar Rp. 200.000.000,00.
o Nomor 225 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Penyusunan PAK
Tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.
o Nomor 226 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Proses Penyusunan LPJ
Bupati sebesar Rp. 125.000.000,00.
o Nomor 227 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Penyelenggaraan
Otonomi Daerah sebesar Rp. 100.000.000,00.
o Nomor 228 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Pembinaan Administrasi
Daerah sebesar Rp. 100.000.000,00.
o Nomor 229 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Pengendalian
Administrasi Umum sebesar Rp. 100.000.000,00.
o Nomor 230 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Penyelenggaraan
Pemerintahan sebesar Rp. 100.000.000,00.
kemudian uang tersebut dihitung oleh saksi Titik Wismiati lalu uang tersebut oleh saksi
Siti Sulastri dibawa ke ruangannya dan dari uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 tersebut
sesuai dengan perintah saksi Krisanto maka yang sebesar Rp. 900.000.000,00 saksi Siti
Sulastri masukkan dalam 45 (empat puluh lima) amplop warna coklat yang sesuai
dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar sebanyak 45 (empat puluh lima) orang
yang masing-masing berisi Rp. 20.000.000,00 dan dimasukan dalam tas kresek warna
hitam, sedangkan uang yang sebesar Rp. 225.000.000,00 dibungkus kertas koran yang
113
dimasukan dalam tas kresek warna hitam dan kemudian kedua bungkusan dalam tas
kresek hitam tersebut dimasukan lagi dalam satu tas kresek warna hitam ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Subiantoro (Sekda), saksi Wisnugroho dan saksi
Siti Sulastri diperoleh petunjuk setelah saksi Wisnoegroho mendapat telepon dari saksi
Subiantoro yang menanyakan saksi Krisanto maka saksi Wisnugroho menemui saksi Siti
Sulastri menanyakan titipan uang dan memerintah untuk membuat kuitansi yang setelah
itu saksi Siti Sulastri membuat 2 (dua) kuitansi senilai Rp. 900.000,00 dan Rp.
225.000.000,00 masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan nama penerima Samirin
Darwoto ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wisnoegroho dan saksi Siti Sulastri dengan
menggunakan mobil sendiri membawa uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 dalam tas
kresek warna hitam tersebut yang pada waktu bersamaan saksi Subiantoro dengan
menggunakan mobil yang dikemudikan saksi Suparno pergi menuju Pendopo
Kabupaten Blitar yang saat itu saksi Subiantoro masuk ke dalam pendopo sedangkan
saksi Wisnugroho maupun saksi Siti Sulastri menunggu diluar tetap dalam mobil, dan
selang beberapa waktu kemudian saksi Soebiantoro keluar pendopo dan dengan
menggunakan mobil yang dikemudikan Suparno tersebut pergi menuju ke rumah dinas
Ketua DPRD Kabupaten Blitar (terdakwa) yang terletak di jalan Merdeka Blitar dan saat
itu pula saksi Wisnugroho dan saksi Siti Sulastri dari pendopo juga menuju ke rumah
dinas Ketua DPRD Kabupaten Blitar dengan menggunakan mobil dan uang yang
berada dalam tas kresek warna hitam berisi uang Rp. 1.125.000.000,00 tetap ada di
dalam mobil tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wisnugroho, saksi Siti Sulastri dan saksi Suparno
di peroleh petunjuk bahwa setelah sampai di rumah dinas Ketua DPRD tersebut saksi
Subiantoro turun dari mobil demikian pula saksi Wisnugroho juga turun dari mobilnya
dengan membawa Stopmap berisi kuitansi dan tas kresek warna hitam yang berisi uang
yang sudah disiapkan Saksi Siti Sulastri, lalu saksi Subiantoro dan saksi Wisnugroho
masuk ke dalam rumah dinas terdakwa dengan membawa Stopmap berisi kuitansi dan
114
tas kresek warna hitam yang berisi uang yang sudah disiapkan dan dibawa oleh saksi
Siti sulastri, sedangkan saksi Siti Sulastri tetap menunggu di dalam mobil Wisnugroho.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Subiantoro, saksi Wisnugroho dan saksi Siti
Sulastri bahwa tidak lama selang waktu kemudian saksi Wisnugroho keluar dari rumah
dinas dengan sudah tidak membawa tas kresek warna hitam maupun stopmap kemudian
saksi Subiantoro juga keluar dengan membawa Stopmap dan diserahkan kepada
Wisnugroho, dan berdasarkan keterangan saksi Wisnugroho dan saksi Siti Sulastri
bahwa setelah dibuka dalam stopmap tersebut masih tetap ada 2 (dua) lembar kuitansi
atas penerimaan uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 yang masing-masing senilai Rp.
900.000.000,00 dan Rp. 225.000.000,00 yang pada nama penerima Samirin Darwoto
sudah di paraf yang sebelumnya kuitansi-kuitansi tersebut belum diparaf ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Subiantoro, saksi Krisanto, saksi Siti Sulastri, saksi
Wisnugroho dan saksi Titik Wismiati bahwa setelah sampai kembali di kantor tidak
lama kemudian terdakwa menelpon saksi Subiantoro untuk meminta kembali 2 (dua)
kuitansi sebagai tanda penerimaan uang tersebut dan sebelum kuitansi-kuitansi tersebut
dikembalikan dan diserahkan oleh saksi Wisnugroho terlebih dahulu difotocopi oleh
saksi Siti sulastri ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ataupun petunjuk sebagaimana
dipertimbangkan di atas bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.
1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan saksi
Wisnugroho sebagai Kasubag Anggaran Pemkab Blitar yang berasal dari pos Pembinaan
dan Pemrosesan Keuangan pada anggaran Sekretariat Kabupaten Blitar ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Sulastri, saksi Titik Wismiati,
saksi Krisanto serta barang bukti berupa 1 (satu) bendel SPMG nomor 08 tertanggal tanggal
30 Januari 2004 dengan salah satu lampiran berupa kuitansi tertanggal 30 Desember 2006
bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 yang diambil dari pos Biaya Proses Penyusunan
Perhitungan APBD tahun 2003 Sekretariat Pemkab Blitar, yang dana tersebut diambil dari
Kasir dan Pembantu Pemegang Kas Pemkab Blitar (saksi Titik Wismiati) yang oleh saksi
115
Siti Sulastri sebagai staf Bagian Anggaran tersebut diserahkan dan diterima sendiri oleh
terdakwa di rumah dinasnya yang atas penyerahan uang tersebut dibuatkan bukti berupa
kuitansi tertanggal 30 Desember 2003 dan nama penerima adalah Samirin Darwoto
(terdakwa) ;
Menimbang, bahwa tanda tangan dalam kuitansi tertanggal 30 Desember
2003.dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan nama penerima Samirin Darwoto
berdasarkan keterangan saksi Imam Muhadi, saksi Subiantoro, saksi Drs. Gunawan, saksi
Sumardjo dan saksi Krisanto telah mengenali corak dan modelnya sebagai tanda tangan
terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :
3351/DTF/2006 tanggal 7 Juli 2006 tanda tangan tersebut adalah produk yang sama dengan
tanda tangan atas nama Samririn Darwoto dalam tanda tangan pembanding (KT), sehingga
tanda tangan yang ada dalam kuitansi tertanggal 30 Desember 2003 adalah tanda tangan
terdakwa ,
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ataupun petunjuk sebagaimana
dipertimbangkan di atas bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.10.000.000,00
dari Staf Bagian Anggaran Pemkab Blitar yaitu saksi Siti Sulastri dan uang/dana tersebut
diambil dari pos Biaya Proses Penyusunan Perhitungan APBD tahun 2003 Sekretariat
Pemkab Blitar ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lilik Purwanto, saksi Titik
Wismiati, saksi Krisanto, saksi L. Nina Dwi Rahayu, saksi Lilik Purwanto barang bukti
berupa 1 (satu) bendel SPMG nomor 1387 tanggal 6 Juli 2004 dengan salah satu lampiran
berupa kuitansi tertanggal 24 Juni 2004 bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 yang
diambil dari pos Pengadaan Alat Kebersihan Pemkab Blitar telah dibuatkan SPP serta
SPMG dan telah cair, dan berdasarkan keterangan saksi Krisanto Kabag Keuangan Pemkab
Blitar telah menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 tersebut dan diterima oleh
terdakwa dengan menandatangani kuitansi penerimaan tertanggal 24 Juni 2004 tersebut;
Menimbang, bahwa tanda tangan dalam kuitansi tertanggal 24 Juni 2004 dengan
nominal sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan nama penerima Samirin Darwoto walaupun
116
berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :
3351/DTF/2006 tanggal 7 Juli 2006 tanda tangan dalam kuitansi tersebut tidak dapat
dilakukan pemeriksaan karena merupakan double stroke,namun beradasarkan keterangan
saksi Imam Muhadi, saksi Subiantoro, saksi Drs. Gunawan, saksi Sumardjo dan saksi
Krisanto mengenali corak dan model tanda tangan dalam kuitansi tertanggal 24 Juni 2004
sebagai tanda tangan terdakwa , sehingga tanda tangan yang ada dalam kuitansi tersebut
adalah tanda tangan terdakwa ,
Menimbang, bahwa beradasarkan fakta ataupun petunjuk sebagaimana
dipertimbangkan di atas bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,00
dari Kabag Keuangan Pemkab Blitar yaitu saksi Krisanto dan uang/dana tersebut diambil
dari pos Pengadaan Alat Kebersihan Pemkab Blitar ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lilik Purwanto, saksi Titik
Wismiati, saksi Krisanto, saksi L. Nina Dwi Rahayu serta barang bukti berupa 1 (satu)
bendel SPMG nomor 699 tanggal 2 April 2004 dengan salah satu lampiran berupa kuitansi
tertanggal 31 Maret 2004 bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,00 yang diambil dari pos
Biaya Proses Penyusunan perhitungan APBD 2003 Pemkab Blitar pada Sekretariat Pemkab
Blitar telah dibuatkan SPP ,SPMG serta dilampiri SKO yang dana tersebut telah dicairkan
dan berdasarkan keterangan saksi Krisanto uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) tersebut diterima oleh terdakwa ;
Menimbang, bahwa tanda tangan dalam kuitansi tertanggal 31 Maret 2004.dengan
nominal sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan nama penerima Samirin Darwoto, berdasarkan
keterangan saksi Imam Muhadi, saksi Subiantoro, saksi Drs. Gunawan, saksi Sumardjo dan
saksi Krisanto mengenali dari corak dan modelnya sebagai tanda tangan terdakwa dan
berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB :
3351/DTF/2006 tanggal 7 Juli 2006 tanda tangan dalam kuitansi tersebut adalah produk
yang sama dengan tanda tangan atas nama Samririn Darwoto dalam tanda tangan
pembanding (KT), sehingga tanda tangan yang ada dalam kuitansi tertanggal 31 Maret 2004
adalah tanda tangan terdakwa ,
117
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ataupun petunjuk sebagaimana
dipertimbangkan di atas bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dari pos Biaya Proses Penyusunan Perhitungan APBD tahun 2003
Pemkab Blitar telah cair dari Kas Pemkab Blitar dan telah diterima oleh terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta maupun petunjuk sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, maka terdakwa telah menerima uang masing-masing senilai Rp.
1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
ditambah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang jadi seluruhnya sejumlah Rp.
1.355.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima milyar rupiah) dari pos-pos pada
Anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar (eksekutif) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 78 ayat (1) dinyatakan : “Penyelenggaraan
tugas Pemerintah Daerah dan DPRD di biayai dan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah”, kemudian dalam pasal 29 ayat (5) juga dinyatakan : “Anggaran Belanja
Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah” dan dalam pasal 18 ayat (1) huruf f angka ke-3 dinyatakan
DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan
Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah ;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun
2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah dalam pasal 4
dinyatakan :”Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, efesien, efektif, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”, kemudian dalam pasal 10 ayat (3)
ditentukan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran
atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk
membiayai pengeluaran tersebut. Demikian pula dalam pasal 27 ayat (1) menyatakan :
118
“Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih “ ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah
serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha
keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah
dalam pasal 49 ayat (5) dinyatakan : “Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti
yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”, kemudian
dalam pasal 55 ayat (1) juga dinyatakan ; “Pengguna Anggaran dilarang melakukan
tindakan yang mengekibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak
tersedia atau dananya tidak cukup tersedia” dan dalam ayat (2) dinyatakan : “Pengguna
Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk
tujuan lain dari pada yang ditetapkan”.
Menimbang, bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri nomor 161/3211/SJ
tanggal 29 desember 2003 tentang Pedoman , Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD yang diantaranya mengatur bahwa untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau
untuk membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan pimpinan atas nama Lembaga
perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan, dan penyususunan, pelaksanaan dan penatausahaan,
penggunaan belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku
Pengguna Anggaran ;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD masing-masing mempunyai angaran
sendiri-sendiri, dimana penggunaan anggaran harus cukup atau tersedia dananya dan sesuai
dengan peruntukannya yang telah ditetapkan serta didukung dengan bukti-bukti yang
lengkap dan sah, sehingga anggaran yang diperuntukan Pemerintah Daerah tidak boleh
dipergunakan atau dialihkan kepada DPRD ;
119
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Imam Muhadi; Hasan Al
Habsy; Wisnugroho; Lilik Purwanto; Subiantoro; gunawan; Kustanto, Sumardjo dan
Krisanto bahwa eksekutif /Pemerintah Kabupaten (in casu PEMKAB Blitar) dan Legislatif
(in casu DPRD Kabupaten Blitar) masing-masing mempunyai anggaran sendiri-sendiri dan
anggaran eksekutif tidak dapat diambil maupun dipergunakan/dipakai oleh legislatif ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti
Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Timur Nomor 171.423/71/012/1999
tertanggal 16 Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan dewan Perwakilan Rakyat daerah
Kabupaten Tingkat II Blitar bahwa terdakwa adalah sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blitar
;
Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan keterangan saksi Krisanto,
Saksi Wisnugroho, saksi Siti Sulastri, saksi Titik Wismiati dan barang bukti surat biaya Jasa
Kerja sebesar Rp. 1.125.000.000,- semula di Sekretariat DPRD dialihkan Sekretariat pada
Belanja dan Jasa (jenis Belanja, Jasa Kantor (obyek belanja), Biaya Pembinaan dan
Keuangan surat biaya Jasa Kerja sebesar Rp. 1.125.000.000,- semula di Sekretariat DPRD
dialihkan Sekretariat pada Belanja dan Jasa (jenis Belanja), Jasa Kantor (obyek belanja),
Biaya Pembinaan dan Keuangan bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.
1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana
dipertimbangkan di atas adalah untuk pesangon para anggota dewan sebanyak 45 orang dan
uang tambahan Pimpinan Dewan yang diterima di rumah dinas terdakwa, dan uang sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) di
terima terdakwa di rumah dinasnya, demikian pula uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) telah diterima oleh terdakwa dalam kaitannya sebagai Ketua DPRD
Kabupaten Blitar, sehingga terdakwa menerima uang-uang tersebut dalam kedudukannya
sebagai Ketua DPRD Blitar yang hanya memberikan kuitansi tanpa didukung kelengkapan
bukti sah lainnya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa sebagai Ketua
DPRD Kabupaten Blitar dan bukan sebagai pengguna anggaran pada Sekretariat Pemerintah
120
Kabupaten Blitar, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan ketentuan-
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 105
tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 bahwa
dana/anggaran pada eksekutif (in casu Pemerintah Kabupaten Blitar) tidak boleh diambil
ataupun dipergunakan oleh legislatif (in casu DPRD Kabupaten Blitar), sehingga tindakan
terdakwa yang menerima uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh
lima juta rupiah), Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh
juta rupiah) Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana di pertimbangkan di
atas adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang ada, yaitu Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 ;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatau perbuatan atau serangkaian
perbuatan yang dengan perbuatan tersebut dapat bertambah harta-hartanya atau
kekayaannya, baik dapat berupa barang-barang atau keuangan. Sedang yang diperkaya ini
adalah orang yang bersangkutan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang bersifat
alternatif, maksudnya apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu dengan diterimanya uang
sebesar Rp.1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa
dari Kasubag Anggaran Pemkab Blitar (saksi Wisnugroho) sebagaimana dipertimbangkan
di atas berdasarkan persesuaian keterangan saksi Krisanto, saksi Wisnugroho, saksi Siti
Sulastri, saksi Titik Wismiati dan saksi Drs. Karyono dengan barang bukti berupa surat
tentang biaya Jasa Kerja sebesar Rp. 1.125.000.000,- semula di Sekretariat DPRD di alihkan
ke Sekretariat pada Belanja barang dan Jasa (Jenis Belanja) Jasa Kantor (Obyek Belanja)
Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan maupun barang bukti 2 (dua) lembar fotocopi
kuitansi masing-masing senilai Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan Rp.
225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) maka telah diperoleh petunjuk bahwa
uang sebesar Rp.1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut
121
yang sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) diperuntukan untuk dana uang
pesangon/tali asih bagi Anggota DPRD Kabupaten Blitar yang berjumlah 45 (empat puluh
lima) orang termasuk terdakwa yang masing-masing anggota mendapatkan Rp.
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan yang sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua
ratus dua puluh lima juta rupiah) merupakan uang tambahan bagi Pimpinan Dewan (DPRD
Kabupaten Blitar) sebanyak 4 (empat) orang termasuk terdakwa sehingga terdakwa
mendaparkan bagaian sebesar Rp. 56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah). Kemudian sebagaimana dipertimbangkan di atas dari SPMG No. 08
tanggal 30 januari 2004 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah), dari SPMG nomor 699 tanggal 2 April 2004 terdakwa menerima uang sebesar Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan dari SPMG nomor1387 tanggal 6 Juli 2004
terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka akibat dari perbuatan
terdakwa yang menerima/memperoleh uang yang berasal dari anggaran Sekkab Blitar
tersebut, terdakwa telah bertambah hartanya atau kekayaannya sebesar Rp. 56.250.000,00
(lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) ditambah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah Rp.
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga berjumlah Rp. 286.250.000.000,00 (dua
ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi A de charge Adi Yanuanto yang
telah selesai tugas menjalankan tugas sebagai sopir sejak tanggal 20 Agustus 2004 sebagai
sopir terdakwa, maka saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada tanggal 25
Agustus 2004 dirumah dinas terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas ;
Menimbang, bahwa mengenai alasan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan
bukti-bukti berupa kwitansi yang tidak diberi materai dan tidak jelas asal maupun
peruntukannya, maka Majelis berpendapat untuk keharusan adanya materai dalam kwitansi
adalah untuk memenuhi bea materai demikian pula mengenai asal maupun peruntukannya
122
adalah telah dipertimbangkan sebagai sesuatu yang tidak prosedural atau merupakan
perbuatan melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam pembuktian unsur diatas ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas,
maka Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dan karenanya Majelis
berpendapat bahwa unsur ke-2 “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri” telah terpenuhi ;
A.d.3. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara :
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah
sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara
(R. Wiyono SH dalam bukunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal.
32)
Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “keuangan negara”
sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan
termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang
timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat
lembaga negara baik tingkat pusat ataupun di daerah.
Menimbang, bahwa arti “dapat” dalam dalam unsur ke – 4 ini haruslah diartikan
sebagai sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian negara dengan tanpa dirinci
dan menyebut bentuk dan jumlah kerugian negera tertentu sebagaimana halnya tindak
pidana materiil (Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan
Formil Korupsi di Indonesia hal. 45).
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan
keterangan saksi-saksi : Imam Muhadi, Subiantoro dan Krisanto bahwa pada bulan Deseber
2003 di Pendopo Kabupaten Blitar telah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Bupati
(saksi Imam Muhadi), Wakil bupati (Heri Nugroho), Sekda (saksi Subiantoro) dengan
Ketua DPRD Kabupaten Blitar (terdakwa), Sugianto, Made dan arif Fuadi masing-masing
Wakil Ketua DPRD dan dalam pertemuan tersebut dewan meminta uang pesangon/tali asih
123
bagi anggota dewan yang akan memasuki purna bhakti. Demikian pula berdasarkan
keterangan saksi Gunawan dan saksi Karyono yang mendengar kalau anggota Dewan akan
mendapatkan uang pesangon/tali asih ;
Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Krisanto dengan
saksi Imam Muhadi serta barang bukti surat tentang biaya Jasa Kerja sebesar Rp.
1.125.000.000,- semula di Sekretariat DPRD di alihkan ke Sekretariat pada Belanja barang
dan Jasa (Jenis Belanja) Jasa Kantor (Obyek Belanja) Biaya Pembinaan dan Pemrosesan
Keuangan bahwa pada waktu rapat antara Tim Anggaran dari Pemkab Blitar dengan Panitia
Anggaran dari DPRD Kabupaten Blitar tersebut Panitia Anggaran meminta dana uang
pesangon yang diganti dengan istilah Jasa Kerja untuk dianggarkan di Sekkab, maka saksi
Krisanto yang juga sebagai Sekretaris Tim Anggaran akhirnya menganggarkan dana
pesangon sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (Satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah)
dengan cara memasukkan ke pos-pos Sekretariatan Sekkab, yaitu pada Pos Anggaran
Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan pada Sekretariat Kabupaten Blitar yang berasal dari
APBD Tahun Anggaran 2004 yang terdiri dari :
o pos Biaya Proses Penyusunan APBD tahun 2004 sebesar Rp.
200.000.000,00.
o Pos Biaya Proses Perhitungan Tahun 2003 sebesar Rp. 200.000.000,00.
o Pos Biaya Penyusunan PAK Tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.
o pos Biaya Proses Penyusunan LPJ Bupati sebesar Rp. 125.000.000,00.
o pos Biaya Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebesar Rp. 100.000.000,00.
o pos Biaya Pembinaan Administrasi Daerah sebesar Rp. 100.000.000,00.
o pos Biaya Pengendalian Administrasi Umum sebesar Rp. 100.000.000,00.
o pos Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 100.000.000,00.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ataupun petunjuk sebagaimana telah
dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar
Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan saksi
124
Wisnugroho sebagai Kasubag Anggaran Pemkab Blitar yang berasal dari pos Pembinaan
dan Pemrosesan Keuangan pada anggaran Sekretariat Kabupaten Blitar ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ataupun petunjuk sebagaimana dalam
pertimbangan unsur ke-2 di atas bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar
Rp.10.000.000,00 dari Staf Bagian Anggaran Pemkab Blitar yaitu saksi Siti Sulastri dan
uang/dana tersebut diambil dari pos Biaya Proses Penyusunan Perhitungan APBD tahun
2003 Sekretariat Pemkab Blitar ;
Menimbang, bahwa beradasarkan fakta ataupun petunjuk sebagaimana dalam
pertimbangan unsur ke-2 di atas bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar
Rp.20.000.000,00 dari Kabag Keuangan Pemkab Blitar yaitu saksi Krisanto dan uang/dana
tersebut diambil dari pos Pengadaan Alat Kebersihan Pemkab Blitar ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ataupun petunjuk sebagaimana dalam
pertimbangan unsur ke-2 di atas bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari pos Biaya Proses Penyusunan Perhitungan
APBD tahun 2003 Pemkab Blitar telah cair dari Kas Pemkab Blitar dan telah diterima oleh
terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka uang sejumlah Rp.
1.355.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima milyar rupiah) yang telah terdakwa
terima tersebut berasal dari pos-pos anggaran yang diperuntukan bagi Pemerintah
Kabupaten Blitar (eksekutif), yaitu pada pos anggaran Pembinaan dan Pemrosesan
Keuangan dan pos Pengadaan Alat Kebersihan Sekretariat Pemkab Blitar , dan berdasarkan
keterangan saksi-saksi bahwa anggaran Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan maupun
Pengadaan Alat Kebersihan Sekretariat berasal dari APBD Kabupaten Blitar;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 78 ayat (1) dinyatakan :
“Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD di biayai dan atas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah”
125
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli (Abu Umar) bahwa tim telah
menemukan adanya kerugian uang negara sebesar Rp. 1.835.000.000,00 / Rp. 1,835 milyar
dengan rincian telah diterbitkan dan dicairkan SPMG :
Nomor 08 tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp. 510.000.000,00.
Nomor 223 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.
Nomor 224 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.
Nomor 225 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.
Nomor 226 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 125.000.000,00.
Nomor 227 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00.
Nomor 228 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00.
Nomor 229 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00.
Nomor 230 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 100.000.000,00.
Nomor 669 tanggal 2 April 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.
sesuai dengan kuitansi yang menerima dana sebesar Rp. 1.835.000.000,00, yaitu :
1. Kuitansi tanggal 30 Desember 2003 yang menerima Mahmud senilai Rp.
500.000.000,00.
2. Kuitansi tanggal 30 Desember 2003 yang menerima Samirin Darwoto senilai Rp.
10.000.000,00.
3. Kuitansi tanggal 31 Maret 2004 yang menerima Samirin Darwoto senilai Rp.
200.000.000,00.
4. Fotocopi kuitansi tanggal 25 Agustus 2004 yang menerima Samirin Darwoto
senilai Rp. 900.000.000,00.
5. Fotocopi kuitansi tanggal 25 Agustus 2004 yang menerima Samirin Darwoto
senilai Rp. 225.000.000,00.
dan kuitansi-kuitansi tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya dan
tidak sesuai dengan peruntukannya;
126
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa dana sebesar Rp.
1.355.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) telah cair (keluar) yang
diterima oleh terdakwa dengan tidak sesuai prosedur seperti pertanggung jawabannya hanya
berupa kuitansi tanpa didukung bukti lainnya dan tidak sesuai dengan peruntukkannya dan
dana tersebut merupakan anggaran yang diperuntukan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar
(Eksekutif) yang pendanaan tersebut berasal dari APBD tahun 2004 Kabupaten Blitar ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka akaibat perbuatan
terdakwa tersebut negara telah mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 1.355.000.000,00
(satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis tidak
sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dan karenanya Majelis berpendapat bahwa
unsur ke-3 dakwaan praimair ini telah terpenuhi ;
Ad.4. Unsur Perbuatan Tersebut Dilakukan Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang
Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ orang yang melakukan” adalah
seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa
pidana, dan yang dimakud dengan “yang menyuruh lakukan” artinya bukan orang itu sendiri
yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan arti “turut
melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya ada dua orang
ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger)
peristiwa pidana itu. ( R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal 62 –
63) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah
terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Imam Muhadi, Subiantoro dan Krisanto
bahwa pada bulan Deseber 2003 di Pendopo Kabupaten Blitar telah diadakan
pertemuan yang dihadiri oleh Bupati (saksi Imam Muhadi), Wakil Bupati (Heri
127
Nugroho), Sekda (saksi Subiantoro) dengan Ketua DPRD Kabupaten Blitar
(terdakwa), Sugianto, Made dan Arif Fuadi masing-masing Wakil Ketua DPRD dan
dalam pertemuan tersebut dewan meminta uang pesangon/tali asih bagi anggota
dewan yang akan memasuki purna bhakti. Demikian pula berdasarkan keterangan
saksi Gunawan dan saksi Karyono yang mendengar kalau anggota Dewan akan
mendapatkan uang pesangon/tali asih ;
Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Krisanto dengan saksi Imam
Muhadi serta barang bukti surat tentang biaya Jasa Kerja sebesar Rp.
1.125.000.000,- semula di Sekretariat DPRD di alihkan ke Sekretariat pada Belanja
barang dan Jasa (Jenis Belanja) Jasa Kantor (Obyek Belanja) Biaya Pembinaan dan
Pemrosesan Keuangan bahwa pada waktu rapat antara Tim Anggaran dari Pemkab
Blitar yang diketuai oleh Sekda (saksi Soebintoro) dengan Panitia Anggaran dari
DPRD Kabupaten Blitar yang diketuai oleh saksi Masdaim Rifai tersebut Panitia
Anggaran meminta dana uang pesangon yang diganti dengan istilah Jasa Kerja untuk
dianggarkan di Sekkab, maka saksi Krisanto yang juga sebagai Sekretaris Tim
Anggaran akhirnya menganggarkan dana pesangon sebesar Rp. 1.125.000.000,00
(Satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara memasukkan ke pos-
pos Sekretariatan Sekkab, yaitu pada Pos Anggaran Pembinaan dan Pemrosesan
Keuangan pada Sekretaritan Kabupaten Blitar yang berasal dari APBD Tahun
Anggaran 2004 yang terdiri dari :
o pos Biaya Proses Penyusunan APBD tahun 2004
o Pos Biaya Proses Perhitungan Tahun 2003
o Pos Biaya Penyusunan PAK Tahun 2004
o Pos Biaya Proses Penyusunan LPJ Bupati
o pos Biaya Penyelenggaraan Otonomi Daerah
o pos Biaya Pembinaan Administrasi Daerah
o pos Biaya Pengendalian Administrasi Umum
o pos Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan
128
sehingga dalam penyusunan telah terjadi perubuhan dalam RAPBD dan jumlah
anggaran dalam RAPBD juga mengalami perbedaan dan perubahan dalam APBD
yang telah disahkan dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2004 ;
Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Krisanto dan Abu Umar (ahli)
bahwa ada perubahan pada pos biaya pembinaan dan pemrosesan keuangan Sekkab
dalam RAPBD tahun 2004 dari dana sebesar Rp. 6.053.250.000,00 berubah menjadi
Rp. 6.678.250.000,00 yang tertuang dalam APBD sehingga ada kenaikan sebesar
Rp. 625.000.000,00, dan sebelum dibahas di Panggar dianggarkan sebesar Rp.
5.353.250.000,00 ;
Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Imam Muhadi, saksi Subiantoro,
saksi Masdaim Rifai, saksi Kustanto, saksi Krisanto, ahli Abu Umar dan keterangan
terdakwa bahwa yang membahas RAPBD untuk menjadi APBD adalah Panitia
Anggaran dengan Tim Anggaran, dan atas perubahan jumlah anggaran dalam
RAPBD dengan APBD etersebut tidak dibahas serta tidak ada revisi ;
Bahwa uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus duapuluh lima juta
rupiah) dari pos Anggaran Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan pada Sekretaritan
Kabupaten Blitar yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2004 telah cair/ keluar
dan diterima oleh terdakwa ;
Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari pos Biaya
Proses Penyusunan Perhitungan APBD tahun 2003 Pemkab Blitar telah cair dari Kas
Pemkab Blitar dan telah diterima oleh terdakwa ;
bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) dari Kabag Keuangan Pemkab Blitar yaitu saksi Krisanto dan uang/dana
tersebut diambil dari pos Pengadaan Alat Kebersihan Pemkab Blitar ;
bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.10.000.000,00 dari Staf Bagian
Anggaran Pemkab Blitar yaitu saksi Siti Sulastri dan uang/dana tersebut diambil dari
pos Biaya Proses Penyusunan Perhitungan APBD tahun 2003 Sekretariat Pemkab
Blitar ;
129
Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Muhadi, saksi Hasan Al Habsyi, saksi
Kadmiarsih, saksi Krisanto dan Abu Umar (ahli) bahwa setiap pengeluaran dana
pada anggaran Kesekretariatan Pemkab pasti Sekda mengetahuinya ;
menimbang, bahwa syarat adanya turut serta (medeplegen) dalam pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP ini, terdiri dari :
1. adanya kerjasama secara sadar, yaitu adanya kesadaran bersama ini tidak berarti ada
permufakatan terlebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat
perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama.
2. ada pelaksanaan bersama secara fisik, yaitu perbuatan yang langsung menimbulkan
selesainya delik ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana di
pertimbangkan di atas bahwa terjadi pertemuan di pendopo Kabupaten Blitar yang dihadiri
oleh Bupati (saksi Imam Muhadi), Wakil Bupati (Heri Nugroho), Sekda (saksi Subiantoro)
dengan Ketua DPRD Kabupaten Blitar (terdakwa), Sugianto, Made dan Arif Fuadi masing-
masing Wakil Ketua DPRD dan di dewan dibahas masalah uang pesangon/tali asih untuk
anggota dewan , sehingga baik terdakwa maupun saksi Soebiantoro mengetahui adanya
uang pesangon untuk anggota dewan, kemudian saksi Soebiantoro yang saat itu sebagai
Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar yang juga sebagai Ketua Tim Anggaran dari eksekutif
(Pemkab Blitar) adalah atasan dari saksi Krisanto yang saat itu sebagai Kabag Keuangan
juga sebagai Sekretaris Tim Anggaran telah menyuruh saksi Krisanto untuk memasukan
dana uang pesangon permintaan dewan ke pos-pos sekretariatan Pemkab blitar, lalu saksi
Krisanto menganggarkan uang pesangon/tali asih tersebut ke pos anggaran Pembinaan dan
Pemrosesan Keuangan pada Sekretariat Pemkab Blitar yang semula dianggarkan sebesar
Rp. 5.353.250.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu
rupiah) menjadi Rp.6.053.250.000,00 (enam milyar lima puluh tiga juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah) dalam RAPBD tahun 2004, dalam dalam rapat pembahasan RAPBD
tersebut oleh Panitia Anggaran Dewan yang juga dihadiri oleh saksi Subiantoro (Ketua Tim
Anggaran dan saksi Krisanto (sekretaris Tim Anggaran) terjadi permintaan penambahan
130
uang pesangon/taliasih dan nama pesangon diganti dengan Jasa Kerja, sehingga yang
semula pada pos anggaran Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan pada Sekretariat Pemkab
Blitar dalam RAPBD tahun 2004 sebesar Rp.6.053.250.000,00 (enam milyar lima puluh tiga
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berubah lagi/bertambah menjadi Rp. 6.678.250.000,00
(enam milyar enam ratus ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
dalam APBD tahun 2004 Kabupaten Blitar yang disahkan dengan PERDA Nomor 1 Tahun
2004, dan atas perubahan/perbedaan yang signifikan jumlah anggaran pada pos anggaran
Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan pada Sekretariat Pemkab Blitar dalam RAPBD tahun
2004 dengan APBD tahun 2004 tersebut tidak ada pembahasan maupun revisi baik dalam
rapat antara Panitia Anggaran Dewan dengan Tim Anggaran, rapat pendapat fraksi maupun
sidang-sidang paripurna yang dipimpin oleh terdakwa, dan apabila tidak ada pembahasan
atau revisi maka nilai/jumlah dana angaran pada pos anggaran Pembinaan dan Pemrosesan
Keuangan pada Sekretariat Pemkab Blitar seharusnya tetap atau tidak berubah ;
Menimbang, bahwa dengan dimasukannya dana/uang pesangon dalam pos
Anggaran Pembinaan dan Pemrosesan Sekkab Blitar, maka pada bulan Maret 2004 saksi
Soebiantoro sebagai Sekda selaku atasan saksi Krisanto (Kabag Keuangan) telah
memerintahkan kepada saksi Krisanto untuk mencairkan dan menyimpan dulu uang
pesangon/taliasih untuk dewan tersebut, lalu atas perintah tersebut saksi Krisanto
melaksanakannya dengan membuat nota dinas dengan memo yang berupa surat tentang
biaya Jasa Kerja sebesar Rp. 1.125.000.000,- semula di Sekretariat DPRD di alihkan ke
Sekretariat pada Belanja barang dan Jasa (Jenis Belanja) Jasa Kantor (Obyek Belanja) Biaya
Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan dengan rincian obyek kepada Bendahara (saksi Titik
Wismiati). Kemudian pada saat anggota DPRD Kabupaten Blitar akan purna bhakti, maka
pada tanggal 25 Agustus 2004 saksi Soebiantoro dan saksi Wisnugroho (Kasubag
Anggaran) telah menyerahkan uang pesangon untuk Anggota Dewan sebesar Rp.
1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa di rumah
dinas terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas;
131
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa saksi Subiantoro
telah berperan aktif melakukan perbuatan-perbuatan mulai dari pembicaraan masalah uang
pesangon/taliasih, penyusunan dan pembahasan anggaran untuk memasukkan uang
pesangon/taliasih untuk Anggota Dewan sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus
dua puluh lima juta rupiah) dalam pos anggaran Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan
pada Sekretariat Pemkab Blitar dalam RAPBD tahun 2004 maupun APBD tahun 2004
Kabupaten Blitar sampai dengan penyerahan uang tersebut kepada terdakwa, demikian pula
saksi Krisannto juga berperan dengan melakukan perbuatan-perbuatan mulai dari
penyusunan dan pembahasananggaran untuk memasukkan uang pesangon/taliasih untuk
Anggota Dewan sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta
rupiah) dalam pos anggaran Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan pada Sekretariat
Pemkab Blitar dalam RAPBD tahun 2004 maupun APBD tahun 2004 Kabupaten Blitar
sampai dengan pencairan dana/uang pesangon untuk anggota dewan tersebut,
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa uang sebesar Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari pos Biaya Proses Penyusunan Perhitungan
APBD tahun 2003 Pemkab Blitar, Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Kabag
Keuangan Pemkab Blitar yaitu saksi Krisanto dan uang/dana tersebut diambil dari pos
Pengadaan Alat Kebersihan Pemkab Blitar dan Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dari
Staf Bagian Anggaran Pemkab Blitar yaitu saksi Siti Sulastri dan uang/dana tersebut
diambil dari pos Biaya Proses Penyusunan Perhitungan APBD tahun 2003 Sekretariat
Pemkab Blitar yang telah diterima terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi
Krisanto adalah berdasarkan perintah dari saksi Soebiantoro selaku Sekda dan saksi
Subiantoro sebagai Sekda mengetahui semua pencairan dan pengeluaran Anggaran pada
Sekretariat Pemkab Blitar ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa bukan sebagai
pengguna anggaran pada Sekretariat Pemkab Blitar. Akan tetapi berdasarkan sebagaimana
pertimbangan di atas bahwa terdakwa telah menerima dana/uang yang berasal dari anggaran
pada Sekretariat Pemkab Blitar, sehingga tidaklah mungkin terdakwa menerima dana/uang
132
tersebut tanpa keterlibatan atau keterkaitan dengan orang-orang yang mempunyai
kewenangan untuk mencairkan/mengeluarkan dana yang tersedia dalam Anggaran Sekkab
Blitar, yaitu SEKDA Blitar dan Kabag Keuangan Pemkab Blitar ;
Menimbang, bahwa keterangan saksi Subiantoro selaku Sekda Kabupaten Blitar
yang menerangkan tidak pernah memerintah Kabag Keuangan (saksi Krisanto) dan
menerangkan pada tanggal 25 Agustus 2004 saat saksi Subiantoro masuk kerumah dinas
terdakwa ternyata sudah ada saksi Wisnugroho diruang tamu dan tidak melihat bungkusan
kecuali hanya sebuah map, menurut hemat majelis Hakim keterangan saksi Subiantoro
tersebut bersifat subyektif karena saksi Subiantoro mempunyai kepentingan terhadap
perkara ini dimana saksi Subiantoro sebagai tersangka dalam perkara yang terpisah. Oleh
karena itu keterangan saksi Subiantoro ini dikesampingkan ;
Menimbang, bahwa mengenai pendapat dari ahli bernama Solih Mu’adi yang
diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa untuk perkara penyertaan
atau bersama-sama tersebut pelaku utama harus diperiksa atau diadili terlebih dahulu untuk
menentukan ada tidaknya penyertaan, maka Majelis berpendapat dalam tindak pidana
adanya unsur turut serta atau bersama-sama tidak ada suatu teori hukum yang
mengharuskan (mengkontruksikan) bahwa salah satu pelaku sebagai pelaku utama harus
terlebih dahulu diperiksa dan diadili dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 7K/Kr/1969 tanggal 22 Nopember 1969 bahwa untuk memeriksa perkara terdakwa
Pengadilan tidak perlu menunggu diajukannya terlebih dahulu pelaku utama dalam perkara
itu. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis tidak sependapat dengan ahli
Solih Mu’adi dan karenanya harus dikesampingkan.;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis tidak
sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dan karenanya Majelis berpendapat unsur
ke-5 “turut serta melakukan “ dalam dakwaan primair ini telah terpenuhi ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka
semua unsur dakwaan primair telah terpenuhi, dan karenanya Majelis berpendapat bahwa
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti dalam
133
dakwaan primair karena telah memenihi unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
;
Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan
selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
Menimbang, bahwa alasan Penasehat Hukum terdakwa bahwa dalam perkara ini
saksi pelapor tidak diajukan dan di periksa dipersidangan, maka Majelis berpendapat
berdasarkan pasal 3l ayat (l) jo pasal 4l ayat (2) huruf e UU No. 20 tahun 200l tentang
Perubahan atas UU No. 3l tahun l999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa
untuk perlindungan Hukum terghadap pelapor maka terdapat larangan atas hal-hal yang
memungkinkan dapat diketahuinya identitas pelapor guna memberikan rasa aman bagi
pelapor, sehingga diketahuinya identitas pelapor adalah merupakan suatu larangan apalagi
untuk diperiksa di persidangan sehingga sangat dimungkinkan untuk diketahui identitasnya ,
dan berdasarkan keterangan ahli yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan
bahwa dalam KUHAP tidak diatur/ditenhtukan saksi pelapor harus diperiksa dipersidangan ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, maka Majelis tidak sependapat
dengan alasan Penasehat hukum terdakwa dan karenanya harus ditolak ;
Menimbang, bahwa mengenai bukti P.2 yang diajukan oleh Penasehat Hukum
terdakwa oleh karena tidak didukung oleh alat-alat bukti sah lainnya, maka haruslah
dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;
Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis tidak
menemukan adanya alasan pemaaf mapun pembenar pada diri terdakwa yang dapat
menghapuskan pertanggung-jawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang
dilakukannya, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
134
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan
kesalahannya ;
Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa
telah dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP penahanan
yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf
b KUHAP jo. pasal 21 ayat (4) KUHAP Majelis mempunyai cukup alasan untuk
menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur mengenai komulasi penjatuhan hukuman pokok, yaitu
hukuman penjara dan hukuman denda, maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana
penjara juga patut untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam
amar putusan ini.
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa selain tindak pidana tambahan sebagaimana
dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah
pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya uang pengganti tersebut majelis
berpendapat sesuai dengan telah dipertimbangkan dalam unsur ke – 2 dalam Dakwaan
primair tersebut diatas yaitu Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp.
286.250.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
sehingga berdasarkan hal tersebut adalah cukup beralasan apabila Terdakwa di pidana pula
dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.
135
286.250.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama
dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya harus disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti
tersebut (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001).
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan
berupa :
1 (satu) lembar Surat tentang Biaya Jasa Kerja sebesar Rp. 1.125.000.000,00 ;
8 (delapan) lembar SPMG tanggal 18 Februari 2004 beserta lampiran ;
2 (dua) lembar fotocopi kuitansi tanggal 25 Agustus 2004 dengan perincian ;
a. fotocopi kuitansi 1 senilai Rp. 900.000.000,00
b. fotocopi kuitansi 2 senilai Rp. 225.000.000,00
1 (satu) buah penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah PAK APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah RAPBD Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) buah Rancangan PAK Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) rancangan APBD tahun 2004 ;
1 (satu) rancangan perubahan penjabaran APBD Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) buah Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) buah DASK Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG Nomor 699 tanggal 2 April 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG Nomor 1387 tanggal 6 Juli 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG Nomor 08 tanggal 30 Januari 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG nomor 745 tanggal 13 April 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG nomor 954 tanggal 5 Mei 2002 ;
136
SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 171423/71/012/1999 tanggal
16 Oktober 1999 ;
masih diperlukan dalam perkara lainnya, maka barang-barang bukti tersebut harus
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP
kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan
ditetapkan dalam amar putusan ini ;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka
sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal
yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai
berikut :
Hal-hal yang memberatkan :
- Sebagai Ketua DPRD Terdakwa tidak memberikan contoh/teladanbagi rakyat Blitar;
- Terdakwa sebagai Ketua DPRD seharusnya mengawasi pelaksanaan APBD agar
berjalan baik dan tidak justru sebaliknya dengan melakukan penyimpangan
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam memberantas
dan memerangi tindak pidana korupsi
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa sudah berusia lanjut
137
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang
tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak
terpisahkan dalam putusan ini ;
Mengingat akan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan terdakwa H. Samirin Darwoto tersebut di atas telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“KORUPSI YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ”
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan Pidana
Penjara selama ………..dan pidana denda sebesar Rp. ……………subsidair
……………………………kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan,
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar
uang pengganti sebesar Rp. 286.250.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta
dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti
paling lama satu bulan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka
harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti
tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi
138
untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama
……………tahun.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar Surat tentang Biaya Jasa Kerja sebesar Rp. 1.125.000.000,00
8 (delapan) lembar SPMG tanggal 18 Februari 2004 beserta lampiran ;
2 (dua) lembar fotocopi kuitansi tanggal 25 Agustus 2004 dengan perincian ;
a. fotocopi kuitansi 1 senilai Rp. 900.000.000,00
b. fotocopi kuitansi 2 senilai Rp. 225.000.000,00
1 (satu) buah penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran
2004 ;
1 (satu) buah Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah PAK APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah RAPBD Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) buah Rancangan PAK Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) rancangan APBD tahun 2004 ;
1 (satu) rancangan perubahan penjabaran APBD Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) buah Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) buah DASK Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG Nomor 699 tanggal 2 April 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG Nomor 1387 tanggal 6 Juli 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG Nomor 08 tanggal 30 Januari 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG nomor 750 tanggal 13 April 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG nomor 945 tanggal 5 Mei 2004 ;
SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 171423/71/012/1999
tanggal 16 Oktober 1999 ;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
139
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Blitar pada hari R A B U, tanggal 27 Desember 2006 oleh kami SIH YULIARTI,
S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SINUNG BARKAH PRACAYA, S.H. dan SIGIT
PANGUDIANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang yang terbuka untuk umum pada hari K A M I S,
tanggal 28 Desember 2006 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim
hakim Anggota tersebut, dibantu SURIP, S.H. Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri
Blitar, yang dihadiri oleh MUZAIRI, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadapan
terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya ;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
SINUNG BARKAH PRACAYA, S.H. SIH YULIARTI, S.H.
SIGIT PANGUDIANTO, S.H.
PANITERA PENGGANTI,
SURIP, S.H.
140
.
keterangan Terdakwa dihubungankan dengan surat bukti yang diajukan
dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM,
sebagaimana identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah
seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dengan Jabatan Bupati
Blitar berdasarkan Surat Keputusan Mendagri dan Otoda No.131.25.598 tanggal 21
Desember 2000, periode tahun 2001 -2006.
Menimbang, bahwa Terdakwa aquo diajukan ke depan persidangan berkaitan erat
dan tidak dapat dipisahkan dengan status Terdakwa yang memangku Jabatan sebagai Bupati
Blitar, sehingga segala fasilitas maupun sarana yang ada dalam jabatan tersebut Terdakwa
memiliki kewenangan untuk menggunakannya, dengan demikian Majelis berpendapat
bahwa pengertian setiap orang tidak sesuai dengan pengertian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga unsur ke – 1
“Setiap Orang” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat
(1) KUHP, tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam
Dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.
141
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan
Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai
berikut :
1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana Yang Ada Padanya
Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara
5. Perbuatan Tersebut Dilakukan Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh
Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;
Ad.1. Unsur Setiap Orang
Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah orang perseorangan yang merupakan
subyek hukum (recht person) dalam perkara tindak pidana korupsi dengan ketentuan bahwa
pelaku tindak pidana korupsi tersebut harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan” dan
mampu bertannggung jawab atas segala perbuatan sebagai orang yang memiliki segala
kewenangan dalam jabatan tersebut.
Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ke – 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, dijelaskan
bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi,
sehingga apabila dikaitkan dengan tindak pidana yang dirumuskan, setiap orang itu hanya
142
akan mempunyai arti apabila dalam persidangan dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti
yang sah apakah orang tersebut benar telah melakukan suatu perbuatan yang dapat di pidana
dalam Tindak Pidana Korupsi ? Dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa tidak
sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum apabila yang dimaksud setiap orang/barangsiapa
dalam perkara ini adalah Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM.
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan
berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan surat
bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Drs. H. Imam
Muhadi MBA, MM adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat
Negara dalam Jabatan Bupati Blitar Periode 2001-2006 berdasarkan SK Mendagri No.
131.35.598 tanggal 21 Desember 2000.
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut
Umum dalam perkara aquo adalah sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan
status Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan sebagai Bupati
Blitar, sehingga segala fasilitas maupun sarana yang ada dalam jabatan tersebut menjadi
kewenangan Terdakwa untuk menggunakannya dan Terdakwa sendiri mampu bertanggung
jawab atas segala perbuatannya, hal mana sesuai dengan pengertian setiap orang yang
dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penasehat
Hukum Terdakwa dan berpendapat Unsur ke – 1 Setiap Orang telah terbukti secara sah dan
meyakinkan.
Ad.2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi
143
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau
orang lain atau korporasi dan di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang
terdapat dalam Pasal 3 unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”
tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono, SH dalam bukunya
“Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit Sinar
Grafika Jakarta tahun 2005, hal. 38), dan sesuai pula dengan Putusan MA – RI tanggal 29
Juni 1989 Nomor 813K/Pid/1987 di dalam pertimbangan hukumnya antara lain
menyebutkan bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”
cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa yang
sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.
Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke – 2 ini Penasehat Hukum Terdakwa
menyatakan bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak
terbukti adanya niat atau maksud sebagai tujuan dalam diri Terdakwa untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur ke – 2 tidak terbukti
dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
1. Pengeluaran dana berdasarkan SPMG kode D digunakan untuk memenuhi
kebutuhan mendesak dan kepentingan Pemerintah Kabupaten Blitar, tidak ada bukti
dana tersebut digunakan untuk menguntungkan Terdakwa.
2. Pemindahbukuan dana Kas Daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,- ke rekening atas
nama Krisanto dan Priono Hadi, Begitu pula Deposito dan Giro atas nama
Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp. 27.000.000.000,- dipindahbukukan ke
rekening atas nama Krisanto adalah diluar pengetahuan Terdakwa dan bukan atas
perintah Terdakwa.
3. Tidak pernah terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya orang
lain yaitu saksi Krisanto SE, MM, saksi Solichin Inanta, SH, Msi, saksi Drs. Ec. M.
Rusjdan, MM, dan saksi Bangun Suharsono.
144
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan
keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti
dan surat bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya Terdakwa selaku Bupati Blitar meminta dana kepada Kasubag
Anggaran (Saksi Krisanto) sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang akan digunakan untuk
kegiatan Parpol diluar anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Krisanto melaporkan kepada Kabag
Keuangan (saksi Solichin Inanta) dan selanjutnya Kabag Keuangan mengadakan
pertemuan dengan Kasubag Anggaran Krisanto dan Kasubag Pembukuan (saksi
Bangun Suharsono) serta mengundang Kepala Kantor Kas Daerah (saksi M.
Rusjdan) untuk mencarikan jalan keluar dalam memenuhi permintaan dana oleh
Terdakwa tersebut.
- Bahwa atas inisiatif Kasubag Pembukuan (saksi Bangun Suharsono) ditemukan cara
pengeluaran dana diluar APBD adalah melalui SPMG PA (Pengembalian Ayat), dan
setelah dikonsultasikan ke Propinsi Tingkat I Jawa Timur, dapat dicairkan melalui
SPMG PA asalkan dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena pencairan SPMG
PA tersebut diambilkan dari ayat/sisi penerimaan, maka harus dikembalikan lagi ke
pos penerimaan.
- Bahwa selanjutnya mereka berempat melaporkan hal tersebut kepada Sekretaris
Daerah (saksi Soebiantoro) dan oleh Sekretaris Daerah disuruh langsung melaporkan
kepada Terdakwa selaku Bupati, atas laporan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan
akan bertanggung jawab.
- Bahwa setelah mendapat persetujuan Terdakwa, Kasubag Anggaran (saksi Krisanto)
memberitahukan kepada Kasubag Perbendaharaan (saksi Kadmiarsih) agar
dibuatkan SPMG PA yang kemudian diberi kode D dan ditandatangani Kabag
Keuangan tanpa adanya lampiran SPP dan SKO, kemudian SPMG PA tersebut di
kirim ke Kantor Kas Daerah untuk diterbitkan Cek Pembayarannya.
145
- Bahwa semua pencairan SPMG PA dilakukan oleh Bendaharawan Gaji Sekretariat
(saksi Lilik Purwanto) yang selanjutnya dana diserahkan kepada Kasubag Anggaran
(saksi Krisanto) dan oleh Krisanto diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa tahun 2002 telah dicairkan SPMG PA sebanyak 59 lembar dengan total nilai
sebesar Rp. 17.047.950.000,-, tahun 2003 sebanyak 56 lembar dengan total nilai
sebesar Rp. 27.060.318.225,- dan tahun 2004 sebanyak 78 lembar SPMG PA dengan
total nilai sebesar Rp. 24.230.116.900,-
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2003 dan tanggal 13 Maret 2003 berdasarkan surat
dari Kepala Kantor Kas Daerah (saksi Solichin Inanta) simpanan deposito dan giro
Pemerintah Kabupaten Blitar telah dipindahbukukan ke rekening atas nama Krisanto
sebesar Rp. 27.000.000.000,- dan oleh Krisanto setelah dicairkan sebesar Rp.
24.000.000.000,- diserahkan kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.
3.000.000.000,- dikembalikan lagi ke rekening Kas Daerah (DAU).
- Bahwa pada rekening nomor 144-00-020178-6 atas nama Drs. H. Imam Muhadi
MBA, MM di Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2002 terdapat tranfer dana dari Krisanto
sebesar Rp. 1.560.000.000,- dan pada tanggal 1 Jui 2002 sebesar Rp. 400.000.000,-
- Bahwa di Bank Jatim Terdakwa mempunyai beberapa rekening yaitu rekening
No.0143006646, No.0142342499, No. 0143003677, yang keseluruhannya atas nama
Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM, sedangkan rekening No. 143850005 adalah
rekening Gardu Taskin Bupati Blitar.
- Bahwa untuk rekening No. 143006646 sesuai dengan bukti alokasi setoran terdapat
setoran tunai sejumlah Rp. 3.015.939.833,- untuk rekening No.0142342499 setoran
tunai sebesar Rp. 44.195.217,44, rekening No. 0143003677 setoran tunai sebesar
Rp. 2.100.353.500,- sehingga jumlah setoran tunai yang ada di Bank Jatim adalah
Rp. 3.015.939.833,- + Rp. 44.195.217,44 + Rp. 2.100.353.500,- = Rp.
5.070.488.540,44
146
- Bahwa pada Bank Mandiri Terdakwa mempunyai rekening No. 144.00.020178-6
atas nama Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM terdapat setoran tunai sebesar Rp.
712.185.000,-
- Bahwa pada Bank BNI Terdakwa mempunyai rekening No.183002848137.901 atas
nama Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM terdapat setoran tunai sebesar Rp.
16.000.000,-
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai rekening pada Bank BCA yaitu rekening No.
00901586861 atas nama Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM yang jumlah setoran
tunainya sebesar Rp. 4.859.656.600,-
- Bahwa rekening No. 0009-01-017002 tasa nama Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM
pada Bank BRI terdapat setoran tunai sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bahwa sebagai Bupati Terdakwa mempunyai penghasilan yang berupa :
1. Gaji Bupati sebesar Rp. 11.000.000 sampai dengan Rp. 15.000.000,-/bulan
2. Gaji Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 1.450.000,-/bulan
3. Gaji dari Rumah Sakit Syuhada Haji sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan
4. SHU dari Yayasan Syuhada Haji sebesar + Rp. 1.250.000,-/bulan
5. Jasa Pungut PBB sebesar 1% /tahun dan jasa penyelesaian sengketa tanah
yang sifatnya insidentil
Sehingga rat-rata penghasilan riil yang diterima Terdakwa adalah sebesar + Rp.
20.700.000,-/bulan
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang tidak mengakui adanya
penerbitan dan pencairan SPMG kode D adalah hak Terdakwa dan oleh karena keterangan
Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang ada dan tidak ada bukti
pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana permintaan Terdakwa yang dipergunakan
untuk pembayaran gaji ketiga belas, jamuan tamu VVIP, penyelesaian demo masyarakat,
bantuan ke masjid-masjid maupun penggunaan dana yang lain maka Majelis patut
mengesampingkan keterangan Terdakwa tersebut.
147
Menimbang, bahwa terhadap pencairan deposito/giro Pemerintah Kabupaten Blitar
melalui rekening atas nama Krisanto yang juga dibantah Terdakwa, Majelis berpendapat
apabila dilihat dari proses awal pendepositoan dana Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut
adalah dengan SK Bupati No.151/2002, SK Bupati No.152/2002, SK Bupati No.153/2002
tanggal 15 Mei 2002 dan SK Bupati No. 334/2002 tanggal 7 september 2002, maka sudah
seharusnya pencairan dananya juga dengan SK Bupati atau setidak-tidaknya dengan
sepengetahuan Terdakwa Selaku Bupati. Adalah sangat tidak masuk akal apabila pencairan
deposito dengan total nominal yang sangat fantastis yaitu sebesar Rp. 24.000.000.000,-
tidak diketahui oleh Terdakwa selaku Bupati. Dan disamping itu dikaitkan dengan
keterangan terdakwa sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa pada bulan Agustus
2004 telah terjadi unjuk rasa (demontrasi) dari masyarakat dan LSM mengenai kekosongan
kas pada Pemerintah Kabupaten Blitar dimana saat itu terdakwa sama sekali tidak
mengingat akan deposito dan giro yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Blitar,
namun terdakwa justru membuat wacana mencari pinjaman pada KPRI Praja Mukti, yang
atas hal tersebut memberikan petunjuk pada Majelis bahwa terdakwa saat itu mengetahui
kalau Deposito dan giro tersebut telah dicairkan.
Menimbang, bahwa adanya transfer dana dari Krisanto ke rekening atas nama
Terdakwa di Bank Mandiri sebesar Rp. 1.560.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp.
400.000.000,- sehingga keseluruhan sejumlah Rp. 1.960.000.000,- menurut Terdakwa
adalah dana pinjaman yang sekarang sudah dikembalikan sesuai dengan kuitansi tanggal 27
Juni 2002dan kuitansi tanggal 4 Juli 2002 akan tetapi tanda tangan didalam kuitansi tersebut
telah disangkal oleh saksi Krisanto sehingga Majelis berkesimpulan bukti kuitansi tersebut
patut untuk dikesampingkan dan sesuai dengan keterangan saksi Krisanto yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan dana-dana yang telah di transfer ke
rekening Terdakwa adalah berasal dari pencairan SPMG kode D dan bukan merupakan dana
pinjaman.
148
Menimbang, bahwa mengenai setoran-setoran tunai yang ada pada rekening-
rekening atas nama Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM di Bank jatim, Bank
Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank BCA Cabang Blitar sebagaimana terbukti dari
aplikasi setoran apabila dihubungkan dengan penghasilan riil yang diterima Terdakwa
selaku Bupati Blitar dan penghasilan-penghasilan yang sah lainnya yaitu sebesar Rp.
20.700.000,- /bulan, ternyata sangat tidak realistis seperti setoran tunai di Bank Jatim dalam
satu bulan ada yang jumlahnya sebesar Rp. 500.000.000,- Rp. 175.000.000,- Rp.
200.000.000,- bahkan ada setoran yang jumlahnya Rp. 1.000.385.000,- dalam satu bulan,
yang atas setoran-setoran tersebut Terdakwa tidak dapat membuktikan asal dananya,
karenanya menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dana-dana yang disetorkan secara tunai
tersebut berasal dari pencairan SPMG kode D maupun pencairan deposito Pemerintah
Kabupaten Blitar yang semuanya dicairakan oleh saksi Krisanto dan diserahkan kepada
Terdakwa.
Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat
bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 36.718.329.540,44
dengan perincian sebagai berikut :
1. Setoran tunai di Bank Jatim sebesar Rp. 5.070.488.540,44
2. Setoran tunai di Bank Mandiri sebesar Rp. 712.185.000,-
3. Setoran tunai di Bank BNI sebesar Rp. 16.000.000,-
4. Setoran tunai di Bank BCA sebesar Rp. 4.859.656.000,-
5. Setoran tunai di Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,-
6. Pencairan deposito Pemkab sebesar Rp. 24.000.000.000,-
7. Transfer dari Krisanto sebesar Rp. 1.960.000.000,-
Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 36.718.329.540,44
149
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan
Penasehat Hukum Terdakwa dan berdasarkan pertimbagan tersebut diatas unsur ke – 2
yaitu, dengan tujuan mengungtungkan diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada
Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan
Menimbang, bahwa R. Wiyono SH dalam bukunya Undang-Undang Pemberantasan
Tindak pidana korupsi hal. 38-40 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana
korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana
tersebut.
- Sedangkan yang dimaksud dengan “kewenangan “ adalah serangkaian hak yang
melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk
mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerajaannya dapat dilakukan
dengan baik.
- Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh
pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan
tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau
diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.
- Sedangkan yang dimaksud dengan “jabatan” sesuai dengan Undang-Undang Nomor
43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara.
- Dan yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku
150
tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang
tidak memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan
fungsional.
Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam uraian unsur ke-3 ini
menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan/kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga unsur ke-3 tidak
terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa selaku Bupati telah mendelegasikan kewenangan dalam
pengelolaan keuangan kepada Sekretaris Daerah dan perangkat pengelola keuangan
daerah sesuai Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 105 tahun 2000 sehingga kewenangan
pengelolaan keuangan daerah sudah tidak melekat pada diri Terdakwa selaku
Bupati.
- Bahwa apabila ada tindakan para pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar
yang telah menyimpang bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa, karena
perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan bukan atas perintah
Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan untuk mengeluarkan dana APBD
yang belum dianggarkan guna kepentingan mendesak bukan merupakan bagian dari
pelaksanaan kewenangan melainkan wujud dari tanggung jawab moral seorang
Bupati dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi Pemerintah Kabupaten
Blitar.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah
terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM adalah seoarang Pegawai
Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Negara dalam Jabatan Bupati Blitar
151
periode tahun 2001-2006 berdasarkan Surat Keputusan Mendagri dan Otoda Nomor
131.25.598 tanggal 31 Desember 2000 dengan tugas mengatur kebijaksanaan umum
tentang Pemerintahan Daerah terutama yang disebut Daerah Otonomi.
- Bahwa pada awal tahun 2002 Terdakwa meminta disediakan dana sebesar Rp.
2.000.000.00,- untuk kegiatan Parpol kepada saksi Krisanto (Kasubag Anggaran).
- Bahwa atas permintaan dana tersebut, diluar yang dianggarkan dalam APBD,
Krisanto melaporkan pada saksi Solichin Inanta (Kabag Keuangan) dan untuk
mencarikan jalan keluarnya diadakan rapat di Bagian Keuangan yang dihadiri oleh
Kabag Keuangan (saksi Solichin Inanta), Kasubag Anggaran (saksi Krisanto),
Kasubag Pembukuan (saksi Bangun Suharsono) dan Kepala Kantor Kas Daerah
(saksi M. Rusjdan).
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut, atas ide dari Kasubag Pembukuan disepakati
bahwa pengeluaran dana diluar APBD ditempuh dengan cara Pengembalian Ayat
(PA) yaitu realisasi pengeluaran yang diamblikan dari ayat/sisi pemerimaan,
selanjutnya dikonsultasikan ke Bagian Keuangan Propinsi Jawa Timur dengan
penjelasan bahwa perngeluaran dana dengan cara Pengembalian Ayat dapat
dibenarkan dengan syarat harus dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa kemudian oleh mereka berempat cara tersebut dilaporkan kepada Sekretaris
Daerah (saksi Soebiantoro) dan oleh Sekretaris Daerah disuruh langsung melaporkan
kepada Terdakwa selaku Bupati. Setelah melapor kepada Terdakwa mengenai
pengeluaran dana melalui Pengembalian Ayat, dan Terdakwa menyetujui dan akan
bertanggung jawab.
- Bahwa setelah mendapat persetujuan Terdakwa, Krisanto memberitahukan kepada
Kasubag Perbendaharaan (saksi Kadmiarsih) agar diterbit SPMG PA yang kemudian
diberi kode d atau D yang ditandatangani Kabag Keuangan Solichin Inanta tanpa
dilampiri SPP dan SKO sebanyak dua lembar dengan nilai nominal masing-masing
Rp. 1.000.000.000,- sesuai dengan permintaan Terdakwa, selanjutnya SPMG PA
tersebut dikirim ke Kantor Kas Daerah untuk diterbitkan cek pembayarannya dan
152
setelah dicairkan oleh bendahara gaji sekretariat (saksi Lilik Purwanto) diserahkan
kepada Krisanto dan oleh Krisanto diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi permintaan Terdakwa secara berturut-turut dan
dengan proses yang sama dikeluarkan dana melalui SPMG PA yaitu untuk tahun
2002 diterbitkan SPMG PA sebanyak 59 lembar dengan total nilai sebesar Rp.
17.047.950.000,-, tahun 2003 sebanyak 56 lembar dengan total nilai sebesar Rp.
27.060.318.225,- dan tahun 2004 sebanyak 78 lembar SPMG PA dengan total nilai
sebesar Rp. 24.230.116.900,-
- Bahwa pencairan dana melalui SPMG PA tersebut oleh Kasubag Pembukuan (saksi
Bangun Suharsono) pertanggungjawabannya disisipkan/ditambahkan pada pos
belanja pegawai di 32 Unit Kerja dan 22 Kecamatan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blitar dengan alasan untuk memudahkan karena pencairan dana tersebut
tidak ada bukti pengeluarannnya, akibtanya terjadi selisih anggaran antara realisasi
berdasarkan SPMG dan yang tercantum dalam buku sisa perhitungan APBD.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor 151 tahun 2002, Nomor 152 tahun 2002,
Nomor 153 tahun 2002 dan Nomor 334 tahun2002 yang ditandatangani oleh
Terdakwa, Pemerintah Kabupaten Blitar mempunyai dana yang tersimpan dalam
bentuk deposito dan giro di Bank Jatim, Bank BNI, dan Bank BRI Cabang Blitar
sebesar Rp. 27.000.000.000,- dan berdasarkan Surat Kepala Kantor Kas Daerah
yang ditandatangani oleh Solichin Inanta simpanan dalam bentuk deposito/giro
tersebut telah telah dipindahbukukan ke rekening atas nama Krisanto dan setelah
dicairkan Krisanto, diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 24.000.000.000,-
sisanya Rp. 3.000.000.000,- dimasukan ke rekening DAU.
- Bahwa dana-dana yang diterima Terdakwa, menurut Terdakwa dipergunakan untuk
tamu-tamu VVIP, sumbangan ke masjid-masjid, penyelesaian demo dan lain-lain,
akan tetapi tidak ada bukti pendukungnya misalnya kuitansi atau yang lainnya.
153
Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya
Terdakwa selaku Bupati harus berpedoman pada aturan yang ada yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 43 huruf d : Mempunyai kewajiban menegakan seluruh peraturan
perundangan.
- Pasal 44 ayat (1) : Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan
daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama
DPRD.
- Pasal 44 ayat (2) : Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Daerah
bertanggung jawab kepada DPRD.
2. PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah.
- Pasal 1 angka 4 : Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah
adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya pengelolaan
keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan
pertanggungajwaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut
kepada DPRD.
- Pasal 2 ayat (1) : Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum
Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 2 ayat (2) : Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh
kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau perangkat
pengelola keuangan daerah
- Pasal 4 : Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan
154
3. KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
- Pasal 31 ayat (1) : Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan umum
pengelolaan keuangan daerah.
- Pasal 32 ayat (2): Bendahara umum daerah bertanggung jawab kepada kepala
daerah.
- Pasal 49 ayat (5) : Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak
yang menagih.
Menimbang, bahwa pada saat menjalankan jabatannya selaku Bupati dengan segala
kewenangan, kesempatan, maupun sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya
Terdakwa sepatutnya dapat meduga pencairan SPMG kode D untuk tahun 2002, 2003, dan
2004 yang dilakukan oleh perangkat pengelolaan keuangan daerah tanpa melalui prosedur
yang sah yaitu tidak dilengkapi dengan SPP dan SKO, sedangkan untuk
pertanggunjawabannya disiasati dengan cara disisipkan/ditambahkan pada pada pos
anggaran belanja pegawai di 32 Unit Kerja dan 22 Kecamatan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Blitar.
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 105 Tahun
2000 Kepala Daerah (Terdakwa) telah mendelegasikan kewenangannya dalam pengelolaan
keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah dan perangkat pengelola keuangan di bawahnya,
hal tersebut bukan berarti kewenangan Terdakwa atas pengelolaan keuangan sudah tidak
melekat lagi pada pada diri Terdakwa, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 PP
Nomor 105 tahun 2000 dan KEPMENDAGRI nomor 59 Tahun 2002 Pasal 31 ayat (1)
155
Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah, sehingga
ia harus bertanggung jawab atas semua pengelolaan keuangan daerah baik yang dilakukan
Terdakwa sendiri maupun yang dilakukan oleh perangkat pengelola keuangan keuangan di
bawahnya dan sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 harus
di pertanggungjawabkan kepada DPRD.
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penasehat
Hukum Terdakwa dan berkesimpulan unsur ke – 3 yaitu menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti
secara sah dan meyakinkan.
Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah
sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara
(R. Wiyono SH dalam bukunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal.
32)
Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “keuangan negara”
sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan
termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang
timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat
lembaga negara baik tingkat pusat ataupun di daerah.
Menimbang, bahwa arti “dapat” dalam dalam unsur ke – 4 ini haruslah diartikan
sebagai sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian negara dengan tanpa dirinci
dan menyebut bentuk dan jumlah kerugian negera tertentu sebagaimana halnya tindak
156
pidana materiil (Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan
Formil Korupsi di Indonesia hal. 45).
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan telah terungkap
fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa atas permintaan dana dari Terdakwa diluar yang telah dianggarkan dalam
APBD, telah disepakati pencairannya melalui SPMG PA atau SPMG kode D yaitu
realisasi pengeluaran yang diamblikan dari ayat/sisi pemerimaan yang tanpa
dilampiri oleh SPP dan SKO.
- Bahwa untuk tahun 2002 secara bertahap telah diterbitkan SPMG kode D sebanyak
59 lembar dengan total nilai sebesar Rp. 17.047.950.000,- yang ada
pertanggungjawabannya sebanyak 2 SPMG kode D untuk membayar saluran proyek
popoh sebesar Rp. 222.2750.000,- yaitu SPMG kode D Nomor 13 tanggal 10 Juli
Tahun 2002 dan SPMG kode D Nomor 21 tanggal 18 Agustus 2002, sehingga sisa
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 16.825.000.000,-
- Bahwa pada bulan Juli 2002 telah terjadi pemindahbukuan dana dari rekening Kas
Daerah ke rekening atas nama Krisanto di Bank Jatim sebesar total Rp.
2000.000.000,- dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa untuk tahun 2003 penerbitan SPMG kode D sebanyak 56 lembar dengan total
nilai sebesar Rp. 27.060.318.225,- yang seluruhnya tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pada bulan Maret 2003 telah terjadi pemindahbukuan dana dari rekening Kas
Daerah ke rekening atas nama Priono Hadi di Bank Mandiri sebesar Rp.
3.000.000.000,-, ini pun tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa simpanan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam bentuk deposito/giro telah
dipindahbukukan ke rekening atas nama Krisanto di Bank BNI ’46 Cabang Blitar
dengan nomor rekening 183.01.93.8133.901 sebesar Rp. 5.000.000.000,- di Bank
Jatim Cabang Blitar dengan nomor rekening 720.110.010.002969 sebesar Rp.
157
19.000.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 24.000.000.000,- tidak
dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pada Desember 2003 sesuai bukti STS ada dana setor kembali ke Kas Daerah
sebesar Rp. 19.305.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :
1. STS yang dilakukan saksi Lilik Purwanto selaku bendahara gaji sebesar
Rp.15.705.000.000,- yang dananya berasal dari :
- Pinjaman KPRI Praja Mukti sebesar Rp.12.285.000.000,-
- Pinjaman dana PBB dan PBHTB/BRI sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Dari bendahara gaji sebesar Rp. 1.920.000.000,-
2. STS yang dilakukan saksi Titik Wismiati sebesar Rp. 1.650.000.000,-
3. STS bendahara bagian tata pemerintahan sebesar Rp. 1.800.000.000,-
4. STS bendahara Dinas P dan K sebesar Rp. 150.000.000,-
- Bahwa STS yang dananya berasal dari pinjaman KPRI Praja Mukti, Pinjaman dana
PBB dan PHTB di BRI selanjutnya dilunasi dengan menggunakan SPMG kode D
tahun 2004.
- Bahwa pada awal Januari 2004 Kas Daerah telah mengembalikan dana-dana yang
disetor berdasarkan STS dari Titik Wismiati, Bendahara tata pemerintahan dan
Dinas P dan K.
- Bahwa STS yang riil masuk ke Kas Daerah hanyalah sebesar Rp. 1.920.000.000,-
- Bahwa dana total yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk tahun 2003 adalah
sebesar (Rp. 27.060.318.225,- + Rp. 3.0000.000.000,- + Rp. 24.000.000.000,- ) –
Rp. 1.920.000.000 = Rp. 52.140.318.225
- Bahwa untuk tahun 2004 diterbitkan 78 lembar SPMG PA dengan total nilai sebesar
Rp. 24.230.116.900,- yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain :
1. Membayar Jembatan Jugo sebesar Rp. 4.085.000.000,-
2. Membayar Pinjaman KPRI Praja Mukti sebesar Rp. 5.702.096.000,-
3. Membayar Pinjaman PBB/PBHTB sebesar Rp. 1.515.100.000,-
4. Membayar Kesbanglinmas sebesar Rp. 1.564.907.000,-
158
5. Membayar PHBN sebesar Rp. 550.000.000,-
Jumlah Rp. 13.417.103.000,-
- Bahwa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.
24.230.116.900 – Rp. 13.417.103.000,- = Rp. 10.813.013.900,-
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kerugian negara
yang timbul untuk tahun 2002 sebesar Rp. 18.825.200.000,-; tahun 2003 sebesar Rp.
52.140.318.225,- dan tahun 2004 sebesar Rp. 10.813.013.000,- sehingga total kerugian
negara adalah sebesar Rp. 81.778.532.125,- (delapan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh
puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah).
Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis tidak
sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dan berpendapat unsur ke – 4 yaitu dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti secara sah dan
meyakinkan.
Ad.5. Unsur Perbuatan Tersebut Dilakukan Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang
Menyuruh Lakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” artinya secara
lengkap memenuhi semua unsur delik, yang dimakusd dengan “yang menyuruh lakukan”
artinya menggerakan orang lain, sedangkan arti “turut serta melakukan” adalah bersepakat
dengan orang lain untuk membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana (lihat
buku Hukum Pidana oleh Prof. Dr.Schaffineister, Prof. Dr.N. Keijer, Mr.E.PH. Sitorus,
Penerjemah Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH.MA hal.249).
Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam penguraian unsur ke – 5 ini
menyatakan bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Bupati Blitar tidak melakukan
pencairan SPMG kode D, pemindahbukuan Kas Daerah k rekening pribadi dan pencairan
159
deposito ke rekening pribadi, karenanya Dakwaan sebagai orang yang melakukan tidaklah
terbukti.
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan telah terungkap
fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa awalnya Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM selaku Bupati meminta
disediakan dana diluar anggaran APBD kepada Kasubag Anggaran Krisanto,
kemudian permintaan dana tersebut oleh Krisanto dilaporkan kepada Kabag
Keuangan (saksi Solichin Inanta), selanjutnya untuk mencarikan jalan keluarnya
diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Kabag. Keuangan (saksi Solichin Inanta),
Kasubag Anggaran (saksi Krisanto), Kasubag Pembukuan (saksi Bangun Suharsono)
dan Kepala Kantor Kas Daerah (saksi M. Rusjdan) dan hasil pertemuan tersebut
disepakati menggunakan cara melalui SPMG PA atau SPMG kode D.
- Bahwa selanjutnya Kasubag Pembukuan (saksi Bangun Suharsono) berkonsultasi ke
Bagian Keuangan Propinsi dan mendapat penjelasan dapat mengeluarkan dana
diluar APBD melalui SPMG PA dengan syarat harus dipertanggungjawabkan.
- Bahwa kemudian mereka berempat melaporkan hal tersebut kepada Sekretaris
Daerah (saksi Soebiantoro) dan oleh Sekretaris Daerah disuruh langsung melaporkan
kepada Terdakwa selaku Bupati dan atas laporan tersebut Terdakwa menyetujui dan
akan bertanggung jawab.
- Bahwa setelah mendapat persetujuan Terdakwa mulailah diterbitkan SPMG PA atau
SPMG kode D tanpa dilampiri SPP dan SKO oleh Kasubag Perbendaharaan (saksi
Kadmiarsih) yang ditandatangani Kabag Keuangan (saksi Solichin Inanta),
selanjutnya dikirim ke Kantor Kas Daerah untuk diterbitkan cek pembayarannya.
- Bahwa secara berturut-turut dan dengan proses yang sama guna memenuhi
permintaan Terdakwa telah diterbitka SPMG kode D sejak tahun 2002, tahun 2003
dan tahun 2004 sebanyak 192 lembar SPMG kode D dengan nilai total Rp.
68.338.385.125,-
160
Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, mengenai penyertaan
(delneming), menurut doktrin yang ada diperlukan dua syarat bagi adanya turut serta
melakukan tindak pidana yaitu :
1. Kerjasama yang sadar antara pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di
antara mereka.
2. Mereka harus bersama-sama melakukan kehendak tersebut.
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas nampak bahwa Terdakwa Drs. H.
Imam Muhadi MBA, MM bersama-sama dengan Krisanto, Solichin Inanta, M. Rusjdan, dan
Bangun Suharsono ada kerja sama yang sadari atau memiliki kehandak yang sama dan
mereka melaksanakan kehendak tersebut secara bersama-sama.
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penasehat
Hukum Terdakwa dan berkesimpulan unsur ke – 5 Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP yaitu
“turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Ad.6. Unsur Yang Dilakukan Secara Berlanjut
Menimbang, bahwa menurut doktrin yang ada disebutkan untuk perbuatan
berlanjut hanya dapat berlaku jika dipenuhi 3 syarat yaitu :
1. Harus ada penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan
itu.
2. Perbuatan itu harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan itu tidaklah terlalu lama.
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan telah terungkap
fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa untuk memenuhi permintaan dana oleh Terdakwa diluar yang dianggarkan
dalam APBD disepakati bersama antara Terdakwa Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM
selaku Bupati, dengan Kabag Keuangan (saksi Solichin Inanta), Kasubag Anggaran
(saksi Krisanto), Kasubag Pembukuan (saksi Bangun Suharsono) dan Kepala Kantor
Kas Daerah (saksi M. Rusjdan), yaitu ditempuh dengan cara menerbitkan SPMG PA
161
atau SPMG kode D yang dilakukan tanpa prosedur yang sah, tanpa dilengkapi SPP dan
SKO.
- Bahwa secara berturut-turut dan dengan proses yang sama dikeluarkan SPMG PA atau
SPMG kode D yang tanpa dilampiri SPP dan SKO secara bertahap untuk tahun 2002,
sebanyak diterbitkan SPMG PA atau SPMG kode D sebanyak 59 lembar dengan total
nilai sebesar Rp. 17.047.950.000,-, untuk tahun 2003 diterbitkan SPMG PA atau
SPMG kode D sebanyak 56 lembar dengan total nilai sebesar Rp. 27.060.318.225,- dan
tahun 2004 diterbitkan SPMG PA atau SPMG kode D sebanyak 78 lembar SPMG PA
dengan total nilai sebesar Rp. 24.230.116.900,-
- Bahwa selain pengeluaran dana dengan cara pencairan penerbitan SPMG kode D, guna
memenuhi permintaan dana oleh Terdakwa juga dilakukan pemindahbukuan dari
rekening Kas Daerah di pindah ke rekening pribadi atas nama Krisanto yang asalnya
dari deposito/giro Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp. 24.000.000.000,-, dimana
pendepositoannya berdasarkan SK Bupati Nomor 151/2002, SK Bupati Nomor
152/2002, SK Bupati Nomor 153/2002.
Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat unsur
ke – 6 yaitu dilakukan secara berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbagan tersebut diatas
maka semua unsur dalam Dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1)
KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa oleh karenanya majelis berpendapat
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya
alasan pemaaf mapun pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri
162
Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dirasa adil
apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara.
Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan,
maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP penahanan yang telah dijalani Terdakwa
tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai pula dengan Pasal
197 ayat (1) huruf K KUHAP memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999, selain dijatuhi pidana penjara atasdiri Terdakwa juga patut untuk
dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa selain tindak pidana tambahan sebagaimana
dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah
pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya uang pengganti tersebut majelis
berpendapat sesuai dengan telah dipertimbangkan dalam unsur ke – 2 dalam Dakwaan
subsidair tersebut diatas yaitu Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp.
36.718.329.540,44 sehingga berdasarkan hal tersebut adalah cukup beralasan apabila
Terdakwa di pidana pula dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti
sebesar Rp. 36.718.329.540,44 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang
pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya harus disita oleh Jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor
31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
163
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan
berupa :
- Bundel SPMG kode “d” atau “D” tahun 2002, 2003, 2004;
- Rekening Koran Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2002, 2003,
2004;
- Buku Pengeluaran dan Penerimaan Keuangan Kantor Kas Daerah ” tahun 2002,
2003, 2004;
- Potongan Cek Bendahara Gaji /Pemegang Kas Sekretariat Kabupaten Blitar ”
tahun 2002,2003, 2004;
- Bukti penyetoran Kembali ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Blitar sebesar Rp.
19.305.000.000;
- Buku sisa perhitungan APBD ” tahun 2002, 2003, 2004;
- Buku APBD dan PAK 2002, 2003, 2004;
- Buku Penerimaan dan Pengeluaran (DPA Model B XIII);
- Blanko B XIII (Daftar Pembukuan Administratif) tahun 2003;
- Laporan Pertanggungjawaban RSU Wlingi tahun 2003;
- Surat Permohonan Pinjaman Uang Pemerintah Kabupaten Blitar kepada KPRI
Praja Mukti Desember 2003;
- Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan KPRI
Praja Mukti tertanggal 11 Desember 2003;
- Tanda Bukti/Kwitansi pengembalian uang dari Pemerintah Kabupaten Blitar ke
KPRI Praja Mukti;
- Daftar Realisasi Gaji Riil Tahun 2002 Dan 2003;
- Buku Biaya Operasional (B V) tahun 2002 dan 2003 dan dokumen
penggelembungan Pos Operasional tahun 2003;
- Laporan Pendapatan tahun 2004 RSU Ngudi Waluyo Wlingi;
164
- Konsep Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran bulan Januari sampai dengan
Desember 2002;
- Rekening Koran atas nama Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM pada bank;
a. Pada Bank Jatim Cabang Blitar dengan No. Rekening 014234499; 014003677;
0143202511; 0142899999; 0143006646; 0143850005; 0143201377;
0142900611; 0142347766;
b. Pada Bank BCA Cabang Blitar dengan Rekening No. 00901586861
c. Pada Bank BNI Cabang Blitar dengan Rekening No. 183.002848137.901 dan
Rekening No. 183.000033690.901
d. Pada Bank Mandiri Cabang Blitar dengan Rekening No. 144-00-0201768-6
e. Pada Bank BRI Cabang Blitar dengan Rekening No. 0009-01-017002-50-8
Keseluruhannya tetap terlampir dalam berkas perkara
- Sedangkanuntuk barang bukti berupa :
1. Sertifikat tanah dan bangunan An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM dii Jl.
Manggar – Jl. Tanjung kota Blitar (HGB No. 00646);
2. Sertifikat dan tanah An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM di Jl. Kali Brantas
Blitar SHM No.1475;
3. Tanah berserta suratnya An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM di Kel. Kauman
Blitar (SHM No.1413)
4. Sebidang tanah pertanian dan suratnya di Kel. Kepanjen Kidul Kauman Blitar
An. Drs. H. Imam Muhadi MBA, MM (SHM 01414)
Keempatnya sesuai dengan Bukti T-14, dan T-15 dihubungkan dengan keterangan
saksi Zaenal Efendi adalah milik Yayasan Monumen Syuhada Haji, oleh karenanya
harus dikembalikan kepada Yayasan Monumen Syuhada Haji.
- Dan untuk barang bukti berupa :
1. Sertifikat tanah dan bangunan An. Nurul Nahdiyah di Jl. Jaksa Agung
Suprapto No. 12 Blitar (SHM No.2192).
165
2. Tanah dan bangunan rumah berserta suratnya An. Faivina Rahmawati Fajri di
Jl. Menanggal Selatan No. 137 A Surabaya (SHM No.712)
Keduanya sesuai dengan Bukti T – 18, dan T – 19, dan ternyata jual belinya dilakukan
pada tahun 2002 dan tahun 2003 dan apabila dikaitkan dengan tempus delicti/waktu
tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa maka cukup beralasan apbila dirampas
untuk negara guna memenuhi uang pengganti yang telah ditetapkan.
- Untuk barang bukti sebidang tanah dan bangunan berserta sertifikatnya HGB No.
100/WRG atas nama Nurul Nahdliyah sesuai dengan sebab dan tanggal perubahan
adalah berdasarkan jual beli tertanggal 29 Januari 2002 dan dikaitkan dengan
penerbitan SPMG Kode D yang pertama yaitu : No. 1/D/R tanggal 4 maret 2002,
maka pembeliannya ternyata sebelum terjadinya tindak pidana sehingga cukup
beralasan untuk dikembalikan kepada Ny. Nurul Nahdliyah.
- Dan untuk barang bukti berupa sertfikat tanah dan bangunan An Nurul Nahdliyah
HGB No. 1656 di Perum Gadang CR F-11 Malang, sesuai dengan bukti T – 16
ternayata jual belinya dilakukan pada tahun 1999 sebelum terdakwa menjabat
sebagai Bupati, karenanya harus dikembalikan kepada pemiliknya Nurul
Nahdliyah.
- Dan untuk barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Land Cruiser No.Pol B 8622-
BB bserta BPKB dan STNKnya menurut keterangan Terdakwa dibeli dari haisl
penjualan mobil Toyota Land Cruiser No.Pol B 1876 Pemberian Yusuf Merukh
(surat surat bukti T – 17) akan tetapi mengenai kapan jula beli tersebut tidak pernah
diajukan ke depan persidangan maka majelis hakim memandang cukup beralasan
apabila dirampas untuk negara guna memenuhi uang pengganti.
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,
maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada
Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam
amar putusan ini.
166
M E N G A D I L I
1. Menyatakan terdakwa H. SAMIRIN DARWOTO tersebut di atas telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“KORUPSI YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ”
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara
selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan
pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama terdakwa dirawat nginap di rumah sakit
di luar rumah tahanan negara yang tidak ikut dikurangkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana tambahan untuk
membayar uang pengganti sebesar Rp. 306.250.000.000,00 (tiga ratus enam juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling
lama satu bulan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta
bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut
dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk
membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu )
tahun.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar Surat tentang Biaya Jasa Kerja sebesar Rp. 1.125.000.000,00
8 (delapan) lembar SPMG tanggal 18 Februari 2004 beserta lampiran ;
2 (dua) lembar fotocopi kuitansi tanggal 25 Agustus 2004 dengan perincian ;
a. fotocopi kuitansi 1 senilai Rp. 900.000.000,00
b. fotocopi kuitansi 2 senilai Rp. 225.000.000,00
167
1 (satu) buah penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran
2004 ;
1 (satu) buah Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah PAK APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;
1 (satu) buah RAPBD Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) buah Rancangan PAK Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) rancangan APBD tahun 2004 ;
1 (satu) rancangan perubahan penjabaran APBD Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) buah Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) buah DASK Kabupaten Blitar tahun 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG Nomor 699 tanggal 2 April 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG Nomor 1387 tanggal 6 Juli 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG Nomor 08 tanggal 30 Januari 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG nomor 750 tanggal 13 April 2004 ;
1 (satu) bendel SPMG nomor 945 tanggal 5 Mei 2004 ;
SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 171423/71/012/1999
tanggal 16 Oktober 1999 ;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain.
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Blitar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2006 oleh kami SIH YULIARTI, S.H.
sebagai Hakim Ketua Majelis, SIGIT PANGUDIANTO, S.H. dan MOCHAMAD
DJOENAEDI, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31
Agustus 2006 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim hakim Anggota
tersebut, dibantu SURIP, S.H. Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Blitar, yang
168
dihadiri oleh MUZAIRI, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa dengan
didampingi Tim Penasihat Hukumnya ;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
SIGIT PANGUDIANTO, S.H. SIH YULIARTI, S.H.
MOCHAMMAD DJOENAEDI, S.H. M.H.
PANITERA PENGGANTI,
SURIP, S.H.