Post on 06-Mar-2019
www.apbi-icma.org
Update APBI Peduli
Hilirisasi Batubara
Oktober 2018
Public Hearing Terkait
RPP Perlakuan
Perpajakan dan/atau
PNBP Batubara
Hal. 3
Hal. 8
Hal. 14
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 3 |
Pada tanggal 4 Oktober 2018 dilaksanakan
FGD penambahan nilai tambah batubara di
P3GL ESDM Cirebon, Jawa Barat. FGD
penambahan nilai tambah batubara dilakukan
dalam rangka upaya pemerintah meningkatkan
nilai tambah batubara. Kementerian ESDM
dibawah Direktorat Pembinaan Program
Minerba mengadakan pertemuan / rapat
koordinasi antara beberapa stakeholder yang
terlibat dalam rencana untuk mengembangkan
upaya konversi batubara menjadi DME
(Dimethyl Ether), yaitu Pengembangan
Teknologi Mineral dan Batubara, PT. Bukit
Asam, APBI-ICMA, BKF, Akademisi. DME ini
nantinya akan digunakan dan diproyeksikan
sebagai pengganti LPG. Sampai saat ini
Indonesia merupakan pengguna energi
terbesar untuk rumah tangga, yaitu mencapai 7
juta ton/tahun dengan rincian import LPG
sebanyak 5 juta ton dan produksi dalam negeri
sebanyak 2 juta ton atau dengan kata lain
mayoritas pasokan LPG hampir 70 %
dikonsumsi Indonesia berasal dari impor.
Sedangkan salah satu perusahaan batubara
yang sudah melakukan peningkatan nilai
tambah batubara dengan teknologi gasifikasi
adalah PT Bukit Asam Tbk. Teknologi itu
mengkonversi batubara muda/batubara kalori
rendah menjadi syngas yang merupakan
FGD Nilai Tambah Batubara
bahan baku untuk diproses lebih lanjut
menjadi dimethyl ether (DME) sebagai
pengganti. Dalam rapat ini dihasilkan
beberapa kesimpulan, antara lain:
1. Harus adanya uji coba lebih lanjut terkait
dengan perubahan batubara menjadi DME
ini. PTBA siap bila harus menguji coba DME
ini di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Selayaknya batubara tidak dijual sebagai
barang mentah, namun seharusnya
batubara dijual setelah diolah, contohnya
dijadikan DME seperti ini.
3. Menurut PTBA, DME akan diuji coba oleh
Pertamina dengan 20% blending
batubaranya, bila berhasil maka akan ada
opsi untuk 100% blending dengan
batubara.
4. DME lebih memudahkan karena 1 tabung
gas LPG sama dengan 1,4 Kg DME, dan lagi
DME sangat mudah untuk dilakukan
pembakaran karena memiliki kandungan
oksigen.
5. PTBA mengusulkan diadakan pertemuan
lebih intens dengan Dirjen Minerba,
EBTKE, Migas dan Pertamina untuk melihat
harga yang ideal untuk penjualan dari DME
ini.
6. Perlunya standarisai dari harga DME ini,
karena sampai saat ini DME belum
memiliki standarisasi harga.
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 4 |
Senin, 8 Oktober 2018 dilaksanakan Public
Hearing Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) Tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau
PNBP Batubara. Dalam acara ini dihadiri oleh
APBI-ICMA, Direktorat Jenderal Pajak,
Kemenko Perekonomian, PTBA dan Direktorat
Minerba.
Beberapa poin bahasan dalam rapat, sebagai
berikut:
RPP ini dibagi menjadi 4 Bab, dengan judul:
1. Bab 1 adalah terkait dengan Ketentuan
Umum yang menjelasakan tentang
definisi (mengacu terhadap UU No. 4
Tahun 2009), lalu terkait juga dengan
subjek dimana didalamnya menjelaskan
tentang RPP yang tidak berlaku bagi:
Pemegang IUP, IUPK, IPR. Pemegang
PKP2B yang dalam klausul kontraknya
mengatur kewajiban PPh atau
perhitungan penghasilan kena pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan di bidang PPh. IUPK
Operasi Produksi perpanjangan sebagai
kelanjutan operasi setelah berakhirnya
PKP2B.
2. Untuk Bab 2 diberi judul Kewajiban Pajak
Penghasilan.
Public Hearing Terkait RPP Perlakuan
Perpajakan dan/atau PNBP Batubara
Dimana diatur menjadi 3 bagian yang dibahas
dalam bab ini. Yang pertama terkait dengan
subjek pajak penghasilan, yang kedua terkait
dengan Objek Pajak dan Penghitungan
Penghasilan,
a) Objek Penghasilan dari usaha maka
sekarang mengikuti perhitungan RPP
Penghasilan dari luar usaha sekarang
diatur berdasarkan UU PPh.
b) Pertimbangan Penetapan Harga Objek.
Harga yang disepakati antara penjual
dan pembeli, apabila harga yang
disepakati antara penjual dan pembeli
lebih tinggi daripada harga patokan,
atau
Harga patokan, apabila harga yang
disepakati antara penjual dan pembeli
sama atau lebih rendah daripada
harga patokan.
c) Perhitungan Pajak Penghasilan.
Pengeluaran dan/atau biaya dapat dan
tidak dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto. Besarnya perbandingan antara
utang dan modal perusahaan untuk
keperluan perhitungan pajak penghasilan
Kewajiban pemotongan dan pemungutan
PPh.
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 5 |
Bab 3 diberi judul Hak dan Kewajiban
Perpajakan dan PNBP Terkait Izin Atas Usaha
Pertambangan. Poin yang dibahas dalam Bab 3
ini adalah terkait dengan hak dan kewajiban
perpajakan dan PNBP yang berkaitan dengan
izin atas usaha pertambangan melekat pada
pemegang izin atas usaha pertambangan
dimaksud.
Bab 4 diberi judul Pemegang IUPK Operasi
Produksi perpanjangan sebagai kelanjutan
operasi setelah berakhirnya PKP2B. Pokok yang
dibahas dalam bab ini adalah:
Bagi IUPK OP perpanjangan sebagai kelanjutan
operasi setelah berakhirnya PKP2B berlaku
ketentuan pajak dan PNBP sebagai berikut :
Tarif iuran tetap sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan di bidang PNBP
pada KESDM yang berlaku pada saat IUPK OP
perpanjangan sebagai kelanjutan operasi
setelah berakhirnya PKP2B diterbitkan
Tarif dana hasil produksi batubara sebesar 15%
dari hasil produksi.
Bagian Pemerintah pusat sebesar 4% dari
keuntungan bersih pemegang IUPK OP
barubara. Tarif penghasilan badan sebesar 25%
PPh pemotongan dan pemungutan
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan
di bidang PPh
PPN dan/atau PPnBM berdasarkan ketentuan
peraturan perundangan di bidang PPN
dan/atau PPnBM
PBB berdasarkan ketentuan peraturan
perundang undangan di bidang PBB
Bea materai berdasarkan ketentuan peraturan
perundang undangan di bidang bea materai
Bea masuk dan bea keluar berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan di bidang
kepabeanan
Cukai berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan di bidang cukai
PDRD berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan di bidang PDRD
Bagian pemerintah daerah sebesar 6% dari
keuntungan bersih pemegan IUPK OP Batubara.
APBI menyampaikan beberapa masukan yaitu
Tata cara perhitungan PPh diharapkan para
pelaku usaha membayar pajak sesuai dengan
invoice penjualan namun BKF langsung
menjawab dengan keberatan. Akhirnya
diputuskan untuk dipertimbangkan dalam RPP
ini bahwa pembayaran pajak didasari atau
mengacu pada salah satu indek (ICI, Platts,
Global Coal Newcastle Index, Newcatle Export
Index) yang secara umum diterima untuk
batubara dengan kalori sejenis.
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 6 |
• Terkait dengan penyusunan RKAB 2019
mohon dilampirkan hasil rekosiliasi
pemenuhan DMO nya sehingga dapat
dilihat pemenuhan 25% DMO dari
perusahaannya. Karena sanksi terhadap
perusahaan yang tidak melakukan DMO
akan tetap berlaku.
Kemungkinan produksi batubara di tahun
2019 akan mengalami penurunan jumlah
produksi, terutama pemenuhan dalam negeri
akan terjadi penurunan angkanya. Karena
banyak IUP daerah yang tidak sanggup
memenuhi DMO ini. Termasuk kebutuhan
batubara PLN di 2019 akan mengalami
penurunan karena COD dari beberapa
pembangkitnya mengalami penurunan.
Senin, 15 Oktober 2018 dilaksanakan
pertemuan dengan Direktur Pembinaan
Pengusahaan Batubara (Sri Raharjo,
M.Eng.Sc). Dalam rapat ini dibahas terkait
pemenuhan DMO, mekanisme transfer kuota,
RKAB tahun 2019 dan pembahasan HPB.
Rapat dihadiri oleh Hendri Tan (Ketua V APBI-
ICMA), Nyoman Oka dan Biverli (Komite
Pemasaran APBI-ICMA), Jhonny D (Komite
Logistik APBI-ICMA), Herlan Siagian PT KPC
dan perwakilan PT Berau Coal, sedangkan dari
Minerba hadir pula Hersanto Suryo (Kasi
Pengawasan Usaha OP Batubara). Beberapa
poin yang dibahas dalam rapat antara lain:
Pembahasan diawali dengan isu DMO, saat
ini pasokan untuk pembangkit listrik (PT.
PLN) sudah membaik dan hanya beberapa
pembangkit yang statusnya merah hanya
Pertemuan Dengan Direktur Pembinaan
Pengusahaan Batubara
karena masalah kendala transportasi saja
namun bukan masalah pasokan batubara
dari perusahaan.
• Terkait dengan transfer kuota kemungkinan
akan dikeluarkan sebuah perdirjen terkait
transfer kuota ini dan saat ini baru hanya
ada satu perusahaan yang sudah
melakukan transfer kuota dan sudah sesuai
dengan standar yang ditentukan oleh
ESDM, namun sisanya masih mengalami
kendala terkait administrasinya.
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 7 |
jalan khusus, sebagaimana yang dituangkan
dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
No.74 Tahun 2018.
Selanjutnya, angkutan batubara akan
dialihkan melalui jalan milik Titan;
Dalam hal jalan Titan dipakai oleh perusahaan
lain, maka seluruh perusahaan batubara
pengguna akan dikenakan tarif uji coba
penggunaan jalan melalui jalan milik Titan
akan dilakukan mulai tgl 8 Nopember 2018.
Pada hari Selasa, 30 Oktober 2018 diadakan
pertemuan antara seluruh perusahaan
batubara yang berada di Sumatera Selatan
dengan Kepada Dinas Pertambangan Provinsi
Sumatera Selatan Bapak Robert dalam
rangka sosialisasi Peraturan Gubernur
Sumatera Selatan No.74 Tahun 2018.
Beberapa poin pembahasan dalam
pertemuan ini sebagai berikut:
Kepada Dinas Pertambangan Provinsi
Sumatera Selatan Bapak Robert menyatakan
bahwa PemProv Sumsel melarang
pengangkutan batubara melalui jalan umum
dan dialihkan ke angkutan kereta api dan
Sosialisasi Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan No. 74 Tahun 2018
APBI-ICMA REPORT OKTOBER2018 19 |
Penyerahan Cinderamata dari TNBF ke APBI di Putrajaya 9 Oktober 2018 Di sela-sela acara Regional Coal Buyers Conference (RCBC) 2018 di Pullman Lakeside Putrajaya Malaysia, pihak penyelenggara acara Tenaga Nasional Berhad (TNB Fuel) mengadakan sesi pertemuan dengan APBI-ICMA sekaligus penyerahan cinderamata sebagai tanda terima kasih atau apresiasi dari TNBF terhadap APBI-ICMA atas kerjasama yang baik selama ini. Penyerahan cinderamata dilakukan oleh EN. Zainal Abidin Shah Mahamood (Managing Director TNBF) kepada wakil dari APBI-ICMA yaitu Hendra Sinadia (Direktur Eksekutif). Pihak APBI-ICMA juga menyerahkan sebuah bingkisan balasan sebagai tanda terima kasih atas peran aktif TNBF dan komitmen terhadap kegiatan pertambangan batubara yang berkelanjutan. TNBF merupakan anggota (associate member) APBI-ICMA sejak 2014 dan berpartisipasi secara aktif dalam memberikan pandangan informasi untuk pengembangan sektor industri pertambangan batubara di tanah air. Dalam melakukan procurement, TNBF melibatkan APBI-ICMA dalam hal prekualifasi tender yang diikuti oleh para anggota APBI-ICMA. TNBF sebagai sebagai pihak procurement batubara terbesar di wilayah Asia Tenggara senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan standar-standar procurement yang juga memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dalam acara tersebut juga hadir wakil dari beberapa perusahaan analis seperti IHS Markit, Argus Coal, dan Wood Mackenzie yang menanyakan beberapa hal kepada pihak TNBF dan APBI-ICMA.
Seminar TNB Fuel: Speaker for Regional Coal
Buyer Conference di Malaysia
CONFERENCE
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 8 |
APBI Peduli
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 8 |
APBI Peduli
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 8 |
APBI Peduli
Pada tanggal 24 Oktober 2018, Tim APBI
menyalurkan bantuan langsung ke Palu.
Bantuan yang disampaikan berupa: beras, air
mineral kemasan, makanan cepat saji,
makanan dan popok bayi, pakaian, sarung &
mukena, selimut, keperluan mandi, jas hujan,
dan terpal senilai Rp. 355 juta. Untuk
Tahapan ke III, pengadaan dan penyaluran
langsung ditangani oleh tim sekretariat APBI.
Pengadaan barang bantuan dilakukan melalui
Carrefour Makassar yang dikoordinasikan
oleh Rostina dan Linda. Kemudian barang
tersebut diangkut dengan 2 truk ke Palu.
Penyampaian bantuan langsung di Palu
dilakukan oleh Hendra Sinadia
(Direktur Eksekutif APBI) dan Suharsono.
Dalam penyaluran bantuan ini satu truk
bantuan diserahkan ke pemerintah Kota Palu
yang dalam hal ini diterima langsung oleh
Wakil Walikota Palu yaitu Sigit Purnomo yang
penyerahannya dilakukan di Rumah Dinas
Wakil Walikota pada tanggal 24 Oktober
2018.
Dalam pertemuan dengan pemerintah kota
Palu, Wakil Walikota Palu mengapresiasi
dukungan APBI-ICMA secara langsung serta
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 9 |
serta berterima kasih juga atas bantuan
beberapa perusahaan anggota seperti tim
dari Adaro, KPC, Indika Energy, PTBA, Bayan,
Pama Persada, dll yang secara langsung juga
mengirimkan bantuan peralatan dan tim ERC
dibawah koordinasi Kementerian ESDM.
Adapun bantuan yang ditempatkan di satu
truk lainnya diserahkan langsung oleh tim
Sekretariat dengan bantuan tim relawan
setempat ke beberapa titik pengungsian di
sekitar kelurahan Petobo.
Sebagaimana diketahui, kelurahan Petobo
adalah salah satu wilayah yang mengalami
kerusakan hebat akibat gempa yang diikuti
oleh liquifaksi yang nyaris menenggelamkan
seluruh kelurahan dan diperkirakan ribuan
orang hilang terkubur akibat liquifaksi.
Sekretariat sedang menyusun rencana kerja
untuk penyaluran bantuan tahap berikutnya
termasuk ke kota Donggala serta untuk
bantuan pembangunan sarana fisik di kota
Palu yang kami rencanakan dapat selesai
dalam beberapa minggu kedepan. Adapun
seluruh biaya perjalanan & akomodasi tim
sekretariat ke Makassar dan Palu dialokasikan
dari dana kas APBI-ICMA sebagai bentuk
kontribusi sekretariat dalam kegiatan Peduli
Palu & Donggala. Perkembangan penyaluran
bantuan akan terus kami laporkan.
Kami juga melaporkan perkembangan
bantuan dan penyaluran bantuan tersebut ke
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,
Kementerian ESDM.
Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima
kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas
dukungan dari para anggota dan mitra kerja
untuk membantu meringankan beban
saudara-saudara kita yang tertimpa bencana
di Sulawesi Tengah.
APBI Peduli
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 13 |
APBI Peduli mendapat perhatian adalah kelompok
pemuda-pemudi Desa. Ketika aktivitas
perekonomian runtuh sebagai akibat
bencana, maka aktivitas pemuda-pemudi Desa
juga menjadi lumpuh. Pada masa transisi ini
diharapkan para pemuda-pemudi dapat
kembali menata kehidupan dengan
memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat
mendorong berputarnya kembali roda
perekonomian desa.
Salah satu aktivitas yang sudah dijalankan dan
disambut antusias oleh pemuda-pemudi Desa
adalah sablon. Dusun Air Bari, Desa Gumantar,
Kecamatan Payangan, Kabupaten Lombok
Utara terletak di pinggir pantai dengan kondisi
100% terdampak gempa. Warga Air Bari
menempati bilik-bilik pengungsian dengan
kondisi yang memprihatinkan. Kesehatan
menjadi salah satu masalah dengan kondisi
pengungsian tersebut. Tim relawan Unika Atma
bekerja sama dengan aparat Dusun dan
Pemuda Dusun mencoba untuk mengatasi
permasalahan tersebut dengan membangun
bilik mandi untuk menjaga kebersihan area
pengungsi. UNIKA Atma Jaya telah melakukan
kegiatan kepedulian ini selama kurang lebih 3
bulan, kegiatan yang dimulai dari bulan agustus
akan melakukan closing program mereka pada
tanggal 2 Nopember 2018.
Pada tanggal 29 Oktober 2018 APBI datang
mengunjungi daerah gempa di Lombok Utara,
tepatnya di Desa Dangiang dan dusun Air
Bari. APBI yang sebelumnya sudah bekerja
sama dengan UNIKA Atma Jaya dalam
membatu para korban di daerah Lombok
utara ini. APBI berhasil mengumpulkan dana
untuk peduli Lombok ini sebesar
Rp.101.000.000, dimana dana ini diserahkan
kepada tim Atma Jaya Peduli yang akan
mengelola kebutuhan dalam membangun
sekolah dasar, usaha sablon dan untuk sarana
umum. Latar belakang pemilihan untuk
membangun sekolah dasar dikarenakan Desa
Dangiang, Kecamatan Payangan, Kabupaten
Lombok Utara mempunyai 1 Sekolah Dasar
(SD) dengan jumlah murid kurang lebih 250
siswa. Bangunan SD termasuk salah satu
bangunan yang roboh terkena gempa.
Bangunan SD yang telah rata dengan tanah
mengakibatkan aktivitas belajar mengajar
menjadi terhenti. Kelompok terdampak
bencana lain yang perlu
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 10 |
Kunjungan KJRI di Sabah Malaysia ke APBI
terkait Peluang Impor atau Kerjasama Batubara
Pada tanggal 25 Oktober 2018, APBI
menerima kunjungan dari tim Konsulat
Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kota
Kinibalu negara bagian Sabah. Dalam
kunjungan ini tim KJRI Sabah didampingi
Menteri Perdagangan dan Perindustrian
negara bagian Sabah.
Dalam pertemuan ini Menteri Perdagangan
dan Perindustrian negara bagian Sabah
membahas beberapa hal terkait peluang
impor dan kerjasama batubara serta
pembahasan bahwa Sabah akan berencana
untuk menggunakan batubara untuk
kelistrikan.
Selanjutnya, diskusi dengan beberapa
anggota APBI membahas tentang bagaimana
perusahaan anggota APBI yang menyalurkan
listrik ke daerah Sabah. Dalam pertemuan ini
pun ada beberapa peserta yang berasal dari
Sabah ini menanyakan beberapa pertanyaan
lain seperti bagaimana cara penyelesaian
terhadap isu di lingkungan pertambangan.
Pada akhir acara dilakukan pertukaran
cinderamata antara Menteri Perdagangan dan
Perindustrian negara bagian Sabah dan
Direktur Eksekutif APBI.
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 11 |
Seminar Perdagangan Batubara via
Platform Digital
Pada tanggal 31 Oktober 2018 APBI Learning
Center mangadakan seminar tentang
platform digital untuk batubara. Pada acara
ini APBI bekerja sama dengan Jumore yang
merupakan salah satu perusahaan platform
digital untuk perdagangan komoditas,
perusahaan ini berasal dari negara Tiongkok.
Jumore dihadiri langsung oleh Founder
sekaligus Chairman Jumore yaitu Eric Lu,
hadir pula H.E. Djauhari Oratmangun selaku
Duta Besar R.I. untuk Tiongkok dan Mongolia.
APBI sendiri dihadiri langsung oleh Pandu
Sjahrir selaku Ketua Umum APBI-ICMA,
Richard Tampi selaku Sekertaris Jendral APBI-
ICMA, Haryanto Damanaik selaku Deputy
Sekertaris Jendral APBI-ICMA, Hendra Sinadia
selaku Direktur Eksekutif APBI-ICMA , Fery
Prasetyo selaku Ketua Komite Logistik
APBI-ICMA, Prof. Dr. Irwandy Arif selaku
Penasihat APBI-ICMA. Dari sisi peserta
banyak sekali dihadiri oleh perusahaan
anggota APBI-ICMA, teman teman asosiasi
(FRHLBT, APB-IMA) dan juga hadir teman
teman wartawan.
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia
(APBI) saat ini sedang menjajaki peluang
kerjasama dengan Jumore, perusahaan e-
commerce khusus komoditas mineral dan
batubara asal China. Keduanya berencana
akan bersinergi untuk memperlancar rantai
pasok batubara dari Indonesia ke China.
Pembahasan yang dilakukan oleh Jumore
adalah untuk memperkenalkan platform
digital untuk penjualan komoditas, dalam
hal ini Jumore memperkenalkan penjualan
komoditasi batubara Indonesia secara
online.
Dalam seminar tersebut, Chairman And
Founder Jumore, Lu Hongxiang
mengatakan, pihaknya mengantongi daftar
katalog sekitar satu juta perusahaan
pengguna batu bara di wilayah China, dan
lima juta perusahaan secara internasional.
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 12 |
Jumore dalam hal ini akan mempertemukan
antara penjual dan pembeli melalui suatu
sistem digital. Selain itu Jumore juga melayani
jasa rantai pasok yang berguna untuk
memangkas biaya logistik. Dijelaskan lebih
lanjut bahwa Jumore akan meluncurkan
produk-produk yang akan dijualnya, khusus
sektor mineral dan batubara, pada awal
November mendatang. Lokasi peluncuran di
negeri asal Jumore, yaitu China.
Sebagai informasi, penjajakan kerjasama
Jumore dan APBI ini diinisiasi oleh Duta Besar
Republik Indonesia untuk China, H.E.Djauhari
Oratmangun. Dubes China ingin berkaca dari
pengalaman Alibaba, perusahaan e-
commerce kenamaan yang sukses
memasarkan durian asal Medan.
Menurut Dubes Indonesia untuk China
Bapak H.E. Djauhari Oratmangun Jumore
punya kelebihan dalam memasarkan batu
bara. Komoditas yang dipasang, dibanderol
dengan harga secara bussines to
bussines. Sehingga penjual dan pembeli dapat
menentukan sendiri harga barang.
Lebih lanjut menurut Direktur Pelaksana
Jumore E-Commerce Co Ltd JC Liu
menuturkan bahwa produk unggulan
Indonesia seperti batu bara dan minyak
kelapa sawit ramai peminat pada situs
www.jumoreglobal.com. Selain itu, produk
pertanian Indonesia juga menunjukkan
permintaan yang besar.
Saat ini sudah ada beberapa perusahaan dan
produk asal Indonesia yang terdaftar
dalam platform Jumore, dimana permintaan
kopi asal Indonesia menunjukkan kenaikan
hingga 40% tahun lalu. Selain itu, produk
seperti kacang-kacangan dan buah tropis juga
menarik para importir Tiongkok.
Menurut Chairman Jumore Eric Lu pembeda
Jumore dengan platform lain adalah akses
pada rantai pasok yang memungkinkan untuk
fasilitas logistik hingga pendanaan
perusahaan. Secara global, Jumore memiliki 1
juta pengguna korporasi dengan basis data
lebih dari 50 juta usaha. Sementara, dalam
situs resmi Jumore, Chairman Jumore Eric Lu
menyatakan bahwa perusahaannya juga akan
memfasilitasi masuknya produk asal Tiongkok
ke pasar Indonesia.
Pada tanggal 10-11 Oktober 2018 bertempat
di Cirebon diadakan Persiapan Awal Validasi
Kegiatan EITI (Extractive Industries
Transparency Initiatives) Indonesia dalam
rapat ini dihadiri oleh APBI, Kemenko
Perekonomian, PTBA, PT. Timah, PT. Antam,
PWYP, BKPM. Maksud dari pelaksanaan retreat
adalah untuk melakukan review terhadap
pelaksanaan kegiatan EITI Indonesia dengan
melihat capaian, kendala kendala yang
dihadapi, dan tantangan ke depan, sekaligus
menyiapkan anggota Tim Pelaksana (MSG)
dalam menghadapi proses validasi EITI.
Validasi adalah aspek penting dari proses EITI.
Proses Validasi ini dimaksudkan untuk
memberikan penilaian atas kemajuan negara
pelaksana EITI dalam mematuhi persyaratan
EITI. Sebagai tambahan, validasi juga menilai
dampak dari dilaksanakannya EITI di negara
yang divalidasi, seperti ada tidaknya kegiatan
yang didorong oleh pelaksanaan EITI,
pembelajaran (lessons learned) dari
dilaksanakannya (implementasi) EITI, serta
hal-hal lain yang menjadi perhatian (concern)
dari para pemangku kepentingan. Juga ada
tidaknya rekomendasi untuk
diimplementasikan oleh negara pelaksana
EITI di masa depan. Beberapa poin bahasan
dalam retreat validasi EITI sebagai berikut :
Agenda Pertama adalah penjelasan mengenai
apa itu proses validasi dan menjelaskan
standard EITI. Prosedur validasi dibagi
menjadi empat tahapan yaitu persiapan
validasi, pengumpulan data dan konsultasi/
wawancara, review oleh validator
independen, dan review oleh Dewan EITI.
Persiapan validasi dilakukan dengan
pengumpulan seluruh dokumen yang
diperlukan dan penilaian sendiri (self
assessment) oleh Tim Pelaksana EITI terhadap
kepatuhan pada standar EITI. Pada tahap
pengumpulan data dan konsultasi, Sekretariat
EITI Internasional akan memeriksa sejumlah
dokumen dan melakukan wawancara dengan
Rapat Tim Pelaksana EITI
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 14 |
sejumlah pihak. Sekretariat EITI Internasional
akan menyusun laporan evaluasi awal
mengenai perkembangan pelaksanaan
standar EITI sebelum laporan disampaikan
kepada validator. Tim Pelaksana EITI diberikan
kesempatan untuk memberi masukan pada
laporan yang akan disampaikan kepada
validator. Tahap selanjutnya yaitu review
laporan awal Sekretariat EITI Internasional
yang dilaksanakan oleh validator independen.
Validator menyiapkan laporan berupa
penilaian terhadap masing-masing ketentuan
untuk disampaikan kepada Dewan EITI. Tahap
terakhir yaitu Komite Validasi akan
memberikan rekomendasi kepada Dewan EITI
mengenai kepatuhan suatu negara dalam
pelaksanaan Standar EITI. Dewan EITI akan
membuat ketentuan akhir apakah
pelaksanaan transparansi suatau negara
sudah memenuhi Standar EITI atau belum.
Setelah dilaksanakan validasi, status suatu
negara di dalam keanggotaan EITI
menjadi satisfactory progress, meaningful
progress, inadequate progress, atau no
progress. Negara yang langsung mendapatkan
status satisfactory progress secara langsung
mendapatkan status compliance atau patuh
standar transparansi. Apabila suatu negara
tak mendapatkan status satisfactory
progress, maka validasi akan dilakukan lagi
antara 3 sampai 18 bulan kemudian.
Agenda ke-2, ke-3 dan ke-4 adalah update
pemenuhan gaps requirements standar EITI.
Dalam standar EITI terdapat 23 requirements
yang diberikan oleh EITI, namun ada
beberapa hal yang perlu disoroti dalam
requirements EITI untuk validasi ini. Antara
lain adalah:
Rencana kerja.
Rencana kerja ini perlu karena pada saat
proses validasi EITI akan ditanya apa yang
akan dilakukan EITI Indonesia dalam jangka
pendek, menengah bahkan jangka panjang
dalam melakukan transparansi.
Kerangka Hukum
Kerangka hukum sampai saat ini proses
perubahan Perpres No. 26 Tahun 2010 masih
mengalami hambatan dan sampai saat ini
masih berupa draft Beneficial Ownership
Status BO Indonesia sudah tidak perlu
diragukan lagi, karena ini merupakan salah
satu keunggulan EITI Indonesia dalam proses
validasinya dan mungkin akan mencapai
penilaian Beyond, karena Indonesia
merupakan Negara pertama yang melakukan
conferences tentang Beneficial Ownership
Outcome and Impact
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 15 |
Outcome dan Impact ini sangat dibutuhkan
untuk menunjukan bahwa Indonesia sudah
melakukan beberapa perubahan yang baik
dalam beberapa hal, salah satunya mungkin
harus dijelaskan bahwa KESDM sudah
melakukan atau sudah menjalankan terkait E-
PNBP. Dan mungkin harus dijelaskan
bagaimana kegiatan ekspor minerba
Indonesia serta penjelasan mengenai trader.
Agenda ke-5 adalah penyusunan daftar PIC
Tim Pelaksana untuk Proses Validasi yang
akan dilaksanakan tanggal 7-16 November
2018. Perwakilan APBI-ICMA akan diwakili
oleh Hendra Sinadia. Agenda acara detailnya
akan menyusul segera.
Agenda Ke-6 adalah pemaparan hasil kajian
impact assessment EITI Indonesia oleh
konsultan yang ditunjuk Sekretariat EITI
Indonesia. Pada sesi ini lebih memaparkan
bagaiam peran EITI dalam proses transparansi
di Indonesia, lalu bagaimana pandangan
perusahaan tentang EITI ini dan
permasalahan yang membuat EITI ini seakan
lajunya terhambat. Memang dapat
disimpulkan kurangnya regulasi yang
mendukung keberadaan EITI ini, kurangnya
pemerintah mengangkat tentang keberadaan
EITI ini, kurangnya SOP yang jelas terkait
transparansi yang dijalani EITI ini.
Agenda ke-7 dan terakhir merupakan evaluasi
kegiatan EITI 2017-2018 dan rencana yang
akan di laksanakan pada tahun 2019. Untuk
work plan pada tahun 2019, EITI meminta
masukan terkait agenda dari stakeholders,
yang nantinya akan diberikan kuisioner terkait
apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh
EITI, termasuk isu apa yang sedang dialami
oleh para MSG dan yang nantinya akan
disampaikan ke Kemenko Perekonomian.
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 16 |
FGD Potensi Batubara Kokas
APBI-ICMA REPORT OKTOBER 2018 17 |
Pada hari Rabu, 24 Oktober 2018 bertempat
di Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan
Panas Bumi, Bandung. FGD diinisasikan
langsung oleh Pusat Sumber Daya Mineral
Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) KESDM.
Acara ini dibuka oleh Kepala Bidang Batubara
PSDMBP, dihadiri pula oleh M. Wafid
(Direktur Pembinaan Program Minerba),
beberapa akademisi dari Pertambangan
Trisakti, hadir pula Hendri Tan (Ketua V APBI-
ICMA dan mewakili PT. Adaro Ineonesia).
Batubara termal jenis kalori sangat tinggi
Indonesia dinilai sangat potensial digarap
maksimal untuk memnuhi kebutuhan di
dalam negeri, sekaligus mengurangi impor.
Pemanfaatan yang luas tersebut harus
didukung dengan kemampuan
mengkarakterisasi potensi metalurginya.
Beberapa poin yang dibahas dalam FGD ini
antara lain: Sesi pertama membahas tentang
overview tentang batubara metalurgi.
Batubara ini hampir belum semua tersentuh
bai dari sisi sumberdaya dan
pengusahaannya, pada saat ini lebih banyak
batubara thermal yang diproduksi yang
digunakan untuk pembangkit listrik. Kokas
sendiri adalah salah satu material utama yang
dibutuhkan dalam produksi baja. Permintaan
batubara metalurgi untuk mendukung
industry pembuatan baja meningkat
beberapa tahun terakhir ini. Sebagian besar
didorong oleh China dan India yang telah
mengubah batubara metalurgi, terutama
kokas menjadi komoditas yang sangat dicari.
Sesi kedua adalah pemaparan dari sudut
pandang para pengusaha batubara terhadap
batubara kalori tinggi ini. Para perusahaan
sudah sebagaian memproduksi batubara
kokas ini seperti Adaro sudah menjual
batubara kokasnya ke PT. Krakatu Steel dan
sudah menjual batubara kokasnya langsung
ke Jepang. Para perusahaan pun
menginginkan agar lebih banyak lagi
perusahaan yang dapat memproduksi
batubara kalori tinggi ini, sebagai contoh
negara Australia sudah memproduksi
batubara kokasnya sebesar 105 juta ton
sementara Indonesia kurang lebih baru bisa
memproduksi batubara kokasnya sebesar 4
juta ton, namun para pengusaha pun
menganggap challenges ini bukan merupakan
kendala tetapi ini merupakan sebuah
tantangan.
Penyerahan bantuan
logistik PT. Adaro
Indonesia melalui
Kementerian ESDM
dan Rumah Zakat
APBI-ICMA REPORT OKTOBER2018 18 |
Pada hari Jum’at , 26 Oktober 2018
dilakukan serah terima bantuan logistik
secara langsung dari PT.Adaro Indonesia
kepada Tim Kementerian ESDM dan Tim
Rumah Zakat. Serah terima bantuan ini
dilakukan di Palu oleh Head of External
PT.Adaro Indonesia Richard Tampi. Selain
memberikan bantuan logistik secara langsung
PT.Adaro Indonesia sebelumnya telah
membangun Dapur Umum untuk
membantu meringankan korban gempa di
Palu.
Pada tanggal 19 Oktober 2018, Hendra
Sinadia Direktur Eksekutif APBI hadir
dalam rapat LSP PERHAPI, rapat ini untuk
memenuhi undangan Dewan Pengarah dan
Badan Pelaksana LSP PERHAPI.
Rapat dengan LSP
PERHAPI: Memenuhi
undangan Dewan
Pengarah dan Badan
Pelaksana
Bimbingan Teknis Ekspor Batubara dan
Produk Batubara
APBI-ICMA REPORT OKTOBER2018 19 |
Pada tanggal 15 Oktober 2018, Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia menghadiri acara
Bimbingan Teknis Ekspor Batubara dan Produk Batubara bertempat di Aston Samarinda Hotel
& Convention Center. Kegiatan ini diadakan oleh Kementerian Perdagangan sehubungan
dengan terbitnya Permendag No. 95/2018 tentang ketentuan ekspor batubara dan produk
batubara. Pada pembukaan acara Ibu Merry Maryati (Direktur Ekspor Produk Industri)
memberikan sambutan. Adapun pembicara yang dihadirkan, antara lain:
- Sekretariat Kemenko Perekonomian
- Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Kemeterian Perdagangan
- Biro Hukum Kementerian Perdagangan
Dan di moderatori oleh Iman Kustiaman, Kasubdit Produk Migas dan Pertambangan,
Kementerian Perdagangan.
CONTACT US:
Menara Kuningan Building,
1st Floor, Suite A, M & N
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
ADDRESS
secretariat@apbi-icma.org
+62-21 3001 5935
+62-21 3001 2477
www.apbi-icma.org
PHONE & EMAIL
Twitter : @APBI_ICMA
Youtube : APBI ICMA
Instagram : apbi.icma
SOCIAL MEDIA