PERANAN TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI

DALAM BIDANG HUKUM

Jeffry Purwanto/10114203M. Rinaldi Firdaus /10114214Putri Sarnianty Achmad/10114219Muhammad S. Akbar/10114228M. Sholeh Syadzali/10114239Muhammad Riva Fadilah/10114556

Latar BelakangDengan kemajuan dan perkembangan tanpa batas

dalam telekomunikasi multimedia dan kecepatan lintas batas meningkat, maka sekarang ini memerlukan hukum dalam menggunakan teknologi informasi. Jika tanpa hukum teknologi informasi akan di gunakan tanpa batas. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah dapat diperoleh. Mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu face to face, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Dan pasti ada seseorang yang menggunakan teknologi ini dengan semaunya tanpa aturan dan melakukan kejahatan dunia maya “cybercrime”, maka dari itu kita membutuhkan hukum “cyberlaw” dalam penggunaan teknologi informasi.

Cybercrime

Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet (cyberspace) baik menyerang fasilitas umum ataupun kepemilikan pribadi.

Jenis-Jenis CybercrimeUnauthorized Acces Illegal ContentsPenyebaran Virus Secara SengajaData ForgeryCyber Espionage, Sabotage, and ExtortionCyberstalkingCardingHacking and CrackerCybersquatting and TyposquattingHijackingCyber Terrorism

Pengertian Cyberlaw

Cyberlaw adalah sebuah aturan yang berbentuk hukum yang dibuat khusus untuk dunia maya (Cyberspace) atau internet.

Ruang Lingkup CyberlawMenurut Jonathan Rosenoer: Hak cipta (Copy Right) Hak merk (Trademark) Percemaran nama baik (Defamation) Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Space) Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking,

Viruses, Illegal Access) Pengaturan Sumber daya internet seperti IP-Address,

domain name Kenyamanan individu (Privacy) Prinsip kehati-hatian (Duty Care) Pornografi Pencurian melalui internet

Perangkat hukum cyberlaw Perlindungan konsumen Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian

seperti e-commerce, e-government, and e-education

Asas-Asas CyberlawSubjetive territorialityObjective territorialityNationalityPassive nationalityProtective principleUniversality

Tujuan CyberlawCyberlaw menjadi dasar hukum

dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer.

Pasal-Pasal CyberlawKUHP (Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana)Pasal 362 KUHPPasal 378 KUHP Pasal 311 KUHP Pasal 303 KUHP Pasal 282 KUHP Pasal 282 dan 311 KUHPPasal 378 dan 362

UU ITEPasal 27,28,29 tentang Illegal

ContentsPasal 30 tentang Illegal AccessPasal 31 tentang Illegal

InterceptionPasal 32 tentang Data Leakage

dan EspionagePasal 33 tentang System

InterferencePasal 34 tentang Misuse of

DevicePasal 35 tentang Data

Interference

Dampak UU ITEDampak PositifOrang tidak takut lagi apabila melakukan

transaksi melalui internet Berkurangnya tindak kejahatan di internetUU itu juga dapat mengantisipasi kemungkinan

penyalahgunaan internet yang merugikanmemberikan perlindungan hukum terhadap

transaksi dan sistem elektronik serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi misalnya transaksi dagang.

UU itu juga memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar Indonesia dapat diadili.

Dampak NegatifMembatasi hak kebebasan

berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Menghambat kreativitas dalam berinternet

Contoh media teknologi yang digunakan oleh penegak hukumReskrimsus.metro.polri.go.id

Komputer Forensik

GPS (Global Position System)

Hambatan Penyelidikan CybercrimePerangkat Hukum yang belum

memadaiKemampuan PenyidikAlat BuktiFasilitas Komputer Forensik

KesimpulanPerkembangan TI dan Internet telah sangat mempengaruhi

hampir semua bidang di dunia dan banyak manfaat dan keuntungan yang bisa didapatkan. Namun, terkait dengan semua perkembangan tersebut, yang juga harus menjadi perhatian adalah bagaimana kepastian dan keabsahan transaksi, keamanan komunikasi data dan informasi, dan semua yang terkait dengan kegiatan cyber, dapat terlindungi dengan baik karena adanya kepastian hukum. Upaya penanganan cybercrime membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Jadi, untuk aparat penegak hukum harus lebih serius dan jeli serta harus lebih menguasai serta mendalami kejahatan cybercrime. Keberadaan undang-undang yang mengatur cybercrime memang diperlukan, akan tetapi apalah arti undang-undang jika pelaksana dari undang-undang tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang itu dan masyarakat yang menjadi sasaran dari undang-undang tersebut tidak mendukung tercapainya tujuan pembentukan hukum tersebut.