Post on 29-Jan-2016
AKUNTANSI INVESTASIBagus Nugroho PutroFikri AuzanMuhammad Ricky SetiawanMuhammad SyahrilRichard RajasaSarim Divo TambaSetia Ahdiriyanto
Definisi Investasi• Salah satu cara memanfaatkan surplus anggaran adalah dengan
melakukan investasi. Dari investasi tersebut, pemerintah akan memperoleh pendapatan dalam jangka panjang. Selain itu investasi juga dapat dilakukan untuk memanfaatkan dana yang belum digunakan atau dalam rangka manajemen kas. Pemanfaatan dana semacam ini sering dilakukan melalui investasi jangka pendek.
• Investasi adalah kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
Bentuk Investasi• Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek maupun jangka
panjang. Investasi jangka pendek dilakukan pada pasar uang sedangkan investasi jangka panjang dilakukan pada pasar modal. Investasi pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk deposito, Sertifikat Bank Indonesia, surat utang dan obligasi BUMN/BUMD, penyertaan pada BUMN/BUMD, atau penyertaan pada badan usaha lainnya
• Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang (obligasi), serta instrumen ekuitas (saham).
Klasifikasi Aset• Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya ke dalam aset lancar dan nonlancar dalam neraca.
• Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
Klasifikasi Aset (Lanjutan)
Aset lancar meliputi :
• kas dan setara kas,
• investasi jangka pendek,
Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.
• piutang,
• persediaan.
Klasifikasi Aset (Lanjutan)Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi : 1.Investasi jangka panjang, 2. Aset tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari: • Tanah;• Peralatan dan mesin; • Gedung dan bangunan; • Jalan, irigasi, dan jaringan; • Aset tetap lainnya;• Konstruksi dalam pengerjaan.
3. Dana cadangan4. Aset lainnya.
Klasifikasi Investasi
Investasi Jangka Pendek• Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan
dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan
• Investasi jangka pendek harus memenuhi kriteria : Dapat diperjualbelikan Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih
dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu permanen dan nonpermanen
Berisiko Rendah
• Investasi jangka pendek terdiri antara lain atas Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); dan Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Investasi Jangka Panjang• Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanamannya, yaitu permanen dan nonpermanent
• Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus-menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali
• Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
Investasi Permanen• Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah
investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi tersebut dapat berupa:
Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/ daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara
Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Investasi Non-Permanen
• Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya terdapat jangka waktu tertentu. Investasi nonpermanen pada suatu saat akan jatuh tempo atau selesai. Pada saat jatuh tempo akan ditarik atau diperbaharui kembali. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa: Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki oleh pemerintah sampai dengan tanggal jatuh tempo Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada
pihak ketiga Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti
bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki
pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
Akuntansi Investasi Pemerintah
• Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAIP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi investasi pemerintah.
• SAIP diterapkan untuk menangani transaksi investasi Pemerintah jangka panjang.
• Investasi Pemerintah Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.
Akuntansi Investasi Pemerintah
• Menurut pasal 11 PMK no 213 Tahun 2013, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yakni: SAIP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku
UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (ayat 1) SAIP memproses transaksi keuangan dan/atau barang pengelolaan
investasi pemerintah (ayat 2) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah menyusun Laporan
Keuangan yang terdiri atas; LRA, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan CaLK
UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada UABUN.
UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada UABUN.
Pengakuan atas Investasi
Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:• terdapat kemungkinan bahwa manfaat
ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
• kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal (reliable).
Pengakuan atas Investasi (Lanjutan)
Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :• Kemungkinan manfaat ekonomi dan
manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
• Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.
Pengakuan atas Investasi (Lanjutan)
Ayat 21. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
Pengakuan atas Investasi (Lanjutan)
Ayat 22. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf 20 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
Pengukuran• Investasi jangka Pendek• Investasi Jangka Panjang
Pengukuran Investasi jangka Pendek• Nilai pasar aktif• Tidak ada pasar aktif nilai nominal, nilai tercatat
atau nilai wajar lainnya• Surat berharga, misalnya saham dan obligasi
jangka pendek (efek) Biaya perolehan investasi• harga transaksi investasi + komisi perantara jual beli, jasa
bank, dan biaya lainnya
Pengukuran Investasi jangka Pendek (Lanjutan)• Surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan
nilai wajar pada tanggal perolehan harga pasar• Jika tidak ada nilai wajar nilai wajar aset lain
yang diserahkan• Investasi bentuk non saham, deposito jangka
pendek nilai nominal• Investasi dalam Mata uang asing disajikan
Rupiah
Pengukuran Investasi Jangka PanjangMetode Biaya biaya perolehan• harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul
• Investasi permanen kepemilikan pemerintah < 20%• dividen tunai pendapatan hasil investasi• dividen bentuk saham penambah nilai investasi
pemerintah
Pengukuran Investasi Jangka Panjang (Lanjutan)• Investasi non permanen, obligasi atau surat utang
jk.panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan
• Investasi non permanen, penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (Proyek Perkebunan Inti Rakyat/PIR) biaya pembangunan + biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek
Pengukuran Investasi Jangka Panjang (Lanjutan)Metode Ekuitas investasi permanen kepemilikan pemerintah > 20% ,atau < 20% memiliki pengaruh yang signifikan. Investasi awal biaya perolehan tgl pelaporan keuangan investasi awal + (-)
proporsi bagian laba (rugi) pemerintah - deviden tunai dividen tunai pendapatan hasil investasi dan
mengurangi nilai investasi dividen saham tidak mempengaruhi nilai investasi
Pengukuran Investasi Jangka Panjang (Lanjutan)Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)• Investasi non permanen (penyehatan /
penyelamatan perekonomian) • Investasi non permanen berbentuk dana bergulir
penyesuaian secara periodik nilai yang dapat direalisasikan• mengurangkan nilai investasi non permanen diragukan
tertagih/direalisasikan dari nilai investasi non permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan
Pengukuran Investasi Jangka Panjang (Lanjutan)Pertukaran asset pemerintah biaya perolehan,
atau nilai wajar Investasi dalam Mata uang asing disajikan
Rupiah • Selisih penjabaran mata uang asing ke Rupiah antara
tanggal perolehan investasi dan tanggal pelaporan selisih kurs pada neraca
the degree of influence
Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee:• Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan
komisaris;• Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan
direksi;• Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti
dewan direksi perusahaan investee;• Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas
suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
AKUNTANSI INVESTASI PADA PEMERINTAHAN PUSAT
PENEMPATAN DANA DALAM INVESTASI JANGKA PENDEK
PENEMPATAN DANA DALAM INVESTASI JANGKA PENDEK (Lanjutan)
PENEMPATAN DANA DALAM INVESTASI JANGKA PENDEK (Lanjutan)
Penyaluran dana melalui pembelian saham
Penyaluran dana melalui pembelian saham (Lanjutan)
Penyaluran dana melalui pembelian saham (Lanjutan)
Penyaluran dana lewat obligasi
Penyaluran dana lewat obligasi (Lanjutan)
Investasi langsung dalam bentuk penyertaan modal
AKUNTANSI INVESTASI PADA PEMERINTAHAN DAERAH
Pihak-pihak Terkait• Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi
adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan PPKD
• Tugas PPK-PPKD:a. Mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-
bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum. b. Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke
dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek). c. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Pihak-pihak Terkait (Lanjutan)• Tugas PPKD:a. menandatangani laporan keuangan PPKD
sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD
b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.
Dokumen yang Digunakan
Transaksi Investasi1. Perolehan Investasia. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat jurnal ketika pemerintah daerah melakukan pembentukan/pembelian investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
b. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang) Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam peraturan daerah direalisasikan. Pencatatan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD berdasarkan SP2D-LS (jika tunai) yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut.1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen2) Investasi Jangka Panjang Permanen
Transaksi Investasi (Lanjutan)2. Hasil Investasi a. Hasil Investasi Jangka Pendek
Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi jangka pendek tersebut.
b. Hasil Investasi Jangka Panjang 1) Metode Biaya
Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan.
2) Metode Ekuitas Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tempat pemerintah daerah berinvestasi, PPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah.
3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non permanen (misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat penerimaan bunga
Transaksi Investasi (Lanjutan)2. Hasil Investasi
c. Pelepasan Investasi 1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek
Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka pendek, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat jurnal berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD.
2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat jurnal berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD.
Jurnal Standar
Ilustrasi – Investasi Jangka Pendek1. INVESTASI JANGKA PENDEKa. Perolehan Investasi
Pada tanggal 1 April 2015, Pemerintah Kota Depok menempatkan dananya sebesar Rp100.000.000,00 pada deposito berjangka 6 bulan di Bank Pembangunan Daerah dengan tingkat bunga 24% per tahun. • Jurnal LO dan Neraca
b. Hasil Investasi Tiap tanggal 1 mulai dari bulan Mei, Pemerintah kota Depok akan menerima bunga deposito dari Bank Pembangunan Daerah. Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) • Jurnal LO dan Neraca
• Jurnal LRA
Ilustrasi – Investasi Jangka Pendek (Lanjutan)c. Pelepasan Investasi
Pada tanggal 1 Oktober 2015, Pemerintah Kota Depok mencairkan seluruh depositonya pada Bank Pembangunan Daerah Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) • Jurnal LO dan Neraca
• Jurnal LRA
Ilustrasi – Investasi Jangka Panjang Metode Biaya2. INVESTASI JANGKA PANJANG METODE BIAYA a. Perolehan Investasi
Dengan mengacu pada perda investasi, pada tanggal 2 Februari 2015, Pemerintah Kota Depok melakukan penyertaan modal kepada PT. Fajar Indah sebesar Rp300.000.000,00 dengan dokumen pencairan berupa SP2D-LS. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kota Depok memiliki kepemilikan sebesar 10% pada PT. Fajar Indah. Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)• Jurnal LO dan Neraca
• Jurnal LRA
Ilustrasi – Investasi Jangka Panjang Metode Biaya (Lanjutan)b. Hasil Investasi
Pada tanggal 5 Juni 2015, PT. Fajar Indah mengumumkan perolehan laba tahun 2015 sebesar Rp100.000.000,00. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 9 Juni 2015. • Jurnal LO dan Neraca – Pengumuman Laba
• Jurnal LO dan Neraca – Pembagian Dividen
• Jurnal LRA – Pembagian Dividen
Ilustrasi – Investasi Jangka Panjang Metode Biaya (Lanjutan)
c. Pelepasan Investasi Pada tanggal 5 Oktober 2021, Pemerintah Kota Depok memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya saham di PT. Fajar Indah yang senilai Rp370.000.000,00. Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) • Jurnal LO dan Neraca
• Jurnal LRA
Ilustrasi – Investasi Jangka Panjang Metode Ekuitas3. INVESTASI JANGKA PANJANG METODE EKUITAS a. Perolehan Investasi
Pada tanggal 28 Februari 2015, Pemerintah Kota Depok menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal yang dilakukan pada BUMD Depok senilai Rp500.000.000,00. SP2D-LS diterbitkan oleh PPKD/BUD untuk penanaman modal ini pada tanggal 17 Maret 2015. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kota Depok memiliki porsi kepemilikan sebesar 100% pada BUMD Depok. Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) • Jurnal LO dan Neraca
• Jurnal LRA
Ilustrasi – Investasi Jangka Panjang Metode Ekuitasb. Hasil Investasi
Pada tanggal 28 April 2015, BUMD Depok mengumumkan perolehan laba tahun 2015 sebesar Rp200.000.000,00. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 7 Mei 2015.
• Jurnal LO dan Neraca
• Pembagian Dividen – Jurnal LO dan Neraca
• Jurnal LRA
Ilustrasi – Investasi Jangka Panjang Metode Ekuitasc. Pelepasan Investasi
Pada tanggal 3 Juli 2018, Pemerintah Kota Depok memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya saham di BUMD Depok. Harga penjualan seluruh saham senilai Rp700.000.000,00. (asumsi periode 28 April 2015 s.d. 3 Juli 2018, BUMD Depok tidak untung dan tidak rugi). Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) • Jurnal LO dan Neraca
• Jurnal LRA
Ilustrasi - Investasi Jangka Panjang Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan
4. INVESTASI JANGKA PANJANG METODE NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKANa. Perolehan Investasi
Pada tanggal 1 Juli 2015, Pemerintah Kota Depok melakukan pembentukan dana bergulir senilai Rp250.000.000,00. Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) • Jurnal LO dan Neraca
• Jurnal LRA
Ilustrasi - Investasi Jangka Panjang Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (Lanjutan)
b. Hasil Investasi Pada tanggal 1 Oktober 2015, diterima hasil dari pengelolaan dana bergulir sebesar Rp3.000.000,00. Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) • Jurnal LO dan Neraca
• Jurnal LRA
Ilustrasi - Investasi Jangka Panjang Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (Lanjutan)
c. Pelepasan Investasi Pada tanggal 30 Desember 2019, Pemerintah Kota Depok menarik semua dana bergulir tersebut. Pada tanggal tersebut, dana bergulir yang dapat ditarik sebesar Rp.270.000.000,00. Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)• Jurnal LO dan Neraca
• Jurnal LRA