Post on 25-Dec-2019
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan
PUSAT KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2018
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Siap Pakai Bagi
Klaster Kesehatan
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan i
KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT KRISIS KESEHATAN
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan
petunjuk-Nya kepada kita semua sehingga Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Siap Pakai Bagi
Klaster kesehatan telah selesai disusun.
Buku ini berisi berbagai petunjuk penggunaan Dana Siap Pakai pada status keadaan darurat
bencana yang meliputi permohonan, penyaluran, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban Dana Siap
Pakai yang harus diterapkan oleh berbagai organisasi yang tergabung dalam klaster kesehatan baik
di level pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
Dengan diterapkannya berbagai prosedur yang ada dalam buku petunjuk teknis ini,
diharapkan akan tercipta suatu kondisi dimana upaya kesehatan yang dilakukan selama
ditetapkannya status keadaan darurat bencana, tidak lagi menjadi beban anggaran bagi klaster
kesehatan. Semua ini akan bermuara pada meningkatnya mutu upaya kesehatan yang dilakukan
oleh klaster kesehatan pada masa darurat bencana.
Kami menyadari bahwa isi buku petunjuk teknis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena
itu, saran dan kritikan demi perbaikan buku ini sangat kami harapkan. Tidak lupa kami sampaikan
terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan buku ini.
Akhir kata, semoga buku petunjuk teknis ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh
organisasi yang terlibat dalam upaya kesehatan pada keadaan darurat bencana.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan
dr. Achmad Yurianto
NIP 196203112014101001
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………………………………… i
Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ii
Daftar Lampiran …………………………………………………………………………………………………………………… iii
Bab 1. Pendahuluan …………………………………………………………………………………………………………….. 1
A. Latar Belakang ………………………………………………………………………………………………………. 1
B. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………………………. 3
C. Dasar Hukum ………………………………………………………………………………………………………… 3
D. Pengertian dan Istilah …………………………………………………………………………………………… 4
Bab 2. Kegiatan yang Dapat Dibiayai Dana Siap Pakai ………………………………………...................... 7
A. Status Siaga Darurat ……………………………………………………………………………………………… 7
B. Status Tanggap Darurat ………………………………………………………………………………………… 9
C. Status Transisi Darurat ke Pemulihan ……………………………………………………………………. 10
Bab 3. Pengelola dan Pengguna Dana Siap Pakai …………………………………………………………………. 12
Bab 4. Permohonan Dana Siap Pakai ….………………………………………………………………………………… 13
A. Permohonan Dana Siap Pakai oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota …………..... 13
B. Permohonan Dana Siap Pakai oleh Kementerian/Lembaga ..…………………………………. 14
Bab 5. Pelaksanaan Penyaluran Dana Siap Pakai ………………………………………………………………….. 16
Bab 6. Penyelesaian Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai .………………………………………………… 18
Bab 7. Penutup …………………………………………………………………………………………………………………….. 19
Lampiran ………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Diagram Alur Penggunaan Dana Siap Pakai Klaster Kesehatan ………………………. 20
Provinsi/Kabupaten/Kota
Lampiran 2 Diagram Alur Penggunaan Dana Siap Pakai Klaster Kesehatan Pusat ……………… 21
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sudah tidak terbantahkan lagi bahwa di balik keindahan dan karunia besar yang bangsa
Indonesia miliki dari letak geografis, kondisi iklim dan topografi, keberagaman demografi,
kekayaan sumber daya alam serta perkembangan ilmu dan teknologi, terdapat potensi ancaman
bencana baik itu berupa bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Selain faktor
bahaya, tingginya indeks risiko bencana di berbagai wilayah di Indonesia juga dipengaruhi oleh
faktor kerentanan yang tinggi dan kapasitas mengatasi dampak bencana yang rendah dari
berbagai komponen bangsa ini.
Semua kejadian bencana dapat menimbulkan krisis kesehatan, antara lain akibat korban
meninggal dunia, korban luka, sakit, pengungsi, lumpuhnya pelayanan kesehatan, wabah
penyakit menular, buruknya kondisi sanitasi, gangguan jiwa, penurunan status gizi,
permasalahan kesehatan reproduksi dan permasalahan kesehatan lainnya yang memerlukan
upaya khusus agar tidak menimbulkan permasalahan kesehatan lebih lanjut. Agar dapat
melaksanakan upaya khusus pada saat keadaan darurat bencana tersebut dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan standar teknis, maka klaster kesehatan selaku penanggungjawab dan
penyelenggara upaya kesehatan pada saat keadaan darurat bencana diantaranya memerlukan
dukungan pembiayaan.
Dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada
pasal 5 dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana. Salah satu tanggung jawab Pemerintah dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 undang-
undang yang sama adalah pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk Dana
Siap Pakai.
Dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan
Bantuan Bencana disebutkan bahwa Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan
dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai
dengan batas waktu tanggap darurat berakhir. Pada pasal 17 Peraturan Pemerintah tersebut
dinyatakan bahwa Dana Siap Pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat
bencana yang salah satunya meliputi pengadaan barang dan/atau jasa untuk pelayanan
kesehatan. Penggunaan Dana Siap Pakai, tata cara pemberian, pengelolaan dan
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 2
pertanggungjawaban penggunaannya diatur dalam peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB).
BNPB telah mengatur dengan rinci perihal Dana Siap Pakai dalam Peraturan BNPB nomor
02 tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. Peraturan ini merupakan revisi terakhir dari
Peraturan Kepala (Perka) BNPB yang mengatur tentang Dana Siap Pakai. Awalnya, Dana Siap
Pakai diatur dalam Perka BNPB nomor 6 tahun 2008, kemudian diubah dengan Perka nomor 11
tahun 2010 lalu diubah dengan Perka nomor 6.A tahun 2011.
Dalam pasal 11 Peraturan BNPB nomor 02 tahun 2018 dinyatakan bahwa
penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat meliputi siaga darurat,
tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Kegiatan penanganan darurat bencana yang
dapat dibiayai dengan Dana Siap Pakai terbatas pada pengadaan barang/jasa yang salah satunya
meliputi pelayanan kesehatan. Kemudian dalam pasal 26 Peraturan BNPB tersebut, dengan jelas
tertulis bahwa pengguna Dana Siap Pakai diantaranya adalah BNPB, Kementerian/Lembaga,
TNI/POLRI, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta lembaga/organisasi
kemanusiaan. Unsur-unsur klaster kesehatan terdapat di Kementerian Kesehatan, TNI/POLRI,
pemerintah daerah dan lembaga/organisasi kemanusiaan.
Di sisi lain, ketika kepala daerah telah menerbitkan Surat Keputusan Status Keadaan
Darurat Bencana maka dana BPJS tidak dapat digunakan untuk menjamin pembiayaan upaya
kesehatan pada saat keadaan darurat bencana. Hal ini karena dalam salah satu klausul kebijakan
penggunaan dana BPJS disebutkan bahwa dana BPJS tidak mengcover pembiayaan pelayanan
kesehatan pada saat keadaan darurat bencana.
Sebagai pelaksana upaya kesehatan pada saat keadaan darurat bencana, maka sudah
sepatutnya klaster kesehatan mengetahui secara mendetil substansi dan penerapan peraturan
BNPB tentang penggunaan Dana Siap Pakai ini. Permasalahan terjadi apabilla klaster kesehatan
tidak memahami penerapan peraturan BNPB ini sehingga klaster kesehatan tidak dapat
mengajukan pembiayaan upaya kesehatan pada saat keadaan darurat bencana.
Berdasarkan hasil assessment yang dilakukan oleh Pusat Krisis Kesehatan sepanjang
tahun 2015-2018, dari 133 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota target kinerja Pusat Krisis
Kesehatan tahun 2015-2018, baru 65 Dinas Kesehatan atau 48,87% yang mengetahui mengenai
Dana Siap Pakai. Pusat Krisis Kesehatan pun memiliki data bahwa biaya pelayanan kesehatan
sebesar ± Rp 9,5 milyar, belum terbayarkan dari pengajuan pembiayaan upaya kesehatan pada
empat kejadian bencana (erupsi Gunung Sinabung, banjir bandang Bima, gempa bumi Pidie Jaya
dan erupsi Gunung Agung). Ketika peraturan BNPB tidak dipahami dengan baik maka hal ini akan
berimplikasi kepada tidak diterimanya pengajuan pembiayaan upaya kesehatan karena berbagai
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 3
penyebab seperti kesalahan prosedur pengajuan, terlambat dalam mengajukan, kurangnya
persyaratan dokumen administratif pendukung dan lain sebagainya.
Berdasarkan uraian di atas, kami menilai bahwa klaster kesehatan memerlukan suatu
petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan dalam permohonan Dana Siap Pakai, menerima dan
menyalurkan Dana Siap Pakai, serta menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Siap
Pakai.
B. Maksud dan Tujuan
Buku petunjuk teknis ini disusun dengan maksud untuk memberikan landasan dan
pedoman bagi berbagai organisasi yang tergabung dalam klaster kesehatan baik di level pusat,
provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat mengajukan permohonan Dana Siap Pakai,
menerima dan menyalurkan Dana Siap Pakai, serta menggunakan dan
mempertanggungjawabkan Dana Siap Pakai yang mengacu kepada Peraturan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 02 tahun 2018.
Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan yang dilakukan
oleh klaster kesehatan pada masa darurat bencana.
C. Dasar Hukum
Dasar hukum dalam penyusunan Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Siap Pakai Bagi
Klaster kesehatan adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana;
4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 173 Tahun 2014 tentang
Klaster Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Penggunaan Dana Siap Pakai;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Penanggulangan Bencana;
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 4
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
D. Pengertian dan Istilah
Dalam petunjuk teknis ini akan dijumpai istilah-istilah yang memiliki pengertian tertentu
menyangkut aspek teknis maupun aspek administrasi keuangan, oleh karena itu perlu dijabarkan
lebih lanjut berkaitan dengan istilah-istilah yang dimaksud, yaitu :
1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor
nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
2. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan
penanganan segera dan memadai;
3. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah
untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk
menanggulangi bencana terdiri atas Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke
Pemulihan;
4. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada
terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman
berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan
terjadi di masyarakat;
5. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah
mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat;
6. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi
cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan
dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung;
7. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera
pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan
menanggulangi dampak yang ditimbulkan;
8. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk
mengendalikan ancaman bencana dan menanggulangi dampak pada keadaan darurat
bencana;
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 5
9. Klaster adalah pengelompokan para pelaku yang memiliki kompetensi sama dari pemerintah
atau pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, sektor swasta/lembaga usaha, dan
kelompok masyarakat dalam upaya penanganan darurat bencana, dipimpin oleh koordinator
yang berasal dari instansi/lembaga yang memiliki kewenangan teknis
10. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk
digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat
bencana berakhir;
11. Penggunaan Dana Siap Pakai adalah pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban
Dana Siap Pakai pada status keadaan darurat bencana;
12. Kegiatan Pendukung Operasi Penanganan Darurat Bencana adalah kegiatan yang dapat
memperlancar proses pelaksanaan pada status keadaan darurat bencana;
13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah (gubernur dan bupati/wali kota) sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom dan dibantu oleh Perangkat Daerah;
15. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga
pemerintah nondepartemen setingkat menteri yang melakukan penyelenggaraan
penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan
pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang
bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga
bersangkutan;
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada kementerian negara/lembaga;
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 6
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah bendahara yang
bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang
berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;
21. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah
tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran;
22. Uang Lelah adalah uang yang diberikan kepada petugas sebagai imbalan setelah
menyelesaikan suatu kegiatan penanganan darurat bencana yang ditetapkan oleh BNPB;
23. Petugas adalah setiap orang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penanganan
darurat bencana pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan berdasarkan surat
tugas dari pejabat yang berwenang.
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 7
BAB II
KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAYAI DANA SIAP PAKAI
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat meliputi serangkaian
kegiatan yang dilakukan pada status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke
pemulihan untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang
ditimbulkan. Kegiatan penanganan darurat bencana oleh klaster kesehatan yang dapat dibiayai
dengan Dana Siap Pakai terbatas pada pengadaan barang/jasa yang diantaranya meliputi
pertolongan darurat, pelayanan kesehatan, kebutuhan air bersih, sanitasi dan higiene.
Dana Siap Pakai dapat pula dipergunakan untuk membiayai kegiatan pendukung operasi
penanganan darurat bencana yang meliputi aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
bidang kesehatan; pembersihan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan prasarana kesehatan
lainnya; perbaikan darurat pada fasilitas pelayanan kesehatan; ketatausahaan dan komunikasi.
Selain itu, Dana Siap Pakai juga dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan pendampingan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan serta kajian tertentu dampak bencana.
Selain untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sudah disebutkan di atas, Dana Siap Pakai
dapat pula digunakan untuk membiayai transport lokal, uang makan/pengadaan bahan makanan,
penginapan, dan uang lelah serta perjalanan dinas luar daerah ke lokasi terancam/terdampak dan
tempat pengungsian untuk petugas.
A. Status Siaga Darurat
Kegiatan klaster kesehatan yang dapat dibiayai dengan Dana Siap Pakai pada saat status
siaga darurat ditetapkan, secara garis besar meliputi kegiatan penanganan darurat bencana dan
kegiatan pendukung operasi penanganan darurat bencana.
1. Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Bidang Kesehatan
Kegiatan penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh klaster kesehatan pada
status siaga darurat bencana meliputi pertolongan darurat; pelayanan air bersih, sanitasi
dan higiene; pelayanan kesehatan.
Kegiatan pertolongan darurat yang dimaksud adalah kegiatan kaji cepat siaga darurat
bencana bidang kesehatan. Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene yang
dilakukan oleh klaster kesehatan pada status siaga darurat meliputi :
1. Pengawasan kualitas air bersih;
2. Pengadaan logistik untuk kebersihan diri;
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 8
3. Pengadaan peralatan dan bahan untuk sanitasi lingkungan;
4. Sewa kendaraan angkutan, dan bahan bakar.
Sedangkan kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh klaster kesehatan pada
status siaga darurat meliputi :
1. Pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, mencakup
pembelian obat dan bahan habis pakai, vaksin, reagen, alat kesehatan untuk pelayanan
kedaruratan, alat pelindung diri, alat dan bahan dekontaminasi, alat dan bahan
kontrasepsi;
2. Pelayanan pengobatan pada kedaruratan, mencakup biaya rawat jalan, rawat inap,
konseling, pemeriksaan laboratorium, rujukan, dan pelayanan kesehatan jiwa;
3. Operasional surveilans dan pengendalian vektor penyakit, mencakup biaya pemantauan
status gizi, surveilans gizi, surveilans penyakit potensial wabah, pengadaan bahan dan
alat pengendalian vektor penyakit menular, biaya operasional pengendalian vektor,
pengawasan kualitas air, tanah, dan udara;
4. Biaya isolasi dan karantina terbatas;
5. Biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai standar biaya masukan;
6. Biaya sewa kendaraan untuk operasional, peralatan dan pembelian bahan bakar.
2. Kegiatan Pendukung Operasi Penanganan Darurat Bencana Bidang Kesehatan
Kegiatan pendukung operasi penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh
klaster kesehatan pada status siaga darurat bencana meliputi aktivasi sistem komando
penanganan darurat bencana bidang kesehatan; melaksanakan ketatausahaan;
melaksanakan komunikasi.
Kegiatan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana bidang kesehatan
yang dimaksud di atas meliputi :
1. Operasional pos komando klaster kesehatan (meliputi konsumsi rapat, bahan bakar,
sewa rumah/ruangan, sewa gudang/bangunan untuk pos dan gudang sementara,
pengadaan perlengkapan display informasi, pembelian atau sewa sarana pengelolaan
data dan informasi, serta sewa kendaraan angkutan);
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan klaster kesehatan (mencakup biaya sewa kendaraan
angkutan, bahan bakar dan konsumsi rapat);
3. Tenaga ahli/profesional di bidang kesehatan (mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai standar biaya masukan).
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 9
Kegiatan ketatausahaan yang dilakukan oleh klaster kesehatan sebagai pendukung
operasi penanganan darurat bencana dan dapat dibiayai dengan Dana Siap Pakai meliputi
biaya alat tulis kantor dan perlengkapan komputer, dokumentasi, dan penggandaan
dokumen. Sedangkan biaya kegiatan komunikasi yang dapat dibiayai dengan Dana Siap Pakai
meliputi biaya pulsa, berlangganan telepon, faksimili, dan paket data.
B. Status Tanggap Darurat
Kegiatan klaster kesehatan yang dapat dibiayai dengan Dana Siap Pakai pada saat status
tanggap darurat ditetapkan, secara garis besar juga meliputi kegiatan penanganan darurat
bencana dan kegiatan pendukung operasi penanganan darurat bencana.
1. Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Bidang Kesehatan
Kegiatan penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh klaster kesehatan pada
status tanggap darurat bencana juga meliputi pertolongan darurat; pelayanan air bersih,
sanitasi dan higiene; pelayanan kesehatan. Namun, detil kegiatan pertolongan darurat yang
dilakukan pada status tanggap darurat berbeda dengan kegiatan pertolongan darurat pada
status siaga darurat. Kegiatan pertolongan darurat yang dimaksud pada status tanggap
darurat meliputi :
1. Pendirian pos kesehatan;
2. Pengadaan perbekalan kesehatan (mencakup sediaan farmasi dan peralatan kesehatan,
pembelian obat dan bahan habis pakai, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan,
alat dan bahan dekontaminasi, perlengkapan triase dan alat pelindung diri). Perbekalan
kesehatan yang dimaksud disini adalah perbekalan kesehatan untuk pelayanan
kesehatan yang bersifat kegawatdaruratan;
3. Penyediaan sarana penunjang (mencakup pengadaan sarana penerangan untuk pos
kesehatan, genset, sewa angkutan dan bahan bakar);
4. Operasional identifikasi korban meninggal massal (Disaster Victim Identification/DVI);
Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi dan higiene serta pelayanan kesehatan yang
dilakukan oleh klaster kesehatan pada status tanggap darurat meliputi kegiatan-kegiatan
yang sama persis seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada status siaga darurat.
2. Kegiatan Pendukung Operasi Penanganan Darurat Bencana Bidang Kesehatan
Kegiatan pendukung operasi penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh
klaster kesehatan pada status tanggap darurat bencana meliputi aktivasi sistem komando
penanganan darurat bencana bidang kesehatan; melakukan pembersihan pada fasilitas
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 10
pelayanan kesehatan dan prasarana kesehatan lainnya; melakukan perbaikan darurat pada
fasilitas pelayanan kesehatan; melaksanakan ketatausahaan; melaksanakan komunikasi.
Kegiatan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana bidang kesehatan,
kegiatan ketatausahaan dan komunikasi yang dilakukan pada status siaga darurat bencana
juga dilakukan dengan rincian kegiatan yang sama pada status tanggap darurat bencana.
Kegiatan pembersihan pada fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan agar fungsi
pelayanan kesehatan tidak terganggu. Sedangkan pembersihan prasarana kesehatan lainnya
seperti kantor dinas kesehatan, gudang farmasi, dan prasarana lainnya bertujuan agar
klaster kesehatan dapat menjalankan fungsinya secara optimal pada kondisi tanggap darurat
bencana dengan memanfaatkan prasarana tersebut. Kegiatan pembersihan dapat berupa :
1. Pengadaan sarana, mencakup biaya pengadaan alat pelindung diri, sewa alat berat,
sewa truk sampah, pengadaan gerobak sampah, pengadaan bahan bakar, pengadaan
alat dan bahan kebersihan rumah tangga dan lingkungan, serta kantong sampah;
2. Penanganan limbah medis dan bahan berbahaya dan beracun, mencakup pengadaan
alat pelindung diri, pengadaan atau sewa peralatan penanganan limbah medis dan
bahan berbahaya, biaya operasional dekontaminasi, pengadaan logistik operasional
penanganan limbah medis dan bahan berbahaya;
3. Tenaga ahli/profesional (mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai standar biaya masukan).
Kegiatan perbaikan darurat pada fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan agar fungsi
pelayanan kesehatan tidak terganggu dan dapat berjalan sesuai standar pelayanan minimal
yang berlaku. Kegiatan perbaikan darurat dapat berupa :
1. Perbaikan alat kesehatan yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan rawat jalan,
rawat inap, pemeriksaan laboratorium dan rujukan;
2. Perbaikan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat
digunakan untuk mendukung berfungsinya pelayanan kesehatan sesuai standar
pelayanan minimal;
3. Tenaga ahli/profesional (mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai standar biaya masukan).
C. Status Transisi Darurat ke Pemulihan
Kegiatan klaster kesehatan yang dapat dibiayai dengan Dana Siap Pakai pada saat status
transisi darurat ke pemulihan ditetapkan, secara garis besar juga dikelompokkan dalam kegiatan
penanganan darurat bencana dan kegiatan pendukung operasi penanganan darurat bencana.
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 11
1. Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Bidang Kesehatan
Kegiatan penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh klaster kesehatan pada
status transisi darurat ke pemulihan meliputi pertolongan darurat lanjutan yang belum
dapat diselesaikan pada masa tanggap darurat; melanjutkan pelayanan air bersih, sanitasi
dan higiene; melanjutkan pelayanan kesehatan. Karena bersifat lanjutan dari status tanggap
darurat, maka jenis kegiatan yang dilakukan pada status transisi darurat pun sama dengan
kegiatan-kegiatan pada status tanggap darurat. Selain kegiatan-kegiatan yang bersifat
lanjutan, pada status transisi darurat ke pemulihan ditetapkan, klaster kesehatan mulai
melakukan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana untuk bidang
kesehatan.
2. Kegiatan Pendukung Operasi Penanganan Darurat Bencana Bidang Kesehatan
Kegiatan pendukung operasi penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh
klaster kesehatan pada status transisi darurat ke pemulihan meliputi aktivasi sistem
komando penanganan darurat bencana bidang kesehatan; melakukan pembersihan lanjutan
pada fasilitas pelayanan kesehatan dan prasarana kesehatan lainnya; melakukan perbaikan
darurat lanjutan; melaksanakan ketatausahaan; melaksanakan komunikasi. Karena bersifat
lanjutan dari status tanggap darurat, maka jenis kegiatan pendukung operasi penanganan
darurat yang dilakukan pada status transisi darurat pun sama dengan kegiatan-kegiatan
pada status tanggap darurat.
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 12
BAB III
PENGELOLA DAN PENGGUNA DANA SIAP PAKAI
Peraturan BNPB nomor 02 tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelola Dana Siap Pakai
terdiri atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang
ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB. PPK dan BPP yang dimaksud disini
merupakan pejabat/pegawai yang berasal dari BPBD provinsi/kabupaten/kota dan/atau
kementerian/ lembaga.
Peraturan BNPB nomor 02 tahun 2018 menyebutkan lebih lanjut bahwa pengguna Dana Siap
Pakai dapat berasal dari BNPB, kementerian/lembaga, TNI/POLRI, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota dan lembaga/organisasi kemanusiaan. Jika dilihat dari
pendekatan klaster, anggota klaster kesehatan di level pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,
dapat berasal dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Semua pihak yang terlibat sebagai
pelaksana upaya kesehatan pada operasi penanganan darurat bencana dan tergabung dalam klaster
kesehatan dapat menjadi pengguna Dana Siap Pakai.
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 13
BAB IV
PERMOHONAN DANA SIAP PAKAI
A. Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Permohonan bantuan Dana Siap Pakai oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota
diajukan kepada Kepala BNPB melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh
gubernur/bupati/walikota. Surat permohonan ini harus diajukan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sejak ditetapkannya Status Keadaan Darurat Bencana dengan menyertakan dokumen
persyaratan berupa rencana kegiatan yang memuat batas waktu penyelesaian kegiatan, rincian
kebutuhan anggaran biaya dan pengkajian teknis usulan kegiatan dari instansi/lembaga teknis
berwenang. BPBD selaku koordinator klaster-klaster dalam penanggulangan bencana
menghimpun dokumen persyaratan ini dari setiap koordinator klaster termasuk dari Dinas
Kesehatan provinsi/kabupaten/kota selaku koordinator klaster kesehatan.
Sebelum menyerahkan dokumen persyaratan permohonan bantuan Dana Siap Pakai
kepada BPBD provinsi/kabupaten/kota, Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota sebagai
koordinator klaster kesehatan mengumpulkan rencana kegiatan dan rincian kebutuhan anggaran
biaya dari tiap sub-sub klaster kesehatan yang membutuhkan bantuan Dana Siap Pakai serta
hasil kaji teknis rencana kegiatan dari instansi/lembaga teknis berwenang dalam hal ini
Kementerian Kesehatan. Ketentuan yang perlu diperhatikan oleh koordinator klaster kesehatan
terkait penyerahan dokumen persyaratan permohonan bantuan Dana Siap Pakai adalah :
1. Dokumen yang diminta adalah rincian kebutuhan anggaran biaya (RAB) yang berisi perkiraan
biaya yang dibutuhkan oleh klaster kesehatan di provinsi/kabupaten/kota untuk
melaksanakan upaya kesehatan pada status keadaan darurat bencana masih diberlakukan,
bukan rincian pengeluaran biaya dari kegiatan yang sudah dilakukan atau klaim;
2. Penyerahan dokumen tersebut harus sudah dilakukan sebelum disampaikannya
permohonan bantuan Dana Siap Pakai oleh gubernur/bupati/walikota kepada Kepala BNPB.
Agar tidak terlambat dalam menyerahkan dokumen persyaratan permohonan bantuan
Dana Siap Pakai kepada BPBD, maka semua dokumen persyaratan sebaiknya dibuat bersamaan
dengan pembuatan rencana operasi penanggulangan bencana bidang kesehatan. Setelah
rencana kegiatan dan rincian kebutuhan anggaran biaya tersusun, maka secepatnya dokumen
tersebut disampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk dikaji. Hasil kajian/verifikasi dari
Kementerian Kesehatan kemudian disertakan bersama rencana kegiatan dan rincian kebutuhan
anggaran biaya untuk diserahkan kepada BPBD.
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 14
Untuk lebih memudahkan dalam memahami alur pengajuan permohonan bantuan Dana
Siap Pakai dari Klaster Kesehatan di daerah kepada BPBD, perhatikan bagan alur di bawah ini :
Untuk kejadian bencana yang berdampak pada lebih dari satu kabupaten/kota di suatu
provinsi maka terdapat dua alternatif alur pengajuan permohonan Dana Siap Pakai oleh
kabupaten/kota tersebut yaitu :
1. Setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengajukan permohonan Dana Siap Pakai kepada
Kepala BNPB melalui BPBD masing-masing kabupaten/kota; atau
2. Dinas Kesehatan Provinsi mengumpulkan permohonan Dana Siap Pakai dari tiap
kabupaten/kota terdampak untuk kemudian meneruskan permohonan tersebut kepada
Kepala BNPB melalui BPBD provinsi menggunakan prosedur yang sama seperti pengajuan
permohonan Dana Siap Pakai oleh klaster kesehatan provinsi.
B. Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai oleh Kementerian/Lembaga
Permohonan bantuan Dana Siap Pakai oleh kementerian/lembaga yang tergabung dalam
klaster kesehatan nasional diajukan kepada Kepala BNPB melalui surat permohonan yang
Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh kepala daerah/negara
Penyusunan Rencana Operasi Penanggulangan
Bencana Bidang Kesehatan
Menyusun rencana kegiatan dan RAB
Mengirim rencana kegiatan dan RAB kepada Kemenkes
untuk dikaji
Menyerahkan rencana kegiatan, RAB dan hasil kaji
teknis kepada BPBD
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 15
ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau pejabat setingkat eselon I di Kementerian
Kesehatan. Surat permohonan ini dapat diajukan selama status keadaan darurat bencana masih
berlaku dengan menyertakan dokumen persyaratan berupa rencana kegiatan yang memuat
batas waktu penyelesaian kegiatan, rincian kebutuhan anggaran biaya dan pengkajian teknis
usulan kegiatan dari unit teknis berwenang. Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
selaku koordinator klaster kesehatan nasional menghimpun dokumen persyaratan ini dari tiap
koordinator sub-sub klaster kesehatan nasional.
Ketentuan yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Kesehatan terkait penyerahan
dokumen persyaratan permohonan bantuan Dana Siap Pakai adalah :
1. Dokumen yang diminta adalah rincian kebutuhan anggaran biaya (RAB) yang berisi perkiraan
biaya yang dibutuhkan oleh klaster kesehatan nasional untuk melaksanakan upaya
kesehatan pada status keadaan darurat bencana masih diberlakukan, bukan rincian
pengeluaran biaya dari kegiatan yang sudah dilakukan atau klaim;
2. Penyerahan dokumen tersebut harus sudah dilakukan selama status keadaan darurat
bencana masih berlaku.
Untuk lebih memudahkan dalam memahami alur pengajuan permohonan bantuan Dana
Siap Pakai dari Klaster Kesehatan nasional kepada BNPB, perhatikan bagan alur di bawah ini :
Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana oleh kepala daerah/negara
Penyusunan Rencana Operasi Penanggulangan
Bencana Bidang Kesehatan
Menyusun rencana kegiatan dan RAB
Menyusun kajian teknis terhadap rencana kegiatan
dan RAB
Menyerahkan rencana kegiatan, RAB dan hasil kaji
teknis kepada BNPB
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 16
BAB V
PELAKSANAAN PENYALURAN DANA SIAP PAKAI
Terhadap permohonan bantuan Dana Siap Pakai yang diajukan kepada BNPB, dilakukan
verifikasi oleh unit-unit teknis di BNPB terhadap permohonan tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi,
Kepala BNPB membuat persetujuan terhadap permohonan bantuan Dana Siap Pakai. Selanjutnya,
Dana Siap Pakai dapat disalurkan ke pengguna melalui pengelola setelah mendapat persetujuan dari
Kepala BNPB. Dinas Kesehatan selaku koordinator klaster ksehatan di daerah harus memantau
secara intens persetujuan permohonan bantuan Dana Siap Pakai dengan menanyakan hal tersebut
kepada BPBD. Demikian pula permohonan bantuan Dana Siap Pakai oleh kementerian/lembaga,
harus selalu ditanyakan persetujuannya kepada BNPB.
Pengelola Dana Siap Pakai melaksanakan penyaluran melalui rekening khusus Dana Siap
Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pelaksanaan
anggaran penanggulangan bencana. KPA BNPB memerintahkan bendahara pengeluaran untuk
memindahbukukan sejumlah dana UP (Uang Persediaan) dari rekening bendahara pengeluaran ke
rekening BPP (Bendahara Pembantu Pengeluaran) pengelola pada unit kerja di BPBD (jika
permohonan bantuan Dana Siap Pakai berasal dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota) atau
kementerian/lembaga terkait (jika permohonan bantuan Dana Siap Pakai berasal dari
kementerian/lembaga).
Selanjutnya, BPBD mendistribusikan Dana Siap Pakai kepada klaster-klaster penanggulangan
bencana yang berada di bawah koordinasinya (termasuk kepada klaster kesehatan) sesuai dengan
RAB yang dibuat dan diajukan oleh tiap-tiap klaster. Kemudian tiap koordinator klaster
mendistribusikan Dana Siap Pakai kepada setiap sub-subklaster di bawahnya sesuai dengan RAB
yang dibuat dan diajukan oleh setiap sub-subklaster. Begitu pula halnya di tingkat nasional,
kementerian/lembaga selaku koordinator klaster di tingkat nasional selanjutnya mendistribusikan
Dana Siap Pakai kepada sub-subklaster yang berada di bawah koordinasinya sesuai dengan RAB yang
dibuat dan diajukan oleh tiap-tiap sub-subklaster.
Apabila anggaran Dana Siap Pakai baru tersedia setelah masa keadaan darurat bencana
selesai maka pembayaran kegiatan yang dilakukan pada masa Status Keadaan Darurat Bencana
dapat dilaksanakan.
Untuk lebih memudahkan dalam memahami alur penyaluran Dana Siap Pakai dari BNPB
kepada klaster kesehatan, perhatikan bagan alur di bawah ini :
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 17
Persetujuan Kepala BNPB terhadap permohonan
bantuan DSP
BPP di BPBD menerima DSP melalui rekening khusus DSP
Bendahara Pengeluaran BNPB memindahbukukan DSP
BPBD mendistribusikan DSP kepada klaster-klaster sesuai RAB
BPP di K/L menerima DSP melalui rekening khusus DSP
Koordinator klaster mendistribusikan DSP kepada
sub-subklaster sesuai RAB
Koordinator klaster mendistribusikan DSP kepada
sub-subklaster sesuai RAB
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 18
BAB VI
PENYELESAIAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SIAP PAKAI
Pertanggungjawaban administrasi penggunaan Dana Siap Pakai harus diselesaikan oleh
pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir.
Koordinator klaster kesehatan di level provinsi maupun kabupaten/kota harus menyerahkan kepada
BPBD dokumen-dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut yang disesuaikan dengan jenis
kegiatan yang dilaksanakan :
1. Rekapitulasi penggunaan Dana Siap Pakai;
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan;
3. Bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
4. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
5. Bukti sewa kendaraan pengiriman bantuan termasuk personil;
6. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan ke lokasi bencana;
7. Surat keputusan penunjukan penyedia barang/jasa;
8. Perjanjian kontrak untuk pengadaan barang/jasa /Surat Perintah Kerja (SPK) ;
9. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan barang/ jasa;
10. Berita acara serah terima/berita acara penyelesaian pekerjaan;
11. Bukti setor pajak;
12. Laporan pelaksanaan kegiatan;
13. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan (notulensi, foto kegiatan berdasarkan tingkat kemajuan
fisik).
Sedangkan koordinator klaster kesehatan di level pusat selain menyerahkan dokumen-
dokumen yang sudah disebutkan di atas, juga harus menyerahkan kepada BNPB dokumen-dokumen
pertanggungjawaban tambahan sebagai berikut :
1. Surat keputusan penetapan status keadaan darurat bencana;
2. Kuitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
3. Perjanjian kerja sama;
4. Surat penunjukkan pengelola DSP;
5. Rencana anggaran biaya disetujui oleh BNPB; dan
6. Laporan hasil pendampingan instansi/unit kerja bidang pengawasan.
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 19
BAB VII
PENUTUP
Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Siap Pakai Bagi Klaster kesehatan merupakan acuan
bagi berbagai organisasi yang tergabung dalam klaster kesehatan baik di level pusat, provinsi
maupun kabupaten/kota dalam rangka mengajukan permohonan Dana Siap Pakai, menerima dan
menyalurkan Dana Siap Pakai, serta menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Siap Pakai
yang mengacu kepada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 tahun 2018.
Dengan diterapkannya berbagai prosedur yang ada dalam buku petunjuk teknis ini,
diharapkan akan tercipta suatu kondisi dimana upaya kesehatan yang dilakukan selama
ditetapkannya status keadaan darurat bencana, tidak lagi menjadi beban anggaran bagi klaster
kesehatan. Semua ini akan bermuara pada meningkatnya mutu upaya kesehatan yang dilakukan
oleh klaster kesehatan pada masa darurat bencana.
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 20
Lampiran 1
Diagram Alur Penggunaan Dana Siap Pakai Klaster Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
Penetapan Status
Keadaan Darurat
Bencana oleh kepala
daerah/negara
Penyusunan rencana
operasi penanggulangan
bencana bidang kesehatan
Penyusunan rencana
kegiatan dan RAB
Menyerahkan rencana
kegiatan, RAB dan hasil kaji
teknis kepada BPBD
Pengkajian oleh
Kementerian Kesehatan
BPBD menyerahkan
permohonan bantuan DSP
kepada BNPB
Pengkajian dan
persetujuan BNPB
BPBD memperbaiki
permohonan
bantuan DSP
BPBD menerima DSP dan
mendistribusikan kepada
klaster kesehatan
Pemanfaatan DSP oleh
klaster kesehatan dan
penyelesaian
pertanggungjawaban
YA
YA
TIDAK
TIDAK
Petunjuk Teknis Penggunaan DSP Bagi Klaster Kesehatan 21
Lampiran 2
Diagram Alur Penggunaan Dana Siap Pakai Klaster Kesehatan Pusat
Penetapan Status
Keadaan Darurat
Bencana oleh kepala
daerah/negara
Penyusunan rencana
operasi penanggulangan
bencana bidang kesehatan
Menyerahkan rencana
kegiatan, RAB dan hasil kaji
teknis kepada BNPB
Pengkajian dan
persetujuan BNPB
Kemenkes menerima DSP
dan mendistribusikan
kepada sub-subklaster
Pemanfaatan DSP oleh
klaster kesehatan dan
penyelesaian
pertanggungjawaban
YA
TIDAK
Penyusunan rencana
kegiatan, RAB dan
kajian teknis