Transcript of Pertemuan 5 UKL Dan UPL
Dokumen pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan
yang tidak berdapak penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 Permen LH No.
13/2010)
Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang sangat
mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan
melaksanakan UKL dan UPL
yang tersedia
pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin
melakukan kegiatan
Regulasi Pasal 6 UU No. 23 Tahun 1997 (UUPLH): Setiap orang
WAJIB
memelihara fungsi LH serta mencegah & menanggulangi pencemaran
dan kerusakan LH. Setiap PENGUSAHA juga wajib memberi INFORMASI
yang benar & akurat mengenai pengelolaan LH
Pasal 34 ayat (1) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa: setiap usaha dan/atau
kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib
memiliki UKL-UPL
Pasal 18 ayat (3) UUPLH: Dalam IZIN USAHA dicantumkan persyaratan
dan kewajiban untuk melakukan UPAYA PENGENDALIAN DAMPAK LH
Pasal 3 ayat (4) PP No. 27/1999 (PP AMDAL): Bagi rencana
usaha/kegiatan yang tidak termasuk wajib AMDAL (Permen LH No.
11/2006), WAJIB melakukan UKL dan UPL
Pasal 36 ayat (3) UU No. 32/2010 tentang PPLH: Ijin Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan
yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL
Perda atau Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota??
Mengurangi, mencegah, dan mengatasi dampak negatif yang mungkin
terjadi akibat dari kegiatan operasional industri
Mengembangkan dampak positif dan mengambil manfaat yang mungkin
terjadi
Mewujudkan suatu bentuk manajemen lingkungan hidup yang terkendali,
untuk menyempurnakan sistem pengendalian lingkungan kedalam maupun
keluar dari batas kegiatan dan atau operasional kegiatan melalui
pemantauan lingkungan sebagai umpan balik
Bagi Pemprakarsa Untuk turut serta dalam sistem pembangunan yang
berkelanjutan
Terwujudnya pedoman yang sistematis tentang berbagai bentuk
manajemen pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilaksanakan
sejalan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan industri dan
pemantauannya
Bagi Pemerintah Sebagai teladan dalam melaksanakan dalam
melaksanakan peraturan
perundangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan
lingkungan hidup, sekaligus sebagai obyek evaluasi pada tingkat
Efektifitas ketentuan-ketentuan yang terkadang dalam peraturan-
perundangan tersebut
Bagi Masyarakat Memberikan kepastian bahwa ada kepedulian pada
pemrakarsa terhadap
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup didalam kawasan kolam
renang dan akibat yang ditimbulkannya
Mencegah terjadinya konflik sosial antara masyarakat yang terlibat
langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan tersebut
dilakukan seperti AMDAL
Program pengelolaan dan pemantauan
pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang
berlokasi pada satu wilayah Kabupaten/Kota
Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan
hidup provinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu
wilayah Kabupaten/Kota
UKL dan UPL AMDAL
jelas, tegas, dapat dioperasionalkan, legal binding
Kajiannya Sumir
Dihasilkan dari suatu
proses penyusunan yang
Usaha/kegiatan apa?
Adalah semua U/K yang tidak termasuk jenis & ukuran dalam
Diktum I (Lampiran), Diktum II, dan III Permen No. 11 Tahun
2006
Siapakah yang menetapkan?
1. Pemrakarsa menyusun Dokumen UKL & UPL
2. Pemrakarsa mengajukan draft Dokumen UKL & UPL yang telah
selesai disusun kepada INSTANSI LH (yang ditugasi dalam
pengendalian dampak LH)
3. Draft Dokumen UKL & UPL diperiksa oleh INSTANSI LH dan
berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha/kegiatan
4. Penyempurnaan dokumen oleh pemrakarsa
5. INSTANSI LH mengeluarkan REKOMENDASI
6. Pemrakarsa mengajukan rekomendasi sebagai kelengkapan permohonan
izin U/K kepada instansi yang berwenang
TERLIBAT LANGSUNG: • PEMRAKARSA • INSTANSI LINGKUNGAN • INSTANSI
PERIZINAN USAHA/KEGIATAN
TERLIBAT TIDAK LANGSUNG: 4. PAKAR LINGKUNGAN & PAKAR TEKNIS 5.
KONSULTAN 6. MASYARAKAT YANG BERKEPENTINGAN 7. LEMBAGA
PELATIHAN
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT
Penyusunan dengan mengacu pada PEDOMAN yang berlaku dan
menyesuaikan dengan STANDAR TEKNIS yang biasa berlaku pada
bidang usaha/kegiatan yang bersangkutan (Lampiran II UU RI No.13 Th
2010)
Langsung mengemukakan INFORMASI SETIAP JENIS USAHA/KEGIATAN YANG
BERSIFAT SPESIFIK untuk masing-masing proyek yang dapat menimbulkan
dampak potensial terhadap LH
Mengemukakan INFORMASI TENTANG KONDISI LINGKUNGAN sekarang dan
DAMPAK POTENSIAL dari setiap jenis kegiatan TERHADAP KOMPONEN
LINGKUNGAN HIDUP
Bentuk Upaya PENGELOLAAN dan PEMANTAUAN yang harus dilakukan untuk
menangani dampak potensial yang timbul sesuai dengan tahapan
kegiatan;
Penentuan Batas Wilayah:
Penentuan batas wilayah UKL & UPL diperlukan untuk membatasi
pelaksanaan UKL-UPL agar sesuai dengan sasarannya.
Penentuan Dampak Potensial:
UNTUK MENENTUKAN LINGKUP PERMASALAHAN
MANFAAT
menjadi pokok bahasan secara mendalam;
2. Menghindari konflik & tertundanya proyek;
3. EFISIENSI terhadap BIAYA, TENAGA, WAKTU;
4. Penyusunan UKL_UPL dapat lebih terarah
berkat adanya kejelasan:
(Permen LH No 13 Tahun 2010)
(1)
1. Nama Rencana Usaha : .…………………. dan/atau Kegiatan
2. Lokasi Rencana Usaha : …………………… dan/atau Kegiatan
Keterangan:
antara lain: nama jalan, desa, kecamatan,
kabupaten/kota dan propinsi tempat akan dilakukannya
rencana usahan dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-
kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau
kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu
dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala
yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi
berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur.
Keterangan: Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau
volumedan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan
untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh
antara lain:
1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan dan
penolong, jumlah penggunaan energi dan
jumlah penggunaan air
2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas
3. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas
perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal
sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang
perhubungan
4. Bidang Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan,
kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan dan penolong, jumlah
penggunaanenergi dan jumlah penggunaan air
dan/atau Kegiatan
Tahap Prakonstruksi : a. Pembebasan lahan (jelaskan secara
singkat luasan lahan yang dibebaskan
dan status tanah). b. dan lain lain……
Tahap Konstruksi: a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat
luasan lahan, dan tehnik
pembukaan lahan). b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan
(jelaskan luasan
bangunan). c. dan lain-lain........ Tahap Operasi: a. Pemasukan
ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan). b.
Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak
yang
menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup). c. dan
lain-lain.........
SUMBER DAMPAK
JENIS DAMPAK
BESARAN DAMPAK
Uraikan secara jelas:
1. Langkah-langkah untuk mencegah dan pengelola termasuk upaya
menangani dan menanggulangi keadaan darurat.
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas
pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan dibidang
lingungan hidup.
VII. Tanda Tangan Dan Cap
LONGKUNGAN HIDUP (SPPL)
Nama : .................................
Jabatan : .................................
Alamat : .................................
Nama Perusahaan/Usaha : ...............................
Alamat Perusahaan/Usaha :
...............................
hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan
usaha
tersebut.
kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
di
lokasi dan di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada
angka 1
sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab
sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
berakbhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan
lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penilong
Tanggal, Bulan, Tahun
Menyetujui Yang menyatakan
Kepala Instansi Lingkungan
tanda tangan
( ........................................ ) (
......................................)
Kata Pengantar
Surat Pernyataan
Daftar Isi
Daftar Gambar
penyusunan UKL-UPL
2.1 Data umum perusahaan
2.2. Deskripsi rencana kegiatan
2.3. Uraian rencana kegiatan
2.3.1. Tahap pra konstruski
3.1. Kondisi sekitar kegiatan
BAB IV. DAMPAK YANG DIPERKIRAKAN AKAN MUNCUL
4.1. Tahap pra-konstruksi
4.2. Tahap konstruksi
4.3. Tahap operasi
5.1. Upaya Pengelolaan Lingkungan
5.2. Upaya Pemantauan Lingkungan
UPL, Hasil analisis laboratorium, dan Rekomendasi/ Surat ijin
terkait).
NO
N
o
JENIS
DAM-
PAK
SUM-
BER
DAM