Post on 02-Feb-2018
LKPP LKPP
Perpres No. 70 Tahun 2012
tentang
Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPP
I. Latar Belakang II. Metodologi
III. Tujuan
IV. Pemberlakuan
Daftar Isi :
LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
Petunjuk Presiden terkait percepatan penyerapan APBN/APBD;
Evaluasi pelaksanaan Perpres No. 54 Tahun 2010.
I. Latar Belakang
LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
Informasi dari berbagai pelaksanaan pengadaan yang krusial selama 2010-2011;
Data sejak Agustus 2010 – Juli 2011 dari diskusi, advokasi PBJ, pertanyaan via surat resmi dan e-mail, konsultasi langsung, serta temuan di lapangan;
Terkumpul 514 pertanyaan dari K/L/D/I dan penyedia barang/jasa, diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) isu yang paling menonjol.
II. Metodologi
LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
Mempercepat pelaksanaan APBN
dan APBD;
Menghilangkan dan memperjelas
multitafsir;
Memperjelas arah Reformasi
Kebijakan Pengadaan.
III. Tujuan
LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
Mempercepat pelaksanaan anggaran
1. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
(procurement plan) dan penyusunan
rencana penarikan (disbursment plan);
2. Mewajibkan proses pengadaan sebelum
Dokumen Anggaran disahkan:
Menyediakan biaya pendukung
Tidak mengangkat Pengelola Pengadaan
setiap tahun (PPK, ULP, Bendahara,
PPHP, dan lain-lain);
3. Menaikkan nilai Pengadaan Langsung
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dari Rp.100 juta menjadi Rp.200 juta;
LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
Mempercepat pelaksanaan anggaran (Lanjutan)
4. Menaikan threshold nilai pengadaan dengan
lelang Sederhana/Pemilihan Langsung dari
Rp.200 juta menjadi Rp.5 Milyar;
5. Pengecualian persyaratan sertifikat bagi PPK
yang dijabat oleh Eselon I & II dan PA/KPA
yang bertindak sebagai PPK dalam hal tidak
terdapat pejabat yang memenuhi
persyaratan;
6. Penugasan menjawab sanggahan banding
Pimpinan K/L/I dan Kepala Daerah kepada
Pejabat dibawahnya;
LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
Mempercepat pelaksanaan anggaran (Lanjutan)
7. Memperjelas persyaratan untuk Konsultan
Internasional dengan menyesuaikan
terhadap praktek bisnis di dunia
internasional;
8. Penambahan metode Pelelangan Terbatas
untuk Pengadaan Barang.
LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
Menghilangkan dan memperjelas
multitafsir
1. Sanggahan hanya untuk peserta yang
memasukan penawaran;
2. Penanggung jawab proses pemilihan
penyedia adalah Kelompok Kerja ULP;
3. Penyetaraan teknis dapat dilakukan untuk
pelelangan metode dua tahap.
LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
Memperjelas arah Reformasi Kebijakan
Pengadaan
1. Lampiran Perpres dijadikan Peraturan Kepala
LKPP;
2. Mempertegas adanya mainstream Regular
Bidding dan Direct Purchasing;
3. Penambahan barang yang dilakukan melalui
Direct Purchasing ditentukan oleh LKPP.
LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa
IV. Pemberlakuan
Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
(1 Agustus 2012).
Pengadaan yang sedang dilaksanakan
dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada
Perpres No. 54 Tahun 2010.
Perjanjian/kontrak yang ditandatangani
sebelum berlakunya Perpres ini tetap berlaku
sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.
LKPP
Terima Kasih
LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa