Post on 15-Dec-2015
description
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIANOMOR 03/PRT/M/2013
Penyelenggaraan Prasarana & Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga
Subdit Pengaturan dan Pembinaan KelembagaanDirektorat Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
DASAR HUKUM• UU No. 18/2008 ttg Pengelolaan Sampah• PP No.16/2005 ttg Pengembangan SPAM• PP No. 23/2005 ttg Pengelolaan Keuangan BLU• PP No. 38/2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan• PP No. 15/2010 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang • PP No. 81/2012 ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga & Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga • PerPres No. 47/2009 • PerPres No. 24/2010• Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2010
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2013Penyelenggaraan Prasarana & Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
I. Ruang Lingkup Sampah Rumah Tangga Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga
II . Perencanaan Umum Rencana Induk Studi Kelayakan Perenc. Teknis & Manajemen
Persampahan
III. Penanganan SAmpah pemilahan pengumpulan pengangkutan pengolahan pemrosesan akhir sampah
IV.Penyediaan fasilitas pengolahan & pemrosesan akhir:
perencanaan teknik;Pelaksanaan pembangunanoperasian & pemeliharaan; pemantauan & evaluasi
IV.Penutupan & Rehabi-litasi TPA:
TPA penuh & tak mungkin diperluas;
lokasi TPA tak sesuai RTRW/ RTRK kota/kab
dioperasikan dgn cara penimbunan terbuka
VI. Kompetensi Penanganan Sam-pah & Sertifikasi
VII. Penelitian & Pengembangan
VIII. Peran Masya- rakay Swasta
IX. Pembinaan & Pengawasan
X. Ketentuan Lain
Diagram Permen PU 3 - 2013
Ruang Lingkup
RUANG LINGKUP
Perencanaan umum
Penanganan sampah
Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesanakhir sampah
Penutupan/rehabilitasi TPA.
SAMPAHYang diatur
Sampah Rumah Tangga
Sampah Sejenis Rumah Tangga
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2013Penyelenggaraan Prasarana & Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Perencanaan Umum
RENCANA INDUK (RI)
• RI di satu wilayah administrasi kota disusun & ditetapkan Pemerintah Kota
• RI lintas kabupaten dan/atau kota disusun & ditetapkan Pemerintah Provinsi
• RI lintas provinsi disusun & ditetapkan Pemerintah
STUDI KELAYAKAN(SK)
SK disusun pemerintah sesuai kewenangannya dan/atau swastaPERENCANAAN TEKNIS & MANAJEMEN PERSAM PAHAN (PTMP)Kota Sedang & Kota Kecil : bentuk sederhana dari RI & dokumen SK, disusun pemerintah kab./kota
LAMPIRAN I : PERENC. UMUM PENYELENGGARAAN PSP
Penanganan sampah
SAMPAH RUMAH TANGGASAMPAH SEJENIS SAMPAH RT
Pemilahan
Pengumpulan
Pengangkutan
Pengolahan
Pemrosesan Akhir
Skala Rumah TanggaSkala KawasanSkala Kota
TPS 3 R
TPST, TPA
Skala KawasanSkala Kota
SPASkala Kab./KotaSkala Prov./ Lintas Kabupaten/Kota
PemadatanPengomposanDaur Ulang MateriDaur ulang Energi
Kawasan, Kota
RT, Kaw., Kota
Kawasan, Kota
Kawasan, Kota
SPA
TPS 3 R, TPST, TPA
SPA
TPS 3 R, TPST, TPA
TPS 3 R, TPST, TPA
Lahan Urug TerkendaliLahan Urug SAniterMetode Ramah Lingkungan
Skala Kab./KotaSkala Prov./ Lintas Kab./Kota
Penanganan Sampah LAMPIRAN II : PERSYARATAN TEKNIS PENGUMPULAN SAMPAh & PENYEDIAAN TPS dan/atau TPS 3R
Pemrosesan Akhir
Pengolahan
Pengangkutan
Pengumpulan
Pemilahan
a
b
c
d
e
Penanganan Sampah
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2013Penyelenggaraan Prasarana & Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
PEMILAHAN
Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun
Sampah yang mudah terurai
Sampah yang dapat digunakan kembali
Sampah yang dapat didaur ulang
Sampah lainnya
1
2
3
4
5
Sampah dipilah menjadi 5 jenis sampah, yaitu :
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2013Penyelenggaraan Prasarana & Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
PENGUMPULANPengumpulan sampah tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan & pewadahan.
POLA
Individual langsung
Individual tidak langsung
Komunal langsung
Komunal tidak langsung
Penyapuan jalan
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2013Penyelenggaraan Prasarana & Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pengumpulan Terpilah
Pengaturan jadwal pengumpulan
Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah
PENGANGKUTAN
Pola Pengangkutana.Langsung:sumber keTPA b.Melalui sistem pemin-dahan
a. Peraturan lalu lintasb. Kondisi lalu lintasc. Pekerja, ukuran, tipe alat d. Timbulan sampah e. Pola pengangkutan.
a. Dump truck/tipper truckb. Armroll truckc. Compactor truckd. Street sweeper vehicle e. Trailer
a. Umur teknis peralatanb. Kondisi jalanc. Jarak tempuhd. Karakteristik sampah e. Daya dukung fasilitas
pemeliharaan
Sarana Pengangkutan
Rute Pengangkutanmempertimbangkan
Pengolahan sampah meliputi kegiatan:
a. Pemadatan
b. Pengomposan
c. Daur ulang materi
d. Mengubah sampah menjadi sumber energi
PENGOLAHAN SAMPAH
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2013Penyelenggaraan Prasarana & Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA, meliputi kegiatan:
a. Penimbunan/pemadatanb. Penutupan tanahc. Pengolahan lindi d. Penanganan gas
LAMPIRAN III : PERSYARATAN TEKNIS PENYEDIAAN, PENGOPERASIAN, PENUTUPAN atau REHABILITASI TPA
PEMROSESAN AKHIR
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2013Penyelenggaraan Prasarana & Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Diskusi & Tanya Jawab
PEMILAHAN :a. Setiap orang pd sumberb. Pengelola kawasan permuki-
man, komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas umum, sosial, fasilitas lain;
c. Pemerintah kab./kota
PEWADAHAN :
a. Individual
b. Komunal
PENGUMPULAN :a.Pengelola kawasanb.Pemerintah
kabupaten/kota
PENGANGKUTAN oleh pemkab./kota a. Sediakan alat
angkut sampah b. Sampah dari TPS
dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
c. Dapat sediakan SPA
d. Pengangkutan lintas kab./kota, pemprov. dapat diusulkan sediakan SPA & alat angkut.
PENGOLAHAN a.Setiap orang pada
sumberb.Pengelola kawa-
san wajib sedia-kan TPS 3R
c.Pemkab./kota sediakan fasi-litas pengolahan sampah dilokasi: TPS 3R; SPA; TPA; dan/atau TPST.
PEMROSESAN AKHIR a.Pemkab./kota wajib sediakan
& operasikan TPA, lakukan pemilihan lokasi sesuai RTRW
prov. dan/atau kab./kota; mengacu SNI Tata Cara
Pemilihan Lokasi TPA Sampah menyusun analisis biaya dan
teknologi; menyusun rancangan teknisb.Kondisi khusus / terdapat
kerjasama penanganan sampah lintas kab./kota pemerintah prov. dapat sediakan & operasikan TPA.
Tugas/Kewenangan
Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah melalui tahapan :a. perencanaan teknik;b. pelaksanaan pembangunan;c. pengoperasian dan pemeliharaan; d. pemantauan dan evaluasi
LAMPIRAN IV : TATA CARA PENYEDIAAN FASILITAS PENGOLAHAN & PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
Penyediaan Fasilitas Pengolahan & Pemrosesan Akhir Sampah
Kriteria Penutupan TPA :a. TPA penuh & tidak
mungkin diperluasb. Keberadaan TPA sudah
tidak sesuai RTRW/ RTRK kota/kabupaten, dan/atau
c. Dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka
Kriteria Rehabilitasi TPA :
a. Menimbulkan masalah lingkungan;
b. Mengalami bencana tetapi masih layak secara teknis
c. Dioperasikan cara penimbunan terbuka;
d. Pemerintah kota /kab. sulit mendapatkan calon lahan TPA baru
e. Kondisi TPA memungkinkan direhabilitasi, melalui proses penambangan kompos dahulu / langsung digunakan kembali
f. Masih dapat dioperasikan jangka waktu min. 5 th dan atau luas > 2 ha
g. Lokasi memenuhi ketentuan teknis pemilihan lokasi TPA
h. Peruntukan lahan sesuai RTRW/K
i. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi mendukung.
LAMPIRAN V : INDEKS RISIKO PENUTUPAN atau REHABILITASI TPA
Penutupan / Rehabilitasi TPA
• Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.
• Sertifikat kompetensi teknis pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dikeluarkan oleh Menteri
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2013Penyelenggaraan Prasarana & Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Kompetisi
Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum :a. Penelitian dan pengembangan teknologi ramah
lingkungan, aplikatif dengan kebijakan & strategi nasional untuk mendukung kegiatan penanganan sampah
b. Memfasilitasi Pemda dalam penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah ramah lingkungan melalui advis teknik & sosialisasi hasil Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum.
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2013Penyelenggaraan Prasarana & Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Penelitian & Pengembangan
a. Pemerintah kab./kota secara sendiri/ bersama dapat bermi-tra dgn swasta/badan usaha dalam penyelenggaraan PSP.
b. Kemitraan dapat dilakukan tahap pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah pada sebagian atau seluruh wilayah pelayanan
c. Tata cara pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan
a. Pemberian laporan, usul, pertimbangan saran ke Pemerintah / pemda
b. Pemberian saran & pendapat perumusan kebijakan & strategi
c. Penanganan sampah mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kab./kota
d. Pemberian pendidikan, pela-tihan, kampanye & pendam pingan oleh kel. masyarakat
e. Disampaikan melalui forum yang keanggotaannya pihak-pihak terkait
Peran Serta Masyarakat Peran Swasta
Peran Masyarakat & Swasta
• Menteri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PSP.
• Gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan PSP
Penyelenggaraan PSP tk. nasional dilakukan Menteri. Penyelenggaraan PSP lintas wilayah kab./kota
dilakukan Gubernur. Penyelenggaraan PSP wilayah kab./kota dilakukan
Bupati/Walikota. Didasarkan norma, standar, prosedur & kriteria
Pembinaan & Pengawasan
• Sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan residu dapat dibuang ke TPA sampai dengan tahun 2025
• Setelah tahun 2025 hanya residu yang dapat dibuang ke TPA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2013Penyelenggaraan Prasarana & Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Ketentuan Lain
• Rencana rinci• Indikator kinerja• Dana pendamping pusat dan daerah• Status lahan• Organisasi pengelola proyek• Rencana pengelolaan proyek• Surat pernyataan PEMDA untuk berpartisipasi
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2013Penyelenggaraan Prasarana & Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Readiness Criteria
Diskusi & Tanya Jawab
TERIMA KASIH
Subdit Pengaturan dan Pembinaan KelembagaanDirektorat Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat