Post on 01-Oct-2021
PROSIDING SEMINAR NASIONAL
HUKUM & TEKNOLOGI Volume 1: Nomor 1: Desember 2020 / P-ISSN 2715-6761 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
*Corresponding Author
Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik Muchammad Fahryan Putra1*, Lucky Dafira Nugroho2 1 Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, e - mail : fachryputra22@gmail.com 2 Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia, e - mail : lucky.dafira@trunojoyo.ac.id
Abstract
The rapid development of technology facilitates the pattern of human behaviour for information-seeking and various electronic services. The technology that the public loves is financial technology. With the Fintech Revolution of 1.0 to 3.0, new technology industries are being created, such as banking, whose activities raise money from the Electronic Wallet (e-wallet) community. The electronic wallet has the term digital payment, which is the latest technology for the public as a non-cash payment electronically and practically in transactions. Problems with electronic wallets arise when electronic money stored in electronic wallets suddenly disappears, not due to problem-based negligence on the part of the user. There are two things that need to be reviewed in this study, namely how the responsibility of the electronic wallet provider for the loss of electronic money to the user and what legal efforts the user can make on the electronic wallet if the balance of electronic money is lost. This research will be conducted using normative research methods. The results show that the agreement on the use of electronic wallets included in the terms and conditions of the issuer of electronic wallets does not include a refund clause as provided for in Article 43(1)(e) of Bank Indonesia Regulation No 18/06/PBI/2018 on electronic money. In the event of dispute resolution efforts made by an electronic wallet, the parties may use the means of deliberation. If a peace agreement has not been reached, the dispute can still be resolved.
Keywords: legal protection, money, wallets, electronics
I. Pendahuluan
Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat pola perilaku manusia untuk
mencari informasi dan macam-macam layanan elektronik semakin mudah. Sektor
teknologi yang sedang digemari oleh masyarakat adalah bidang financial / keuangan yang
biasa disebut financial Technology. Menurut definisi National Digital Research Centre, tang
di maksud financial Technology berbentuk inovasi finansial dengan sentuhan teknologi
modern”. Konsep financial Technology diciptakan untuk memberikan kemudahan dalam
transaksi keuangan."Bentuk - bentuk financial technology yang saat ini sedang digemari di
Indonesia seperti payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P)
lending, dan crowd funding."Dengan semakin berkembangnya financial technology
mengakibatkan perubahan tingkah laku masyarakat dalam menjalankan transaksi
keuangan, pembayaran secara online, interaksi sosial secara online, dan trasnportasi
publik secara online yang sedang berkembang di Indonesia.
Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik
475| Muchammad Fahryan Putra, Lucky Dafira Nugroho
Dengan adanya Revolusi Industri dari 1.0 sampai ke 4.0 membuat financial technology
terkena dampaknya yang ditandai dengan munculnya, Revolusi fintech 1.0 hingga Revolusi
fintech 3.0 yang menjadi awal perkembangan teknlogi berbasiskan elektronik dengan
hanya menggunakan data jaringan atau online system yang membuat semakin banyaknya
perusahaan finansial di bidang keuangan dengan menggunakan sistem simpan pinjam
dan munculnya industri baru di bidang teknologi seperti perbankan yang kegiatannya
mengumpulkan uang dari masyarakat di sebut dengan dompet elektronik (e-wallet).1
Dompet elektronik mempunyai istilah digital payment yang merupakan teknologi terbaru
untuk masyarakat sebagai pembayaran non-tunai secara elektronik dan praktis dalam
bertransaksi. Masyarakat mengetahui dompet elektronik digunakan untuk membayar
dengan hanya menggunakan ponsel. Selain itu, dalam dompet elektronik mempunyai
bentuk dasar seperti jaringan komputer dan sistem elektronik. Transaksi yang dilakukan
dalam bentuk elektronik transaksi pembayarannya dilakukan secara online.2
Kelebihan dalam penggunaan dompet elektronik selain lebih praktis yaitu tidak perlu
proses otorisasi rekening pengguna sehingga uang yang tersimpan dalam dompet
elektronik secara otomatis terekam seperti uang tunai, tetapi nilai uangnya telah
dikonversikan dalam bentuk uang elektronik. Pada tahun 2009, Bank Indonesia secara
resmi mengeluarkan aturan terkait uang elektronik yang di atur pada"PBI Nomor
11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan aturan terbaru terkait uang elektronik
dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2018 yang disebut dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik."Pada tahun 2016 dengan
perkembangan yang semakin canggih, pembayaran berbasis teknologi finansial
mengeluarkan bentuk dompet secara elektronik. Bank Indonesia mengeluarkan aturan
yang di atur dalam"PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan
Transaksi Pembayaran. Pasal 1 angka (7) PBI Nomor 18/40/PBI/2016 menyebutkan
bahwa yang dimaksud dompet elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan
data instrument pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu
1 Marsudi, Almatius Setya dan Yunus Widjaya, (2019), "Industri 4.0 Dan Dampaknya Terhadap Financial Technology Serta Kesiapan Tenaga Kerja Di Indonesia”, Jurnal Ikraith Ekonomika, 2 (2), hlm. 1 - 5. 2 Puspita, Yuanita Candra, (2019), "Analisis Kesesuaian Teknologi Penggunaan Digital Payment Pada Aplikasi OVO", Jurnal Manajemen Informatika, 9 (2), hlm. 122.
Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi [2020/ Volume 1/Nomor 1/ pp.474 – 498/ all| 476
atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukakn
pembayaran.3"
Di Indonesia, terdapat macam-macam dompet elektronik yaitu ovo, go-pay, dana, dan
link aja. Ovo mempunyai pengertian sebagai aplikasi pintar dengan kemudahan pada
transaksi dan mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan poin di banyak tempat.
Selain itu, mengumpulkan poin pembayaran melakukan ovo sangat mudah. Ovo
mempunyai dua jenis keanggotaan yaitu ovo club yang memiliki limit saldo sebesar
Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan ovo premier yang memiliki limit saldo sebesar
Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).4
Go-pay"yaitu uang elektronik yang berupa saldo go-jek dan dapat digunakan untuk
membayar dalam berbagai layanan yang tersedia di go-jek di antaranya yaitu pembayaran
transportasi (Go-Ride atau Go-Car), pembayaran layanan pesan makanan (Go-Food),
pembayaran layanan pengiriman (Go-Send), pembayaran layanan tagihan listrik, BPJS,"
Multifinance ( Go-Bills) dan penarikan saldo (Go-pay Withdrawal), terdapat 2 jenis
keanggotaan Go-Pay yaitu akun biasa (Unverified Account) yang mempunyai limit
Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan akun terverifikasi yang mempunyai limit mencapai
Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).5
Dana"merupakan dompet elektronik Indonesia yang di ciptakan guna menjadikan setiap
transaksi nontunai dan nonkartu secara digital. Pembayaran dengan dana diharapkan
agar masyarakat bisa menjadi lebih produktif, efisien, dan kompeten sehingga dapat
mengoptimalkan biaya produksi dan distribusi uang"fisik.6
Link aja yaitu layanan keuangan elektronik yang menggunakan aplikasi untuk membuat
transaksi keungan lebih seru, lebih lancar, dan bebas repot atau istilahnya mudah tanpa
cash dan jenis keanggotaan yang terdapat di linkaja terdapat 2 tipe pengguna yaitu Basic
service yang mempunyai limit sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Full service
limitnya mencapai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).7
3 Serfiyani, Cita Yustisia, (2019), "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial”, Buletin Bank Kesentralan, 14 (1), hlm. 54. 4 Dikutip dari https://www.ovo.id/about/ diakses tanggal 17 November 2019 5 Dikutip dari https://www.gojek.com/, diakses 1 Desember 2019 6 Diikutip dari https://dana.id/, diakses 17 Novemebr 2019 7 Dikutip dari https://www.linkaja.id/, diakses tanggal 17 November 2019
Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik
477| Muchammad Fahryan Putra, Lucky Dafira Nugroho
Penerapan prinsip perlindungan konsumen dompet elektronik diatur pada Pasal 21 ayat
(1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan
Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang menjabarkan bahwa dalam hal terjadi
permintaan pengembalian dana (refund) atas pembatalan transaksi pembayaran,
penyelenggara dompet elektronik wajib segera melaksanakan pengembalian dana
tersebut kepada pengguna dompet elektronik.
Meskipun sudah ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia terkait prinsip
perlindungan terhadap konsumen, tetapi masih terdapat beberapa hal yang merugikan
pengguna dompet elektronik. Kerugian pertama di alami oleh pengguna ovo, saldo
sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang di transfer ke ovo
tiba-tiba hilang. Kehilangan saldo tersebut membuat pengguna melaporkan kepada
customer service ovo, setelah beberapa kali mengirim pengaduan melalui email pihak ovo
menjawab bahwa saldo ovo pengguna tidak hilang tetapi disesuaikan dan masih dalam
tahap penanganan pihak terkait. Pada akhirnya pihak ovo hanya menjawab kepada
pengguna bahwa top up pengguna gagal dan kembali ke tabungan sementara pengguna
tidak melakukan top up, tetapi melainkan mendapatkan transfer sebesar Rp
1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Kerugian kedua di alami oleh pengguna go-pay yang awal mulanya si pengguna tersebut
ingin memesan makanan dengan aplikasi gofood dan pembayaran nya melalui go-pay,
dalam keterangan aplikasi tersebut pesanan makanan sudah terkirim, tetapi
kenyatannya makanan tersebut sama sekali belum sampai di pengguna sedangkan dana
untuk membeli makanan sudah terpotong.
Kerugian tersebut menjadi kelemahan dari penggunaan dompet elektronik meskipun
terdapat aturan terkait perlindungan konsumen yang di atur oleh Bank Indonesia, dan
aturan terkait pemberian mekanisme pengaduan yang diatur pada Pasal 16 ayat (1)
Peraturan Bank Indonesia"Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa
Sistem Pembayaran penyelenggara, selanjutnya disebut PBI 16/1/PBI/2014, wajib
memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan bagi konsumen. Ditegaskan pula
dalam Pasal 43 Ayat (e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/06/PBI/2018 Tentang Uang
Elektronik, yang selanjutnya disebut PBI 18/06/PBI/2018, bahwa penerbit wajib
Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi [2020/ Volume 1/Nomor 1/ pp.474 – 498/ all| 478
memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna sepanjang
kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengguna."
Sedangkan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Pasal 31 huruf
(e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi
Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa "penanganan pengaduan
serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau".
Keadaan faktualnya ternyata penanganan yang dikeluarkan oleh penyelenggara dompet
elektronik sangat lama dan tidak efisien. Berdasarkan pemaparan latar belakang maka
dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana tanggung gugat
penyedia dompet elektronik atas hilangnya uang pengguna dompet elektornik ? dan (2)
Apa yang dapat dilakukan pengguna dompet elektronik untuk mengembalikan uang
elektronik miliknya ?
II. Metode
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga
penelitian hukum doktrinal yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajiaannya
berdasarkan pada struktur hukum secara hierarki untuk memberikan pendapat hukum
terhadap sebuah peristiwa hukum.8 Pendekatan permasalahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan
perundang - undangan merupakan pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang -
undangan untuk mencari solusi atas permasalahan hukum pemulihan kerugian yang
diderita oleh pengguna dompet elektronik. Peraturan perundang - undangan yang di
gunakan sebagai"bahan hukum primer dalam artikel ini adalah (a) Peraturan Bank
Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem
Pembayaran, (b) Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan
Pemrosesan Transaksi Pembayaran, (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018
tentang Uang Elektronik, dan (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.
III. Hasil dan Analisis
A. Financial Technology di Indonesia
8 Marzuki, Peter Mahmud, (2005), Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm. 47.
Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik
479| Muchammad Fahryan Putra, Lucky Dafira Nugroho
Teknologi pada saat ini menjadi hal yang mempunyai pertumbuhan dan perkembangan
yang signifikan. Berbicara soal teknologi tidak lepas kaitannya dengan internet karena
teknologi internet sekarang menjadi penunjang segala aktivitas kehidupan manusia.
Salah satunya yaitu sektor bisnis perdagangan online atau e-commerce. Seiring pesatnya
industri perdagangan online memunculkan hadirnya fintech (financial technology). 9
Fintech merupakan inovasi pada bidang jasa keuangan atau finansial. Perkembangan
fintech khususnya di Indonesia semakin pesat karena penggunaan transaksi melalui fintech
sangat mudah dan cepat. Berbagai kemudahan transaksi tersebut seperti pembayaran
tagihan dan belanja sehingga tidak perlu mengambil uang di atm ataupun menggunakan
uang kertas. Selain itu, dampak dari perkembangan fintech yaitu memberikan tambahan
yang cukup siginifikan bagi perkembangan pertumbuhan Indonesia.10 Bentuk dasar
fintech antara lain, pembayaran, investasi, dan pembiayaan.11
Perkembangan fintech yang sangat cepat membuat masyarakat sangat sering
menggunakannya karena fasilitas dan kemudahan dalam penggunannya. Keberadaan
fintech sangat didukung dengan kebiasaan masyarakat yang melakukan transaksi secara
digital. Dengan adanya fintech selain memberikan kemudahan dalam transaksinya serta
memunculkan berbagai model untuk mengakses produk dan layanan keuangan. Bank
Indonesia mendefinisikan “fintech dari hasil gabungan antara layanan jasa keuangan
dengan teknologi sehingga dapat mengubah model bisnis konvensional menjadi modern
layaknya tidak harus konsumen harus tatap muka atau membawa uang kas, tetapi
berubah menjadi transaksi jarak jauh”. Berbeda dengan Bank Indonesia, menurut World
Bank “fintech merupakan sebuah industri yang terdiri dari beberapa perusahaan dengan
menggunakan teknologi agar sistem keuangan lebih eifisien”. Sedangkan menurut
financial stability Board “fintech didefinisikan sebagai inovasi teknologi untuk layanan
keuangan yang dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, atau produk-produk yang
9 Sitompul, Meline Gerarita, (2018), “Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (p2p) Lending di Indonesia”, Jurnal Yuridis Unaja, 1 (2), hlm. 69. 10 Hutajulu, Dinar Melani, dkk, (2019), “Perkembangan Fintech Lending di Indonesia Pada Era Digital”, Makalah pada seminar Fintech dan E-commerce Untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM dan Industri Kreatif, diselenggarakan Oleh Fakultas Ekonomi Universitas Tidar di Hotel Atria, 15 Oktober 2019, hlm. 494 - 496. 11 Ibid.
Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi [2020/ Volume 1/Nomor 1/ pp.474 – 498/ all| 480
terkait penyediaan layanan keuangan”. Dapat disimpulkan bahwa fintech merupakan
pengembangan dari industri jasa keuangan berupa konsep perkembangan teknologi dan
dipadukan dengan bidang financial yang dapat menghasilkan layanan jasa keuangan
lebih efektif, efisien, aman, serta modern.12
Fintech yang berkembang di Indonesia terdapat beberapa jenis yang di antaranya yaitu :
1. Digital Payment
Penggunaan digital payment memberikan manfaat penggunaan transaksi untuk
membayar secara digital yang bertujuan membuat lebih efisien, tidak lambat, dan
mudah. Perusahaan yang menyediakan layanan tersebut umumnya disebut
dompet virtual atau dompet elektronik dan ditambah macam-macam fitur yang
membuat mudah transaksi secara online antara konsumen dengan pelaku usaha.
Penggunaan transaksi secara digital payment hanya bisa dilakukan apabila
perusahaan fintech bekerjasama dengan toko, bank konvensional dan convenience
store. Pembayaran melakukan dompet elektronik disamping lebih mudah dan
praktis terdapat berbagai potongan harga atau promosi.
2. Financial and Investment
Perusahaan fintech jenis financial and Investment ini merupakan layanan crowdfunding
dan Peer to Peer Lending (P2P Lending). Perusahaan fintech jenis crowdfunding secara
umum menggunakan cara untuk menghimpun dana yang bertujuan membentuk
suatu proyek atau membuat mengggalangkan dan sosial. Mekanisme
penggunaanya yaitu memberikan sebuah proposal seperti membuat project, event,
dan aktfitas sosial. Sedangkan perusahaan fintech jenis Peer to Peer Lending (P2P
Lending mempunyai model yang tidak sama. Fintech P2P Lending membantu pihak
yang sedang butuh pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan Peer to
Peer Lending (P2P Lending) terdapat berbagai macam pilihan mulai untuk membuka
usaha, pinjaman kedaraan, dan Kredit Tanpa Agunan (KTA).
3. Account Aggregator
12 Marginigsih, Ratnawaty, (2019),”Analisis SWOT Technology Financial (Fintech) Terhadap Insutri Perbankan”, Jurnal Humaniora, 19 (1), hlm. 57.
Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik
481| Muchammad Fahryan Putra, Lucky Dafira Nugroho
Pada jenis fintech Account Aggregator terdapat penawaran yang membuat semua
transaksi perbankan menggunakan satu platform. Pengguna platform ini
mempunyai akses untuk melaporkan keuangan secara cepat dan singkat.
Mekanisme penggunaan account aggregator yaitu konsumen yang mempunyai
berbagai akun bank dapat mendaftarkan akunnya ke dalam platform account
aggregator dan memantau aktifitas transaksi perbankannya melalui satu platform
saja.
4. Information and Feeder Site
Perusahaan fintech jenis ini mempunyai fitur tentang segala informasi yang sedang
di cari pleh konsumen dengan tujuan penggunaan jasa keuangan yang digunakan.
Informasi yang diberikan seperti pembayaran kartu kredit, tingkat suku bunga
reksa dana, premi asuransi dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan waktu
fintech jenis ini tidak hanya memberikan informasi tetapi dapat digunakan untuk
pembelian produk sektor jasa keuangan seperti pembelian premi asuransi.13
Semakin berkembangnya fintech dengan pengguanan masyarakat yang banyak membuat
pemerintah membuat aturan untuk melindungi hak-hak pengguna fintech yang
dirugikan. Aturan pertama terkait fintech yang dikeluarkan pada tahun 2009 oleh Bank
Indonesia selaku regulator sistem pembayaran di Indonesia mengeluarkan Peraturan
Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik dan sudah dilakukan
perubahan sebanyak tiga kali perubahan pertama diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia No. 16/8/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik. Perubahan kedua diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik dan Perubahan
ketiga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang
Elektronik. Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran di Indonesia dibantu
dengan adanya Otoritas Jasa Keuabgan atau disebut OJK. Tugas OJK adalah melakukan
pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa disektor keuangan. Sebagai langkah
awal untuk melindungi pengguna fintech Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan sebuah
aturan yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
13 Njatrijani, Rinitami, (2019), “Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia”, Jurnal Diponegoro Private Law Review, 4 (1), hlm. 465 - 467.
Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi [2020/ Volume 1/Nomor 1/ pp.474 – 498/ all| 482
Berbasis Teknologi dan kemudian mengeluarkan peraturan tambahan berupa Surat
Edaran OJK (SEOJK) Nomor.18/SEOJK.02/2017. Aturan tersebut mengatur tentang
pelaksanaan Peer to Peer Lending (P2P Lending). Pembuatan aturan tersebut dibuat OJK
karenan semakin berkembangnya Peer to Peer Lending (P2P Lending) di Indonesia.14
B. Konsep Dompet Elektronik
Masyarakat pada umumnya menggunakan uang untuk melakukan pembayaran atau jasa.
Oleh karena itu, uang menjadi instrumen perekonomian yang sangat penting. Pada
umumnya, masyarakat menyimpan uang atau dana di bank dengan tujuan memperoleh
keuntungan. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang, financial Technology (fintech)
membuat adanya inovasi baru terhadap sistem pembayaran yaitu melalui mekanisme
elektronik. Pesatnya perkembangan teknologi membuat masyarakat dimudahkan
dengan munculnya inovasi - inovasi baru yang lebih fleksibel dalam melakukan transaksi
dan memberikan masyarakat nilai lebih dalam melakukan pembayaran yang sudah
berubah dari bentuk konvensional face to face di dasarkan pada paper document berubah
menjadi layanan dengan model non face to face dan digital. Serta munculnya konsep cashless
society yang merupakan suatu struktur baru atau komunitas dengan tidak lagi
menggunakan uang berbentuk kertas atau dalam bentuk logam, tetapi diganti dengan
teknologi terbaru yang disebut uang elektronik. Munculnya konsep cashless society ini
awali dengan adanya fakta bahwa penggunaan uang secara tunai untuk transaksi
memerlukan biaya yang banyak. Seperti biaya penerbitan uang fisik, biaya
pendistribusiaan dan biaya mennganti uang fisik yang sudah rusak. Munculnya
pembayaran dengan menggunakan uang elektronik menjadi instrumen yang penting
karena aktifitas masyarakat menggunakan uang tunai semakin berkurang. Bank for
international Settlements mendefinisikan yang dimaksud“uang elektronik adalah produk
nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki oleh konsumen”.15
Penerbit uang elektronik semakin pesat, tidak hanya bank, tetapi juga lembaga selain
bank (LSB) yang mengeluarkan uang elektronik yang disimpan dalam dompet
elektronik. Produk uang elektronik yang di keluarkan oleh bank antara lain kartu flazz
14 Ibid, hlm. 467-468 15 Ibid.
Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik
483| Muchammad Fahryan Putra, Lucky Dafira Nugroho
(BCA), kartu e-money (Mandiri), kartu brizzi (BRI), dan lain - lain. Produk perusahaan
telekomunisasi juga mengeluarkan beberapa produk uang elektronik dengan
menggunakan nomor ponsel sebagai nomor rekening antara lain T-Cash Tap (Telkomsel),
XL Tunaiku (XL Axiata), Dompetku Ooredoo (Indosat).16 Sedangkan lembaga selain bank
mengeluarkan dompet elektronik seperti perusahaan transportasi go-jek berupa go-pay,
dan di ikuti oleh lembaga selain bank (LSB) lainnya seperti Perusahaan Lippo Group
mengeluarkan ovo, PT Espay Debit Indonesia Koe (EDIK) mengeluarkan dana, dan
Perusahaan Telkomsel mengeluarkan produk link aja. Produk dompet elektronik
tersebut tidak dikenai biaya tambahan selain biaya transaksi bahkan pengguna yang
menggunakan produk tersebut mendapatkan potongan harga dari harga normal.17
C. Regulasi Dompet Elektronik
Perkembangan teknologi pada saat ini menunjukkan kemajuan yang sangat cepat.
Dengan kemajuan teknologi membuat semua negara termasuk Indonesia dapat
merasakan manfaatnya. Hal tersebut dibuktikan melalui layanan pembayaran transaksi
yang terdapat di Indonesia menggunakan dompet elektronik. Aplikasi pembayaran
secara elektronik memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.
Pengertian umum tentang dompet adalah "sejenis tas yang mempunyai ukuran kecil dan
memiliki fungsi sebagai alat penyimpan uang".18 Dompet biasanya dibuat menggunakan
bahan kain atau kulit. Bentuk ukuran dompet pada kalangan masyarakat yaitu yang
sesuai dimasukkan dalam kantong saku. Berbeda dengan dompet elektronik yang
merupakan tempat menyimpan uang dalam bentuk elektronik dan fungsinya hampir
sama seperti dompet saku. Dompet elektronik di"bentuk dari komponen perangkat
lunak dan informasi agar dapat dikelola secara mudah oleh pengguna.19 Dompet
elektronik di atur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016
bahwa layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat
16 Usman, Rachmadi,”Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”, Jurnal Yuridika, 32 (1), hlm. 135 - 137. 17 Tazkiyyaturrohmah, Rifqy,”Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, Jurnal Muslim Heritage, 3 (1), hlm. 35. 18 Ibid. 19 Juhardi, Ujang dan Khairullah, ”Sistem Pencatatan dan Pengolahan Keuangan Pada Aplikasi Manajamen Keuangan E-Dompet Berbasis Android”, Jurnal Umb, 2 (1), hlm. 25.
Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi [2020/ Volume 1/Nomor 1/ pp.474 – 498/ all| 484
pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik, yang dapat juga
menampung dana, untuk melakukan pembayaran."
Peraturan dan regulasi pada sektor jasa keuangan di Indonesia sebelumnya di awasi
dengan dua lembaga yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Tugas dari Bank Indonesia yaitu mengatur dan
mengawasi sektor perbankan, sedangkan Bapepam-LK mengatur dan mengawasi sektor
pasar modal dan dipisahkan kewenangan aturan perbankan makro dan mikro, dimana
bank sentral menangani perbankan makro, sehingga perbankan mikro di berikan kepada
suatu lembaga jasa keuangan (LPJK). Pada tahun 2011, LPJK tersebut baru disahkan yang
diberi nama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pembentukan"OJK diharapkan untuk
menjaga stabilitas sistem keuangan agar mencegah dan memberikan penanganan krisis
keuangan sehingga krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1998 tidak terjadi lagi. Selain
itu, diharapkan OJK harus dapat meminialisair tindak kejahatan dalam sistem lembaga
keuangan yang diprediksi akan terus semakin meningkat dan kasus-kasus seperti Bank
Century dan sekuritas Antaboga serta penggelapan dana nasabah Citibank tidak
terulang. OJK menjadi lembaga yang independen sehingga diharapkan tidak ada campur
tangan pemerintah, partai politik yang tengah berkuasa, dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan.20"
D. Definisi Dan Ruang Lingkup Sektor Jasa Keuangan
Jasa keuangan dalam dunia keuangan bertindak sebagai lembaga keuangan yang
memberikan dana kepada nasabahnya. Di Indonesia, terdapat 2 jenis jasa keuangan yaitu
lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan. Lembaga
Keuangan Perbankan merupakan lembaga yang bertindak sebagai sarana untuk sektor
rumah tangga dan sektor industri khususnya untuk mennghimpun dana yang berbentuk
tabungan dan menyalurkannya kembali pada bentuk kredit. Adapun jenis bank yang ada
di Indonesia antara lain :
a. Bank Sentral
20 Lestari, Hesty D., ”Otoritas Jasa Keuangan Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan”, Jurnal Dinamika Hukum, 12 (3), hlm. 557 - 558.
Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik
485| Muchammad Fahryan Putra, Lucky Dafira Nugroho
Bank sentral merupakan bank yang memiliki tugas untuk memberikan peraturan
terkait peredaran uang, mengatur perkreditan dan membuat stabil rupiah. Bank
sentral terdapat satu saja dan berfungsi sebagai pusat dari seluruh bank di Indonesia.
b. Bank Umum
Bank umum merupakan lembaga keuangan dengan memberikan penawaran layanan
keuangan dan jasa terhadap masyarakat dan berfungsi sebagai penghimpun dana
dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit bagi masyarakat
yang membutuhkan. Selain itu, bank umum mempunyai fungsi untuk jual beli valas,
jasa asuransi, jasa giro, dan jasa cek.
c. Bank Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat berfungsi sebagai bank penunjang yang terdapat batasan
wilayah operasional dan dana yang dimiliki juga terbatas sehingga dalam
menyalurkan kredit dananya tidak seperti bank umum. Selain itu, terdapat fasilitas
untuk menyediakan prinsip bagi hasil, penempatan dana, deposito berjangka dan
lain sebagainya.
Lembaga Keuangan Non Bank, merupakan jasa keuangan dengan cara langsung atau
tidak langsung untuk menarik dana masyarakat menggunakan pengeluaran kertas
berharga dan disalurkan kembali untuk masyarakat agar mendapatkan kemakmuran.
Apapun"jenis lembaga keuangan non bank yaitu :
a. Perusahaan Asuransi, yang merupakan sebuah perusahaan dengan fasilitas untuk
memberikan kepada masyarakat dalam usaha pertanggungan
b. Dana Pensiun, merupakan perusahaan yang mempunyai kegiatan mengelola dana
pensiun suatu perusahaan pemberi kerja
c. Koperasi Simpan Pinjam, merupakan kegiatan menghimpun dana dari anggotanya
dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggota atau masyarakat umum
d. Pasar Modal, merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi
antara para pencari dana dengan penanam modal.21"
21 Wiwoho, Jamal, (2014), “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”, Jurnal Masalah - Masalah Hukum, 43 (1), hlm. 5 - 6.
Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi [2020/ Volume 1/Nomor 1/ pp.474 – 498/ all| 486
Selain 2 jenis tersebut terdapat inovasi terhadap industri keuangan yang memanfaatkan
teknologi yaitu"fintech (financial technology). Fintech merupakan gabungan antara jasa
keuangan dengan teknologi dengan mengubah model konvensional dengan
menggunakan uang kertas berubah menjadi modern yang transaksinya melalui jarak jauh
dan dapat dilakukan dengan efisien.22
E. Peran OJK Dalam Pengawasan Kegiatan Di Sektor Keuangan
Sejak disahkan nya UU OJK, membuat OJK berperan dalam mengawasi semua sektor
jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk bertujuan untuk menyelenggarakan
pengawasan yang adil, transparan, dan mewujudkan sistem keuangan yang
berkelanjutan. Selain itu, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan yang
terintegrasi terhadap keselurahan kegiatan pada sektor jasa keuangan.23"Pengawasan
OJK pada sektor jasa keuangan mempunyai wewenang yang diatur pada Pasal 9 UU OJK
bahwa :
a. Menetapkan kebijakan dan operasional pengawasan terhadap jasa keuangan;
b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan Kepala Eksekutif;
c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan
tindakan lain terhadap seluruh lembaga jasa keuangan;
d. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan;
e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. menetapkan pengguna pengelola statuter, dan;
g. memberikan sanski adsminitratif terhadap pihak yang melanggar peraturan di
sektor jasa keuangan."
F. Tanggung Gugat Penyedia Dompet Elektronik
Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yaitu preventif dan represif."Perlindungan
preventif yaitu mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan represif bertujuan
22 Tobing, Erie Hotman H. dan Adrian, (2020), “Fintech Era And Government Regulation”, Jurnal Manajemen dan Bisnis,1 (2), hlm. 122. 23 Samsul, Inosentius, (2013), “Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, Jurnal Negara Hukum, 4 (2), hlm. 156 - 157.
Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik
487| Muchammad Fahryan Putra, Lucky Dafira Nugroho
menyelesaikan sengketa.24 Sedangkan perlindungan hukum menurut M. Isnaeni
dibedakkan menjadi 2 (dua) macam yaitu perlindungan hukum internal dan eksternal.
Perlindungan hukum internal didasarkan oleh para pihak pada saat membuat suatu
perjanjian yang dimana pada waktu menyusun klausula-klausula kontrak."Kedua belah
pihak menginginkan agar kepentingannya bisa terjalin dengan kata sepakat. Disamping
itu segala jenis resiko yang akan terjadi dapat diselesaikan melalui klausula-klausula
yang terjalin dari kata sepakat. Sedangkan perlindungan eksternal merupakan
perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak
yang lemah, sesuai dengan hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah
dan bersifat memihak untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada
pihak lainnya. Hal tersebut dimaksudkan pada saat awal perjanjian ada suatu pihak yang
relatif kuat dari pihak lainnya, tetapi dalam pelaksanannya pihak yang kuat tadi menjadi
pihak yang lemah sehingga selayaknya juga perlu perlindungan hukum juga.25
Dalam perkembangan fintech (financial technology) yang memunculkan dompet elektronik
salah satunya ovo dengan fungsi menyimpan uang dalam bentuk elektronik tentu dapat
diminati oleh masyarakat karena proses untuk menjadi pengguna dompet elektronik
sangat mudah, cepat dan praktis. Terkait dengan pembukaan akun dompet elektronik
ovo tentu memiliki perbedaan dengan menjadi nasabah di bank.26 Dengan demikian para
pengguna dompet elektronik ovo wajib memperhatikan terms and conditions dari penerbit
dompet elektronik sehingga hubungan hukum pengguna dan penerbit terbentuk suatu
perjanjian yang diatur dalam terms and conditions. Dalam terms and conditions yang diatur
oleh ovo meliputi :27
a. Registrasi, Kode Verifikasi (OTP) dan Security code;
b. Biaya Layanan;
c. Klasifikasi Akun ovo;
d. Ovo Cash;
24 Hadjon, Philipus M., (1994), Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 2. 25 Isnaeni, Moch., (2016), Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya, Revka Petra Media, hlm. 159 - 163 26 Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm.136 27 Ovo, dikutip dari https://www.termsandconditionsovo.id/about/, diakses tanggal 6 Mei 2020
Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi [2020/ Volume 1/Nomor 1/ pp.474 – 498/ all| 488
e. Ovo Point;
f. Akun Tidak Aktif (Dormant Account);
g. Blokir atau Penonaktifan;
h. Penutupan Akun;
i. Kerjasama Loyalty Program Lainnya;
j. Hak Melakukan Koreksi;
k. Kewajiban, Pernyataan dan Jaminan;
l. Pembatasan Tanggung Jawab;
m. Risiko Penggunaan;
n. Perlindungan dan Kerahasiaan Data;
o. Hak Kekayaan Intelektual;
p. Keadaan Kahar (Force Majure), dan;
q. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan.
Selain ovo, terdapat dompet elektronik lainnya yaitu gopay. Bila dilihat dari terms and
conditions yang diatur oleh gopay terdapat beberapa poin-poin ketentuan penggunaan
gopay yaitu :28
a. Lingkup
b. Registrasi Akun
c. Verifikasi Akun
d. Informasi Pribadi
e. Persetujuan
f. Pengisian (Top-up), Penarikan (withdraw) dan Transfer
g. Batasan Saldo dan Transaksi
h. Penggunaan
28Gopay, dikutip dari https://www.termsandconditionsgopay.id/about/,diakses tanggal 6 Mei 2020
Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik
489| Muchammad Fahryan Putra, Lucky Dafira Nugroho
i. Otentikasi
j. Pemblokiran Akun
k. Penutupan Akun
l. Akun Non Aktif
m. Penolakan Transaksi
n. Biaya
o. Tanggung Jawab dan Kewajiban anda
p. Tanggung Jawab Kami
q. Ganti Rugi
r. Permasalahan dan Keluhan
s. Koreksi
t. Keadaan Kahar (force majeure)
u. Hak Kekayaan Intelektual
v. Tidak ada Pengesampingan
w. Bahasa
x. Pengalihan
y. Keterpisahan
z. Hukum yang Mengatur
aa. Perubahan
Proses untuk membuat suatu perjanjian atau kontrak hal yang harus diperhatikan adalah
pemahaman akan aturan-aturan hukum perikatan. Selain itu, diperlukan keahlian para
pihak untuk terhindar dari sengketa atau perselisihan yang susah untuk diselesaikan,
maka dari itu kontrak menjadi sangat penting untuk pedoman kerja bagi para pihak yang
terkait namum dalam penyusunan kontrak perlu memperhatikan perundang-undangan
Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi [2020/ Volume 1/Nomor 1/ pp.474 – 498/ all| 490
ketertiban umum, kebiasaan, dan kesusilaan yang berlaku.29 Pembuatan perjanjian yang
diatur dalam terms and conditions ovo atau gopay harus diperhatikan oleh para pihak yaitu
syarat sahnya perjanjian atau kontrak yang diatur pada Pasal 1320 BW yang mengatur :
1. Sepakat para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Objek tertentu;
4. Sebab yang halal.
Syarat 1 dan 2 disebut dengan"syarat subyektif karena menyangkut subyek pembuat
kontrak. Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subyektif, maka kontrak dapat
dibatalkan oleh para pihak."Akibat hukum jika tidak dipenuhinya syarat obyektif, maka
kontrak itu batal demi hukum, yang berarti kontrak itu sejak semula tidak pernah ada
serta perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban
umum adalah batal demi hukum.30 Dalam pembuatan perjanjian atau kontrak layaknya
harus sesuai dengan asas-asas dalam berkontrak. Asas dalam berkontrak yang
mempunyai 7 (tujuh) asas yaitu asas konsesualitas, asas kebebasan berkontrak, asas pacta
sunt servanda, asas itikad baik, dan asas personalitas.
Transaksi menggunakan dompet elektronik ovo atau gopay sangat digemari oleh
masyarakat Indonesia dengan segala kemudahan penggunannya.31 Dalam terms and
conditions yang diatur dompet elektronik ovo atau gopay apabila saldo hilang, tidak ada
mekanisme pengembalian dana seperti yang diatur pada Pasal 43 ayat (2) huruf c
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektornik bahwa
"Penerbit wajib memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna
sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengguna".
Selain mekanisme yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018
Tentang Uang Elektronik. Perlindungan terhadap pengguna dompet elektronik diatur
pada Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran bahwa :
29 Emizon, Joni, (1998), Dasar-Dasar Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Palembang Universitas Sriwijaya, hlm. 7. 30 Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 148. 31 Tazkiyyaturrohmah, Rifqy, Loc.Cit
Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik
491| Muchammad Fahryan Putra, Lucky Dafira Nugroho
1. "Dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana (refund) atas pembatalan
transaksi pembayaran, penyelenggara dompet elektronik wajib segera
melaksanakan pengembalian dana tersebut kepada pengguna dompet
elektronik;"
2. "Penyelenggara dompet eletronik wajib memiliki prosedur untuk memastikan
terlaksananya pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1;"
3. "Dana hasil pengembalian wajib segera dikembalikan ke dalam sumber dana asal
yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran."
Dalam hal mekanisme penyelesaian dompet elektronik yang tidak mendapatkan hasil
maksimal, membuat pengguna merasa dirugikan meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah
mengatur perlindungan konsumen dompet elektronik yang diatur pada Pasal 31 huruf
(e) Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan
bahwa "penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara
sederhana, cepat, dan biaya terjangkau".
Pengguna dompet elektronik"apabila terjadi kerugian tidak bisa melapor kepada
lembaga penjamin simpanan karena uang yang disimpan dalam dompet elektronik
bukan merupakan simpanan sebagaimana di atur Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS menjamin simpanan nasabah
bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu."
Oleh karena itu, jaminan perlindungan hukum bagi pengguna elektronik tersebut hanya
dapat diselesaikan melalui lembaga OJK dan tidak dijamin oleh LSP. Dengan demikian,
pengguna dompet elektronik dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan
dengan dasar perjanjian yang dibuat antara pengguna dan penyedia layanan dompet
elektronik karena OJK belum memfasilitasi masyarakat untuk memulihkan kerugiannya.
G. Upaya Hukum Pemulihan Kerugian Pengguna Dompet Elektronik
Upaya hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah “alat untuk memperbaiki atau
mencegah kekeliruan dalam suatu putusan". Jenis - jenis upaya hukum yang terdapat
dalam yurisdiksi eksklusif di Pengadilan Negeri khususnya dalam perkara Perdata
terdapat 2 jenis yaitu :
Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi [2020/ Volume 1/Nomor 1/ pp.474 – 498/ all| 492
1. Upaya hukum biasa, merupakan upaya hukum yang digunakan bagi putusan
yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang terdiri dari :
a) Perlawanan verzet
b) Banding
c) Kasasi
2. Upaya hukum luar biasa, adalah suatu upaya hukum yang dilakukan atas putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap dan upaya hukum ini dalam asasnya tidak
menangguhkan pelaksanaan eksekusi. Upaya hukum luar biasa terdiri dari
peninjauan kembali dan perlawanan hukum pihak ketiga (denden verzet).
Selain itu, upaya hukum mempunyai arti sebagai upaya yang diberikan oleh undang-
undang kepada seseorang atau badan hukum untuk mencari keadilan atas kerguian yang
dideritanya akibat adanya suatu perselisihan dengan pihak lain.32 Upaya hukum yang
diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada konsumen di sektor keuangan diatur pada
Pasal 28 - 30 UU OJK. Pada Pasal 28 UU OJK disebutkan bahwa untuk perlindungan
konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian
konsumen dan masyarakat yang meliputi :
a. Memberikan"informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteritik sektor
jasa keuangan, layanan dan produknya;
b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila
kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan disektor jasa keuangan."
Perlindungan konsumen dan masyarakat yang diatur pada Pasal 29 UU OJK menjelaskan
bahwa Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang
meliputi :
a. Menyiapkan"perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen
yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
32 Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, (2009), Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, hlm. 142.
Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik
493| Muchammad Fahryan Putra, Lucky Dafira Nugroho
b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku
Lembaga Jasa Keuangan;
c. Memanfaatkan penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku
di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
disektor jasa keuangan."
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pembelaan Hukum diatur pada Pasal 30
bahwa :
(1). Untuk"perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan
berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi :
a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga
Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang
dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
b. Mengajukan gugatan :
1) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang
dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang
berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian
dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan
itikad baik atau;
2) untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan
kerugian pada konsumen dan lembaga Jasa Keuangan sebagai
akibat dari pelanggaran atas perundang-undangan di sektor jasa
keuangan;"
(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya
digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
Penyelesain sengketa di sektor jasa keuangan diatur pada Pasal 25 Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 menjelaskan bahwa :
a. Dalam"hal konsumen dan perwakilan konsumen menolak tanggapan pengaduan
dari PUJK maka PUJK wajib memberikan informasi kepada konsumen dan atau
Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi [2020/ Volume 1/Nomor 1/ pp.474 – 498/ all| 494
perwakilan konsumen mengenai upaya penyelesaian sengketa yang dapat
dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan;
b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam
Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan;
c. Klausula pemilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) , dicantumkan dalam perjanjian dan dokumen Transaksi
Keuangan antara PUJK dan Konsumen."
Pelaku Usaha Jasa Keungan"yang diatur pada Pasal 1 Angka (1) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang
selanjutnya disebut PUJK, adalah Bank Umum, Bank Pekreditan Rakyat, Perantara
Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan,
Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, baik
yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam
hal penyelesaian perselisihan atau upaya hukum pengguna dompet elektronik. Menurut
pihak ovo menyebut sebagai pertentangan yang disebabkan karena adanya perbuatan
melawan hukum atau pelanggaran atas satu atau lebih wajib diselesaikan dengan cara
sebagai berikut :"
a. Salah"satu pihak baik pengguna atau penerbit (pihak pertama) wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya atau pihak kedua
karena telah terjadi perselisihan, pemberitahuan perselisihan tersebut wajib
diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu paling lambat 90
(Sembilan puluh hari) kalender sejak tanggal pemberitahuan persilisihan;
b. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat
sampai dengan berakhirnya periode penyelisian musyawarah, pihak pertama dan
pihak kedua wajib bersama-sama untuk menunjuk pihak ketiga yaitu mediator
untuk menyelesaikan perselisihan dan penunjukkan tersebut wajid dibuat secara
tertulis dan ditandangani oleh masing-masing pihak;
Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik
495| Muchammad Fahryan Putra, Lucky Dafira Nugroho
c. Proses mediasi yang dilakukan oleh mediator akan diselesaikan oleh satu arbiter
yang ditunjuk berdasarkan peraturan Badan Arbritase Nasional Indonesia;
d. Ketentuan mengenai seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran dalam rangka
penyelesihan perselisihan diputuskan berdasarkan putusan arbitrase yang final
dan mengikat;
e. Kecuali disyaratkan berdasarkan hukum yang berlaku atau diminta berdasarkan
permintaan, keputusan atau penetepan resmi yang diterbitkan, dikeluarkan atau
dibuat oleh pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang, selama proses
penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur diatas sampai dengan adanya
keputusan yang sahm final dan mengikat pihak pertama dan pihak kedua, maka
pihak pertama dan pihak kedua wajib untuk merahasiakan segala informasi
terkait dengan perselisihan maupun proses penyelesaiannya dan karenanya
dilarang untuk dengan cara apapun menginformasikan, memberitahukan atau
mengumumkan kepada pihak manapun adanya perselisihan tersebut maupun
proses penyelesaiannya tetapi tidak terbatas melalui media massa (Koran, televisi
atau media sosial)."
Dalam penyelesaian masalah ini, perlu adanya itikad baik dari pihak penyedia jasa
dompet elektronik dan pengguna dompet elektronik. Adapun yang dimaksud itikad
baik, menyitir pendapat dari Lucky Dafira Nugroho, adalah "penilaian baik dan buruk
suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik itu perseorangan maupun
korporasi".33 Itikad baik ini dijadikan tolak ukur untuk menyelesaikan masalah ini baru
setelah itu apabila tidak ada itikad baik dari pihak penyedia dompet elektronik akan
diselesaikan melalui litigasi.
Berbeda dengan dompet elektronik ovo, penyelesaian permasalahan menurut pihak
gopay yaitu “memberikan ketentuan bagi pengguna untuk melakukan upaya hukum
dalam hal penyelesaian perselisihan menggunakan syarat dan ketentuan yang diatur
berdasarkan hukum Republik Indonesia”. Pengadilan menjadi tempat mencari
kebenaran dan the last resort bagi pencari keadilan. Menurut Lucky Dafira Nugroho,
33 Nugroho, L. D. (2017), Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitor Dalam Kepailitan, Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 14(2).
Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi [2020/ Volume 1/Nomor 1/ pp.474 – 498/ all| 496
"pengadilan merupakan upaya ultimum remidium".34 Pengadilan merupakan perwujudan
kepedulian negara dalam melindungi setiap warga negara yang mengalami kerugian yang
diakibatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.35 Setiap dan seluruh perselisihan
yang timbul dari penggunaan layanan dompet elektronik dapat diselesaikan melalui
Pengadilan Negeri.36
Perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan dompet elektronik terdapat
beberapa jenis yang diatur pada Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor
18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran bahwa
a. Dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana (refund) atas pembatalan
transaksi pembayaran, penyelenggara dompet elektronik wajib segera
melaksanakan pengembalian dana tersebut kepada pengguna dompet elektronik;
b. Penyelenggara dompet eletronik wajib memiliki prosedur untuk memastikan
terlaksananya pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
c. Dana hasil pengembalian wajib segera dikembalikan ke dalam sumber dana asal
yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran;
Selain itu, penyelenggara dompet elektronik wajib menggunakan prinsip perlindungan
konsumen yang diatur pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor
18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yaitu :
a. keadilan dan keandalan
b. transparasi
c. perlindungan data atau informasi konsumen
d. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.
Sedangkan menurut Peraturan terkait perlindungan pengembalian uang elektronik
pengguna yang diatur pada Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor
20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektornik bahwa penerbit wajib memiliki mekanisme
34 Nugroho, L. D. (2017). Peluang Digunakannya Lembaga Mediasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Debitor Pailit. Rechtidee, 12(2), 245-266. 35 Ibid. 36 Gopay, dikutip dari https://www.termsandconditionsgopay.id/about/,diakses tanggal 1 April 2020
Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Elektronik Atas Hilangnya Uang Elektronik
497| Muchammad Fahryan Putra, Lucky Dafira Nugroho
penggantian kerugian finansial kepada pengguna sepanjang kerugian tersebut tidak
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengguna.
IV. Kesimpulan
Perjanjian dalam dompet elektronik yang disebut terms and conditionion belum
memberikan mekanisme pengembalian dana sebagaimana diamanatkan pada Peraturan
Bank Indonesia Pasal 43 Ayat (e) Nomor 18/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik jo
Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan
Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan yang
diberikan oleh pihak dompet elektronik dapat menggunakan cara musyawarah. Apabila
belum mencapai kesepakatan perdamaian masih dapat menyelesaikan secara litigasi.
Ucapan Terima Kasih Terima kasih atas bimbingan bapak Lucky Dafira Nugroho yang senantiasa meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan arahan hingga terselesaikannya penelitian ini. Terima kasih pula kepada segenap civitas akademik Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu dalam penelitian ini.
References
Buku Emizon, Joni, (1998), Dasar-Dasar Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Palembang Universitas
Sriwijaya, hlm. 7. Hadjon, Philipus M., (1994), Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif), Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 2. Isnaeni, Moch., (2016), Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya, Revka Petra Media,
hlm. 159 - 163 Marzuki, Peter Mahmud, (2005), Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, hlm. 4. Miru, Ahmadi, (2018), Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Raja Grafindo
Persada, hlm. 148. Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, (2009), Hukum Acara Perdata
Dalam Teori dan Praktek, Bandung, Mandar Maju, hlm. 142. Artikel Ilmiah Hutajulu, Dinar Melani, dkk, (2019), “Perkembangan Fintech Lending di Indonesia Pada
Era Digital”, Makalah pada seminar Fintech dan E-commerce Untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM dan Industri Kreatif, diselenggarakan Oleh Fakultas Ekonomi Universitas Tidar di Hotel Atria, 15 Oktober 2019, hlm. 494 - 496.Marsudi, Almatius Setya dan Yunus Widjaya, (2019), "Industri 4.0 Dan Dampaknya Terhadap Financial Technology Serta Kesiapan Tenaga Kerja Di Indonesia”, Jurnal Ikraith Ekonomika, 2 (2), hlm. 1 - 5.
Juhardi, Ujang dan Khairullah, ”Sistem Pencatatan dan Pengolahan Keuangan Pada Aplikasi Manajamen Keuangan E-Dompet Berbasis Android”, Jurnal Umb, 2 (1), hlm. 25.
Lestari, Hesty D., ”Otoritas Jasa Keuangan Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan”, Jurnal Dinamika Hukum, 12 (3), hlm. 557 - 558.
Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi [2020/ Volume 1/Nomor 1/ pp.474 – 498/ all| 498
Marginigsih, Ratnawaty, (2019), ”Analisis SWOT Technology Financial (Fintech) Terhadap Insutri Perbankan”, Jurnal Humaniora, 19 (1), hlm. 57.
Njatrijani, Rinitami, (2019), “Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial
Technology di Indonesia”, Jurnal Diponegoro Private Law Review, 4 (1), hlm. 465 - 467. Nugroho, L. D. (2017), Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitor Dalam
Kepailitan, Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 14(2). ------- (2017). Peluang Digunakannya Lembaga Mediasi Untuk Menyelesaikan
Permasalahan Debitor Pailit. Rechtidee, 12(2), 245-266. Puspita, Yuanita Candra, (2019), "Analisis Kesesuaian Teknologi Penggunaan Digital
Payment Pada Aplikasi OVO", Jurnal Manajemen Informatika, 9 (2), hlm. 122. Samsul, Inosentius, (2013), “Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, Jurnal Negara Hukum, 4 (2), hlm. 156 - 157.
Serfiyani, Cita Yustisia, (2019), "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial”, Buletin Bank Kesentralan, 14 (1), hlm. 54.
Sitompul, Meline Gerarita, (2018), “Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (p2p) Lending di Indonesia”, Jurnal Yuridis Unaja, 1 (2), hlm. 69.
Tazkiyyaturrohmah, Rifqy, ”Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, Jurnal Muslim Heritage, 3 (1), hlm. 35.
Tobing, Erie Hotman H. dan Adrian, (2020), “Fintech Era And Government Regulation”, Jurnal Manajemen dan Bisnis,1 (2), hlm. 122.
Usman, Rachmadi, ”Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”, Jurnal Yuridika, 32 (1), hlm. 135 - 137.
Internet : Dikutip dari https://www.ovo.id/about/ diakses tanggal 17 November 2019 Dikutip dari https://www.gojek.com/, diakses 1 Desember 2019 Diikutip dari https://dana.id/, diakses 17 Novemebr 2019 Dikutip dari https://www.linkaja.id/, diakses tanggal 17 November 2019 Ovo, dikutip dari https://www.termsandconditionsovo.id/about/, diakses tanggal 6 Mei
2020 Gopay, dikutip dari https://www.termsandconditionsgopay.id/about/,diakses tanggal 6
Mei 2020