Post on 26-Jul-2015
1
PERKEMBANGAN KODE ETIK PROFESI PERENCANA
Disusun Oleh :
Sashira Aisyandini 3611100043
Yani Wulandari 3611100045
Anjar Akrimullah 3611100048
Ani Riaya Nikita R 3611100052
Syech Alifiansyah Mustafa 3611100053
Rizki Adriadi Ghiffari 3611100067
Delia Noer Adzanni 3611100069
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
2011
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
2
Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat karunia dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ‘’ Perkembangan Etika Profesi Perencana ‘’ dengan tepat waktu. Makalah ini ditulis sebagai pedoman dalam mengetahui bagaimana perkembangan etika profesi seorang perencana dalam periode tertentu, dari awal dicetuskan hingga sekarang.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penulisan makalah ini. Tidak lupa penulis juga berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Teori Perencanaan bapak Heru Purwadio.
Seorang perencana mutlak harus mengetahui bagaimana etika profesi yang seharusnya dalam dunia kerja nantinya sehingga perlu juga mengetahui perkembangan etika profesi guna mengetahui dan mengimplementasikan nya kedalam jiwa seorang perencana. Disadari makalah ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan makalah ini nantinya.
Surabaya, Januari 2012
Penulis
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
3
Daftar Isi
Kata Pengantar........................................................................................................ i
Daftar Isi.................................................................................................................. ii
BAB I Pendahuluan.................................................................................................1
2.1 Latar Belakang..............................................................................................1
2.2 Tujuan...........................................................................................................1
2.3 Sistematika Pembahasan.............................................................................2
BAB II Metoda Penelitian.........................................................................................3
BAB III Uraian..........................................................................................................4
3.1 Pengertian Etika...........................................................................................4
3.2 Pengertian Profesi........................................................................................6
3.3 Pentingnya Etika Profesi...............................................................................7
3.4 Etika Profesi Perencana...............................................................................8
3.5 Perkembangan Kode Etik Perencana Indonesia..........................................10
BAB IV Kesimpulan.................................................................................................23
Daftar Pustaka.........................................................................................................24
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Komunitas ahli perencanaan wilayah dan kota atau yang sering disebut ahli
penataan ruang (seiring dengan UU PR No 26/2007) sering menyebut namanya sebagai
Planner. Planner merupakan sebuah profesi berbasis keilmuan yang spesific yaitu
pendidikan bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) sebagaimana yang
disyaratkan dalam proses sertifikasi perencanaan bahwa calon certified Planner harus
pernah mengenyam pendidikan di bidang PWK pada jenjang S1/S2/S3.
Proses pendidikan perencanaan selain memberikan pengetahuan dan metode teknis
perencanaan juga harus dapat memberikan jiwa, semangat, pemaknaan, etika dan
kebanggaan profesi planner kepada para mahasiswanya dengan kata lain perlu adanya
proses ”ideologisasi” profesi planner dalam proses pendidikan perencanaan kita yang
nantinya akan membentuk etika profesi seorang planner kedepannya.
Secara umum ideologisasi merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam sebuah
komunitas atau kelompok masyarakat untuk mengajak atau menurunkan nilai-nilai ideal
yang diyakini kepada masyarakat yang lebih luas atau generasi penerusnya dengan
tujuan untuk menjadikan nilai-nilai ideal tersebut sebagai sebuah pegangan dan bahkan
pedoman hidup. Dalam konteks ini “ideologisasi” yang dimaksud adalah upaya yang
dilakukan para planner senior khususnya planner akademisi untuk menanamkan nilai-
nilai ideal profesi atau etika profesi perencanaan secara objektif kepada para calon
planner sehingga calon planner menjadi kenal, faham, berminat, dan lebih jauh lagi
menjadi bagian dari keluarga besar planner di masa mendatang.
1.2 Tujuan
Makalah ini disusun dengan tujuan agar :
- Sebagai calon planner yang sedang mengenyam pendidikan perencanaan kita
mengetahui bagaimana perkembangan etika profesi planner dari waktu ke waktu.
- Mampu menjelaskan dan menanamkan etika profesi seorang planner dalam proses
pendidikan perencanaan.
- Mampu menjelaskan secara sistematis perkembangan etika profesi planner.
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
5
1.3 Sistematika Pembahasan
Perlunya pemahaman lebih mengenai etika profesi seorang planner, maka makalah
ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami esensi dari
makalah ini. Berikut sistematika pembahasan :
BAB I Pendahuluan merupakan bab pertama pada makalah ini yang berisi latar
belakang makalah ini disusun, tujuan atau esensi dari penyusunan makalah ini serta
berisi sistematika pembahasan.
BAB II Metoda Pembahasan adalah bagian yang memberikan informasi mengenai
metoda yang digunakan penulis dalam menyusun makalah ini.
BAB III Uraian Hasil Survey memuat inti dari makalah ini dengan memaparkan hal-
hal pokok dalam perkembangan profesi planner. Pembahasan pertama mengantarkan
pembaca kepada pengertian etika profesi dan profesi planner, lalu pembahasan
mengenai perkembangan etika profesi planner dalam periode waktu tertentu.
BAB IV Penutup berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan pada BAB III.
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
6
BAB II
METODE PENELITIAN
Dalam penyusunan makalah ini penulis menggunakan beberapa macam metode
penelitian yang sesuai dengan aspek yang dibahas. Metode yang digunakan yaitu metode
penelitian deskriptif dan penelitian perkembangan. Metode penelitian deskriptif dilakukan
berdasarkan fakta-fakta dan sifat-sifat aspek yang dibahas, serta disusun secara sistematis.
Metode penelitian perkembangan dilakukan dalam rangka meneliti pola dan perurutan
pertumbuhan maupun perkembangan berdasarkan fungsi waktu. Melalui metode penelitian
perkembangan, makalah ini dieksplorasi berdasarkan periode waktu.
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
7
BAB III
URAIAN
3.1 Pengertian Etika
Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat
internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia
bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal
dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman
pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agara
mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta
terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang
berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang
mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Menurut para ahli maka etika
tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara
sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
Diagram pembahasan perkembangan Etika profesi perencana
8
Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang
berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku
manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini :
Drs. O.P. SIMORANGKIR : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam
berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah
laku perbuatan manusia dipandang dari seg baik dan buruk, sejauh yang dapat
ditentukan oleh akal.
Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara
mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam
hidupnya. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan
manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya
melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk
mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika
pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa
yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini
dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian
etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi
kehidupan manusianya. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama
dalam menentukan baik dan buruknya prilaku manusia :
a. ETIKA DESKRIPTIF, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan
rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup
ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar
untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.
b. ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola
prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu
yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai
dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.
Etika secara umum dapat dibagi menjadi :
a. ETIKA UMUM, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia
bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori
etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam
bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika
umum dapat di analogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai
pengertian umum dan teori-teori.
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
9
b. ETIKA KHUSUS, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang
kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil
keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya
lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun,
penerapan itu dapat juga berwujud : Bagaimana saya menilai perilaku saya dan
orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh
kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis : cara bagaimana manusia
mengambil suatu keputusan atau tidanakn, dan teori serta prinsip moral dasar yang
ada dibaliknya. ETIKA KHUSUS dibagi lagi menjadi dua bagian :
- Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya
sendiri.
- Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku
manusia sebagai anggota umat manusia.
Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan
satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan
sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan
manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan
(keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadpa pandangan-pandangana dunia
dan idiologi-idiologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan
hidup. Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini
terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang
yang paling aktual saat ini adalah sebagai berikut :
1. Sikap terhadap sesama
2. Etika keluarga
3. Etika profesi
4. Etika politik
5. Etika lingkungan
6. Etika idiologi
3.2 Pengertian Profesi
Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan
dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak
orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari
pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori
sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan
penerapan dalam praktek. Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang
pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
10
sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis,
sekretaris dan sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut DE GEORGE, timbul
kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi
dan profesional. Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak
atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Berikut pengertian profesi dan
profesional menurut DE GEORGE : PROFESI, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai
kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu
keahlian. PROFESIONAL, adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna
waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.
Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu
keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut
keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk
senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang.
Yang harus kita ingat dan fahami betul bahwa “PEKERJAAN / PROFESI” dan
“PROFESIONAL” terdapat beberapa perbedaan :
PROFESI :
a. Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus.
b. Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu).
c. Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup.
d. Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.
PROFESIONAL :
a. Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya.
b. Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu.
c. Hidup dari situ.
d. Bangga akan pekerjaannya.
3.3 Pentingnya Etika Profesi
Apakah etika, dan apakah etika profesi itu ? Kata etik (atau etika) berasal dari kata
ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu
subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimilki oleh individu ataupun
kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah
atau benar, buruk atau baik.
Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai “the discpline which can act as the
performance index or reference for our control system”. Dengan demikian, etika akan
memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan
manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus
dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
11
aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsipprinsip
moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat
untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common
sense) dinilai menyimpang dari kode etik.
Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”,
karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok
sosial (profesi) itu sendiri. Selanjutnya, karena kelompok profesional merupakan
kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan
dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua
keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam
oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan
perangkat “built-in mechanism” berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan
diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi
masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalah-gunaan kehlian
(Wignjosoebroto, 1999).
Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat
memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional
tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin
memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa
etika profesi, apa yang semual dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan
segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi)
yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan
berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan
kepada para elite profesional ini.
3.4 Etika Profesi Perencana
Perencanaan dalam artian yang sempit bukanlah suatu sains, melainkan, suatu
bentuk tindak sosial, yang diarahkan untuk membentuk lingkungan fisik, dan
dikendalikan oleh seperangkat nilai-nilai moral, politik, dan estetika. Perencanaan adalah
suatu praktek etika, meskipun sesungguhnya dalam upaya mewujudkan nilai-nilai yang
akan dicapai, perencanaan seyogyanya memanfaatkan pemahaman ilmiah yang
relevan.
Etika Profesional
• Setiap Profesi mempunyai ciri sbb.:
• Seperangkat pengetahuan kepakaran/keahlian dan metoda;
• Otonomi Profesional;
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
12
• Pengawasan Internal atas sertifikasi dan tindakan disipliner terhadap kolega;
dan
• Seperangkat etika, baik eksplisit and implisit.
• Setiap professional code of conduct memiliki serangkaian standar yang dipakai
sebagai ukuran untuk melindungi integritas keputusan profesional (professional
judgment);
Prinsip-prinsip etika dalam perencanaan berupaya untuk menghayati isyu-isyu equity
and social justice, pentingnya memperluas pilihan-pilihan dan memperjuangkan
interests of the disadvantages, dan obligations to the environment.
Kode Etik Profesional
Kode Etik Profesi Perencanaan:
• Tanggung jawab perencana kepada publik;
• Tanggung jawab perencana kepada para klien and pemberi kerja;
• Tanggung jawab perencana kepada profesi dan kepada sejawat/kolega;
• Tanggung jawab perencana kepada diri sendiri.
3.4.1 Prinsip-prinsip Etika Perencanaan (AICP/APA: adopted May 1992)
- Melayanani kepentingan umum atau public
- Mendukung peranserta warga masyarakat dalam perencanaan;
- Menyadari bahwa keputusan perencanaan berciri komprehensif dan jangka
panjang;
- Memperluas pilihan dan kesempatan bagi semua warga;
- Memfasilitasi koordinasi melalui proses perencanaan;
- Menghindar dari benturan kepentingan;
- Memberikan jasa perencanaan secara cermat dan teliti;
- Tidak meminta atau menawarkan ‘jasa’
- Tidak membuka atau menggunakan secara tidak pantas informasi rahasia demi
keuntungan finansial;
- Menjamin akses yang sama untuk publik kepa laporan dan studi-studi
perencanaan;
- Menjamin pemaparan sepenuhnya pada waktu konsultasi publik;
- Menjaga kepercayaan publik; dan
- Menghormati professional codes of ethics and conduct.
3.5 Perkembangan Kode Etik Perencana Indonesia
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
13
Perkembangan kode etik perencana Indonesia dibahas dalam beberapa periode
yakni Tahun 1989, 1994 dan 2006. Sebelum berlakunya KEPUTUSAN MUSYAWARAH
NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA Nomor
002/Munas-I/APPI/08/2006 Tentang KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH
INDONESIA, kode etik yang dijadikan pedoman adalah KODE ETIK PERENCANA
INDONESIA BERDASARKAN Ketetapan Kongres Istimewa No.5 Tahun 1994 dan
KODE ETIK DAN SIKAP PROFESIONAL IKATAN AHLI PERENCANAAN yang di adopsi
pada bulan april pada tahun 1989. DI bawah ini adalah penjelasan masing-masing kode
etik mulai pada tahun 1989, 1994 dan 2006.
KODE ETIK DAN SIKAP PROFESIONAL IKATAN AHLI PERENCANAAN
(IAP CODE OF ETHICS AND PROFESSIONAL CONDUCT)
(adopted april 29, 1989)
Mukadimah
Rumusan kode etik ini merupakan pedoman sikap etik yang dibutuhkan oleh
segenap anggota Ikatan Ahli Perencanaan Bersertifikat Indonesia (Indonesian
Association of Certified Planners). Rumusan ini juga bertujuan untuk menginformasikan
masyarakat prinsip-prinsip yang dianut para ahli perencana professional. Pembahasan
yang sistematik dari penerapan prinsip-prinsip ini mutlak dibutuhkan khususnya bagi
pelaksanaan kegiatan harian anggota dan organisasi.
Rumusan standard tingkah laku merupakan hal penting yang dibutuhkan organisasi
khususnya bilamana seseorang atau lebih anggota IAP bertindak tidak baik. Namun
demikian, rumusan kode etik ini menyajikan lebih daripada sekedar batas minimum yang
dapat diwajibkan untuk diterima. Rumusan kode etik dan sikap professional ini mengatur
standard-standard nilai yang memerlukan usaha yang tulus bagi anggota IAP untuk
berusaha mematuhinya.
Prinsip-prinsip kode etik dan sikap professional ini diturunkan dari nilai-nilai luhur
yang dianut masyarakat sesuai falsafah dasar pancasila dan UUD 1945, serta dari
tanggungjawab khusus profesi perencanaan dalam melayani kepentingan masyarakat.
Sebagaimana halnya nilai dasar masyarakat yang seringkali bertentangan satu sama
lain, maka prinsip-prinsip kode etik dan sikap professional ini juga sering menghadapi
hal yang sama. Sebagai contoh, keinginan untuk member informasi sepenuhnya kepada
masyarakat seringkali bertentangan dengan keinginan dalam menghargai nilai
kerahasiaan. Rencana dan program seringkali merupakan hasil suatu keseimbangan
antara ragam kepentingan. Suatu penilaian etik seringkali juga merupakan suatu
keseimbangan yang seksama, berdasarkan atas fakta-fakta dan konteks dari suatu
situasi yang bersifat khusus, serta interpretasi yang layak dari keseluruhan kode etik dan
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
14
sikap professional. Prosedur formal untuk pengisisan keberatan atas suatu pelanggaran,
penyidikan, dan resolusi atas pelanggaran yang dituduhkan, serta pengeluaran aturan-
aturannya merupakan bagian dari kode etik dan sikap professional ini.
TanggungJawab Perencana Pada Masyarakat
Tugas utama seorang perencana adalah untuk melayani kepentingan
masyarakat. Sementara definisi kepentingan masyarakat dirumuskan melalui debat
yang terus berlanjut, seorang perencana berkewajiban untuk secara tulus dan hati-
hati mengikatkan diri pada konsep bagi kepentingan masyarakat yang membutuhkan
keharusan-keharusan khusus, yaitu :
1. Seorang perencana harus mempunyai perhatian dan kesadaran khusus bagi
konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi masyarakat pada masa yang akan
datang atas dasar tindakannya saat sekarang.
2. Seorang perencana harus member perhatian khusus terhadap penuh keterkaitannya
suatu keputusan.
3. Seorang perencana harus sepenuhnya berusaha menyediakan informasi yang jelas
dan benar masalah-masalah (issue-issue) perencanaan kepada masyarakat serta
para pembuat keputusan pemerintah.
4. Seorang perencana harus berusaha memberi peluang kepada masyarakat untuk
mengetahui sepenuhnya akibat-akibat penerapan suatu rencana dan program
pembangunan. Partisipasi harus cukup memberi peluang dalam melibatkan orang
yang kurang berpengaruh atau tidak berorganisasi secara formal.
5. Seorang perencana harus berusaha memperluas pilihan dan ruang lingkup
perencanaan bagi semua orang, khususnya menyangkut kepentingan kelompok atau
individu yang dirugikan, serta harus berusaha menghindari kebijaksanaan-
kebijaksanaan, lembaga-lembaga, dan keputusan-keputusan yang bertentangan
dengan maksud tersebut.
6. Seorang perencana harus berusaha menjaga integritasnya terhadap lingkungan
alam.
7. Seorang perencana harus berusaha merancang fisik alam sebaik-baiknya serta
melindungi kenyamanan lingkungan hidup yang bertanggungjawab.
TanggungJawab Perencana Terhadap Client dan Atasan yang Memimpinnya
Seorang perencana harus tampil rajin, kreatif, independent, dan kompeten dalam
menampilkan pekerjaannya untuk memenuhi kepentingan client, atasannya atau pihak
pemberi kerja. Penampilan macam itu harus konsisten terhadap kesetiaannya melayani
kepentingan masyarakat.
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
15
1. Seorang perencana harus berani mempertaruhkan keputusan profesionalnya secara
bebas atas nama client dan atau pemberi kerja.
2. Seorang perencana harus menerima keputusan-keputusan dari client atau pemberi
kerja dengan memperhatikan tujuan dan jenis pelayanan professional yang
sebaiknya ditampilkan, illegal atau tidak konsisten dengan tugas utama perencana
dalam melayani kepentingan masyarakat.
3. Seorang perencana tidak boleh menerima pekerjaan perencana lain bilamana saat
itu secara nyata atau dapat dilihat dengan alas an yang masuk akal adanya konflik
pribadi atau keuangan dari perencana tersebut atau perencana lainnya dengan client
atau pemberi kerja yang merugikan perencana.
4. Seorang perencana tidak boleh menjual atau menawarkan jasa dengan menyatakan
atau menerapkan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan-keputusan
melalui cara yang tidak wajar.
5. Seorang perencana tidak boleh mendukung kepentingan client atau pemberi kerja
yang melakukan cara-cara yang salah atau perkeliruan, penyalahgunaan dan
memaksakan kehendak.
6. Seorang perencana tidak boleh menggunakan kekuasaan dari kantornya bekerja
yang manapun juga demi mencari atau mendapatkan keuntungan khusus yang
bertentangan dengan kepentingan umum atau yang bertentangan dengan pendapat
umum.
7. Seorang planner tidak boleh meminta atau menerima komisi atau komisi pada/ dari
client atau pemberi kerja yang tidak ada hubungannya dengan usaha kerja keras
keahlian profesi perencanaannya.
8. Seorang planner tidak boleh memberi komisi atau bonus kepada pihak client atau
pemberi kerja dengan maksud untuk membina hubungan kerja yang illegal dan
mempengaruhi dalam membuat keputusan yang tiodak jujur oleh pihak client atau
pemberi kerja.
9. Seorang perencana tidak boleh menerima atau melanjutkan kerja di atas
kemampuan profesionalnya atau menerima kerja yang tidak dapat diselesaikan pada
waktunya seperti ditentukan oleh client atau pemberi tugas, atau ditentukan oleh
kondisi tugas-tugas yang sudah ada.
10. Seorang perencana harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil
kerjasama profesionalnya dengan client atau pemberi kerja yang secara tertulis
memang meminta untuk menjaga kerahasiaannya. Pengecualian dari hal
kerahasiaan tersebut bisa dilakukan hanya bilamana a.) dibutuhkan dalam proses
hokum. Atau b.) dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran hokum yang terlihat jelas,
atau c.) dibutuhkan untuk mencegah kecelakaan fatal bagi keselamatan umum.
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
16
TanggungJawab Perencana Terhadap Profesi dan Rekan Sejawat
Seorang perencana wajib turut serta mengembangkan profesinya dengan
meningkatkan pengetahuannya dan kemampuannya, membuat kerja yang sesuai
dengan pemecahan masaalah yang ada di masyarakat, dan meningkatkan pengertian
masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan perencanaan. Seorang perencana harus
menghargai kemampuan dan keahlian professional teman sejawat dan anggota dari
profesi-profesi lain.
1. Seorang perencana harus melindungi dan meningkatkan integritasnya terhadap
profesi dan harus tanggap pada kritik profesi.
2. Seorang perencana harus secara akurat menampilkan kwalifikasinya, pandangan-
pandangannya, dan mengakui secara jujur pendapat atau penemuan rekan
sejawatnya.
3. Seorang perencana yang bertanggungjawab dalam mengkaji hasil kerja profesi
perencana lainnya, harus memenuhi tanggungjawab ini secara fair, penuh
pertimbangan ilmiah, professional, dan sesuai dengan masalahnya.
4. Seorang perencana harus membagi hasil pengalaman dan penelitian yang turut
serta menambah isi pengetahuan perencana
5. Seorang perencana harus menguji kedaya-terapan teori-teori perencanaan, metoda-
metoda dan standard terhadap fakta-fakta dan analisa dari setiap situasi tertentu,
serta tidak boleh menerapkan suatu cara pemecahan yang biasa dilakukan tanpa
terlebih dahulu meyakinkan kesesuaiannya pada situasi tertentu.
6. Seorang perencana harus turut serta menyediakan waktu dan pengetahuannya bagi
peningkatan pengetahuan professional mahasiswa, kepentingan intern, perencana
profesi pemula, dan teman sejawat lainnya.
TanggungJawab Perencana Terhadap Dirinya Sendiri
Seorang perencana harus berusaha untuk memenuhi integritas, kemahiran, dan
pengetahuan professional dengan standard yang tinggi.
1. Seorang perencana tidak boleh melakukan tindakan salah dan atau tercela yang
menggambarkan hal-hal yang berlawanan dengan kewajaran professional
perencana
2. Seorang perencana harus tanggap terhadap hak-hak oranglain dan khususnya tidak
boleh membeda-bedakan oranglain secara tidak wajar.
3. Seorang perencana harus berusaha melanjutkan pendidikan profesionalnya.
4. Seorang perencana harus secara akurat mewakili kualifikasi profesionalnya,
pendidikannya, dan tempatnya bekerja.
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
17
5. Seorang perencana harus secara sistematik dan kritis menganalisa masalah-
masalah etik dalam praktek perencanaan.
6. Seorang perencana harus berusaha untuk menyisihkan waktu dan usahanya bagi
kelompok-kelompok yang kurang memadai dalam sumberdaya perencanaan dan
pada aktifitas-aktifitas professional secara sukarela.
KODE ETIK PERENCANA INDONESIA BERDASARKAN Ketetapan Kongres
Istimewa No.5 Tahun 1994
Mukadimah
Kode etik perencana Indonesia sebagai kaidah kehormatan diturunkan berdasarkan
nilai-nilai luhur masyarakat dan bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah
Pancasila dan UUD 1945.
Kode etik perencana Indonesia merupakan sikap professional dalam mengemban
tanggung jawabnya berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan negara, pemberi
kerja dan atasan, serta tanggung jawab profesi, rekan sejawat maupun diri sendiri.
Tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara merupakan payung dari tanggung
jawab lainnya.
Tanggung Jawab Perencana Pada Masyarakat
Melayani kepentingan seluruh golongan dan lapisan masyarakat (public);
mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan golongan maupun
kepentingan pribadi serta berdasar keyakinan profesinya berani membela yang
benar serta memberikan kritik dan koreksi terhadap hal yang merugikan masyarakat.
Memberikan informasi kepada masyarakat dan pengambila keputusan akan
permasalahan, kemungkinan pilihan dan dampak dari suatu perencanaan, serta
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan
pengambilan keputusan.
Berperanserta dalam upaya menuju tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui
pendekatan perencanaan terpadu yang berwawasan menyeluruh dan berjangka
panjang, dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi, meningkatkan
pemerataan dan perluasan manfaat pembangunan, melestarikan warisan budaya
dan sejarah, serta meningkatkan kondisi lingkungan hidup.
Tanggung Jawab Perencana Terhadap Pemberi Kerja dan Atasannya
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
18
Menjaga kerahasiaan informasi dari pemberi kerja maupun informasi dari pihak
pemerintah yang masih perlu dirahasiakan serta tidak menggunakan informasi yang
masih rahasia untuk kepentingan pribadi, sebaliknya juga harus berani
mempertanggungjawabkan keputusan profesionalnya berdasar kepertingan
masyarakat.
Memanfaatkan wewenang, kompetensi profesi serta informasi yang dimiliki untuk
memenuhi kepentingan pemberi kerja dan atasannya sejauh hal ini sejalan dengan
pelayanannya terhadap kepentingan masyarakat.
Tanggung Jawab Perencana Terhadap Profesi, Rekan Sejawat dan Diri Sendiri
Turut serta mengembangkan profesi perencanaan dengan terus menerus
meningkatkan integritas, pengetahuan dan kemampuannya, tanggap terhadap kritik
profesi, berbagai pengalaman dan pengetahuan pada rekan sejawat, serta
menyebarluaskan dan meningkatkan pengertian profesi perencanaan pada
masyarakat.
Menghormati dan menghargai kemampuan dan keahlian professional serta hasil
pekerjaan teman sejawat dan anggota dari profesi lain serta mempunyai sikap saling
membina terutama terhadap perencana pemula.
Menghindari menerima pekerjaan pada waktu bersamaan dari pemberi kerja lain
bilamana hal ini dapat menimbulkan benturan kepentingan antar pemberi kerja.
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH
INDONESIA Nomor 002/Munas-I/APPI/08/2006 Tentang
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
Kode etik tersebut merupakan sikap profesional perencana dalam mengemban
tanggung jawabnya yang terkait dengan kepentingan masyarakat dan negara, pemberi
kerja dan atasan, serta tanggung jawab profesi, rekan sejawat maupun diri sendiri.
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
Menimbang :
a. Bahwa profesi adalah pekerjaan yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan,
keahlian yang spesifik dan etika profesi.
b. Bahwa jabatan fungsional perencana (selanjutnya disebut perencana pemerintah)
adalah suatu profesi di lingkungan pegawai negeri sipil yang ditugaskan di instansi
pemerintah tertentu di Indonesia.
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
19
c. Bahwa Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) adalah organisasi profesi di
lingkungan pegawai negeri sipil bagi para pemangku jabatan fungsional perencana.
d. Bahwa organisasi profesi di lingkungan pegawai negeri sipil perlu menetapkan kode
etiknya masing-masing, sebagai pedoman perilaku pelaksanaan tugas sesuai
dengan hak, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
e. Bahwa kode etik perencana pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin
pelaksanaan tugas perencana pemerintah yang sesuai dengan prinsip dan tahap-
tahap perencanaan sebagaimana ketentuan dan perundangan berlaku.
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas agar etika profesi benar-benar dapat
dipahami dan dilaksanakan oleh setiap perencana pemerintah Indonesia, diperlukan
pedoman pelaksanaan (Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia) yang
ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah nasional ke-1 Asosiasi Perencana
Pemerintah Indonesia.
Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah/janji Pegawai Negeri
Sipil;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
i. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
16/Kep/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia.
PASAL 1 (Pengertian Umum)
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
20
1. Kode Etik Profesi Perencana Pemerintah (selanjutnya disebut “Kode Etik
Perencana”) adalah norma sikap dan perilaku yang harus dipahami dan
dilaksanakan oleh Perencana Pemerintah dalam menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya, serta dalam menggunakan hak dan kewenangannya baik
sebagai individu professional maupun sebagai bagian dari instansi pemerintah.
2. Kode Etik Perencana berisi kewajiban, tanggungjawab, tingkah laku, dan perbuatan
sesuai dengan nilai-nilai hakiki profesinya dikaitkan dengan nilai-nilai yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat serta pandangan hidup bangsa dan negara.
3. Instansi Pemerintah adalah organisasi/unit kerja pada pemerintah pusat dan
pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan
perencanaan komprehensif, dengan lingkup makro, sektor dan daerah, serta
melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana.
4. Perencana Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan
perencanaan pada instansi perencanaan baik di pusat maupun di daerah.
5. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan, atau perilaku
Perencana yang bertentangan dengan Kode Etik Perencana.
6. Komite Kode Etik Perencana adalah para anggota AP2I yang ditunjuk dan diangkat
berdasarkan Keputusan Pimpinan Pengurus Nasional AP2I dengan tugas utama
memberikan penjelasan dan interpretasi, memantau pelaksanaan, menetapkan
adanya pelanggaran Kode Etik Perencana berikut penjatuhan sanksi profesi, dan
merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat yang berwenang
menghukum.
7. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.
8. Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
PASAL 2 (Kode Etik Perencana)
1. Kode Etik Perencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Seluruh Pemangku Jabatan Fungsional Perencana di Pusat dan Daerah diharuskan
mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Perencana.
3. Kode Etik Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilengkapi dengan
Pernyataan Kode Etik Perencana untuk menjelaskan hal-hal tertentu yang berkaitan
dengan pelaksanaan Kode Etik Perencana.
4. Pernyataan Kode Etik Perencana dikeluarkan oleh Komite Kode Etik Perencana
seseuai dengan perkembangan dan kondisi yang terjadi.
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
21
PASAL 3 (KOMITE KODE ETIK PERENCANA)
Struktur, tugas, wewenang, dan tata kerja Komite Kode Etik Perencana ditetapkan
oleh Pengurus Nasional AP2I
PASAL 4 (Pengawasan dan Sanksi)
1. Komite Kode Etik berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap perencana
pemerintah dalam melaksanakan kode etik perencana.
2. Perencana yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan ketentuan dalam Kode
Etik Perencana dikenakan hukuman disiplin pegawai negeri sipil sesuai dengan
tingkat kesalahannya.
3. Perencana dapat dikenakan sanksi profesi atas pelanggaran atau penyimpangan
ketentuan dalam Kode Etik Perencana.
4. Sanksi profesi akan diputuskan lebih lanjut oleh Komite Kode Etik Perencana.
5. Penjatuhan sanksi profesi dapat dipertimbangkan untuk tidak menghapuskan
penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
PASAL 5 (lain-lain)
1. Dengan ditetapkannya Keputusan Musyawarah Nasional AP2I tentang Kode Etik
Perencana Pemerintah ini, selanjutnya perlu disosialisasikan secara periodik dan
berjenjang kepada seluruh Perencana (Pusat dan Daerah) dan merupakan salah
satu topik dalam pelatihan Perencana.
2. Evaluasi dan penyempurnaan atas Kode Etik Perencana dilakukan secara periodik
sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.
3. Ketentuan di dalam kode etik ini berikut lampirannya dapat diubah atau diperbaiki
melalui persetujuan anggota dan mekaninsme yang diatur oleh Pengurus AP2I.
4. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Disahkan oleh anggota AP2I pada Musyawarah Nasional I AP2I
Pada tanggal 30 Agustus 2006
Ketua Formatur AP2I
Lampiran I
KODE ETIK PERENCANA
Pendahuluan
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
22
Kode Etik Profesi Perencana (Kode Etik Perencana) dimaksudkan untuk
memberikan dasar, menegakkan dan memelihara standar perilaku professional sebagai
pedoman atau acuan berperilaku bagi seluruh perencana pemerintah di setiap
instansi/unit perencanaan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Tujuan ditetapkannya kode etik ini adalah agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang
sehat, professional dan terpenuhinya pengendalian pekerjaan, sehingga mengarah
kepada terwujudnya kinerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokoknya.
Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) berkewajiban untuk menyusun dan
menetapkan standar perilaku profesional yang tinggi, mendorong dilaksanakannya
perilaku etis, sikap dan pertimbangan setiap individu perencana pemerintah atas dasar :
- Bahwa perencanaan pembangunan nasional diperlukan untuk menjamin : (a)
agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran; (b)
tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa kode etik perencana memuat secara jelas prinsip, nilai-nilai dan standar
etika profesi perencana pemerintah.
- Bahwa mendorong standar tersebut melalui pendidikan, pelatihan dan forum
konsultasi.
- Bahwa diperlukan investigasi perilaku tidak etis, mengambil tindakan korektif,
dan belajar dari pengalaman.
- Bahwa diperlukan bimbingan kepada para perencana dalam hal pengambilan
keputusan etis.
- Bahwa terdapat kesempatan bagi setiap perencana anggota AP2I untuk
memberikan masukan bagi penyempurnaan kode etik ini.
Kode Etik Perencana ini terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu : (1) Pendahuluan, (2) Nilai-
Nilai Dasar Pribadi, (3) Standar Perilaku, dan (4) Standar Pelaksanaan.
Nilai-Nilai Dasar Pribadi
Setiap Perencana Pemerintah harus menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar
pribadi, yaitu :
a. Beriman : bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Jujur : memiliki kejujuran yang tinggi sehingga perkataan dan perbuatannya dapat
dipercaya.
c. Sederhana : bersahaja dalam segala hal, bertutur kata, bersikap, dan berperilaku
d. Berani : bersikap tegas, tidak ragu-ragu, dan rasional dalam membuat dan
menentujan pilihan-pilihan alternatif rencana demi kepentingan negara, pemerintah
dan organisasi.
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
23
e. Terbuka : transparan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta dalam
pergaulan internal maupun eksternal.
f. Independen : bersikap netral dalam melaksanakan tugas, tidak terpengaruh oleh
kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
g. Berintegritas : memiliki perilaku yang bermartabat dan bertanggungjawab.
h. Tangguh : tegar dalam menghadapi kesulitan, hambatan, tantangan, dan ancaman
dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun.
i. Kompeten : memiliki kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki, serta selalu
berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan
kapasitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
j. Profesional : menjaga dan menjalankan keahlian profesi dan mencegah benturan
kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
Standar Perilaku
Standar perilaku berisikan batasan perilaku sebagai kewajiban yang harus dilakukan
serta larangan yang harus dihindari oleh setiap Perencana. Perumusan standar perilaku
memperhatikan asas-asas utama sebuah organisasi, yaitu : kepastian hukum,
keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.
Kepastian Hukum, yaitu dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan
jabatannya dalam organisasi selalu mengedepankan landasan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Keterbukaan, membuka diri dan memberi akses kepada masyarakat dalam
melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan tugas dan kedudukannya bagi organisasi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepentingan Umum, sebagai bagian dari aparatur negara, mengutamakan memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam
penyelenggaranaan negara, pemerintahan, dan pembangunan.
Akuntabilitas, setiap pelaksanaan dan hasil akhir dari kegiatan dalam institusi (unit
organisasi) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Proporsionalitas, selalu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas, dan
tanggungjawab organisasi, dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan lainnya
secara seimbang.
Kewajiban
1. Menjunjung tinggi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
24
2. Mentaati dan mematuhi norma-norma hukum, etika dan moral, ketentuan
kepegawaian, kedinasan, dan peraturan administratif kedinasan lainnya.
3. Memanfaatkan dan memelihara fasilitas dan barang-barang milik negara dengan
sebaik-baiknya.
4. Bersikap independen dalam pelaksanaan tugas dan tidak memihak kepada
kepentingan kelompok atau golongan tertentu sehingga tidak menimbulkan benturan
dan friksi kepentingan.
5. Menghindari perilaku dan perbuatan yang melanggar hokum dan etika profesi.
6. Menerapkan dengan tegas prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati
dengan segala konsekuensinya.
7. Meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja secara berkesinambungan.
8. Mendahulukan tugas dan tanggungjawab kepada negara, dan organisasi daripada
kepetingan pribadi dan golongan.
9. Memelihara dan menjaga hubungan yang harmonis dengan perencana dan pihak
lain secara hirarkis struktural maupun fungsional.
10. Mengindentifikasi setiap benturan dan konflik kepentingan yang timbul atau
kemungkinan benturan kepentingan yang akan timbul dan mengkomunikasikan
kepada pimpinan.
11. Menahan diri terhadap gangguan dan godaan yang berpotensi mempengaruhi
kinerja dan substansi keputusan.
12. Memberitahukan kepada atasan langsungnya mengenai penugasan dari pihak lain
yang akan dan telah dilaksanakan, baik sendiri atau bersama orang lain, dalam
hubungannya dengan tugas kedinasan.
Larangan
1. Menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, langsung atau tidak langsung untuk
kepentingan pribadi dan atau golongan.
2. Meminta atau menerima pemberian dari siapa pun dan dalam bentuk apapun yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan organisasi dan
sumpah jabatan.
3. Menggunakan dan atau mengakses data dan informasi dari pelaksanaan tugas dan
miliki organisasi tanpa otoritas, kecuali untuk keperluan sesuai peraturan perundang-
undangan dan prosionalisme tugas jabatan.
4. Menghilangkan asset negara, dokumen, milik negara/organisasi, dan barang bukti.
5. Membuat komitmen dan janji dengan pihak lain yang mengikat organisasi tanpa
prosedur dan otorisasi legal.
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
25
6. Memiliki kepentingan keuangan dan kepentingan lainnya yang bertentangan dengan
pelaksanaan tugas dan wewenang.
7. Melakukan transaksi keuangan dan transaksi lainnya dengan menggunakan
informasi dalam lingkungan tugas dan organisasi yang tidak diperkenankan oleh
ketentuan yang berlaku, dan menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan
pribadi dan golongan.
8. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tertentu, sehingga berpotensi
memiliki pengaruh kepentingan golongan tertentu dan diskriminatif dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
9. Terlibat dalam pekerjaan dan atau aktivitas di luar organisasi yang bertentangan
dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam organisasi.
10. Melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama, dan
susila.
Standar Pelaksanaan
a. Nilai-nilai pribadi dan standar perilaku seperti tersebut diatas, dilaksanakan dalam
bentuk ucapan, sikap dan tindakan.
b. Perencana wajib menjaga kewenangan yang dimiliki dengan berperilaku sesuai
dengan kode etik Perencana.
c. Perencana wajib menempatkan loyalitas kepada hukum, norma, etika, dan moral
diatas kepentingan pribadi dan atau golongan dalam pelaksanaan tugas pokoknya.
d. Kode Etik diterapkan dengan tegas, dan mengandung sanksi profesi dan penjatuhan
hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
yang melanggarnya.
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
26
BAB IV
KESIMPULAN
Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab III dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai
perkembangan kode etik perencana dari tahun 1989, 1994 dan 2006, yakni :
- Perencanaan dalam artian yang sempit bukanlah suatu sains, melainkan, suatu
bentuk tindak sosial, yang diarahkan untuk membentuk lingkungan fisik, dan
dikendalikan oleh seperangkat nilai-nilai moral, politik, dan estetika. Perencanaan
adalah suatu praktek etika, meskipun sesungguhnya dalam upaya mewujudkan
nilai-nilai yang akan dicapai.
- Secara umum kode etik profesi perencana yaitu :
• Tanggung jawab perencana kepada publik;
• Tanggung jawab perencana kepada para klien and pemberi kerja;
• Tanggung jawab perencana kepada profesi dan kepada sejawat/kolega;
• Tanggung jawab perencana kepada diri sendiri.
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
27
DAFTAR PUSTAKA
www.iap.org.id
www.google.com
Djoko Sujarto, Perkembangan Teori Perencanaan, Mimeograf Jurusan Teknik Planologi,
FTSP, ITB, Bandung 1988.
Jurusan Planologi, FTSP-ITB, Panduan Kurikulum Jurusan Planologi, FTSP-ITB, 1998,
Bandung 1998
KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA