Post on 04-Feb-2018
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
(Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010)
TESIS
Untuk memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP) Pada Program Studi Pembangunan
Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
OLEH
M. ARIFIN. NST 037024063/SP
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
2007
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tahap akhir studi di Program
Magister Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
dengan menyelesaikan tesis ini.
Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak menerima masukan, bantuan
dan fasilitas dari berbagai pihak guna penyelesaian tesis ini dengan baik. Untuk
itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada:
1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM & H., SPA(k)., selaku Rektor
USU.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa H., M.Sc., selaku Direktur Sekolah
Pascasarjana USU
3. Bapak Drs. Subhilhar, M.A., Ph.D selaku Ketua program Magister Studi
Pembangunan Sekolah Pascasarjana USU.
4. Bapak Drs. Ivan Razali,M.Phil., selaku Dosen Pembimbing I yang banyak
memberikan masukan dan motivasi.
5. Bapak Drs. H. Husni Thamrin. Nst, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II
yang banyak memberikan bimbingan dan arahan.
6. Bapak Drs. Kariono, M.Si., selaku Dosen pembanding, atas masukan dan
kritikan konstruktifnya.
iiiM. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
7. Bapak Drs Agus Suriadi, M.Si., selaku Sekretaris Program sekaligus
Dosen pembanding, atas segala masukan dan guna penyempurnaan Tesis
ini.
8. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, M.A., selaku Dekan FISIP USU
9. Ibunda Hj. Delima Hasibuan.
10. Saudara-saudara ku, Aida, Dina, dan Kiki.
11. Kemanakanku, Rayez, Shirin, Geys, Dan Filza.
12. Tulang ku Bapak Drs. Panggong, MSP.
13. Sahabatku M.Ravi Siregar dan Sutan Fauzi Arif Lubis, S.STP., M.Si.
14. Seluruh teman-teman angkatan empat (IV) Program Magister Studi
Pembangunan.
15. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pasca Sarjana yang telah meberikan wawasan
akademis yang sangat bermanfaat bagi penulis.
16. Seluruh staf dan pegawai Sekolah Pascasarjana USU khususnya di
Program Magister Studi Pembangunan, terima kasih atas bantuan yang
telah diberikan kepada penulis selama ini.
17. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian Tesis ini yang tidak
bisa disebutkan satu persatu.
Semoga Tesis ini bermanfaat.
Medan, Juni 2007
Penulis
ivM. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
ABSTRAK Di dalam Era otonomi daerah yang dimulai dari regulasi UU No.22 Tahun
1999 sebagaimanana telah diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan dan peluang bagi daerah otonomi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerahnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya untuk merencanakan pembangunan daerah diregulasikan UU N0.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi produk hukum ini sekaligus meretas kebuntuan paradigma pembangunan top-down menjadi pembangunan berbasis rakyat (bottom-up). Pendekatan utama model pembangunan bottom-up ini adalah model partisipatoris, yaitu model melibatkan rakyat dalam rangkaian proses pembangunan.
Partisipasi masyarakat sebagai variabel yang diadopsi dalam ini penelitian ini memiliki indikator : (1) kontribusi, (2) dukungan, (3) komitmen, (4) kerjasama, dan (5) keahlian. Pendekatan penelitian adalah pendekatan deskriptif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang mekanisme dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2006-2010. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi atau data sekunder, serta wawancara dengan informan dan menyajikannnya dalam bentuk matrik dan maknanya diinterpretasikan oleh peneliti. Dalam penelitian ini digunakan informan penelitian dari berbagai unsur yaitu : Unsur Pemerintahan Kota Medan, Organisasi Masyarakat, Akademisi/Perguruan Tinggi, Media Massa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan metode Analisis Kualitatif yang bermakna sebagai analisis yang didasarkan pada argumentasi logika serta didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan data.
Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dari 6 (enam) tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hanya satu proses saja yang dilibatkan secara utuh stakeholders pelaku pembangunan yaitu tahapan musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang), (2) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD lebih banyak dilakukan secara formalitas dan tidak semua komponen stakesholders dilibatkan dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut (3) Waktu atau durasi yang disediakan Pemerintah Kota Medan, walaupun berdasarkan amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang SPPN, yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pelantikan kepala daerah dinilai terlalu singkat untuk merumuskan kebijakan 5 (lima) tahunan. Kemudia pelaksanan Musrenbang yang hanya satu hari dinilai kurang dapat mengakomodir dan merumuskan permasalahan dan solusi pembangunan Kota.
Keywords: Pembangunan Partisipatif, Stakeholders dan RPJMD Kota Medan 2006-2010
iM. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
ABSTRACT In the local autonomy era since the implementation of Bill of law no.
22/1999 which has been amandemented by Bill of Law no. 32/2004 about the Local Governance, has given the opportunity and chance for the autonomous local governance to optimalize the resources in its territory for the welfare and the prosperity of the people. Then, to plan the local development, it’s necessary to formulate the bill of law no. 25/2004 about the National Development Planning System. The regulation of this law product also solves the mess of top down development paradigm into the community development (bottom up). The main approach of bottom up development modelis the participatory model, means to involve and elaborate the people in the whole process of development.
The participation of the community as the variable which is adopted in this research has the indicators such as: (1) contribution, (2) support, (3) commitment, (4) cooperation, (5) skill. The approach of this research is descriptive approach which means to get the clear description of the mechanism and the participation of community/people in the formulation of Local Middle Term of Development Planning (RPJMD) of Medan City 2006-2010. This method is used to collect the information or secondary data, interview with the informants and brought up in the matrix form and the meaning was intrepreted by the researcher, In this research involved the informants from various elements, they are: Local gGovernment of Medan City elements, Civil Society Organizations, Academicians of University/college, Mass Media, and the legislative Board of Medan city. To answer the research question of this research used the qualititative analysis method which means as the tools of analysis which is based on logic argument and data earned from data collection technics.
This research revealed: (1) From six stages of Local Middle Term of Development Planning (RPJMD) of Medan city just only one process which involved the whole community elements or stakeholders of development, it is Development Planning Discussion (Musrenbang), (2) The Development Planning Discussion (Msrenbang) only used the formality steps and not all stakeholders components involved in the Development Planning Discussion (Musrenbang). The time or duration which is given by the local government of Medan city, eventhough suitable with Bill of law no. 25/2004 about National Planning Development System, in three months after the Mayor appointment is supposed too short to formulate five years policies. Then the Development Planning Discussion (Musrenbang) just only one day is supposed not optimal to accomadate and formulate the problems and the solutions of the city development.
Key words: Participatory Development, Stakeholders and Local Middle Term of Development Planning (RPJMD) of Medan city 2006-2010.
iiM. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
PERNYATAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan Tahun 2006-2010)
TESIS
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Medan, Juni 2007
( M.Arifin.Nst )
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. DATA PRIBADI
Nama : Muhammad Arifin Nasution
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 5 October 1979
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen FISIP USU
Alamat : Jl. Batu Putih No.7/29 Medan, 20233
Telepon : 061- 4156463
Mobile Phone : 08126543451
B. PENDIDIKAN 1985-1991 : SD Islam Azizi, Medan
1991-1994 : SMP Negeri 11, Medan
1994-1997 : Madrasah Aliyah Negeri 1, Medan
1998-2004 : Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan
2004-2007 : Magister Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan
C. PEKERJAAN
2005- Sekarang : Dosen Departemen Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan
2006- Sekarang : Staf Ahli Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan
2007- Sekarang : Sekretaris Unit Pengembangan Riset Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
DAFTAR ISI
Hal
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………
ABSTRAK …………………………………………………………………………….
DAFTAR TABEL …………………………………………………………………….…
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………….
DAFTAR BAGAN …………………………………………………………………….
I. PENDAHULUAN ………………………………………………………………..
1. Latar Belakang ………………………………………………………………
2. Perumusan Masalah ………………………………………………………….
3. Tujuan Penelitian …………………………………………………………….
4. Manfaat Penelitian ……………………………………………………………
II. TINJAUANPUSTAKA ………………………………………………………….
1. ImplementasiKebijakan ………………………………………………………
2. PemberdayaanMasyarakat……………………………………………………
3. ProgramPemberdayaan Kelurahan Di Kota Medan………………………….
4. Pemerintah Kelurahan………………………………………………………..
III. METODE PENELITIAN …………………………………………………………..
1. Tempat Dan Waktu Penelitian……………………………..…………………
2. Tipe Penelitian …………………………………………………………………
3. Unit Analisis …………………………………………………………………
4. Teknik Pengumpulan Data…………………………………………………….
5. Teknik Analisis Data …………………………………………………………
6. Defenisi dan Operasionalisasi Konsep………………………………………
IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
i
iii
iv
viii
ix
1
1
10
11
11
13
13
22
31
43
46
46
46
47
48
49
49
iM. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
1. Gambaran Umum Kota Medan…………………………..……………………
2. Kecamatan Medan Tembung …………………………………………………
3. Kelurahan Indra Kasih…………………………………………………………
4. Kelurahan Sidorejo Hilir …………………………………………………….
5. Kelurahan Sidorejo…………………………………………………………….
6. Kelurahan Bantan Timur……………………………………………………….
7. Kelurahan Bandar Selamat……………………………………………………
8. Kelurahan Bantan………………………………………………………………
9. Kelurahan Tembung……………………………………………………………
V. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
1. Implementasi Program Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Medan
Tembung……………………………………………………………………
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Program Pemberdayaan
Kelurahan di Kecamatan Medan Tembung…………………………………….
3. Analisis
Data…………………………………………………………………………..
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan ……………………………………………………………………
2. Saran…………………………………………………………………………….
DAFTAR PUSTAKA
51
56
58
56
62
63
64
65
67
70
119
127
138
141
iiM. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
DAFTAR TABEL
Hal. Tabel 4.l Komposisi Penduduk Kelurahan Indra Kasih …………………...
59
Tabel 4.2 Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Indra Kasih ………………………………………….
59
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Kelurahan Sidorejo Hilir ………………..
60
Tabel 4.4 Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Sidorejo Hilir ………………………………………..
61
Tabel 4.5 Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Sidorejo ……………………………………………..
62
Tabel 4.6 Komposisi Penduduk Kelurahan Bantan Timur ………………..
63
Tabel 4.7 Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Bantan Timur ……………………………………….
63
Tabel 4.8 Komposisi Penduduk Kelurahan Bandar Selamat ……………...
64
Tabel 4.9 Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Bandar Selamat ……………………………………..
65
Tabel 4.10 Komposisi Penduduk Kelurahan Bantan ……………………….
66
Tabel 4.11 Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Bantan …...
66
Tabel 4.12 Komposisi Penduduk Kelurahan Tembung …………………….
68
Tabel 4.13 Komposisi Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Tembung ……………………………………………
68
Tabel 5.1 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Tingkat Kebersihan Kelurahan Yang Dipimpin…………………
71
Tabel 5.2 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Tim Khusus Yang Menangani Urusan Kebersihan……………...
72
Tabel 5.3 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Tim Atau Petugas Kebersihan Apakah Diberikan Upah………...
73
ivM. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
Tabel 5.4 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Asal Dana Untuk Peralatan Pengelolaan Kebersihan……………
74
Tabel 5.5 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Dana Yang Tersebut Diatas Sudah Mencukupi Untuk Pengelolaan Kebersihan…………………………………………
75
Tabel 5.6 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Jika Dana Pengelolaan Kebersihan Belum Mencukupi, Usaha Apa Yang Telah/Akan Dilakukan Pihak Kelurahan……………
75
Tabel 5.7 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Pengawasan Lurah Terhadap Petugas Kebersihan Dalam Menjalankan Tugasnya Sehari-hari……………………………...
76
Tabel 5.8 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Untuk Menghindari Gangguan Keamanan, Apakah Kelurahan Mengalokasikan Dana……………………………………………
83
Tabel 5.9 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Bagaimana Kelurahan Ini Menghindari Gangguan Keamanan…
84
Tabel 5.10 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Warga Dan Organisasi Pemuda Dilingkungan Ini Digerakkan Untuk Bergotong royong Dan Berpartisipasi Untuk Menjaga Keamanan……………………………………………
85
Tabel 5.11 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Bagaimana Kelurahan Ini Melakukan Pengawasan Dan Pemeliharaan Terhadap Lampu Penerangan Jalan/Umum………
86
Tabel 5.12 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Dikelurahan Ini Terdapat Pos Siskamling………………
86
Tabel 5.13 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apabila Terdapat Pos Siskamling, Apakah Selalu Ada Petugas Jaga ……………………………………………………
87
Tabel 5.14 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Jika Terjadi Konflik Antar Warga, Siapakah Yang Mencoba Mendamaikan……………………………………………………
88
Tabel 5.15 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Adakah Upaya Preventif Terhadap Munculnya Konflik………
89
vM. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
Tabel 5.16 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Upaya Preventif Terhadap Munculnya Konflik…………………
89
Tabel 5.17 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Di Kelurahan Ini Terdapat Pedagang K-5………………
94
Tabel 5.18 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Lurah Memberikan Izin Pemakaian Jalan Untuk Keperluan Tertentu………………………………………………
95
Tabel 5.19 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Bapak Atau Pihak Kelurahan Pernah Mengambil Tindakan Terhadap OKP Atau Pihak Lain Yang Melakukan Pungutan Liar…………………………………………………….
96
Tabel 5.20 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Di Kelurahan Ini Ada Bangunan Yang Menyalahi Aturan Tata Ruang Kota Misalnya Tidak Memiliki IMB………
97
Tabel 5.21 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Dikelurahan Ini Adakah Petugas Yang Diberikan Kewenangan Khusus Untuk Menangani Masalah Ketertiban………………
98
Tabel 5.22 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Kelurahan Melakukan Tatap Muka Dengan Tokoh Masyarakat/Masyarakat Untuk Menjelaskan Program Pemerintah……………………………………………………….
104
Tabel 5.23 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Tingkat Antusiasme Warga Pada Acara Sosialisasi Tersebut………………………………………………………….
105
Tabel 5.24 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Cara Yang Ditempuh Pihak Kelurahan Untuk Melakukan Pembinaan Pada Warga…………………………………………
105
Tabel 5.25 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Pemerintah Kelurahan Melakukan Pendekatan Kepada Tokoh Masyarakat Atau Alim Ulama Untuk Bersama-Sama Melakukan Pembinaan Warga…………………………………
106
Tabel 5.26 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Ada Ketetapan Yang Mengatur Tugas, Wewenang, Dan Metode Yang Di Pakai Pemerintahan Dalam Menjalankan Fungsi Pelayanan Masyarakat…………………………………
112
viM. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
Tabel 5.27 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Dalam Melaksanakan Fungsi Pelayanan Masyarakat Apakah Ada Tarif Yang Ditetapkan……………………………………
113
Tabel 5.28 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Aparat Kelurahan Menerima Dana Yang Diberikan Oleh Masyarakat Jika Mengurus Suatu Hal……………………
113
Tabel 5.29 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mengurus Surat-Surat Keterangan Dan Sebagainya…………………………………….
114
Tabel 5.30 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Bagaimana Tanggapan Kelurahan Jika Ada Keluhan Dari Masyarakat………………………………………………………
114
Tabel 5.31 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Tentang Apakah Ada Pelatihan Yang Diberikan Kepada Pegawai Kelurahan Dalam Melaksanakan Tugasnya Untuk Melayani Masyarakat………………………………………………………
115
viiM. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
DAFTAR GAMBAR
Hal.
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan
Van Meter dan Van Horn …………………………………..
15
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Edwards III……………… 16
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Grindle ………………… 18
Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Sabatier dan Mazmanian… 20
viiiM. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
DAFTAR BAGAN
Hal.
Bagan 4.1 Struktur Pemerintahan Kelurahan Indra Kasih…………… 60
Bagan 4.2 Struktur Pemerintahan Kelurahan Sidorejo Hilir………… 61
Bagan 4.3 Struktur Pemerintahan Kelurahan Sidorejo……………… 63
Bagan 4.4 Struktur Pemerintahan Kelurahan Bantan Timur………… 64
Bagan 4.5 Struktur Pemerintahan Kelurahan Bandar Selamat……… 65
Bagan 4.6 Struktur Pemerintahan Kelurahan Bantan…………………. 67
Bagan 4.7 Struktur Pemerintahan Kelurahan Tembung……………… 69
ixM. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan adalah sebagai sebuah proses multidimensional yang
mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap
masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi
pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan
kemiskinan (Todaro, 2000 : 20). Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses
kperubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang
dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah
besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas
rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan
mereka. (Rogers,1983 : 25). Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan
perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara
keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan
individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk
bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih serba baik, secara
material maupun spritual (Todaro, 2000 : 20).
Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek
atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang diantaranya adalah keterlibatan
masyarakat di dalam pembangunan. Asumsi para pakar yang berpendapat bahwa
semakin tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat pada proses-proses
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
2
perencanaan akan memberikan output yang lebih optimal. Semangkin tinggi
tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula
tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator utama dan menentukan
keberhasilan pembangunan. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dan
pembangunan berencana merupakan dua terminologi yang tidak dapat dipisahkan.
Pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat diterima, karena secara ideal
tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh
karena itu sangatlah pantas masyarakat terlibat di dalamnya.
Korten dalam Supriatna (2000 : 65) mengatakan bahwa pembangunan
yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat
mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program
pembangunan (partisipasi pembangunan). Karena hanya dengan partisipasi
masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan
aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini
maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator
keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima
program. Begitu juga Menurut Conyers (1991 : 154), yang mengatakan terdapat
tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam
pembangunan, yaitu: Pertama, partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh
informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang
tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
3
Alasan kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau
program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan
perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek
tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila
masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.
Gagasan tentang pelibatan peran warga dalam kajian masalah
pembangunan, terutama melalui model pemberdayaan masyarakat guna
peningkatan partisipasi sesungguhnya bukanlah topik yang baru. Semenjak
timbulnya kesadaran bahwa perspektif pertumbuhan ekonomi (Economic Growth)
meninggalkan permasalahan kesenjangan ketidakadilan dan ketidakmerataan
dalam pembagian manfaat pembangunan, maka berkembanglah berbagai
pandangan yang ingin memberikan alternatif kepada pandangan yang hanya
mengandalkan pertumbuhan, diantaranya teori-teori Redistribution With Growth
yang dikembangkan oleh Chenery (1974), Human Development oleh Justin
Pikunas (1976), dan People centre Development oleh David C. Korten (1986).
Perbedaan pandangan tentang pendekatan pembangunan tersebut
berlangsung cukup lama, yang mana tujuannya adalah mengakhiri era Delivered
Development dimana pembangunan direncanakan sepenuhnya dari atas dan
menempatkan warga sebagai obyek pembangunan dan kemudian ingin diganti
denga era Partisipatory Development dimana pembangunan direncanakan dari
bawah dengan melibatkan warga, dan menempatkan mereka sebagai subyek
dalam proses pembangunan.(Ponna Wignaraja dalam David C Korten, 1986 : 60).
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
4
Namun tidak dapat juga di sangkal bahwa perencanaan dengan melibatkan
masyarakat diangap tidak efektif dan cenderung menghambat pencapaian tujuan
pembangunan. Ada beberapa pertimbangan untuk kemudian tidak melibatkan
partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu waktu yang lebih lama,
serta kemungkinan besar akan banyak sekali pihak-pihak yang menentang
pembangunan itu. Menurut Soetrisno (1995 : 48) hambatan-hambatan yang
dihadapi dalam melaksanakan proses pembangunan yang partisipatif adalah
belum dipahaminya makna sebenarnya dari konsep partisipasi oleh pihak
perencana dan pelaksanaan pembangunan. Defenisi partisipasi yang berlaku di
kalangan lingkungan aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah
kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah
yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.
Para perencana dan pelaksana menggunakan suatu konsep hirarkis dalam
menyeleksi pembangunan pedesaan pada prakteknya. Di dalam proses
pembangunan itu terlihat ada satu hal yang terjadi dalam interaksi antara para
pelaksana pembangunan dan rakyat, yaitu tentang bagaimana para aparat
pembangunan melihat usulan-usulan pembangunan. Dalam pikiran para aparat
pelaksana terdapat “hierarki proyek pembangunan” tersebut, dimana proyek yang
datang dari pemerintahan dan proyek yang direncakanan pemerintahan adalah
benar-benar proyek yang mencerminkan “kebutuhan rakyat”, dan karena
merupakan kebutuhan maka proyek pemerintah itu harus dilaksanakan.
Sedangkan apa yang diusulkan oleh rakyat hanya merupakan “keinginan”, bukan
mencerminkan hal yang benar-benar harus ada. Karena merupakan keinginan,
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
5
maka pada umumnya proyek-proyek yang diusulkan oleh rakyat selalu akan
diganti dengan usulan-usulan proyek yang digolongkan sebagai proyek
“kebutuhan” dan memperoleh prioritas rendah. Kemudian menurut Soetrisno
(1995: 55) yang menjadi permasalahan dari segi sosial politik dalam pelaksanaan
pembangunannya pada negara sedang berkembang termasuk Indonesia, adalah
munculnya suatu gejala dimana pemerintah menempatkan pembangunan bukan
lagi sebagai pekerjaan rutin suatu pemerintah, melainkan telah diangkat
kedudukannya sebagai suatu ideologi baru dalam negara. Perubahan ini
mempunyai segi positif dan negatif. Aspek positifnya adalah dengan dijadikannya
pembangunan sebagai suatu ideologi dalam suatu negara, maka pembangunan
akan menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintahan dan pelestariannya
harus dijaga oleh semua warga negara. Dengan kata lain, pembangunan harus
dihayati oleh semua warga negara, seperti kita menghayati ideologi negara. Akan
tetapi karena pembangunan telah menjadi sebuah ideologi, maka pembangunan itu
telah menjadi sesuatu yang suci sehingga tidak bebas untuk dikritik, lebih-lebih
untuk dikaji ulang guna mencari alternatifya.
Di Indonesia pendekatan pembangunan dengan mengikutsertakan warga
mulai tumbuh pada awal pelita VI yang ditandai dengan munculnya program-
program penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pola atau skema
tindakan serangan langsung yang lebih subtansial terhadap permasalahan.
(Vidhyandika Moeljarto, 1994 : 8). Contoh skema tindakan yang dimaksud antara
lain kegiatan–kegiatan seperti pemetaan kantong kemiskinan dan penerapan
Inpres Desa Tertinggal. Ada beberapa tujuan dari keikutsertaan warga secara
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
6
langsung dalam tindakan program yaitu, Pertama, agar bantuan efektif karena
sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak, kemampuan dan kebutuhan sendiri.
Kedua, meningkatkan keberdayaan mereka dengan pengalaman dalam melakukan
perencanaan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan
diri dan ekonominya. (Kartasasmita, 1996 : 54).
Begitu juga setelah desentralisasi menjadi sebuah keputusan pemerintah,
yang artinya peluang potensi daerah membuat semakin besarnya kesempatan
masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Otonomi daerah harus dipandang
sebagai peluang untuk keberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah sebaiknya
menjadikan momentum ini sebagai peluang untuk dapat memperkuat jaringan dan
dapat mengintegrasikan seluruh jaringan dan kelompok sosial yang ada dalam
masyarakat ke dalam sebuah wujud kerjasama yang saling menguntungkan
(simbiosis mutualisme).
Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana menurut pasal 14 UU
No. 32 Tahun 2004 Kabupaten/Kota pada disebutkan bahwa lingkup kewenangan
Pemerintah Daeraeh terdiri atas:
a. Perencanaan dan Pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan
b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum
c. Penanggulangan Masalah Sosial
d. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
7
e. Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
f. Pengendalian Lingkungan Hidup
g. Pelayanan Lingkungan dan Tata Ruang
h. Pelayanan Pertahanan dan Catatan Sipil
i. Pelayanan Dalam Penanaman Modal
j. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Lainnya
k. Pengembangan dan Pelestarian Budaya
l. Hubungan Harmonis Antara Pemerintah : Induk, Tetangga, Propinsi
dan Pusat
Kecenderungan untuk menerapkan prinsip desentralisasi membuat daerah-
daerah lebih memperhatikan aspirasi masyarakat lokal dalam pembangunan
daerah. Fokus perhatian pemerintah (eksekutif) pun mulai memberikan peluang
yang sangat besar untuk munculnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Secara eksplisit ditegaskan bahwa penerapan otonomi daerah secara mendasar
adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan
kreativitas serta meningkatkan peran masyarakat. Dalam kajian mengenai
partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah mengungkapkan bahwa partisipasi
masyarakat merupakan hal yang krusial dan penting dalam pelaksanaan otonomi
daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab II pasal 2 ayat 4
disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
8
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin tercipatanya integrasi, sinkroniasasi, dan sinergi baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun
antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.
Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan
dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengoptimalkan
partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Artinya adalah bahwa sistem
perencanaan pembangunan menekankan pendekatan partisipatif masyarakat atau
yang biasa disebut perencanaan partisipatif.
Dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, bagi daerah terdapat 5 ruang lingkup perencanaan daerah,
yaitu : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah,
yang mana dari masing-masing rencana mensinergikan proses top down-bottom
up guna terjadinya sinkronisasi antara masing-masing proses perencanaan.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
9
Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta
UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
bahwa pemerintah daerah yang sudah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah
secara langsung harus memiliki dokumen rencana pembangunan mulai dari
pembangunan jangka panjang hingga rencana pembangunan tahunan. Namun
prioritas utama adalah menyiapkan dokumen pembangunan jangka menengah
yang mengadopsi visi, misi kepala daerah terpilih melalui serangkaian proses,
sebagai panduan dalam menyelenggarkan pembangunan selama 5 tahun masa
periode kepala daerah terpilih.
Pemerintah Kota Medan, telah membuat Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah untuk tahun 2006 hinnga 2010. Adapun mekanisme pembuatan
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini diatur melalui SE
Mendagri 050/2020/Sj tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP daerah
dan RPJM daerah. Dalam peraturan tersebut, sebagaimana juga yang diatur oleh
UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
tersebut haruslah melibatkan partisipasi masyarakat. Mengacu pada masalah
tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan
mengajukan judul tesis sebagai berikut: “PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF” (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2006-2010)”
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
10
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas,
maka perlu kiranya untuk mencari tahu bagaimana partisipasi masyarakat dalam
proses penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Medan, khususnya
partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kota Medan.
Sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah
“Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2006-2010”.
1.3. Tujuan Penelitian
1. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2006-
2010.
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan
Tahun 2006-2010.
1.4. Manfaat Penelitian
1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan
kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan
teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan di Magister Studi
Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
11
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu
sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kota Medan, sebagai masukan
dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah demi meningkatkan
peran serta masyarakat sebagi objek dan subjek pembangunan guna
peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Bagi Program Studi Magister Studi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Sumatera Utara, akan melengkapi ragam penelitian yang telah
dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi
bahan bacaan dan referensi dari satu karya ilmiah.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Pembangunan
Todaro (2000: 18) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya
fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui
sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian
pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak,
yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan
sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas
komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi. Todaro (2000 : 20)
mendefenisikan pembangunan merupakan suatu proses multidemensial yang
meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-
lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan
kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro (2000 : 21) dari
defenisi diatas memberikan beberapa implikasi bahwa :
1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga
pemerataan.
2. pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan seperti
peningkatan:
a. Life Sustenance : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
13
b. Self-Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang
memiliki harga diri, bernilai dan tidak diisap orang lain.
c. Freedom From Servitude : Kemampuan untuk melakukan berbagai
pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.
Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang
sekarang ini menjadi populer yaitu :
1. Capacity, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau
produktifitas.
2. Equity, hal ini menyangkut aspek pengurangan kesenjangan antara berbagai
lapisan masyarakat dan daerah.
3. Empowerment, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat
menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
4. Suistanable, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian
pembangunan. (Todaro, 2000 : 24).
Menurut Rostow dalam Arief (1996 : 29) pengertian pembangunan tidak
hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis
output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya,
pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, pra kondisi lepas
landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-
besaran. Kunci di antara tahapan ini adalah adalah tahap tinggal landas yang di
dorong oleh satu sektor atau lebih (Arief , 1996 : 30).
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
14
Soekanto (1984 : 45) mengemukakan pendapatnya tentang pembangunan
ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat penting, proses terjadinya
perubahan secar terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan
perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam
jangka waktu yang panjang. Demikian pula dengan Todaro (2000:20) yang
menyatakan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar
mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran
dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau negara yang sedang berkembang.
Bryant dan White (1982 : 15) menegaskan bahwa pembangunan
mengandung implikasi yaitu, Pertama, pembangunan berarti membangkitkan
kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok. Kedua,
pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem
nilai dan kesejahteraan. Ketiga, pembangunan berarti menaruh kepercayaan
kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan
yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang
sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan. Keempat
,pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara
mandiri. Kelima, pembangunan berati mengurangi ketergantungan negara yang
satu terhadap negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling
menguntungkan dan saling menghormati.
Menurut Gant dalam Suryono (2001 : 31) tujuan pembangunan ada dua
tahap. Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk
menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sidah mulai dirasakan hasilnya
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
15
maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan–kesempatan bagi waranya
utnuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.
Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek
atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang diantaranya adalah keterlibatan
masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono 2001 : 32) menjelaskan
bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan partisipasi masyarakat. Ada beberapa
keuntungan ketika partisipasi masyarakat dilibatkan dalam perencanaan
pembangunan yaitu, pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa jika masyarakat dilibatkan dalam
perencanaan pembangunana maka akan tericipta kontrol terhadap pembangunan
tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan
menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam
perencanaan pembangunan sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap
pembangunan yang sedang terjadi.
2.2. Perencanaan Pembangunan
Pengertian perencanaan secara sederhana adalah suatu kegiatan yang
dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan
sekarang maupun keadaan sebelumnya.
Istilah perencanaan sudah sangat umum kita dengar dalam pembicaraan
sehari-hari. Namun demikian, hampir semua buku teks tentang perencanaan
memberikan pengertian berbeda-beda tentang pengertian tersebut dan banyak
dokumen perencanaan nasional atau pernyataan para pemimpin politik yang
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
16
memperkenalkan pengertian mereka sendiri. Lebih dari itu, diantara pakar pun
belum ada kesepakatan tentang istilah perencanaan. Conyers dan Hills dalam
Arsyad (2002 : 19) mendefenisikan perencanaan sebagai suatu proses yang
bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai
alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada
masa yang akan datang. Berdasarkan defenisi tersebut, Arsyad (2002 : 19-20)
berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu :
1. Merencanakan berarti memilih.
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya.
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.
4. Perencanaan berorientasi ke masa depan.
Sementara itu, menurut Widjojo Nitisastro dalam Arsyad (2002 : 21)
perencanaan berkisar pada dua hal: pertama adalah penentuan pilihan secara sadar
mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalm jangka waktu tertentu atas
dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua adalah
pilihan-pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna
mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Friedman dalam Robinson (2005 : 4) mendefenisikan perencanaan sebagai
berikut, “planning is primarily a way of thinking about social and economic
problem, planning is oriented predominantly toward the future, is deeply
concerned with the relation of goals to collective decisions and strives for
comprehensiveness in policy and program.”
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
17
Menurut Friedman perencanaan adalah cara berpikir mengatasi
permasalahan sosial ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan.
Sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan
dalam kebijakan dan program. Friedman melihat perencanaan memerlukan
pemikiran yang mendalam dan melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang
diperoleh dan cara memperoleh hasil itu dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini
berarti perencanaan sosial dan ekonomi (kedua hal tersebut termasuk dalam tujuan
pembangunan) harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan
masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
Perencanaan pembangunan merupakan perencanaan yang bertujuan untuk
memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia dan untuk
memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber
daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan
masyarakat secara menyeluruh (Kuncoro, 2004 : 15).
Berdasarkan asas dan tujuan pembangunan maka diperlukan suatu proses
perencanaan yang mampu mengakomodasikannya. Pengertian proses
perencanaan pembangunan secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan
secara rasional yang menghasilkan suatu atau beberapa kebijakan yang dapat
dijadikan pedoman dalam pembangunan yang akan dilakukan.
Perencanaan pembangunan merupakan perencanaan yang bertujuan untuk
memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia dan untuk
memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
18
daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan
masyarakat secara menyeluruh (Kuncoro, 2004 : 16).
Berdasarkan asas dan tujuan pembangunan maka diperlukan suatu proses
perencanaan yang mampu mengakomodasikannya. Pengertian proses perencanaan
pembangunan secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rasional
yang menghasilkan suatu atau beberapa kebijakan yang dapat dijadikan pedoman
dalam pembangunan yang akan dilakukan.
Perencanaan pembangunan pada masa Orde Baru didasarkan kepada
pergulatan pemikiran mengenai ekonomi-politik pembangunan yang berkembang
dalam “komunitas politik” pada saat itu. Hal ini pula yang melahirkan konsep
sentralistik dalam segala bidang perencanaan pembangunan di Indonesia
(Mas’oed, 1994 : 50).
Adapun pada masa reformasi, dalam proses perencanaan di Indonesia
dilakukan dengan pendekatan secara Top Down dan Bottom Up. Pengertian Top
Down dalam hal ini yaitu perencanaan memperhatikan kebijakan Pemerintah
Pusat yang dapat dipedomani dalam proses perencanaan. Sedangkan Bottom Up
dalam hal ini yaitu, perencanaan memperhatikan aspirasi dari masyarakat dalam
proses perencanaan.
2.3. Pentingnya Perencanaan dalam Pembangunan
Seperti yang telah dikemukakan terdahulu bahwa pembangunan bertujuan
untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas baik dalam
bentuk materi maupun non-materi. Bintoro Tjokroamodjojo (1985 : 25)
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
19
mengatakan pembangunan meliputi perubahan-perubahan sosial yang besar. Hal
tersebut seringkali mengakibatkan adanya frustrasi, alienasi, kegoncangan dalam
identitas dan lain-lain.
Di samping itu kemerdekaan sesuatu bangsa seringkali meningkatkan
perasaan persamaan sebagai warga masyarakat dan bangsa. Semua hal tersebut
menjadi beban yang berat bagi elit pemerintah untuk memimpin, mengarahkan
dan membina kegiatan-kegiatan yang mendorong proses pembangunan. Dengan
demikian perencanaan pembangunan itu menjadi penting.
Riant Nugroho (2003 : 67-68) mengatakan pembangunan adalah sebuah
kegiatan yang kolosal, memakan waktu panjang, melibatkan seluruh warganegara
dan dunia internasional, dan menyerap hampir seluruh sumber daya negara
bangsa. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika pembangunan di-management.
Kata Nugroho, perencanaan pembangunan menjadi kunci karena sesungguhnya
ini adalah pekerjaan yang maha rumit. Seperti diketahui, istilah “pembangunan”
adalah istilah khas dari proses rekayasa sosial (dalam arti luas, termasuk ekonomi,
politik, kebudayaan, dan sebagainya) yang dilaksanakan oleh negara-negara
berkembang.
Ginandjar Kartasasmita (1997 : 48), mengatakan perencanaan
pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen
pembanguan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar
daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan
kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
20
optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan
potensi yang ada.
T. Hani Handoko (1984 : 75), mengatakan ada dua alasan dasar perlunya
perencanaan.
1. Perencanaan dilakukan untuk mencapai “protective benefits” yang dihasilkan
dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan
keputusan,
2. Perencanaan dilakukan untuk mencapai “positive benefits” dalam bentuk
meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.
2.4. Persyaratan Pembuatan Perencanaan yang Baik
Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang perencanaan
yang baik dengan menyebutkan ciri-ciri, syarat-syarat, dan sebagainya.
Sondang.P. Siagian (1980 : 111) menyebutkan ciri-ciri rencana yang baik sebagai
berikut :
1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami
tujuan organisasi.
3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami
teknik-teknik perencanaan.
4. Rencana harus disertai oleh suatu perincian yang teliti.
5. Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
6. Rencana harus bersifat sederhana.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
21
7. Rencana harus luwes.
8. Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko.
9. Rencana harus bersifat praktis (pragmatis).
10. Rencana harus merupakan forecasting.
Kunarto (1993 : 15), mengatakan perencanaan yang baik mempunyai
beberapa persyaratan sebagai berikut :
1. Didasari dengan tujuan pembangunan.
2. Konsisten dan realistis.
3. Pengawasan yang kontinu.
4. Mencakup aspek fisik dan pembiayaan.
5. Memahami berbagai ciri hubungan antar variabel ekonomi.
6. Mempunyai koordinasi yang baik.
Sehubungan dengan perencanaan yang baik tersebut, Kartasasmita
(1997:49), mengatakan perencanaan pembangunan pada umumnya harus
memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu :
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan
pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan, serta pengalokasiannya.
6. Kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
22
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan.
Melihat persyaratan perencanaan yang baik yang dikemukakan oleh para
ahli tersebut, maka tidak mungkin pembuatan perencanaan pembangunan dapat
melibatkan semua pihak atau semua anggota masyarakat. Oleh karena itu
partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam pembuatan perencanaan tidak
diperlukan.
2.5. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Proses penyusunan perencanaan pembangunan dikelompokkan ke dalam
dua sistem yaitu perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) dan
perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning). Kedua bentuk perencanaan
itu, disebut oleh Kunarto (1993 : 13) perencanaan dilihat dari arus informasi.
Menurut Kunarjo Perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) diartikan
perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau sasaran-sasarannya
ditetapkan dari tingkat nasional dalam tingkat makro, kemudian diterjemahkan ke
dalam perencanaan yang lebih mikro atau perencanaan tingkat daerah. Sedangkan
perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) diartikan perencanaan yang
dibuat oleh pemerintah daerah/departemen atau perencanaan dalam tingkat
mikro/proyek. Berdasarkan apa yang dikemukakan Kunarjo, dapat disimpulkan
bahwa top down planning bersifat makro dan bottom up planning bersifat mikro.
Ginandjar Kartasasmita (1997 : 114-115) mengatakan perencanaan dari atas
ke bawah (top down planning) dan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up
planning) termasuk kelompok perencanaan menurut proses/hirarki penyusunan.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
23
Menurut Ginandjar, perencanaan dari atas ke bawah merupakan pendekatan
perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana
rinci. Rencana rinci yang berada di bawah adalah penjabaran rencana induk yang
berada di atas. Sedangkan perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai
pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih
didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan ini timbul karena perencanaan dari
bawah ke atas ini dimulai prosesnya dengan mengenali kebutuhan ditingkat
masyarakat yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan mendapat
dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan. Anggapan bahwa mereka
yang memperoleh pengaruh atau dampak langsung pembangunan seyogyanya
terlibat langsung sejak tahap perencanaan, menjadi dasar pembenaran pendekatan
perencanaan dari bawah ke atas ini. Ginandjar mencontohkan perencanaan
sektoral sebagai perencanaan dari atas ke bawah, (bersifat makro), dan
perencanaan rinci merupakan contoh dari perencanaan dari bawah ke atas (bersifat
mikro).
Mengacu pada pendapat ke dua ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan
bahwa yang dikatakan perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) itu
adalah perencanaan pembangunan yang dibuat oleh lembaga atau institusi
pemerintah di pusat atau tingkat atas yang sifatnya makro atau menyeluruh,
sedangkan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) adalah
perencanaan yang dibuat oleh lembaga atau institusi pemerintah ditingkat bawah
yang sifatnya mikro. Hal ini sering terjadi salah pengertian dan penafsiran
dibanyak kalangan terhadap istilah top down planning dan bottom up planning.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
24
Khususnya mengenai bottom up planning sering dimaksudkan perencanaan yang
dibuat oleh masyarakat secara langsung.
2.6. Perencanaan Pembangunan Menurut UU No. 25 Tahun 2004
Didalam UU No. 25 Tahun 2004 ada beberapa ruang lingkup perencanaan
pembangunan baik secara nasional maupun daerah, yaitu :
a. rencana pembangunan jangka panjang;
b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
c. rencana pembangunan tahunan.
Secara nasional, RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan
dibentuknya pernerintahan Negara Indonesia yang tercanturn dalarn Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk
visi, misi, dan arah pernbangunan Nasional. Sedangkan RPJP Daerah memuat
visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
Adapun RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang
memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program
Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas
kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana
kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
25
RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan
Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.
RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program
Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, serta RKPD
merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana
kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2.7. Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Menurut Peraturan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ Tahun 2005
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah
pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala
Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah,
dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
26
menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan
kemampuan/kapasitas keuangan daerah.
Dalam upaya mendapatkan RPJM Daerah yang dapat mengantisipasi
kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan, maka
penyusunannya perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku
kepentingan (stakeholder) pembangunan. Untuk itu dilaksanakan tahapan
penyusunan RPJM Daerah sebagai berikut:
1. Penyiapan rancangan awal RPJM Daerah. Kegiatan ini dibutuhkan guna
mendapatkan gambaran awal dari jabaran visi, misi, dan program Kepala
Daerah terpilih.
2. Penyiapan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(rancangan Renstra-SKPD), yang dilakukan oleh seluruh SKPD.
Penyusunan rancangan Renstra-SKPD bertujuan untuk merumuskan visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, agar selaras dengan program
prioritas Kepala Daerah terpilih.
3. Penyusunan rancangan RPJM Daerah. Tahap ini merupakan upaya
mengintegrasikan rancangan awal RPJM Daerah dengan rancangan
Renstra-SKPD, yang menghasilkan rancangan RPJM Daerah.
4. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka menengah
daerah. Kegiatan ini dilaksanakan guna memperoleh berbagai masukan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
27
dan komitmen dari seluruh pemangku-kepentingan pembangunan atas
rancangan RPJM Daerah.
5. Penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah, dimana seluruh masukan dan
komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah menjadi masukan
utama penyempurnaan rancangan RPJM Daerah, menjadi rancangan akhir
RPJM Daerah. Rancangan akhir RPJM Daerah disampaikan oleh Kepala
Bappeda kepada Kepala Daerah terpilih.
6. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah, dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi hukum. Rancangan akhir RPJM Daerah beserta lampirannya
disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah Daerah, untuk
diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.
Untuk membantu agar dapat dilihat dengan lebih mudah, maka akan
tergambar seperti diagram dibawah ini.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
28
Diagram : Tata Cara Penyusunan RPJM Daerah
Analisis Keuangan Daerah
Visi, Misi, dan program KDH
Musrenbang Jangka Menengah
Daerahdiacu
Rumusan hasil
kesepakatan& komitmen stakeholder
dijabarkan
-
- Geografi - Perekonomian
daerah - Sosial-Budaya - Prasarana dan
sarana - Pemerintahan
Umum - dll
PrediksiKondisi Umum
Daerah
- Strategi Pemb.Daerah
- Arah kebijakan Umum
- Arah kebijakan keuangan daerah
- Program prioritas KDH
Rancangan Awal RPJMD
- Visi, Misi, Program KDH
- Arah, kebijakan keuangan daerah.
- Strategi Pembangunan Daerah & Kebijakan Umum
- Program, indikasi kegiatan, dan pendanaan. ▪ Rancangan
kerangka regulasi▪ Rancangan
kerangkapendanaan
Rancangan RPJMD
- Visi, Misi, Tujuan- Strategi, kebijakan- Program, indikasi
kegiatan, dan pendanaan. ▪ Rancangan
kerangka regulasi▪ Rancangan
kerangkapendanaan
Rancangan Renstra SKPD
Lokasi Kegiatan
Rencana tata ruang
- Visi, Misi, Program KDH
- Arah,kebijakan keuangan daerah.
- Strategi Pembangunan Daerah & Kebijakan Umum
- Program, indikasi kegiatan, dan pendanaan. ▪ Rancangan
kerangka regulasi
▪ Rancangan kerangka pendanaan
- Program transisi
- Kaidah pelaksanaan
Rancangan Akhir RPJMD
PeraturanDaerah ttg
RPJM Daerah
Penetapan Perda ttg RPJMD
Gambar 2.1 Diagram Tata Cara Penyusunan RPJMD Sumber : Data diolah
2.8. Pengertian Partisipasi.
Dari kajian literatur tentang partisipasi masyarakat di negara-
negara berkembang menunjukkan bahwa konsep partisipasi di-interpretasikan
secara luas, seperti yang disampaikan Cohen dan Uphoff (1997 : 20), bahwa :
“Partisipasi dapat dilihat dari berbagai pandangan (perspective). Keterlibatan
masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dalam
mengimplementasikan program, serta menikmati keuntungan-keuntungan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
29
dari program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi
program, suatu proses aktif , dimana rakyat dari suatu komuniti
mengambil inisiatif dan menyatakan dengan tegas otonomi mereka”.
Menurut FAO seperti yang dikutip Mikkelsen (1999 : 64), berbagai
penafsiran yang berbeda dan sangat beragam mengenai arti kata tentang
partisipasi yaitu :
1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa
ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang
atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan
kebebasannya untuk melakukan hal itu.
3. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan
staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar
supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak
sosial.
4. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan
yang ditentukannya sendiri.
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,
kehidupan dan lingkungan mereka.
Menurut Sastropoetro (1988 : 51), definisi partisipasi yang dikutip dari
beberapa ahli, sebagai berikut :
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
30
1. Gordon Allport, menyatakan bahwa Partisipasi keterlibatan ego atau diri
sendiri/pribadi/personalitas (kejiwaan) lebih dari pada hanya jasmaniah/fisik
saja.
2. Keith Davis, menyatakan Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional
yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan / cita-cita
kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya.
3. Achmadi, menyatakan Partisipasi dalam bentuk swadaya gotong-royong
merupakan modal utama. “Swadaya adalah kemampuan dari suatu
kelompok masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri
mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan.
4. Santoso S. Hamidjoyo, menyatakan Partisipasi berarti turut memikul beban
pembangunan, menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab
terhadapnya, dan terwujudnya kreativitas dan oto-aktivitas.
5. Alastraire White, menyatakan Partisipasi adalah keterlibatan komuniti
setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya
terhadap proyek-proyek pembangunan.
6. Santoso Sastropoetro, menyatakan Partisipasi adalah keterlibatan spontan
dalam kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok
unutk mencapai tujuan bersama.
7. Daryono, SH, menyatakan partisipasi berarti keterlibatan dalam Proses
Pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dari
prioritas, dalam rangka mengeksploitasikan sumber-sumber potensial dalam
pembangunan.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
31
Kemudian, menurut Oakley (1991 : 1-10) mengartikan partisipasi kedalam
tiga bentuk, yaitu :
1. Partisipasi sebagai bentuk kontribusi, yaitu interpretasi dominan dari
partisipasi dalam pembangunan di dunia ketiga adalah melihatnya sebagai
suatu keterlibatan secara sukarela atau bentuk kontribusi lainnya dari
masyarakat desa menetapkan sebelumnya program dan proyek pembangunan.
2. Partisipasi sebagai organisasi, meskipun diwarnai dengan perdebatan yang
panjang diantara para praktisi dan teoritisi mengenai organisasi sebagai
instrumen yang fundamental bagi partisipasi, namun dapat dikemukakan
bahwa perbedaan organisasi dan partisipasi terletak pada hakekat bentuk
organisasional sebagai sarana bagi partisipasi, seperti organisasi-organisasi
yang biasa dibentuk atau organisasi yang muncul dan dibentuk sebagai hasil
dari adanya proses partisipasi. Selanjutnya dalam melaksanakan partisipasi
masyarakat dapat melakukannya melalui beberapa dimensi, yaitu :
a. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan).
b. Sumbangan materi (dana, barang, alat).
c. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja).
d. Memanfaatkan/melaksanakan pelayanan pembangunan.
3. Partisipasi sebagai pemberdayaan, partisipasi merupakan latihan
pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun sulit untuk didefenisikan,
akan tetapi pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
32
keterampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut
terlibat dalam pembangunan.
Moeljarto (1986 : 136), mengartikan partisipasi sebagai pernyataan mental
secara emosional seseorang dalam suatu situasi kelompok yang mendorong
mereka menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan
organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut.
Kemudian seperti yang dikutip Ndraha (1987 : 102), Nelson (Bryant dan
White) menyebut dua macam partisipasi, yaitu : “partisipasi antar sesama warga
atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakannya partisipasi horizontal dan
partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan , atau antar klien dengan
patron atau antar masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah yang
diberi nama partisipasi vertikal”.
Secara umum ada 2 (dua) jenis definisi partisipasi yang beredar di
masyarakat, menurut Soetrisno (1995 : 221-222),yaitu :
1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap
rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh
perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam defenisi ini pun
diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik
berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan.
2. Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara
perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan
mengembangkan hasil pembangunan yang telah di capai. Ukuran tinggi dan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
33
rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan
kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan
ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang
akan di bangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah
ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan
mengembangkan hasil proyek itu.
Definisi mana yang dipakai akan sangat menentukan keberhasilan dalam
mengembangkan dan memasyarakatkan sistem pembangunan wilayah yang
partisipatif. Dalam sosiologi defenisi pertama merupakan suatu bentuk lain dari
mobilisasi rakyat dalam pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, maka
partisipasi masyarakat menjadi elemen yang penting dalam pengembangan
masyarakat. Menurut Adi (2001 : 208). Partisipasi masyarakat atau
keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu
:
1. Tahap Assesment.
Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki.
Untuk ini masyarakat dilibatkan secara aktif merasakan permasalahan yang
sedang terjadi merupakan pandangan mereka sendiri.
2. Tahap alternatif program atau kegiatan.
Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang
mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif
program.
3. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
34
Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan
baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya dilapangan.
4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses dan hasil).
Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap
program yang sedang berjalan.
2.9. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat.
Menurut Davis, seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1988 : 16),
mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai
berikut, yaitu :
a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
b. Sumbangan spontan berupa uang dan barang.
c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal
dari sumbangan individu / instansi yang berada diluar lingkungan tertentu
(dermawan, pihak ketiga).
d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan dibiayai seluruhnya oleh
komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti, antara lain, rapat desa
yang menentukan anggarannya).
e. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli
setempat.
f. Aksi massa.
g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri.
h. Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
35
Kemudian Davis juga mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat
seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1988 : 16), yaitu sebagai berikut :
a. Pikiran (psychological participation).
b. Tenaga (physical participation).
c. Pikiran dan tenaga (psychological dan physical participation)
d. Keahlian (participation with skill).
e. Barang (material participation).
f. Uang (money participation).
Selanjutnya, Sherry R. Arnstein dalam Suryono (2001 : 127) memberikan
model delapan anak tangga partisipasi masyarakat (Eight Rungs on ladder of
Citizen Participation). Hal ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana
tingkat partisipasi masyarakat di sebuah negara.
Tabel 2.1. Model Delapan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat (Model Arsntein)
Tangga
Ke
Bentuk Partisipasi Kategori
VIII Pengawasan masyarakat
VII Pendelegasian Kekuasaan dan Kewenangan
VI Kemitraan/Kesetaraan
Tingkat kekuatan masyarakat (Degrees of Citizen Power)
V Peredaman/Kompromi
IV Berkonsultasi
III Menginformasikan
Tingkatan Semu
II Pengobatan untuk penyembuhan
I Manipulasi
Bukan Partisipasi
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
36
Dari model delapan anak tangga Arsntein maka akan sangat membantu
untuk menganalisis perkembangan ataupun tingkat partisipasi masyarakat di suatu
negara ataupun di suatu daerah.
2.10. Pentingnya Partisipasi Dalam Pembangunan.
Oakley (1991 : 14),berpendapat bahwa “Partisipasi merupakan hal yang
sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya partisipasi aktif
dari masyarakat pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada perwujudan
kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud, karena masyarakatlah yang lebih tahu
akan kebutuhannya dan cara mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi
dalam masyarakat”.
Menurut Moeljarto (1987 : 48-49), partisipasi menjadi amat penting,
terdapat beberapa alasan pembenar bagi partisipasi masyarakat dalam
pembangunan, karena :
1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi
merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut
serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang
sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan
tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya
pembangunan.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
37
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat
berada dan dari apa yang mereka miliki.
5. Partisipasi memperluas zona (wawasan) penerima proyek pembangunan.
6. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh
masyarakat.
7. Partisipasi menopang pembangunan.
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi
potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
9. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan
masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi
kebutuhan khas daerah.
10. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu
untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.
Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam setiap perencanaan,
program dan kegiatan sosial (Adi dan Laksmono, 1990 : 174) karena :
1. Merupakan suatu sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi,
kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Tanpa informasi ini, maka
program tidak akan berhasil.
2. Masyarakat akan lebih antusias terhadap program/ kebijakan pembangunan,
apabila mereka dilibatkan dalam perencanaan dan persiapan sehingga
mereka akan menganggap bahwa program atau kebijakan tersebut adalah
mereka. Hal ini perlu untuk menjamin program diterima oleh masyarakat,
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
38
khususnya dalam program yang bertujuan untuk merubah masyarakat dalam
cara berfikir, merasa dan bertindak.
3. Banyak negara-negara yang menganggap bahwa partisipasi masyarakat
merupakan “hak demokrasi yang bersifat dasar”, dimana masyarakat harus
dilibatkan dalam proses pembangunan dimaksudkan untuk memberi
keuntungan pada manusia.
Menurut Supriatna (2000 : 212) tanpa partisipasi pembangunan justru akan
mengganggu manusia dalam upayanya untuk memperoleh martabat dan
kemerdekaannya. Pentingnya partisipasi masyarakat juga diungkapkan oleh
Kartasasmita (1997 : 145), diperlukan peningkatan partisipasi rakyat dalam proses
pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya.
Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Conyers (1991 : 154),
menyebutkan ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai
sifat yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan yaitu :
a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh
informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat,
yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek
akan gagal.
b. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan
perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek
tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
39
tersebut. Kepercayaan semacam ini adalah penting khususnya bila
mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat.
c. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam
pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan mereka
pun mempunyai untuk turut ‘urun rembug’ (memberikan saran) dalam
menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.
Menurut Dr. Lastaire White dalam tulisannya “Introduction To Community
Participation”, yang dikutip oleh Sastropoetro (1988 : 33) mengemukakan 10
(sepuluh) alasan tentang pentingnya partisipasi dalam setiap kegiatan, yaitu
sebagai berikut :
1. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dicapai
2. Dengan partisipasi pelayanan atau service dapat diberikan dengan biaya yang
murah.
3. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena
menyangkut kepada harga dirinya.
4. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya
5. Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggung jawab.
6. Partisipasi menjamin, bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat
telah dilibatkan.
7. Partisipasi menjamin, bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar.
8. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang
terdapat didalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
40
9. Partisipasi membebaskan orang dari ketergantungan kepada keahlian orang
lain.
10. Partisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab kemiskinan,
sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya.
Menurut Tjokromidjoyo (1976 : 222-224), ada empat aspek penting dalam
rangka partisipasi pembangunan, yaitu :
1. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses
politik dalam suatu negara, turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan
pembangunan yang dilakukan pemerintah.
2. Meningkatnya artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan
terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan
arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam
pembangunan yang berencana.
Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ini
pada dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan individu, kelompok serta
masyarakat memperbaiki keadaan mereka sendiri, karena mereka sendirilah
yang tahu akan apa yang menjadi kebutuhannya tersebut. Di samping juga mereka
merasa memiliki dan bertanggung jawab tentang apa yang telah mereka hasilkan
dan apa yang telah dimanfaatkan tersebut.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
41
Hal ini terlihat dalam istilah “bottom up planning” (perencanaan dari
bawah), keterlibatan pada “grassroots” (sampai pada masyarakat yang paling
bawah), “Demokratic Planning” (perencanaan demokratis) dan “Participatory
Planning”. Dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu diketahui
tujuan dari partisipasi tersebut, menurut Glass (1972 : 182), ada 5 (lima) tujuan
umum partisipasi masyarakat, yaitu :
1. Pertukaran informasi, hal ini terutama bertujuan untuk memungkinkan adanya
kebersamaan antara pengambil keputusan dan rakyat untuk
memungkinkan rakyat biasa yang secara bersama mengembangkan ide-
ide dan keinginan.
2. Pendidikan, ini berhubungan penyebaran informasi secara terinci dari suatu
rencana sehingga memungkinkan masyarakat mengerti akan rencana tersebut.
3. Bangunan dukungan (support building) ini terutama melibatkan kegiatan
yang bersifat menciptakan suasana yang baik sehingga memungkinkan
tidak terjadi benturan diantara kelompok-kelompok masyarakat, dan antara
kelompok masyarakat dan pemerintah.
4. Proses pembuatan keputusan yang terbuka, ini terutama bertujuan untuk
memungkinkan masyarakat biasa memberikan ide-ide baru atau pilihan ide
dalam proses perencanaan.
5. Masukan dari masyarakat, sebagai suatu usaha mengumpulkan dan
mengidentifikasikan sikap dan pendapat dari kelompok masyarakat.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
42
2.11. Otonomi Derah dan Partisipasi Publik
Otonomi Daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 didefenisikan sebagai
berikut; Otonomi Daerah ialah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan
Daerah Otonom menurut UU No. 32 tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memahami
lebih jauh, dalam UU No. 32 tahun 2004 juga mendefenisikan tentang
Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat
kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam Otonomi Daerah kewenangan daerah dalam menentukan arah
pembangunan di berikan kebebasan yang cukup luas sehingga dimana prinsip
Dekonsentrasi yang mengatur pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah,
menjadi kian berarti. Dalam UU ini mendefenisikan juga tentang Pemerintah
Daerah yaitu sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah otonom oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
Kewenangan Daerah Otonom, khususnya untuk Kabupaten/Kota dalam
Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004 dirinci sebagai berikut:
a. Perencanaan dan Pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
43
b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum
c. Penanggulangan Masalah Sosial
d. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
e. Fasilitas Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
f. Pengendalian Lingkungan Hidup
g. Pelayanan Lingkungan dan Tata Ruang
h. Pelayanan Pertahanan dan Catatan Sipil
i. Pelayanan Dalam Penanaman Modal
j. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Lainnya
k. Pengembangan dan Pelestarian Budaya
l. Hubungan Harmonis Antara Pemerintah: Induk, Tetangga, Propinsi dan
Pusat
Sejak memasuki era reformasi pola-pola penyelenggaraan pemerintahan
yang sentralistik dan kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, politik dan
sosial masyarakat harus ditingkatkan dan diarahkan sejalan dengan tuntuatan
masyarakat yang menjamain kepentingan yang prima kepada masyarakat tanpa
diskriminasi, memperkenalkan kontrol masyarakat, kepastian hukum, ketertiban,
hak-hak asasi manusia, demokrasi dan akuntabilitas.
Tuntutan-tuntutan masyarakat ini terwujud apabila dapat tercapai suatu
pemerintahan yang baik (good governance) yang didefenisikan sebagai proses
yang berkenaan dan memungkinkan penggunaan kekuasaan negara di bidang
ekonomi, politik dan administrasi secara sangkil dan mangkus dengan menjaga
hubungan sinergisdan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
44
masyarakat dalam melaknakan fungsinya masing-masing mengenai urusan-urusan
negara pada setiap tingkatan.
Untuk dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik itu salah satu yang
harus diperhatikan adalah prinsip akuntabilitas yang didefenisikan disini sebagai
kewajiban-kewajiban dan individu-individu atau penguasa yang dipercayakan
untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya
untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban piskal,
manajerial dan program. Sedangkan akuntabilitas pemerintahan daerah
didefenisikan sebagai kewajiban-kewajiban dari pemerintah daerah baik Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipercayakan
merencanakan kebijakan pembangunan daerah dan pelaksanannya, melaksanakan
kebijaksanaan nasional di daerah, untuk dapat menjawab hal-hal yang
menyangkut pertangggungjawabannya.
Sedangkan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan di sini sebagai upaya
menjadikan masyarakat seperti lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga
keagamaan, lembaga adat, lembaga hukum dan lembaga swadaya masyarakat
serta komunitas, keluarga dan individu-individu, memiliki kermandirian,
kemampuan, kapasitas dan efektifitas untuk melaksanakan partisipasinya dalam
menyelenggarakan otonami daerah.
Dalam membahas kondisi masyarakat daerah di Indonesia, apabila ditinjau
dari sejarah politik pembangunan nasional dan dari segi institusi kepemerintahan
dapat diuraikan sebagai berikut:
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
45
1. Dilihat dari sejarah politik pembangunan nasional, dapat kita bagi ke dalam
tiga polarisasi:
a. Berdasarkan konotasi etnis dan tingkat kemajuan yaitu Jawa dan Luar
Jawa. Jawa yang berkonotasi padat penduduk dan majuu serta Luar Jawa
yang berkonotasi kurang penduduk, kaya sumber daya alam dan
terbelakang. Padahal tidak semua wilayah Jawa dan rakyatnya sudah maju.
Oleh karena itu ada yang lebih suka menyebutkan dengan polarisasi kedua
yaitu;
b. Berdasarkan sentralisasi pemerintah yaitu Jakarta yang berkonotasi
menjadi pusat segala-galanya, dan Luar Jakarta yang menjadi wilayah
pinggiran. Ada juga yang menyebutnya dengan “Indonesia Bagian Barat”
dan “Indonesia Bagian Timur”. Tetapi bagi sementara kalangan tak suka
memakai istilah Indonesia bagian Timur karena berkonotasi salah satu
negara bagian daripada Republik Indonesia Serikat dahulu. Oleh karena itu
ada yang lebih suka menggunakan polarisasi ketiga,
c. Berdasarkan istilah “Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur
Indonesia”. Menjelang akhir rezim Soeharto sampai sekarang, baik
penguasa maupun elit politik lebih melihatnya berdasarkan polarisasi yang
didasarkan pada aspek kewilayahan yaitu Kawasan Barat Indonesia yang
berkonotasi maju dan “Kawasan Timur Indonesia” yang kurang
berkembang atau tepatnya terbelakang.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
46
Dalam konteks pemahaman politik pembangunan yang demikian itulah
maka kondisi masyarakat luar Jakarta termasuk di daerah-daerah kawasan timur
indonesia, berada dalam ketidakberdayaan sebagai berikut:
a. Dari aspek politik daerah berada dalam ketidakberdayaan
berpartisipasi. Padahal rakyat yang berdaulat.
b. Dari aspek ekonomi, masyarakat daerah berada dalam
ketidakberdayaan mengembangkan kemampuan ekonominya apalagi
berkompetisi dalam menghadapi sumber mata pencaharian yang
menjanjikan masa depan yang lebih sehat. Padahal pembangunan
ekonomi kerakyatan berdasarkan persaingan yang sehat dengan
menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan menjadi
fungsi daripada sektor swasta dalam membangun bangsa.
c. Dari aspek sosial masyarakat berada dalam ketidakberdayaan dalam
berpola hidup bersih dan sehat dalam mengejar harapan hidup yang
lebih baik, kekurangan tenaga-tenaga ahli dan terampil serta terutama
kemampuan menyeleksi dan mewaspadai ancaman integrasi bangsa
yang berkonotasi suku dan agama. Padahal harapan hidup yang baik,
tersedianya tenaga terdidik dan terampil serta nasionalisme menjadi
kebutuhan bangsa.
d. Dari aspek budaya masyarakat berada dalam ketidakberdayaan
mengembangkan budaya masyarakat karena adanya politik
penyeragaman budaya. Padahal simbol Bhineka Tunggal Ika
bersumber dari keanekaragaman budaya bangsa.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
47
e. Dari aspek keagamaan, masyarakat daerah mengalami
ketidakberdayaan dari ancaman tindak kekerasan dan ketidaktertiban.
Padahal tertib hukum dan ketertiban umum menjadi paradigma
demokrasi.
Oleh karena itu masalah utama pembangunan daerah adalah belum
berdayanya masyarakat.
2. Dilihat dari segi institusi kepemerintahan ketidakberdayaan itu mencakup:
masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan (daerah):
a. Ketidakberdayaan masyarakat daerah (partai politik, kelompok
kepentingan, kelompok penekan, media massa dan tokoh masyarakat)
adalah belum mampu mandiri dan memangkuskan partisipasinya
dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Juga termasuk
ketidakberdayaan kaum perempuan terutama dalam jabatan-jabatan
politik dan pemerintahan.
b. Ketidakberdayaan sektor swasta lebih kepada lemahnya daya saing
pengusaha daerah dibandingkan dengan pengusaha PMA. Pengusaha
besar mendapatkan peluang bisnisnya akibat berkolusi dengan
birokrasi yang memiliki kewenangan yang luas tanpa kontrol. Di lain
pihak pengusaha kecil tidak mendapatkan akses dalam meraih peluang
bisnis yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.
Bila mengamati amanat GBHN 1998, ketidakberdayaan masyarakat luar
Jakarta itu diakibatkan oleh mekanisme hubungan yang kurang sesuai dengan
kondisi geografis dan demografis. Keadaan ini menghambat penciptaan keadilan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
48
dan pemerataan hasil pembangunan dan pelaksnaan otonomi daerah yang luas,
nyata dan bertanggungjawab. Hal ini dipertegas pula dalam amanat GBHN 1999
yang mengaskan tentang pembangunan nasional yang terpusat dan tidak merata,
kebijakan yang terpusat, serta tindakan ketidakadilan pemerintah.
Untuk mengatasi ketidakadilan dan ketidak berdayaan masyarakat daerah
tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijaksanaan perlunya
pemberdayaan masyarakat seperti lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga
hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat
serta seluruh potensi masyarakat. Sejalan dengan kebijakan tersebut pemerintah
daerah mengeluarkan pula kebijakan yang sama, dengan menekankan perlunya
pula pemberdayaan pemerintah lokal, dan aparatur pemerintah, pemberdayaan
kaum perempuan, pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi,
pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah, melalui pendidikan bermutu. Hal ini
dimaksudkan agar pemerintah lokal, aparaturnya, sektor swastanya dan
masyarakatnya mampu berpartisipasi dalam membentuk dan melaksanakan
kebijakan menurut prakarsa dan aspirasinya.
Selanjutnya perlu memberikan perhatian kepadan daerah diluar Jakarta
termasuk kawasan Timur Indonesia telah menjadi kebijakan pembangunan
menjelang berakhirnya rezim Republik Indonesia III. Hal ini dapat dilihat pada
amanat GBHN 1993 yang menegaskan perlunya diberikan perhatian yang lebih
besar khususnya kepada daerah terbelakang, serta daerah yang memiliki ciri khas
seperti daerah tertentu di kawasan Timur Indonesia. Hal yang sama diteruskan
lagi dalam memasuki era reformasi ini seperti tercantum dalam GBHN.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
49
Untuk mengantisipasi minimnya pemberdayaan masyarakat terutama
partisipasinya dalam pembangunan pemerintah melalui UU No. 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional meregulasikan perlunya
penyusunan Rencana Pembanguanan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan yang melibatkan berbagai
unsur dalam komunitas daerah.
Metode penyusunan RPJMD itu sendiri dimulai dari Prediksi kondisi
umum daerah yang terdiri atas geomorfologi dan lingkungan, ekonomi dan
Sumber Daya Alam, Demografi, Prasarana dan Sarana. Dari assesment tersebut
ditentukan Rancangan Arah Pembangunan serta Visi, Misi dan Arah
Pembangunan Daerah.
Selanjutnya pemerintah daerah meminta partisipasi publik baik melalui
sosialisasi, konsultasi publik dan jaring asmara. Dalam pembahasan akhirnya
dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan yang menghasilkan rumusan
hasil kesepakatan dan komitmen antara pemerintah daerah dengan unsur
masyarakat.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
50
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode/jenis penelitian ini
dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana mekanisme
peyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2006-201 dan partisipasi masyarakat
dalam penyusunan RPJMD tersebut.
3.2. Defenisi Konsep
Defenisi Konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam proses pengambilan
keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dari prioritas,
dalam rangka mengeksploitasikan sumber-sumber potensial dalam
pembangunan. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat adalah
keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi, dukungan,
komitmen, kerjasama dan keahlian dalam perumusan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010.
2. Perencanaan Pembangunan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk
menetapkan apa yang yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya,
berapa lama waktunya, dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai
sasaran yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, yang dimaksud
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
51
perencanaan pembangunan adalah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010.
3. Tata Cara penyusunan Perencanaan Pembangunan adalah kegiatan-
kegiatan atau tahapan-tahapan yang dilalui dalam sebuah proses
pembuatan rencana pembanguanan. Dalam penelitian ini, tata cara
penyusunan perencanaan pembangunan adalah tata cara menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan 2006-2010
sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Surat Edaran Mendagri No.
050 / 2020 / SJ TAHUN 2005 tentang tata cara penyusunan RPJP dan
RPJMD daerah.
3.3 Informan Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang sangat diperlukan bagi
penelitian kualitatif ini, maka di perlukan adanya informan penelitian. Adapun
informan penelitian ini adalah orang-orang yang mengikuti kegiatan musrenbang
RPJMD Kota Medan yang mewakili dari beberapa unsur, yaitu : Pemerintah Kota
Medan, DPRD Kota Medan, Organisasi Masyarakat, Media Massa dan Akademisi
Perguruan Tinggi.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka digunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari
buku-buku, makalah, peraturan-peraturan, jurnal penelitian dan bahan-
bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
52
2. Wawancara mendalam dengan menggunakan angket yang dirancang
khusus untuk penelitian, sehingga dapat dicapai tujuan penelitian.
3.5 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kota Medan yang terletak secara geografis
diantara 30 480 – 30 340 Lintang Utara dan 980 470 – 980 420 Bujur Timur (BT)
serta berada pada ketinggian (3 - 27) meter dari permukaan laut. Luas wilayah
kota Medan adalah 26510 Ha (265,10 Km2), yang terdiri dari 21 kecamatan dan
151 kelurahan, dengan jumlah penduduk 2.752.208 orang (7.609 orang) per km2.
3.6. Metode Analisis Data
Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan teknik
analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif bermakna sebagai suatu
pengertian analisis yang didasarkan pada argumentasi logika. Namun materi
argumentasi didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik
perolehan data. Baik studi lapangan maupun studi pustaka, didalam
menganalisisnya tidak berdasarkan pada perhitungan-perhitungan kuantitatif,
tetapi pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubung-hubungkan fakta, data
dan informasi. Kemudian data yang diperoleh akan disusun secara sistematis pada
tiap kategori. Kecenderungan masing-masing kategori akan dianalisis sehingga
diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan
penelitian.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
53
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian
4.1.1 Sejarah Kota Medan
Keberadaan Kota Medan saat ini tidak terlepas dari dimensi historis yang
panjang, dimulai dari dibangunnya Kampung Medan Putri Tahun 1590 oleh Guru
Patimpus, berkembang menjadi Kesultanan Deli pada tahun 1669 yang
diprolamirkan oleh Tuanku Panglima Perungit yang memisahkan diri dari
kekuasaan Kesultanan Aceh.
Perkembangan Kota Medan selanjutnya ditandai dengan perpindahan
ibukota Residen Sumatera Timur dari Bengkalis ke Medan, tahun 1887, sebelum
akhirnya statusnya diubah menjadi Gubernemen yang dipimpin oleh seorang
Gubernur pada tahun 1915.
Secara historis, perkembangan Kota Medan sejak awal menposisikannya
menjadi jalur lalu lintas perdagangan. Posisinya yang terletak di dekat pertemuan
Sungai Deli dan Babura, serta adanya kebijakan Sultan Deli yang
mengembangkan perkebunan tembakau dalam awal perkembangannya, telah
mendorong berkembangnya Kota Medan sebagai pusat perdagangan (ekspor-
impor) sejak masa lalu. Sedang dijadikannya Medan sebagai ibukota Deli juga
telah mendorong Kota Medan berkembang menjadi pusat pemerintahan. Sampai
saat ini, di samping merupakan salah satu Daerah Kota, juga sekaligus ibukota
Propinsi Sumatera Utara.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
54
4.1.2. Kondisi Kota Medan Saat Ini
Perkembangan Kota Medan tidak terlepas dari dimensi historis, ekonomi
dan karakteristik Kota Medan sendiri, yakni sebagai kota yang mengemban fungsi
yang luas dan besar (metro), serta sebagai salah satu dari 3 (tiga) kota
metropolitan terbesar di Indonesia. Realitanya, Kota Medan kini berfungsi :
1. Sebagai pusat pemerintahan daerah, baik pemerintahan Propinsi Sumatera
Utara, maupun Kota Medan, sebagai tempat kedudukan perwakilan/konsulat
Negara-negara sahabat, serta wilayah kedudukan berbagai perwakilan
perusahaan, bisnis, keuangan di Sumatera Utara.
2. Sebagai pusat pelayanan kebutuhan sosial, ekonomi masyarakat Sumatera
Utara seperti : Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, Stasiun TVRI, RRI, dll,
termasuk berbagai fasilitas yang dikembangkan swasta, khususnya pusat-pusat
perdagangan.
3. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, keuangan dan jasa secara
regional maupun internasional.
4. Sebagai pintu gerbang Regional/Internasional/Kepariwisataan untuk kawasan
Indonesia bagian barat.
4.1.3. Kondisi Geografis Kota Medan
Kota Medan memiliki luas 26.510 Hektar (265,10 Km2) atau 3,6% dari
keseluruhan luas wilayah Propinsi Sumatera Utara. Dengan demikian,
dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya, Kota Medan memiliki luas
wilayah yang relatif kecil, tetapi dengan jumlah penduduk yang relatif besar.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
55
Secara geografis Kota Medan terletak 30 30’ – 30 43’ Lintang Utara dan 980 35’ –
980 44’ Bujur Timur. Untuk itu tofografi Kota Medan cenderung miring ke Utara
dan berada pada ketinggian 2,5 – 7,5 meter di atas permukaan laut.
Secara administratif, wilayah Kota Medan hampir secara keseluruhan
berbatasan dengan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu di sebelah Barat, Timur
dan Selatan. Sepanjang wilayah Utaranya langsung berbatasan dengan Selat
Malaka, yang diketahui merupakan salah satu jalur lalu lintas laut paling sibuk
(padat) di dunia.
Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan
sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan.
Karenanya secara geografis Kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya
sumber daya alam seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Sumalungun, Tapanuli
Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai, dan lain-lain. Kondisi ini
menjadikan Kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan kerjasama dan
kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, dan saling memperkuat dengan
daerah-daerah sekitarnya.
Di samping itu sebagai daerah yang berada pada pinggiran jalur pelayanan
Selat Malaka, maka Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu
masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik
maupun luar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis ini telah mendorong
perkembangan kota dalam 2 (dua) kutub pertumbuhan secara fisik, yaitu daerah
terbangun Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
56
4.1.4. Kondisi Demografis Kota Medan
Berdasarkan data kependudukan tahan 2004, penduduk Kota Medan saat
ini telah mencapai 2.006.142 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari jumlah
pria, 1.010.174 jiwa > 995.968 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui
merupakan penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan
mencapai lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk communiters.
Dengan demikian Kota Medan merupakan salah satu dengan jumlah penduduk
yang besar, sehingga memiliki keunggulan diferensiasi pasar.
Tabel 4.1. Luas dan Komposisi Kelurahan di Kota Medan
No Nama Kecamatan Luas Kec.(km²) Jumlah Kelurahan
1 Medan Tuntungan 20,68 92 Medan Johor 12,81 63 Medan Amplas 14,58 74 Medan denai 11,59 65 Medan Area 9,05 126 Medan Kota 7,99 127 Medan Maimun 5,27 68 Medan Polonia 5,25 59 Medan baru 5,84 610 Medan Selayang 9,01 611 Medan Sunggal 2,98 612 Medan Helvetia 15,44 713 Medan Petisah 13,16 714 Medan Barat 6,82 615 Medan Timur 5,33 1116 Medan Perjuangan 7,76 917 Meadn Tembung 4,09 718 Medan Deli 20,84 619 Medan Labuhan 36,67 620 Medan Marelan 23,82 521 Medan Belawan 26,25 6
TOTAL 265,10 151 Sumber: BPS, Kota Medan dalam Angka, 2005
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
57
Dilihat dari struktur umur penduduk, Kota Medan dihuni oleh kurang
1.377.715 jiwa berusia produktif, (15-59 tahun). Selanjutnya dilihat dari tingkat
pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk telah mencapai 10,5 tahun. Dengan
demikian di Kota Medan secara relatif tersedia tenaga kerja yang cukup, yang
dapat bekerja pada berbagai jenis perusahaan, baik jasa, perdagangan maupun
industri manufaktur.
Laju pertumbuhan Kota Medan periode tahun 2000-2004 cenderung
mengalami peningkatan, dimana tingkat pertumbuhan Kota Medan tahun 2000
adalah 0,09% dan menjadi 0,63% pada tahun 2004. Sedangkan tingkat kepadatan
penduduk mengalami peningkatan dari 7.183 jiwa per Km2 pada tahun 2000
menjadi 7.567 jiwa per Km2 pada tahun 2004. Jumlah penduduk yang paling
banyak, ada di Kecamatan Medan Deli, disusul Kecamatan Medan Helvetia dan
Medan Tembung. Jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan
Medan Baru, Medan Maimun dan Medan Polonia. Tingkat Kepadatan penduduk
tertinggi ada di Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Area dan Medan Timur.
4.1.5. Kota Medan Secara Sosio-Kultural
Kondisi sosial yang terbagi atas pendidikan, kesehatan, kemiskinan,
keamanan dan ketertiban, agama dan lainnya, merupakan faktor penunjang dan
penghambat bagi pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Keberadaan sarana
pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial lainnya, merupakan sarana vital bagi
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hak dasarnya yaitu hak memperoleh
pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pelayanan sosial lainnya .
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
58
Demikian juga halnya dengan kemiskinan, dimana kemiskinan merupakan
salah satu masalah utama pembangunan kota yang sifatnya kompleks dan multi
dimensional yang fenomenanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling
berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, lokasi, gender
dan kondisi lingkungan. Kemiskinan bukan lagi dipahami hanya sebatas
ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan
perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani
kehidupan secara bermartabat.
Data Susenas tahun 2004, memperkirakan penduduk miskin di Kota
Medan tahun 2004 berjumlah 7,13% atau 32.804 rumah tangga atau 143.037 jiwa.
Dilihat dari persebarannya, Medan bagian Utara (Medan Deli, Medan Labuhan,
Medan Marelan dan Medan Belawan) merupakan kantong kemiskinan terbesar
(37,19%) dari keseluruhan penduduk miskin sebagimana digambarkan dalam
Tabel 4.2. berikut:
Tabel 4.2. Statistik Sosial Pembangunan Kota
Indikator Sosial Kota Medan
Keterangan Tahun 2004 • Jumlah Penduduk (Jiwa) • APK
- SD/MI (%) - SMP/MTs (%) - SMA/MA (%)
APM - SD/MI (%) - SMP/MTs (%) - SMA/MA (%)
• Umur Harapan Hidup - Laki-laki - Perempuan
2.006.142 jiwa
112,40 101,40 76,05
90,00 74,83 62,45
69 71
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
59
• Angka Kelahiran Kasar • Angka Kematian Kasar • TPAK (%) • Pengangguran
- Terbuka (%) • Penduduk Miskin (%)
2,26 1,70 52,92
13,01 7,13
Sumber: RPJM Kota Medan Tahun 2006-2010, Pemerintah Kota Medan, 2005. Sebagai pusat perdagangan baik regional maupun internasional, sejak awal
Kota Medan telah memiliki kergaman suku (etnis), dan agama. Oleh karenanya,
budaya masyarakat yang ada juga sangat pluralis yang berdampak beragamnya
nilai-nilai budaya yang dikenal.
Adanya keanekaragaman nilai-nilai budaya tersebut tentunya sangat
menguntungkan, sebab diyakini tidak satupun kebudayaan yang berciri
menghambat kemajuan (modernisasi), dan sangat diyakini pula, hidup dan
berkembangnya nilai-nilai budaya yang heterogen, dapat menjadi potensi besar
dalam mencapai kemajuan. Keragaman suku, tarian daerah, alat musik, nyanyian,
makanan, bangunan fisik dan sebagainya, justru memberikan kontribusi besar bagi
perkembangan industri pariwisata di Kota Medan. Adanya pluralisme ini juga
merupakan peredam untuk munculnya isu-isu primordialisme yang dapat
mengganggu sendi-sendi kehidupan social. Oleh karenanya, tujuan, sasaran,
strategi pengembangan Kota Medan dirumuskan dalam bingkai visi, dan misi
kebudayaan yang harus dipelihara secara harmonis.
4.1.6. Kota Medan Secara Ekonomi
Kota Medan mengemban fungsi regional yang luas, baik sebagai pusat
pemerintahan maupun kegiatan ekonomi dan social yang mencakup bukan hanya
propinsi Sumatera Utara tetapi juga wilayah propinsi disekitarnya (Sumbagut).
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
60
Adanya fungsi regional tersebut, ternyata telah menjadikan Kota Medan dapat
menyelenggarakan aktivitas ekonomi dalam volume yang besar. Kapasitas
ekonomi yang besar tersebut ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang
dicapai Kota Medan, yang selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi daerah-
daerah disekitarnya, termasuk dibandingkan dengan yang dicapai oleh Propinsi
Sumatera Utara maupun Nasional. Walaupun Kota Medan sempat mengalami
pertumbuhan ekonomi negatif tahun 1998 (-20%), namun selama tahun 2000-
2004, ekonomi Kota Medan dapat tumbuh kembali rata-rata sebesar 5,19%. Ini
merupakan indikasi bahwa betapapun beratnya (dalamnya), krisis ekonomi yang
melanda ekonomi Indonesia dam Kota Medan khususnya, namun secara bertahap
pada dasarnya Indonesia dan Kota Medan memiliki kemampuan untuk sembuh
dan keluar dari krisis yang berat tersebut.
Kapasitas ekonomi yang relatif besar tersebut juga ditunjukkan oleh nilai
(uang) PDRB Kota Medan yang saat ini telah mencapai Rp 24,5 Triliun, dengan
pendapatan perkapita Rp 12,5 juta. Sektor tertier merupakan sektor yang
memberikan kontribusi terbesar (66,84%), kemudian diikuti sektor sekunder
(29,06%), dan sektor primer (4,18%). Jumlah volume kegiatan ekonomi ini,
sekaligus memberikan kontribusi lebih kurang sebesar 21% bagi pembentukan
PDRB Propinsi Sumatera Utara. Dilihat dari capaian pertumbuhan ekonominya,
pertumbuhan ekonomi Kota Medan juga memperlihatkan elastisitas yang tinggi
terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, artinya pertumbuhan ekonomi
Kota Medan selalu menunjukkan angka positif yang lebih besar dari pertumbuhan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
61
ekonomi propinsinya. Ini menunjukkan bahwa Kota Medan masih merupakan
mesin pembangunan bagi daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara.
Tabel 4.3. Indikator Ekonomi Kota Medan
Indikator Utama Ekonomi Kota Medan
Keterangan TAHUN 2004
• Penduduk • PDRB • Pertumbuhan ekonomi • Income perkapita • Tingkat inflasi • Jumlah tenaga kerja produktif • Tingkat perdagangan • Total of export (FOB,000 U$$) • Total of import (CIF, 000 U$$)
2.006.142 jiwa 24,5 triliun
5,49% Rp 12,500,000
6,64% 682.826 jiwa
13,01% 2.229.125 679.000,00
Major export : Lemak dan minyak nabati/hewani, udang, kerang, kayu lapis, aluminium, barang kesenian, coklat, kopi, mineral mentah. Dll. Major import : Impor barang modal (suku cadang/asesoris kenderaan bermotor, mesin/peralatan industri khusus, alat elektronik, dll) impor barang konsumsi, (makanan ternak, beras, aluminium, sayur segar, tembakau, dll). Partners : Malaysia, Jerman, Inggris, Singapura, RRC, Belanda, Taiwan, Hongkong, dll.
Sumber: RPJM Kota Medan Tahun 2006-2010, Pemerintah Kota Medan, 2005. 4.1.7. Kota Medan Sebagai Daerah Otonom
4.1.7.1. Pemerintahan Kota
Secara Konstitusional Negara Indonesia dibagi dalam daerah propinsi dan
daerah yang lebih kecil (Kota-Kabupaten). Masing-masing daerah pada dasarnya
memiliki sifat otonom dan administratif. Adanya daerah, menjadikan adanya
pemerintahan daerah. Pertimbangan situasional, historis, politis, psikologis dan
teknis pemerintahan, merupakan latar belakang pemikiran strategis perlunya
pemerintahan di Indonesia. Suasana kejiwaan dan kebatinan inilah yang pada
dasarnya menjadi penyusunan dan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
62
dan UU Nomor 33 Tahun 2004, yang saat ini berlaku sebagai dasar-dasar
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan prinsip demokratis, peran serta
masyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah.
Adanya pemerintahan daerah berkonsekuensi adanya Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah Kota Medan adalah Walikota Medan beserta perangkat daerah
otonom yang lain sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara garis
besar struktur organisasi Pemerintah Kota Medan, dapat digambarkan sebagai
berikut :
WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN DINAS BADAN SEKRETARIS
DPRD
DPRD
Gambar 4.1. Struktur Pemerintahan Kota Medan Sumber: Data diolah
Fungsi Pemerintah Kota Medan pada dasarnya dapat dibagi ke dalam 5
(lima) sifat, yaitu : (1) Pemberian pelayanan, (2) Fungsi pengaturan (Penetapan
Perda), (3) Fungsi pembangunan, (4) Fungsi perwakilan (dalam berinteraksi
dengan Pemerintah Propinsi/Pusat), (5) Fungsi koordinasi dan perencanaan
pembangunan kota.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
63
Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi
daerah, Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan 2 (dua) bidang urusan yaitu
urusan pemerintahan teknis yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Dinas-
dinas daerah (Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum) dan urusan pemerintahan
umum, yang terdiri dari :
1. Kewenangan mengatur yang diselenggarakan bersama-sama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, sebagai Badan Legislatif Kota.
2. Kewenangan yang tidak bersifat mengatur (segala sesuatu yang dicakup dalam
kekuasaan melaksanakan kesejahteraan umum), yang diselenggarakan oleh
Walikota/Wakil walikota, sebagai pimpinan tertinggi dalam Badan Eksekutif Kota.
Berdasarkan fungsi dan kewenangan tersebut, Walikota Medan
membawahi (pimpinan eksekutif tertinggi) seluruh instansi pelaksana Eksekutif Kota.
4.1.7.2. Kewenangan Daerah
UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah
menjembatani aspirasi dan semangat reformasi masyarakat lokal, yang
menginginkan adanya keleluasaan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
Secara filosofis, implementasi otonomi daerah ternyata dapat mendorong daerah
berkembang dengan prakarsa dan inisiatifnya sendiri, termasuk menumbuhkan
partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi dan komitmen yang kuat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.
Adanya keleluasaan melaksanakan otonomi daerah, tercermin daripada
pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Semangat UU Nomor 32 Tahun
2004, telah menempatkan kewenangan pusat hanya pada aspek-aspek yang sangat
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
64
terbatas seperti politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter dan fiskal,
agama serta kewenangan lain yang tidak atau belum dapat diselenggarakan oleh
daerah. Untuk itu, Kota Medan dituntut untuk mampu menyelenggarakan bidang
pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, meliputi administrasi
pemerintahan umum, pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian dan
perdagangan, koperasi, penanaman modal, ketenagakerjaan, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, sosial, penataan ruang, pemukiman, pekerjaan
umum, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan olahraga.
Bagi Pemerintah Kota Medan, implementasi otonomi daerah diwujudkan
dalam kewajiban Pemerintah Kota untuk menjamin pelayanan umum yang sangat
mendasar kepada masyarakat dan dunia usaha, berdasarkan kewenangan dan
bidang-bidang wajib yang dilaksanakan Pemerintah Kota. Secara terus menerus,
Pemerintah Kota Medan memperbaiki mutu pelayanan umum yang ada, mulai
dari identifikasi dan standarisasi pelayanan, peningkatan kerja pelayanan
Pemerintah Kota, dan monitoring pelayanan. Usaha ini diharapkan mampu
menciptakan pemberian pelayanan yang adil merata bagi semua pihak, baik
masyarakat maupun dunia usaha yang bersifat lokal, nasional dan asing.
4.1.7.3. Kemampuan Keuangan Daerah
Diberlakukannya UU Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU Nomor: 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan
penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung
jawab. Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peran antara Pemerintah Pusat dan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
65
Pemerintah Daerah tersebut berkonsekuensi, masing-masing daerah harus
memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan
yang memadai untuk memikul tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan lebih maju,
mandiri, sejahtera dan kompetitif.
Untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan, peran, fungsi, dan
tanggung jawabnya, Pemerintah Kota Medan memilki beberapa sumber
pendapatan pokok, yaitu: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana
Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4) lain-lain penerimaan yang sah. Sebagai
daerah yang berkembang ekonominya sangat didominasi sektor sekunder dan
tertier, sumber pendapatan asli daerah sebagian besar diperoleh dari hasil pajak
dan retribusi daerah. Bagi Pemerintah Kota Medan, pungutan pajak lebih
didefenisikan sebagai cara memberikan kesejahteraan umum (retribusi
pendapatan) dari pada sekedar budgeter.
Walaupun ada kecenderungan peningkatan volume dalam PAD namun
diakui 70% sumber penerimaan Kota Medan di sekitar publik masih berasal dari
alokasi pusat (dana perimbangan/dana alokasi umum). Hal ini menggembirakan
dalam hal pembiayaan kota, jika sebelumnya sebagian besar program
pembangunan yang disediakan pemerintah dialokasikan kedalam bentuk dana
inpres (regional) maupun dana DIP (sektoral) maka saat ini sebagian besar sudah
dalam bentuk bantuan spesifik (specific block grant), dan block grant yang
langsung diterima dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
66
Pemanfaatan sebagian besar dana perimbangan dana tersebut oleh
pemerintah kota Medan digunakan untuk pengembangan jaringan infrastruktur
kota terpadu, termasuk pemeliharaannya. Dengan kepaduan tersebut infrastruktur
yang dibangun benar-benar memperlancar arus barang dan jasa antar daerah
sehingga dapat menggerakkan kegiaaatan sosial ekonomi warga Kota Medan.
Kegiatan ekonomi yang berkembang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan Pemerintah Kota dalam pembiayaan pembangunan Kota, sekaligus
memperkecil ketergantungan pemerintah kota kepada Pusat.
Tabel 4.4. Realisasi APBD Pemerintah Kota Medan Lima Tahun Terakhir
Tahun Realisasi
2000 2001 2002 2003 2004
204.336.107.826,67568. 639.837.266,58722.197.831.000,00
1.079.834.024.000,001.123.865.492.000,00
Sumber: RPJM Kota Medan Tahun 2006-2010, Pemerintah Kota Medan, 2006.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
67
4.2. Identitas Informan
Pembangunan partisipatif merupakan model pembangunan yang
melibatkan stakeholder dalam semua proses, mulai dari perencanaan,
implementasi, monitoring dan evaluasi. Pelaku pembangunan tersebut
(stakeholder) adalah semua unsur yang ada dalam sebuah komunitas yang terdiri
atas pemerintah dan masyarakat (civil society). Secara luas, komponen tersebut
terdiri atas Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi
Masyarakat, Media Massa dan Akademisi Perguruan Tinggi. Keseluruhan pelaku
pembangunan tersebut secara teoritik merupakan konfigurasi sebuah sistem yang
konsistensinya dipengaruhi oleh lingkungan.
Perumusan rencana pembangunan daerah perlu dilakukan secara
demokratis, profesional dan terukur artinya dapat mewujudkan kebutuhan masa
depan, handal, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua
stakeholder. Untuk itu pembangunan daerah harus menganut prinsip- prinsip:
1. Partisipasi: seluruh anggota masyarakat diharapkan berperan aktif dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan
pembangunan.
2. Transparansi: setiap kegiatan dari awal (perencanaan), pelaksanaan,
pengawasan dari seluruh kegiatan dapat diketahui oleh semua pihak yang
berkepentingan.
3. Akuntabilitas: setiap kegiatan seharusnya dapat dipertanggung jawabkan
baik secara tehnis maupun administratif.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
68
4. Keberlanjutan: pembangunan untuk masyarakat harus dapat berkelanjutan
dari generasi ke generasi dan ditumbuhkembangkan oleh masyarakat
sendiri melalui wadah institusi masyarakat yang mandiri dan profesional.
5. Profesional: melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian bidang
masing masing, tetapi mengenali keterkaitan dan keterpaduan dengan
bidang bidang lain.
Dalam konsep pembangunan partisipatif terdapat sebuah sistem yang kita
sebut dengan masyarakat. Dalam teori strukturalisme fungsional yang
dikembangkan oleh T. Parson dalam Hensen (1982) pada intinya menyatakan
bahwa :
1. Masyarakat merupakan sebuah sistem yaitu keseluruhan dari bagian-
bagian yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Jika keseluruhan dari bagian-bagian itu berfungsi sebagaimana mestinya
maka akan tercapailah kondisi yang disebut sebagai stabilitas.
3. Jika keseluruhan dari bagian-bagian itu tidak berfungsi sebagaimana
mestinya maka akan tercipta pula kondisi yang disebut sebagai instabilitas.
Dapat disimpulkan bahwa masing-masing unsur harus dapat bekerjasama
dan bekerja berdasarkan fungsinya masing-masing agar dapat tercipta stabilitas
dalam sistem tersebut.
Dalam konteks ini adanya kerja sama antara unsur merupakan program
pembangunan yang dimulai dari bawah (unsur masyarakat). Hal ini sejalan
dengan paradigma yang dibangun melalui UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Proses bottom-up yang dianjurkan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
69
dalam kerangka prosedural yang ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah
sebagai berikut :
B U L A N JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI Gambar 4.2. Skema Perencanaan Pembangunan Model Bottom Up versi UU
No.25 Tahun 2004 Sumber: Rancangan SEB MPPN/ Kepala Bappenas dan Mendagri tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005
Kota Medan sebagai gambaran komunitas merupakan sebuah sistem dalam
perencanaan pembangunan kota. Kota Medan telah melakukan model
perencanaan partisipatif tersebut, dimana Pemerintah Daerah telah melibatkan
unsur pelaku pembangunan kota lainnya dalam merencanakan pembangunan
partisipatif yang disebut sebagai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2006-2010. Melalui rancangan
pembangunan 5 (lima) tahun tersebut Pemerintah Kota Medan telah melibatkan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Akademisi Perguruan Tinggi, Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas) dan Media Massa.
Penyusunan Renja SKPD Provinsi
Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota
Penyusunan SKPD Kabupaten/kota
Musrenbang Desa/Kelurahan
Musrenbang Kecamatan
Pasca Musrenbang Kab/Kota
Musrenbang Kab/Kota
Forum SKPD Kabupaten/Kota
Forum SKPD Kabupaten/Kota
Renja SKPD
Renja SKPD
RKPD
Renja SKPD
Renja SKPD
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
70
Pada prinsipnya perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang
mengisyaratkan keterlibatan komponen civil society dalam merencanakan
program pembangunan dan pengembangan masyarakatnya. Nurcholish Madjid
(2001) mengilustrasikan adanya tiga komponen utama dalam civil society yaitu:
pemerintah, swasta dan masyarakat. Kolaborasi ketiga komponen ini dapat
menciptakan konsep pemerintahan strategis yaitu pemerintahan yang dibangun
melalui pemanfaatan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat. Kondisi ini
menunjukkan pemerintah menganggap unsur lain sebagai mitra dan bukan
menjadi rivalitas baginya. Dalam penelitian ini secara lebih luas lagi komponen
civil society tersebut diuraikan dalam gambar berikut:
PERENCANAAN
PARTISIPATIF
DPRD Pemerintah
Perguruan Tinggi
Masyarakat
Media Massa
Gambar 4.3. Ilustrasi Komponen Perencanaan Sumber : Data diolah.
Berdasarkan realitas tersebut, dalam penelitian ini semua unsur di atas
dijadikan sebagai informan (pemberi informasi) yang selanjutnya dapat diuraikan
dalam Tabel 4.5 sebagai berikut :
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
71
Tabel 4.5. Unsur Informan Penelitian
No Unsur Penjelasan
1.
2.
3.
4.
5.
Pemko Medan Akademisi Organisasi Kemasyarakatan Media Massa DPRD
Merupakan unsur pemerintah yang memiliki otoritas paling besar dalam melakukan pembangunan. Merupakan unsur pemberi saran, masukan dan Konsultasi Ilmiah dalam program-program pembangunan. Merupakan pelaku pembangunan yang banyak terlibat dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Merupakan pelaku pembangunan yang lebih memfokuskan visinya pada publikasi dan diseminasi informasi bagi publik. Merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan sebagai institusi pengontrol, budgetting dan regulasi dalam perencanaan pemerintah
Sumber: Data Primer, 2006
Pemerintah Kota Medan merupakan pelaku pembangunan dengan orientasi
dan kewenangan paling besar dibandingkan dengan unsur lainnya dalam proses
perencanaan pembangunan khususnya RPJMD Kota Medan tahun 2006-2010.
Pemerintah Kota Medan terdiri atas Instansi setingkat Dinas, Badan maupun
Kantor dengan kewenangan dan uraian tugas yang spesifik berdasarkan Tugas
Pokok dan Fungsinya.
Akademisi merupakan pelaku pembangunan kota yang lebih
memfokuskan visinya pada Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT) yaitu: Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian. Realitas fungsi akademisi perguruan tinggi ini
sekaligus merupakan peran mereka sebagai pemberi saran dan arahan secara
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
72
teoritis, metodologis dan praktis dalam proses perumusan perencanaan
pembangunan daerah. Kehadiran unsur ini dapat dijadikan sebagai sebuah
kekuatan moral (moral force) dalam proses perumusan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2006-2010.
Organisasi kemasyarakatan yang secara struktural dapat dilihat berada
pada tingkat kelurahan di Kota Medan dikenal dengan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM). Tugas utama LPM adalah untuk menampung informasi,
mendampingi dan memberdayakan masyarakat kelurahan dalam pelaksanaan
Pembangunan Kota. Dalam konteks yang lebih luas juga terdapat Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga berperan dalam pemberdayaan, advokasi
dan pendampingan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Kota Medan.
Media massa merupakan unsur yang bergerak dalam publikasi dan
diseminasi informasi tentang perumusan perencanaan pembangunan Kota Medan.
Kehadiran media massa ini sangat penting untuk media sosialisasi kebijakan
Pemerintah Kota Medan bagi warganya dan masyarakat luas yang tidak terlibat
secara langsung dalam proses perumusan RPJMD Kota Medan Tahun 2006-2010
tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan institusi formal
sebagai mitra pemerintah daerah yang memberikan sumbangan saran dan
masukan dalam perencanaan maupun mengimplementasikan program-program
pembangunan. Secara khusus institusi ini punya wewenang controlling,
budgetting dan legislation dalam program-program pembangunan yang dilakukan
oleh pemerintah.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
73
4.2.1. Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.6. Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin
JUMLAH No UNSUR Laki-laki Perempuan Σ
1. 2. 3. 4. 5.
Pemko Medan Akademisi Ormas Media Massa DPRD
2 2 1 1 1
0 0 1 1 1
2 2 2 2 2
JUMLAH 7 3 10 Sumber: Data Primer, 2006
Dari tabel 4.6, dapat dilihat banwa mayoritas informan dalam penelitian
ini adalah laki-laki. Kecenderungan ini menggambarkan bahwa realitas
pengarusutamaan jender (gender mainstreaming) masih belum berlaku secara
merata dalam berbagai profesi di Kota Medan. Di samping itu dapat juga
disimpulkan bahwa dibandingkan dengan laki-laki, jumlah perempuan masih
sangat sedikit dalam menduduki jabatan-jabatan dan posisi strategi dan manajerial
dalam berbagai preferensi profesi.
4.2.2. Komposisi Informan Berdasarkan Strata Pendidikan
Tabel 4.7. Komposisi Informan Berdasarkan Strata Pendidikan
PENDIDIKAN No UNSUR SD SLTP SLTA DI DIII S1 S2 S3 ∑ 1. 2. 3. 4. 5.
Pemko Medan Akademisi Ormas Media Massa DPRD
0 - 0 0 0
0 - 0 0 0
0 - 0 0 0
0 - 0 0 0
0 - 0 0 0
0 - 1 2 2
2 1 1 0 0
0 1 0 0 0
2 2 2 2 2
JUMLAH 0 0 0 0 0 5 4 1 10 Sumber: Data Primer, 2006
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
74
Dari uraian pada Tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa mayoritas informan
(5 orang) telah berpendidikan S1, sebanyak 4 orang berpendidikan S2, serta
sebanyak 1 orang informan yang berpendidikan S3, dan tidak ada informan yang
memiliki pendidikan terakhir SLTA.
Pada level Pemerintah Kota Medan saat ini pendidikan pegawainya rata-
rata sudah S2, begitu juga dengan anggota DPRD dan Media Massa yang rata-rata
memiliki latar belakang S1. Realitas ini menunjukkan bahwa, kualitas akademis
Pegawai Pemerintah Kota Medan dan anggota DPRD Kota Medan sudah sangat
memadai.
Begitu juga dengan informan dari media massa yang sudah S1. Kenyataan
ini juga menunjukkan bahwa Lembaga Pers juga telah meningkatkan sumber daya
manusia sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang
mengharuskan jurnalis menguasai ilmu pengetahuan dalam relevansinya dengan
penyajian dan analisa berita.
Akademisi telah berpendidikan S2 dan S3 yang mencerminkan secara
akademis, kemampuan teoritik mereka merupakan yang tertinggi dibandingkan
dengan yang lainnya. Sedangkan Informan yang mewakili Ormas berpendidikan
S1 dan S2 yang mencerminkan bahwa tingkat pendidikan mereka sudah tergolong
memadai dan sebanding dengan unsur lainnya.
Dengan tingkat pendidikan informan yang keseluruhannya sudah
mengecam pendidikan di Perguruan Tinggi, bahkan sudah ada yang mencapai
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
75
gelar S3, maka diharapkan informasi yang diterima dari mereka adalah informasi
yang berdasarkan tingkat pengetahuan yang sangat baik.
4.2.3 Komposisi Informan berdasarkan Suku Bangsa.
Tabel 4.8 Komposisi Informan Berdasarkan Suku Bangsa
SUKU BANGSA No UNSUR Jawa Melayu Mandailing Toba Lainnya Σ
1. 2. 3. 4. 5.
Pemko Medan Akademisi Ormas Media Massa DPRD
0 1 1 1 1
0 0 0 0 1
1 1 0 1 0
0 0 0 0 0
1 0 1 0 0
2 2 2 2 2
JUMLAH 4 1 3 0 2 10 Sumber: Data Primer, 2006 Kota Medan merupakan Kota Metropolitan dan heterogen berdasarkan
komposisi suku bangsa. Berdasarkan data statistik, sekalipun Kota Medan
merupakan bekas kerajaan Melayu, dan populasi terbesar penduduk kota medan
adalah suku bangsa jawa. Namun pada berbagai profesi komposisi itu sudah mulai
seimbang yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi dominasi suatu suku bangsa
dalam berbagai profesi.
4.2.4 Komposisi Informan Berdasarkan Agama
Tabel 4.9 Komposisi Informan Berdasarkan Agama
AGAMA No UNSUR Islam Katolik Protestan Hindu Budha Σ
1. 2. 3. 4. 5.
Pemko Medan Akademisi Ormas Media Massa DPRD
2 2 2 2 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 2 2 2 2
JUMLAH 10 0 0 0 0 10 Sumber: Data Primer, 2006
Sebagai Kota Metropolitan dengan heterogenitas masyarakat Kota Medan
merupakan kota yang dihuni oleh latar belakang agama yang beragam.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
76
Berdasarkan data statistika kota (BPS: 2005). Komposisi penduduk Kota Medan
berdasarkan agama dapat diuraikan bahwa mayoritas beragama Islam disusul
Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Afiliasi suku bangsa terhadap agama dapat
diuraikan bahwa Islam merupakan agama yang banyak di anut oleh suku bangsa
Melayu, Jawa, Mandailing dan sebagainya. Protestan dan Katholik dianut oleh
suku bangsa Batak, Karo, dan Cina. Sementara Budha mayoritas dianut oleh suku
bangsa Cina dan Hindu dianut oleh suku bangsa Cina dan India.
4.2.5. Komposisi Informan Berdasarkan Lama Bekerja Pada Profesi Masing-Masing
Tabel 4.10
Komposisi Informan Berdasarkan Lama Bekerja Pada Profesi Masing-Masing
Lama Bekerja No Unsur 0-5 6-10 11-15 16-40 Σ
1. 2. 3. 4. 5.
Pemko Medan Akademisi Ormas Media Massa DPRD
0 0 1 1 2
0 0 1 1 0
1 2 0 0 0
1 0 0 0 0
2 2 2 2 2
JUMLAH 4 2 3 1 10 Sumber: Data Primer, 2006
Dari tabel 4.6 dapat diuraikan bahwa komposisi informan yang diambil
dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari unsur yang senior dan juga junior
pada posisi masing-masing. Pemerintah Kota Medan dapat di kategorikan sebagai
komposisi informan yang senior. Realitas ini disebabkan oleh adanya
penjenjangan karir dalam PNS yang memungkinkan seseorang untuk mencapai
jabatan struktural yang lebih tinggi.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
77
Informan dan Akademisi, Media Massa dan Ormas terlihat lama
bekerjanya lebih muda yang mencerminkan adanya aturan organisasi yang tidak
terlalu ketat berdasarkan usia dan pengalaman untuk pencapaian jabatan-jabatan
yang strategis. Komposisi-komposisi informan senior-junior ini melengkapi
gambaran perimbangan tokoh muda dan tua dalam membangun Kota Medan.
4.3. Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010.
Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ
Tahun 2005 Perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM
Daerah, penyusunan RPJM Daerah ditentukan sebagai berikut:
1. Dalam rangka percepatan penyediaan RPJP Daerah masing-masing Kepala Daerah
bersama dengan DPRD supaya melakukan upaya penyusunan RPJP Daerah.
2. Penyusunan RPJP Daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional;
b. RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJP daerah Provinsi;
c. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan
melalui penyelenggaraan musrenbang RPJP Daerah;
d. Apabila RPJP di atasnya belum tersedia, maka penyusunan RPJP
Daerah Provinsi dan atau RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan
secara simultan dan terkoordinasi.
3. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi dilakukan,
selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Nasional. Penetapan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
78
Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan,
selambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Daerah Provinsi.
4. Bagi Daerah yang belum dapat menyelesaikan penyusunan dan atau penetapan
RPJP Daerah, maka Kepala Daerah terpilih berkewajiban melanjutkan
penyelesaiannya. Khusus bagi daerah-daerah yang sedang mempersiapkan
pelaksanaan Pilkada Langsung, kegiatan penyusunan Rancangan RPJP Daerah
dapat dilaksanakan oleh pejabat (caretaker) Kepala Daerah.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Provinsi dikonsultasikan kepada
Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sebelum ditetapkan.
Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kabupaten/Kota
dikonsultasikan kepada Gubernur cq. Bappeda, sebelum ditetapkan.
4.3.1. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
1. RPJM Daerah hanya disusun oleh Daerah-daerah yang telah memiliki
Kepala Daerah hasil pemilihan langsung.
2. Penyusunan RPJM Daerah dilakukan dengan memperhatikan hal-
halsebagai berikut:
a. RPJM Daerah Propvinsi berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi
serta memperhatikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimal
yang telah ditetapkan;
b. RPJM Daerah Kaupaten/Kota berpedoman pada RPJM Daerah
Kabupaten/Kota serta memperhatikan RPJM Daerah Privinsi dan
Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
79
c. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku-kepentingan pembangunan
melalui penyelenggaraan musrenbang RPJM Daerah;
d. Apabila RPJM Daerah Provinsi belum tersedia, maka penyusunan
RPJM Daerah Kabupaten/Kota memperhatikan Renstrada Provinsi;
e. Sebelum RPJM Daerah ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap
dilaksanakan dengan mengesampingkan RPJM Daerah sebagai
pedoman.
3. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah dilaksanakan paling
lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah Kepala Daerah dilantik
4. Bagi daerah-daerah yang belum melaksanakan Pilkada langsung, Renstra
Daerah atau Propeda berlaku sebagai dokumen perencanaan jangka
menengah hingga berakhir masa bakti Kepala Daerah.
5. Apabila dokumen perencanaan jangka menengah habis sebelum
berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, daerah menyusun Renstra
Daerah Transisi/RPJM Daerah Transisi/dokumen perencanaan setara
lainnya, dengan jangka waktu sesuai sisa masa jabatan Kepala Daerah
yang bersangkutan, ditambah 1 (satu) tahun kedepan dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. Penyusunan Renstra Transisi mempedomani
dokumen perencanaan yang berlaku.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Provinsi
dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina
Pembangunan Daerah, sebelum ditetapkan. Sedangkan, Rancangan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
80
Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten/Kota dikonsultasikan
kepada Gubernur cq. Bappeda, sebelum ditetapkan.
4.3.2. Fasilitasi dan Pendanaan
Dalam rangka percepatan penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM
Daerah, agar dilakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah, Menteri Dalam Negri
cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah dapat memberi konsultasi dan
bimbingan teknis;
2. Gubernur menugaskan Kepala Daerah untuk :
a. Memfasilitasi Bappeda Kabupaten/Kota agar dapat melaksanakan
Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan RPJP
Daerah dan RPJM Daerah;
b. Memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJP Daerah dan RPJM
Daerah;
c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Departemen Dalam
Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam proses
penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
3. Mengalokasikan dana untuk penyusunan dan penetapan RPJP Daerah dan
RPJM Daerah dalam APBD masing-masing Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
81
4.3.3 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, program Kepala
Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta
memperhatikan RPJM Nasional bagi daerah provinsi dan SPM yang telah
ditetapkan pemerintah, atau RPJM Daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota.
RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan
kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM
Daerah disusun dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:
Tahap Pertama : Penyiapan Rancangan Awal RPJM Daerah.
Rancangan awal RPJM Daerah yang disiapkan oleh Kepala Bappeda
untuk mendapat gambaran awal visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih
yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas
Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Muatan rancangan awal
RPJM Daerah menjadi pedoman bagi Kepala SKPD dalam penyusunan rancangan
Renstra-SKPD.
Langkah-langkah :
a. Membentuk Tim Fasilitasi RPJM Daerah untuk semua tahapan
perencanaan dengan komposisi mempertimbangkan lingkup bidang yang
akan dianalisis;
b. Menyusun rencana kerja penyusunan RPJM Daerah;
c. Menyiapkan Daftar Isi RPJM Daerah;
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
82
d. Menginventarisasi data dan informasi berupa:
1) Naskah RPJM Nasional dan hasil analisisnya bagi daerah provinsi;
2) Naskah RPJM Daerah provinsi (apabila ada) atau Renstrada provinsi
dan analisisnya bagi daerah kabupaten/kota;
3) Data kondisi umum daerah;
4) Data keuangan daerah dan analisisnya;
5) Data/informasi rumusan visi, misi, dan program Kepala Daerah;
e. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah,
dan arah kebijakan keuangan daerah;
f. Membahas rancangan awal RPJM Daerah dengan para Kepala SKPD,
guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra-SKPD.
Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang – undang 32 tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Proses RPJMD dimulai sejak terpilihnya
Kepala Daerah. Maka dibentuklah tim fasilitator penyusunan penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran
dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMD ini dijabarkan dalam sasaran-
sasaran pokok yang harus dicapai,arah kebijakan, program-program pembangunan
dan kegiatan pokok. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan yang harus
memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
83
terukur. Selain itu, RPJMD ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan
memperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM
Nasional Tahun 2005-2009. Dengan adanya keterkaitan (benang merah) dengan
perencanaan yang lebih tinggi, akan mempermudah pengembangan“sharing”
pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk program-program yang akan
dilakukan. RPJMD akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD
(Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RAPBD, penyusunan LKPJ (Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan tolok ukur kinerja Kepala
Daerah. Oleh karena itu, RPJMD ini akan memuat arah kebijakan, program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana program-program yang diusulkan
diharapkan akan dibiayai oleh APBD dan sumber – sumber dana yang lain dapat
dapat diperoleh misalnya dari sektor swasta, APBN maupun pasar uang (obligasi).
Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang informan dari Pemko yang
mengatakan :
“RPJM Daerah akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RAPBD, penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan tolok ukur kinerja Kepala Daerah. Oleh karena itu, RPJMD ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD. Jadi, pada dasarnya visi misi dan program Kepala Daerah akan menjadi visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.”
Setelah adanya rancangan awal ini maka tim fasilitator akan menindak
lanjuti kegiatan pembahasan rancangan awal tersebut dengan kepala SKPD guna
mencari mufakat dan penyelarasan pemikiran dan pandangan terhadap rancangan
awal RPJMD yang sudah ada sebagai acuan nantinya bagi penyusunan rancangan
renstra SKPD.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
84
Tahap Kedua : Penyiapan rancangan Renstra-SKPD.
Penyiapan rancangan Renstra-SKPD merupakan tanggung jawab Kepala SKPD
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada
rancangan awal RPJM Daerah dan SPM. Program dalam rancangan Renstra-
SKPD adalah bersifat indikatif, tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah
dicapai selama ini, dan diselaraskan dengan program prioritas Kepala Daerah
terpilih.
Langkah-langkah :
a. Mempelajari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih;
b. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan SKPD dengan memperhatikan Renstra-SKPD periode
sebelumnya, rancangan awal RPJM Daerah, capaian keberhasilan dan
permasalahan dalam periode sebelumnya, serta tugas dan fungsi SKPD;
c. Menyampaikan rancangan Renstra-SKPD kepada Kepala Bappeda sebagai
masukan utama dalam penyusunan rancangan RPJM Daerah.
Berpedoman pada kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD yang
telah disusun oleh tim fasilitator maka kepala SKPD menyusun renstra SKPD
Pada tahap penyusunan renstra SKPD ini harus tetap mengupayakan sinkronisasi
terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah. Upaya sinkronisasi ini adalah
penting mengingat program-program yang sesuai dengan visi dan misi Kepala
Daerah terpilihlah nantinya yang akan menjadi prioritas pilihan untuk dimuat pada
RPJMD.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
85
Untuk menyikapi hal tersebut di atas maka Kepala SKPD mengadakan
forum SKPD guna merembukkan dan menyiapkan rencana strategis SKPD.
Dalam forum ini akan dibahas dan dianalisa secara mendalam visi misi kepala
daerah terpilih untuk kemudian menurunkan rumusan rencana strategis yang
sesuai dengan kebutuhan SKPD dengan tetap berpedoman kepada visi kepala
daerah terpilih.
Setelah mempelajari visi dan misi kepala daerah dan menurunkan rumusan
yang tepat, maka forum ini akan menentukan rumusan visi dan misi serta
program-program SKPD yang akan diajukan. Pada tahapan ini selain berpedoman
kepada visi dan misi kepala daerah, forum renstra SKPD ini juga tetap berupaya
mempelajari rancangan renstra terdahulu. Hal ini merupakan suatu tindakan yang
bersifat indikatif yang tidak mengabaikan keberhasilan-keberhasilan yang telah
dicapai selama ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang informan dari
Pemko yang mengatakan :
“Pada proses rancangan resnstra ini hal yang lebih terlihat adalah kinerja para kepala SKPD yang melakukan perumusan prioritas program yang disesuaikan dengan program Walikota sehingga tercapai suatu sinergitas kedepannya.”
Setelah menemukan format terbaik terhadap renstra SKPD yang berisikan
visi, misi, tujuan strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang
sesuai dengan tugas dan fungsinya maka kepala SKPD menyampaikan rancangan
renstra hasil forum tersebut kepada kepala Bappeda sebagai rujukan utama dalam
penyususunan RPJM daerah nantinya.
Tahap Ketiga : Penyusunan rancangan RPJM Daerah
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
86
Rancangan RPJM Daerah merupakan integrasi rancangan awal RPJM Daerah
dengan rancangan Renstra-SKPD, yang penyusunannya menjadi tanggung jawab
Kepala Bappeda dan menjadi masukan utama dalam Musrenbang Jangka
Menengah Daerah.
Langkah-langkah :
a. Menerima secara resmi naskah rancangan Renstra-SKPD yang
disampaikan oleh Kepala SKPD;
b. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renstra-SKPD dengan
SKPD terkait terhadap tugas dan fungsinya;
c. Mengintegrasikan rancangan Renstra-SKPD kedalam rancangan awal
RPJM Daerah menjadi rancangan RPJM Daerah.
d. Melakukan sosialisasi, konsultasi publik, dan atau penjaringan aspirasi
pemangku- kepentingan pembangunan atas rancangan RPJM Daerah.
Pada tahap ini merupakan tahapan pengintegrasian rancangan awal RPJM
Daerah dengan rancangan renstra SKPD, yang penyusunannya menjadi
tanggungjawab kepala Bappeda yang hasilnya akan menjadi masukan utama
dalam Musrenbang jangka menengah daerah.
Tahapan ini dimulai setalah kepala Bappeda menerima secara resmi
naskah rancangan renstra SKPD dari kepala SKPD. Setelah proses penerimaan
renstra tersebut maka Bappeda mengadakan penilaian terhadap konsistensi renstra
SKPD tersebut dengan SKPD terkait. Proses ini dimuai dengan mempelajari dan
mengidentifikasi keberadaan SKPD dengan kebutuhannya dan disesuaikan
dengan renstra yang diajukan. Apabila dalam daftar pengajuan restra tersebut
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
87
terdapat kesesuaian dan dianggap layak maka isi dari renstra tersebut akan di
elaburasi dan di integrasikan dengan rancangan awal RPJM Daerah untuk
menyempurnakan format rancangan RPJM Daerah yang mengakomodir
kepentingan-kepentingan dan kebutuhan SKPD. Hasil integrasi renstra SKPD
dengan rancangan awal RPJM Daerah tersebut kemudian akan disahkan menjadi
rancangan RPJM Daerah.
Setelah ditentukannya rancangan RPJMD maka akan dilanjutkan dengan
kegiatan sosialisasi, konsultasi publik dan penjaringan aspirasi pemangku-
pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJM daerah tersebut.
Tahap Keempat : Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah
Musrenbang Jangka Menengah Daerah merupakan forum konsultasi
dengan para pemangku kepentingan-pembangunan untuk membahas rancangan
RPJM Daerah, dibawah koordinasi Kepala Bappeda untuk mendapatkan
komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi masukan
dalam penyempurnaan rancangan RPJM Daerah dan melaksanakan Musrenbang
Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
Kepala Daerah terpilih dilantik.
Langkah-langkah :
a. Persiapan :
1) Penggandaan Naskah Rancangan RPJM Daerah;
2) Menyiapkan panduan pelaksanaan yang memuat durasi, tanggal/waktu
pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara dengan kelompok bahasan
sebagai berikut:
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
88
(a) Pemaparan visi, misi, dan program Kepala Daerah;
(b) Pemaparan kondisi umum daerah dan prediksi 5 (lima) tahun kedepan;
(c) Pemaparan dan penyepakatan strategi pembangunan daerah dan
kebijakan umum;
(d) Pemaparan dan penyepakatan arah kebijakan keuangan daerah;
(e) Pemaparan dan penyepakatan program pembangunan daerah yang
meliputi program SKPD, Lintas SKPD, dan program kewilayahan;
3) Mengirim surat undangan kepada para peserta.
b. Pelaksanaan:
1) Pemaparan visi, misi, dan program Kepala Daerah;
2) Pemaparan kondisi umum daerah dan prediksinya;
3) Pemaparan dan penyepakatan strategi pembangunan daerah dan
kebijakan umum;
4) Pemaparan dan penyepakatan arah kebijakan keuangan daerah;
5) Pemaparan dan penyepakatan program pembangunan daerah yang
meliputi program SKPD, Lintas SKPD, dan program kewilayahan;
6) Merumuskan kesepakatan para pemangku-kepentingan pembangunan
hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
7) Membacakan hasil rumusan oleh Kepala Bappeda.
c. Keluaran:
Materi kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah
Daerah sebagai masukan utama penyempurnaan rancangan RPJM Daerah,
menjadi rancangan akhir RPJM Daerah.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
89
d. Peserta:
1) Para Satuan Kerja Perangkat Daerah, anggota DPRD, instansi/lembaga
daerah, TNI dan POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan, para pemangku-
kepentingan pembangunan daerah lainnya, serta wakil
Kementerian/Lembaga yang terkait.
2) Bagi daerah provinsi selain unsur-unsur terkait diatas, wajib
mengikutsertakan wakil Bappeda Kabupaten/Kota di wilayahnya.
3) Bagi daerah kabupaten/kota selain unsur-unsur terkait diatas, wajib
mengikutsertakan wakil Bappeda Provinsi.
4) Selain unsur-unsur peserta di atas, daerah dapat mengikutsertakan pihak-
pihak lain yang dianggap penting.
Nara Sumber:
1) Kepala Bappeda sebagai penyampai Rancangan RPJM Daerah;
2) Fasilitator/Tenaga Ahli mengenai bahan bahasan;
3) Fasilitator/Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan
pengambilan keputusan dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
Tahapan ke empat dalam tata cara penyusunan RPJMD sesuai dengan
surat edaran menteri dalam negeri No. 050/2020/SJ/2005 adalah penyelenggaraan
Musrenbang jangka Menengah daerah yang merupakan forum konsultasi dengan
para pemangku kepentingan-kepentingan untuk membahas rancangan RPJM
Daerah yang dilaksanakan di bawah koordinasi kepala Bappeda.
Proses musrenbang ini diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara daerah
dengan mengikutsertakan masyarakat. Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
90
tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 16 ayat (4), musrenbang
jangka menengah daerah sudah harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan
sesudah kepala daerah dilantik.
Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan suatu bentuk konsultasi publik
yang bertujuannya untuk mendapatkan komitmen dari para pemangku
kepentingan pembangunan yang menjadi masukan dalam penyempurnaan
rancangan RPJM Daerah. Jadi dalam forum ini dibuka ruang untuk publik dalam
hal ini para stake holder pembangunan untuk meenyampaikan aspirasi masyarakat
maupun golongan kepentingan yang diwakilinya guna menjadi masukan untuk
penyempurnaan rancangan RPJM daerah. Adapun strategi pelaksanaannya adalah
berkaitan dengan bagaimana proses pembahasan akan dilakukan untuk mencapai
tujuan (kesepakatan). Dalam pelaksnaaan Musrenbang ini dipergunakan
mekanisme perencanaan top-down dan bottom up. Hal ini sesuai dengan
peryataan salah seorang informan dari Kota Medan yang mengatakan :
“Proses penyusunan RPJMD Kota Medan dilaksanakan dengan menggabungkan dua sistem perencanaan yang berlaku di Indonesia yaitu sistem perencanaan top-down dan sistem perencanaan bottom-up. Kedua sistem ini dipadukan pada saat musrenbang, dimana usulan dari masyarakat (bottom-up) akan disinkronkan dengan rancangan kerja dari pemerintah (top-down)”.
Untuk memulai pelaksanaan Musrenbang ini, pihak fasilitator
melaksanakan penggandaan naskah rancangan RPJM Daerah guna
disosialisasikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Setelah melalui tahap
sosialisasi rancangan tadi maka ditentukanlah tanggal dan waktu serta mekanisme
serta susuanan acara musrenbang yang akan dilaksanakan tersebut.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
91
Pada acara musrenbang maka akan dijabarkan visi, misi, dan program
kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, progaram
priorotas program kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Setelah
penjabaran tersebut maka dibukalah forum bagi para peserta yang diundang untuk
membahas rancangan RPJM yang ada. Adapun para peserta yang hadir dalam
musrenbang ini adalah para satuan kerja perangkat daerah, anggota DPRD,
instansi/lembaga daerah, TNI dan Polri, pengadilan dan kejaksaan, para
pemangku daerah lainnya, serta wakil kementerian/lembaga terkait. Penentuan
stakeholder yang dilibatkan dalam forum Musrenbang perlu inklusif, yaitu stake
holder yang terpengaruh langsung oleh isu permasalahan pembangunan.
Setelah diadakan forum musrenbang tersebut maka Kepala Bappeda akan
merumuskan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan hasil
Musrenbang jangka menengah Daerah tersebut. Naskah kesepakatan musrenbang
tersebut merupakan rekomendasi yang dibuat pada akhir Musrenbang berisikan
garis-garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai.
Proses terakhir dari tahapan ini adalah pembacaan hasil rumusan oleh
Kepala Bappeda kepada forum Musrenbang tersebut. Dimana rumusan ini
nantinya akan menjadi masukan utama bagi rancangan akhir RPJM Daerah.
Pembacaan hasil musrenbang disampaikan kepada seluruh peserta dengan
mencantumkan secara jelas perubahan yang telah dilakukan (apabila ada) .
Tahap Kelima : Penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah
Penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah merupakan tanggung jawab
Kepala Bappeda dengan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
92
Menengah Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya
diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Langkah-langkah :
a. Menyusun rancangan akhir RPJM Daerah dengan memuat kesepakatan
hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah dibantu Tim Fasilitasi;
b. Menyusun naskah akademis rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM
Daerah dibantu Tim Fasilitasi dan Kepala SKPD yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum.
c. Menyampaikan rancangan akhir RPJM Daerah, beserta naskah akademis
dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah
kepada Kepala Daerah.
Tahap ini merupakan penyusunan akhir RPJM daerah yang merupakan
pemutakhiran rancangan RPJM Daerah setelah melalui tahapan musrenbang.
Adapaun contents dari rancangan akhir ini merupakan rumusan rancangan
Bappeda dengan tim fasilitasi yang berisikan muatan dari hasil musrenbang yang
dilaksanakan sebelumnya.
Penyusunan rancangan akhir RPJM diselenggarakan oleh Bappeda setelah
selesai musrenbang jangka menengah. Dalam tahap ini semua usulan dari dinas
dinas (SKPD) akan diekspose dan kemudian dilakukann pengklasifikasian untuk
menentukan program apa saja yang lebih diprioritaskan untuk segera
diwujudkan/direalisasikan. Setelah menemukan format RPJM yang paling
mutakhir maka pihak Bappeda dan tim fasilitasi akan menyusun naskah akademis
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
93
rancangan Peraturan daerah tentang RPJM daerah guna mendukung pelaksnaan
RPJM Daerah kedepannya.
Proses selanjutnya adalah penyampaian rancangan akhir RPJM daerah
tersebut beserta seluruh dokumen pendukung yang meliputi naskah akademis dan
naskah kesepakatan hasil Musrenbang jangka menengah kepada Kepala Daerah
untuk kemudian nantinya ditetapkan sebagai RPJM daerah yang sah. Hal ini
sesuai dengan pernyataan salah seorang informa yang mengatakan:
“....dalam tahap ini dapat dikatakan sebagai sebuah finalisasi dari keseluruhan proses musrenbang yang dilaksanakan walaupun belum dijadikan Perda akan tetapi hasil-hasil yang telah ada merupakan suatu wujud kesepakatan yang sudah sah dan untuk di laksanakan”.
Tahap Keenam : Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah
Agar RPJM Daerah menjadi dokumen perencanaan jangka menengah
daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga)
bulan sejak Kepala Daerah dilantik. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah
menjadi pedoman bagi Kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan Renstra
SKPD menjadi Renstra SKPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.
Langkah-langkah :
a. Menyiapkan Surat Kepala Daerah perihal, penyampaian naskah rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah oleh Kepala SKPD yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum, beserta
lampirannya kepada DPRD sebagai inisiatif pemerintah daerah.
b. Sebelum RPJM Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah perlu:
1) Melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina
Pembangunan Daerah untuk RPJM Daerah provinsi.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
94
2) Melakukan konsultasi dengan Gubernur cq. Bappeda Provinsi untuk
RPJM Daerah kabupaten/kota.
Tahapan ke enam dalam proses tata cara penyusunan RPJM daerah
merupakan tahapan penetapan Peraturan daerah tentang RPJM Daerah. Hal ini
mengacu kepada mekanisme perencanaan pembangunan yang diatur dalam Surat
edaran menteri perencanaan pembangunan Nasional bersama menteri dalam
negeri No 0259 tahun 2005, maka setelah musrenbang selesai dilaksanakan<
Bappeda akan menyusun rancangan akhir RPJM yang kemudian akan
disampaikan kepada walikota atau kepala daerah terpilih. Langkah selanjutnya
kepala daerah akan menyusun sebuah keputusan berupa peraturan kepala daerah
untuk mensahkan pelaksanaan RPJM tersebut.
Apabila keputusan ini sudah diundangkan maka RPJM tersebut sudah sah
dan mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman bagi
kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan renstra SKPD yang ditetapkan
dengan peraturan kepala SKPD.
Proses penetapan ini diawali dengan penyiapan surat kepala daerah
perihal, penyampaian naskah rancangan peraturan daerah tentang RPJM daerah
oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
hukum, beserta lampirannya kepada DPRD sebagai inisiatif pemerintah daerah.
Hal ini di sampaikan salah seorang informan pemko medan yang mengatakan :
“ Adapun tujuan dari penyerahan rancangan tersebut kepada badan legislatif yaitu DPRD untuk dikaji/ditinjau kembali. Dalam hal ini DPRD akan membahas RPJM tersebut dalam rapat komisi kemudian akan diadakan konsultasi dengan Gubernur. Apabila sudah layak untuk disahkan maka DPRD akan menyusun sebuah peraturan daerah yang akan mengesahkan pelaksanaan RPJM tersebut”.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
95
Namun sejauh ini, RPJMD Kota Medan Tahun 2006-2010 Medan masih
dalam bentuk Peraturan Walikota dan belum di Perda kan.
4.3.4. Daftar isi dan Substansi Bahasan RPJM Daerah
Sistematika penulisan RPJM Daerah adalah sebagaimana berikut di
bawah ini:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
(RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional/Provinsi. RPJM Daerah berisi informasi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak. Keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, peran dan fungsi daerah sebagaimana telah disepakati, pandangan Kepala Daerah tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Daerah yang disusun dalam mencapai visi Kepala Daerah terpilih).
1.2. Maksud dan Tujuan
(Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJM Daerah; menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah).
1.3. Landasan Hukum
(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya termasuk Undang-undang pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah).
1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
(Memperhatikan RPJM Nasional bagi RPJM Daerah provinsi, dan memperhatikan RPJM Daerah/Renstrada Provinsi bagi RPJM Daerah kabupaten/kota. Memperhatikan rencana tata ruang yang ada. RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD).
1.5. Sistematika Penulisan
(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJM Daerah ini).
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
96
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Kondisi Geografis (berisi luas wilayah dan letak geografis daerah, topografi, hidrologi dan klimatologi, luas dan sebaran kawasan budidaya, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana, serta informasi geografis lainnya);
2.2. Perekonomian Daerah
(deskripsi dan statistik perekonomian daerah berupa PDRB, tingkat inflasi, investasi, pajak dan retribusi daerah, pinjaman daerah, dana perimbangan, tabungan pemerintah daerah, sumber penerimaan daerah lainnya, termasuk tingkat pelayanan Pemerintah Daerah bidang ekonomi berikut kebijakan pengembangan ekonomi daerah, dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi);
2.3. Sosial Budaya Daerah
(deskripsi dan statistik sosial budaya daerah tentang kependudukan, kondisi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, agama, pemuda dan olahraga, kebudayaan, termasuk tingkat pelayanan Pemerintah Daerah bidang sosial budaya berikut kebijakan pengembangannya, dan indikator pembangunan daerah bidang sosial budaya);
2.4. Prasarana dan Sarana Daerah
(deskripsi dan statistik prasarana dan sarana daerah mencakup prasarana dan sarana sosial ekonomi, sosial-budaya, transportasi dan perhubungan, telekomunikasi dan informasi, pengairan, drainase, air bersih, air limbah, energi, dan lainnya, termasuk tingkat pelayanan pemerintah daerah bidang prasarana dan sarana berikut kebijakan pengembangannya, dan indikator pembangunan daerah bidang prasarana dan sarana daerah);
2.5. Pemerintahan Umum
(deskripsi dan statistik pemerintahan umum daerah mencakup pelayanan catatan sipil, pemakaman, perijinan, keimigrasian, pemadam kebakaran, pasar tradisional, ketentraman dan ketertiban umum, PDAM, pelayanan dari kecamatan dan kelurahan/desa, serta pelayanan umum pemerintahan lainnya kepada masyarakat setempat, dan indikator pembangunan daerah bidang pemerintahan umum);
BAB III. VISI DAN MISI
3.1. Visi (Mengadopsi visi Kepala Daerah terpilih).
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
97
3.2. Misi (Mengadopsi misi Kepala Daerah terpilih).
BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
(strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi).
BAB V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
(menggunakan hasil analisis keuangan daerah sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat denga memperhatikan SPM yang telah ditetapkan.
5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah 5.3. Kebijakan Umum Anggaran
(catatan: dalam membuat kebijakan peningkatkan penerimaan pendapatan daerah perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan, serta kelangsungan dan tumbuh kembangnya dunia usaha).
BAB VI. ARAH KEBIJAKAN UMUM (merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya).
BAB VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. Program Pembangunan Daerah (disusun dengan memperhatikan rancangan Renstra-SKPD yang disiapkan oleh masing-masing SKPD berdasarkan Tabel 5.3 dan Tabel 5.4).
7.1.1. Program SKPD
7.1.2. Program Lintas SKPD
7.1.3. Program Kewilayahan
7.2. Rencana Kerja
7.2.1. Rencana Kerja Kerangka Regulasi
7.2.2. Rencana Kerja Kerangka Pendanaan (kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, bersumber dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah).
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
98
BAB VIII. PENUTUP
8.1. Program Transisi
(dalam menyusun RPJM Daerah ini ditambahkan rancangan program indikatif 1 (satu) satu tahun ke depan setelah periode RPJM Daerah berakhir, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah).
8.2. Kaidah Pelaksanaan
8.2.1. RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD.
8.2.2. RPJM Daerah akan digunakan dalam penyusunan RKPD.
8.2.3. Penguatan peran para stakeholder/pelaku dalam pelaksanaan RPJM Daerah.
8.2.4. Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan).
4.4. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010.
Perencanaan Pembangunan dengan pendekatan partisipatif atau biasa
disebut sebagai participatory planning, sebenarnya merupakan suatu proses
politik untuk memperoleh kesepakatan bersama (collectiveagreement) melalui
aktivitas negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan (stakeholder). Proses
politik ini dilakukan secara transparan dan aksesibel sehingga masyarakat
memperoleh kemudahan mengetahui setiap proses pembangunan yang dilakukan
serta setiap tahap perkembangannya. Dalam hal ini perencanaan partisipatif lebih
sebagai sebuah alat pengambilan keputusan yang diharapkan dapat meminimalkan
konflik antar stakeholder.
Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai instrumen
pembelajaran masyarakat (social learning) secara kolektif melalui interaksi antar
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
99
seluruh pelaku pembangunan atau stakeholder tersebut. Pembelajaran ini pada
akhirnya akan meningkatkan kapasitas seluruh stakeholder dalam upaya
memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya secara luas. Perencanaan partisipatif
selain sebagai sebuah proses politik juga merupakan sebagai sebuah proses teknis.
Dalam proses ini yang lebih ditekankan adalah peran dan kapasitas fasilitator
untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi stakeholder secara tepat. Selain itu
proses ini juga diarahkan untuk memformulasikan masalah secara kolektif,
merumuskan strategi dan rencana tindak kolektif, serta melakukan mediasi konflik
kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya publik. Salah satu hal penting dalam
proses teknis ini adalah upaya pembangunan institusi masyarakat yang cukup
legitimasi sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan proses mobilisasi
pemahaman, pengetahuan, argumen, dan ide menuju terbangunnya sebuah
konsensus, sebagai awal tindak kolektif penyelesaian persoalan publik. Hal ini di
sesuai dengan pernyataan salah seorang informan Pemko Medan yang
mengatakan :
“Partisipasi masyarakat dalam sistem Perencanaan Pembangunan Jangka menengah Daerah bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.”
Pendekatan partisipatif dalam berbagai konteks, termasuk dalam
perencanaan, selalu dikaitkan dengan proses demokratisasi, di mana masyarakat
sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan masyarakat diharapkan dapat ikut
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
100
dalam proses penentuan arah pembangunan. Dengan demikian upaya
pemberdayaan masyarakat dalam era reformasi tuntutan atas keterbukaan dan
akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
merupakan konsekuensi dan komitmen atas prinsip prinsip demokrasi, karena
instrumen perencanaan adalah usaha untuk pemberdayaan dan peningkatan
kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sosial, ekonomi dan politik yang selaras.
Asumsi para pakar atau pun para ahli, yang mengatakan bahwa partisipasi
masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam proses perencanaan
pembangunan. Dan pentingnya partisipasi masyarakat ini juga terakomodir dalam
UU No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Begitu juga
halnya dalam penyusunan RPJMD Kota Medan tahun 2006-2010. Menurut
informan dari pemko medan, bahwa dalam penyusunan RPJMD telah melibatkan
unsur masyarakat yang terdiri dari organisasi masyarakat, organisasi profesi,
tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan dari kelurahan dan kecamatan, media
massa, DPRD, tokoh pemuda, serta perguruan tinggi. Keterlibatan mereka secara
luas diakomodir dalam tahapan musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) RPJMD.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Medan
merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota Medan yang berpedoman
kepada RPJP Provinsi dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
101
dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Batasan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM juga sering
disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah
yang sedang menjabat sebagai kepala daerah.Visi pembangunan jangka panjang
menjadi koridor pemberi arah dan batasan pembangunan daerah jangka panjang
yang dapat dijabarkan dalam periode pembangunan yang lebih singkat.
Sesuai dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional bahwa RPJM Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah
(analog dengan penetapan RPJM Nasional yang melalui Peraturan Presiden),
apabila substansinya merupakan rencana kerja lima tahun yang akan dijadikan
acuan bagi pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,
sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari kepala daerah
terpilih dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.
Dalam hal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Medan, Pemerintah Kota Medan pertama-tama harus merumuskan terlebih
dahulu isu-isu strategis yang berkaitan dengan kondisi pembangunan di Kota
Medan. Dalam merumuskan isu tersebut Pemerintah Kota Medan harus terlebih
dahulu mengadakan analis terhadap lingkungan strategis. Untuk kebutuhan
tersebut, dibentuklah Tim Kerja yang melibatkan Bappeda sebagai leading
sektornya untuk melakukan penyusunan Dokumen RPJMD yang harus
diselesaikan dalam 3 bulan setelah terpilihnya kepala daerah. Pada tahap
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
102
rancangan awal RPJM merupakan tangungjawab Kepala Bappeda, dimana dalam
tahap pengalokasian program dan kegiatan indikatif menurut SKPD dilakukan
dengan konsultasi atau rapat kerja.
Dalam hal perumusan RPJMD Pihak Pemerintah Kota Medan dalam hal
ini Bappeda dituntut untuk benar-benar mampu mengakomodir berbagai
kepentingan masyarakat dan golongan yang ada. Dalam konteks Kota Medan,
pihak Pemerintah Kota dalam hal ini Bappeda sudah memiliki sumber daya
manusia yang cukup bagus dalam melaksanakan perencanaan ini akan tetapi demi
suatu pencapaian hasil yang maksimal pihak Pemerintah Kota Medan merekrut
tenaga ahli untuk mengawal perencanaan partisipatif. Pilihan untuk memanfaatkan
tenaga ahli dalam mengawal perencanaan partisipatif ini tentu harus didukung
dengan anggaran. Tenaga ahli yang bekerja untuk Pemerintah Kota Medan ini
juga dapat diperankan untuk menilai kelayakan suatu rencana berikut kelayakan
dukungan anggarannya. Diharapkan, keberadaan tenaga ahli ini juga dapat
membuat pemerintah mampu melihat isu-isu krusial dalam perencanaan maupun
penganggaran. Dalam proses perumusan RPJMD Kota Medan, Pemerintah Kota
Medan telah menggunakan tenaga-tenaga ahli dari akademisi, yang bisa
bekerjasama dengan baik sesuai kebutuhan pemerintah. Hal ini juga di sampaikan
salah seorang informan Kota Medan yang mengatakan :
“Dalam hal penyusunan rencana pembangunan, Bappeda pertama-tama harus merumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang berkaitan dengan kondisi pembangunan di Kota Medan. Dalam merumuskan isu tersebut Bappeda Kota Medan harus terlebih dahulu mengadakan analisis terhadap lingkungan strategis. Untuk itu, Bappeda di bantu oleh tenaga ahli dari perguruan tinggi”.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
103
Implementasi konsep perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan RPJMD
Kota Medan diwujudkan dengan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan dengan melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder
pembangunan di Kota Medan. Dalam Musrenbang ini para stakeholder yang
hadir terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti organisasi masyarakat,
assosiasi profesi, DPRD, utusan kecamatan, media massa dan lain-lain.
Namun dalam hal penentuan ataupun pemilihan kriteria stakeholder yang
berperan serta dalam proses Musrenbang ini terdapat sebuah kondisi yang
mengingkari makna dari proses partisipasi yang sebenarnya. Dimana dalam hal
penentuan stakeholder tidak terdapat transparansi dari pihak pemerintah dalam hal
kriteria-kriteria stakeholder yang mengikuti Musrenbang tersebut. Kondisi yang
terjadi adalah dalam penentuan stakeholder pemerintah menggunakan inisiatif
sendiri dan dengan pertimbangan sepihak sesuai kepentingannya. Fakta ini dapat
dilihat dari para stakeholder yang ada pada proses Musrenbang adalah para pihak
atau elemen yang memiliki kedekatan dengan Pemerintah Kota Medan. Sebagai
gambaran umum akan kondisi yang lazim terjadi dalam hal pemilihan stakeholder
yang mewakili pihak akademisi biasanya pihak Pemerintah Kota Medan akan
memilih para akademisi yang sudah memiliki ikatan-ikatan atau kedekatan pribadi
dengan pihak Pemerintah Kota Medan. Sedangkan untuk stakeholder yang
mewakili organisasi masyarakat biasanya pihak Pemerintah Kota Medan akan
memilih organisasi masyarakat yang merupakan binaan Pemerintah Kota Medan
itu sendiri. Kondisi tersebut di atas tentunya akan mematikan proses dan makna
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
104
partisipasi yang sangat didambakan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan
pernyataan informan dari Ormas yang mengatakan bahwa:
“...terungkap bahwa posisi masyarakat masih lemah tingkat keterwakilannya. Kondisi tersebut diatas tentunya tidaklah harus terjadi apabila Pemerintah Kota Medan dapat mengidentifikasi stakeholder pembangunan yang ada di Kota Medan secara baik dengan cara melibatkan stakeholder tersebut untuk mendata secara lebih rinci tentang keberadaan dari stakeholder yang ada di Kota Medan”.
Dari pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kota Medan dapat dilihat beberapa
point penting mengenai partisipasi masyarakat yaitu :Usaha pemerintah Kota
Medan yang terlihat kurang maksimal dalam mengajak masyarakat Kota Medan
untuk menghadiri musrenbang atau pun sosialisasi tentang rencana pembangunan.
Pemerintah Kota Medan hanya menyampaikan informasi penyelenggaraan
Musrenbang melalui Camat dan Lurah dan belum sepenuhnya menyebarkan
informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Begitu juga halnya dalam sosialisasi
rencana pembangunan, masyarakat belum dapat secara utuh dan keseluruhan
untuk mengetahui rencana pembangunan, apa sebenarnya visi, misi dan tujuan
dari pembangunan Kota Medan. Seharusnya media massa mempunyai peran
penting pada proses ini. Sebagai perbandingan, dapat dilihat bagaimana peranan
media massa dalam menginformasikan tentang rencana pembangunan di Kota
Banda Aceh.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
105
Gambar 4.4. Contoh Informasi RPJPD Kota Banda Aceh melalui Surat Kabar
Partisipasi bisa dijalankan dengan beberapa prasyarat: adanya keterbukaan
informasi, equality (tidak ada perbedaan ras, agama, dan kondisi sosial ekonomi),
adanya komitmen dari pembuat keputusan (baik eksekutif maupun legislatif),
adanya kesadaran kritis warga, masyarakat yang terorganisir, serta iklim politik
yang kondusif untuk berpartisipasi. Partisipasi itu digerakkan oleh eksekutif,
legislatif, dan civil society. Untuk menghasilkan kebijakan yang pro partisipasi,
maka strategi yang dilakukan bisa berupa sosialisasi, pelibatan expert, lobby, dan
pengorganisasian.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
106
Partisipasi warga di dalam RPJMD diwujudkan dalam bentuk pelibatan
masyarakat dalam proses Musrenbang. Dimana dalam Musrenbang tersebut
memiliki dasar yang jelas dalam penyelenggaraannya, memiliki tujuan sosial, ada
akuntabilitas publik, dan ada keterlibatan warga sebagai stakeholders dalam
proses pembangunan yang dilaksanakan. Kegiatan itu mempunyai kerangka
perencanaan bersama untuk menetapkan tujuan, kegiatan, pelaksanaan, dan
penerima manfaat, serta metode pemantauan dan evaluasi program. Aktivitas itu
pun selalu mengedepankan atau berangkat dari aspirasi warga. Dengan demikian,
ada ruang yang dibuka untuk berpartisipasi. Warga harus didorong untuk
menciptakan aktivitas. Karena itu rakyat harus terorganisir.
Kegiatan partisipasi dapat diawali dengan Pertemuan antara Pemerintah
dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran proyek. Masyarakat pun akan
berkontribusi sesuai bidang keahlian masing-masing. Dan juga harus diterapkan
prinsip persamaan atau kesetaraan. Karenanya harus ada pembagian peran yang
adil dan jelas. Di dalam kegiatan, semua lapisan masyarakat dilibatkan.Mereka
terlibat aktif sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi.
Dengan catatan, rakyat atau perwakilannya harus atau ditunjuk oleh sektor
masing-masing. Pengambilan keputusan pun didasarkan pada mekanisme yang
ditetapkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan gugatannya. Dengan
demikian masyarakat sadar bahwa program itu berguna untuk mereka, dan mereka
dapat mengorganisir program tanpa tekanan eksternal. Karena kegiatan ini
ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, maka tujuannya harus bersifat
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
107
spesifik. Mereka terlibat langsung dalam suatu program. Hal ini seperti yang
dinyatakan informan dari ormas bahwa ;
“……Adapun indikator keberhasilan dari adanya partisipasi dapat dilihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.”
Keterlibatannya itu mulai dari merencanakan, merancang, hingga dan
membangun. Sedangkan keputusan dan wewenang pengelolaan ada di tangan
masyarakat. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, harus tersedia akses untuk
melakukan pengawasan. Dengan demikian ada ruang yang disediakan bagi warga
dalam proses mengevaluasi program. Masyarakat pun mendapat suatu kebebasan
untuk melakukan kontrol atau pengawasan.Untuk menciptakan pelayan yang
mengerti penuh akan tugas-tugasnya, maka diperlukan kontrol yang baik dari
semua pihak terkait. Karena itu informasi harus bisa diakses oleh semua orang.
Harus pula tersedia ruang publik sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi
masyarakat dalam program pembangunan. Fungsi layanan publik sangat luas,
mulai dari peraturan, pemberian pelayanan langsung hingga menyediakan
fasilitasi. Partisipasi harus berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas
hidup masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan merasa memiliki atas
pembangunan yang dilakukan. Dengan adanya partisipasi, masyarakat akan
mendukung sumber daya dengan sadar dan diakui.
Begitu juga Apabila melihat fungsi DPRD sebagai salah satu stakeholder
dalam proses RPJMD ini kiranya sudah saatnya DPRD Kota Medan mempertegas
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
108
peran dalam penyusunan rencana pembangunan, baik itu Perencanaan Jangka
Panjang, Jangka Menengah, maupn jangka pendek.
Yang potensial terjadi adalah DPRD akan menunggu sampai dokumen
perencanaan jangka panjang dan menengah daerah sampai kepada mereka.Baru
setelah itu, mereka akan mengadakan public hearing dengan masyarakat.
Mengapa dalam perencanaan partisipatif peran untuk melakukan penjaringan
aspirasi lebih banyak dipikul oleh eksekutif? Bukankah DPRD sebagai lembaga
perwakilan rakyat seharusnya terlibat lebih jauh?
Berangkat dari fenomena-fenomena yang megambarkan proses
keterlibatan masyarakat dalam proses RPJMD Kota Medan, dapat dilihat masih
banyak hambatan-hambatan bagi partisipasi masyarakat. Hambatan dan tantangan
terbesar yang sering ditemui dari penerapan perencanaan partisipatif dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah arogansi dan resistensi
birokrasi (mental block) dan politisi, serta menganggap kapasitas masyarakat dan
perangkat pemerintahan daerah masih sangat terbatas baik teknis maupun
sikap/perilaku berdemokrasi. Resistensi birokrasi terutama berkaitan dengan
pembagian/pendelegasian kewenangan dan perimbangan keuangan. Sebagian
besar birokrat masih keberatan apabila kewenangannya diserahkan yang akan
membawa konsekuensi berkurangnya anggaran dinas/instansi yang dikuasainya.
Selain itu, masih banyak peraturan birokrasi yang berorientasi “proyek”.
Jadi untuk menerapkan konsep partisipatif dalam proses RPJMD Kota
Medan kedepannya diperlukan adanya penguatan masyarakat sipil karena
kelemahan ini terjadi di tingkat masyarakat sipil, maka keberhasilan proses
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
109
perencanaan membutuhkan adanya masyarakat sipil yang kuat. Masyarakat Kota
Medan harus melek terhadap data dan informasi mengenai kebijakan publik yang
ada dalam berbagai dokumen kebijakan termasuk dokumen perencanaan dan
memperlakukan informasi kebijakan publik sebagai barang yang biasa diakses.
Hal ini senada dengan pendapat salah seorang informan dari akademisi yang
mengatakan :
“Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai instrumen pembelajaran masyarakat (social learning) secara kolektif melalui interaksi antar seluruh pelaku pembangunan atau stakeholders tersebut. Pembelajaran ini pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas seluruh stakeholders dalam upaya memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya secara luas. Perencanaan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik juga merupakan sebagai sebuah proses teknis”.
Masyarakat sipil harus segera mengkonsolidasi diri untuk masuk dalam
proses-proses pembuatan kebijakan. Dalam proses ini kemampunan untuk
membaca peta politik, menegosiasikan kepentingan, dan mengambil keputusan
dalam proses-proses kepemerintahan menjadi sangat penting. Masyarakat sipil
juga harus mengerti tentang hak-haknya dalam hidup bernegara. Untuk mencapai
itu, maka masyarakat sipil haruslah diberdayakan sebagai sebuah proses
demokrasi.
Untuk melihat bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan
RPJMD Kota Medan 2006-2010, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.
Namun, karena pengertian partisipasi mempunyai banyak defenisi, sehingga para
ahli masih juga masih menggunakan pengertian yang berbeda-beda, maka dalam
tesis ini yang dimaksud partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat
dalam memberikan kontribusi, komitmen, dukungan, kerjasama dan keahlian.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
110
Berikut ini adalah tabel bentuk ideal dan realitas dari partisipasi dari
berbagai unsur.
4.4.1.Kontribusi
Makna kontribusi stakeholder dalam perencanaan pembangunan
partisipatif adalah bahwa semua unsur harus dapat memberikan dan mencurahkan
potensi instutitusi demi kepentingan bersama. Prinsip ini merupakan dasar
menetapkan perencanaan yang disusun berdasarkan seluruh kemampuan yang ada
dalam masyarakat.
Model pembangunan seperti ini dinilai positif karena adanya kontribusi
masing-masing unsur yang saling melengkapi dalam melihat dan menawarkan
sebuah solusi terhadap suatu masalah dalam pembangunan masyarakat.
Matrik 4.1 Bentuk Ideal dan Realitas Kontribusi Masing-Masing Unsur Dalam
Perumusan RPJMD Kota Medan Tahun 2006-2010
Bentuk Kontribusi No Unsur Ideal Realitas
1 Pemko Medan
Bertanggungjawab penuh pada pelaksanaaan Teknis, Regulasi dan Anggaran Penyelenggaraan RPJMD sampai menjadi PERDA.
Sejauh ini sudah dapat memberikan kontribusi yang baik dalam perumusan RPJMD
2 Akademisi Memberikan sumbangan pemikiran dan alternatif-alternatif pilihan terhadap perumusan dan pemutakhiran RPJMD
Kondisi yang terjadi di lapangan kontribusi pihak akademisi masih secara individual dan biasanya tidak mewakili suara maupun keberadaan akademisi secara keseluruhan sehingga dalam pelaksanaannya sifat netral dari akademisi itu teredupkan sendirikarena kontribusi masih secara pribadi bukan kelembagaan dari pihak
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
111
akademis.
3 Ormas Bertindak sebagai fasilitator dengan tugas mendorong dan membangkitkan keberanian masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan pemikiran mereka berkaitan dengan isu pembangunan serta mengklarifikasi isu dan usulan penanganannya kepada peserta lainnya, serta mengelompokkan isu-isu pembangunan.
Memberikan input data informasi dan fakta lapangan sekitar pembangunan Kota Medan.
4 Media Massa
Melakukan publikasi, diseminasi informasi tentang perumusan perencanaan pembangunan Kota Medan
Hanya diundang dalam acara yang musrenbang dan jarang dilibatkan dalam proses perumusan RPJMD dan belum dapat menjalakan fungsi persnya secara baik.
5 DPRD DPRD melalui komisi-komisi yang ada perlu terlibat dalam pembahasan-pembahasan FGD sesuai topik/substansi RPJMD. Komisi-komisi dan disampingitu DPRD juga perlu melakukan penjaringan aspirasi masyarakat.
Dalam realitasnya pihak DPRD cenderung untuk menunggu hasil rumusan dari kepala daerah yang akan dibahas untuk menjadi perda.
Sumber: Data Primer Diolah, 2006
Dari uraian matrik 4.1, dapat disimpulkan bahwa pihak Pemko telah
memberikan kontribusi yang nyata dalam perumusan RPJMD tersebut.
Pemerintah Kota Medan sendiri menilai peranannya sangat efektif dengan alasan
adanya instansi yang secara khusus menangani bidang-bidang tertentu dalam
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
112
program pembangunan kota.. Hal ini sesuai dengan penuturan informan dari
Pemko Medan yang mengatakan :
”....Fakta yang ada di lapangan menurut saya sudah dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat kontribusi Pemko dala pelaksanaan RPJMD di kota ini. Khalayak dapat melihat bagaimana keseriusan dan kinerja Pemko dari hasil yang ada yaitu terlaksananya kegiatan musrenbang sampai perumusan RPJMD tanpa ada kendala teknis yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pemko dalam hal ini cukup besar dan menentukan keberhasilan program ini.”
Kontribusi pihak akademisi yang pada dasarnya adalah sangat urgen dalam
hal perumusan RPJMD ternyata tidak tersalur secara efektif. Kenyataan di
lapangan sangat berbicara lain dengan konsep ideal tentang apa sebenarnya
kontribusi ideal dari pihak akademisi terhadap perumusan RPJMD. Pihak
akdemisi yang memiliki potensi dan kapabilitas yang tinggi serta layak untuk
disertakan dalam semua proses perumusan ternyata masih dipergunakan sebatas
memenuhi legalitas dan formalitas kegiatan. Kondisi yang terjadi di lapangan
kontribusi pihak akademisi masih secara individual dan biasanya tidak mewakili
suara maupun keberadaan akademisi secara keseluruhan sehingga dalam
pelaksanaannya sifat netral dari akademisi itu teredupkan sendiri karena
kontribusi masih secara pribadi bukan kelembagaan dari pihak akademis.
Sementara itu ormas yang merupakan salah satu elemen penting dalam
proses perumusan RPJMD kurang mampu memberikan kontribusi maksimal.
Kondisi ini disebabkan karena faktor dari pemerintah yang kurang
memperhitungkan kontribusi dari ormas dan juga kelemahan-kelemahan dari
ormas itu sendiri. Jadi dalam hal kurang maksimalnya kontribusi ormas dalam
proses perumusan RPJMD di sebabkan oleh faktor lingkungan eksternal dan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
113
internal dari ormas-ormas itu sendiri. Hal ini sesuai dengan penuturan salah
seorang informan dari ormas yang mengatakan :
”....Kontribusi ormas dalam RPJMD sebenarnya sangat penting akan tetapi masih sering dinafikan oleh pemerintah. Kondisi di lapangan pemerintah lebih sering memandang negatif terhadap kemampuan dan kontribusi yang dapat kita berikan sehingga ormas menjadi kurang berkembang dan menjadi organ yang kelihatannya tidak produktif ..... Akan tetapi dalam hal ini pemerintah bukan satu-satunya penyebab kemandekan ormas, dari lingkungan ormas-ormas itu sendiri menjadi masalah yang dapat menenggelamkan peran dan keberadaan serta eksistensi ormas. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesatuan yang utuh dan kesatuan suara dari ormas-ormas yang ada sehingga menyebabkan tingkat pressurenya tidak kuat”.
4.4.2. Dukungan
Matrik 4.2 Bentuk Ideal dan Realitas Dukungan Masing-Masing Unsur
Dalam Perumusan RPJM Kota Medan Tahun 2006-2010
Bentuk Dukungan No
Unsur Ideal Realitas
1 Pemko Medan
Dukungan Teknis, Fasilitas dan Anggaran Penyelenggaraan Musrenbang sampai penyusunan RPJM
Sudah memberikan secara maksimal bantuan teknis maupun fasilitas demi terselenggaranya Musrenbang sampai penyusunan RPJMD
2 Akademisi Kesediaaan menjadi media konsultasi dan menyiapkan tenaga ahli dan profesional untuk mendukung perumusan dan rancangan terbaik bagi RPJMD
Ketersediaan tenaga dan potensi akademis masih kurang maksimal disertakan dalam proses penyusunan RPJMD, tenaga akademis belum diposisikan menjadi icon penting dalam proses perumusan RPJMD
3 Ormas Menjadi sebuah pintu masuk bagi data—data realitas kondsi masyarakat karena merupakan organ yang berasal dari masyarakat dan lebih dekat dengan masyarakat dan
Dukungan data hanya sebatas untuk dipersentasekan dalam artian peran hanya masih sebagai formalitas.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
114
memilki data yang lebih akurat mengenai kondisi riil masyarakat yang dibutuhkan dalam Musrenbang dan Penyusunan RPJM
4 Media Massa
Menjadi salah satu ujung tombak dalam sosialisasi informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang . Baik pada tahap pra pelaksanaan musrenbang sampai kepada tahap sosialisasi hasil baik bagi stakeholder maupun masyarakat luas
Masih terjadi pembatasan informasi dan pembatasan akses untuk mendapatka informasi tentang penyelenggaraan kegiatan sehingga media menjadi sangatmiskin informasi untuk disebarluasakan atau untuk disampaiakan kepada khalayak
5. DPRD Memberikan dukungan politis atas kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif dengan bentuk mengesahkan Perda RPJMD. Ini bermakna bahwa penyusunan RPJMD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD
Selama ini sudah berjalan dengan baik namun untuk periode saat ini belum terlihat secara jelas dan menyeluruh berhubung karena RPJMD belum disahkan menjadi PERDA.
Sumber : Data Primer diolah, 2006
Pada dasarnya RPJMD merupakan produk politik dimana dibutuhkan
komitmen dan persamaan persepsi dari unsur eksekutif, legislatif, dan unsur-unsur
lain untuk melaksanakan substansi yang terkandung dalam RPJMD tersebut.
Keterlibatan unsur-unsur dalam proses pembangunan, termasuk dalam
proses penganggaran sebenarnya adalah merupakan sesuatu kewajiban dan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
115
merupakan salah satu bagian dari hak-hak politik mereka sebagai warga negara
(Laode Ida, 2000). Dari hal ini terlihat bahwa sistem bottom-up planning ini
adalah sebagai suatu pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena
dipandang lebih berdasarkan suatu kebutuhan nyata dari masyarakat.
Bentuk ideal dan realitas dukungan masing-masing masing-masing unsur
dapat dilihat dalam uraian matrik 4.2 di atas. Dapat disimpulkan bahwa adanya
keterbatasan semua unsur dalam mendukung perumusan RPJMD Kota agar dapat
terwujud. Unsur informan dari Pemko Medan menyatakan bahwa Pemko sudah
berupaya secara maksimal dalam merancang dan melaksanakan teknis
penyelenggraaan RPJMD.
Sementara itu, informan yang mewakili media massa menyatakan
dukungannya kurang efektif melihat adanya keterbatasan unsur media massa
untuk terlibat dalam semua proses perumusan RPJM Kota Medan tahun 2006-
2010. Menurut informan, selama ini media massa hanya diundang dalam acara
yang sifatnya seremonial saja, sedangkan dalam proses perumusan RPJMD lebih
lanjut media massa tidak dilibatkan. Kondisi ini sering menyebabkan pemberitaan
yang “kosong”terhadap massa, hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang
informan dari media massa .
“Kita dari pihak media masssa sebenarnya sangat sering dihadapkan dengan permasalahan hati nurani dalam proses perumusan RPJMD ini. Faktor potensi dan keunggulan media massa yang dapat dipergunakan menyokong dan mendukung kesuksesan penyelenggraaan RPJMD ini sangat minim dalam hal realisasinya. Hakekat dukungan media massa sering dianggap sebagai sesuatu yang dapat membahayakan sehingga sangat sedikit diberi ruang gerak dan akses informasi dalam proses penyelenggraaan ini. Akibatnya, media massa sering menyajikan berita “kosong” kepada khalayak akibat tuntutan bisnis. Berita kosong dalam hal ini maksudnya kita hanya menyajikan headline yang sangat
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
116
menarik dan menimbulkan rasa ingin tahu yang besar dari pembaca namun dari esensi isinya sangat minim informasi dan sangat sering tidak mengulas headline tersebut.
Sedangkan informan yang mewakili unsur ormas menyatakan bahwa
walau Pemko telah memiliki inisiatif untuk melibatkan unsur ormas dalam
perencanaan pembangunan kota, namun masih disayangkan kondisi tersebut tidak
begitu berpengaruh karena hakekat keikutsertaan ormas masih sebagai pelengkap
dan dianggap sebagai formalisasi saja. Kondisi ini sangat sering mengecewakan
para ormas-ormas yang benar-benar berkerja dan bergerak sesuai hati nurani
masyarakat. Hal ini sesuai dengan penuturan dari informan yang berasal dari
ormas yang mengatakan :
“ ....Jikalau ormas-ormas yang ada di kota ini memiliki nurani dan pemandangan yang sama tentunya akan secara bersama-sama merasa kecewa dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Adalah kondisi yang sebenarnya sangat menyakitkan mengetahui apabila kemampuan dan sumbangan yang kita miliki tidak diperhitungkan dan kita mengetahui bahwa apa yang kita upayakan hanya untuk di dengarkan saja dan bukan untuk diperhitungkan.”
Disamping permasalahan tersebut di atas kondisi yang kerap terjadi adalah
keterlambatan penyampaian informasi oleh Pemko sehingga tidak tersedia waktu
yang cukup bagi ormas untuk membuat program yang matang pada saat
Musrenbang tersebut. Demikian halnya dengan penilaian informan dari unsur
Akademisi yang menyatakan bahwa pada dasarnya unsur akademisi hanya
dilibatkan dalam sebagian proses saja, dalam arti tidak pada semua proses
penyusunan RPJMD tersebut melibatkan unsur Akademisi sekalipun keterlibatan
itu diperlukan. Lebih lanjut informan ini menilai alasan dari tidak dilibatkannya
keseluruhan unsur, termasuk unsur Akademisi, pada setiap acara musyawarah dan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
117
pembuatan draft finalisasi RPJMD. Namun demikian pemerintah punya alasan
tersendiri mengapa semua masyarakat tidak diundang dalam musrenbang kota.
Alasannya lebih pada ketidak efesienan, biaya, dan tempat yang tidak memadai.
Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan dari Pemko yang
mengatakan
“dalam musrenbang tingkat kota kita tidak mengundang masyarakat luas tetapi bukan berarti kita tidak melibatkan masyarakat, kita mengundang semua LPM dari setiap kelurahan sebagai wakil-wakil masyarakat per kelurahan, kita juga mengundang DPRD yang kita anggap juga sebagai wakil rakyat. Alasannya, kalau kita undang semuanya membutuhkan biaya yang besar dan mau dimana kita buat tempatnya, sedangkan ormas di seluruh Kota Medan ada sejumlah 2000. dan saya pikir juga kurang efesien”. 4.4.3. Komitmen
Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, dalam perumusan RPJMD
Kota Medan dukungan dari Stakeholder ditandai dengan salah satu proses yang
disebut sebagai pembuatan komitmen dan kesepakatan. Komitmen dalam hal ini
memiliki makna bahwa bukan hanya pemerintah sendiri saja yang harus
melaksanakan segala amanat yang terkandung dalam dokumen RPJMD yang telah
dibuat tersebut, melainkan seluruh unsur stakeholder harus turut ikut serta dalam
mensukseskan program dan segala yang terkandung dalam RPJMD.
Hal ini merupakan kelanjutan dari makna kesepakatan yang berarti
dokumen RPJMD tersebut merupakan keputusan dan kebijakan bersama,
sehingga harus dilaksanakan bersama-sama.
Perencanaan partisipatif membutuhkan dukungan dari semua stakeholder.
Dalam perumusan RPJM Kota Medan dukungan stakeholder tersebut ditandai
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
118
dengan salah satu proses yang disebut sebagai pembuatan komitmen dan
kesepakatan. Makna dari komitmen adalah bahwa bukan pemerintah saja yang
diharuskan untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam dokumen RPJMD
tersebut, namun unsur stakeholder lainnya harus turut serta mensukseskan
program yang ada dalam RPJMD. Sedangkan makna kesepakatan adalah bahwa
dokumen RPJMD tersebut merupakan keputusan dan kebijakan bersama. Realitas
ini mengisyaratkan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen bersama yang tidak
dibuat secara sepihak oleh pemerintah.
Matrik 4.3
Bentuk Komitmen Ideal Dan Realitas Masing-Masing Unsur Dalam Perumusan RPJM Kota Medan Tahun 2006-2010
Bentuk Komitmen No Unsur Ideal Realitas
1 Pemko Medan
Mengawal Perumusan dan setiap proses dalam perumusan RPJM Kota Kota Medan 2006-2010.
Sudah terbukti dengan terselenggaranya semua kegiatan yang berhubungan dengan proses RPJMD
2 Akademisi Aktif memberikan Dukungan Teknis dan Konsultasi dalam Proses Perumusan RPJM sesuai dengan konsep Tri Dharma PT dan selalu komitmen untuk menjadi organ netral yang bertindak secara objektif dan mengedepankan profesionalisme dan menjungjung tinggi kejujuran dan kepedulian sosial yang tinggi
Belum dapat direalisasikan karena yang terjadi karena komitmen tersebut masih sebatas konsep ideal dan kesulitan menerapkannya karena yang terjadi selama ini pihak akademisi yang dipakai adalah individu-individu yang dekat dengan pemerintah dan di kalaim sebagai perwakilan akademisi .
3 Ormas Kesediaan mendukung segala kebutuhan dalam penyelenggaraan RPJMD sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki
Kurang diperhitungkan dan kurang dimanfaatkan dalam proses penyusuanan RPJMD
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
119
4 Media Massa
Melakukan publikasi, diseminasi informasi tentang pembangunan Kota Medan
Tetap melakukan publikasi walaupun dengan ruang yang terbatas dalam media
5 DPRD Menjadi mitra (counterpart) tim penyusun RPJMD/Renstra SKPD yang berasal dari perwakilan komisi-komisi,
Tidak semua anggota DPRD konsisten dalam menyuarakan aspirasi warga.
Sumber : Data Primer diolah, 2006
Informan dari Akademisi, Ormas dan Media Massa menilai bahwa
pernyataan komitmen, sebagaimana hal tersebut merupakan bagian dari proses
perumusan RPJMD, dan merupakan konsensus yang harus dilaksanakan serta
memiliki kekuatan moral bagi semua unsur untuk tunduk atas komitmen bersama
tersebut.
Informan yang mewakili unsur Pemko Medan menyatakan selaku
Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dalam perencanaan pembangunan,
Pemko sudah merealisasikan komitmennya. Hal ini dapat dilihat hasil
terselenggaranya kegaiatan musrenbang sampai pada perumusan RPJMD.
Sementara unsur Akademisi menilai Perguruan Tinggi (PT) pada
hakekatnya merupakan Center of Excellent, Mora Force dalam menanggapi
fenomena yang ada di masyarakat. Akan tetapi kondisi yang terjadi di lapangan
komitmen tersebut belum dapat direalisasikan karena yang terjadi komitmen
tersebut masih sebatas konsep ideal dan kesulitan menerapkannya karena yang
terjadi selama ini pihak akademisi yang dipakai adalah individu-individu yang
dekat dengan pemerintah dan di klaim sebagai perwakilan akademisi. Hal ini
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
120
sesuai dengan pernyataan salah seorang informan dari Akademisi yang
mengatakan :
“adalah suatu kesulitan untuk merapkan komitmen secara utuh karena hal ini menyangkut nurani .Yang menjadi permaslahan adalah komitmen yang ada adalah komitmen secara umum atas nama akademisi sementara yang sering terjadi pihak akademisi yang sering dilibatkan dalam proses ini biasanya datang secara pribadi karena hubungan atau kedekatan tertentu sehingga sangat sulit menerapkan komitmen tersebut. Kadang kala kita dari pihak akademis tidak megetahui siapa dan dari mana akademisi yang dilibatkan tersebut. Hal ini menjadi kendala utama dalam realisasi komitmen akademisi.”
Masyarakat, yang juga merupakan komponen yang ada di dalam masing-
masing unsur informan penelitian ini, merupakan suatu kesatuan menyeluruh
yang diikat oleh perjanjian bersama (konsensus) untuk menata dan membangun
kehidupan bersama. Komitmen tersebut merupakan kesepakatan semua unsur
selanjutnya dilaksanakan secara bersama. Adanya unsur yang melanggar
kesepakatan tersebut akan memunculkan instabilitas sistem yang sangat
mengganggu dalam pembangunan kehidupan bersama. Untuk menjaga stabilitas
maka diperlukan komitmen masing-masing unsur untuk berlaku dan bertindak
berdasarkan peran masing-masing dalam mensukseskan pembangunan kota.
4.4.4. Kerjasama
Makna kerjasama dalam perumusan program pembangunan partisipatif
adalah bahwa dalam melakukan perencanaan dan implementasi program
pembangunan semua unsur menganggap bahwa semua unsur dalam komponen
stakeholder pembangunan merupakan mitra dan bukan sebagai competitor.
Sebagai suatu mitra keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi program
pembangunan merupakan keberhasilan dan kegagalan bersama. Hubungan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
121
kerjasama antara stakeholder merupakan faktor keberhasilan penting dalam
strategic governance.
Matrik 4.4 Bentuk Ideal dan Realitas Kerjasama Masing-Masing Unsur Dalam
Perumusan RPJM Kota Medan 2006-2010
Bentuk Kerjasama No Unsur Ideal Realitas
1 Pemko Medan
Bekerjasama dengan semua unsur-unsur stakeholder dalam tahapan proses perumusan RPJMD
Bekerjasama dengan semua unsur-unsur stakeholder dalam tahapan proses perumusan RPJMD
2 Akademisi Bekerjasama dengan semua unsur terkait dalam merumuskan hasil kesepakatan sebagai rancangan akhir RPJMD
Melakukan kerjasama sesuai dengan permintaan pemerintah kota.
3 Ormas Melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam pengadaan forum-forum pertemuan warga untuk penjaringan aspirasi dan dapat bertindak sebagai pelaksana teknis lapangan dalam penjaringan aspirasi masyarakat
Organisasi masyarakat banyak yang tidak terlibat secara langsung dalam forum atau musyawarah rencana pembangunan RPJMD. Oleh karena itu mereka sering menyampaikan asprasi dengan melalui aksi-aksi demonstrasi. Keterlibatan ormas adalah kelompok yang dianggap bisa diajak kompromi oleh pemerintah dan merupakan binaan pemerintah.
4 Media Massa
Bekerjasama dengan pemerintah sebagai media publikasi, diseminasi informasi tentang pembangunan Kota Medan
Selalu dibatasi oleh kebutuhan publikasi media massa sehingga hanya sedikit ruang yang bisa diberikan untuk publikasi RPJM
5 DPRD Dalam perumusan kesepakatan unsur DPRD sama dengan tim perumus lainnya secara bersama-sama menyusunnya dengan mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaannya, dikaitkan dengan potensi dan permasalahan daerah
Tidak semua proses atau kegiatan Musrenbang diikuti oleh anggota DPRD
Sumber : Data Primer diolah, 2006
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
122
Informan dari unsur Pemerintah Kota Medan menilai bahwa kerjasama
yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup. Dengan melibatkan unsur pelaku
pembangunan kota dalam setiap proses dalam perumusan RPJM Kota Medan
sudah sangat tepat dalam membentuk kerjasama diantara seluruh unsur
stakeholder.
Informan dari unsur Ormas dan akademisi menilai kerjasama yang
dikembangkan belum maksimal dikarenakan dalam kerjasama selalu terjadi
kondisi dominasi dari pihak pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari
salah seorang informan yang mengatakan :
“…dalam hal kerjasama untuk penyelenggraan kegiatan RPJMD sangat tidak efisien dikarenakan pemerintah sangat terkesan mendominasi dan mendikte kinerja setiap unsur di luar pemerintah. Kondisi ini menyebabkan tidak berkembanganya kerjasama yang dinamis dan harmonis demi penyelenggaraan yang lebih efien.jadi bentuk-bentuk kerjasama yang ada selama ini tidak sesuai dengan substansi karena tidak memperhitungkan kapabilitas masing-masing unsur yag terlibat”.
Dilihat dari realitasnya, ternyata unsur Media massa masih belum
maksimal memberikan kerjasamanya dalam perumusan program pembangunan
partisipatif Kota Medan Tahun 2006-2010. Hal tersebut juga disebabkan
keterbatasan ruang dan akses yang dimiliki sehingga tidak bisa secara maksimal
mensinergikan publikasi program pembangunan yang ada. Hal ini sesuai dengan
pernyataan salah seorang informan dari media massa yang mengatakan :
“pihak media sangat kesulitan dalam mendapatkan akses tentang proses dan perkembangan dari penyelenggaraan RPJMD . Hal ini terjadi karena kehadiran kita masih dianggap negatif oleh pihak pemerintah. Kondisi di lapangan menunjukkan betapa perjuangan kawan-kawan dari media massa tidak berarti melawan counter dan sikap menutup informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah.Sebenarnya ada saja sebagia dari pihak penyelenggara yang memiliki nurani yang baik dan berkeinginan memberikan informai akan tetapi hal ini akan terkendala dengan kredibilitasnya di depan unsur pemerintah sehingga
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
123
menyebabkan tetap sulitnya memperoleh informasi mengenai penyelenggraan RPJMD ini. 4.4.5 Keahlian
Dalam melakukan perumusan pembangunan partisipatif semua unsur harus
duduk berdampingan tanpa ada strata khusus. Model perencanaan seperti ini
menunjukkan tidak adanya unsur yang superior dan inferior dalam melaksanakan
pembangunan partisipatif tersebut.
Didasari oleh asumsi tersebut, masing-masing unsur dapat memberikan
pengalamannya sesuai dengan rutinitasnya dalam melakukan perumusan
pembangunan partisipatif. Kata kunci dalam model perumusan pembangunan
partisipatif semacam ini adalah “kesetaraan” yang menunjukkan setiap unsur
memiliki kemampuan dalam memberikan keahlian dan konsultasi dalam
pembangunan masyarakat. Peran ideal dan realitas keahlian masing-masing unsur
dapat dilihat dalam uraian Matrik 4.5. berikut:
Matrik 4.5 Bentuk Ideal Dan Realitas Keahlian Masing-Masing Unsur Dalam Perumusan RPJM Kota Medan Tahun 2006-2010
Bentuk Keahlian No Unsur Ideal Realitas
1 Pemko Medan
Menguasai secara teknis dan subtantif, normatif perencanaan pembangunan daerah
Sudah mampu melaksanakan dan menguasai secara teknis dan subtantif, normatif perencanaan pembangunan daerah
2 Akademisi Menguasai teknis, metodologi dan analisis pembangunan daerah. Serta merumuskan permasalahan-permasalahan secara ilmiah
Menguasai teknis, metodologi dan analisis pembangunan daerah.
3 Ormas Organisasi masyarakat dapat memberikan hasil kajian dan
Belum dapat memberikan keahliannya. Karena dalam
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
124
pengamatan mereka dan/atau hasil advokasi mereka terhadap masyarakat yang didampinginya berkaitan terhadap isu-isu pembangunan jangka menengah di daerah dan harapan mereka terhadap penanganan isu-isu tersebut.
perspektif pemerintah kota, unsur ormas kurang memahami subtansi permasalahan
4 Media Massa
Melakukan publikasi diseminasi informasi yang berimbang dan menarik untuk dibaca masyarakat.
Melakukan publikasi walaupun kurang maksimal
5 DPRD DPRD diharapkan dapat memberikan keahlian nya dalam berbagai tahapan. Namun, karena RPJMD akan di jadikan PERDA, maka dalam Pembahasan Ranperda RPJMD, yang merupakan kewenangan (domain) DPRD, maka DPRD dapat menyumbangkan keahlian nya.
Masih membutuhkan dukungan staf ahli dalam memahami masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Sumber : Data Primer diolah, 2006
Dari matrik 4.5, dapat dilihat bahwa Pemko Medan yang idealnya harus
menguasai secara teknis dan normatif program pembangunan daerah, pada
realitasnya telah dapat melakukan regulasi-regulasi teknis tentang implementasni
pembangunan tersebut. Dalam hal keahlian menurut unsur-unsur yang ada pihak
pemerintah sudah mengenali dan memetakan potensi-potensi dan keahlian
berbagai unsur yang ada di masyarakat akan tetapi dalam hal implementasi masih
kurang dimanfaatkan dan dilibatkan dalam menyukseskan kegiatan perumusan
RPJMD dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang sebenarnya kurang
subtansial akan tetapi dikarenakan pemerintah memiliki kekuatan hegemoni dan
memiliki kekuatan untuk melakukan klaim yang berpengaruh menyebabkan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
125
kondisi ini berjalan begitu saja tanpa ada perubahan yang berarti. Hal ini di
dukung oleh pernyataan salah seorang informan dari ormas yang mengatakan :
“Sebenarnya sudah terjadi kelanggengan kebobrokan dalam proses penyelenggraaan perumusan RPJMD di kota ini. Keburukan itu dapat dilihat dari pengingkaran makna, peran, kapabilitas, kemampuan dan keberadaan berbagai unsur yang ada dan seharusnya terlibat dalam mekanisme perumusan RPJMD ini.Kondisi ini adalah merupakan rahasia umum dan sepertinya adalah hal yang sudah dapat diterima dengan lapang dada. Dalam hal ini kita tidak dapat saling menyalahkan dan menyalahkan pemerintah karena kesalahan paling besar juga berasa dari ketidakmampuan kita dalam menyatukan persepsi, langkah dan kekuatan demi perbaikan kondisi yang ada. Hal ini juga terjadi pada ormas yang memiliki sekian banyak pengalaman dan reputasi dalam mendampingi masyarakat pada program-program pembangunan yang bersifat Bottom Up, pada realitasnya ormas belum dapat mempergunakan keahlian dalam proses pembangunan Kota Medan”.
Selanjutnya unsur Akademisi yang menguasai teknis, metodologi dan
analisis pembangunan daerah dalam realitasnya telah melakukan peran
konsultasinya dengan menerapkan semua hal yang dikuasai tersebut dalam
pemberdayaan masyarakat dan aparatur. Sedangkan ormas yang memiliki sekian
banyak pengalaman dan reputasi dalam mendampingi masyarakat pada program-
program pembangunan yang bersifat Bottom Up, pada realitasnya ormas belum
dapat mempergunakan keahlian dalam proses pembangunan Kota Medan.
4.5. Rumusan RPJMD Kota Medan Tahun 2006-2010
Berikut ini adalah hasil Rumusan RPJMD Kota Medan 2006-2010 yang
tertuang dalam Peraturan Walikota No 5 tahun 2005 (Anonimus, 2005)
4.5.1. Permasalahan Dan Agenda Pembangunan Kota Medan Tahun 2006 – 2010
Kota Medan mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan penting dalam
pembangunan baik dalam skala lokal maupun regional. Secara lokal Kota Medan
adalah Kota Metropolitan yang dipastikan memerlukan prasarana dan sarana
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
126
perkotaan yang memadai dan handal, sedang secara regional kedudukan Kota
Medan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara dan pintu gerbang Indonesia
bagian barat berfungsi, sebagai barometer pembangunan sekaligus mesin
pertumbuhan ekonomi.
Diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah, memberikan implikasi kepada pergeseran pusat-pusat kewenangan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dari pusat ke daerah.
Konsekuensinya adalah, peningkatan kewenangan tersebut harus dibarengi
dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di daerah, dalam
pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, adanya pergeseran kewenangan penggunaan
sumber-sumber dana di daerah, juga akan mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan,
program atau kegiatan yang diprioritaskan, baik dalam penyelenggaraan
pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
Berdasarkan hal tersebut penetapan arah kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan Kota dalam 5 (lima) tahun ke depan, membutuhkan perencanaan
yang handal. Oleh sebab itu, dengan diberlakukannya UU Nomor : 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Pemerintah
Kota Medan harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Kota Medan tahun 2006-2010, serta menetapkannya paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah Walikota/Wakil Walikota Medan dilantik melalui Peraturan Walikota Medan.
RPJM Kota Medan tahun 2006-2010 pada pokoknya merupakan
penjabaran visi, misi dan program kerja Walikota/Wakil Walikota Medan selama
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
127
5 (lima) tahun ke depan. Sebagai penjabaran teknis perencanaan, gagasan
pembangunan kota Walikota/Wakil Walikota Medan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan kota, maka RPJM Kota Medan ini juga
merancang strategi utama, agenda pokok, sasaran, serta arah kebijakan dan
program-program pembangunan kota yang telah disepakati oleh seluruh stakeholder.
4.5.2. Permasalahan Pembangunan Kota Medan Tahun 2006-2010
Walaupun kemajuan pembangunan kota sangat pesat, akan tetapi tidak
dapat dipungkiri akibat kompleksnya dimensi, ruang lingkup dan fungsi
pemerintahan serta pembangunan kota, menyebabkan Kota Medan tetap
dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan perkotaan yang harus diatasi.
Masalah dan tantangan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1. Bidang Fisik dan Prasarana : Salah satu masalah dan tantangan pokok
pembangunan fisik dan prasarana yang sedang dihadapi adalah keberadaan
Bandara Polonia yang berada di tengah-tengah kota. Di sisi lain dengan luas
wilayah yang relatif terbatas, menjadikan kegiatan ekonomi dan social
cenderung bergerak secara terpusat. Sebagai konsekuensinya, Kota Medan
sampai saat ini masih dihadapkan pada beberapa persoalan fisik dan prasarana
lainnya, yang terkait dengan sistem drainase, manajemen lalu lintas,
perumahan dan pemukiman, ruang terbuka hijau dan lingkungan hidup, yang
harus dapat diatasi pada masa yang akan datang. Oleh karena masalah dan
tantangan tersebut tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah
Kota Medan, maka sangat diperlukan peningkatan koordinasi dan upaya-
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
128
upaya terpadu yang melibatkan Medan dan Kabupaten/Kota lainnya, dengan
fasilitas Pemerintah Propinsi Sumatera Utara/Pemerintah Pusat.
2. Bidang Ekonomi : Dalam bidang ini, masalah dan tantangan yang dihadapi
masih bersifat klasik yaitu pengangguran dan kemiskinan. Walaupun terjadi
penuruan angka pengangguran terbuka, kemiskinan, perubahan struktur pasar
yang lebih modern, dan distribusi kegiatan social ekonomi lebih luas selama
lima tahun terakhir, namun hal ini tetap menjadi masalah dan tantangan
pembangunan kota. Oleh sebab itu kebijakan dan program pembangunan kota
pada masa yang akan datang, haruslah merupakan bagian penting dari upaya
menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi angkatan kerja, sehingga
mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.
3. Bidang Sosial Budaya : Dalam bidang ini, masalah dan tantangan pokok yang
memerlukan perhatian dan solusi terfolus adalah, masih relatif rendahnya
derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Untuk itu pada masa yang akan
datang masyarakat perlu mendapat akses yang lebih luas terhadap pelayanan
pendidikan dan kesehatan, di samping secara bersamaan terus memperbaiki
manajemen dan meningkatkan mutu pelayanan dasar yang disediakan. Selain
bidang kesehatan dan pendidikan, masalah dan tantangan di bidang soaial
budaya adalah kenakalan remaja, tindak kriminal, anak jalanan, kawasan
kumuh, dan kurangnya pembinaan kekayaan seni budaya lokal.
Permasalahan dan tantangan pembangunan kota yang dihadapi selama 5
(lima) tahun ke depan, pada setiap agenda pembangunan secara lebih terperinci
dapat disajikan sebagai berikut :
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
129
a. Mewujudkan Kemajuan dan Peningkatan Kemakmuran Masyarakat Yang
Berkeadilan.
Masalah dan tantangan utama yang dihadapi dalam lingkup agenda
mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat yang
berkeadilan sebagai berikut :
(1) Meskipun terjadi peningkatan secara berarti, pertumbuhan ekonomi yang
dicapai relatif belum cukup progresif untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Selama tahun 2000-2004, (harga konstan tahun 1993),
perekonomian kota tumbuh rata-rata sebesar 5,19 persen per tahun,
sementara PDRB perkapita mencapai Rp 12,50 juta tahun 2004. Dari sisi
pengeluaran, pertumbuhan ekonomi cenderung masih didorong oleh
konsumsi masyarakat.
(2) Proses pembangunan kota yang masih terbatas dalam memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Pembangunan Iptek dihadapkan pada
permasalahan berupa belum optimalnya pemanfaatan sumber daya (manusia,
modal, sarana, prasarana dan informasi), penelitian dan pengembangan
(Litbang), kurang Terintegrasinya kebijakan mobilitas peneliti, mekanisme
intermediasi dan inovasi yang mencakup bidang pendidikan, fiskal, industri,
perbankan dan Iptek.
(3) Masih relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan masalah-
masalah soaial yang mendasar belum sepenuhnya terpecahkan. Walaupun
terjadi penurunan, angka pengangguran terbuka pada tahun 2004 masih
cukup tinggi yaitu sebesar 13,01%, sedang Tingkat Partisipasi Angkatan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
130
Kerja (TPAK) sebesar 52,92%. Sementara penduduk miskin pada tahun
2004 diperkirakan sebanyak 7,13%.
(4) Dalam pada itu, kesenjangan pembangunan antar wilayah inti kota (lingkar
dalam) dengan daerah lingkar luar (border area) masih sangat dirasakan.
Ketimpangan telah berakibat langsung pada munculnya tuntutan untuk
segera meningkatkan percepatan pembangunan kota pada wilayah lingkar
luar.
(5) Implementasi desentralisasi dan otonomi daerah menghadapi kendala, antara
lain disebabkan masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang
handal dan profesional, masih terbatasnya ketersediaan sumber-sumber
pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah
sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar daerah (eksternal); belum
sepenuhnya tersusun kelembagaan yang efektif; belum terbangunnya sistem
dan regulasi yang konsisten; kurangnya kreativitas dan partisipasi
masyarakat secara lebih luas dan rasional.
(6) Kesejahteraan masyarakat kota tidak terlepas dari dukungan ketesediaan
infrastruktur sosial ekonomi dalam pembangunan. Kondisi pelayanan serta
minimnya infrastruktur yang meliputi transportasi, perumahan, paelayanan
air minum serta utilitas dan penyehatan lingkungan kota lainnya, belum
sepenuhnya meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Berkurangnya
kualitas pelayanan dan lambatnya pembangunan infrastruktur baru, telah
menghambat pembangunan kota.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
131
(7) Kualitas sumber daya manusia masih relatif rendah. Pembangunan
pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dasar warga kota.
Hal ini didasarkan angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) sebesar
74,5% pada tahun 2004. Walaupun pada periode yang sama Angka
Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun sudah mencapai 98,58
persen, namun APS penduduk usia 13-15 tahun baru mencapai 93,75 persen,
dan APS penduduk usia 16-18 tahun baru mencapai 76,31 persen.
Tantangan tersebut menjadi semakin berat, dengan adanya disparitas tingkat
pendidikan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi, seperti
antara penduduk kaya dengan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki
dan penduduk perempuan.
(8) Kualitas pendidikan juga relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi
kebutuahn kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh
kurang dan belum meratanya pendidik baik secara kuantitas maupun
kualitas, serta kesejahteraan pendidik yang juga masih rendah. Di samping
itu, fasilitas belajar mengajar juga belum tersedia secara memadai. Pada saat
yang sama masih banyak peserta didik yang tidak seluruhnya memiliki
dukungan buku pelajaran dan alat peraga yang dibutuhkan.
(9) Dalam pada itu pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan, belum
sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena belum mantapnya pembagian tugas,
fungsi dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan, termasuk
kontribusinya dalam menyediakan anggaran pendidikan, serta belum
terlaksananya standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan,
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
132
dengan acuan umum dari Pemerintah Pusat. Di samping itu kedudukan,
peran dan fungsi Dewan Perwakilan serta Komite Sekolah/Madrasah serta
elemen pendidikan lainnya, juga belum optimal.
(10) Adanya amandemen UUD 1945 dan ditetapkannya UU Nomor : 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan agar dana
pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan,
dialokasikan minimal 20 persen dari APBD, serta mewajibkan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Kota menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa
memungut biaya, pada dasarnya telah mendorong alokasi anggaran
pendidikan dari tahun ke tahun dalam porsi yang lebih besar. Namun
demikian sampai saat ini Pemerintah Kota harus dikaui belum sepenuhnya
mampu menyediakan pelayanan pendidikan dasar cuma-cuma, secara
keseluruhan.
(11) Derajat kesehatan dan status gizi masyarakat relatif rendah, yang antara lain
tercermin dari masih tingginya angka kematian bayi, angka kematian ibu
melahirkan dan kurang gizi pada balita. Di samping itu, selain pola penyakit
yang diderita oleh masyarakat yang pada umumnya masih berupa penyakit
menular, diketahui penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan
pembuluh darah, serta diabetes mellitus (kencing manis) juga menunjukkan
kecenderungan meningkat.
(12) Kesejahteraan social masyarakat relatif masih rendah, antara lain tercermin
dari ditemuinya anak maupun lanjut usia yang terlantar, kecacatan dan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
133
ketunasosialan. Sementara itu, kualitas penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus dianggap masih belum memadai.
(13) Dalam implementasi program pemberdayaan perempuan, permasahan mendasar
yang dihadapi selama ini adalah, belum optimanya partisipasi perempuan dalam
pembangunan kota, di samping masih ditemuinya berbagai bentuk praktek
diskriminasi dan perdagangan terhadap perempuan. Permasahan pokok lainnya
adalah masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik laum perempuan yang
bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Dalam konteks
sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar
perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi,
dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Masalah lainnya adalah
rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; tingginya tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak; rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak;
rendahnya angka indeks Pembangunan Gender (Gender-Related Development
Index, GDI); dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment
Measurement, GEM); banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang
bias gender, diskriminasi terhadap perempuan, dan tidak peduli anak; serta relatif
lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk
ketersediaan data yang valid dan akurat.
b. Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Efektif
Permasalahan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik dan efektif meliputi :
1) Belum terpenuhi seluruhnya standar pelayanan umum kota yang modern
sebagai ciri Kota Metropolitan.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
134
2) Masalah lainnya adalah masih relatif tingginya laju pertumbuhan dan
kuantitas penduduk; masih tingginya tingkat kelahiran penduduk;
kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia suber dan remaja
akan hak-hak reproduksi; masih rendahnya usia kawin pertama penduduk;
rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB; masih lemahnya ekonomi
dan ketahanan keluarga; masih lemahnya instusi daerah dalam
pelaksanaan program KB; belum serasinya kebijakan kependudukan dalam
mendukung kota berkelanjutan; belum tertib sepenuhnya administrasi
kependudukan, rendahnya kualitas pemuda; dan semakin memudarnya
budaya olahraga di kalangan masyarakat dan prestasi olahraga yang belum
sepenuhnya meningkat, sebagaimana yang diharapkan.
3) Usaha mewujudkan tata pemerintahan yang baik juga terhambat oleh
kurangnya kreativitas, inovasi pada birokrasi, sehingga belum mendukung
sepenuhnya upaya mewujudkan birokrasi yang berorientasi manajemen
pemerintahan dan bisnis, sebagaimana yang diharapkan.
c. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi Yang Ramah Lingkungan
Permasalahan dalam meningkatkan prasarana dan sarana social ekonomi
yang ramah lingkungan meliputi Pembangunan infrastruktur masih dihadapkan
pada terbatasnya kemampuan pembiayaan Pemerintah. Pada sebagian
infrastruktur, Pemerintah masih bertanggungjawab terhadap pembangunan dan
pemeliharaannya, Misalnya pembangunan jalan. Pada sebagian lain, penyediaan
dan pembangunan beberapa jenis infrastruktur ekonomi sebenarnya dapat
dilakukan sepenuhnya oleh swasta.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
135
d. Menciptakan Kehidupan Masyarakat Yang Religius dan Harmonis
Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara walaupun sudah baik, namun
masih perlu ditingkatkan. Ajaran agama belum sepenuhnya diaktualisasikan
dalam kehidupan agama secara nyata dan belum sepenuhnya menjadi landasan
etika dan moral. Perilaku masyarakat yang cenderung negatif seperti tindakan
asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, dan perjudian sering muncul
kepermukaan. Di samping itu, permasalahan dalam pembangunan agama adalah,
masih belum sepenuhnya konddusif harmonisasi kehidupan sosial dalam
masyarakat. Ketegangan sosial yang memicu konflik intern antar umat beragama,
jika dibiarkan akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada akhirnya
akan menurunkan tingkat kesejahteraan itu sendiri.
4.5.3. Agenda Pembangunan Kota Medan Tahun 2006-2010
Untuk mewujudkan pembangunan Kota yang lebih terarah, terencana,
menyeluruh, terpadu, terintegrasi, antisipatif, realistis dan dapat dievaluasi, maka
perlu dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RP JM) Kota Medan
sebagai Broad Guide Line penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan untuk 5 (liam) tahun ke depan.
RP JM Kota Medan yang ditetapkan, sekaligus menjadi strategi dasar bagi
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan kota, serta
memberikan orientasi dan komitmen bagi penyelenggaraan pemerintahan.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
136
Dengan demikian, di samping adanya rencana pembangunan kota yang
handal, maka RPJM juga sekaligus berfungsi menjadi instrumen pengukuran
capaian kerja sebagai bentuk akuntabilitas publik guna menjamin peningkatan
pelayanan umum yang diinginkan.
Pembangunan kota merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, untuk meraih masa depan
yang lebih baik. Oleh karenanya Visi merupakan simpul dan starting point dalam
menyusun RP JM pembangunan Kota.
Sebagai model dan identitas masa depan Kota Medan, maka perumusan
Visi didasarkan pada pertimbangan :
1. Prasyarat Pembangunan Kota Abad 21, seperti berkembangnya demokrasi
dan partisipasi, kebutuhan penegakan hukum, keadilan social dan
ekonomi, pemerintahan yang kuat, efisien dan efektif, birokrasi yang
kreatif dan inovatif, stabilitas politik dan keamanan yang kondusif,
pelayanan publik yang prima, pemerataan pembangunan dan
pembangunan kota yang berkelanjutan.
2. Masalah dan tantangan serta kebutuhan pembangunan Kota Medan, dalam
rangka mewujudkan kemajuan dan kemakmuran Medan Kota
Metropolitan.
3. Kebijakan pembangunan nasional, sektoral dan regioanal, yang
mendorong perkembangan Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan dan
pengembangan Indonesia Bagian Barat.
4. Kecenderungan Globalisasi dan Regionalisasi.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
137
5. Nilai-nilai luhur, norma dan budaya yang telah lama dianut seluruh warga
Kota Medan.
Berdasarkan potensi, tantangan, masalah dan harapan wujud pembangunan
kota lima tahun ke depan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kota untuk 5
(lima) tahun ke depan, periode 2006-2010 yaitu “Medan Kota Metropolitan
Yang Modern, Madani Dan Religius”
Makna Visi Modern; Kota modern yang akan diwujudkan adalah kota
jasa, perdagangan, keuangan, dan pendidikan yang siap bersaing secara regional
dan global, dengan sistem lalulintas keuangan yang efisien dan kompetitif, dengan
dukungan infrastruktur sosial ekonomi yang lengkap, pondasi perekonomian
daerah yang kuat, stabilitas keamanan, sosial-politik yang kondusif dan tata
pemerintahan yang efisien dan efektif, serta pembangunan yang berfokus pada
kemajuan, peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat, kualitas
sumber daya manusia (SDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta
Iman dan Taqwa (IMTAQ).
Makna Visi Madani; Kota madani yang akan diwujudkan adalah kota yang
beradab dan agamais, sebagaimana yang tercermin dalam cara berfikir, sukap dan
perilaku yang berbudaya, mandiri, menghargai ilmu pengetahuan, kemajemukan,
adil, terbuka, serta demokratis.
Makna Visi Religius; Kota religius yang akan diwujudkan adalah kota
dengan masyarakat yang dinamis, menjunjung tinggi nilai, ajaran agama sehingga
menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral. Di samping itu, makna
pokok dari visi religius adalah terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan hidup
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
138
ber-agama, antar umat beragama dan antar etnik serta antara umat beragama, etnik
dengan pemerintah yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk menggambarkan secara menyeluruh tugas, fungsi, peranan dan
tanggungjawab pembanguan dari seluruh stakeholder, maka visi pembangunan
kota dijabarkan ke dalam misi yang jelas, terarah dan terukur. Misi ini
menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan kota,
sehingga diharapkan seluruh stakeholder dapat mengetahui dan memahami
kedudukan dan peranan masing-masing dalam pembangunan kota. Dengan
demikian, berdasarkan visi yang disepakati, ditetapkan misi pembangunan kota
periode tahun 2006-2010 yaitu :
1. Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah lingkar luar, dengan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha kecil,
menengah, dan koperasi (UKMK), untuk kemajuan dan kemakmuran yang
berkeadilan bagi seluruh masyarakat kota.
2. mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan birokrasi yang lebih
efisien, efektif, kreatif, inovatif, dan responsive.
3. Penataan kota yang ramah lingkungan berdasarkan prinsip keadilan social
ekonomi, membangun dan mengembangkan pendidikan, kesehatan serta
budaya daerah.
4. Meningkatkan suasana religius yang harmonis dalam kehidupan berbangsa
serta bermasyarakat.
Misi tersebut, dijabarkan ke dalam beberapa makna pokok sebagai berikut :
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
139
1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Wilayah Lingkar Luar, Dengan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Ukmk Untuk
Kemajuan Dan Kemakmuran yang Berkeadilan Bagi Seluruh Masyarakat Kota.
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi yang lebih efisien,
efektif, kreatif, inovatif dan responsif.
3. Penataan Kota yang Ramah Lingkungan Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial
Ekonomi, Membangun Dan Mengembangkan Pendidikan, Kesehatan serta
Budaya Daerah.
4. Meningkatkan Suasana Religius yang Harmonis dalam Kehidupan Berbangsa
serta Bermasyarakat.
Dalam mewujutkan visi dan menjalankan misi pembangunan Kota Medan
tersebut di atas, ditempuh 5 (lima) strategi pokok pembangunan kota yaitu:
1. Strategi mengembangkan wilayah lingkar luar (border area).
2. Strategi mendorong peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam
pembangunan kota.
3. Strategi meningkatkan produktivitas asset daerah.
4. Strategi meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam
perekonomian kota.
5. Strategi mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yang
berkualitas.
Beradasarkan visi, misi dan strategi tersebut di atas, disusun 4 (empat)
agenda pembangunan Kota Medan Tahun 2006-2010, sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kemajuan dan Kemakmuran Masyarakat yang Berkeadilan.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
140
2. Menciptakan Tata Pemerintahan yang Baik dan Efektif.
3. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi yang Ramah
Lingkungan.
4. Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Religius yang Harmonis.
4.5.4. Prioritas Pembangunan Kota Medan Tahun 2006-2010
a. Ruang Lingkup Pembangunan Sosial Budaya
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
pembangunan Bidang Sosial Budaya dikelompokkan dalam pembangunan :
1. Bidang Kesehatan.
2. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Bidang Kependudukan.
4. Bidang Olahraga.
5. Bidang Sosial.
6. Bidang Administrasi Umum Pemerintahan meliputi fungus hukum,
pemerintahan umum, kesejahteraan social, pemberdayaan perempuan,
fungsi keagamaan, fungsi aparatur, fungsi sistem informasi, fungsi
kesatuan bangsa dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
b. Isu Stratejik Pembangunan Sosial Budaya :
1. Perlunya meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan umum, khususnya di
daerah dengan prioritas pinggiran seperti pelayanan pendidikan dan
kesehatan.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
141
2. Tingginya harapan masyarakat untuk mendapatkan dan menikmati fasilitas
publik dan tempat-tempat rekreasi, hiburan yang lebih representatif dengan
biaya murah atau gratis.
3. Semakin minimnya prasarana dan sarana Olah Raga.
4. Perlunya meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS).
5. Relatif tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
6. Masih banyaknya daerah-daerah kumuh.
7. Fasilitas perumahan yang semakin mahal khususnya bagi masyarakat
menengah ke bawah.
c. Masalah
Di samping permasalahan pembangunan bidang sosial budaya seperti
kesehatan, pendidikan, olah raga, kependudukan, sosial dan administrasi umum
pemerintahan, selama periode tahun 2000-2004, Kota Medan tidak terhindar dari
permasalahan makro pembangunan kota yaitu (1) relatif masih tingginya angka
kemiskinan, (2) pengangguran dan (3) disparitas pendapatan di antara penduduk
Kota Medan, dimana ke-3 (tiga) permasalahan makro ini memerlukan penanganan
lebih komprehensif, integrative, dan simultan.
1. Kemiskinan
Pelaksanaan pembangunan kota tidak semata-mata diarahkan hanya untuk
mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga ditekankan pada
peningkatan pemerataan pendapatan tinggi dan pendapatan rendah sehingga dapat
mengentaskan kemiskinan. Batas garis kemiskinan tahun 2002 mengalami
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
142
perubahan besar dari tahun 2000. Pada tahun 2000, seorang tidak dikategorikan
sebagai penduduk miskin jika pengeluaran perkapita perbulan sebesar Rp 70.869,-
ke atas untuk daerah perkotaan dan Rp 92.321,- untuk daerah pedesaan,
sedangkan untuk tahun 2002 seorang tidak dikategorikan miskin jika pengeluaran
perkapita perbulan sebesar Rp 130.541,- ke atas untuk daerah perkotaan dan Rp
88.328,- ke atas untuk daerah pedesaan.
Pada tahun 2000, penduduk miskin di Kota Medan berjumlah 240. 600
jiwa atau 11,81% dan tahun 2004 angka kemiskinan tersebut dapat dikurangi
menjadi 142.600 jiwa atau sekitar 7,13% dari jumlah penduduk keseluruhan.
Menurunnya jumlah penduduk miskin Kota Medan ini merupakan keberhasilan
program yang sudah dilaksanakan pemerintah kota seperti pemberian subsidi
kepada masyarakat miskin, baik melalui subsidi bidang sosial seperti BP3 terarah,
pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat. Angka kemiskinan yang masih
relatif tinggi ini, masih merupakan persoalan yang sangat mendasar dalam
pembangunan di Kota Medan dan memerlukan partisipasi seluruh stakeholder
untuk pengentasannya.
Harus diakui walaupun selama periode 2000-2004, angka kemiskinan
dapat dikurangi, tetapi oleh karena persoalan kemiskinan berkaitan langsung
dengan upaya setiap orang untuk meningkatkan taraf kehidupannya dan tidak
menjadi beban sosial, maka berapapun kecilnya angka kemiskinan tetap harus
menjadi perhatian serius dari pemerintahan kota dan semua pihak, agar mereka
yang ada dalam garis kemiskinan dapat keluar dari kemiskinannya yang pada
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
143
akhirnya akan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik dari aspek ekonomi dan
sosialnya.
2. Pengangguran
Salah satu persoalan pokok pembangunan lainnya adalah relatif tingginya
angka pengangguran. Sulitnya menekan pengangguran disebabkan laju
pertumbuhan angkatan kerja jauh melampaui laju pertumbuhan kesempatan kerja
sehingga mengakibatkan masih relatif tingginya angka pengangguran di Kota
Medan.
Tahun 2000 tingkat pengangguran di Kota Medan berjumlah 14,55% dan
pada tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 13,01%. Penurunan tersebut
disebabkan meningkatnya tenaga kerja yang terampil terutama di sektor
manufaktur dan semakin seimbangnya antara jumlah pencari kerja dengan
pertumbuhan lapangan kerja baru. Faktor lain yang mempengaruhinya adalah
menurunnya konflik antara tenaga kerja dengan pengusaha yang berakibat
harmonisnya hubungan kerja, sehingga terhindar dari pemutusan hubungan kerja.
3. Bidang Kesehatan
Dalam kurun waktu tahun 2000-2004, masalah utama yang masih dihadapi
Pemerintah Kota Medan adalah keterbatasan mutu dan jangkauan pelayanan
kesehatan dasar terutama bagi penduduk miskin. Masalah lainnya adalah derajat
kesehatan masyarakat yang masih harus ditingkatkan, dimana hal ini ditandai
dengan tingginya angka kematian bayi yaitu 25,3%, kematian ibu melahirkan
162/100.000 (target nasional 125/100.000 kelahiran), relatif rendahnya status gizi
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
144
bayi dan balita yang masih di atas 5% serta masih tingginya angka kesakitan
penduduk yaitu 12,3.
4. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Selama tahun 2000-2004 permasalahan yang masih dihadapi adalah
derajat prndidikan masyarakat yang relatif rendah serta kualitas, kuantitas
pelayanan pendidikan yang masih harus ditingkatkan. Masalah lainnya adalah
terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan perpustakaan dan kurangnya minat
masyarakat untuk memanfaatkan jasa perpustakaan, kurangnya promosi potensi
kepariwisataan daerah, jumlah kunjungan wisatawan asing maupun domestik
relatif masih rendah serta kurangnya pelestarian budaya dan kesenian.
5. Bidang Sosial
Permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan adalah belum
optimalnya perhatian, pembinaan, dan bantuan untuk menyelesaikan
permasalahan sosial seperti permasalahan anak jalanan, anak telantar, gepeng,
penyandang cacat, panti jompo, kemiskinan, pengangguran dan gangguan
kriminal dan relatif tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
6. Bidang Kependudukan
Permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan adalah tertib
administrasi dan pelayanan kependudukan masih harus ditingkatkan, kurangnya
kesadaran masyarakat untuk melaporkan pendataan akta catatan sipil, jumlah
kesertaan PUS untuk melaksankan KB masuh harus ditingkatkan serta
meningkatnya kuantitas dan kualitas kenakalam remaja khususnya dalam
penggunaan narkoba dan pergaulan bebas.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
145
7. Bidang Olahraga
Permasalahan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan adalah kurangnya
prasarana dan sarana serta sumber daya kepemudaan dan keolahragaan yang
mampu berbagai jenis kegiatan pemuda dan olahraga, baik untuk olahraga prestasi
maupun olahraga rekresai/masyarakat dan prestasi olahraga dan pemuda yang
masih harus ditingkatkan.
8. Bidang Adminstrasi Umum Pemerintahan
Permasalahan yang masih dihadapi selama periode tahun 2000-2004
adalah penyelenggaraan pelayanan umum yang masih perlu ditingkatkan kuantitas
dan kualitas serta luas cakupannya, sistem karir dan merit sistem pegawai yang
belum sepenuhnya tertata dan terlaksana secara optimal, rendahnya intensitas
frekuensi dan volume penyebaran informasi hasil pengolahan data informasi
elektronik, belum tersedianya depot arsip pada Kantor Arsip Kota Medan,
rendahnya kemampuan sumber daya aparatur dan lelembagaan masyarakat dalam
pemberdayaan masyarakat, relatif rendahnya peran dan fungsi kelembagaan
kemasyarakatan, perlunya mempertahankan dan meningkatkan kerukunan hidup
beragama, perlunya meningkatan kesadaran bela negara, perlunya peningkatan
dan kewaspadaan stabilitas politik, kondisi sosial budaya yang belum sepenuhnya
optimal.
4.5.5.Tantangan Pembangunan Kota Medan Tahun 2006-2010
1. Bidang Administrasi Umum Pemerintahan
Selama periode tahun 2000-2004, tantangan yang masih dihadapi
Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang administrasi
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
146
umum pemerintahan adalah tuntutan masyarakat yang semakin meningkat untuk
memperoleh pelayanan umum yang berkualitas serta semakin luas cakupannya,
untuk fungsi Aparatur ditandai dengan belum optimalnya pelaksanaan sistem karir
dan merit sistem, di bidang komunikasi/informasi yaitu informasi pembangunan
Kota Medan yang belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat, untuk fungsi
pemberdayaan masyarakat dapat di lihat dari belum optimalnya peran aktif
masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan, juga masih rendahnya kesadaran
masyarakat untuk berperan serta menjaga ketertiban/keamanan Kota dan dari segi
hukum ditandai dengan masih kurangnya kesadaran hukum bagi sebagian warga
Kota Medan.
2. Bidang Kesehatan
Tantangan pembangunan di bidang kesehatan yang masih dihadapi
Pemerintah Kota Medan adalah : heterogenitas dan tuntutan masyarakat yang
tinggi untuk mendapatlan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan bermutu
sehingga diperlukan program kesehatan yang berkualitas dan dapat diterima oleh
semua pihak dan tantangan lainnya adalah globalisasi dan persaingan bebas yang
menyebabkan masyarakat mempunyai banyak pilihan untuk memanfaatkan
pelayanan kesehatan serta terjadinya perubahan pola penyakit dan beban ganda
yaitu masih tingginya penyakit infeksi dan meningkatnya penyakit menular.
3. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Selama periode tahun 2000-2004, tantangan pembangunan di bidang
pendidikan dan kebudayaan yang masih dihadapi Pemerintah Kota Medan adalah
sekolah yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat menampung anak usia sekolah
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
147
dan masih ada gedung sekolah yang kurang memadai untuk melaksanakan proses
belajar mengajar. Tantangan lainnya adalah semakin banyaknya siswa yang
terancam dan putus sekolah serta masih ada Kecamatan yang tidak memiliki
sekolah negeri terutama tingkat SLTP dan SMU. Untuk tenaga pemdidik
tantangan yang dihadapi, belum meratanya kualitas tenaga pendidik terutama
untuk bidang studi tertentu, sedangkan di bidang manajemen pendidikan ditandai
dengan belum optimalnya penerapan kurikulum berbasis kompetensi, belum
optimalnya pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah serta
masih rendahnya kontribusi komite sekolah untuk meningkatkan pendidikan.
4. Bidang Kependudukan
Tantangan pembangunan di bidang kependudukan yang masih dihadapi
Pemerintah Kota Medan adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk Kota
Medan yang memerlukan pelayanan Administrasi kependudukan dan catatan sipil
serta masih banyak pendatang gelap yang belum terdata. Tantangan lainnya
adalah perkembangan teknologi informasi (IT) yang memerlukan keahlian khusus.
Untuk pelayanan KB ditandai dengan rendahnya partisipasi PUS dalam
melaksanakan program KB serta makin meningkatnya kenakalan remaja terutama
dalam pergaulan bebas dan penggunaan narkoba.
5. Bidang Olahraga
Tantangan pembangunan di bidang olahraga yang masih dihadapi
Pemerintah Kota Medan adalah minimnya prestasi olehraga dan pemuda baik di
tingkat nasional dan internasional dan masih rendahnya partisipasi masyarakat
dalam meningkatkan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan. Untuk peningkatan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
148
mamajemen olahraga ditandai dengan masih rendahnya manajemen pengelolaan
kegiatan olahraga dan pemuda di Kota Medan serta semakin terbatasnya sarana
dan prasarana olahraga.
6. Bidang Sosial
Tantangan pembangunan di bidang sosial yang masih dihadapi Pemerintah
Kota Medan adalah semakin bertambahnya jumlah anak jalanan, anak terlantar
dan gepeng di Kota Medan serta penanganannya belum dilakukan secara optimal,
kemudian masih tingginya angka pengangguran dan mekiskinan, belum
tertanganinya keluarga miskin secara optimal baik masalah ekonomi maupun
sosialnya serta kecenderungan semakin bertambahnya angka kriminalitas baik
secara kuantitas maupun secara kualitas.
4.6. Analisis Mekanisme dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010
Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan
komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem,
mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah
yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.
Dalam peraturan dan perundangan baru penyusunan rencana dikehendaki
memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up
dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan
memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan
akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
149
rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan
stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan
menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan
dukungan optimal bagi implementasinya.
RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan
satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan
pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen
rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan
masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan
dokumen RPJMD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review
berkala atas implementasinya.
Karena dokumen RPJMD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala
Daerah Terpilih, maka kualitas penyusunan RPJMD akan mencerminkan sejauh
mana kredibilitas KDH Terpilih dalam memandu, mengarahkan, dan
memprogramkan perjalanan kepemimpinannya dan pembangunan daerahnya
dalam masa 5 (lima) tahun ke depan dan mempertanggungjawabkan hasilnya
kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya.
RPJMD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar: (1) kemana daerah akan
diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun)
mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa
yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
150
Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi RPJMD untuk
mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi KDH Terpilih kemudian
menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi,
kebijakan, dan program prioritas serta tolok ukur kinerja pencapaiannya.
Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses
penyusunan dokumen RPJMD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari
semua stakeholder untuk mencapai tujuan RPJMD melalui proses yang
transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan
teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.
Salah satu pendekatan dalam menyusun RPJMD adalah pendekatan
partisipatif. Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan
secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam
pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan dengan
memperhatikan :
1. Ada identifikasi stakeholder yang relevan untuk dilibatkan dalam
proses pengambilan keputusan perencanaan
2. Ada kesetaraan antara government dan non government
stakeholder dalam pengambilan keputusan
3. Ada transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
4. Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat,
terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal
5. Ada sense of ownership masyarakat terhadap RPJMD
6. Ada pelibatan dari media
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
151
7. Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting
pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas issues dan
permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan
prioritas program.
Pendekatan partispatif, dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat
seharusnya sudah dimulai pada tahapan sebelum rancangan awal RPJMD
disiapkan. Adapun kegiatan ini adalah kegiatan orientasi perencanaan
pembangunan daerah. Hal ini perlu dilakukan antara lain untuk :
1. Mempelajari ruang-ruang yang memungkinkan keterlibatan dan peranserta
organisasi masyarakat dalam meningkatkan proses partisipasi penyusunan
dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD dan Renstra SKPD.
2. Pemahaman jenis-jenis perencanaan daerah, keterkaitan antar jenis
perencanaan daerah dan proses penyusunan setiap dokumen perencanaan
daerah.
3. Mempersiapkan diri bentuk keterlibatan organisasi masyarakat dalam
proses-proses partisipatif yang telah diatur di dalam peraturan-
perundangan, seperti pada proses-proses jaring aspirasi masyarakat dan
konsultasi publik, musrenbang, maupun dalam proses legalisasi.
4. Sejauhmana payung hukum yang mengakomodasi keterlibatan organisasi
masyarakat untuk berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen
perencanaan.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
152
Namun di harapkan organisasi masyarakat yang diundang mengikuti
kegiatan orientasi perencanaan daerah akan mengirimkan orang yang punya
kapasitas dan/atau memunyai perhatian kuat pada bidang perencanaan
pembangunan daerah.
Begitu juga pada tahapan pembentukan tim penyusun RPJMD,
keterlibatan organisasi masyarakat sangat penting agar komposisi tim juga
mencerminkan kompetensi yang baik dan partisipatif, artinya anggota tim harus
terdiri atas orang-orang yang punya latar belakang pendidikan/pengalaman di
bidang perencanaan pembangunan daerah, dan berasal dari berbagai
lembaga/unsur. Dan apabila di daerah terdapat lembaga/organisasi masyarakat
yang berpengalaman memfasilitasi atau mengerjakan kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan perencanaan pembangunan, maka perlu ada keterwakilannya
yang duduk sebagai anggota tim penyusun RPJMD. Dan apabila Perwakilan
organisasi masyarakat yang diminta untuk terlibat menjadi anggota tim penyusun
RPJMD wajib mengirimkan orang yang berlatarbelakang pendidikan dan/atau
pengalaman yang terkait di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan punya
komitmen waktu dan pikiran untuk berperanserta secara maksimal.
Organisasi masyarakat dapat juga memberikan hasil kajian dan
pengamatan mereka dan/atau hasil advokasi mereka terhadap masyarakat yang
didampinginya berkaitan terhadap isu-isu pembangunan jangka menengah di
daerah dan harapan mereka terhadap penanganan isu-isu tersebut.
Namun organisasi yang diminta keterlibatannya dalam pembahasan-
pembahasan materi RPJMD, perlu mengirimkan wakilnya yang punya kompetensi
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
153
sesuai bidang/topik bahasan. Diharapkan perwakilan organisasi masyarakat yang
terlibat memberikan kontribusi pemikiran dan sebaiknya juga membekali diri
dengan hasil-hasil kajian atau pengamatan mereka berkaitan dengan topik
bahasan.
Organisasi masyarakat juga perlu mencermati konsep/pemikiran yang
dibuat tim penyusun RPJMD. Beberapa hal yang harus dicermati antara lain :
1. Apakah konsep rumusan yang dikemukakan sudah ditunjang atas kajian
berdasarkan data yang memadai
2. Apakah validitas data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Apakah rumusan isu yang dikemukakan sesuai dengan kondisi dan situasi
nyata di lapangan.
4. Apakah rumusan-rumusan isu, strategi, kebijakan dan program telah
mempertimbangkan hasil jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan
sebelumnya.
5. Apakah rumusan-rumusan strategi, kebijakan dan program yang
dikemukakan sudah didasari atas kepentingan umum, dan berorientasi
pada pemberdayaan kelompok-kelompok marginal, maupun kesetaraan
jender.
6. Apakah rumusan-rumusan yang diusulkan memenuhi prinsip-prinsip
SMART sehingga dapat diukur kinerjanya.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
154
Dalam forum SKPD, keterlibatan masyarakat juga sangat penting. Beberapa
hal yang perlu dicermati oleh dalam berbagai kegiatan pembahasan forum SKPD,
diantaranya:
1. Apakah forum SKPD sudah melibatkan stakeholder yang memadai,
sehingga dari segi keterwakilan peserta sudah mencerminkan partisipatif.
2. Mendorong/memfasilitasi agar proses perumusan tujuan pembangunan
SKPD jangka menengah, perumusan strategi dan kebijakan pembangunan
SKPD, serta perumusan program dan indikasi prioritas kegiatan, dilakukan
secara partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang punya
kompetensi di bidang sektor ini.
3. Mengawal agar perumusan program SKPD mempunyai akuntabilitas
tinggi, yaitu dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode
sebelumnya, acuan SPM yang ada, Renstra SKPD provinsi, serta hasil
jaring aspirasi masyarakat yang terkait dengan sektor SKPD yang
bersangkutan.
4. Organisasi masyarakat dapat juga mengemukakan pemikiran/konsep hasil
kajian mereka sendiri untuk dibahas bersama dalam forum SKPD
sekaligus sebagai konsep pembanding bagi konsep yang disusun tim
penyusun Renstra SKPD.
Keterlibatan organisasi masyarakat juga harus terdapat dalam turut
merumuskan dan menandatangani berita acara hasil kesepakatan forum SKPD dan
mengawal kosistensinya pada proses-proses berikutnya.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
155
Setelah pada tahapan-tahapan diatas partisipasi masyarakat dapat di
akomodir, maka selanjutnya peran yang sangat penting adalah pada musrenbang
RPJMD. Karena forum musrenbang inilah sebagai tempat bertemunya para multi
stakeholder untuk memberikan masukan/konsultasi dan membuat kesepakatan.
Dalam musrenbang diharapkan organisasi masyarakat dapat terlibat dalam
sidang pleno, sidang kelompok maupun perumusan kesepakatan. Dalam
sidang/pembahasan kelompok masing-masing organisasi masyarakat diarahkan
tergabung dalam kelompok yang sesuai dengan bidang yang menjadi
perhatian/garapannya, sehingga akan menghasilkan kontribusi yang maksimal.
Adapun peran yang dapat dilakukan organisasi masyarakat dalam
pelaksanaan Musrenbang RPJMD, antara lain :
1. Mendorong/memfasilitasi agar proses pelaksanaan musrenbang tidak
terjebak pada acara seremonial, melainkan ikut aktif bekerjasama agar
pelaksanaan musrenbang RPJMD lebih intensif dalam pembahasan
substansi dengan peserta musyawarah yang melibatkan keterwakilan
pemangku kepentingan yang memadai.
2. Bertindak sebagai fasilitator dalam diskusi/pembahasan kelompok yang
mendorong dinamika pembahasan dan kecermatan dalam membahas
rumusan-rumusan yang diusulkan sesuai usulan dan sasaran pelaksanaan
musrenbang maupun tujuan pembangunan secara umum.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
156
3. Memastikan bahwa RPJMD memuat capaian program dan alokasi dana
yang memadai untuk mencapai standar pelayanan minimal untuk semua
pelayanan dasar terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah
4. Memastikan bahwa RPJMD memuat indikator kinerja penyelenggaraan
fungsi-fungsi pemerintahan daerah dan kinerja diperingkat program
pembangunan daerah yang memungkinkan masyarakat dapat menilai
keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian visi, misi dan agenda
kepala daerah terpilih.
5. Mencermati substansi bahasan, yang meliputi kondisi dan prediksi daerah
serta isu-isu strategis daerah, analisis kemampuan keuangan daerah dan
arah kebijakan keuangan daerah, strategi dan kebijakan umum
pembangunan daerah, serta program prioritas daerah dikaitkan dengan
hasil jaring aspirasi masyarakat.
6. Mengawal dan mengidentifikasi apakah materi hasil kesepakatan forum
SKPD telah diakomodasi dalam draft musrenbang yang akan dibahas.
Dalam perumusan kesepakatan organisasi masyarakat juga harus terlibat,
organisasi masyarakat berperan untuk menyusun sekaligus menjaga agar rumusan
hasil musrenbang tidak keluar dari kesepakatan-kesepatan yang telah dicapai
secara bersama, untuk itu sebelum ditandatangani naskah kesepakatan
disampaikan terlebih dahulu kepada peserta pleno untuk dimintai persetujuannya.
Kemudian yang terakhir, partisipasi masyarakat diharapkan dalam
pembahasan Ranperda RPJMD oleh DPRD. Dalam hal ini organisasi masyarakat
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
157
yang diundang dapat berfungsi sebagai pemantau dan atau sebagai narasumber.
Kewajiban organisasi masyarakat dalam proses pembahasan Ranperda, antara lain
1. Mereview konsep naskah akademik Ranperda dikaitkan dengan
kesepakatan-kesepakatan publik yang pernah dicapai pada tahap-tahap
sebelumnya.
2. Memantau dan menjaga agar pembahasan tidak menyimpang dari
substansi RPJMD yang tertuang di dalam Ranperda.
3. Membantu Tim Pemda dalam menjelaskan dan mengklarifikasi konsep-
konsep atau rumusan-rumusan yang tertuang dalam Ranperda.
4. Mencatat keberatan-keberatan DPRD atau perubahan yang dilakukan
DPRD.
5. Membantu Pemda dalam mensosialisasikan hasil pembahasan Ranperda
oleh DPRD kepada masyarakat.
Dengan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses perencanaan, maka
diharapkan:
1. Adanya informasi yang lebih akurat dan mewakili kebutuhan,
prioritas dan kapabilitas dari penduduk lokal, umpan balik yang
lebih terandalkan tentang dampak dari inisiatif atau program yang
dibuat pemerintah;
2. Penyesuaian program terhadap kondisi-kondisi lokal, sehingga
sumberdaya yang terbatas bisa dimanfaatkan secara efisien
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
158
3. Akses yang lebih berbiaya murah bagi publik untuk program-
program pembangunan melalui adanya organisasi atau institusi
lokal.
4. Meningkatkan derajat pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas dan
pelayanan pemerintah
5. Peluang kerjasama dalam program-program baru yang lebih mudah
terjadi ketika organisasi lokal telah dipercaya oleh masyarakat.
Namun tidak dapat juga di pungkiri, apabila dengan melibatkan partisipasi
masyarakat dalam seluruh proses perencanaan rpjmd kota medan ini, hal itu
sedikit agak ragu untuk dapat dilakukan, hal ini disebabkan waktu yang diberikan
hanya 3 bulan sejak kepala daerah dilantik. Waktu ini dinilai terlalu singkat untuk
merumuskan proyeksi pembangunan Kota Medan untuk masa 5 tahun kedepan.
Begitu juga dengan argumen perencana pembangunan yang melihat
adanya potensi risiko dari semakin besarnya partisipasi : pelaksanaan kegiatanbisa
tertunda karena harus negosiasi dan tarik menarik dengan masyarakat; menuntut
penambahan staf untuk mendukung partisipasi; kemungkinan bahwa masyarakat
menolak rencana jika harus dimintakan pendapat mereka; metodologi partisipasi
yang tidak bisa diprediksi; keterlibatan yang terlalu banyak bagi orang-orang yang
kurang berpengalaman. Hal-hal ini akan menghambat proses perencanaan.
Namun, dalam proses pembuatan perencanaan tahunan (RKPD) sebagai
pedoman dalam pembuatan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD),
partisipasi masyarakat lebih bisa terakomodir. Hal tersebut ini dikarenakan dalam
proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga pembuatan
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
159
APBD mempunyai waktu yang cukup panjang. Dimulai pada bulan januari untuk
kegiatan musrenbang kelurahan hingga april untuk musrenbang tingkat kota.
Hingga penyusunan APBD yang akan disahkan DPRD pada bulan desember.
Dalam kurun waktu satu tahun tersebut, maka menurut penulis cukup untuk bisa
mengakomodir partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
daerah.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
160
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Dalam bab ini diuraikan kesimpulan terhadap temuan data, baik data
primer maupun data sekunder, yang telah diperoleh selama proses penelitian ini
berlangsung.
Pembangunan Partisipatif, dalam konteks multi stakeholder, harus terdapat
keterlibatan pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan unsur masyarakat
yang merupakan akumulasi organisasi sosial, agama, ekonomi dan budaya serta
organisasi profesi yang ada, serta keterlibatan perguruan tinggi dan media massa.
Dalam perencanaan pembangunan Kota Medan khususnya dalam
perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2006-
2010, dalam proses nya melibatkan Pemerintah Kota Medan, Masyarakat dan juga
lembaga non pemerintahan. Realitas ini merupakan amanah dari Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ Tahun
2005 tentang Tata Cara penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah .
Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dilakukan setelah
mendengarkan Visi-Misi dari Kepala Daerah. Dengan demikian Penyusunan
RPJMD tidak terlepas dari komitmen politik Kepala Daerah dalam merencanakan
pembangunan daerah. Secara teknis, RPJMD tersebut disusun dalam waktu 3
(tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah. Lebih jelasnya proses tersebut
diuraikan sebagai berikut:
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
161
1. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yaitu
dokumen yang memuat strategi pembangunan daerah, arah kebijakan
umum daerah, arah kebijakan keuangan daerah dan program prioritas
Kepala Daerah.
2. Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-
SKPD); yaitu dokumen yang disiapkan oleh Badan, Dinas dan Kantor
Pemerintah Daerah yang memuat Visi-Misi SKPD; Strategi Kebijakan;
Program, indikasi kegiatan dan pendanaan; Rancangan Kerangka
Regulasi; Rancangan Kerangka Pendanaan.
3. Rancangan RPJMD yaitu dokumen yang memuat; visi-misi, program
Kepala Daerah; arah dan kebijakan keuangan daerah; strategi
pembangunan daerah dan kebijakan umum; program, indikasi dan
pendanaan; Rancangan Kerangka Regulasi; Rancangan Kerangka
Pendanaan.
4. Musyawarah Jangka Menengah Daerah.
5. Rancangan Akhir RPJM; yaitu dokumen yang memuat visi-misi, program
Kepala Daerah; arah dan kebijakan keuangan daerah; strategi
pembangunan daerah dan kebijakan umum; program, indikasi dan
pendanaan; Rancangan Kerangka Regulasi; Rancangan Kerangka
Pendanaan; Program Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
6. Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
162
Dalam perumusan RPJMD Kota Medan, khususnya dalam pelaksanaan
Musyawarah Rencana Pembangunan Menengah Kota Medan Tahun 2006-2010
terdapat beberapa unsur yang terlibat. Adapun unsur tersebut adalah:
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu instansi Pemerintah Kota Medan
yang terdiri atas Dinas, Badan maupun Kantor dengan menyusun Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Setiap Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) baik Dinas,
Badan maupun Kantor akan diakumulasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk dirumuskan dalam Rancangan RPJM.
2. Unsur Masyarakat yaitu perwakilan organisasi masyarakat yang merupakan
akumulasi organisasi sosial, agama, ekonomi dan budaya serta organisasi
profesi yang ada. Partisipasi unsur ini terutama dilakukan pada saat
Musyawarah Rencana Pembangunan dengan mengakumulasi permasalahan,
hambatan dan prioritas pembangunan Kota Medan. Akumulasi permasalahan,
hambatan dan prioritas pembangunan di selanjutnya akan dibahas melalui
Musrenbang RPJMD.
3. Pelaku Pembangunan Lainnya termasuk Perguruan Tinggi/Akademisi, Media
Massa berpartisipasi dalam perencanaan RPJM Kota Medan khususnya sebagai
lembaga konsultatif dan diseminasi informasi tentang RPJM Kota Medan.
4. Unsur DPRD Medan, sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Medan,
memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan terhadap penyelesaian
permasalahan Kota Medan yang di akumulasikan dalam dokumen RPJMD.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
163
Dari beberapa tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan, secara umum
berjalan dengan baik, namun demikian ada beberapa hal catatan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu:
1. Dari 6 (Enam) tahapan perumusan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah di atas hanya satu proses saja yang dilibatkan secara
utuh stakeholders pelaku pembangunan yaitu tahapan Musrenbang
RPJMD sebagai perumusan hasil kesepakatan dan komitmen stakeholder.
Namun hal ini sudah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Pelaksanaan Musrenbang lebih banyak dilakukan secara formalitas dan
tidak semua komponen stakesholder dilibatkan secara utuh dalam
pelaksanaan Musrenbang tersebut. Pihak Pemerintah Kota Medan terlihat
sangat mendominasi jalannya musyawarah. Hal ini disebakan lebih banyak
nya jumlah peserta dari Pihak Pemerintah Kota Medan.
3. Waktu atau durasi yang disediakan Pemerintah Kota Medan dinilai terlalu
singkat. Kegiatan musrenbang ini cuma berlangsung satu hari, mulai dari
pagi hingga sore hari. Padahal kegiatan ini untuk merumuskan kebijakan 5
(lima) tahunan daerah. Sehingga kegiatan musrenbang ini kurang dapat
mengakomodir dan merumuskan permasalahan dan solusi pembangunan
yang ada di Kota Medan.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
164
5.2. Saran
Setelah melakukan analisis tentang perumusan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan, penulis memberikan saran
sebagai berikut:
1. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) ke depan seharusnya semua stakeholder pembangunan Kota
Medan dilibatkan dalam proses Musrenbang dalam komposisi yang lebih
utuh dan juga terlibat dari proses awal. Tidak hanya terlibat pada saat
musrenbang saja. Artinya, Pemerintah Kota Medan harus memikirkan
model alternatif selain musrenbang dalam menjaring aspirasi masyarakat
secara lebih mendalam.
2. Sosialisasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
hendaknya disosialisasikan kepada unsur lain dalam masyarakat Kota
Medan yang tidak terlibat dalam penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah.
3. Pemerintah Kota Medan sudah seharusnya mengidentifikasi stakeholder
secara lebih luas, dengan mencoba lebih mengakomodir pihak-pihak
swasta/ pengusaha sebagai pelaku pembangunan lainnya. Fakta yang dapat
dilihat bahwa pembangunan Kota Medan tidak terlepas dari peran pihak
swasta/pengusaha. Keterlibatan pihak ini akan sangat memberi kontribusi
terhadap proses perencanaan pembangunan Kota Medan.
4. Perlunya Civic education kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui
hak-hak nya dalam pembangunan.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
165
DAFTAR PUSTAKA
Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Arsyad, Lincolin. 2002. Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi
daerah. Yogyakarta : BPFE. Budiman Arief: 1996, Teori Pembangunan Dunia Ke Tiga, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta. Bryant C and White, LG. 1982. Managing Development in The Third World.
Boulder, Colorado : West View Press. Cohen and Uphoff. 1977. Rural Development Participation. New York : Cornel
Univercity. Conyers, Diana. 1991. “ An Introduction To Social Planning In The Third World
”. By Jhon Wiley & sons Ltd, 1994, Terjemahan Drs. Susetiawan. SU : “ Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar”. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. (xi, 335 hal.)
Kartasasmita, Ginanjar. 1996, Pemberdayaan Masyarakat : Konsep
Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Jakarta : Bappenas. __________________. 1997. Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan
Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : CIDES.
Korten, David, C. 1986. Pembangunan yang memihak rakyat, Kupasan tentang teori dan metode pembangunan, Lembaga Studi Pembangunan Jakarta.
Kuncoro, Mudrajad, Otonomi dan Pembangunan Daerah, PT. Erlangga, Jakarta, 2004.
Masoed, M. 1994. Negara, Bisnis dan KKN. Yogyakarta : Aditya Media. Mikkelsen, Britha. 1999. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya
Pemberdayaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Moeljarto, T. 1994. Politik Pembangunan : Sebuah analisis Konsep, Arah dan
Strategi. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
166
Molejarto, Vihyandika, 1994. kemiskinan : Hakekat, ciri dimensi, dan kebijakan dalam centre for strategis and international studies, kemiskinan mengais sumber daya. Majalah Analisis, Tahun XXXIII. No.3
Nasution Zulkarnen: 1996, Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan
Penerapan, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Nugroho, Riant: 2003, Reinventing Pembangunan, Gramedia, Jakarta. Ndraha, Talizuduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta : PT Bina Aksara Oakley, Peter, et al. 1991. Projects With People, The Practice Of
Participation in Rural Development. Geneva : International Labour Office. Rogers E. M. 1983. Modernization Among Peasant : The Inpact of
Communication. New York. Holt, Rinehart, and Wiston.
Sastropoetro, Santoso R.A. (1988). Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan
Disiplin Dalam Pembangunan Nasional, Bandung : Alumni. Siagian, Sondang. P: 1980, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta. Supriatna, Tjahya. 2000, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta : Rineka
Cipta Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta :
Kanisius.
Soerjono, Sukanto. 1984, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT.Grafindo Persada.
Suryono, Agus. 2001.Teori dan Isu Pembangunan. Malang, Universitas Malang Press.
Todaro, Michael, P: 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta.
Tjokromidjojo, Bintoro. 1976. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta :
LP3ES. ____________________. 1985. Manajemen Pembangunan. Jakarta : Haji
Masagung. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ Perihal Petunjuk
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.
167
Pemerintah Kota Medan. 2003. Medan Dalam Angka. Medan : Badan Pusat
Statistik Medan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
M. Arifin. Nst : Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010). USU e-Repository © 2008.