Post on 10-Mar-2019
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 079 TAHUN 2017
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka untuk menunjang kelancaran tugas organisasi perangkat daerah perlu dilaksanakan perumusan tugas
pokok, fungsi, dan uraian tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Selatan;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20095 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 3 -
\
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 Nomor 100);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN
URAIAN TUGAS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun
sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Sumber Daya Bidang Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga,
perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan serta fasilitas layanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan
untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
11. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan obat kosmetika.
- 4 -
12. Alat Kesehatan adalah instrumen aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,
menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,
pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
16. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan
tumbuhan, bahan hewan, bahan meneral, sediaan sarian (gelenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku
di masyarakat.
17. Teknologi Kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang
ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
18. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang
dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan ketersinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan
pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
19. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
20. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah kegiatan pencegahan terhadap suatu
masalah kesehatan/penyakit.
21. Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan akibat penderitaan akibat penyakit, penngendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderitaan dapat terjaga seoptimal
mungkin.
22. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga
dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kkemampuannya.
23. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara emperis yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan
sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- 5 -
24. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya di singkat KLB adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya
suatu wabah penyakit, timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
25. Kesehatan Matra adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan darat, udara, angkasa,
maupun air.
26. Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah
zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik seara oral (diminum, dihisap, dihirup, dan disedot maupun disuntik), dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran,
perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
27. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan peliharaan, rumah tangga,
dan tempat-tempat umum.
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Dinas Kesehatan
Pasal 2
(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat;
c. pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit;
d. pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan;
e. pelaksanaan kebijakan farmasi dan sumber daya kesehatan;
f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT; dan
g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan
kebijakan teknis bidang kesehatan;
b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat;
c. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
d. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
- 6 -
e. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kefarmasian dan sumber daya kesehatan;
f. membina, mengawasi, dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis;
g. membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
a. Sekretariat;
b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
e. Bidang Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan;
f. Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3
(1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan
dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian kegiatan penyusunan program, dan rencana kegiatan dinas;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian penyusunan laporan kegiatan dinas;
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat.
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kerja dinas;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- 7 -
c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4) Sekretariat terdiri atas:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Pasal 4
(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas
Kesehatan;
b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas Kesehatan;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana stratejik;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana
kerja dinas;
e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Kesehatan;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan;
g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggungjawaban dan
laporan keterangan pertanggungjawaban;
h. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program dan pelaporan; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dalam bidang tugas dan kewenangannya.
- 8 -
Pasal 5
(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penatausahaan aset;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan;
e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan, dan menyusun
rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan dan pelaporan aset;
h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventaris ruangan;
i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun
eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji
dan tunjangan; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Pasal 6
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola
surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta
administrasi kepegawaian.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan
surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan, organisasi, dan ketatalaksanaan
serta administrasi kepegawaian Dinas Kesehatan;
b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan, urusan rumah tangga,
hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat
dan ekspedisi;
d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi
serta penghapusan arsip;
e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, dan mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- 9 -
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan aset;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat
dan keprotokolan;
h. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
i. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
l. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
m. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 7
(1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina,
mengatur, dan mengendalikan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan kerja dan olahraga.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat melaksanakan fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
dan
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian kesehatan lingkungan kerja dan olahraga.
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan pengembangan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan kesehatan lingkungan kerja dan olahraga; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga.
- 10 -
Pasal 8
(1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, dan supervisi pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
b. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan
remaja, usia produktif, keluarga berencana, dan lanjut usia;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan
konsumsi gizi masyarakat;
d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan prasekolah, usia sekolah dan remaja,
usia produktif, keluarga berencana, dan lanjut usia;
e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan mutu dan
kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi masyarakat.
f. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan kesehatan maternal dan
neonatal, balita dan prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif, keluarga berencana, dan lanjut usia;
g. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi masyarakat;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif, keluarga berencana, dan lanjut usia;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan
pengelolaan konsumsi gizi masyarakat;
j. melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan instansi/unit kerja terkait dalam kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal,
balita dan prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif, keluarga berencana, dan lanjut usia;
k. melaksanakan kerjasama dan kemitraan peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi masyarakat;
l. melaksanakan pemantauan dan analisa pelaksanaan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif, keluarga berencana, dan lanjut usia;
m. melaksanakan pemantauan dan analisa pelaksanaan peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan
pengelolaan konsumsi gizi;
n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- 11 -
Pasal 9
(1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengembangan promosi, edukasi, advokasi, kemitraan kesehatan melalui media informasi elektronik maupun cetak dan pemberdayaan masyarakat pola hidup
sehat.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan
promosi, edukasi, advokasi, kemitraan kesehatan melalui media informasi elektronik maupun cetak, dan pemberdayaan masyarakat pola hidup sehat;
b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan promosi, edukasi, advokasi, kemitraan kesehatan melalui media informasi elektronik maupun cetak dan pemberdayaan masyarakat
pola hidup sehat;
c. menghimpun, menganalisis, mengelola dan menyajikan data media informasi untuk promosi, edukasi, advokasi, kemitraan kesehatan melalui
media informasi elektronik maupun cetak dan pemberdayaan masyarakat pola hidup sehat;
d. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan promosi, edukasi, advokasi, kemitraan kesehatan melalui media informasi elektronik maupun cetak dan pemberdayaan masyarakat pola hidup sehat;
e. melaksanakan bimbingan tehnik pengembangan promosi, edukasi, advokasi, kemitraan kesehatan melalui media informasi elektronik maupun
cetak dan pemberdayaan masyarakat pola hidup sehat;
f. melaksanakan pengembangan promosi, edukasi, advokasi, kemitraan kesehatan melalui media informasi elektronik maupun cetak dan
pemberdayaan masyarakat pola hidup sehat;
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan promosi, edukasi, advokasi, kemitraan kesehatan melalui media informasi elektronik
maupun cetak dan pemberdayaan masyarakat pola hidup sehat;
h. menyiapkan bahan kerjasama dengan unit kerja dan atau instansi terkait
dalam pengembangan promosi, edukasi, advokasi, kemitraan kesehatan melalui media informasi elektronik maupun cetak dan pemberdayaan masyarakat pola hidup sehat;
i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengembangan promosi, edukasi, advokasi, kemitraan kesehatan melalui
media informasi elektronik maupun cetak dan pemberdayaan masyarakat pola hidup sehat; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Pasal 10
(1) Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pengelolaan
kesehatan lingkungan kerja dan olahraga.
- 12 -
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis,
supervisi dan pemantauan pengelolaan kesehatan lingkungan kerja dan olahraga;
b. menyiapkan bahan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan
teknis, supervisi dan pemantauan pengelolaan kesehatan lingkungan kerja dan olahraga;
c. menghimpun, menganalisis, dan menyajikan data/faktor-faktor yang
mempengaruhi terhadap kesehatan lingkungan;
d. menghimpun, menganalisis, dan menyajikan data/faktor-faktor yang
mempengaruhi terhadap kesehatan kerja;
e. menghimpun, menganalisis, dan menyajikan data/faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kesehatan olah raga;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan kesehatan lingkungan kerja dan olahraga;
g. melaksanakan pendampingan teknis pengelolaan kesehatan lingkungan,
kerja dan olahraga;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi pengelolaan kesehatan
lingkungan kerja dan olahraga;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengelolaan kesehatan lingkungan kerja dan olahraga;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kegiatan penanganan kesehatan lingkungan kerja dan olahraga;
k. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan kesehatan lingkungan kerja dan olah raga;
l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan
bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan pengelolaan kesehatan lingkungan kerja dan olahraga; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pasal 11
(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas
mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan survelians dan imunisasi, pencegahan penyakit menular serta pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pelaksanaan surveilans dan imunisasi;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pelaksanaan pencegahan penyakit menular; dan
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pencegahan penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa.
- 13 -
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pencegahan
dan pengendalian Penyakit;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan surveilans;
c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan imunisasi;
d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan pelaksanaan pencegahan penyakit menular;
e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan pelaksanaan pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalan Penyakit Menular; dan
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
Pasal 12
(1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas pelaksanaan pengamatan kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu,
imunisasi, dan kesehatan matra.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
pengamatan kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, dan kesehatan matra;
b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan
pengamatan kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, dan kesehatan matra;
c. mengumpul, mengolah, menganalisa dan menyajikan data pengamatan kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, dan kesehatan matra;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan pengamatan kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu,
imunisasi, dan kesehatan matra;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengamatan kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu,
imunisasi, dan kesehatan matra;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengamatan kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit
tertentu, imunisasi, dan kesehatan matra;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengamatan kesehatan
masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit tertentu, imunisasi, dan kesehatan matra;
- 14 -
h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengamatan kesehatan masyarakat, penyakit menular, KLB wabah penyakit
tertentu, imunisasi, dan kesehatan matra; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Pasal 13
(1) Seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan mengendalikan penyakit menular.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan mengendalikan penyakit menular;
b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data jenis penyakit menular;
c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan
bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan mengendalikan penyakit menular;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan supervisi, monitoring
dan pemantauan, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular;
f. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka
melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Pasal 14
(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi,
pemantauan, pencegahan, dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan korban NAPZA.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan NAPZA;
b. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan NAPZA;
c. mengumpul, mengolah, dan menyajikan data penyakit tidak menular umum
di derita masyarakat;
d. mengumpul, mengolah, dan menyajikan data penderita gangguan kesehatan
jiwa dan korban NAPZA;
- 15 -
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan NAPZA;
f. menyiapkan bahan, melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan NAPZA;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait
dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan NAPZA;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi, monitoring,
dan pemantauan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan NAPZA;
i. menyiapkan bahan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, dan NAPZA; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 15
(1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina,
mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan mutu layanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, pelayanan penanggulangan gawat
darurat terpadu, pelayanan laboratorium kesehatan, pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin, dan kesehatan tradisional.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pelayanan Kesehatan melaksanakan fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan primer;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan penanggulangan gawat darurat terpadu, pelayanan laboratorium kesehatan dan pelayanan jaminan kesehatan
penduduk miskin; dan
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
dan pengendalian pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional.
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;
c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan penanggulangan gawat darurat terpadu,
pelayanan laboratorium kesehatan dan pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin;
- 16 -
d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan tradisional; dan
e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
Pasal 16
(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan pelayanan kesehatan primer, peningkatan mutu, akreditasi
pusat kesehatan masyarakat, klinik dan praktek perorangan, bakti sosial/ pengobatan massal, serta pemantauan dan pengawasan unit pelayanan darah.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan
pelayanan kesehatan primer, peningkatan mutu, akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik dan praktek perorangan, bakti sosial/pengobatan massal, serta pemantauan dan pengawasan unit pelayanan darah;
b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pusat kesehatan masyarakat;
c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data klinik dan praktek perorangan;
d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pelayanan
bakti sosial/pengobatan massal;
e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pemantauan dan pengawasan unit pelayanan darah;
f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan pelayanan kesehatan primer, peningkatan mutu, akreditasi pusat kesehatan
masyarakat, klinik dan praktek perorangan, bakti sosial/pengobatan massal, serta pemantauan dan pengawasan unit pelayanan darah;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan
primer, peningkatan mutu, akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik dan praktek perorangan, bakti sosial/pengobatan massal, serta pemantauan
dan pengawasan unit pelayanan darah;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan pelayanan kesehatan primer, peningkatan mutu, akreditasi pusat kesehatan
masyarakat, klinik dan praktek perorangan, bakti sosial/pengobatan massal, serta pemantauan dan pengawasan unit pelayanan darah;
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan
pelayanan kesehatan primer, peningkatan mutu, akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik dan praktek perorangan, bakti sosial/pengobatan
massal, serta pemantauan dan pengawasan unit pelayanan darah;
- 17 -
j. menyiapkan bahan evaluasi dan melaksanakan monitoring pengembangan pelayanan kesehatan primer, peningkatan mutu, akreditasi pusat kesehatan
masyarakat, klinik dan praktek perorangan, bakti sosial/pengobatan massal, serta pemantauan dan pengawasan unit pelayanan darah;
k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan
pengembangan pelayanan kesehatan primer, peningkatan mutu, akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik dan praktek perorangan, bakti sosial/ pengobatan massal, serta pemantauan dan pengawasan unit pelayanan
darah; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Pasal 17
(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, pelayanan penanggulangan gawat darurat terpadu, pelayanan
laboratorium kesehatan serta pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, pelayanan penanggulangan gawat darurat terpadu, pelayanan
laboratorium kesehatan serta pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin;
b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, pelayanan penanggulangan gawat darurat terpadu, pelayanan
laboratorium kesehatan serta pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan
pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, pelayanan penanggulangan gawat darurat terpadu, pelayanan
laboratorium kesehatan serta pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin;
d. mengumpulkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data
pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, pelayanan penanggulangan gawat darurat terpadu,
pelayanan laboratorium kesehatan serta pelayanan jaminan kesehatan, penduduk miskin;
e. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan
rujukan, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, pelayanan penanggulangan gawat darurat terpadu, pelayanan laboratorium kesehatan serta pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin;
f. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, pelayanan
penanggulangan gawat darurat terpadu, pelayanan laboratorium kesehatan, serta pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi pelayanan kesehatan
rujukan, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, pelayanan penanggulangan gawat darurat terpadu, pelayanan laboratorium kesehatan,
serta pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin;
- 18 -
h. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, pelayanan penanggulangan
gawat darurat terpadu, pelayanan laboratorium kesehatan serta pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin;
i. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pelayanan
kesehatan rujukan, peningkatan mutu dan akreditasi rumah sakit, pelayanan penanggulangan gawat darurat terpadu, pelayanan laboratorium kesehatan, serta pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin;
j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, peningkatan mutu dan
akreditasi rumah sakit, pelayanan penanggulangan gawat darurat terpadu, pelayanan laboratorium kesehatan serta pelayanan jaminan kesehatan penduduk miskin; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Pasal 18
(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelaksanaan
pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional
empiris, komplementer, dan integrasi;
c. menghimpun, mengolah, dan menyajikan data pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
d. mengelola data pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer,
dan integrasi;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
f. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan dan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyelenggara pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan
dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan
pengembangan pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, dan akreditasi rumah sakit rujukan; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- 19 -
Bagian Keenam Bidang Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan
Pasal 19
(1) Bidang Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan ketersediaan, peredaran dan pelayananan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT
serta pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan melaksanakan fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketersediaan, peredaran dan pelayananan kefarmasian;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketersediaan, peredaran dan pelayananan alat kesehatan
dan PKRT; dan
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya
manusia kesehatan.
(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis kefarmasian, alat
kesehatan, dan PKRT serta pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan ketersediaan, peredaran, dan pelayananan kefarmasian;
c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
mengendalikan ketersediaan, peredaran, dan pelayananan alat kesehatan dan PKRT;
d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan; dan
e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4) Bidang Farmasi dan Sumber Daya Kesehatan terdiri atas:
a. Seksi Kefarmasian;
b. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT; dan
c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Pasal 20
(1) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pengendalian peredaran dan pelayanan kefarmasian, pemantauan
izin produksi dan distribusi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengadaan kebutuhan, pengendalian peredaran dan pelayanan kefarmasian, pemantauan izin produksi dan distribusi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- 20 -
b. menyiapkan bahan dan penyusun petunjuk teknis pengadaan, pengendalian
peredaran dan pelayanan kefarmasian, pemantauan izin produksi dan distribusi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
c. menghimpun, mengolah, mengelola dan menyajikan data profil kefarmasian;
d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengadaan kebutuhan obat
dan anggarannya;
e. melaksanakan pengadaan obat sesuai analisa kebutuhan dan anggaran yang tersedia;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian peredaran
dan pelayanan kefarmasian sesuai yang ditetapkan dalam petunjuk teknis;
g. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pemberian izin produksi dan distribusi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan izin produksi dan distribusi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
i. melaksanakan kerjasama dengan instansi/unit kerja lainnya dalam
pelayanan perizinan produksi dan distribusi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan
pengadaan kebutuhan, pengendalian peredaran dan pelayanan kefarmasian, pemantauan izin produksi dan distribusi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Pasal 21
(1) Seksi Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai tugas menyusun rencana
kebutuhan, pengendalian peredaran dan pelayanan, dan memantau uji mutu
dan kalibrasi alat kesehatan dan PKRT serta pengamanan pangan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengadaan kebutuhan, pengendalian peredaran dan pelayanan, dan memantau uji mutu dan kalibrasi alat kesehatan dan PKRT, serta pengamanan pangan;
b. menyiapkan bahan dan penyusun petunjuk teknis pengadaan kebutuhan, pengendalian peredaran dan pelayanan, dan memantau uji mutu dan kalibrasi alat kesehatan dan PKRT, serta pengamanan pangan;
c. menghimpun, mengolah, mengelola, dan menyajikan data jenis alat kesehatan dan PKRT dan jenis pangan yang perlu pengamanan;
d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengadaan kebutuhan alat kesehatan dan PKRT;
e. melaksanakan pengadaan kebutuhan alat kesehatan dan PKRT sesuai
analisa kebutuhan dan anggaran yang tersedia;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan peredaran dan pelayanan kebutuhan
alat kesehatan dan PKRT sesuai yang ditetapkan;
g. menyiapkan dan melaksanakan pengujian mutu dan kalibrasi alat kesehatan dan PKRT;
h. menyiapkan bahan dan memberikan rekomendasi teknis/izin penggunaan alat kesehatan, PKRT, dan keamanan pangan;
- 21 -
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan rekomendasi/izin penggunaan alat kesehatan, PKRT, dan keamanan pangan;
j. melaksanakan kerjasama dengan instansi/unit kerja lainnya dalam pemantauan pengamanan pangan;
k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja hasil pelaksanaan
kegiatan pengadaan kebutuhan, pengendalian peredaran dan pelayanan, dan memantau uji mutu dan kalibrasi alat kesehatan dan PKRT serta pengamanan pangan; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Pasal 22
(1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas menyusun analisa
kebutuhan, mengembangkan, dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan analisa kebutuhan, pengembangan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
kesehatan;
b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemenuhan kebutuhan, pengembangan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
kesehatan;
c. menghimpun, mengolah, menganalisis, mengelola, dan menyajikan data
kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
d. menghimpun, mengolah, menganalisis, mengelola, dan menyajikan data sumber daya manusia kesehatan yang perlu dikembangkan dan
ditingkatkan kompetensinya;
e. menghimpun, mengolah, menganalisis, mengelola, dan menyajikan data kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan yang diperlukan;
f. menyiapkan bahan dan menyusun usulan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu/kompentensi sumber daya manusia kesehatan;
h. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan
dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, lokakarya, dan lainnya;
i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan penyusunan analisa kebutuhan, pengembangan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- 22 -
Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis
Pasal 23
Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas UPT Dinas Kesehatan di atur kemudian dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 24
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 25
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis, jenjang, tugas, dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Sub Bagian pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(4) Masing-masing seksi pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-
masing Kepala Bidang.
- 23 -
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 048 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Kesehatan, Balai Pelatihan Kesehatan,
Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat, Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan dan Unit Kewaspadaan dan Penanganan Krisis
Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dikecualikan untuk Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal
33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53.
Pasal 28
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 20 September 2017
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. SAHBIRIN NOOR
Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 20 September 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. ABDUL HARIS
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 79