Post on 09-May-2019
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 85 diperlukan
penyatuan kebijaksanaan yang terkoordinasi dan terpadu dalam
pengelolaan barang daerah.
b. sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Badung tentang Pengelolaan Barang Daerah
Pemerintah Kabupaten Badung.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan
Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Nomor 158);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
2
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan
dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan
Otonomi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11
Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG
PENGELOLAAN BARANG DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Badung;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Badung;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;
e. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Badung yang selanjutnya
disebut Setda;
f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung;
g. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah Lembaga Teknis Kabupaten
Badung merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Badung yang mempunyai
tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang tugasnya;
h. Unit Kerja adalah Perangkat Daerah yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan
Barang Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah;
3
i. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai
yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya
ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau
ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat
berharga lainnya;
j. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian dan tindakan terhadap barang daerah
yang meliputi perencanaan, penggunaan kebutuhan penganggaran, pengadaan,
penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan
pemanfaatan dan perubahan status hukum;
k. Bendaharawan Barang adalah Pejabat atau Pegawai yang bertugas menerima,
menyimpan dan mengeluarkan barang yang ada dalam kepengurusannya atas perintah
Pembantu Kuasa/Ordonatur Barang Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan membuat
surat pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah;
l. Pengurus barang adalah Pejabat/Pegawai yang bertugas untuk mengurus barang Daerah
yang berada di luar kewenangan Bendaharawan Barang;
m. Standarisasi harga pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga
dalam 1 (satu) periode tertentu;
n. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian
kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan
kebutuhan barang Daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran;
o. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang Daerah dan
Jasa;
p. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan
pengaturan barang persedian didalam gudang/ruang penyimpanan;
q. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari gudang
induk/gudang unit ke unit/kesatuan kerja pemakai;
r. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang Daerah
selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil
guna;
s. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Daerah
dalam bentuk fisik, administrative dan tindakan upaya hukum;
t. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah
Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status pemilikan/penguasaan atas
Barang Daerah;
u. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau
penguasaan Barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris
Barang Daerah;
v. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan
pelaporan Barang Daerah;
4
w. Tukar menukar Barang Milik/Tukar Guling adalah pengalihan pemilikan dan atau
penguasaan barang tidak bergerak milik Daerah pada pihak lain dengan menerima
penggantian dalam bentuk barang tidak bergerak dan menguntungkan Daerah;
x. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Daerah oleh instansi dan atau Pihak ketiga
dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status
kepemilikan;
y. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian Barang Daerah pada pihak
ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut
harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka
waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala;
z. Panitia Pengadaan adalah panitia pengadaan/pekerjaan yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Kepala Daerah atau Kepala Unit atau satuan kerja;
BAB II
PENGELOLAAN BARANG DAERAH
Bagian Pertama
Pejabat Pengelola Barang Daerah
Pasal 2
(1) Bupati sebagai Otorisator dan ordonator barang daerah berwenang dan bertanggung
jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
(2) Selaku pejabat pembinan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan kepada Sekretaris
Daerah dan atau Pejabat Daerah.
Pasal 3
(1) Bupati menetapkan para pejabat pengelola barang Daerah dengan surat keputusan
Bupati;
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai tugas dan
fungsi setiap pengelola barang daerah.
Pasal 4
Bupati mengatur pengelolaan barang daerah.
5
Bagian Kedua
Prinsip Dasar Pengelolaan Barang Daerah
Pasal 5
Pengelolaan barang Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Pasal 6
Barang daerah bisa diperoleh dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau
sebagian dari APBD, hibah/bantuan, sumbangan dan kewajiban Pihak Ketiga.
BAB III
PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 7
(1) Perencanaan kebutuhan barang daerah disusun oleh masing-masing unit, dengan
berpedoman pada standarisasi barang, standarisasi harga, standarisasi kebutuhan
barang yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan
disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Badung.
(2) Badan pengelola keuangan dan asset daerah menerima dan meneliti Rencana
Kebutuhan Barang Unit tersebut dan menghimpun serta menyusun menjadi Rencana
Daftar Kebutuhan Barang Daerah (RDKBD) sebagai bahan penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 8
(1) Pelaksanaan pengadaan barang daerah dan jasa, dilakukan oleh Panitia
Pengadaan/Pekerjaan Daerah (P3D) yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
(2) Kepala Daerah dapat menetapkan kebijaksanaan tentang pengadaan/pekerjaan unit,
melalui Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U).
(3) P3D maupun P3U bertugas menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan
calon pemenang kepada Kepala Daerah/Kepala Unit, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
6
BAB IV
PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
Pasal 9
(1) Semua hasil pengadaan barang daerah yang bergerak diterima oleh Bendaharawan
barang atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit/Satuan Kerja.
(2) Bendaharawan barang atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tugas-tugas
Bendaharawan barang berkewajiban melaksanakan administrasi perbendaharaaan
barang daerah.
(3) Kepala unit selaku atasan langsung Bendaharawan barang, bertanggung jawab atas
terlaksananya tertib administrasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan
dalam gudang/tempat penyimpanan yang telah ditentukan.
Pasal 10
Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala Unit atau pejabat yang ditunjuk,
kemudian melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan
Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung.
Pasal 11
Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan setelah
diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang, sedangkan penerimaan barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan setelah diperiksa Instansi Teknis yang berwenang
dengan membuat Berita Acara pemeriksaan.
Pasal 12
(1) Pemeriksaan barang daerah dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah
(PPBD) atau Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU).
(2) Susunan Panitia Pemeriksa Barang Daerah dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(3) Susunan Panitia Pemeriksa Barang Unit (PPBU) dibentuk dengan Keputusan Kepala
Unit.
7
(4) Panitia Pemeriksa Barang bertugas menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang
diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK)
atau Kontrak dan dibutuhkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Pasal 13
Pengeluaran barang oleh Bendaharawan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah
Pengeluaran Barang dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah/Kepala
Unit.
BAB V
PEMELIHARAAN
Pasal 14
(1) Kepala Unit bertanggung jawab dan wajib memelihara setiap barang daerah yang
dikelola diunitnya masing-masing.
(2) Kepala Unit dapat mengajukan biaya pemeliharaan atas barang daerah yang dikelola di
unitnya masing-masing.
(3) Kepala Unit wajib melaporkan hasl pemeliharaannya kepada Bupati Cq. Badan
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah minimal satu tahun sekali bersamaan dengan
pembahasan anggaran dari unit yang bersangkutan.
BAB VI
INVENTARISASI
Pasal 15
(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan inventarisasi barang daerah;
(2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Sensus Barang daerah sekali dalam 5 (lima)
tahun, untuk mendapatkan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta
rekapitulasi Barang;
(3) Tata cara penyelenggaraan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
(4) Pelaksanaan Sensus Barang Daerah berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
(5) Rekapitulasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri
Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan;
8
Pasal 16
(1) Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah selaku Pengelola barang daerah wajib
menyusun dan menghimpun seluruh laporan mutasi barang dan daftar mutasi barang
dari semua unit kerja Pemerintah Daerah.
(2) Setiap tahun anggaran rekapitulasi daftar mutasi barang daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijadikan dasar penyusunan Neraca Daerah dan dilaporkan kepada Bupati
Badung.
BAB VII
PERUBAHAN STATUS HUKUM
Bagian Pertama
Umum
Pasal 17
Perubahan status hukum barang daerah meliputi :
(1) Penghapusan barang
(2) Penjualan barang
(3) Pelepasan hak atas tanah dan atas bangunan
Bagian Kedua
Penghapusan
Pasal 18
(1) Setiap barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi (hilang/mati),
bagi keperluan dinas dapat dihapus dari daftar inventaris.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Setiap penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai
berikut :
a. Barang bergerak seperti Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional
Dinas ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan
untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan keputusan Kepala
Daerah;
b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh
persetujuan DPRD;
9
c. Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai
peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak, atau membahayakan,
penghapusannya cukup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Barang-barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) diselesaikan melalui :
a. Pelelangan/penjualan;
b. Sumbangan/hibah kepada pihak lain;
c. Pemusnahan.
(5) Hasil pelelangan/penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus
disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah.
Pasal 19
Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan
oleh Panitia Penghapusan Barang Daerah (PPBD) yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Bagian Ketiga
Penjualan Kendaraan Dinas
Pasal 20
Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari Kendaraan Perorangan dinas dan kendaraan
operasional dinas.
Pasal 21
(1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat negara yang berumur 5 (lima)
tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah
masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Negara di Daerah
Propinsi dan Kabupaten/Kota.
(3) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas Daerah.
10
Pasal 22
(1) Kendaraan operasional dinas khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)
yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih karena rusak, dan tidak efisien lagi bagi
keperluan dinas dapat dijual kepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih.
(2) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau yang lebih
senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Pasal 23
(1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan
Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
(2) Hasil penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan
sepenuhnya ke Kas Daerah.
(3) Penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi.
Pasal 24
(1) Kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas yang digunakan anggota
DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima)
tahun dan umur kendaraan 5 (lima) tahun.
(2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1
(satu) kali kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
Bagian Keempat
Penggunaan Rumah Daerah
Pasal 25
Kepala Daerah menetapkan penggunaan rumah-rumah daerah dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status rumah-
rumah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11
Bagian Kelima
Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan
Pasal 26
(1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan penyerahan hak atas tanah dan
atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh daerah, baik yang telah ada sertifikatnya
maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah yang
bersangkutan dengan cara :
a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
b. Pelepasan dengan tukar menukar/ruilslag/tukar guling.
(2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
(3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan nilai jual obyek pajak dan atau harga umum setempat.
(4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Kepala Daerah
berdasarkan nilai/harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk
dengan Keputusan Bupati.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak
berlaku bagi pelepasan Hak atas tanah yang telah ada bangunan rumah golongan III
diatasnya.
BAB VIII
PEMANFAATAN
Bagian Pertama
Pinjam Pakai
Pasal 27
(1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, barang daerah dapat
dipinjampakaikan.
(2) Pengaturan pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Keputusan Bupati.
12
Bagian Kedua
Penyewaan
Pasal 28
(1) Barang daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat disewakan kepada
pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
(2) Penyewaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Bagian Ketiga
Pengguna Usahaan
Pasal 29
(1) Barang Daerah yang diguna-usahakan dalam bentuk kerja sama dengan Pihak Ketiga
diatur oleh Bupati;
(2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat Daftar Inventaris
tersendiri.
Bagian Keempat
Swadana
Pasal 30
(1) Barang Daerah dapat dikelola secara swadana;
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati.
Bagian Kelima
Pengamanan
Pasal 31
Bupati bertanggung jawab atas pengamanan barang daerah yang berada dalam
kewenangannya baik pengamanan administratif, pengamanan fisik maupun tindakan
hukum.
13
Pasal 32
Barang daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
Pasal 33
(1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh
Bupati;
(2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh
Bupati;
(3) Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Bupati.
BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 34
Pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan barang daerah dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB X
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG
Pasal 35
Dalam hal terjadi kerugian daerah karena kekurangan perbendaharaan barang dan atau
disebabkan perbuatan melanggar hukum/melakukan kewajiban sebagaimana mestinya,
diselesaikan melalui tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi uang/barang daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36
Badan/Dinas/Kantor/Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan dan Kecamatan melaksanakan
pengelolaan barang daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang
tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 38
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Badung.
Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.
` Disahkan di Badung
Pada tanggal 7 Januari 2004
BUPATI BADUNG
ttd.
A.A. NGURAH OKA RATMADI
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
Nomor : 5 Tanggal : 8 - 1 - 2004
Seri : D Nomor : 5
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung,
ttd.
I WAYAN SUBAWA, SH Pembina Utama Muda
NIP. 600006201
15
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG
I. UMUM
Paradigma penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi kepada Otonomi Daerah sejalan
dengan Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang -
undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah serta Peraturan Daerah otonom telah memberikan kewenangan yang demikian luas
kepada Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan terhadap
ketentuan yang dibawahnya termasuk pengelolaan barang daerah.
Barang Daerah sebagai salah satu untuk penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat
mewujudkan pengelola barang daerah yang memenuhi akuntabilitas.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2
(1) - Otorisator barang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk
mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan
pengeluaran barang daerah.
a. Menetapkan kebijakan pembinaan pengelolaan barang daerah.
b. Menetapkan kebijakan penerimaan dan pengeluaran barang daerah.
c. Menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan barang daerah.
- Ordonator barang adalah pejabat yang berwenang untuk menguji,
mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan
barang daerah.
Ordonator mempunyai tugas :
a. Berusaha agar persediaan barang dalam gudang mencukupi kebutuhan
unit/Pemerintah daerah.
16
b. Memberi petunjuk kepada panitia-panitia yang ada mengenai tugas yang
harus dilakukan.
c. Mengesahkan Berita Acara yang dibuat oleh panitia.
d. Menyelesaikan/mengusut kepentingan daerah, para penyimpan
(Bendaharawan), pemakai barang (User/Consumers dan Pengurus
Barang), pemeliharaan barang, dan lain-lain yang merugikan daerah.
e. Berusaha agar Bendaharawan mengirimkan pertanggung jawaban tugas
pada waktu yang telah ditentukan dan selanjtunya meneliti pertanggung
jawaban tersebut.
(2) Kepala Daerah/Ordonator dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah
sesuai fungsinya dibantu oleh
a. Sekretaris Daerah
b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
c. Kepala Unit/Satuan Kerja
d. Bendaharawan Barang
e. Pengurus Barang
Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6
Barang daerah bisa diperoleh dari pembeliaan dengan dana yang bersumber
seluruhnya atau sebagian dari APBN, APBD, Perusahaan Daerah, Bank
Pembangunan Daerah maupun yang berasal dari hibah dan bantuan/sumbangan dari
pihak ketiga.
Pasal 7 sampai dengan Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1) - Pinjam pakai/meminjam barang daerah hanya dapat dilakukan dengan
pertimbangan:
a. Agar barang daerah tersebut dapat dimafaatkan secara ekonomis oleh
instansi pemerintah/daerah.
b. Untuk kepentingan sosial, keagamaan.
- Syarat-syarat pinjam/peminjaman barang daerah adalah :
a. Barang daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh
Unit/Satuan Kerja Daerah yang menguasai.
b. Barang daerah yang dipinjam pakaikan tersebut hanya boleh
digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya.
17
c. Pinjam pakai/peminjaman tersebut tidak mengganggu kelancaran
tugas pokok instansi atau Unit/Satuan Kerja Daerah yang
bersangkutan.
d. Barang daerah yang dipinjam pakai/dipinjamkan harus merupakan
barang barang yang tidak habis pakai.
e. Peminjam harus/wajib memelihara dengan baik barang daerah yang
dipinjamkannya termasuk dengan menanggung biaya-biaya yang
diperlukan selama peminjaman.
f. Jangka waktu peminjaman maksimal selama 2 (dua) tahun dan
apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali.
g. Untuk keperluan tertentu jangka waktu ini dapat diberikan lebih dari
dua tahun, khususnya tempat ibadah disesuaikan dengan peruntukan
rencana kota.
h. Pengembalian barang yang dipinjam pakaikan harus dalam keadaan
baik.
- Pinjam pakai/peminjaman barang milik daerah hanya dapat dilaksanakan
antar instansi Pemerintah, kecuali untuk kepentingan sosial, keagamaan.
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1) Penyewaan dapat dilaksanakan sebagai berikut :
a. Penyewaan barang daerah hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan
untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang daerah.
b. Untuk sementara waktu barang daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh
Unit/Satuan Kerja Daerah yang memiliki/menguasai.
c. Barang daerah dapat disewakan kepada pihak lain/Pihak Ketiga yaitu :
BUMN/BUMD, Koperasi, Yayasan atau Pihak Swasta.
d. Jenis-jenis barang daerah yang dapat disewakan ditetapkan oleh masing-
masing Kepala Daerah bersangkutan.
e. Harga sewa untuk barang daerah yang disewakan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.
f. Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya harus
disetor ke Kas Daerah.
g. Dalam surat perjanjian sewa menyewa harus ditetapkan :
1) Jenis, jumlah biaya dan jangka waktu penyewaan.
2) Biaya operasi dan pemeliharaan selama penyewaan menjadi
tanggung jawab penyewa.
3) Syarat-syarat lain yang dipandang perlu.
18
Jenis barang-barang daerah yang dapat disewakan :
a) Mess/Wisma/Bioskop dan sejenisnya;
b) Gudang/Gedung;
c) Toko/Kios;
d) Tanah;
e) Kendaraan dan alat-alat besar
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1) Pengguna usaha adalah pendayagunaan barang daerah oleh pihak ketiga
dilakukan dalam bentuk :
a. BOT (Build Operate Transfer) adalah pemanfaatan tanah dan atau
bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan
cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau
menyediakan menambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah atau
bangunan tersebut dan mendayagunakannya selama dalam waktu
tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan
kembali tanah dan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya
tersebut beserta pendayagunaannya kepada daerah, serta membayar
kontribusi sejumlah uang atas pemanfaatannya yang besarnya
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.
b. BTO (Build Transfer Operate) adalah pemanfaatan tanah dan atau
bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan
cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau
menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan
atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan kepada daerah untuk kemudian oleh Pemerintah Daerah
tanah dan bangunan siap pakai dan atau sarana lain berikut fasilitasnya
tersebut diserahkan kembali kepada Pihak Ketiga untuk didayagunakan
selama jangka waktu tertentu, dan atas pemanfaatannya tersebut Pihak
Ketiga dikenakan kontribusi sejumlah uang yang besarnya ditetapkan
sesuai dengan kesepakatan.
c. BT (Build Transfer) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah
dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan tanah milik Pemerintah daerah;
Pihak Ketiga membangun dan membiayai sampai dengan selesai;
setelah pembangunan selesai Pihak Ketiga menyerahkan kepada
19
Pemerintah daerah; Pemerinta Daerah membayar biaya
pembangunannya;
d. KSO (Kerja Sama Operasi) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah
dengan Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah menyediakan barang daerah
dan Pihak Ketiga menanamkan modal yang dimilikinya dalam salah
satu usaha, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau
bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya,
keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya sharing masing-masing.
Ayat (2) Pengguna usahaan barang daerah tidak termasuk perubahan status hukum
barang daerah, oleh karena itu tidak bisa dihapuskan dari daftar/buku
inventaris.
Pasal 30
Ayat (1) Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi
wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya untuk keperluan
operasionalnya sendiri secara langsung.
Untuk itu barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak
bergerak dapat dikelola secara Swadana yang ada pada Unit Swadana
Daerah dengan demikian hasilnya tidak perlu disetorkan ke Kas Daerah.
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 31
a. Pengamanan fisik
1) Barang inventaris
Pengamanan terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara :
- Pemanfaatan sesuai tujuan
- Penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka
- Pemasangan tanda kepemilikan
Pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara :
- Pemagaran
- Pemasangan plang tanda kepemilikan
- Penjagaan
2) Barang persediaan
Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh Bendaharawan
Barang/Pengurus barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan
20
yang baik sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang-barang terhindar
dari kerusakan fisik.
b. Pengamanan administratif
1) Barang inventaris
Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara :
- Pencatatan / inventarisasi
- Perlengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur pembelian dan
lain-lain
- pemasangan label kode barang, stiker
Penggunaan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan
cara :
- Pencatatan secara tertib
- Penyelesaian bukti kepemilikan seperti : IMB, Berita Acara serah terima,
Surat Perjanjian, Akta Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya.
2) Barang Persediaan
Pengamanan administratif terhadap barang persediaan dilakukan dengan cara
pencatatan secara tertib
c. Tindakan hukum
Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah
dipihak lain dilakukan dengan cara :
- Negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian
- Law enforcement
- Melalui pengadilan
Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1) Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan untuk jangkauan jangka
panjang melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan
supervisi
Ayat (2) Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan
mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil yang
dikehendaki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ayat (3) Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan
menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau
kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.
21
Pasal 34 Cukup jelas
Pasal 35
Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang daerah, perlu
dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sangsi-sangsi terhadap
para pengelola barang daerah berupa ketentuan :
- Tentang Tuntutan Perbendaharaan (TP) terhadap para Bendaharawan jika dalam
pengurusannya terhadap kekurangan perbendaharaan.
- Tentang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap para Pegawai Negeri, Pegawai
Perusahaan Daerah/Pekerja Daerah dalam kedudukannya bukan sebagai
Bendaharawan yang karena perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan
kewajibannya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga
merugikan daerah.
Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 : Cukup jelas.