Post on 08-May-2019
PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
Disampaikan oleh :
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan dan
Pengamanan Pembangunan Strategis
Kejaksaan Negeri Kota Malang
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018DASAR KEWENANGAN
UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
UU No.31 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
JAKSA ADALAH PEJABAT FUNGSIONAL
YANG DIBERI WEWENANG OLEH UU UNTUK
BERTINDAK SEBAGAI PENUNTUT UMUM
DAN PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN YANG MEMPEROLEH
KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA
WEWENANG LAIN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
PENUNTUT UMUM
ADALAH JAKSA YANG DIBERI WEWENANG
OLEH UU INI UNTUK MELAKUKAN
PENUNTUTAN DAN MELAKSANAKAN
PENETAPAN HAKIM
(Pasal 1 ayat (2) UU No.16 Tahun 2004)
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
VISI MISI KEJAKSAAN
VISI :MEWUJUDKAN KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YGMELAKSANAKAN TUGASNYA SECARA IDEPENDEN DENGAN MENJUNJUNGTINGGI HAM DALAM NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA
MISI :
1. Penanganan dan penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsiyang menjadi prioritas ;
2. Peningkatan kualitas penanganan dan penyelesaian perkaraTindak Pidana Korupsi dan perkara Tindak Pidana Tertentuyang merusak sendi-sendi perekonomian dan kebangsaan ;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia,sarana dan prasarana serta efektifitas dan efisiensipelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
BIDANG PIDANA
1.MELAKUKAN PENUNTUTAN
2.MELAKSANAKAN PENETAPAN HAKIM DAN PUTUSAN PENGADILAN YANG
TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP
3.MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA
BERSYARAT, PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN DAN PUTUSAN LEPAS
BERSYARAT
4.MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERTENTU
BERDASARKAN UU
5.MELENGKAPI BERKAS PERKARA TERTENTU DAN UNTUK ITU DAPAT
MELAKUKAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN SEBELUM DILIMPAHKAN KE
PENGADILAN YANG DALAM PELAKSANAANNYA DIKOORDINASIKAN
DENGAN PENYIDIK
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
1. PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
2. PENGAMANAN KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM
3. PENGAWASAN PEREDARAN BARANG CETAKAN
4. PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN YANG DAPAT
MEMBAHAYAKAN MASYARAKAT DAN NEGARA
5. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN ATAU PENODAAN
AGAMA
6. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM SERTA STATISTIK
KRIMINAL
DALAM BIDANG KETERTIBAN
DAN KETENTRAMAN UMUM
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak
jujuran.
b. Perbuatan yang buruk seperi penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan
sebagainya.
c. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk :
- Perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral.
- Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah dan diganti secara tidak tepat
dalam satu kalimat ;
- Pengaruh-pengaruh yang korup.
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
Bentuk Korupsi menurut Undang-undang No.31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001
Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain,
atau suatu korporasi (Pasal 2)
Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3 )
Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan
sesuatu (Pasal 5)
Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6)
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi
dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7)
Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8)
Tindak pidana korupsi pegawai negeri yang memalsu buku-buku dan daftar-daftar
(Pasal 9)
Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakan barang, akta, surat atau daftar
(Pasal 10)
Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan
kewenangan jabatan (Pasal 11)
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat
menerima hadiah atau janji; pegawai negeri memaksa membayar, memotong
pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam
pemborongan (Pasal 12)
Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi
(Pasal 12b)
Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan jabatan (Pasal 13)
Tindak pidana yang berhubungan dengan Hukum Acara pemberantasan korupsi
Tindak pidana yang berasal dari Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23)
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
Faktor penyebab Korupsi
Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam
posisi-posisi kunci yang mampu memberi ilham
dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan
korupsi
Berkurangnya nilai agama dan etika
Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang
mengalami perubahan radikal, korupsi muncul
sebagai penyakit transisional
Keadaan masyarakat yang semakin majemuk
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
Korupsi dapat terjadi karena adanya
Greeds (keserakahan) : berkaitan dengan adanyaperilaku serakah yang secara potensial ada di dalam dirisetiap orang
Opportunities (kesempatan) : berkaitan dengan keadaanorganisasi atau instansi atau masyarakat yangsedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagiseseorang untuk melakukan kecurangan
Needs (kebutuhan) : berkaitan dengan faktor-faktor yangdibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjanghidupnya yang wajar
Exposures (pengungkapan) : berkaitan dengan tindakanatau konsekwensi yang dihadapi oleh pelaku kecuranganapabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan, dll
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
SEKTOR RAWAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA
1. Perijinan
2. Pertambangan
3. Perbankan
4. Pajak
5. Pengadaan barang dan jasa
Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Negara
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-UU-an, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan
APBN, perubahan APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun
ditetapkan dengan UU
APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi
dan stabilisasi
Semua penerimaan yang menjadi hak dan kewajibanNegara dalam tahun anggaran
yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN
Surplus penerimaan Negara dapat digunakan untuk pengeluaran Negara tahun
anggaran berikutnya
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
KEUANGAN NEGARA
Semua hak dan kewajiban
Negara yang dapat dinilai
uang, serta segala
sesuatu baik berupa uang
maupun barang yang
dapat dijadikan sebagai
milik Negara berhubung
dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut
Hak Negara
Kewajiban Negara
Penerimaan Negara
Pengeluaran Negara
Penerimaan Daerah
Pengeluaran Daerah
Kekayaan Negara/Daerah yang dikelola
sendiri/oleh pihak lain
Kekayaan pihak lain yang dikuasai Negara
Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan
menggunakan fasilitas Negara
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
Kewenangan KPA
( Pasal 18 ayat (2) UU No.1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara )
1. Menguji Kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak
penagih
2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan
sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa
3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
4. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran
pengeluaran yang bersangkutan
5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD tergantung dari
anggaran yang dikelola masing-masing Satuan Kerja
Tanggung jawab KPA yaitu bertanggung jawab atas kebenaran materi
dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
TUPOKSI dan KEWENANGAN PPK
1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
Rancangan Kontrak
2. MenerbitkanSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kwitansi / Surat Perintah
Kerja (SPK) / surat perjanjian
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada
PA/KPA
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
dengan Berita Acara Penyerahan
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
TUPOKSI dan KEWENANGAN
ULP/ PEJABAT PENGADAAN
1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I
masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan
Nasional
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran
yang masuk
7. Membuat laporan mengenai proses dari hasil Pengadaan kepada Menteri /
Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi
8. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa kepada PA/KPA
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
TUPOKSI dan KEWENANGAN
PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Kontrak
2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/pengujian
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesuai dengan bidang tugasnya
TUGAS PPTK
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokuken anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
Dokumen anggaran tersebut mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun
dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan per-UU-an.
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah
Bahwa pengadaan barang dan jasa Pemerintah diadakan secara
terbuka, efisien dan kompetitif dengan maksud agar terdapat persaingan
yang sehat di antara pelaku usaha penyedia barang jasa sehingga
pemerintah bisa mendapatkan barang-barang/jasa yang terjangkau dan
berkualitas
Tugas pokok dan kewenangan serta kewajiban pihak-pihak terkait diatur
secara tegas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan jelas dan
dapat dipertanggungjawabkan guna menghindari dan mencegah
terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam
Pengadaan Barang/Jasa, serta menghindari dan mencegah
penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi,golongan atau pihak lain yang secara langsung atau
tidak langsung merugikan negara
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
Penyimpangan prosedur yang terjadi selama proses pengadaan dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila secara nyata
terdapat perbuatan-perbuatan para pihak yang menimbulkan kerugian
keuangan negara
Penyimpangan dapat terjadi pada saat proses pelelangan berupa
penyusunan HPS yang tidak sesuai dengan aturan sehingga
mengakibatkan adanya penggelembungan harga sehingga nilai
penawaran rekanan di atas harga yang wajar, ataupun persekongkolan
dalam penerimaan peserta lelang untuk mengatur harga penawaran
tetap tinggi
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
Indikator adanya persekongkolan atau pengaturan lelang antara lain (SE IJPU
No.06/SE/IJ/2006)
1) Terdapat kesamaan metode kerja, koefisien upah, bahan, alat antara penawaran dengan
HPS/OE
2) Total penawaran yang mendekati HPS/OE (>90%)
3) Adanya keikutsertaan beberapa perusahaan konsultan di bawah satu kendali
4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran dari beberapa konsultan
(pengetikan, susunan/format, proposal, dll)
5) Kesamaan antara rincian HPS dan penawaran
6) Format pengetikan/penjilidan berkas penawaran yang sama di antara penyedia jasa
7) Tingkat kesalahan pengetikan yang sama di antara penyedia jasa
8) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang
berurutan
9) Terdapat kesamaan metode merk, spesifikasi dari beberapa berkas penawaran yang
diajukan oleh penyedia jasa
10) Terdapat kesamaan spesifikasi, merk, cc, dan lain – lain antara penawaran dengan
HPS/OE
Kejaksaan Negeri Kota Malang
27 November 2018
Penyimpangan dapat terjadi pada saat proses pelelangan berupapenyusunan HPS yang tidak sesuai dengan aturan sehingga mengakibatkanadanya penggelembungan harga sehingga nilai penawaran rekanan di atasharga yang wajar, ataupun persekongkolan dalam penerimaan peserta lelanguntuk mengatur harga penawaran tetap tinggi
Penyimpangan juga dapat terjadi pada pada saat pelaksanaan pekerjaan,berupa pembayaran hasil pekerjaan tidak sesuai dengan prestasi/kemajuanpekerjaan di lapangan, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai denganspesifikasi teknis dalam kontrak, ataupun pembuatan addendum kontrak,Contract Change Order (CCO) atau amandemen/perubahan kontrak tidaksesuai dengan keadaan nyata di lapangan, menambah atau mengurangipekerjaan tertentu untuk kemudahan pelaksanaan dan menekan biayapekerjaan
Disamping itu penyimpangan yang paling sering terjadi adalah pada saatakhir tahun anggaran, pekerjaan belum selesai 100%, tapi sudah dinyatakanselesai 100% (PHO)
Kejaksaan Negeri Malang
12 April 2016
Titik-titik Rawan Dalam Proses Pengadaan
Tahap Persiapan Pengadaan :
- Satker tidak membuat jadwal Pelaksanaan seluruh paket kegiatan
- Tidak mengumumkan rencana pengadaan secara luas pada awal TA setelah
DIPA turun
- Jumlah peserta lelang yang mendaftar kurang
- Media yang digunakan tdk terkenal
Penggelembungan Anggaran, Harga Satuan Upah, bahan, dan alat, yg ada dalam
DIPA/EE tinggi dibandingkan dgn harga satuan yg ditetapkan oleh Pemda/harga
pasar
Ada penyatuan/pemecahan paket yang tendensius
Tahap Pemilihan, Penyusunan Dokumen Kualifikasi tidak sesuai ketentuan, ada
penambahan persyaratan yang tidak perlu, seperti pengaspalan harus punya
AMP, spesifikasi yang mengarah pada produk tertentu
Kejaksaan Negeri Kota Malang
Evaluasi tidak sesuai dengan kriteria, penawar yang terlambat diterima,
pembobotan/penilaian tidak wajar
Tahap Pelaksanaan, kontrak tidak ditandatangani oleh yang berhak,
pelaksanaan pekerjaan tidak diawasi secara ketat, laporan kemajuan pekerjaan
pembobotannya hanya berdasarkan pembagian perhitungan volume dengan
jangka waktu kontrak, bahan yang belum terpasang juga ditambahkan, ada
perubahan pekerjaan sesuai keinginan kontraktor
Tahap akhir kontrak , pekerjaan belum selesai tapi sudah dinyatakan selesai dan
dilakukan PHO untuk menghindari denda, kekurangan diselesaikan pada saat
masa pemeliharaan, addendum tanpa alasan yang sesuai ketentuan hanya
semata-mata untuk menambah/memperpanjang jangka waktu kontrak
Kejaksaan Negeri Kota Malang
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
• Kejaksaan melalui seksi Intelijen mempunyai program penyuluhan
hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat luas maupun
instansi-instansi pemerintahan
• Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015, saat ini
Kejaksaan Agung membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan
Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawal dan
Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang
bertugas untuk memberikan pendampingan kepada pejabat
pemerintah, BUMN maupun BUMD dalam penggunaan anggaran
untuk menghindarkan dari terjadinya tindakan korupsi.
Kejaksaan Negeri Kota Malang
SEKIAN &
TERIMA KASIH
Kejaksaan Negeri Kota Malang