Post on 02-Jun-2018
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
1/60
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NASIONAL (RPJMN) 2015-2019
Disampaikan dalam Musrenbang Regional
Tarakan, 15-16 Desember 2014
Oleh:
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
2/60
OUTLINE PAPARAN
I. PENGANTAR
II. STRATEGI PEMBANGUNAN
Slide - 2
III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
IV. TINDAK LANJUT
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
3/60
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
.
Slide - 3
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
4/60
DASAR HUKUM PENYUSUNAN
RPJMN
1. UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),
Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan.
2. UU No. 17/2007 (RPJPN2005-2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu:
RPJMN I 2005-2009
RPJMN II 2010-2014
RPJMN III 2015-2019
-
3.PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional):
Pasal 10 ayat (2),
Menteri menyiapkan Rancangan Awal RPJMN berdasarkan RPJPN 2005-2025,
rancangan teknokratik dan visi, misi serta program prioritas Presiden
Pasal 11 ayat (6)
Rancangan Awal RPJM Nasional disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam
Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-KL
Slide - 4
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
5/60
PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
VISI & MISI
PRESIDEN
MUSRENBANGNAS
RPJMN
Ditetapkan
dengan
Peraturan
Presiden *)
*) Paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik
Sebagai Acuan
Penyusunan
Rancangan
RENSTRA K/L
Rancangan
Teknokratik
Telah disusun
oleh
Bappenas
Slide - 5
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
6/60
Feb-Apr 2014
Okt - Nov 2014
Januari 2015
Konsep Rancangan
Teknokratik
Penetapan RPJMN
melalui Perpres(16 Jan 2015)
Penyusunan Rancangan
Awal RPJMN (M2 Nov)
JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019
Penetapan Presiden Terpilih
(Okt) Sidang Kabinet (12 Jan)
Rakorbangpus (25 Nov)
Desember 2014
Penyusunan Rancangan RPJMN (M1Des)
Penelaahan RENSTRA K/L (M1 Des)
Sosialisasi dan Penjaringan
Aspirasi Masyarakat dan
pakar
Agustus 2014
Penyampaian Rancangan
Teknokratik kepada K/L
Musrenbang Regional (6-15 Des)
Penyusunan Rancangan
RENSTRA K/L
Musrenbangnas (18 Des)
Slide - 6
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
7/60
RANCANGAN AWAL RPJMN 2015-2019
Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 terdiri dari:
Buku I : Agenda Pembangunan Nasional
Buku II : Agenda Pembangunan Bidang
Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah
Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunan
beserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah2015-2019)
Telah disampaikan sebagai bahan pembahasan kepada:
Seluruh K/L (Rakorbangpus, 25 November 2014)
Seluruh Provinsi (Rangkaian Musrenbang Regional, 6 s/d 15 Desember
2014)
Rancangan Awal akan dipertajam dengan :
Hasil finalisasi Resource envelope jangka menengah 2015-2019 (Menkeu)
Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah
Mempertimbangkan sumber pendanaan dari APBN, APBD, BUMN dan
Swasta
Slide - 7
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
8/60
TRISAKTI DAN NAWACITAVISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
7 MISI
Keamanan nasional yg mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian
ekonomi dg mengamankan SD maritim, danmencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan.
Masyarakat maju,
berkeimbangan dan
demokratisberlandaskan negara
hukum.
Politik LN bebas
aktif dan
memperkuat jatidiri sebagai negara
maritim
Kualitas hidup manusian
Indonesia yg tinggi, maju
dan sejahtera
Bangsa berdaya
saing
Indonesia menjadi negara
maritim yg mandiri, maju, kuat
dan berbasiskan kepentingannasional
Masyarakat yg
berkepribadian
dalam kebudayaan.
NAWACITA 9 agenda prioritas
Akan menghadirkan
kembali negara untuk
melindungi segenap
bangsa dan memberi
rasa aman pada
seluruh WN
Akan membuat
Pemerintah tidak
absen dg memba-
ngun tata kelola
Pem. yg bersih,
efektif, demo-
kratis dan
terpercaya
Akan membangun
Indonesia dari
pinggiran dg
memperkuat daerah-
daerah dan desa dlm
kerangka Negara
Kesatuan
Akan menolak
Negara lemah
dengan melalukan
reformasi sistem
penegakan hukum
yang bebas korupsi,
bermartabat dan
terpercaya.
Akan mening-katkan
kuali-tas hidup manusia
Indonesia melalui:
Indonesia Pintar,
Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja dan
Indonesia Sejahtera
Akan mening-katkan
produktivitas rakyat
dan daya saing di
pasar internasional
Akan
mewujudkan
kemandirian
ekonomi dg
menggerak-kan
sektor-sektor
strategis
ekonomi
domestik
Akan
melakuka
n revolusi
karakter
bangsa
Akan memper-
teguh Kebhi-
nekaan dan
memperkuat
restorasi sosial.
BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK
12 program aksi-115 prioritas utama)
BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI
16 program aksi)
BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN 3
program aksi)
BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK
12 program aksi-115 prioritas utama)
BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI
16 program aksi)
BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN 3
program aksi)
1.Membangun
wibawa politik
LN dan
mereposisi
peran Indonesia
dalam isu-isu
global (4)
2.Menguatkan
sistem
pertahanannegara (4)
3.Membangun
politik keamanan
dan ketertiban
masyarakat (8)
4.Mewujudkan
profesionalitas
intelijen negara
(7)
5. Membangun
keterbukaan
informasi dan
komunikasi publik
(7)
6. Mereformasi
sistem dan
kelembagaan
demokrasi (6)
7. Memperkuatpolitik
desentralisasi dan
otda (11)
8. Mendedikasikan
diri untuk
memberdayakan
desa (8)
9. Melindungi dan
memajukanhak-
hakmasyarakat
adat(6)
10. Pemberda-yaan
Perempuan dalam
politik dan
pembangunan(7)
11. Mewujudkan
sistem danpenegakanhukum
yang berkeadilan
(42)
12. Menjalankan
reformasi birokrasi
danpelayanan
publik(5)
1. Dedikasikan
pembangunan kualitas
SDM
2. Membangunke-daulatan
pangan berbasis
agribisniskerakyatan
3. Mendedikasikan program
u/ mem-bangun daulat
energi berbasis
kepentingan nas.
4. Untuk pengua-saan SDA
melalui 7langkah &
mem-bangun regulasi
mewajibkan CSR &/atau
sahamu/ masyarakat
lokal/sekitar tambang,
penguatankapa-sitas
pengusahanasional
(trmsukpenambang
rakyat) dlm penge-lolaan
tambangberkelanjutan.
5. Membangun
pemberdayaan
buruh
6.Membangun
sektor
keuangan
berbasis
nasional
7.Penguatan
investasidomestik
8.Membangun
penguatan
kapasitas fiskal
negara
9.Membangun
infrastruktur
10. Membangun
ekonomi maritim
11. Penguatan
sektor kehutanan
12. Membangun tata
ruang dan
lingkungan
berkelanjutan
13.Membangun
perimbanganpembangunan
kawasan
14.Membangun
karakter dan
potensi wisata
15.Mengembangkan
kapasitas
perdagangan
nasional
16.Pengembangan
industri
manufaktur
1. Berkomitmen
mewujudkan
pendidikan sbg
pembentuk karakter
bangsa
2. Akan
memperteguh
kebhinekaan
Indonesia dan
memperkuat
restorasi sosial
3. Akan
membang
un jiwa
bangsa
melalui
pemberda
yaan
pemuda
dan olah
raga
Slide - 8
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
9/60
MENUJU INDONESIA
YANG JAUH LEBIH BAIK
1. Mengejar peningkatan daya saing
2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui
pembangunan mental
3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang
kuat dan berkualitas
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah
6. Memulihkan kerusakan lingkungan
7. Memajukan kehidupan bermasyarakat
Slide - 9
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
10/60
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
.
Slide - 10
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
11/60
Membangun untuk manusia dan
masyarakat
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi,
pembangunan sosial dan
pembangunan ekologi yang
berkelanjutan
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
STRATEGI PEMBANGUNAN
Memulihkan dan menjaga keseimbangan
antarsektor, antarwilayah dan
antarkelompok sosial dalam
pembangunan
Mewujudkan perekonomian yang inklusif,
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,
dan keunggulan sumber daya manusia
DIMENSI PEMBANGUNANMANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNANMANUSIA
PendidikanPendidikan
KesehatanKesehatan
PerumahanPerumahan
DIMENSI PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMBANGUNANSEKTOR UNGGULAN
KedaulatanPanganKedaulatanPangan
Kedaulatan Energi &Ketenagalistrikan
Kedaulatan Energi &Ketenagalistrikan
KemaritimanKemaritiman
Pariwisata dan IndustriPariwisata dan Industri
DIMENSI PEMERATAAN
& KEWILAYAHAN
DIMENSI PEMERATAAN
& KEWILAYAHAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
AntarkelompokPendapatan
Antarwilayah
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan HukumKeamanan dan
Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB
Slide - 11
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
12/60
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
.
Slide - 12
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
13/60
SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (1)
1. SASARAN MAKRO;
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT;
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN;
4. SASARAN DIMENSI PEMERATAAN; DAN5. SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN ANTARWILAYAH;
6. SASARAN POLHUKHANKAM.
Slide - 13
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
14/60
Indikator 2014*
(Baseline)2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)73,83 meningkat
EKONOMI
Ekonomi Makro
Pertumbuhan ekonomi 5,1% 8 %
1. SASARAN MAKRO
PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010
PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000
43.325
40.785
71.975
Inflasi 7,3% 3,5%
Tingkat Kemiskinan 11,25% ** 5-6%
Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010
11,4% 16% Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94% 4-5%
*Perkiraan **Maret 2014 Slide - 14
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
15/60
DISTRIBUSI NILAI PDRBMENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013
(atas dasar harga berlaku)
WILAYAH Pertanian Pertambangan
& Penggalian
Industri
Pengolahan
Listrik,
Gas, &
Air
Bersih
Kontruksi
Perdagangan,
Hotel &
Restoran
Pengangkutan
& Komunikasi
Keuangan,
Real Estate,
& Jasa
Perusahaan
Jasa
Lainnya
Sumatera 21.22 15.03 19.34 0.55 7.15 15.94 6.98 4.78 8.99
Jawa 10.03 1.22 27.01 1.63 6.70 24.41 8.03 10.88 10.10
Bali Nusa Tenggara 23.44 5.87 5.72 1.28 6.43 23.64 10.51 5.98 17.13
Sumber: BPS, 2014
Kalimantan 12.35 31.82 19.77 0.38 4.99 13.42 5.79 4.20 7.28
Sulawesi 26.27 5.87 9.39 0.84 8.10 16.74 8.39 7.14 17.26
Maluku 14.21 29.56 18.65 0.25 9.41 9.44 6.12 2.83 9.51
Jawa 10.03 1.22 27.01 1.63 6.70 24.41 8.03 10.88 10.10
Luar Jawa 19.74 17.65 17.43 0.58 6.89 15.64 7.07 4.90 10.11
Kawasan Barat
Indonesia 13.34 5.17 24.53 1.32 6.81 22.06 7.83 9.07 9.86
Kawasan Timur
Indonesia 16.65 21.07 14.94 0.61 6.54 15.24 7.17 5.06 11.56
Slide - 15
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
16/60
Indikator2014
(Baseline) 2019
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Rata-rata Laju Pertumbuhan
Penduduk
1,49%/tahun
(2000-2010)
1,19%/tahun
(2010-2020)
Angka kelahiran total (Total
Fertility Rate/TFR)
2,6 (2012) 2,3
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Arah Kebijakan
Kependudukan
1.Penguatan dan pemaduan kebijakan
pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
2.Peningkatan jumlah dan penguatan
kapasitas tenaga lapangan KB, tenaga
kesehatan pelayanan KB, dan penguatan
lembaga di tingkat masyarakat3.Peningkatan pelayanan KB dengan
Kependudukan & KB, Pendidikan
Rata-rata lama sekolah penduduk
usia diatas 15 tahun
8,1 (tahun)* 8,8 (tahun)
Rata-rata angka melek aksara
penduduk usia di atas 15 tahun
94,1%* 96,1 (%)
Prodi perguruan tinggi minimal
berakreditasi B
50,4%* 68,4 (%)
Persentase SD/MI berakreditasi
minimal B
68,7%* 84,2%
Persentase SMP/MTs
berakreditasi minimal B
62,5%* 81,0%
Persentase SMA/MA
berakreditasi minimal B
73,5%* 84,6%
Pesentase Kompetensi Keahlian
SMK berakreditasi minimal B
48,2%* 65,0%
*2013 **2009 *** 2012 Slide - 16
penggunaan me o e on raseps ang a
panjang
Pendidikan
1.Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak
seluruh penduduk mendapatkan layanan
pendidikan dasar berkualitas
2.Meningkatkan akses Pendidikan Menengah
yang berkualitas
3.Memperkuat peran swasta dalam
menyediakan layanan pendidikan menengah
yang berkualitas
4.Meningkatkan relevansi pendidikan
kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja
5.Meningkatkan akses terhadap layanan
pendidikan dan pelatihan keterampilan
6.Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
17/60
No Indikator 2014
(Baseline) 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 359
(SDKI 2012)
306
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24
3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak
balita (persen)
19,6 (2013) 17
4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak
baduta (persen)
32,9 (2013) 28
2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Arah Kebijakan
1.Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan
Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut
Usia yang Berkualitas
2.Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3.Meningkatkan Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan
4.Memantapkan Pelaksanaan SistemJaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang
Pembangunan Kesehatan
1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245
2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,43 (2013)
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
18/60
INDIKATOR 2014
(baseline) 2019
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan
- Padi (Juta Ton) 69,9 82,0
- Jagung (Juta Ton) 18,6 23,4
- Kedelai (Juta Ton) 0,89 1,02
- Gula (Juta Ton) 2,8 3,4
- Daging Sapi (Ribu Ton) 395,1 459,9
- Produksi erikanan uta ton) 24 9 40-50
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
ARAH KEBIJAKAN:
1.Peningkatan ketersediaan pangan melalui
penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i)
penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan
(menahan konversi sawah) dan perluasan sawah
baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi
penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa
berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik;(iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk
Kedaulatan Pangan
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:
- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi
air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)8,9 9,89
- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air
tanah dan rawa (juta ha)2,71 3,01
- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak
(ribu ha)189,75 304,75
- Pembangunan waduk)* 21 49
Slide - 18
per anan: u a on an
2.Peningkatan aksesibilitas masyarakat
terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg
fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui
pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan
cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii)
pengembangan sistem logistik ikan.
3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsipangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi
protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii)
penggunaan pangan lokal non beras .
4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan
pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah
iklim dan asuransi pertanian.CACATAN:Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele
fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging
sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga. * Kumulatif 5 tahun
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
19/60
Pembukaan1 juta lahansawah baru
Reforma agraria9 juta Ha Perbaikan dan
pemb. Jaringanirigasi,
bendungan,pasar, dan
sarprastransportasi
Pengendalianimpor pangan
Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH;Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda
Kemendag;
Kemen Pertanian
Kemen PU;
Kementan
Kemendag;
Pemda
KEDAULATAN PANGAN
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
KEDAULATAN
PANGAN
Stop konversilahan produktif
Pemulihankualitas
kesuburanlahan; 1000
DesaMandiriBenihGudang dgn
fasilitaspengolahanpasca panen
di sentraproduksi;
Pendirian bankpertanian &
UMKM
Peningkatankemampuan
petaniPemb.
Agribisniskerakyatan
Kemen Pertanian;
Kemen Perindustrian;
Pemda
Bank Indonesia;
Kemen Koperasi
Kemen Pertanian;
Kemen BUMN; Pemda
Kemen Pertanian;
KLH/BPLH
Pemda (BUMDes- Dana Desa)
Pemda;
Kemen Agraria & TTR
Slide - 19
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
20/60
INDIKATOR 2014
(baseline) 2019*
Peningkatan Produksi SD Energi:
- Minyak Bumi (ribu BM/hari) 818 700
- Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.224 1.295
- Batubara (Juta Ton) 397 442
ARAH KEBIJAKAN:
1.Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas
dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR,
pengembangan gas non konvensional (shale gas dan
CBM).
2.Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional
Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan
kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi.3.Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Kedaulatan Energi
- Gas bumi DN 53% 64%
- Batubara DN 24% 60%
Regasifikasi onshore (unit) - 6
Pembangunan FSRU (unit) 2 3
Jaringan pipa gas (km) 11.960 17.960
Pembangunan SPBG (unit) 40 118
Jaringan gas kota (sambungan
rumah)200 ribu 1 jt
Pembangunan kilang baru (unit) - 2
Slide - 20
bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii)
pemanfaatan bahan bakar nabati.
4.Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong
penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii)
pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.
5.Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i)
pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk
teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii)peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO).
6.Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih
transparan dan tepat sasaran
7.Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA
(kelistrikan)
* Dengan badan usaha
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
21/60
KEDAULATAN ENERGI
Pembangunankilang migas
Tata kelola ygefektif & efisienindustri migasdan energi (a.l
kontrakpembelian
minyak jangkamenengah)
Percepatan
PembangunanPembangkit listrikdan peningkatan
Sistem fiskal ygflexibel
Peningkatanproduksi minyak
bumimemperpanjangu
sia sumur2 tuadan Pengendalian
impor minyak
Kemen ESDM;Kemen BUMN
Kemen ESDM;
Kemen BUMN;
SKK Migas
Pertamina, PLN, PGN
Kemen ESDM;
Kemen BUMN;
Kemen Keuangan;
Kemen ESDM;
Kemen BUMN
Kemen ESDM;
Kemen BUMN;
Kemendag;
Pertamina
Slide - 21
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
KEDAULATAN
ENERGI
enggunaan atubara dan Gas utkproduksi Listrik
Realokasisubsidi BBM ke
biofuel
Pengembanganenergi baru &
terbarukan
Iklim investasimigas ygkondusif
PengalihanTransportasi
berbasis BBMke gas
(percepatanPembangunan
SPBG)
Kemen ESDM;
Kemen Perhubungan
Kemen Perindustrian
PLN; PGN
Kemen ESDM;
Kemen Keuangan
Kemen BUMN
Kementan
Kemen ESDM;Kemen BUMN; Kemen Ristek
Kemen ESDM;
Kemen Keuangan;
Pemda
Peningkatankapasitas
tangki/minyakmentah, BBM,
dan LPGKemen ESDM;
Pertamina
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
22/60
INDIKATOR 2014
(BASELINE) 2019
Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim
Penyelesaian pencatatan/deposit
pulau-pulau kecil ke PBB13.466
17.466
(Selesai th 2017)
Penyelesaian batas maritim antar
negara1 negara 9 negara
Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar
ARAH KEBIJAKAN:
1. Penyelesaian tata batas dan batas landas
kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan
pulau2 dan pendaftarannya;
2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;
3. Penguatan lembaga pengawasan laut;
4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan
Pelanggaran Tindak Pidana;
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Maritim dan Kelautan
perikanan52% 87%
Membangun Konektivitas Nasional:
Pengembangan pelabuhan untuk
menunjang tol laut-- 24
Pengembangan pelabuhan
penyeberangan
210 270
Pembangunan kapal perintis 15 unit 76 unit
Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,4 40-50
Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 23 unit
Peningkatan luas kawasan konservasi
laut
15,7 juta ha 20 juta ha
Slide - 22
5. Men ng at an pem angunan s stem transportas
multimoda;
6. Melakukan upaya keseimbangan antara
transportasi yang berorientasi nasional dengan
transportasi yang berorientasi lokal dan
kewilayahan;
7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas,
daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan
laut;
9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta
penguatan SDM dan Iptek kelautan;
10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan
serta masyarakat pesisir
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
23/60
PEMBANGUNAN KEMARITIMAN
Peningkatankapasitas dan
pemberian aksesterhadap sumber
modal, saranaproduksi,
infrastruktur,teknologi dan
pasar
Pembangunan100 sentra
perikanan sbgtempat
pelelangan ikanterpadu dan
pembangunan 24pelabuhanstrategis
PemberantasanMendesain tataruang wilayah
Peningkatanproduksi
perikanan duakali lipat (40-50
juta ton pertahun pada thn
2019
Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub;Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; Pemda
Kemen KP; Kemen Hub
Kemen BUMN;
Pemda
Kemen KP;
POLRI
Kemen KP
BAPPENAS : KOORDINASI
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
KEMARITIMAN
ega ,unregulated
dan unreportedfishing(IIU)
Mengurangiintensitas
penangkapan dikawasan
overfishing
sesuai bataskelestarian
Penguatankeamanan laut,
daerahperbatasan dan
pengamananSDA dan ZEE
Peningkatan luaskawasan konservasi
perairan berkelanjutan(17 juta ha) dan
penambahan kawasankonservasi 700 ha dan
rehab. Kerusakanlingkungan pesisir &
laut
Penerapan best
aqua-culturepracticesuntuk
komoditas-komoditasunggulan
yg mendukungkinerja
pembangunanmaritim dan
perikanan
Kemen KP;
Kemen Ristek DIKTI
Kemen Hukum HAM;
Pemda
Kemen KP;
Pemda
Kemen Han
Kemen KP;
Kemen Dagri;
KemenLu.
Kemen KP;
Kemen Agraria & TTR;
Pemda
Kemen KP;
Kemen LH & Hut;
Pemda
Slide - 23
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
24/60
INDIKATOR 2014
(Baseline) 2019
Pariwisata
Kontribusi terhadap PDB
Nasional
4,2% 8 %
Wisatawan Mancanegara
(Orang)
9 juta 20 juta
ARAH KEBIJAKAN:
1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan
sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan
mendorong peningkatan wisatawan nusantara
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan
daya tarik daerah tujuan wisata sehingga
berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri
3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkanpartisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Pariwisata dan Industri
satawan usantara
(Kunjungan)
uta uta
Devisa (triliun rupiah) 120 260
Industri
Sasaran Pertumbuhan:
Industri (%) 4,7 8.8
Kontribusi dalam PDB 20,7% 21,6%
Penambahan jumlah Industri
skala menengah dan besar- 9.000 unit*
Slide - 24
nasional serta meningkatkan keragaman dan daya
saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap
destinasi periwisata yang menjdai fokus
pemasaran
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata:
membangun sumber daya manusia pariwisata
serta organisasi kepariwisataan nasional
5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar
Pulau Jawa
6. Penumbuhan Populasi Industri dengan
menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha
7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai
Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)
* Kumulatif 5 tahun
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
25/60
PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA
PercepatanPembangunan
AksesTransportasi Percepatan
PembangunanAkses Informasidan Komunikasi
Peningkatan
Kebijakan
PeningkatanJumlah Investor
Nasional
Kemen Pariwisata; Kemen PU;Kemen Perhubungan; Kemen BUMN; Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Kominfo;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Pariwisata;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Slide - 25
PERENCANAAN
MENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
PEMBANGUNANKARAKTER
DAN POTENSIPARIWISATA
InfrastrukturPengembangan
Budaya Lokal
PercepatanPengembangan
danPengelolaanKawasan
Pariwisata(intersullar
tourism)
PeningkatanKualitas SDMMasyarakat
Lokal /SekitarObjek Wisata
PengembanganEkonomi Kreatif
Berbasis padaEco-tourism
Keterlibatan
MasyarakatLokal dalamPengelolaan
LokasiPariwisata
AnggaranPembangunan
Pariwisata
Kemen Pariwisata;
Pemda
Kemen Pariwisata;Kemen BUMN;
Pemda
Kemen Pariwisata;
Kemen Budaya Dikdasmen;
Pemda
Kemen Keuangan;
Pemda
Kemen Koperasi &UKM;
Kemen Pariwisata;
Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
Pemda;
Kemen Budaya Dikdasmen;
Pemda
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
26/60
Indikator 2014
(Baseline) 2019
Ketahanan Air
Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6 m3/det
Pembangunan Waduk* 21 waduk 49 waduk
Ketersedian air irigasi yang bersumber
dari waduk
11% 20%
Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
Rasio elektrifikasi 81,5% 100% Konsumsi Listrik Perkapita 843KWh 1.200KWh
ARAH KEBIJAKAN:
1. Menjamin ketahanan sumber daya air domestik
melalui optimalisasi bauran sumber daya air
domestik
2. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang
dilakukan di tingkat nasional, provinsi,
kabupaten/kota, dan masyarakat
3. Mempercepat pembangunan transportasi denganpenguatan industri nasional untuk mendukung
3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar, dan Konektivitas
Akses Air Minum Layak 70 % 100%
Akses Sanitasi Layak 60,5 % 100%
Kondisi mantap jalan nasional 94 % 99 %
Pengembanganjalan nasional 38.570 km 46.770 km
Pembangunan jalan baru * 1.028 km 2.650 km
Pengembangan jalan tol * 260 km 1.000 km
panjang jalur kereta api 5.434 km 8.692 km
Pengembangan pelabuhan 278 450
Dwelling Time Pelabuhan 6-7 hari 3-4 hari
Jumlah bandara 237 252
On-time Performance penerbangan 75% 95 %
Kab/Kota yang dijangkau Broadband 82% 100%
Jumlah Dermaga Penyeberangan 210 270
Pangsa Pasar Angkutan Umum
Perkotaan
23% 32%
Slide - 26
Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas
nasional dalam kerangka mendukung kerjasama
regional dan global.
4. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan
Kota.
5. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi
radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas.
6. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadbandtermasuk di daerah perbatasan negara.
7. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK.
8. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan
dalam Bauran Energi
9. Meningkatkan Aksesibilitas Energi
*) Kumulatif 5 Tahun
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
27/60
RASIO ELEKTRIFIKASI DAN ENERGI
YANG DIKONSUMSI PER KAPITA TAHUN 2013
WILAYAH Penduduk
(1.000)
Rumah
Tangga
(1.000)
Pelanggan KWh JualRasio
Elektrifkasi
(%)
kWh
jual/kapitaRT
(1.000)
Persen
terhadap
Indonesia
KWh
(1.000)
Persen
terhadap
Indonesia
SUMATERA 53.539,0 13.056,4 9.917 19,78 25.739 13,95 75,95 480,75
JAWA 141.985,6 38.193,2 31.655 63,13 137.029 74,28 82,88 965,09
Sumber: Statistik Listrik, 2013 (BPS)
BALI & NUSA TENGGARA 13.721,1 3.480,9 2.203 4,39 5.687 3,08 63,30 414,49
KALIMANTAN 14.751,4 3.674,4 2.617 5,22 6.988 3,79 71,23 473,74
SULAWESI 18.216,9 4.262,2 3.019 6,02 7.266 3,94 70,83 398,85
MALUKU & PAPUA 6.604,1 1.537,2 733 1,46 1.773 0,96 47,72 268,46
LUAR JAWA 106.832,5 26.011,3 18.461 36,82 49.463 26,81 70,97 463,00
JAWA 141.985,6 38.193,3 31.655 63,13 138.081 74,85 82,88 972,50
INDONESIA 248.818,1 64.204,3 50.145 100,00 184.482 100,00 78,10 741,44
Slide - 27
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
28/60
4. SASARAN PEMBANGUNAN
DIMENSI PEMERATAAN
INDIKATOR 2014
(Baseline) 2019
Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi
Tingkat Kemiskinan (%) 11,25% 5% - 6%
Tingkat Pengangguran Terbuka 5,72% 4,0 % - 5,0 %
Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi
produktif masyarakat kurang mampu
Cakupan pada 40% penduduk miskin
ARAH KEBIJAKAN:
1. Mengembangkan sistem perlindungan sosial
yang komprehensif;
2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat
kurang mampu dan rentan;
3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutanbagi masyarakat miskin melalui penyaluran
Slide - 28
o Kepemilikan akte lahir
(2012)
61,3% 80%
o Akses air bersih 55,7% 100%
o Akses sanitasi layak 20,24% 100%
o Akses penerangan 52,3% 100%
Meningkatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif
o RTM memiliki ketrampilan
(dalam suatu wilayah)
-- 30%
o RTM berkerja (dalam suatu
wilayah)
-- 25%
o RTM berwirausaha (mandiri)
(dalam suatu wilayah)
-- 30%
tenaga erja an pengem angan ewirausa aan.
Agenda ini perlu didukung oleh basis data
perencanaan yang handal dalam satu sistem
informasi yang terpadu yang menjadi forum
pertukaran data dan informasi bagi seluruh
pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah,
serta penguatan kapasitas aparat pemerintah di
tingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaan
dan penganggaran yang lebih berpihak pada
masyarakat miskin.
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
29/60
4. SASARAN PEMBANGUNAN
DIMENSI PEMERATAAN
INDIKATOR 2014
(Baseline)
2019
Peningkatan daya saing tenaga kerja
Penyediaan lapangan kerja (2015-
2019)
10 juta
(rata-rata 2 juta
per tahun)
Persentase tenaga kerja formal 40,5% 51,0%
Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan
Pekerja formal 29,5 juta 62,4 juta
Pekerja Informal 1,3 juta 3,5 juta
ARAH KEBIJAKAN:
1. Meningkatkan kualitas SDM;
2. Meningkatkan akses pembiayaan dan perluasan
skema pembiayaan;
3. Meningkatkan nilai tambah produk dan
jangkauan pemasaran;
4. Mempercepat penguatan kelembagaan usaha;
5. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian,
Slide - 29
Jumlah pelatihan
Jumlah sertifikasi
1.921.283*
576.887*
2.170.377**
863.819**
Jumlah tenaga kerja keahlian
menengah yang kompeten
30,0% 42,0%
Kinerja lembaga pelatihan milik
negara menjadi berbasis kompetensi
5,0% 25,0%
Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi
Pertumbuhan kontribusi UMKM dan
koperasi thd pembentukan PDB6,0% 6,5% - 7,5%
Pertumbuhan produktvitas UMKM 3,7% 5,0% - 7,0%
Pertambahan jumlah wirausaha baru
(pusat dan daerah)-- 1 juta unit
Partisipasi anggota koperasi dalam
permodalan
52,0% 55,0%
dan perlindungan usaha;
6. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan
menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
7. Meningkatkan akses terhadap layanan
pendidikan dan pelatihan keterampilan.
* 2011-2014 ** 2015-2019
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
30/60
Sasaran Pokok Baseline
2014
Sasaran
2019
Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah
Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional 2013 Proyeksi 2019
o Sumatera 23,8 24,6
o Jawa 58 0 55 1
5. SASARAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1)
o Bali Nusa Tenggara 2,5 2,6
o Kalimantan 8,7 9,6
o Sulawesi 4,8 5,2
o Maluku - Papua 2,2 2,9
Slide - 30
Keterangan :
Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019
Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000.
Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
31/60
PERAN WILAYAH/PULAU DALAM
PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1978-2013 (persen)(Atas dasar Harga Berlaku)
PULAU 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013
Sumatera 27,6 28,7 24,9 22,8 22,0 22,4 22,9 23,8
Jawa 50,6 53,8 57,4 58,6 58,0 60,0 57,9 58,0
Kalimantan 10,2 8,7 8,9 9,2 9,9 8,9 10,4 8,7
Slide - 31
Sumber: BPS
Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil
atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant)
Sulawesi 5,5 4,2 4,1 4,1 4,6 4,0 4,3 4,8
Bali dan Nusa Tenggara 3,1 2,8 3,0 3,3 2,9 2,8 2,5 2,5
Maluku dan Papua 2,9 1,8 1,7 2,0 2,5 1,8 2,0 2,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
32/60
PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO)
MENURUT WILAYAH/PULAU TAHUN 2008-2013
Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sumatera
Aceh 0,27 0,29 0,30 0,33 0,32 0,34
Sumatera Utara 0,31 0,32 0,35 0,35 0,33 0,35
Sumatera Barat 0,29 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36
Riau 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,37
Kepulauan Riau 0,30 0,29 0,29 0,32 0,35 0,36
Jambi 0,28 0,27 0,30 0,34 0,34 0,35
Sumatera Selatan 0,30 0,31 0,34 0,34 0,40 0,38
Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nusa Tenggara
Nusa Tenggara Barat 0,33 0,35 0,40 0,36 0,35 0,36
Nusa Tenggara Timur 0,34 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35
Kalimantan
Kalimantan Barat 0,31 0,32 0,37 0,40 0,38 0,40
Kalimantan Tengah 0,29 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35
Kalimantan Selatan 0,33 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36
Kalimantan Timur 0,34 0,38 0,37 0,38 0,36 0,37
Sulawesi
Kep. Bangka Belitung 0,26 0,29 0,30 0,30 0,29 0,31
Bengkulu 0,33 0,30 0,37 0,36 0,35 0,39
Lampung 0,35 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36
Jawa-Bali
DKI Jakarta 0,33 0,36 0,36 0,44 0,42 0,43
Jawa Barat 0,35 0,36 0,36 0,41 0,41 0,41
Banten 0,34 0,37 0,42 0,40 0,39 0,40
Jawa Tengah 0,31 0,32 0,34 0,38 0,38 0,39
DI Yogyakarta 0,36 0,38 0,41 0,40 0,43 0,44
Jawa Timur 0,33 0,33 0,34 0,37 0,36 0,36
Bali 0,30 0,31 0,37 0,41 0,43 0,40
Sulawesi Utara 0,28 0,31 0,37 0,39 0,43 0,42
Gorontalo 0,34 0,35 0,43 0,46 0,44 0,44
Sulawesi Tengah 0,33 0,34 0,37 0,38 0,40 0,41
Sulawesi Selatan 0,36 0,39 0,40 0,41 0,41 0,43
Sulawesi Barat 0,31 0,30 0,36 0,34 0,31 0,35
Sulawesi Tenggara 0,33 0,36 0,42 0,41 0,40 0,43
Maluku PapuaMaluku 0,31 0,31 0,33 0,41 0,38 0,37
Maluku Utara 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 0,32
Papua 0,40 0,38 0,41 0,42 0,44 0,44
Papua Barat 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 0,43
INDONESIA 0,35 0,37 0,38 0,41 0,41 0,41
Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS
Catatan : Berdasarkan Susenas Maret
(1 : Hanya Dilakukan pengumpulan data KOR di Ibukota Propinsi
(2 : Tidak digunakan untuk estimasi angka Indonesia
Slide - 32
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
33/60
RATIO GINI PROVINSI 2008 2009 2010 2011 2012 2013
< 0,35 Kep. Bangka Belitung 0,26 0,29 0,30 0,30 0,29 0,31Maluku Utara 0,33 0,33 0,34 0,33 0,34 0,32
Aceh 0,27 0,29 0,30 0,33 0,32 0,34
0,35 - 0,40
Sumatera Utara 0,31 0,32 0,35 0,35 0,33 0,35
Jambi 0,28 0,27 0,30 0,34 0,34 0,35
Nusa Tenggara Timur 0,34 0,36 0,38 0,36 0,36 0,35
Kalimantan Tengah 0,29 0,29 0,30 0,34 0,33 0,35
Sulawesi Barat 0,31 0,30 0,36 0,34 0,31 0,35
Sumatera Barat 0,29 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36
Kepulauan Riau 0,30 0,29 0,29 0,32 0,35 0,36
Lampung 0,35 0,35 0,36 0,37 0,36 0,36
Jawa Timur 0,33 0,33 0,34 0,37 0,36 0,36Nusa Tenggara Barat 0,33 0,35 0,40 0,36 0,35 0,36
PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSI
MENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN 2008-2013
, , , , , ,
Riau 0,31 0,33 0,33 0,36 0,40 0,37
Kalimantan Timur 0,34 0,38 0,37 0,38 0,36 0,37
Maluku 0,31 0,31 0,33 0,41 0,38 0,37
Sumatera Selatan 0,30 0,31 0,34 0,34 0,40 0,38
Bengkulu 0,33 0,30 0,37 0,36 0,35 0,39
Jawa Tengah 0,31 0,32 0,34 0,38 0,38 0,39
Banten 0,34 0,37 0,42 0,40 0,39 0,40
Bali 0,30 0,31 0,37 0,41 0,43 0,40
Kalimantan Barat 0,31 0,32 0,37 0,40 0,38 0,40
> 0,40
Jawa Barat 0,35 0,36 0,36 0,41 0,41 0,41
Sulawesi Tengah 0,33 0,34 0,37 0,38 0,40 0,41
Sulawesi Utara 0,28 0,31 0,37 0,39 0,43 0,42
DKI Jakarta 0,33 0,36 0,36 0,44 0,42 0,43
Sulawesi Selatan 0,36 0,39 0,40 0,41 0,41 0,43
Sulawesi Tenggara 0,33 0,36 0,42 0,41 0,40 0,43
Papua Barat 0,31 0,35 0,38 0,40 0,43 0,43
DI Yogyakarta 0,36 0,38 0,41 0,40 0,43 0,44
Gorontalo 0,34 0,35 0,43 0,46 0,44 0,44
Papua 0,40 0,38 0,41 0,42 0,44 0,44
Slide - 33
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
34/60
Indikator 2014
(Baseline) 2019
Pembangunan Perdesaan
Penurunan desa tertinggal
(sampai dengan 5,000 desa)
36,531 desa
tertinggal (2011)
31,531 desa
tertinggal
Peningkatan desa mandiri(paling sedikit 2,000 desa)
2,294 desa
mandiri (2011)
4,294 desa
mandiri
5. SASARAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2)
ARAH KEBIJAKAN:
Pembangunan Perdesaan
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai
dengan kondisi geografis Desa
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan
usaha ekonomi masyarakat Desa
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan
Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial
Pengembangan Kawasan Perbatasan
o Pengembangan Pusat
Ekonomi Perbatasan (Pusat
Kegiatan Strategis
Nasional/PKSN)
3 (111 lokasi
prioritas)
10 (187 lokasi
priorias)
o Peningkatan keamanan dan
kesejahteraan masyarakat
perbatasan
12 pulau-pulau
kecil terluar
berpenduduk
92 pulau kecil
terluar/terdepan
Slide - 34
4. Penguatan Pemerintahan Desa
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang
Kawasan Perdesaan
6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan
untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
Pengembangan Kawasan Perbatasan
1. Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasan
batas wilayah negara
2. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
35/60
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
36/60
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
37/60
Indikator 2014
(Baseline) 2019
Pembangunan Kawasan Perkotaan
o Pembangunan Metropolitan di
Luar Jawa sebagai PKN dan
Pusat Investasi
22+ 5(usulan
baru)
o Optimalisasi 20 kota otonomi
5. SASARAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (4)
ARAH KEBIJAKAN:
1. Pembangunan metropolitan di Luar Jawa
sebagai PKN dan pusat investasi;
2. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran
sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan
penyangga urbanisasi di Luar Jawa;3. Pen uatan 39 usat ertumbuhan seba ai
berukuran sedang di Luar Jawa
sebagai PKN/PKW dan
penyangga urbanisasi di Luar
Jawa
43 kota
belum
optimal
perannya
20
dioptimalkan
perannya
o Penguatan 39 pusat
pertumbuhan sebagai PusatKegiatan Lokal (PKL) atau Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW)
--
39
pusat
pertumbuhanyang
diperkuat
o Pembangunan 10 Kota Baru
Publik--
10
Kota Baru
pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan
wilayah dari 132 pusat pertumbuhan
berstatus PKW.
Slide - 37
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
38/60
PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI
DI LUAR JAWA
BAPPENAS :
*Penyediaanlahan
kawasanindustri
* SDA
konektivitasScience danTechno Park
Kemen PU/Pera
Kemen
Perhubungan
Kemen ESDM
Kemen Perindustrian
Kemen Agraria dan TTR
Pemerintah Daerah
Kemen Ristek-Dikti
Kemen Pertanian
Kemen Perikanan
BPPT
Slide - 38
PERENCANAANMENKO : KOORDINASI
PELAKSANAAN
Industrialiasi diluar jawa
Insentif fiskal
dan non fiskal
ikim investasiPTSP
* Perdabermasalah
Penyediaan TenagaTerampil (BLK,
SMK, Politeknik)
MensosialisasikanmentalKewirausahaan
Kemen Dik-Nas Kemen Tenaga Kerja
BKPM
BKPD
Pemda
Kemendagri
Kemen Keuangan
Kemen
Perindustrian
Pemda
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
39/60
SEBARAN 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS
WILAYAH LUAR JAWA
Kawasan Industri
Teluk Bintuni
Industri Migas dan
Pupuk
Kawasan IndustriTeluk Bitung
Industri Agro dan
Logistik
Kawasan Industri Palu
Industri Rotan, Karet,
Kakao (agro) dan
Smelter
Kawasan Industri Buli
Industri Smelter
Ferronikel,
Stainless steel, dan
downstream stainless steel
Kawasan Industri Batu Licin
Industri Besi Baja
Kawasan IndustriLandak
Industri Karet, CPO
Kawasan Industri
Ketapang
Industri Alumina
Kawasan Industri Kuala
Tanjung
Industri Aluminium ,
CPO
Kawasan Industri
Morowali
Industri Smelter
Ferronikel,
Stainless steel, dan
downstream stainless steel
Kawasan Industri
Konawe
Industri SmelterFerronikel,
Stainless steel, dan
downstream stainless steel
Kawasan Industri
Bantaeng
Industri Smelter
Ferronikel,
Stainless steel, dan
downstream stainless steel
Kawasan Industri
Tanggamus
Industri Maritim dan
Logistik
Kawasan Industri Sei
Mangkei
Industri Pengolahan
CPO
Slide - 39
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
40/60
DISTRIBUSI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)
2015-2019
Industri pengolahan
Kelapa Sawit
Industri pengolahan karet
Pupuk & aneka industri
Logistik
Pariwisata
KEK SEI MANGKEIKabupaten Simalungun,
Sumut
KEK PALUKota Palu, Sulawesi Tengah
Industri Manufaktur
Industri Agro berbasis kakao,
karet, rumput laut, rotan
Industri pengolahan Nikel, Biji
Besi, Emas
Logistik
KEK MOROTAI
Kab. Pulau Morotai,
Maluku Utara
Pariwisata Industri pengolahan
perikanan Bisnis & logistik
KEK Maloy Batuta Trans
Kalmantan (MBTK)
Kabupaten Kutai Timur,
Kaltim
Industri Kelapa Sawit
Logistik
Pariwisata
KEK TANJUNG LESUNG
Kab. Pandeglang, Banten Industri Pengolahan Karet
Industri Pengolahan Sawit
Industri Petrokimia
KEK TANJUNG API-APIKab. Banyuasin, SumateraSelatan
KEK MANDALIKA
Kab. Lombok Tengah, NTB
KEK BITUNG
Kota Bitung, Sulawesi Utara
Industri Pengolahan Perikanan
Industri agro berbasis kelapa
dan tanaman obat
Aneka industri
Logistik Pariwisata
Sumber: Kemenko Perekonomian (2014) Slide - 40
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
41/60
Indikator2014
(Baseline)2019
POLITIK & DEMOKRASI
Tingkat Partisipasi Politik Pemilu 75,11% 80%
Indeks Demokrasi Indonesia 62,63 * 75
PENEGAKAN HUKUM
Indeks Penegakan Hukum n.a. 75%
6. SASARAN POLHUKHANKAM
Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,63 4
TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI
Kualitas Pelayanan Publik
- Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,37 9
- Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,82 8,0
Indeks Reformasi Birokrasi 33,48 83,48
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Tingkat Pemenuhan MEF 30% 60%
Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF10% 20%
*2012
Slide - 41
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
42/60
Pembangunan Techno Parkdan Science Park
SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Parkdi daerah-daerahkabupaten/kota, dan Science Parkdi setiap provinsi.
ARAH KEBIJAKAN :
Pembangunan Tecno Parkdiarahkan berfungsi sebagai:
pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil(pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untukditerapkan dalam skala ekonomi;
tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis kemasyarakat luas;
Pembangunan Science Parkdiarahkan berfungsi sebagai: penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang
pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi;
penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park;
sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.
Slide - 42
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
43/60
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
44/60
IV. TINDAK LANJUT
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Slide - 44
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
45/60
TINDAK LANJUT
1. Sesuai amanat peraturan perundangan dan menindaklanjuti sidang kabinet hari ini,
mohon izin agar kami bersama seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk
menyerasikan Rancangan Rencana Strategis masing-masing Kementerian/Lembaga
(Renstra K/L) terhadap Rancangan Awal RPJMN 2015-2019.
2. Kementerian PPN/Bappenas akan melanjutkan proses penyusunan RPJMN dengan
melakukan Musrenbang Regional RPJMN 2015-2019 ke 5 wilayah, yaitu :
i. Palu (Sulawesi) 6 Desember 2014
ii. Ambon (Maluku dan Papua) 8 Desember 2014
iii. Mataram (Nusa Tenggara dan Bali) 10 Desember 2014
iv. Belitung (Sumatera) 13 Desember 2014
v. Tarakan (Kalimantan) 15-16 Desember 2014
3. Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) 18 Desember 2014
4. Penetapan RPJMN 2015-2019 dengan Peraturan Presiden (Perpres) harus dilakukan
pada bulan Januari 2015 (3 bulan setelah pelantikan Presiden)
5. Kementerian/Lembaga agar membahas Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan
pembangunan dengan Kementerian PPN/Bappenas
Slide - 45
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
46/60
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Slide - 46
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
47/60
LAMPIRAN
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
48/60
RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA
KABUPATEN/KOTA MENURUT 20 PERINGKAT TERENDAH
DAN TERTINGGI TAHUN 2013
No.
Urut
20 Peringkat Terrendah Rasio Belanja Pegawai
Terhadap Total Belanja (%)
20 Peringkat Tertinggi Rasio Belanja Pegawai
Terhadap Total Belanja (%)
Provinsi Kab/Kota 2013 (%) Provinsi Kab/Kota 2013 (%)
1 Sumatera Selatan Kab. Musi Rawas Utara 1,27 Jawa Tengah Kab. Purworejo 70,75
2 Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan 3,14 Maluku Kota Ambon 70,43
3 Sumatera Selatan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 3,83 Jawa Barat Kab. Kuningan 69,23
4 Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Timur 6,60 Sumatera Utara Kab. Simalungun 68,81
5 Papua Barat Kab. Tambrauw 12,30 DI. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul 68,76
6 Papua Kab. Mamberamo Raya 15,91 Jawa Timur Kab. Magetan 68,537 Papua Kab. Puncak 17,03 Aceh Kab. Bireuen 68,42
Sumber : DJAPK, 2014
Catatan: Data APBD Menurut Format SAP (21 November 2014)
8 Papua Barat Kab. Maybrat 21,33 Jawa Tengah Kab. Kebumen 67,85
9 Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 21,81 NTT Kota Kupang 67,52
10 Kalimantan Timur Kab. Kutai Timur 22,52 DI. Yogyakarta Kab. Kulon Progo 67,52
11 Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 23,60 Jawa Tengah Kab. Klaten 67,26
12 Papua Kab. Supiori 24,13 NTB Kab. Bima 67,02
13 Papua Kab. Lanny Jaya 24,55 Sumatera Utara Kota Pematang Siantar 66,80
14 Papua Barat Kab. Teluk Wondama 24,89 Jawa Tengah Kab. Karanganyar 66,72
15 Kalimantan Utara Kab. Nunukan 25,04 Jawa Barat Kab. Sumedang 66,70
16 Kalimantan Timur Kab. Kutai Barat 25,18 Jawa Timur Kab. Ponorogo 66,70
17 Kalimantan Timur Kab. Paser 25,27 Jawa Timur Kab. Tulungagung 66,60
18 Kalimantan Timur Kota Bontang 25,75 Aceh Kab. Aceh Barat 66,28
19 Gorontalo Kab. Natuna 26,04 Jawa Tengah Kab. Wonogiri 66,17
20 Papua Kab. Nduga 26,25 Sumatera Barat Kab. Padang Pariaman 65,97
Slide - 48
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
49/60
RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIK
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
50/60
RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIK
Sabang Aceh
PLTMG, 4
PLTU, 14
Simeulue
PLTG/MG, 25
Nias
Sumbagut
Sumbagteng
Selat Panjang
PLTA, 18
PLTM, 68
PLTP, 5
PLTMG, 15
PLTA, 174
PLTG/PLTMG, 350
PLTGU/PLTMGU, 1000
PLTA, 55
PLTM, 162
PLTP, 330
PLTU, 500
PLTG/PLTMG, 100
PLTGU/PLTMG, 300
PLTGU, 250
PLTM, 31
PLTP, 70
PLTU, 1200
PLTU, 1200
Natuna
Anambas
PLTD, 2
PLTMG, 25
PLTD, 6
Bintan
PLTMG, 30
Tnj Batu
PLTMG, 15Bengkalis
PLTMG, 18
Bengkulu PLTG/PLTMG, 40
Karimun
Dabo Singkep
Kalbar
PLTG/PLTMG, 100
PLT Biomassa, 10
PLTD, 10
PLTG/PLTMG, 100
PLTU, 200
Kaltim
PLTG/PLTMG, 100
PLTGU, 35
PLTU, 355 Kaltara
PLTMG, 31
Gorontalo
PLTG/PLTMG, 100
PLTG/PLTMG, 114
Sulut
PLTG/PLTGU, 250
PLTMG, 10
PLTU, 50
PLTU, 50
P.Morore
PLTD, 0,1
P.Makelehi
PLTD, 0,1
P.Miangas
PLTD, 0,05
Ternate-Tidore
PLTMG, 40
HalmaheraPLTMG, 5
Papua Barat
PLTMG, 40
PLTU, 44
PLTU, 21
PLTU, 14PLTD, 2
Siberut
PLTD, 1
Sipora
PLTG/PLTMG, 100
PLTGU/PLTMG, 200
PLTP, 55
PLTA, 56
PLTP, 120
PLTU, 1700
PLTU, 600
Sumbagsel
PLTMG, 15
Belitung
PLTG/PLTMG, 30
Bangka
PLTG/PLTMG, 50
PLTG/PLTMG, 100
PLTM, 192
Jawa Bagian Barat
PLTA, 110
PLTGU, 2350
PLTU, 315
PS, 1040
PLTGU/PLTMG, 500
PLTP, 140
PLTU, 4600
PLTU, 3000
Jawa BagianTimur
PLTGU, 1900
PLTMG, 4
PLTU, 1660
PLTD, 50
PLTGU, 1600
PLTGU/PLTMG, 450
PLTP, 110
PLTU, 950
PLTU, 1950
m on
PLTMG, 100
PLTP, 20
Seram
PLTMG, 20
Kaselteng
PLTG/PLTMG, 200
PLTGU/PLTMGU, 200
PLTMG, 140
PLTU, 100
PLTU, 300
Sulsel
PLTG/PLTMG, 150
PLTGU, 900
PLTU, 300
PLTMG, 20
PLTU, 250
Sultra
PLTG/PLTMG, 50
PLTU, 100
Bau-bau
PLTMG, 40
PLTU, 50
Sulteng
PLTU, 100
PLTMG, 40
Lombok
PLTG/PLTMG, 50
PLTGU, 150
PLTU, 150
Sumbawa
PLTMG, 100
Sumba
PLT Biomassa, 1
Timor
PLTG/PLTMG, 30
PLTMG, 40
PLTU, 50
Flores
PLTMG, 60
PLTP, 25
P.Wetar
PLTD, 1
P.Kisar, Moa, Leti, Babar
PLTD, 3,4
P.Yemdena
PLTD, 5
P.Selaru
PLTD, 0,7
P.Tual
PLTMG, 50
Papua
PLTMG, 165
PLTU Biomassa, 10
PLTU, 58
PLN
IPP (Independent Power Producer)
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
51/60
RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIK
Per Wilayah
WILAYAH KAPASITAS (MW)
Sumatera 8469
Jawa-Bali 20921
Kalimantan 2300
Sulawesi 2574
Nusa Tenggara 662
Maluku 250
Papua 317
Sumber: PLN
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
52/60
PROVINSI JENIS PEMBANGKIT PENYEDIA KAPASITAS (MW) LOKASI
Aceh
PLTA IPP 18 -PLTM IPP 68 -
PLTP IPP 5 -
PLTMG PLN 4 Sabang
PLTU IPP 14 Simeulue
PLTA PLN 174 -
PLTG/PLTMG PLN 350 -
PLTGU/PLTMGU PLN 1000 -
PLTA IPP 55 -
RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIK
WILAYAH SUMATERA (1)
Utara PLTM IPP 162 -
PLTP IPP 330 -
PLTU IPP 500 -
PLTG/MG PLN 25 Nias
PLTU IPP 21 Nias
Sumatera Bagian
Tengah
PLTG/PLTMG PLN 100 -
PLTGU/PLTMG PLN 300 -PLTGU IPP 250 -
PLTM IPP 31 -
PLTP IPP 70 -
PLTU IPP 1200 -
PLTU IPP 1200 -
PLTMG IPP 15 Selat Panjang
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
53/60
PROVINSI JENIS PEMBANGKIT PENYEDIA KAPASITAS (MW) LOKASI
Bengkulu
PLTU IPP 14 -
PLTD IPP 1 Sipora
PLTD IPP 2 Siberut
Riau PLTMG IPP 15 Tanjung Batu
PLTMG IPP 18 Bengkalis
PLTD PLN 2 Natuna
PLTMG IPP 25 Natuna
PLTD PLN 6 Anambas
RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIK
WILAYAH SUMATERA (2)
PLTMG IPP 30 Bintan
PLTG/PLTMG IPP 40 Karimun
PLTMG IPP 15 Dabo Singkep
Sumatera Bagian
Selatan
PLTG/PLTMG PLN 100 -
PLTGU/PLTMG PLN 200 -
PLTP PLN 55 -
PLTA IPP 56 -
PLTP IPP 120 -
PLTU IPP 1700 -
PLTU IPP 600 -
Bangka Belitung
PLTG/PLTMG IPP 30 Belitung
PLTG/PLTMG PLN 50 Bangka
PLTG/PLTMG IPP 100 Bangka
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
54/60
RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIK
WILAYAH JAWA
PROVINSI JENIS
PEMBANGKIT PENYEDIA KAPASITAS (MW) LOKASI
Jawa Tengah PLTM IPP 192 -
Jawa Bagian Barat
PLTA PLN 110 -
PLTGU PLN 2350 -
PLTU PLN 315 -
PS PLN 1040 -PLTGU/PLTMG IPP 500 -
PLTP IPP 140 -
PLTU IPP 4600 -
PLTU IPP 3000 -
Jawa Bagian Timur
PLTGU PLN 1900 -
PLTMG PLN 4 -
PLTU PLN 1660 -PLTD IPP 50 -
PLTGU IPP 1600 -
PLTGU/PLTMG IPP 450 -
PLTP IPP 110 -
PLTU IPP 950 -
PLTU IPP 1950 -
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
55/60
RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIK
WILAYAH NUSA TENGGARA
PROVINSI JENIS
PEMBANGKIT PENYEDIA KAPASITAS (MW) LOKASI
Nusa Tenggaran
Barat
PLTMG PLN 100 Sumbawa
PLTG/PLTMG PLN 50 Lombok
PLTGU PLN 150 Lombok
PLTU PLN 150 Lombok
Nusa Tenggara
Timur
PLTP IPP 5 Lembata
PLTMG PLN 60 Flores
PLTP PLN 25 Flores
PLTG/PLTMG PLN 30 Timor
PLTMG PLN 40 Timor
PLTU PLN 50 Timor PLTD PLN 1 Pulau Wetar
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
56/60
RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIK
WILAYAH KALIMANTAN
PROVINSI JENIS
PEMBANGKIT PENYEDIA KAPASITAS (MW) LOKASI
Kalimantan Barat
PLTG/PLTMG PLN 100 -
PLT Biomassa IPP 10 -
PLTD IPP 10 -
PLTG/PLTMG IPP 100 --
Kalimantan Tengah-
Selatan
PLTG/PLTMG PLN 200 -
PLTGU/PLTMGU PLN 200 -
PLTMG PLN 140 -
PLTU PLN 100 -
PLTU IPP 300 -
Kalimantan TimurPLTG/PLTMG PLN 100 -
PLTGU IPP 35 -
PLTU IPP 355 -
Kalimantan Utara PLTMG PLN 31 -
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
57/60
RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIK
WILAYAH SULAWESI
PROVINSI JENISPEMBANGKIT
PENYEDIA KAPASITAS (MW) LOKASI
Sulawesi Utara
PLTG/PLTGU PLN 250 -
PLTMG PLN 10 -
PLTU PLN 50 -
PLTU IPP 50 -
PLTD PLN 0,1 Pulau Morore
PLTD PLN 0,05 Pulau Miangas, u au a e e
Gorontalo PLTG/PLTMG PLN 100 -
PLTG/PLTMG IPP 114 -
Sulawesi Tengah PLTU PLN 100 -
PLTMG IPP 40 -
Sulawesi Selatan
PLTG/PLTMG PLN 150 -
PLTGU PLN 900 -PLTU PLN 300 -
PLTMG IPP 20 -
PLTU IPP 250 -
Sulawesi Tenggara
PLTG/PLTMG PLN 50 -
PLTU IPP 100 -
PLTMG PLN 40 Bau-bau
PLTU PLN 50 Bau-bau
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
58/60
RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIK
WILAYAH MALUKU
PROVINSI JENIS
PEMBANGKIT PENYEDIA KAPASITAS (MW) LOKASI
PLTD PLN 3,4 Pulau Kisar,
Moa, Leti, Babar
PLTD PLN 5 Pulau Yamdena
PLTD PLN 0,7 Pulau SelaruPLTMG PLN 50 Tual
PLTMG PLN 20 Seram
PLTMG PLN 100 Ambon
PLTP PLN 20 Ambon
Maluku Utara PLTMG PLN 40 Ternate,Todire
PLTMG PLN 5 Halmahera
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
59/60
RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIK
WILAYAH PAPUA
PROVINSI JENIS
PEMBANGKIT PENYEDIA
KAPASITAS
(MW) LOKASI
Papua Barat PLTMG PLN 40 -
PLTU IPP 44 -
PLTMG PLN 165 -Papua PLTU Biomassa IPP 10 -
PLTU IPP 58 -
8/10/2019 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
60/60
e-mail Masukan:
.pw appenas.go.