PENINGKATAN KAPASITASPENGENDALIAN INTERN DAN UPAYA

PENCEGAHAN KORUPSI

GUNTUR KUSMEIYANODIREKTORAT DIKYANMAS

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN KPK

KEMRISTEKDIKTIJAKARTA, 19 AGUSTUS 2015

Penindakan

Pencegahan

Peran SertaMasyarakat

Ikut aktif mengawasi

Tidak bersikap permisif terhadap korupsi dan perilaku koruptif

Perbaikan sistem,Antara lain dengan Reformasi Birokrasi

mendorong good governance

Pelaporan LHKPN,Pelaporan Gratifikasi

Penindakan kasuskorupsi

Koordinasi & Supervisi

Penyitaan asethasil korupsi

Kode Etik Profesi yang dijalankan dengan konsisten dan diawasi dengan baik

Pemberantasan Korupsi

Pendidikan & kampanye antikorupsi, penertiban aset negara, dll

Modus Korupsi

Modus Korupsi Saat Ini : Melibatkan Keluarga !!

PETA KORUPSI

INTERVENSI

1. Diseminasi Peraturan Perundang-undangan terkait dengan TPK 2. Sosialisasi dan Kampanye anti korupsi pada berbagai lapisan masyarakat/dunia usaha/lembaga

pemerintah pusat dan pemerintah daerah3. Melibatkan semua pihak, semua sektor dan seluruh komponen perumus kebijakan baik itu pemerintah

dan penyelenggara negara lainnya4. Penguatan political will

Pemerintah

Masyarakat

Dunia Usaha

Reformasi Birokrasi/ Pembaruan Tata KelolaPemerintahan (PTKP)

Judiciary aparatus

Public service sector

Political representation

Gerakan anti suap

Fair competition

Gerakan massiveSay NO to corruption

Masyarakat madani yang tidak lagi permisif terhadap perilaku koruptifMasy yg kritis, tidak anarkis

Good Corporate Governance

CSR (Corparate Social Resp)

Kode Etik (Code of Conduct)

Subjek Pencegahan Korupsi

• Aparat Pemerintah

– Reformasi Sektor Pelayanan Publik

– Good Governance

– Pembenahan Institusi

– Pembenahan Sistem Kepegawaian•rekrutmen, •remunerasi, •reward and punishment

• Swasta

– Good Corporate Governance

– Business Ethics

• Masyarakat

– Dari Permisif menjadi Anti-Korupsi

2012 - 2015

- Manusia Berintegritas (profesional)

- Sistem Pengendalian

- Corporate Culture

III III

Alur Pikir Upaya

Pencegahan

Korupsi

Upaya Pemberantasan Korupsi

Pencegahan

Efektifitas dan Efisiensi

Pemberantasan Korupsi

Penanganan Grand Corruption

Budaya

Sistem

Fraud Control Plan

SDA

Pangan

APH

Infra struktur

Individu

PNBP + Pajak Minerba

NKB Kehutanan

Penerimaan

Politik

Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga

Tunas Integritas

Kajian Komiditas Daging Sapi

Kajian Pupuk Bersubsidi

Fungsi DPR

Studi Politik

Induksi Pilkada

Korsup Pencegahan

Optimalisasi Penerimaan Pajak

Raskin

Hubdar

Nilai-Nilai

Korsup Penindakan

Pendidikan Anti Korupsi

SIN - PK

17

Upaya Pemberantasan Korupsi

Pencegahan

Efektifitas dan Efisiensi

Pemberantasan Korupsi

Penanganan Grand Corruption

Budaya

Sistem

Fraud Control Plan

SDA

Pangan

APH

Infra struktur

Individu

PNBP + Pajak Minerba

NKB Kehutanan

Penerimaan

Politik

Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga

Tunas Integritas

Kajian Komiditas Daging Sapi

Kajian Pupuk Bersubsidi

Fungsi DPR

Studi Politik

Induksi Pilkada

Korsup Pencegahan

Optimalisasi Penerimaan Pajak

Raskin

Hubdar

Nilai-Nilai

Korsup Penindakan

Pendidikan Anti Korupsi

SIN - PK

18

Pendidikan

Minerba

Migas

Gahkor berbasis keluarga

Sidak

Korsupgah dg BPKP

Kehutanan

DASAR HUKUMPENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

DI INDONESIA

UU No. 28 Tahun 1999; => Penyelenggara Negara Bersih dari KKNUU No. 31 Tahun 1999 jo. => Tindak Pidana KorupsiUU No. 20 tahun 2001; => Tindak Pidana KorupsiUU No. 30 Tahun 2002; => Komisi Pemberantasan KorupsiInpres No. 5 Tahun 2004; => Percepatan Pemberantasan Korupsi UU No. 7 Tahun 2006; => Ratifikasi UNCACPP No. 60 Tahun 2008; => Sistem Pengawasan Intern PemerintahPerpres No. 81 Tahun 2010 => Grand Design Reformasi BirokrasiInpres No. 9 Tahun 2011; => Rencana Aksi Nasional PPKInpres No. 17 Tahun 2011; => Aksi Nasional Pencegahan & Pemberantasan KorupsiPerpres No. 55 Tahun 2012; => STRANAS (Strategi Nasional) PPKPermenpan No.60 Tahun 2012 => Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK WBBMInpres No. 1 Tahun 2013; => Aksi Nasional PPKInpres No. 2 Tahun 2014; => Aksi Nasional PPKPermenpan No.52 Tahun 2014; => Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK WBBMInpres No. 17 Tahun 2015. => Aksi Nasional PPK

19

(Program 2004 – 2008)

1. Pakta Integritas2. Kode Etik dan Pemetaan Integritas3. Kampanye, Sosialisasi, dan Pendidikan

Integritas4. Pelaporan Kekayaan5. Pengendalian Gratifikasi6. WBS / Pengaduan Masyarakat dan

Kerahasiaan serta Perlindungan Pelapor7. Fraud Control System, Revitalisasi PI dan

Pemberdayaan

ZONA INTEGRITAS (Program 2009 – 2012)

(Zona Integritas untuk seluruh entitas KLOP. Implementasi awal di 15 Pemda Kota/Kab. Sesuai Arah Kebijakan point 5.8 Renstra KPK dikoordinasikan dengan instansi terkait)

Instansi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah

DPR RI 0 0 0 0 7 10 7 2 6 2 2 36

Kementerian/Lembaga 1 5 10 12 13 13 16 23 18 46 26 183

BUMN/BUMD 0 4 0 0 2 5 7 3 1 0 0 22

Komisi 0 9 4 2 2 0 2 1 0 0 0 20

Pemerintah Provinsi 1 1 9 2 5 4 0 3 13 4 11 53

Pemkab/Pemkot 0 0 4 8 18 5 8 7 10 18 19 97

Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 52 405

Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Instansi*

* Sumber : KPK (per 31 Desember 2014)

Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah

Anggota DPR dan DPRD 0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 4 77

Kepala Lembaga/Kementerian 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 9 20

Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4

Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7

Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 2 2 12

Walikota/Bupati dan Wakil 0 0 3 7 5 5 4 4 4 3 12 45

Eselon I / II / III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 2 116

Hakim 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 10

Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 15 109

Lainnya 0 6 1 2 4 4 9 3 3 8 8 48

Jumlah Keseluruhan 4 23 29 27 55 45 65 39 50 59 54 448

Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Jabatan*

* Sumber : KPK (per 31 Desember 2014)

Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah

Pengadaan Barang/Jasa 2 12 8 14 18 16 16 10 8 9 15 128

Perijinan 0 0 5 1 3 1 0 0 0 3 4 17

Penyuapan 0 7 2 4 13 12 19 25 34 50 16 182

Pungutan 0 0 7 2 3 0 0 0 0 1 6 19

Penyalahgunaan Anggaran 0 0 5 3 10 8 5 4 3 0 4 42

TPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 13

Merintangi Proses KPK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4

Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 49 70 52 405

Data Penanganan Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara*

* Sumber : KPK (per 31 Desember 2014)

Peran Pegawai Negeri / Pejabat

Berani Melaporkan Dugaan Adanya Tindak Pidana

Korupsi

Menolak dan Melaporkan Segala Bentuk Gratifikasi

yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi, Tugas

dan Kewenangan

Melaporkan Harta Kekayaan Secara Jujur

Menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan

peraturan yang berlaku

Penutup

Korupsi menjadi musuh bersama

Pegawai Negeri / Pejabat Pemerintahan memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi melalui tugas dan fungsi yang dimilikinya

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, serta Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari korupsi.

Terima kasih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 Telp: (021) 2557 8300

Website KPK - http://www.kpk.go.id Radio Streaming - http://www.kpk.go.id/streaming ACCH KPK - http://acch.kpk.go.id/home E-modul Gratifikasi - www.kpk.go.id/gratifikasi Film KvK - http://www.indonesiabersih.org/video/ Film Profile KPK -http://www.youtube.com/watch?v=DSxFHMVjYsA&feature=youtu.be

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi:Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120Telp: (021) 2557 8389Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575 Email: pengaduan@kpk.go.id

Pelaporan Gratifikasi: Direktorat GratifikasiTelp: (021) 2557 8440Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Pelayanan Informasi PublikHubungan Masyarakat:Telp: (021) 2557 8498 Faks: (021) 5290 5592Email: informasi@kpk.go.id

Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):Direktorat LHKPNTelp: (021) 2557 8396Email :informasi.lhkpn@kpk.go.id