Post on 06-Feb-2020
PENGATURANKEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
& PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
DR. Moch. Ardian N., M.SiDirektur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah
Ditjen Bina Keuangan DaerahKementerian Dalam Negeri
UU 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA
PASAL230 UU 12 TAHUN 2018 ttgAPBN 2019
PASAL11PP 17 TAHUN 2018ttg KECAMATAN
PASAL30
Ayat (17): DAU tambahan merupakandukungan pendanaan bagi kelurahan dikabupaten/kotaPEMBANGUNAN
untukSARANA
kegiatanDAN
PRASARANA KELURAHAN DANKEGIATANMASYARAKATPEMBERDAYAAN
KELURAHAN
Ayat (1) : Pemerintah Daerahmengalokasikan
dalamkabupaten/kota anggaran kabupaten/kota PEMBANGUNAN SARANA
APBDuntukDAN
PRASARANA LOKAL KELURAHAN DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DIKELURAHAN
SARANA DANKEGIATAN PRASARANA
PEMBANGUNAN KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKATKEGIATAN
KELURAHANDENGAN PERATURAN MENTERI DALAMDIATUR
NEGERI
APBNAPBD
3
SUMBER ANGGARAN KEGIATAN
APBN(DAU TAMBAHAN)
¬ Pagu sebesar Rp.3 T untuk 8 .212kelurahan pada 410 kab/kota.
¬ dihitung berdasarkan 3 kategori kinerjapelayanan dasar publik: BAIK, PERLUDITINGKATKAN, dan SANGAT PERLUDITINGKATKAN,
¬ dihitung secara proporsional :1. ‘BAIK ’ dialokasikan untuk 2.805 kelurahan, 91
Kab/Kota dengan alokasi Rp3 5 2 , 9 juta/Kel.
2. ‘PERLU DITINGKATKAN’ dialokasikan unt uk4 . 7 8 2 k e l urahan , 2 5 7 Kab/Kota denganalokasi Rp3 7 0 , 1 juta/Kel.
3. ‘SANGAT dialokasikan
PERLU DITINGKATKAN’untuk 6 2 5 k elurahan , 6 2
Kab/Kota dengan alokasi Rp3 8 4 , 0 juta/Kel.
PERHITUNGAN ALOKASI
¬ Penyaluran DAU Tambahan diatur dalamPMK 187/PMK.07/2018
¬ Mekanisme penyaluran diusulkan melalui2 TAHAPAN.
PENYALURAN
APBDPERHITUNGAN ALOKASI
1. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa,alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen)dar i APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus,ditambah DAU Tambahan yang ditetapkansesuai Undang-Undang mengenai APBN.
2. untuk daerah kabupaten yang memilikiKelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasianggaran Kelurahan paling sedikit sebesar danadesa terendah yang diter im a oleh desa dikabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yangditetapkan sesuai Undang-Undang m engenai APBN.
DukunganKepada(On Top)
4
RUANG LINGKUP
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Tentang PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN & KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
5
TUJUAN…
1
3
2
MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN
MEMPERKECIL KESENJANGAN PENDAPATAN DI MASYARAKAT
7
ARAH…PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANAKELURAHAN
Membiayai Pelayanan Sosial Dasar Yang Berdampak Langsung Pada Meningkatnya Kualitas HidupMasyarakat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
Untuk Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan
8
PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA KELURAHAN, MELIPUTI :
PENGADAAN, PENGEMBANGAN DAN
PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGANPEMUKIMAN antar a l a i n :
LIMBAH
1. JARINGAN AIR MINUM;2. DRAINASE DAN SELOKAN;3. SARANA PENGUMPULAN SAMPAH DAN
SARANA PENGOLAHAN ANTARA;4. SUMUR RESAPAN;5. SISTEM PENGELOLAAN AIR
DOMESTIK SKALA PEMUKIMAN;6. ALAT PEMADAM API RINGAN;7. POMPA KEBAKARAN PORTABEL;8. PENERANGAN LIN9. GKUNGAN PEMUKIMAN; DAN/ATAU10. SARANA PRASARANA LINGKUNGAN
PEMUKIMAN LAINNYA SESUAI DENGAN HASILYANG DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN
PENGADAAN, PENGEMBANGAN DAN
PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASIantar a l a i n :
1. JALAN PEMUKIMAN;2. JALAN POROS KELURAHAN; DAN/ATAU3. SARANA PRASARANA TRANSPORTASI LAINNYA
HASIL YANG DIPUTUSKANSESUAI DENGAN DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNANKELURAHAN;
PENGADAAN, PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN, DAN PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA KESEHATANantar a l a i n :
PRASARANA KESEHATAN LAINNYADENGAN HASIL YANG DIPUTUSKAN
1. MANDI, CUCI, KAKUS UNTUK UMUM/KOMUNAL;2. POSYANDU DAN POSBINDU; DAN/ATAU3. SARANA
SESUAI DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNANKELURAHAN;
9
PENGADAAN, PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN, DAN PEMELIHARAAN
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN antar a l a i n :
1. TAMAN BACAAN MASYARAKAT;2. BANGUNAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;3. WAHANA PERMAINAN ANAK DI PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI;DAN/ATAU4. SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN HASILYANG DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAHPEMBANGUNAN KELURAHAN.
PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA KELURAHAN…(Lanjutan)
10
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN, MELIPUTI :
PENINGKATAN KAPABILITAS
KAPASITAS MASYARAKAT
DANDI
KELURAHAN antara la in :
1. PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANANKESEHATAN MASYARAKAT;
2. PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
3. PENGELOLAAN KEGIATAN PENGEMBANGANUSAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH;
4. PENGELOLAAN KEGIATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN;
5. PENGELOLAAN KEGIATANKETERTIBAN UMUM, DAN
KETENTERAMAN, PERLINDUNGAN
MASYARAKAT; DAN6. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT
DALAM MENGHADAPI BENCANA SERTA KEJADIAN LUAR BIASA LAINNYA;
PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANANKESEHATAN MASYARAKAT antara la in :
1. PELAYANAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT;
2. KELUARGA BERENCANA;3. PELATIHAN KADER KESEHATAN MASYARAKAT;
DAN/ATAU4. KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT LAINNYADENGAN HASIL YANG DIPUTUSKAN
SESUAI DALAM
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN.
PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN a ntarala in :
1. PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA;2. PENYELENGARAAN KURSUS SENI BUDAYA;
DAN/ATAU3. KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYADIPUTUSKANSESUAI DENGAN HASIL YANG
DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNANKELURAHAN; 11
PEMBERDAYAAN MASYARAKATDI KELURAHAN… (Lanjutan)
PENGELOLAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL,DAN MENENGAH antara la in
1. PENYELENGGARAAN PELATIHAN USAHA; DAN/ATAU
2. KEGIATAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAHLAINNYA SESUAI DENGAN HASIL YANGDIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAHPEMBANGUNAN KELURAHAN.
PENGELOLAAN KEGIATAN KETENTERAMAN,KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGANMASYARAKAT antara lain :
1. PENGADAAN/PENYELENGGARAAN POS KEAMANAN KELURAHAN;
2. PENGUATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGAKEAMANAN/KETERTIBAN (SATLINMAS) KELURAHAN; DAN/ATAU
3. KEGIATAN PENGELOLAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN, PERLINDUNGAN
MASYARAKAT LAINNYA SESUAI DENGAN HASIL YANGDIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNANKELURAHAN.
PENGUATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKATDALAM MENGHADAPI BENCANA SERTAKEJADIAN LUAR BIASA LAINNYA antara lain :
LAYANAN INFORMASI TENTANG1. PENYEDIAAN BENCANA;
2. PELATIHAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAMMENGHADAPI BENCANA;
3. PELATIHAN TENAGA SUKARELAWAN UNTUK
PROTEKSI KEBAKARAN;PENANGANAN BENCANA;
4. EDUKASI MANAJEMEN DAN/ATAU
5. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT YANGLAINNYA SESUAI DENGAN HASIL YANG DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN
PENGELOLAAN KEGIATAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN antara la in :
1. PELATIHAN PEMBINAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN KELURAHAN; DAN/ATAU
2. KEGIATAN PENGELOLAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN LAINNYA SESUAI DENGANHASIL YANG DIPUTUSKAN DALAMMUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN. 12
Penentuan kegiatan pembangunan saranadan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melaluiMUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN.
¬Penambahan pembangunan
dan/atausarana
perubahan kegiatan dan prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat diKelurahan dilakukan melalui MUSYAWARAHANTARA LURAH DENGAN LEMBAGAPEMBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN.
¬Musyawarah mendapatkan
dilaksanakan kesepakatan
kegiatan tambahan dan/atau
untukpenentuanperubahan
yang dibuat dalam bentuk BERITA ACARA.
PENENTUAN KEGIATAN
13
¬kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahandan pemberdayaan masyarakatdi Kelurahan disusun dalamDOKUMEN PERENCANAAN DAERAH.
¬Pelaksanaan kegiatandilakukan dengan melimpahkankewenangan kepada
kepala camat
daerah dengan
KEPALAKEPUTUSAN DAERAH.
PEN
GA
NG
GA
RA
N
¬ Pemerintah m engalokasikan
daerahanggaran
Kabupaten/Kotakegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahandan pemberdayaan masyarakat di Kelurahandalam APBD.
perencanaan daerah¬ Berdasarkan dokumen disusun RKA Kecamatan.
¬ RKA Kecam atan disusun oleh LurahKUASA PENGGUNA ANGGARAN
selaku sebagai
bagian dari RKA Kecamatan.
¬ kegiatan pembangunan sarana dan prasaranaKelurahan dan pem berdayaan masya rakat diKelurahan, masin g-masin g d i tu an gkan p ad aRKA tersendiri.
¬ kegiatan pembangunan sarana dan prasaranaKelurahan dan pem berdayaan m asyarakat diKelurahan yang bersumber dari APBN dicatat sebagai:
a. Kelompok Pendapatan DANA PERIMBANGAN;b. Jenis Pendapatan DAU;c. Objek Pendapatan DAU;d. Rincian Objek Pendapatan DAU TAMBAHAN.
15
PER
ENC
AN
AA
N
m enetapkan lurahDaerahKuasa Pengguna Anggaran
¬ Kepalase lakuuntuk pe laksanaan kegiatanpembangunan sarana dan prasaranaKelurahan dan pemberdayaanmasyarakat di Kelurahan.
¬Lurah se laku Kuasa Anggaran m enunjuk
Pengguna pejabat
penatausahaan keuangan danPe jabat pelaksana Teknik Kegiatan di Kelurahan.
¬Kepala Daerah menetapkanBendahara Pengeluaran Pembantu diKelurahan berdasarkan usulan lurahse laku Kuasa Pengguna Anggaranmelalui BUD.
16
¬Dalam hal be lum tersedia aparatur,kepala daerah dapat menetapkanpejabat lain yg memenuhipersyaratan sesuai perUU.PELA
KSA
NA
AN
¬ Penatausahaan kegiatan pad a kelurahan m enggunakanmekani sme TU dan LS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
¬ Pada saat penet apan Perpres meng ena i Rin cian APBN, PPKDmelakukan pencatatan piutang pendap atan DAU Tambahan d anpendapatan DAU Tambahan-LO.
¬ Pada saat anggaran kegiatan p embangunan sarana d anprasarana Ke lurahan dan pemberdayaan masyarakat diKelurahan yang berasal dari APBN dit erima di RKUD, PPKDmelakukan p encatatan kas di k as daerah dan pendap atanLaporan Realisasi Anggaran.
¬ Akuntansi dan pelaporan anggaran kegiatan p embangunansarana dan prasarana Ke lurahan dan pemb erdayaan masyarakatdi Kelurahan dilaksanakan oleh PPK-SKPD Kecamatan.
¬ Pengakuan belanja dan b eban atas anggaran kegiatanpembangunan sarana dan prasarana ke lurahan danpemberd ayaan masyarakat di kelurahan berd asarkan laporanpertanggungjawaban-tambahan uang (TU) d an laporanpertanggungjawaban fungsional.
¬ Sisa anggaran kegiatan p embangunan sarana dan prasaranaKelurahan dan p emberdayaan masyarakat di Kelurahan, baikyang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SILPAyang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatanpembangunan sarana d an prasarana Kelurahan danpemberdayaan masyarakat di Kelurahan tahun anggaran 17
LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
¬ Disampaikan oleh LurahKepada BUPATI MelaluiCAMAT
¬ BUPATI Menyampaikan Kepada MENTERI DALAMNEGERI melaluiGUBERNUR
¬ Disampaikan oleh Lurah Kepada CAMAT dan Bendahara Umum Daerah
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN:A. Semester I disampaikan paling lambat MINGGU KEDUA BULAN JULI;danB.Semester II disampaikan paling lambat MINGGU KEDUA BULANJANUARI.
18
¬ Bupat /wali pengawasan
kota melakukan pembinaan dan terhadap kegiatan pembangunan sarana
¬
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat diKelurahan
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan,bupat/wali kota dapat melimpahkan kewenangannyakepada camat
dibantu oleh¬➢ Pengawasan dalam pelaksanaannya
inspektoratkabupaten/kota.
➢ Pembinaan dan pengawasan oleh camatdilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BENTUK PEMBINAAN :¬FASILITASI¬KONSULTASI¬DIKLAT¬LITBANG
BENTUK PEMBINAAN :¬FASILITASI¬KONSULTASI¬DIKLAT¬LITBANG
BENTUK PENGAWASAN :¬REVIU¬MONITORING¬EVALUASI¬PEMERIKSAAN
BENTUK PENGAWASAN :¬REVIU¬MONITORING¬EVALUASI¬PEMERIKSAAN
19
20
LANGKAH-LANGKAHYANGPERLUDILAKUKANPEMDAMENYIKAPIKONDISIAPBDTA2019
Langkah pertama !!!Kepala daerah segera melakukan pendelegasian kewenangan kepada Camat melaluisurat keputusan kepala daerah.
Langkah kedua !!!Secara paralel Kepala daerah segera melakukan pengisian pejabat fungsionalkeuangan di kelurahan yang belum tersedia pejabat pengelola keuangan.
Langkah ketiga !!!melakukan pergeseran kegiatan dan anggaran pada SKPD yang lokusnyadi kelurahan.
21
PENGANGGARANANGGARANKELURAHANYANGBELUMTERTAMPUNGDALAMAPBDTA2019
(Permendagri 38Tahun 2018ttg PedumAPBD2019pada Penjelasan romawi Vhal khusus lainnya)
26.Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan MinyakBumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK dan/atau DAK Tambahan, DanaOtonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, DanaKeistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnyayang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ataumendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakanmendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:
a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukankepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukanperubahan APBD.
b. Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannyaserta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimanatersebut diatas diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubahPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalamLaporan Realisasi Anggaran.
22
PENDANAANKEADAANDARURAT(Permendagri 13Tahun 2006Pasal 162)
1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemda dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang;c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemda; dand. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
keadaan darurat.2) Dalam keadaan darurat pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBD-P3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak
terduga.4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnyadalam tahun anggaran berjalan;
b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang
kriterianya ditetapkan dalam perda APBD.6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup:
a.Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahunanggaran berjalan;
b.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagipemda dan masyarakat.
23
SANKSI…!!!Ø MENTERI KEPADA GUBERNURØGUBERNUR (SELAKU WAKIL DARI PEMERINTAH PUSAT) KEPADABUPATI/WALI KOTA
UUNo.23/2014Pasal 68ayat (1)
YANGTIDAKMELAKSANAKANPROGRAMSTRATEGISNASIONAL
“program strategis nasional” adalah program yangditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifatstrategis secara nasional dalam upaya meningkatkanpertumbuhan dan pemerataan pembangunan sertamenjaga pertahanan dan keamanan dalam rangkameningkatkan kesejahteraanmasyarakat.
Penjelasan UUNo.23/2014Pasal 68ayat (1)
SANKSIADMINISTRATIF
PPNo.12/2017Psl 36ayat (2)hrf a
Sanksi scr bertahap berupa:a. Teguran Tertulis;b. Teguran Tertulis kedua;c.PemberhentianSementara Selama 3 (tiga)Bulan;dan/atau
d. Pemberhentian.
PPNo.12/2017Pasal 38ayat (1)