Post on 30-Jul-2019
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user i
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KEPEMILIKAN
KELUARGA DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN
TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi Pada Perusahaan Terdaftar Di BEI Tahun 2010)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Disusun Oleh :
ASFIYATI
F0308033
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user iv
MOTTO
Man Jadda Wa Jadda
“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil”
Sebaik-baiknya orang paling baik adalah orang yang banyak bermanfaat bagi orang
lain.
(H.R Buchori dan Muslim)
”Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku”.
(QS. Al Baqarah : 152)
Lakukan segala sesuatu dengan ikhlas dan penuh cinta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user v
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya ini penulis persembahkan kepada :
Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan jalan, kemudahan,
dan kekuatan bagi penulis
Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih atas doa serta nasehat yang terus di berikan
tanpa mengenal waktu demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis,
dan untuk kasih sayang yang tak tergantikan sampai kapanpun.
Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
Terima kasih
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user vi
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
rahmat, karunia, segala nikmat, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul “PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KEPEMILIKAN
KELUARGA DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TAX
AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan Di BEI Tahun 2010)” sebagai tugas akhir guna
memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bimbingan dan
bantuan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah yang penulis terima.
2. Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Sebelas Maret.
3. Bapak Drs. Santosa Tri Hananto, M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Drs Sri Hartoko, MBA., Ak. selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu Lulus Kurniasih, S.E., M.Si., Ak. selaku pembimbing skripsi, atas
kesediaannya meluangkan waktu, memberikan kritik, perhatian dan sarannya
yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user vii
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta karyawan FE UNS yang telah
memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis duduk di bangku kuliah.
7. Keluarga (ayah, ibu, kakak, nenek) yang selalu memberikan cinta dan kasih
sayang, semangat serta doa yang tiada henti-hentinya untuk keberhasilan
penulis.
8. Sahabat-sahabatku tersayang Genk Naga Ting” tempat berbagi suka-duka:
Ayu makasih udah sering diajarin - dikasih tau ini itu aku banyak belajar dari
kerempongan dan keperfect-anmu, Erna-Suni makasiih kalian dah
banyaaaaaak banget tak repotin, maaf ga bisa balas apa-apa L, Megy makasih
udah ngajarin aku betapa sahabat dan keluarga itu sangat berharga, Mita
kamu jadi inspirasi aku untuk menjadi wanita karir di usia muda. Jaga terus
yah persahabatan kita.
9. Teman-teman kos Tika : Jeng Ningrum, Erista tempat aku membuang rasa
jenuh, teman JJS di Solo juga buat Mbak Uki, Mbak Nurul terima kasih untuk
nasihatnya.
10. Teman-teman Akuntansi B yang gokil Donny, Andi, Angga, Erin, Indah,
Raras, Cyren, Sinta, Yossienta (Woyoo” Joss) Endra, Randy, Ilham, Eko,
Andika, Yossi, Chandra, Fauzi, Eko terima kasih untuk persahabatan yang
indah ini, untuk semua kebersamaan yang telah kita lalui selama 4 tahun ini,
untuk Tias, Pika, Lita, Mariska terima kasih karena udah gosipin aku sampai
aku jadi terkenal heheheee…
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user viii
11. Mas Penyiar Muhammad Hafidz Albadar a.k.a Nizar terima kasih sudah
ikut memberikan ide-ide, sudah menjadi teman chating+curhat juga di malam
hari semoga kamu juga cepet lulus Maret 2013.
12. Teman-teman FORMASI 08 (eva, intan, mita, habib, wulan, sharin,
windi,dll) untuk doa-doanya selama kompre dan skripsi ini semoga kita
semua sukses kedepannya, senangnya punya teman-teman seperti kalian.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi, yang
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan
saran yang bersifat membangun dari semua pihak, penulis harapkan demi perbaikan yang
berkelanjutan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
membutuhkan di kemudian hari. Terima kasih.
Wassalammu’alaikum Wr. Wb.
Surakarta, Juni 2012
Penulis
Asfiyati
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ………………………………………………. i
HALAMAN PERSETUJUAN ……………………………………. ii
HALAMAN PENGESAHAN …………………………………….. iii
MOTTO ……………………………………………………………. iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ………………………………….. v
KATA PENGANTAR ……………………………………………. vi
DAFTAR ISI ………………………………………………………. ix
DAFTAR TABEL ………………………………………………… xii
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………… xii
DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………… xiv
ABSTRAK ………………………………………………………… xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang …………………………………………….. 1
B. Rumusan Masalah …………………………………………. 6
C. Tujuan Penelitian ………………………………………….. 6
D. Motivasi Penelitian ………………………………………… 7
E. Manfaat Penelitian ………………………………………… 8
F. Sistematika Penulisan ……………………………………… 8
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user x
BAB II TELAAH LITERATUR
A. Teori Agensi ……………………………………………………… 10
B. Corporate Governance …………………………………………… 11
1. Komite Audit ………………………………………………… 13
2. Kualitas Audit ……………………………………………….. 14
3. Proporsi Komisaris Independen ……………………………… 16
C. Struktur Kepemilikan ……………………………………………. 17
D. Karakteristik Perusahaan ………………………………………… 19
1. Ukuran Perusahaan …………………………………………... 20
2. Multi National Company …………………………………….. 22
E. Tax Avoidance …………………………………………………… 25
1. Book Tax Difference ………………………………………… 27
2. Perbedaan Laba Akuntansi dengan Laba Fiskal ……………. 29
F. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis ….. 31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Desain Penelitian ………………………………………………… 37
B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ……………. 37
C. Data dan Metode Pengumpulan Data …………………………… 39
D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ………………… 40
E. Metode Analisis Data …………………………………………… 43
F. Pengujian Hipotesis ……………………………………………. 46
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xi
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Obyek Penelitian ……………………………………. 48
B. Statistik Deskriptif ……………………………………………… 49
C. Uji Asumsi Klasik ……………………………………………… 51
D. Pembahasan …………………………………………………… 58
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan …………………………………………………….. 64
B. Keterbatasan ……………………………………………………. 65
C. Saran ……………………………………………………… …… 66
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xii
DAFTAR TABEL
Tabel IV.1 : Pemilihan Sampel …………………………………………… 48
Tabel IV.2: Statistik Deskriptif Variabel …………………………………. 49
Tabel IV.3: Hasil Uji Normalitas dengan Kolgomorov Smirnov ………. 51
Tabel IV.4 : Hasil Uji Multikolonieritas ………………………………….. 52
Tabel IV.5 : Hasil Uji Autokolerasi ………………………………………. 52
Tabel IV.6 : Hasil Uji Statistik t ………………………………………….. 55
Tabel IV.7 : Hasil Uji Ketepatan Perkiraan ………………………………. 56
Tabel IV.8: Hasil Uji Statistik F ………………………………………….. 57
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar II.1 : Kerangka Konseptual ……………………………………… 36
Gambar IV.1 : Hasil Uji Heterokedastisitas ……………………………… 53
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I: Daftar Nama Sampel Perusahaan ……………………………… 71
Lampiran II: Sampel Perusahaan Keluarga di Indonesia …………………….. 79
Lampiran III: Hasil Pengolahan Statistik ……………………………………. 81
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xv
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KEPEMILIKAN KELUARGA DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE
ASFIYATI NIM.F0308033
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance, kepemilikan keluarga dan karakteristik perusahaan terhadap tax avoidance. Corporate governance diproksikan dengan komite audit, kualitas audit dan independen komisaris dan karakteristik perusahaan diproksikan dengan ukuran perusahaan dan Multi National Company. Sedangkan tax avoidance diukur dengan Book tax difference.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaa yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 182 perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan pada tahun 2010. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS versi 17.0 for Windows.
Hasil pengujian regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan corporate governance di Indonesia telah dapat mencegah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sedangkan variabel yang lain tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Kata Kunci : corporate governance, kepemilikan keluarga, karakteristik perusahaan, dan tax avoidance
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user xvi
INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE, FAMILY OWNERSHIP AND FIRM CHARACTERISTICS TO TAX AVOIDANCE
ASFIYATI F0308033
ABSTRACT
This research has a purpose to examine the influence of corporate
governance, ownership structure and firm characteristics to tax avoidance. Corporate governance are represented by audit committee, audit quality and independent commissioner and firm characteristic are represented by size and multi national company. While tax avoidance is represented by book tax different.
The population in this study are all companies listed at the Indonesian Stock Exchange (IDX). Sample used in this study was of 182 companies which published their annual report and financial statement in 2010. The method used in the selection of sample was purposive sampling. The model of analysis used in this study is a multiple linear regression analysis model performed with the aid of a computer program SPSS version 17.0 for Windows.
The result of this research indicates that audit committee and audit quality influence tax avoidance activity it means that corporate governance in Indonesia can reduce tax avoidance activity. While the other variables have no significant influence. Key words: corporate governance ,family ownership, firm characteristics and tax avoidance
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KEPEMILIKAN KELUARGA DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE
ASFIYATI NIM.F0308033
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance, kepemilikan keluarga dan karakteristik perusahaan terhadap tax avoidance. Corporate governance diproksikan dengan proksi komite audit, kualitas audit dan independen komisaris dan karakteristik perusahaan diproksikan dengan ukuran perusahaan dan Multi National Company. Sedangkan tax avoidance diukur dengan Book tax difference.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaa yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 182 perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan pada tahun 2010. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS versi 17.0 for Windows.
Hasil pengujian regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan corporate governance di Indonesia telah dapat mencegah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sedangkan variabel yang lain tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Kata Kunci : corporate governance, kepemilikan keluarga, karakteristik perusahaan, dan tax avoidance
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE, FAMILY OWNERSHIP AND FIRM CHARACTERISTICS TO TAX AVOIDANCE
ASFIYATI F0308033
ABSTRACT
This research has a purpose to examine the influence of corporate governance,
ownership structure and firm characteristics to tax avoidance. Corporate governance are represented by audit committee, audit quality and independent commissioner and firm characteristic are represented by size and multi national company. While tax avoidance is represented by book tax different.
The population in this study are all companies listed at the Indonesian Stock Exchange (IDX). Sample used in this study was of 182 companies which published their annual report and financial statement in 2010. The method used in the selection of sample was purposive sampling. The model of analysis used in this study is a multiple linear regression analysis model performed with the aid of a computer program SPSS version 17.0 for Windows.
The result of this research indicates that audit committee and audit quality influence tax avoidance activity it means that corporate governance in Indonesia can reduce tax avoidance activity. While the other variables have no significant influence. Key words: corporate governance ,family ownership, firm characteristics and tax avoidance
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam beberapa tahun terakhir ini berita mengenai skandal pajak sempat
menjadi perbincangan menarik di media massa. Skandal tersebut menyangkut
sebuah perusahaan yang ingin pembayaran pajaknya diperkecil sedangkan dalam
kenyataannya beban pajak perusahaan tersebut sangat tinggi. Memang dalam
menjalankan kegiatan usaha suatu perusahaan tidak akan pernah lepas dari
perpajakan. Bagi perusahaan, negara adalah “pemegang saham utama” dengan
porsi sebesar 25% (tarif pajak yang berlaku 2011). Sebelum laba dibagikan
kepada para pemegang saham/owner, perusahaan terlebih dahulu diwajibkan
untuk membayar 25% ke kas negara sebagai kewajiban pajak. Bagi karyawan,
demikian pula. Sebelum gaji dibayarkan kepada karyawan, sebelum kita bisa
membelanjakan gaji yang kita peroleh, pada dasarnya pajak yang terutang (PPh
21) sudah harus dipotong dan disetorkan ke negara.
Mengingat pajak adalah beban (yang akan mengurangi laba bersih
perusahaan) maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat
membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Oleh
karena itu pemilik perusahaan diduga cenderung lebih suka jika manajemen
melakukan tindakan pajak agresif (Chen et al, 2008). Tindakan pajak agresif
adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong
tax evasion (Frank et al, 2009).
Timbulnya kasus-kasus serupa seperti usaha untuk memperkecil beban
pajak yang harus dibayar melalui upaya penghindaran pajak menimbulkan banyak
pertanyaan bagi pihak terhadap tata kelola perusahaan dan pola kepemilikan
terdistribusi luas atau lebih dikenal dengan corporate governance mengakibatkan
terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme GCG belum diterapkan di
perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Hal ini dapat menjadi pemicu
perusahaan untuk mengeluarkan informasi-informasi yang kurang sesuai dengan
kenyataan dan dapat mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan
manipulasi akuntansi guna menghindari besarnya beban pajak terutang.
Cara yang paling sering dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi
beban pajak ialah dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Tax
avoidance menunjukkan suatu rekaya terhadap tax affairs yang masih tetap dalam
bingkai ketentuan perpajakan (Suandy, 2010). Dengan melakukan penghindaran
pajak, perusahaan berusaha untuk memanfaatkan celah dalam setiap peraturan
perpajakan yang ada. Tindakan tax avoidance dapat dilakukan melalui mekanisme
perencanaan pajak (tax planning). Perencanaan pajak merujuk pada suatu proses
merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam
jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan (Natawisastra, 2007).
Adanya penerapan Good Corporate Governance dapat mempengaruhi
sifat dan konsekuensi sistem perpajakan yang ada (Desai dan Dharmapala, 2006).
Dalam mewujudkan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terdapat dua
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
aspek keseimbangan, yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan
internal dilakukan dengan cara menyajikan informasi yang berguna dalam
evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan, semua
transaksi dan kejadian internal, dan informasi untuk keputusan manajemen
internal. Sedangkan keseimbangan eksternal dilakukan dengan cara menyajikan
informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditur, bank, dan organisasi
lainnya yang berkepentingan. Bila konsep Corporate Governance diterapkan
dengan baik pada perusahaan, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus
menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik
dan nantinya menguntungkan banyak pihak (Nasution dan Setiawan, 2007).
Dengan adanya corporate governance juga diharapkan mampu
menjembatani konflik keagenan yang sering terjadi dalam kepemilikan
perusahaan. Masalah keagenan yang sering muncul di dalam perusahaan tidaklah
sama antara satu dengan lainnya. Menurut Chen et al (2008) perbandingan tingkat
keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga
tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan
pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari keluarga
pendiri (family owners), atau efek yang diterima manajer dalam perusahaan non-
keluarga. Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Martani dan Sari (2010)
menyimpulkan bahwa kepemilikan keluarga pada perusahaan publik di Indonesia
juga cenderung berhubungan positif dengan perencanaan pajak yang agresif.
Tindakan tax avoidance tidak hanya berkaitan dengan implementasi CG
dalam perusahaan. Ada faktor lain yang juga dimungkinkan mempengaruhi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
terjadinya tindakan tax avoidance. Besar kecilnya ukuran sebuah perusahaan dan
ruang lingkup operasi perusahaan juga mempengaruhi tingkat tax avoidance yang
dilakukan oleh perusahaan. Menurut Rego (2003) perusahaan besar melakukan
aktivitas bisnis lebih banyak daripada perusahaan kecil, melakukan transaksi
keuangan lebih besar daripada perusahaan kecil, dan memiliki kemungkinan
untuk melakukan pencegahan pengenaan pajak. Perusahaan yang beroperasi lintas
Negara memiliki kemungkinan melakukan tax avoidance lebih tinggi dibanding
perusahaan yang beroperasi lintas domestik. Karena mereka bisa saja melakukan
transfer laba ke perusahaan dimana tarif pajaknya lebih rendah dibanding Negara
lainnya.
Untuk mengukur penghindaran perpajakan tidaklah mudah. Desai dan
Dharmapala (2007) dalam penelitian mereka mengatakan bahwa untuk mengukur
penghindaran pajak adalah sulit dan data untuk pembayaran pajak dalam Surat
Pemberitahuan Pajak sulit didapat untuk itu perlu pendekatan untuk menaksir
berapa pajak yang sebenarnya yang dibayar perusahaan kepada pemerintah, oleh
karena itu dalam penelitian mereka diadopsi pendekatan tidak langsung untuk
mengukur variabel dependen penghindaran pajak yaitu dengan memulai
menghitung perbedaan laba akuntansi dengan penghasilan /laba kena pajak (gap
between financial and taxable income). Perbedaan yang dilaporkan ke pemegeng
saham atau investor mengunakan GAAP/SAK sedangkan ke Kantor Pelayanan
Pajak dengan Peraturan Perundang - undangan pajak perbedaan ini terkenal
dengan sebutan Perbedaan Buku-Pajak (Book-Tax Gap).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
Penelitian yang menghubungkan antara Corporate Governance dan
Perataan laba terhadap penghindaran pajak (Pohan, 2008) berargumen bahwa
kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite
audit, rasio Tobin dan perata laba mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
tax avoidance. Dalam penelitian ini kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial,
rasio Tobin mempunyai pengaruh yang negatif yaitu mengurangi terhadap
kemungkinan tax avoidance atau tax evasion, sedangkan komisaris independen,
komite audit dan perata laba mempunyai pengaruh yang positif yaitu menambah
kemungkinan adanya tax avoidance atau tax evasion.
Penelitian selanjutnya mengkaji tentang pengaruh corporate governance
terhadap tindakan pajak agresif (Martani dan Sari, 2010). Dalam penelitian
tersebut kepemilikan keluarga cenderung bertindak lebih agresif dalam perpajakan
daripada perusahaan non-keluarga, dan praktik corporate governance
memperlemah tindakan pajak agresif tersebut. Penelitian ini merupakan replikasi
dari penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Sari (2010) dengan mengambil
topik pembahasan GCG dan tax avoidance dengan memberikan penambahan
pengujian yaitu struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan. Dalam
penelitian ini penulis ingin menguji bagaimana Pengaruh Corporate
Governance, Kepemilikan Keluarga, dan Karakteristik Perusahaan terhadap
Tax Avoidance Pada Perusahaan di Indonesia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
B. Rumusan Masalah
Atas latar belakang penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang
ada di luar negeri dan di dalam negeri yaitu di Indonesia maka masalah yang
dapat peneliti rumuskan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaruh corporate governance yang diproksikan dengan
komite audit terhadap tindakan tax avoidance?
2. Bagaimana pengaruh corporate governance yang diproksikan dengan
kualitas audit terhadap tindakan tax avoidance?
3. Bagaimana pengaruh corporate governance yang diproksikan dengan
proporsi dewan komisaris terhadap tindakan tax avoidance?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tindakan tax
avoidance?
5. Bagaimana pengaruh karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan
ukuran perusahaan terhadap tindakan tax avoidance?
6. Bagaimana pengaruh karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan
multi national company terhadap tindakan tax avoidance?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana “Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga dan
Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Tax Avoidance” pada
perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
D. Motivasi Penelitian
Penelitian ini peneliti lakukan dengan motivasi karena penelitian terkait
pengaruh dari corporate governance ,struktur kepemilikan dan karakteristik
perusahaan terhadap tax avoidance masih minim di Indonesia. Isu mengenai
corporate governance sendiri telah lama diperbincangkan dan menjadi keharusan
bagi perusahaan untuk menerapkan konsep good corporate governance dalam
pengelolaan perusahaan. Pajak sebagai bagian tak terpisahkan dalam pengelolaan
perusahaan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan.
Mengingat sistem perpajakan yang dianut Indonesia ialah sistem self assessment
dimana Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung, memotong dan melaporkan
sendiri pajaknya sehingga kemungkinan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan
yang dapat merugikan pajak itu sangat mungkin terjadi.
Motivasi lain dalam penelitian ini adalah untuk memberikan suatu
gambaran baru mengenai pengaruh corporate governance, struktur kepemilikan
dan karakteristik perusahaan terhadap tindakan tax avoidance. Mengingat masih
sedikitnya penelitian mengenai pengaruh corporate governance dan perpajakan
hal tersebut menunjukkan masih sedikitnya kajian terkait pengaruh corporate
governance, kepemilikan keluarga, dan karakteristik perusahaan terhadap
tindakan tax avoidance.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
E. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian mengenai corporate governance,karakteristik
perusahaan dan tax avoidance ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara
lain:
1. Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian
selanjutnya terkait pengaruh corporate governance dan karakteristik
perusahaan terhadap tindakan tax avoidance.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pembanding dan
referensi terhadap penelitian pada hal yang sama.
3. Bagi pihak regulator, khususnya Kantor Pajak, memberikan referensi
untuk membuat regulasi yang lebih baik dan lebih teliti dalam memeriksa
pajak perusahaan.
F. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, motivasi dan
manfaat penelitian.
BAB II TELAAH LITERATUR
Bab ini menguraikan tentang kerangka teori yang digunakan untuk memecahkan
masalah yang dibahas dan perumusan hipotesis dalam penyusunan skripsi ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini merupakan landasan metodologi penelitian yang merupakan acuan analisis
ilmiah yang berisikan desain penelitian, teknik pengambilan sampel, sumber data,
metode pengumpulan data, pengujian hipotesis dan analisis data.
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Bab ini membahas tentang data yang digunakan, pengolahan data tersebut dengan
alat analisis yang diperlukan dan hasil dari analisis data. Lebih spesifik
menganalisis pengaruh corporate governance, struktur kepemilikan dan
karakteristik perusahaan terhadap tax avoidance berdasarkan data-data yang telah
peneliti kumpulkan dan pembahasan hasil penelitian.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil analisis data yang telah
dilakukan, keterbatasan penelitian, saran dan rekomendasi bagi penelitian
selanjutnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
BAB II
TELAAH LITERATUR
A. Teori Agensi
Perusahaan merupakan organisasi yang dimiliki oleh beberapa pemegang
saham sebagai pemilik. Pemegang saham dalam realitasnya ada yang
mengendalikan sendiri usaha yang dimiliki, tetapi ada pula yang mempercayakan
kepada seorang manajer atau pengelola yang lazim disebut agent. Pemegang
saham yang mengendalikan sendiri perusahaan akan dapat memenuhi segala
kebutuhan dan keinginannya melalui kinerja yang dihasilkan sendiri. Sebaliknya,
apabila pemegang saham mempercayakan usaha kepada manajer (agent) maka
akan melahirkan masalah yang disebut konflik kepentingan (agency problems).
Konflik kepentingan adalah suatu kondisi di mana tujuan manajer sebagai agen
tidak sesuai lagi dengan tujuan perusahaan. Tugas manajer sebagai agen adalah
memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan sebagai prinsipal untuk jangka
pendek maupun jangka panjang. Namun, manajer sebagai agen tentunya juga
ingin memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Kondisi ini didukung pula
dengan adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal.
Pemilik yang sepenuhnya menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada
manajer memiliki tingkat pengetahuan informasi perusahaan yang berbeda.
Manajer melaporkan kinerja perusahaan yang baik kepada pemilik padahal
sebenarnya kinerja perusahaan sedang tidak terlalu baik. Tindakan ini terjadi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
karena pemilik menilai kinerja manajer dari hasil kinerjanya. Apabila kinerjanya
baik akan ada kompensasi tambahan yang akan manajer peroleh. Maka manajer
sering melakukan upaya memanipulasi laporan keuangan agar dapat memperoleh
kompensasi tambahan tersebut. Upaya manajer melakukan manipulasi laporan
keuangan ini sangat bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
(Good Corporate Governance) yang sangat menekankan aspek transparansi dan
akuntabilitas pelaporan keuangan (Arifin, 2005).
B. Corporate Governance
Menurut FCGI , Corporate Governance yaitu seperangkat peraturan yang
mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak
kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan
ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau
dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Dalam bidang perpajakan, pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 43/PMK.03/2008 (DJP – 2008) menyatakan bahwa
Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku dalam pemekaran usaha jika WP atau
Badan Usaha hasil pemekaran tersebut akan melakukan penawaran umum
perdana. Dari peraturan ini terlihat adanya dorongan dari pemerintah bagi
perusahaan untuk melakukan transparansi dengan cara menjadi perusahaan publik.
Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan
perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan
termasuk di dalamnya adalah perusahaan keluarga. Prinsip transparansi atas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
pengelolaan laporan keuangan diharapkan dapat menghindari tindakan
kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya untuk menghindari
beban pajak yang tinggi. Manajer sebagai pihak yang paling bertanggung jawab
terhadap pengelolaan laporan keuangan diharuskan untuk melaporkan laporan
keuangan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Terkait dengan
masalah kompensasi yang akan diterima oleh manajer, Desai dan Dharmapala
(2006) berpendapat bahwa pengaruh kompensasi/intensif manajemen terhadap
tindakan penghindaran pajak perusahaan berbeda antar perusahaan yang memiliki
praktik corporate governance yang baik dengan perusahaan yang memiliki
praktik corporate governance yang buruk. Hubungan antara kompensasi/intensif
manajemen dengan tindakan penghindaran pajak lebih berefek negatif pada
perusahaan dengan tingkat praktik corporate governance buruk.
Dari konsep corporate governance tersebut dapat disimpulkan bahwa
penerapan corporate governance yang baik dapat mencegah tindakan upaya
penghindaran perpajakan (tax avoidance) yang sering dilakukan oleh perusahaan
karena prinsip transparansi yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan dalam
melaporkan laporan keuangan mereka. Penelitian terkait GCG terhadap perilaku
perpajakan erat kaitannya dengan manajemen laba karena masalah pajak secara
tidak langsung berhubungan dengan pengaturan atau manajemen laba. Maka,
dalam penelitian ini banyak yang mengacu pada penelitian terhadap manajemen
laba disamping karena penelitian mengenai tax avoidance di Indonesia ini masih
sangat minim. Dalam penelitian ini akan dikaji terkait seberapa besar pengaruh
corporate governance terhadap kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
perusahaan. Proksi dari corporate governance ini mengikuti proksi yang diambil
oleh Utama dan Siregar (2005) yaitu komite audit, kualitas audit, dan proporsi
komisaris independen.
1. Komite Audit
Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE
03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN
Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Keanggotaan komite audit
sekurang-kurangnya 3 anggota, seorang diantaranya komisaris independen
perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite, sedangkan pihak lain
adalah pihak ekstern yang independen dan sekurang-kurangnya salah seorang
memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan. Tugas komite audit
meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan,
menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan
kepatuhan terhadap peraturan. Komite audit sebagai pihak independen yang
betugas untuk memonitor proses pelaporan keuangan akan mengurangi
gangguan dalam informasi laba sehingga pasar diduga akan bereaksi lebih
kuat atas informasi laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang membentuk
komite audit daripada laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang tidak
membentuk komite audit (Suaryana, 2005). Adanya komite audit diharapkan
dapat meminimalkan tindakan independen direktur keluarga. Komite tersebut
dapat mengawasi agar direktur keluarga dapat bekerja secara profesional dan
independen (Hartini, 2011).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-
masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan
pengendalian intern. Tujuan pembentukan komite audit adalah:
1. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan
sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
2. Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai.
3. Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material di
bidang keuangan dan implikasi hukumnya.
4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.
Sesuai dengan fungsi komite audit di atas, sedikit banyak keberadaan komite
audit dalam perusahaan berpengaruh terhadap kualitas dan integritas laporan
keuangan yang dihasilkan
Dari hasil pengujian Pohan (2008) menunjukkan bahwa semakin tinggi
keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan makin baik kualitas good
corporate governance di dalam perusahaan tersebut akan makin memperkecil
kemungkinan tax avoidance atau tax evasion.
2. Kualitas Audit
Salah satu prinsip utama yang disarankan oleh OECD untuk pembuat
kebijakan corporate governance adalah didasarkan pada keterbukaan dan
transparansi. Transparansi meliputi (a) pengungkapan yang bersifat penting,
(b) informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan
pembukuan yang berkualitas, (c) penyebaran informasi harus bersifat adil,
tepat waktu dan efisien (Hastuti, 2005).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
Kualitas audit dapat diukur dengan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik
(KAP). Lennox (2000) (dalam Susiana dan Herawaty, 2007) memaparkan
teori reputasi memprediksikan adanya hubungan positif antara ukuran KAP
dengan kualitas audit. Penelitian DeAngelo (1981) yang dikutip dari penelitian
Lennox (2000) (dalam Susiana dan Herawaty, 2007) mengemukakan bahwa
KAP yang besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari hal-hal yang
dapat merusak reputasinya dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil.
Ukuran KAP ini dibedakan menjadi dua yaitu untuk KAP Big-Four dan KAP
Non Big-Four. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Big Four menurut
beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai
perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit
oleh KAP Big Four memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah
dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big Four.
Becker dkk (1998) menyimpulkan bahwa klien dari auditor Non big 6
melaporkan akrual diskresioner (proksi dari pengelolaan laba) secara rata-rata
lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh klien auditor Big 6. Penelitian di
Indonesia mengenai kualitas audit dilakukan oleh Wirjolukito (2003), dimana
kualitas audit yang tinggi (yang diproxy dengan KAP besar – KAP Big 4)
tidak memperkecil besaran underpricing.
Adapun KAP Big-Four yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Price Water House Coopers (PWC) dengan partnernya di Indonesia Drs.
Hadi Sutanto dan Rekan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
2. Deloitte Touche Tohmatsu dengan partnernya di Indonesia Hans,
Tuanakotta dan Mustofa.
3. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) International dengan
partnernya di Indonesia yaitu Siddharta, Siddharta, dan Harsono.
4. Ernst and Young (EY) dengan partnernya di Indonesia Hanadi, Sarwoko,
dan Sandjaja.
3. Proporsi Komisaris Independen
Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang
biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari
luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas
dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan
dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap
pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.
Untuk menjamin pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) diperlukan
anggota DK yang memiliki integritas, kemampuan, tidak cacat hukum dan
independen, serta yang tidak memiliki hubungan bisnis (kontraktual) ataupun
hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas (pemegang saham
pengendali) dan Dewan Direksi (manajemen) baik secara langsung maupun
tidak langsung. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang
saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam
RUPS.
Dechow dkk (1996) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan
yang melakukan manipulasi laba lebih besar kemungkinannya memiliki
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
dewan komisaris yang didominasi oleh manajemen dan lebih besar
kemungkinannya memiliki direksi utama yang merangkap menjadi komisaris
utama. Chtourou dkk (2001) dan Wedari (2004) menemukan bahwa dewan
komisaris yang independen akan membatasi aktivitas pengelolaan laba.
Dapat disimpulkan keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan
dapat mempengaruhi integitas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh
manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan
keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas,
karena didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi
hak pihak-pihak diluar manajemen perusahaan.
C. Kepemilikan Keluarga
Menurut Handoyo (2010) dalam Simanjuntak (2010), family is a
community of persons headed by a man and women, united in marriage and their
offsprings as well as relatives to the third or fourth degree of consanguinity.
Dengan begitu, bisnis keluarga atau family business merupakan bisnis yang
dimiliki dan/atau dikelola oleh sejumlah orang yang memiliki hubungan
kekeluargaan, baik suami-istri maupun keturunannya, termasuk hubungan
persaudaraan. Dalam terminologi bisnis, perusahaan keluarga terbagi menjadi dua
macam.
1. Family owned enterprise (FOE), yaitu perusahaan yang dimiliki oleh
keluarga tetapi dikelola oleh profesional yang berasal dari luar lingkaran
keluarga. Keluarga hanya berperan sebagai pemilik dan tidak melibatkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
diri dalam operasi di lapangan. Perusahaan seperti ini merupakan bentuk
lanjutan dari usaha yang semula dikelola oleh keluarga yang
mendirikannya.
2. Family business enterprise (FBE), yaitu perusahaan yang dimiliki dan
dikelola oleh keluarga pendirinya. Perusahaan tipe ini dicirikan oleh
dipegangnya posisi-posisi kunci dalam perusahaan oleh anggota keluarga.
Tingkat kepemilikan keluarga dalam perusahaan seringkali mempengaruhi
independensi dewan direksi. Hal ini terkait dengan independensi pelaporan
keuangan yang dilaporkan pihak manajer yang berasal dari anggota keluarga
perusahaan. Menurut Villalonga dan Amit (2004), kepemilikan keluarga akan
menciptakan nilai serta memperbaiki kinerja perusahaannya jika disertai beberapa
bentuk kontrol dan manajemen keluarga tersebut. Dari penelitian yang dilakukan
oleh Martani dan Sari (2010) perusahaan keluarga memiliki kecenderungan untuk
melakukan tindakan pajak agresif. Untuk menentukan apakah tindakan pajak
agresif pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada
perusahaan non-keluarga, tergantung dari seberapa besar keuntungan atau
kerugian yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan
(family owners) atau pihak manajer dalam perusahaan non-keluarga. Dari hasil
penelitian Martani dan Sari (2010) menunjukkan tingkat keagresifan pajak
perusahaan keluarga di Indonesia lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga.
Begitu juga dengan hasil penelitian Chen et al (2008) perbandingan
tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga
tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari keluarga
pendiri (family owners), atau efek yang diterima manajer dalam perusahaan non-
keluarga. Hasil penelitian Chen et al (2008) menunjukkan tingkat keagresifan
pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini
diduga terjadi karena dibandingkan perusahaan non-keluarga, family owners lebih
rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan
menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus
pajak.
Dari penelitian Demsey dan Laber (1993) (dalam Ramadiansyah, 2003)
rata-rata perusahaan keluarga adalah insider ownership karena keluarga menjadi
pemegang saham yang sekaligus menjadi pengelola perusahan, semakin besar
insider ownership maka akan semakin kecil konflik kepentingan antara pemegang
saham dan pihak manajemen. Karena pemegang saham akan bertindak lebih hati-
hati dalam menanggung konsekuensi yang mungkin akan terjadi. Jadi bisa
disimpulkan bahwa pengelola perusahaan yang termasuk di dalamnya itu ada
pemilik keluarganya cenderung berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat
mempengaruhi reputasi nama keluarga mereka karena perusahaan tersebut akan
diwariskan ke generasi berikutnya.
D. Karakteristik Perusahaan
Setiap perusahaan memiliki karakteristik berbeda antara satu dengan
lainnya. Karakteristik menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah ciri-ciri
khusus, mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain (Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional, 2002). Menurut Sidharta dan Christanti (dalam
Laraswita dan Indrayani, 2010) karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau
sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari beberapa segi,
diantaranya jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas,
tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan. Menurut Suhardjanto dan Miranti (2009)
karakteristik perusahaan dapat berupa ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage,
profil dan cakupan operasional. Dalam penelitian ini karakteristik perusahaan
yang mempengaruhi tax avoidance adalah Size dan MNC mengikuti proksi dari
Rego (2003).
1. Ukuran perusahaan (Size)
Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat
ditandai secara langsung melalui seberapa besar omzet penjualan dibanding
rata-rata industrinya, seberapa besar total asetnya dibanding rata-rata
industrinya atau seberapa besar laba bersih dibanding rata-rata industrinya
(Pohan, 2009). Pada dasarnya perusahaan besar yang selalu memperoleh laba
besar akan menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak yang sesuai.
Proses pemajakan akan didasarkan pada informasi akuntansi yang disajikan
oleh perusahaan dalam laporan keuangan, semakin besar laba maka semakin
besar pajak yang dikenakan (Pohan, 2009).
Ukuran adalah variabel yang banyak digunakan dalam studi mengenai kinerja
perusahaan karena variabel ini telah diidentifikasi sejak lama sebagai variabel
penjelas yang cukup signifikan (Zimmerman, 1983) (dalam Pohan, 2009).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
Banyak penelitian merekomendasikan bahwa ukuran perusahaan (company
size) yang diukur dengan total asset mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam
penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan log total aktiva.
Manzon dan Plesko (dalam Martani dan Persada, 2009) menyatakan bahwa
ukuran perusahaan dapat memberikan efek noise di mana perusahaan dapat
melakukan tax planning antara lain dengan cara investasi aktiva yang
memberikan manfaat pajak secara efektif sehingga efek dari book-tax
differences menjadi agak bias. Begitu juga dengan Scholes (2001) semakin
besar ukuran perusahaan maka dapat melakukan tax planning lebih baik
sehingga dapat mempengaruhi book tax gap menjadi lebih besar. Penelitian
Nasution dan Setiawan (2007) mengungkapkan hal lain, perusahaan besar
cenderung bertindak hati – hati dalam melakukan pengelolaan perusahaan dan
cenderung melakukan pengelolaan laba secara efisien. Perusahaan yang besar
lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati
dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan
tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat. Namun hal tersebut tidak
menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang
ada dalam undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Beda pendapat
dikemukakan oleh Pohan (2009) dalam penelitiannya ukuran perusahaan yang
diproksikan dengan ln sales tidak berpengaruh terhadap BTD, hal ini terjadi
karena kemungkinan baik itu perusahaan besar maupun kecil, melakukan
pengaturan laba ataupun tidak kewajiban perpajakannya akan terus dikejar
oleh fiskus.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
Menurut Rego (2003) semakin besar perusahaan maka transaksinya akan
semakin kompleks dan memungkinkan bagi perusahaan tersebut untuk
memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance
dari setiap transaksi-transaksi yang ada. Perusahaan dengan ukuran yang besar
akan lebih efektif dalam berinvestasi pada aktiva yang memberikan manfaat
pajak sehingga ukuran perusahaan akan memberikan efek pada persistensi
laba (Scholes et al , 2001) (dalam Martani dan Persada, 2009). Perusahaan
besar umumnya ingin meyakinkan bahwa perencanaan pajak mereka itu legal,
efisien, dan tepat yang tidak akan menimbulkan resiko terhadap reputasi dan
laporan mereka telah memenuhi syarat yang berlaku (Vella dan Freedman,
2009).
2. Multinasional Company (MNC)
Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di
banyak negara, perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini
memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka
biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi
manajemen global. Era globalisasi mendorong perusahaan untuk melakukan
perluasan perdagangan yang semula hanya beroperasi lintas dalam negeri
menjadi operasi lintas negara dengan membuka agen atau cabang. Perusahaan
yang beroperasi lintas negara memiliki kemungkinan melakukan tax
avoidance lebih tinggi dibanding perusahaan yang beroperasi lintas domestik.
Karena mereka bisa saja melakukan transfer laba ke perusahaan dimana tarif
pajaknya lebih rendah dibanding negara lainnya (Rego, 2003). Dan secara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
keseluruhan dari penelitian Rego (2003) di Amerika hasilnya menunjukkan
bahwa skala ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk
mengurangi beban pajak melalui tax planning.
Praktik penghindaran pajak untuk perusahaan multinasional yang paling
sering dilakukan ialah dengan transfer pricing. Sebenarnya Direktorat Jenderal
Pajak sangat menyadari praktik penghindaran pajak dengan melakukan
manipulasi Transfer Pricing (TP) termasuk dalam kategori penghindaran pajak
(tax avoidance), karena penghindaran tersebut masih dilakukan dalam koridor
peraturan pajak yang berlaku. Tujuan utama dari manipulasi transfer pricing
tentu saja adalah pergeseran penghasilan kena pajak. Menurut hasil riset dari
Her Majesty Revenue Center (HMRC), Inggris dan Internal Revenues Service
(IRS), USA, beberapa indikator dari manipulasi transfer pricing adalah sebagai
berikut.
1. SPT Tahunan PPh Badan melaporkan rugi dalam beberapa tahun berturut-
turut.
2. Peredaran usaha tinggi tapi laba yang diperoleh kecil.
3. Transaksi hubungan istimewa atau transaksi antar afiliasi yang cukup
besar.
4. Tingkat menghasilkan laba buruk dibandingkan dengan perusahaan
sejenis.
5. Rugi yang tidak dapat dijelaskan.
6. Memiliki perusahaan afiliasi di Negara Tax haven.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
Transfer pricing adalah harga transfer dari barang/jasa atau aktiva tak
berwujud (intangible property) yang ditransfer antar perusahaan afiliasi dalam
satu grup perusahaan atau antar divisi dalam satu perusahaan. Semula transfer
pricing digunakan untuk kepentingan penilaian tingkat menghasilkan laba
masing-masing divisi atau masing-masing perusahaan afiliasi yang terlibat
dalam transaksi afiliasi. Tetapi sejalan dengan makin besarnya perusahaan
multinasional, perbedaan tarif pajak antar negara dan perencanaan pajak yang
makin komprehensif, maka transfer pricing digunakan sebagai alat untuk
menggeser penghasilan kena pajak dari suatu negara ke negara yang tarif
pajaknya lebih rendah, atau dari perusahaan yang berada daalam posisi laba ke
perusahaan afiliasi yang masih mengalami kerugian.
Menurut Griffin dan Pustay (1999) adanya argumentasi bahwa MNC sangat
bersemangat dalam upaya – upaya penghindaran pajak, diantaranya
menggunakan transfer pricing dan tax haven dalam dalam mengurangi beban
pajaknya adalah suatu hal yang masih dalam batas etika bisnis internasional.
Karena beberapa pakar bisnis membedakan antara penghindaran pajak (tax
avoidance), dimana perusahaan menggunakan celah (loopholes) atas pasal-
pasal dalam undang-undang pajak dalam meminimumkan beban pajak, dan
tax evasion (penggelapan pajak) dimana perusahaan melakukan aktivitas
bisnis yang tidak legal untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
E. Tax Avoidance
Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai
cara, baik itu yang memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang
melanggar peraturan perpajakan (unlawful) (Suandy, 2010). Agar terhindar dari
perbuatan melanggar hukum, perusahaan banyak yang memanfaatkan kelemahan
dari undang-undang perpajakan yang ada melalui tindakan tax avoidance yang
biasanya tertuang dalam tax planning perusahaan. Zain (2003) menyatakan suatu
perencanaan pajak atau disebut sebagai suatu perbuatan penghindaran pajak (tax
avoidance) yang berhasil harus secara jelas dibedakan dengan perbuatan
penyelundupan pajak (tax evasion), penghindaran pajak termasuk dalam
pengertian perencanaan pajak (tax planning). Antara penghindaran pajak dan
penyelundupan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi perbedaan
tersebut menjadi kabur, baik secara teori maupun praktik, akan tetapi konsep
undang-undang garis pemisahnya adalah antara melanggar undang-undang dan
tidak melanggar undang-undang. Selanjutnya Zain (2003) mendefinisikan
penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari
konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki.
Sebagai perusahaan berorientasi laba, sudah tentu perusahaan domestik
maupun multinasional berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan cara
memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan perpajakan suatu Negara. Tax
avoidance merupakan tindakan tradisional yang dilihat sebagai usaha
penghematan pajak yang mentransfer sumber-sumber dari Negara ke pemegang
saham, oleh karena itu dapat meningkatkan nilai perusahaan setelah pajak (Wang,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
2010). Kewajiban perpajakan ini dipandang dari dua segi, ada yang menganggap
bahwa kewajiban perpajakan merupakan suatu beban yang harus diminimalkan,
atau sebagai kewajiban tanggung jawab sosial. Tetapi banyak perusahaan yang
menganggap bahwa pajak ini merupakan suatu beban, kepentingan publik
terhadap CSR meningkat, dan membayar pajak secara legal merupakan bagian
dari CSR. Reputational cost meningkat seiring dengan disadarinya corporate tax
risk yang akan diterima apabila terbukti melakukan tax avoidance (Garbarino,
2007)
Saat memutuskan untuk melakukan suatu tindakan pajak yang agresif,
pembuat keputusan (manajer) akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian
tindakan yang dilakukannya. Ada tiga keuntungan tindakan pajak agresif yang
akan dipaparkan di sini. (1) Keuntungan berupa penghematan pajak yang
dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga porsi kas yang dinikmati
pemilik/pemegang saham menjadi lebih besar. (2) Keuntungan (baik langsung
atau tidak langsung) bagi manajer yang mendapatkan kompensasi dari
pemilik/pemegang saham atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya. (3)
Keuntungan berupa kesempatan bagi manajer untuk melakukan rent extraction
(Chen et al, 2008).
Sedangkan kerugian dari tindakan pajak agresif antara lain adalah
kemungkinan perusahaan mendapat sanksi/penalti dari fiskus pajak, dan turunnya
harga saham perusahaan. Kemungkinan harga saham mengalami penurunan,
dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
dijalankan manajer dilakukan dalam rangka rent extraction (Desai dan
Dharmapala, 2006).
Dalam penelitian bidang perpajakan sulit untuk mengukur suatu
perencanaan pajak karena data-data mengenai perpajakan suatu perusahaan
bersifat rahasia, maka dari itu diperlukan suatu taksiran dengan pendekatan
“groos up”. Dalam penelitian perpajakan terkait manajemen laba ada yang
menggunakan proxy Effective Tax Rate (ETR) seperti yang dilakukan oleh Rego
(2003), Martani dan Sari (2010). Ada juga yang menggunakan proksi Book Tax
Difference (BTD) seperti Martani dan Sari (2010), Pohan (2009), Anisa (2011).
Dalam penelitian ini mengambil proksi BTD.
1. Book Tax Difference
Book tax difference adalah perbedaan perlakuan pengakuan dalam perhitungan
laba menurut akuntansi (book income) dengan laba / penghasilan menurut pajak
(taxable income). Dalam penelitian ini, pengukuran tax avoidance diukur
dengan book tax difference (laba akuntansi / EBIT – laba fiskal) Pohan (2009).
Alasan book-tax differences dijadikan sebagai suatu indikator pertumbuhan
laba karena (1) mencerminkan jenis kegiatan manajemen laba (2) menunjukkan
sejauh mana laba yang dilaporkan manajemen menyimpang dari tingkat
konsistensi perusahaan, dan (3) menangkap perbedaan antara GAAP dan
peraturan pajak yang mempunyai implikasi untuk laba di masa yang akan
datang, bahkan tanpa adanya manajemen laba atau manajemen pajak (Lev dan
Nissim, 2004).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa book tax differences berperan
dalam menilai kualitas laba melalui praktik manajemen laba. Penelitian di
Indonesia mengenai book-tax differences berkaitan dengan persistensi laba
dilakukan oleh Martani dan Persada (2009). Martani dan Persada (2009)
menguji apakah perbedaan permanen dan perbedaan temporer akan
berpengaruh pada pertumbuhan laba. Dalam penelitian tersebut. Martani dan
Persada berhasil membuktikan bahwa perbedaan permanen memiliki hubungan
negatif terhadap perubahan laba bersih. Hasil penelitian tersebut tidak
konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya (Jackson, 2009; Lev dan Nissim,
2004). Jackson (2009) dan Lev and Nissim (2004) menemukan bahwa
perbedaan permanen memiliki korelasi negatif dengan tax expenses. Jadi secara
teoritis akan memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan laba ( pertumbuhan
laba bersih).
Book-tax differences merupakan perbedaan jumlah laba yang dihitung
berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan
perpajakan (Saputro, 2011). Menurut Desai dan Dharmapala (2006), book-tax
difference bisa timbul karena adanya aktivitas perencanaan pajak dan
manajemen laba, maka nilai residu dari regresi nilai book-tax difference dan
nilai total akrual diharapkan murni merupakan cerminan dari aktivitas
perencanaan pajak. Hanlon (2005) (dalam Saputro, 2011) menyatakan bahwa
semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal menunjukkan
"redflag" bagi pengguna laporan keuangan, dan Penman (2001) juga
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
menyatakan bahwa book-tax diferences dapat digunakan sebagai diagnose
untuk mendeteksi adanya manipulasi pada biaya utama suatu perusahaan
Rego (2003) aktivitas tax avoidance berpengaruh pada effective tax rate (ETR)
dalam dua hal. Pertama, akitivitas tax avoidance menimbulkan book tax
difference (BTD). BTD menimbulkan banyak kreasi dalam ETR karena
numeratornya berdasarkan pada taxable income (PKP), sedangkan
denominatornya berdasarkan pada penghasilan akuntansi. Kedua, perusahaan
multinasional secara frekuensi sering menggunakan aktivitas operasi luar
negeri untuk mencegah dikenainya pajak penghasilan, dan ETR menangkap ini
sebagai tindakan tax avoidance.
Phillipset al . (2003) menyatakan bahwa Prinsip Akuntansi yang Berlaku
Umum (PABU) telah memberikan diskresi yang lebih besar kepada pihak
manajemen perusahaan dibandingkan Undang-Undang perpajakan sehingga
manajemen menggunakan diskresi tersebut untuk melakukan manajemen laba.
Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan yang besar antara book income
dan taxable income (book-tax differences) yang akhirnya akan meningkatkan
jumlah beban pajak tangguhan (deferred tax expense).
2. Perbedaan Laba Akuntansi dengan Laba Fiskal
Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal terletak pada tujuan dan
dasar hukumnya. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah pemberian
informasi penting kepada para manager, pemegang saham, pemberi kredit, dan
pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dan merupakan tanggung jawab
para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan (termasuk
akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil, dan merupakan
tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak untuk melindungi para pembayar
pajak dari tindakan yang semena-mena.
Pada tingkat perusahaan, manajemen menghitung laba perusahaan untuk dua
tujuan setiap tahunnya, yaitu tujuan untuk pelaporan keuangan berdasarkan
prinsip standar akuntansi keuangan (SAK) dan pelaporan pajak berdasarkan
peraturan pajak untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (taxable
income) atau laba fiskal. Peraturan pajak di Indonesia mengharuskan laba
fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang menjadi dasar perhitungan
laba akuntansi, yaitu metode akrual, sehingga perusahaan tidak perlu
melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan laba tersebut,
karena setiap akhir tahun perusahaan diwajibkan melakukan rekonsiliasi fiskal
untuk menentukan besarnya laba fiskal dengan cara melakukan penyesuaian-
penyesuaian terhadap laba akuntansi berdasarkan peraturan pajak.
Rekonsiliasi fiskal di akhir periode pembukuan menyebabkan terjadi
perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi. Perbedaan tersebut
disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara
standar akuntansi keuangan dan peraturan pajak. Perbedaan tersebut secara
umum dikelompokkan kedalam perbedaan permanen (permanent differences)
dan perbedaan temporer atau waktu (temporary differences). Perbedaan
permanen merupakan item-item yang dimasukkan dalam salah satu ukuran
laba, tetapi tidak pemah dimasukkan dalam ukuran laba yang lain. Dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
kata lain, jika suatu item termasuk dalam ukuran laba akuntansi, maka item
tersebut tidak dimasukkan dalam ukuran laba fiskal dan sebaliknya.
Sedangkan perbedaan temporer merupakan perbedaan dasar pengenaan pajak
(DPP) dari suatu aktiva atau kewajiban, yang menyebabkan laba fiskal
bertambah atau berkurang pada periode yang akan datang (Hamanto, 2003).
F. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis
Penelitian mengenai hubungan antara komponen GCG dengan
penghindaran pajak berkaitan erat dengan hubungan atau pengaruh antara
komponen GCG dengan manajemen laba (earning management), karena masalah
pajak secara tidak langsung berhubungan dengan pengaturan atau manajemen
laba, maka penelitian ini banyak mengutip dari hasil penelitian-penelitian
sebelumnya yang berhubungan dengan pengaruh GCG terhadap manajemen laba
(earning management). Sejumlah penelitian di dalam dan di luar negeri Sari dan
Martani (2010), Pohan (2008), Desai dan Dharmapala (2007) Khurana dan Moser
(2009) dan (Anisa, 2011) menguji pengaruh corporate governance terhadap tax
avoidance dengan kesimpulan yang berbeda-beda. Beberapa diantaranya
menyatakan bahwa corporate governance berpengaruh negatife terhadap tax
avoidance, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan
perusahaan maka akan memperlemah kegiatan tax avoidance perusahaan.
Tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di
Indonesia dimaksudkan bukan untuk menggelapkan pajak, tapi lebih pada tujuan
penghematan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan yang ada di Indonesia (Suandy,
2011). Darussalam menyebutkan bahwa di banyak Negara, skema penghindaran
pajak itu dibedakan menjadi dua macam yaitu: Penghindaran pajak yang
diperkenankan (acceptabel tax avoidance) dan penghindaran pajak yang tidak
diperkenankan (unacceptabel tax avoidance. Namun di Indonesia tindakan mana
saja yang termasuk dalam kategori acceptabel dan non acceptabel tax planning
belum jelas definisinya. Sehingga masih sering muncul penafsiran yang berbeda
antara Wajib Pajak dan Fiskus. Alangkah lebih baik jika Wajib Pajak melakukan
crosscheck terkait pemahaman undang-undang terkait pemahaman undang-
undang dengan otoritas perpajakan (Khurana dan Moser, 2009). Sehingga
meminimalkan kemungkinan WP terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang
merugikan di masa yang akan datang.
Dengan adanya corporate governance diharapkan ketebukaan
(transparency) terhadap laporan keuangan akan semakin ditingkatkan sehingga
tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap informasi yang ada di
laporan keuangan tersebut. Mengingat laporan keuangan merupakan satu-satunya
sumber yang paling diandalkan oleh pihak-pihak eksternal untuk menilai knierja
perusahaan termasuk pemerintah dalam upaya menarik pajak penghasilan untuk
Badan.
1. Komite Audit terhadap Tax avoidance
Keberadaan komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai
masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi
dan pengendalian intern. Peran komite audit dalam menilai laporan keuangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
untuk menjaga integritas laporan keuangan diharapkan mampu untuk
mencegah tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin
efektif peran komite audit, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya
tindakan tax avoidance. Dari hasil pengujian Pohan (2008) menunjukkan
bahwa semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan makin
baik kualitas good corporate governance di dalam perusahaan tersebut akan
makin memperkecil kemungkinan tax avoidance atau tax evasion.
H1: jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance
2. Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance
Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Big 4 menurut beberapa referensi
dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang
sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4
memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang
diaudit oleh KAP non Big 4. Sehingga tanda-tanda tindakan tax avoidance
yang dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui dengan baik.
H2: kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance
3. Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance
Keberadaan Dewan Komisaris Independen merupakan inti dari corporate
governance yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan,
mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan
terlaksananya akuntabilitas. Suatu Dewan Komisaris yang aktif, canggih, ahli,
beragam dan yang terpenting independen yang menjalankan fungsinya secara
efektif dan dibantu oleh Komite Audit adalah yang paling baik untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
ditempatkan dalam memastikan implementasi GCG berjalan dengan baik
sehingga fraud (kecurangan) maupun keterpurukan bisnis dapat dihindari.
Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik segala aktifitas yang
menyangkut kecurangan terhadap laporan keuangan seperti tax avoidance
dapat dihindari.
H3: dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance
4. Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance
Untuk menentukan apakah tindakan pajak agresif pada perusahaan keluarga
lebih rendah atau lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga, tergantung
dari seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga
yang menjadi manajemen perusahaan (family owners) atau pihak manajer
dalam perusahaan non-keluarga. Pertimbangan mengenai sanksi yang akan
diterima yang akan berdampak pada masa depan perusahaan keluarga, harga
saham sampai efek nama baik perusahaan menjadi satu pertimbangan yang
harus dipikirkan oleh manajemen perusahaan terutama perusahaan keluarga.
H4: struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance
5. Size terhadap Tax Avoidance
Pada dasarnya perusahaan besar yang selalu memperoleh laba besar akan
menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak yang sesuai. Menurut
Rego (2003) semakin besar perusahaan maka transaksinya akan semakin
kompleks dan memungkinkan bagi perusahaan tersebut untuk memanfaatkan
celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance dari setiap
transaksi-transaksi yang ada.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
H5: size berpengaruh positif terhadap tax avoidance
6. Multi National Company terhadap Tax Avoidance
Era globalisasi mendorong perusahaan untuk melakukan perluasan
perdagangan yang semula hanya beroperasi lintas dalam negeri menjadi
operasi lintas negara dengan membuka agen atau cabang. Perusahaan yang
beroperasi lintas negara memiliki kemungkinan melakukan tax avoidance
lebih tinggi dibanding perusahaan yang beroperasi lintas domestik. Karena
mereka bisa saja melakukan transfer laba ke perusahaan dimana tarif pajaknya
lebih rendah dibanding negara lainnya (Rego, 2003). Perusahaan multi
nasional biasanya memiliki berbagai macam cara untuk melakukan tax
avoidance, seperti melakukan transfer pricing, atau menukar laba dari satu
perusahaan Negara yang tarif pajaknya tinggi ke perusahaan lain Negara yang
tarif pajaknya rendah.
H6: multi national company berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
Gambar II.1 Kerangka Konseptual
Variabel Independen Variabel Dependen
1. Corporate Governance
3. Karakteristik Perusahaan
BAB
1. Komite Audit 2. Kualitas Audit 3. Proporsi Dewan
Komisaris Independen
2. Kepemilikan Keluarga Book Tax Difference
(EBIT – Laba fiscal)
1. Size 2. MNC
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis yang bertujuan untuk
menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh corporate
governance yang direpresentasikan dengan komite audit, kualitas audit, dan
proporsi dewan komisaris independen dan struktur kepemilikan serta karakteristik
perusahaan yang direpresentasikan dengan size dan multi national company
terhadap tindakan tax avoidance. Menurut Sekaran (2006), pengujian hipotesis
harus dapat menjelaskan sifat dari hubungan tertentu, memahami perbedaan antar
kelompok atau independesi dua variabel atau lebih.
B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel
1. Populasi dan Sampel
Menurut Sekaran (2006) populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang,
kejadian, atau minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian
ini adalah semua perusahaan yang listing di BEI tahun 2010 dengan
mengecualikan perusahaan asuransi, perusahaan keuangan, dan BUMN yang
diprivatisasi. Perusahaan keuangan dikecualikan dari sampel karena kegiatan
operasional perusahaan keuangan diatur dalam aturan-aturan khusus yang
berbeda dari perusahaan non keuangan. Perusahaan milik negara (BUMN)
yang diprivatisasi juga dikecualikan dari sampel karena perusahaan tersebut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
dinilai tidak mungkin dimiliki oleh keluarga karena mayoritas saham
perusahaan dimiliki oleh pemerintah.
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dipelajari secara detail
(Sekaran, 2006). Sampel penelitian ini adalah semua perusahaan yang listing
di BEI tahun 2010 kecuali perusahaan asuransi, perusahaan keuangan, dan
BUMN yang diprivatisasi. Namun, perusahaan yang tidak sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan peneliti akan dikeluarkan dari sampel.
3. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling
Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu.
Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap
bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan
bagi penelitiannya. Dengan kata lain pemilihan sampel berdasarkan
pertimbangan dan kriteria yang ditetapkan peneliti.
Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel di penelitian ini
yaitu:
a. Perusahaan yang telah terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan
keuangan auditan per 31 Desember secara konsisten dan lengkap tahun
2010 dan tidak delisting dari BEI selama tahun pengamatan .
b. Selain perusahaan asuransi, perusahaan keuangan, dan BUMN yang
diprivatisasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
Perusahaan keuangan dikecualikan dari sampel karena kegiatan
operasional perusahaan keuangan diatur dalam aturan-aturan khusus yang
berbeda dari perusahaan nonkeuangan. Perusahaan milik negara (BUMN)
yang diprivatisasi juga dikecualikan dari sampel karena perusahaan
tersebut dinilai tidak mungkin dimiliki oleh keluarga karena mayoritas
saham perusahaan dimiliki oleh pemerintah.
c. Perusahaan go public yang memperoleh laba dari tahun 2010.
Perusahaan harus memperoleh laba karena laba merupakan dari dasar
pengenaan besarnya penghasilan kena pajak yang dikenakan oleh
perusahaan. Selain itu, perusahaan tidak kena kompensasi pajak akibat
rugi tahun sebelumnya karena dapat menutupi laba pada tahun
bersangkutan.
d. Perusahaan yang menampilkan rekonsiliasi fiskal di Catatan Atas Laporan
Keuangan.
e. Perusahaan memiliki semua data yang diperlukan untuk variabel-variabel
penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.
C. Data dan Metode Pengumpulan Data
1. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sata sekunder berupa data
kuantitatif pada perusahaan yang listing di BEI. Data penelitian ini berupa
laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan yang terdapat di
website resmi Bursa Efek Indonesia, factbook 2011, dan ICMD.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Data yang
diperlukan dikumpulkan dan dicatat sedangkan mengenai studi pustaka
diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu dan ditunjang dengan literature
yang ada.
D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
1. Variabel Independen
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah corporate
governance dan karakteristik perusahaan. Untuk menguji hubungan antara
komponen GCG dan karakteristik perusahaan dengan tax avoidance pertama
mengukur corporate governance yang diwakili dengan komite audit, kualitas
audit, dan struktur dewan komisaris dan struktur kepemilikan kemudian
karakteristik perusahaan diwakili dengan size dan Multinational company.
a. Komite Audit
Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan
keuangan yang diterbitkan perusahaan. Keanggotaan komite audit
sekurang-kurangnya 3 anggota, seorang diantaranya komisaris independen
perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite, sedangkan pihak lain
adalah pihak ekstern yang independen dan sekurang-kurangnya salah
seorang memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan.
Penelitian ini jumlah komite audit dalam suatu perusahaan diukur dan
dilambangkan dengan COMITEit.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
COMITEit = Jumlah komite audit
b. Kualitas audit
Kualitas pengauditan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kualitas
audit diukur dari besar kecilnya KAP yang melakukan audit pada suatu
entitas, jika perusahaan diaudit oleh Big 4 maka akan lebih independen
karena dapat lebih bertahan dari tekanan manajer untuk melaporkan
adanya pelanggaran (Kurniasih & Siregar) (dalam Anisa, 2011). Untuk
perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 diberi nilai 1, jika tidak 0.
Kualitas audit dilambangkan AUDit.
c. Proporsi Dewan Komisaris Independen
Dechow dkk (1996) (dalam Siregar dan Utama, 2005) dalam penelitiannya
menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan manipulasi laba lebih
besar kemungkinannya memiliki dewan komisaris yang didominasi oleh
manajemen dan lebih besar kemungkinannya memiliki direksi utama yang
merangkap menjadi komisaris utama. Chtourou dkk (2001) dan Wedari
(2004) menemukan bahwa dewan komisaris yang independen akan
membatasi aktivitas pengelolaan laba. Beasley (1996) (dalam Nasution
dan Setiawan, 2007) menyatakan bahwa masuknya dewan komisaris yang
berasal dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut
dalam mengawasi manajemen untuk mencegah kecurangan laporan
keuangan. Struktur dewan komisaris independen dihitung dengan
INDCOMit = �enru̜角ru σϜ焦.脚.Ϝ焦.Ϝ¢.Ȗ̜Ϝ �enru̜角ru
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
d. Kepemilikan Keluarga
Kepemilikan keluarga disini dapat diketahui dengan menelusuri langsung
profil Dewan Komisaris, Dewan Direksi, pemegang saham ataupun
pendiri masing-masing perusahaan baik itu melalui website perusahaan
atau mencari literature lain yang berhubungan.
Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy dimana angka 1
diberikan jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga, dan 0
jika perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan keluarga.
e. Size
Ukuran perusahaan merupakan variabel yang diukur dari jumlah total aset
perusahaan sampel yang ditransformasi dalam bentuk logaritma natural.
Sizeit = log (Total Asset)
f. Multinational Company
Multinasional company dibuat variabel dummy untuk perusahaan yang
beroperasi tingkat internasional diberi skor 1, jika tidak 0.
2. Variabel Dependen
Menurut Sekaran (2006) variabel dependen adalah variabel yang menjadi
perhatian utama dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel
dependen yaitu Tax Avoidance. Pengukuran tax avoidance dalam penelitian
ini diukur dengan menggunakan
TAXDIFFit = EBIT – Laba Kena Pajak
Laba kena pajak dilihat di Catatan Atas Laporan Keuangan yang tercantum di
rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan. Perhitungan ini dipilih
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
dengan pertimbangan bahwa sulit untuk mengetahui dengan pasti berapa
penghasilan kena pajak yang dikenakan pada Surat Setoran Pajak sehingga
peneliti mengambil alternatif untuk melihatnya dari rekonsiliasi fiskal
perusahaan.
Beberapa peneliti kualitas laba telah memusatkan perhatiannya pada selisih
antara laba akuntansi dan laba fiskal. Mereka berpendapat babwa laba fiskal
dapat memberikan informasi mengenai kualitas laba. Logika yang
mendasarinya adalah adanya sedikit kebebasan yang diperbolehkan dalam
pengukuran laba fiskal sehingga perbedaan antara laba akuntansi dan laba
fiskal (book-tax differences) dapat memberikan informasi tentang keleluasaan
manajemen (management discretion) dalam proses akrual (Djamaludin dan
Rahmawati, 2008).
E. Metode Analisis Data
1. Statistik deskriptif
Pengujian statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai mean,
minimum, maksimum dan standar deviasi darti variabel-variabel penelitian.
2. Uji Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu melakukan uji
asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian adalah
valid, dengan data yang digunakan secara teori adalah tidak bias, konsisten
dan penaksiran koefisien regresinya efisien (Ghozali, 2011). Uji asumsi klasik
terdiri dari:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
a. Normalitas data
Tujuan dari normalitas data ialah untuk menguji kenormalan distribusi
data dalam model regresi, variabel dependen dan independen memiliki
distribusi normal. Dalam uji normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi
residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan
uji statistik (Ghozali, 2011). Pengujian terhadap normalitas data
menggunakan uji Kolgomorov Smirnov, dengan menggunakan nilai p
value dengan tingkat signifikansi 5%. Jika p value > 5% maka data
terdistribusi normal.
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik
seharusknya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika
variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak
orthogonal. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan
lawannya VIF. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen
manakan yang dijelaskan oleh variabel independen lainnnya. Nilai cut off
yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalan
nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 0,10 (Ghozali, 2011).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji suatu model regresi linear, untuk
melihat keberadaan korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t
dengan periode t-1 (Ghozali, 2011). Untuk mengetahui apakah data yang
digunakan dalam model regresi terdapat autokorelasi atau tidak, dapat
diketahui melalui uji Run Test. Jika nilai asymp. sig > 5%, maka dapat
dinyatakan tidak terdapat autokorelasi.
d. Uji Heterokedastisitas
Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji heterokedastisitas dilakukan untuk
menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang
baik adalah adalah yang homokedastisitas atau tidak heterokedastisitas.
Heterokedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji
Scatterplot. Ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan
melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara
SPRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi dan
sumbu X adalah residual. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada
membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit)
maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Jika pola menyebar
di atas dan dibawah angka 0 maka tidak terjadi heterokedastisitas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
F. Pengujian Hipotesis
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam
penelitian ini. Dalam analisis linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen, juga untuk menunjukkan arah
pengaruh tersebut. Variabel independen dalam penelitian ini adalah komite audit,
kualitas audit, struktur dewan komisaris, kepemilikan keluarga, size dan
multinational company sedangkan variabel dependennya adalah book tax
difference. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan dalam
penelitian ini adalah:
TAXDIFFit = α + β1COMITEit + β2AUDit + β3INDCOMit +β4FAMit
+β5SIZE it+β6MNCit + ε
Keterangan:
TAXDIFFit = book tax different
KOMITEit = jumlah komite audit
AUDit = kualitas audit
INDCOMit = struktur dewan komisaris
FAMit = kepemilikan keluarga
SIZEit = ukuran perusahaan
MNCit = multinational company
ε = Error
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
1. Uji Statistik F
Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama–sama
terhadap variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan
tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi F < 0,05 artinya terdapat
pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel
dependen. Jika nilai signifikansi F > 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh
antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Uji statistik t
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara
individual menerangkan variasi. Pengujian ini dilakukan dengan
menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi t < 0,05 artinya
terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap
variabel dependen. Jika nilai signifikansi t > 0,05 artinya tidak terdapat
pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Uji Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah
antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang
mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Obyek Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance
(komite audit, kualitas audit, dan proporsi komisaris independen), kepemilikan
keluarga dan karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan dan MNC) terhadap tax
avoidance. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan metode purposive
sampling, artinya sampel harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
Pada bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis,
pembahasan, serta perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Pengujian data
menggunakan software SPSS release 17.0.
Tabel IV.1 Pemilihan Sampel
Kriteria Sampel Jumlah 1. Populasi perusahaan yang listing di BEI 2010 428 2. Perusahaan asuransi, keuangan, bank dan BUMN (85) 3. Perusahaan yang rugi dalam tahun pengamatan (89) 4. Perusahaan yang menggunakan mata uang asing (11) 5. Perusahaan yang menerbitkan annual report selain Desember (57) 6. Perusahaan dengan data tidak lengkap (4)
Jumlah Sampel Penelitian 182 Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012
Setelah dilakukan beberapa kali pengujian, sampel akhir yang bisa
digunakan ialah 102 sampel saja.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
B. Statistik Deskriptif
Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau
deskripsi dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai
maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing
variabel. Berikut ini dijelaskan statistik data penelitian:
Tabel IV.2 Statistik Deskriptif Variabel
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviatioan
COMITE 102 1 4 2.99 0.385
AUD 102 0 1 0.24 0.426
INDCOM 102 0.14 0.80 0.3804 0.10094
FAM 102 0 1 0.27 0.448
SIZE 102 9.49 13.20 11.686 0.65223
MNC 102 0 1 0.15 0.356
TAXDIFF 102 -2.E10 1.E10 -1.74E9 7.352E9
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012
Berdasarkan tabel IV.2 di atas menunjukkan nilai minimum variabel
komite audit (COMITEit) adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 4. Jumlah
komite audit paling kecil dimiliki oleh Tempo Inti Media Tbk (TMPO) dan
jumlah komite audit paling besar dimiliki oleh Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG).
Rata-rata jumlah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan di Indonesia
berjumlah 3 orang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
Variabel selanjutnya ialah kualitas audit (AUDit), variabel ini merupakan
variabel dummy. Rata-rata perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four
sebanyak 24%, sisanya 76% diaudit oleh KAP Non The Big Four.
Proporsi dewan komisaris independen (INDCOMit) yang dimiliki oleh
perusahaan-perusahaan di Indonesia rata-rata adalah 38%. Proporsi dewan
komisaris independen terkecil 14% dimiliki oleh PT. Mahaka Media Tbk
(ABBA), sedangkan proporsi dewan komisaris terbesar 80% dimiliki oleh Lippo
Karawaci Tbk (LPCK).
Selanjutnya variabel struktur kepemilikan (FAMit), variabel ini
merupakan variabel dummy. Rata-rata perusahaan keluarga dalam sampel
penelitian ini berjumlah 27% sisanya 63% merupakan non family owners.
Ukuran perusahaan (SIZEit) paling besar 13,20 dimiliki oleh Indofood
Berlina Tbk (BRNA), sementara ukuran perusahaan paling kecil 9,49 dimiliki
oleh Myoh Technology Tbk (MYOH). Rata-rata ukuran perusahaan di Indonesia
adalah 11,68.
Variabel independen terakhir yaitu Multi National Company (MNCit)
yang juga merupakan variabel dummy. Dalam sampel ini jumlah perusahaan Multi
National Company ada 15% sisanya 85% merupakan perusahaan lokal.
Variabel dependen Book Tax Different (TAXDIFFit) memiliki rata-rata -
1.74E9. Perusahaan yang memiliki TAXDIFFit terbesar yaitu Pool Advistama
Tbk (POOL) sebesar 1.E10, sedangkan perusahaan dengan TAXDIFFit terkecil
yaitu Fajar Wisesa Tbk (FASW) yaitu -2.E10. Nilai dari TAXDIFFit ini
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
menunjukkan suatu bentuk upaya tindakan manajemen pajak yang dilakukan oleh
perusahaan.
C. Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau berdistribusi
tidak normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau
mendekati normal. Untuk menguji normalitas data, pada penelitian ini
menggunakan metode uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov.
Tabel IV.3 Hasil Uji Normalitas dengan Kolgomorov-Smirnov
Parameter yang diuji Z P Keterangan
Unstandardized Residual 1.016 0.254 normal
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besaran nilai statistik Kolgomorov
Smirnov untuk variabel TAXDIFFit adalah 1,016 dengan p = 0,254 Jika
digunakan signifikansi α = 5% atau 0,05, nilai p lebih besar dari α (0,05) sehingga
dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.
Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan
menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen
(Ghozali, 2011). Melalui tabel uji multikolonieritas dapat dilihat bahwa Tolerance
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
variabel bebas > 0,10 dan VIF variabel bebas < 0,10 sehingga dapat disimpulkan
bahwa variabel bebas tidak saling berkorelasi secara signifikan. Hasil pengujian
ini menunjukkan bahwa data yang dianalisis memenuhi asumsi multikolonieritas.
Tabel IV.4 Hasil Uji Multikolonieritas
Variabel Tolerance VIF Keterangan
COMITE 0.902 1.108 tidak terdapat multikolonieritas
AUD 0.792 1.263 tidak terdapat multikolonieritas
INDCOM 0.945 1.058 tidak terdapat multikolonieritas
FAM 0.937 1.068 tidak terdapat multikolonieritas
SIZE 0.767 1.305 tidak terdapat multikolonieritas
MNC 0.890 1.124 tidak terdapat multikolonieritas Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012 Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi
di antara variabel-variabel yang diteliti. Pada penelitian ini digunakan alat Uji Run
Test untuk melihat apakah terjadi autokorelasi atau tidak. Pengujian didasarkan
pada nilai asymp.sig dalam Uji Run Test. Kriteria yang digunakan adalah apabila
asymp. sig lebih besar dari 0,05 atau 5% maka tidak terjadi autokorelasi. Berikut
ini disajikan hasil Uji Run Test :
Tabel IV.5
Hasil Uji Autokorelasi
Parameter yang diuji P Keterangan
Unstandardized Residual 0.320 tidak terjadi autokorelasi
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai asymp. sig sebesar 0,320 atau lebih
besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan
dalam penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi.
Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Model regresi dikatakan baik jika homokedastisitas yaitu
varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain jumlahnya tetap (Ghozali,
2011). Asumsi ini diuji menggunakan grafik scatterplot. Grafik scatterplot
menunjukkan tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi
heterokedastisitas.
Gambar IV.1 Hasil Uji Heterokedastisitas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012 Gambar IV.1 menampilkan grafik-grafik scatterplot dari variabel
dependen yaitu TAXDIFFit. Dari grafik scatterplot tersebut dapat dilihat bahwa
titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini berarti
bahwa model peneltian ini telah bebas dari heterokedastisitas.
Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis tentang
pengaruh variabel independen secara simultan maupun parsial. Hasil analisis
regresi dapat dilihat pada Tabel IV.6.
Dari tabel dibawah dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:
TAXDIFF = 2.873E10 - 3.664E9COMITE - 6.901E9AUD + 8.582E9INDCOM -
2.773E8FAM - 1.839E9SIZE + 2.920E9MNC
Dari persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa variabel COMITE dan
AUD, FAM dan SIZE memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance
sedangkan variable INDCOM dan MNC memiliki pengaruh positif terhadap tax
avoidance.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
Tabel IV.6
Hasil Uji Statistik t
Unstandardized Coeficient
Variabel B Std. Error Koefisien t Sig. Konstanta 2.873E10 1.259E10 2.282 .025
COMITE -3.664E9 1.754E9 -0.192 -2.089 0.039
AUD -6.901E9 1.694E9 -0.400 -4.074 0.000
INDCOM 8.582E9 6.542E9 0.118 1.312 0.193
FAM -2.773E8 1.479E9 -0.017 -0.187 0.852
SIZE -1.839E9 1.124E9 -0.163 -1.636 0.105
MNC 2.920E9 1.912E9 0.141 1.527 0.130
R Square 0.276
Adj. R Square 0.230
F 6.023
Sig 0.000
Dependent Var: TAXDIFF
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012
Uji Statistik t
Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel
independen yaitu GCG, Struktur kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan
terhadap Tax Avoidance.
Berdasarkan uji statistik t menunjukkan dari 6 variabel yang dimasukkan
dalam model regresi, ada 5 variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu
COMITE, AUD,dan SIZE. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi
untuk COMITE sebesar 0,039 (p < 0,05), AUD signifikan dengan nilai 0,000 (p <
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
0,05), SIZE signifikan dengan nilai 0,105 (p < 0,1). Sedangkan variable
INDCOM, FAM dan MNC ditemukan tidak signifikan. Jadi dapat disimpulkan
bahwa variabel Tax Avoidance dipengaruhi oleh variabel komite audit, kualitas
audit, dan ukuran perusahaan.
Uji Ketepatan Perkiraan (Uji R²)
Uji ketepatan perkiraan digunakan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap
variabel dependen.
Tabel IV.7 Hasil Uji Ketepatan Perkiraan
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of Estimate
1 0.525 0.276 0.230 6.452E9
Dependent Var: TAXDIFF Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012
Uji Statistik F
Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama–sama
terhadap variable dependen.
Dari Tabel IV.8 dapat diketahui bahwa model persamaan ini memiliki
tingkat signifikansi, yaitu 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi α
(0,05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model
penelitian ini secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu
Book Tax Difference (TAXDIFFit).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
Tabel IV.8 Hasil Uji Statistik F
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression
2.1504E21
6
2.507E20
6.023
0.000
Residual
3.954E21
95
4.162E19
Total
5.459E21
101
Dependent Var: TAXDIFF Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012
Hasil Pengujian Hipotesis
Penelitian ini memiliki 6 hipotesis yang diajukan untuk meneliti praktik
penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Hasil hipotesis-hipotesis tersebut
dijelaskan sebagai berikut.
Hipotesis pertama adalah komite audit berpengaruh negatif terhadap tax
avoidance. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai t hitung -2,089
tingkat signifikansi 0,039 sehingga lebih kecil jika dibandingkan dengan
probabilitas signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05 atau 5%, maka
variabel komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance
berarti hipotesis pertama diterima
Hipotesis kedua kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
Dilihat dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh t hitung -4,074 nilai
signifikansi 0,000 dibandingkan dengan probabilitas signifikansi yang digunakan
sebesar 0,05 maka variabel kualitas audit berpengaruh negatif secara signifikan
berarti hipotesis kedua diterima.
Hipotesis ketiga dewan komisaris independen berpengaruh negatif
terhadap tax avoidance. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh t hitung
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
1,312 nilai signifikansi 0,193 berada jauh diatas probabilitas signifikansi sebesar
0,1 maka variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh secara
positif tidak signifikan terhadap tax avoidance berarti hipotesis ketiga ditolak.
Hipotesis keempat kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap tax
avoidance. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh t hitung -0,187 nilai
signifikansi 0,852 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,05 maka
variabel kepemilikan keluarga berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tax
avoidance, berarti hipotesis keempat ditolak.
Hipotesis kelima size berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Dari
hasil pengujian diperoleh nilai t hitung -1,636 nilai signifikansi 0,105 dengan nilai
probabilitas signifikansi sebesar 0,1 maka variabel ini berpengaruh negatif
signifikan terhadap tax avoidance berarti hipotesis kelima ditolak.
Hipotesis keenam multi national company berpengaruh positif terhadap
tax avoidance. Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung 1,527 tingkat
signifikansi 0,130 dengan probabilias signifikansi sebesar 0,1 maka variabel ini
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax avoidance menunjukkan bahwa
hipotesis keenam ditolak.
D. Pembahasan
Dalam pengujian secara simultan, tingkat pengaruh variabel independen
(COMITEit, AUDit, INDCOMit, FAMit, SIZEit, dan MNCit) terhadap variabel
dependen Book Tax Different (TAXFIDDit) ditemukan pengaruhnya cukup kecil
yaitu 23%, sisanya 77% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
digunakan. Walaupun demikian, apabila dilihat dari nilai signifikansinya, secara
simultan variabel yang digunakan berpengaruh secara signifikan dengan nilai F
6,023 dengan nilai signifikansi 0,000.
a. Pengaruh komite audit terhadap tax avoidance
Berdasarkan pengujian yang dilakukan hasil penelitian menunjukkan bahwa
komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian
ini konsisten dengan penelitian Anisa (2011) dan Pohan (2008) bahwa komite
audit berpengaruh signifikan terhadap tindakan tax avoidance yang dilakukan
oleh perusahaan. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu
perusahaan makin baik kualitas good corporate governance di dalam
perusahaan tersebut akan makin memperkecil kemungkinan tax avoidance
atau tax evasion. Hal ini menujukkan bahwa perusahaan yang memiliki
komite audit akan lebih bertanggungjawab, terbuka, dalam pelaporan
keuangan dan menghindari praktik penghindaran pajak karena komite audit
akan memonitor kegiatan yang ada di perusahaan. Komite audit memiliki
peranan yang penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi, oleh
karena itu keberadaannya pun telah diatur oleh pemerintah dengan
mewajibkan perusahaan mempunyai komite audit (Pohan 2008). Dari sini
dapat terlihat bahwa komite audit yang ada di perusahaan Indonesia telah
menjalankan tugas dengan semestinya dalam melakukan pengawasan terhadap
perusahaan dengan menjunjung prinsip corporate governance, transparansi,
fairness, tanggung jawab, dan akuntabilitas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
b. Pengaruh kualitas audit terhadap tax avoidance
Berdasarkan pengujian yang dilakukan hasil penelitian menunjukkan bahwa
kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian ini
konsisten dengan penelitian dari Anisa (2011) bahwa perusahaan yang diaudit
oleh KAP The Big Four berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
Banyak yang beranggapan bahwa untuk KAP The Big Four memiliki kualitas
audit yang lebih tinggi di banding KAP lain saat melakukan proses audit
(Siregar dan Utama 2005). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.
Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar tidak terbukti melakukan
penghindaran pajak. Dilihat dari hubungan antara variabel kualitas auditor
dengan penghindaran pajak yang negatif yang dapat disebabkan oleh auditor
yang termasuk Big Four lebih kompeten dan profesional dibanding auditor
Non Big Four, sehingga ia memiliki pengetahuan lebih banyak tentang cara
mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan maupun melakukan tindakan
penghindaran pajak.
c. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap tax avoidance
Hasil pengujian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini berarti
keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif dalam usaha mencegah
tindakan penghindaran perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan Ujiyantho
dan Pramuka (2007) hal ini dapat dijelaskan bahwa penempatan atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya
sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas
(pengendali/founders) masih memegang peranan penting sehingga kinerja
dewan tidak meningkat bahkan turun (Boediono, 2005). Sylvia dan Siddharta
(2005) juga menyatakan bahwa pengangkatan dewan komisaris independen
oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi
tidak dimaksudkan untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) di
dalam perusahaan. Kondisi ini juga ditegaskan dari hasil survai Asian
Development Bank (dalam Boediono, 2005) yang menyatakan bahwa kuatnya
kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan
dewan komisaris tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya
menjadi tanggung jawab anggota dewan menjadi tidak efektif.
d. Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tax avoidance
Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh
terhadap tax avoidance. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Chen
et al (2008) bahwa perusahaan keluarga memiliki agresifitas yang lebih kecil
daripada perusahaan non keluarga dalam hal perpajakan. Berbeda dengan hasil
penelitian Martani dan Persada (2010) bahwa perusahaan keluarga di
Indonesia memiliki pengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini
bisa disebabkan karena di Indonesia menganut sistem self assessment dimana
WP yang menghitung, melaporkan dan membayar pajak mereka sehingga
dapat dengan mudah mereka melakukan tindakan penghindaran pajak.
Sementara sanksi terhadap Wajib Pajak yang terbukti melakukan tindakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
penghindaran pajak pun belum seberapa artinya tidak terlalu berat sehingga
WP akan dengan mudah melakukan tindakan penghindaran pajak. Di
Indonesia sendiri sanksi yang diberikan masih berupa sanksi finansial artinya
perusahaan harus membayar pajak sebesar kekurangannya beserta denda,
sementara sanksi secara hukumnya sendiri belum terlalu ketat.
e. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance
Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh
terhadap tax avoidance. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh
masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan
pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan
kondisinya lebih akurat (Nasution dan Setiawan 2007). Penelitian ini bertolak
belakang dengan hasil penelitian Pohan (2009) bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap beda laba akuntansi dan
laba pajak dan penelitian dari Rego (2003) bahwa perusahaan yang memiliki
pre tax income besar akan mencegah dikenainya income taxes yang tinggi.
Perusahaan besar pasti akan mendapat banyak perhatian dari pemerintah
terkait dengan laba yang diperoleh, sehingga mereka sering menarik perhatian
dari fiskus untuk dikenai pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain
itu tidak berpengaruhnya variabel ini juga disebabkan karena baik itu
perusahaan besar maupun kecil kewajiban perpajakan mereka pasti akan selalu
dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan (Pohan 2009).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
f. Pengaruh Multi Nasional Company terhadap tax avoidance
Hasil pengujian menunjukkan bahwa MNC tidak berpengaruh terhadap tax
avoidance. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Rego (2003) bahwa
MNC berpengaruh positif signifikan terhadap Effective Tax Rate dimana
Negara yang memiliki tingkat pre tax income asing yang tinggi akan memiliki
beban pajak yang tinggi pula. Menurut Prihandono (2006) terdapat beberapa
keuntungan bagi perusahaan MNC. Keuntungan tersebut antara lain
memungkinkan MNC untuk mendapatkan tenaga kerja dengan gaji yang
rendah, aturan perpajakan yang ringan dan aturan-aturan hukum lain yang
lebih longgar. Di samping itu, perusahaan MNC memiliki pengaruh kuat
dalam politik global dan ekonomi sehingga mereka dapat melakukan lobi
politik. Negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan
insentif kepada MNC, seperti pemotongan pajak, bantuan pemerintah atau
infrastruktur yang lebih baik (Belinda, 2011). Sehingga mereka tidak perlu
melakukan tindakan penghindaran pajak karena pemerintah sendiri sudah
memberikan kelonggaran bagi mereka.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
BAB V
PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan
pada Bab IV, maka dapat pada Bab V ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan
hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi yang disarankan oleh
peneliti.
A. Kesimpulan
1. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa secara statistik komite audit
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance artinya semakin besar jumlah
komite audit semakin kecil tindakan penghindaran pajak yang dilakukan
karena pengawasan yang dilakukan lebih efektif.
2. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa secara statistik kualitas audit
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance berarti perusahaan yang
diaudit oleh KAP Big 4 dapat mendeteksi tindakan penghindaran pajak karena
profesionalisme dan pengalaman mereka lebih baik dibanding KAP Non Big
4.
3. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa secara statistik dewan
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance artinya
jumlah komisaris independen yang ada tidak mempengaruhi penghindaran
pajak yang dilakukan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
4. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa secara statistik kepemilikan
keluarga tidak berpengaruh terhadap tax avoidance karena dilihat dari
keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada kerugian yang diderita.
5. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa secara statistik size
berpengaruh terhadap tax avoidance artinya baik itu perusahaan besar atau
kecil tidak melakukan tax avoidance.
6. Dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa secara statistik multi
national company tidak berpengaruh terhadap tax avoidance karena adanya
kelonggaran yang diberikan oleh Negara sehingga mereka tidak melakukan
penghindaran pajak.
B. Keterbatasan
Pada penelitian ini ditemukan keterbatasan setelah peneliti melakukan
analisis dan interpretasi data. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain:
1. Tahun penelitian hanyalah 1 tahun yaitu tahun 2010.
2. Kepemilikan yang dipakai dalam penelitian ini hanyalah kepemilikan keluarga
sehingga kurang dapat mencerminkan struktur kepemilikan secara
keseluruhan.
3. Proksi dari Tax Avoidance kurang begitu mencerminkan penghindaran pajak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
C. Saran
Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi
keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal berikut:
1. Memperluas tahun penelitian.
2. Struktur kepemilikan yang digunakan ditambah dengan kepemilikan
manajerial atau kepemilikan institusional.
3. Proksi dari Tax Avoidance perlu diperluas lagi.