Post on 02-Mar-2019
1. Perbedaan PIH dan PHI
2. Hukum dalam masyarakat
3. Pengetian dasar sistem hukum
4. Sumber Hukum
5. Klasifikasi/Pembedaan Hukum
6. Asas Konkordansi
7. Pluralisme di Indonesia
8. Pembidangan Tata Hukum Indonesia
Perbedaan PIH dengan PHI• PIH
Obyek:
Hukum pada umumnya yang tidak terbatas pada hukum positif negara tertentu.
Fungsi:
Mendasari dan menumbuhkan motifasi bagi yang akan mempelajari hukum
• PHI
Obyek:
Hukum positif Indonesia (Ius Constitutum)
Fungsi:
Mengantar setiap orang yang akan mempelajari hukum positif Indonesia.
PENGERTIAN PHIHartono Hadisoeprapto
Pengantar Hukum Indonesia (Pengantar Tata
Hukum Indonesia) dipergunakan untuk
mengantar setiap orang yang ingin
memperlajari aturan-aturan hukum yang
berlaku di Indonesia.
Soediman Kartohadiprojo
Tata Hukum Indonesia adalah hukum yang
sekarang berlaku di Indonesia.
Tata Hukum memiliki persamaan dengan beberapa kata yakni:
Tata Hukum = Hukum Positif = Ius Constitutum
Artinya, hukum yang berlaku pada saat ini (SEKARANG), pada suatu tempat atau negara.
kembali
Soal
Pengertian dasar sistem hukum1. Masyarakat Hukum
2. Subyek Hukum
3. Peranan Hukum
4. Peristiwa Hukum
5. Hubungan Hukum
6. Obyek Hukum
kembali
SUMBER HUKUM1. Perundang-undangan
2. Hukum kebiasaan
3. Yurisprudensi
4. Perjajian internasional
5. Pendapat ahli/doctrine
kembali
Klasifikasi Hukum
• Pembagian Klasik
Hukum Publik dan
Hukum Privat/perdata
• Kriterium Fungsi
Hukum Materiil (Subtative law) dan Hukum
Formil (adjective law)
Hukum Publik dan Hukum Privat
Van Apeldoorn• Hukum Publik
Kepentingan-kepentingan hukum yang diatur berupa kepentingan-kepentingan umum/publik
(Peraturan-peraturan hukum yang obyeknya ialah kepentingan-kepentingan umum, oleh karena itu soal mempertahankanya dilakukan oleh pemerintah)
• Hukum Privat
Kepentingan-kepentingan hukum yang diatur berupa kepentingan-kepentingan khusus/perdata
(Peraturan-peraturan hukum yang obyeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus (individu), oleh karena itu dipertahankan atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan)
Soal
Kritik terhadap pembagian Hukum
Publik dan Privat
• Kepentingan umum menyangkut tiap-tiap peratutan hukum. Segala hukum tertuju
kepada kepentingan umum.
• Tidak dapat ditariknya batasan yang tajam
antara kepentingan umum dan kepentingan
khusus.
Mengatur hubungan
hukum atara individu
Mengatur hubungan
antara negara dengan
individu
Tujuannya melindungi
kepentingan perorangan
Tujuannya melindungi
kepentingan umum
Kedua belah pihaknya
adalah perorangan
Salah satu pihaknya
adalah penguasa
Bersifat melengkapiBersifat memaksa
PrivatPublik
kembali
Tata Hukum di Indonesia1. Hukum Tantara (negara)
a. Hukum Tata Negara (Materiil dan Formil)
b. Hukum Administrasi Negara (Materiil dan Formil)
2. Hukum Perdataa. Materiil
-Hukum Pribadi
-Hukum Keluarga
-Hukum Harta Kekayaan
-Hukum Waris
b. Formil (Hukum Acara Perdata)
3. Hukum Pidanaa. Materiil
-Kejahatan
-Pelanggaran
b. Formil (Hukum Acara Pidana)
4. Hukum Internasional
kembali
• Burgerlijk Wetboek (BW) atau
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHS/KUHPer)
• Wetboek van Strafrecht atau
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)
• Wetboek van Koophandel (WvK) atau
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD)
• Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) atau
peraturan tentang Acara Perdata
Soal
Asas KonkordansiMerupakan suatu asas penyesuaian, yakni memberlakukan hukum-hukum yang berlaku pada pemerintahan belanda di Indonesia, setelah Indonesia merdeka dengan cara disesuaikan dengan keadaannnya.
Dasar hukum:
Pasal I dan Pasal II UUD 1945 setelah perubahan.
Tujuannya:
Untuk mengisi kekosongan hukum. (Rechtsvacuum)
kembali
Soal
Corak
1. Unifikasi artinya, berlakunya satu sistem hukum bagi setiap orang dalam satu kesatuan kelompok/negara.
Con: KUHP, BW, UUPA
2. Dualistis artinya, berlakunya dua sistem hukum bagi dua kelompok dalam satu kesatuan kelompok/negara.
Con: Hukum Tanah sebelum UUPA
3. Pluralistis artinya, berlakunya beberapa sistem hukum bagi beberapa kelompok dalam satukesatuan kelompok/negara.
Con: Hukum Waris
Corak
Unifikasi Dualistis Pluralistis
Soal
Politik Hukum Belanda
Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling )
Penduduk Hindia Belanda dibedakan atas tiga golongan, yakni :
1. Golongan Eropa
2. Golongan Timur Asing.
3. Golongan Bumi Putera
Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling )
– Menghendaki supaya hukum itu ditulis tetap di dalam ordonansi.
– Memberlakukan hukum belanda bagi warga negara belanda yang tinggal di hindia belanda berdasarkan asas konkordansi.
– Membuka kemungkinan untuk unifikasi hukum yakni menghendaki penundukan bagi golongan bumiputra dan timur asing untuk tunduk kepada hukum Eropa.
– Memberlakukan dan menghormati hukum adat bagi golongan bumi putera apabila masyarakat menghendaki demikian.
Kedua pasal tersebut merupakan politik hukum belanda, serta menjelasakan mengapa sistem hukum Indonesia terdapat yang bersifat plural
kembali