Post on 25-Aug-2019
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
P U T U S A N Nomor 377/PDT/2017/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara:
AHMAD YANI, Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,
AlamatJalanKarto-Pelikan No. 5, Kel.
SidorameTimur, Kec. Medan Perjuangan, Kota
Medan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya SUYITNO., SH., MH., HABIBUDDIN.,
SH., ROJALI., SH., Dan WILMAN MARUTA., SH.,
Advokat/ Penasihat Hukum, Berkantor di Jl. Setia
Luhur No. 149 Medan, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 09 September 2016, selanjutnya
dalam hal ini disebut sebagai Pembanding semula
Penggugat;
MELAWAN:
1. PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk (Direktur), berkedudukan di
Jakarta cq PT. Bank Mandiri (Persero)Tbkcabang
Medan berkedudukan di Medan Jl. Imam Bonjol
No. 7 Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut
sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. KEMENTRIAN KEUANGAN RI, DirektoratJend. Kekayaan Negara
Pusat di Jakarta cq. Kementrian Keuangan RI
direktorat Jend. Kekayaan Negara Kantor Wilayah
II DirektoratKekayaan Negara Sumatera Utara di
Medan cq. Kantor PelayaanKekayaan Negara
danLelang Medan Jl. Dipenegoro No. 30-A Medan,
selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai
Terbanding II semula Tergugat II;
Pengadilan Tinggi tersebut;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 351/Pdt/2017/PT MDN tentang penunjukan
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor
504/Pdt.G/2016/ PN Mdn tanggal 5 April 2017 dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini:
TENTANG DUDUK PERKARA;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 9
September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan tertanggal 14 September 2016 dibawah register perkara No.
504/Pdt.G/2016/PN.Mdn. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-
tergugat, atas hal-hal sebagai berikut :
Bahwa, Penggugat adalah nasabah Tergugat I yang mana Penggugat ada
menerima fasilitas kredit Modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) dan sebagai jaminan adalah : SHM No. 901 atas nama Ahmad Yani
yang terletak di Jl. Tuasan Perumahan Tuasan Garden No. 4, Kel. Sidorejo
Hilir, Kec. Medan Tembung, Sumatera Utara.
Bahwa, pemberian kredit tersebut adalah untuk menambah /
mengembangkan usaha Penggugat ;
Bahwa, setelah Penggugat memperoleh fasilitas kredit tersebut dan telah
membayar angsuran tersebut melalui pemotongan langsung di Rekening
Penggugat dengan kata lain Penggugat telah menyetor uang sebagai
angsuran kepada Tergugat I lebih kurang sebesar Rp. 279.000.000,- (dua
ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), hal tersebut dikarenakan usaha
Penggugat ketika itu masih berjalan dengan baik dan lancar ;
Bahwa, setelah usaha Penggugat macet maka Penggugat tidak sanggup
lagi membayar tunggakan kredit tersebut sehingga Penggugat memohon
kepada Tergugat I agar diberikan keringanan untuk membayarnya, akan
tetapi Tergugat I malah menyurati Penggugat berkali-kali sehingga pikiran
Tergugat I terganggu bahkan Tergugat I menyerahkan jaminan tersebut
kekantor Tergugat II dan Tergugat II sehingga atas hal tersebut Tergugat II
ingin melaksanakan lelang atas objek jaminan tersebut;
Bahwa, Penggugat telah mendatangi Tergugat I agar memberikan
keringanan kepada Penggugat karena setelah usaha Penggugat macet
maka atas musyawarah keluarga Penggugat memohon kepada Tergugat I
agar diberikan keringanan untuk menyelesaikan tunggakan kerdit
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
Penggugat tersebut karena Penggugat hanya mampu menyelesaikan
fasilitas kredit keseluruhannya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah);
Bahwa, atas permintaan Penggugat tersebut Tergugat I tidak menerimanya
padahal Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan kredit
Penggugat tersebut dan disamping itu jangka waktu fasilitas kredit belum
berakhir walaupun demikian Penggugat tetap berusaha untuk melunasinya
dan hanya sanggup membayar sisa hutang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah) hal tersebut Penggugat anggap wajar dan
pantas dan Penggugat tidak merugikan Tergugat I ;
Bahwa, bukan berarti Penggugat mengingkari perjanjian yang telah
disepakati akan tetapi karena usaha Penggugat telah macet dan
seharusnya Tergugat I membantu nasabahnya yang dalam keadaan tidak
mampu membayar kredit tersebut bukan ingin menghancurkan dengan cara
melelang rumah/tanah sebagai agunan padahal perjanjian kredit untuk
membayar hutang belum berakhir, sehingga hal ini apabila dilakukan
Tergugat II yang ingin atau melelang barang jaminan jelas menyengsarakan
Penggugat dan keluarga dan perbuatan Tergugat I tersebut telah
mengingkari perjanjian kredit yang telah disepakati sedangkan Penggugat
telah berupaya tidak merugikan Tergugat I sebagaimana telah diuraikan
diatas, Penggugat hanya mampu membayar kredit sebesar Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila ditambah
dengan uang yang telah disetor/diterima Tergugat I sebesar Rp.
279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) maka menjadi
sebesar Rp. 529.000.000,- (lima ratus dua puluh Sembilan juta rupiah),
maka wajar Pengadilan Negeri Medan menyatakan Penggugat harus
menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta
rupiah) kepada Tergugat I sebagai pelunasan kredit Penggugat dan
menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 901 atas
nama Ahmad Yani yang dikeluarkan oleh BPN Kota Medan kepada
Penggugat dalam keadaan baik dan bebas agunan ;
Bahwa, untuk menghindari hal tersebut karena Penggugat khawatir akan
tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang membabibuta, oleh karena itu
Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Medan untuk
mencari keadilan ;
Bahwa, perbuatan Tergugat I yang menyerahkan barang agunan kepada
Tergugat II yaitu tanah/rumah sebagai agunan untuk dilelang jelas
perbuatan yang disengaja karena seharusnya Tergugat I meneliti terlebih
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
dahulu alasan-alasan yang Penggugat majukan maka wajar Penggugat
mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Medan agar Tergugat II tidak
melaksanakan lelang terhadap tanah/rumah milik Penggugat tersebut
sebagaimana mestinya karena lelang yang akan dilaksanaka ntersebu
tbelumlah sesuai dengan koridor yang ada disebabkan masih
premature/belum waktunya dan seolah-olah Tergugat I dalam perkara ini
ingin mencari keuntungan yang berlipat ganda bukan untuk membantu
nasabahnya agar nasabahnya dapat membayar hutang dan disamping itu,
karena kepentingan Penggugat yang sangat mendesak maka secara
Provisinal mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan/Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan
penundaan segala tindakan hukum terhadap tanah/rumah sebagai jaminan
hutang sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
Bahwa, untuk menjamin hak-hak Penggugat agar TergugatI dan Tergugat II
tidak bertindak lebih jauh yang menyebabkan kerugian Penggugat yang
lebih besar maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan
u/p Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita
jaminan terhadap tanah/rumah milik Penggugat tersebut;
Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kiranya
kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil para pihak
pada tempat yang ditentukan dan selanjutnya mengambil keputusan untuk
dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun
Peninjauan Kembali dengan amar putusan sebagai berikut :
PRIMAIR DalamProvisi
Mengabulkan permohonan Penggugat dalam penundaan ;
Menyatakan menunda segala tindakan hokum terhadap tanah/rumah
sebagai jaminan, sampai dengan keputusan ini berkekuatan hokum
tetap;
DalamPokokPerkara
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Menyatakan Penggugat harus menyerahkan uang sebesar Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I sebagai
pelunasan kredit Penggugat;
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak
Milik No. 901 atas nama Ahmad Yani yang dikeluarkan oleh BPN Kota
Medan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas agunan ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
Menyatakan sita yang dimohonkan Penggugat sah dan berharga ;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
SUBSIDAIR Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I
telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 7
Desember 2016, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :
DALAM KONPENSI
A. PROVISI DALAM KONPENSI
a. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas tuntutan Provisi
PENGGUGAT yang meminta agar Majelis Hakim yang terhormat
menetapkan penundaan pelaksanaan Lelang atas objek Hak
Tanggungan milik PENGGUGAT berupa :
Sebidang tanah Hak Milik No. 901 atas nama Ahmad Yani luas 115
m2 berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Tuasan, Komplek
Tuasan Garden Nomor 4 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan
Tembung, Kota Medan (selanjutnya disebut “AGUNAN”). Agunan
tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.
5489/2014 tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak
Tanggungan No. 121/2014 yang dibuat di hadapan Irma Yolanda
Handayani, SH., PPAT Kota Medan.
b. Bahwa tuntutan provisi PENGGUGAT tersebut di atas adalah tidak
berdasar hukum dan harus ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat
dengan alasan sebagai berikut :
a. Bahwa TERGUGAT I adalah Bank (Kreditur) yang telah memberikan
fasilitas kredit kepada PENGGUGAT (i.c DEBITUR) berdasarkan
Perjanjian Kredit Mandiri KPR Multiguna Nomor:
CLN.MDN/0124/MGM/2014 tanggal 7 April 2014 yang dituangkan
dalam Akta No. 07 tanggal 7 April 2014 yang dibuat di hadapan Irma
Yolanda Handayani, SH Notaris di Medan (selanjutnya disebut
“PERJANJIAN KREDIT”)
b. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang DEBITUR ic.
PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit, maka TERGUGAT I
telah menerima AGUNAN dari PENGGUGAT dan telah dibebani Hak
Tanggungan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 5489/2014
tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
No. 121/2014 yang dibuat di hadapan Irma Yolanda Handayani, SH.,
PPAT Kota Medan.
c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan
dengan Tanah (selanjutnya disebut “UU Hak Tanggungan”), telah
diatur secara tegas bahwa apabila DEBITUR ic. PENGGUGAT cidera
janji maka pemegang Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) ic.
TERGUGAT I berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan
(AGUNAN) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan AGUNAN
tersebut.
b. Bahwa DEBITUR ic. PENGGUGAT telah melakukan Wanprestasi /
cidera janji atas Perjanjian Kredit yang sudah disepakati dengan
TERGUGAT I sebagaimana surat TERGUGAT I Nomor
RTR.RCR/SPC.CCC/MDN /434/ 2016 tanggal 24 Februari 2016
perihal Pernyataan Jatuh waktunya fasilitas kredit Saudara Rekening
nomor 1050100690613. Fakta hukum ini juga telah diakui secara
tegas oleh PENGGUGAT pada dash ketiga halaman 2 Gugatan
aquo, karena DEBITUR ic. PARA PENGGUGAT tidak melakukan
pembayaran kewajiban atas fasilitas kredit yang dinikmatinya sesuai
dengan Perjanjian Kredit yang sudah disepakati / ditandatangani
walaupun sudah diberi peringatan oleh TERGUGAT I, yaitu :
- Peringatan I (Pertama) melalui surat No. RTR.RCR/LCR.MDN/
1714/2015 tanggal 6 April 2015 perihal Surat Peringatan Pertama
Kewajiban Multiguna Mandiri No. Rek.1050100690613 ;
- Peringatan II (Kedua) melalui surat No.
RTR.RCR/SPC.LCR/MDN/1766 /2015 tanggal 15 April 2015
perihal Surat peringatan Kedua Kewajiban Multiguna Mandiri No.
Rek.1050100690613 ;
- Peringatan terakhir melalui surat No.
RTR.RCR/CCC.MDN/2307/2015 tanggal 7 September 2015
perihal Penyelesaian Fasilitas Kredit Multiguna Mandiri No.
Rek.1050100690613
c. Bahwa berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan, TERGUGAT I
berhak melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas AGUNAN
DEBITUR ic. PENGGUGAT yaitu tanah dan bangunan (rumah
tinggal) sesuai SHM No. 901 atas nama Ahmad Yani ic.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
PENGGUGAT. Dari hasil penjualan AGUNAN tersebut, TERGUGAT
I berhak menggunakannya untuk pelunasan kewajiban atas fasilitas
kredit yang dinikmati oleh DEBITUR ic. PENGGUGAT, sebagaimana
diatur secara tegas dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan, sebagai
berikut :
“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan
pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan
atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.
d. Bahwa pengikatan Hak Tanggungan atas AGUNAN sudah dilakukan
sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada ketentuan yang
dilanggar oleh TERGUGAT I maka konsekwensi hukumnya apabila
TERGUGAT I melaksanakan haknya sebagai Pemegang Hak
Tanggungan untuk melakukan lelang AGUNAN maka tidak ada pihak
yang bisa menghalang – halangi TERGUGAT I untuk melakukan
lelang AGUNAN, termasuk PENGGUGAT. Selain itu pengikatan Hak
Tanggungan atas AGUNAN dilakukan oleh TERGUGAT I sebagai
kreditur yang beritikat baik, karenanya demi hukum hak TERGUGAT
selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) atas
AGUNAN harus dilindungi.
Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dalil yang disampaikan oleh
PENGGUGAT mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena itu
TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan
Provisi PENGGUGAT.
B. POKOK PERKARA DALAM KONPENSI
1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan
PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I
kebenarannya.
2. Bahwa TERGUGAT I terlebih dahulu menyampaikan fakta hukum
sebagai berikut :
a. Bahwa berdasarkan aplikasi permohonan kredit yang diajukan oleh
PENGGUGAT pada tanggal 25 Maret 2014, TERGUGAT I telah
menyetujui permohonan PENGGUGAT sesuai surat TERGUGAT I
No. CSF.CLN/LF.SPPK.MGM.62572/04/2014 tanggal 1 April 2014
perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR
Multiguna. Di dalam SPPK tersebut dicantumkan syarat dan
ketentuan kredit yang harus dipenuhi oleh PENGGUGAT dan seluruh
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
syarat dan ketentuan kredit telah disetujui oleh PENGGUGAT yang
dibuktikan dengan ditandatanganinya SPPK tersebut oleh
PENGGUGAT sebagai bentuk persetujuannya.
b. Bahwa selanjutnya SPPK tersebut dituangkan dalam Perjanjian
Kredit Mandiri KPR Multiguna No. CLN.MDN/0124/MGM/2014. Akta
No. 07 tanggal 7 April 2014 yang dibuat dihadapan Irma Yolanda
Handayani, SH, Notaris di Medan, dengan limit kredit sebesar Rp.
500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), untuk keperluan yang
bersifat konsumtif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku, kesusilaan atau ketertiban umum, jangka waktu kredit 60
(enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai
dengan 7 Mei 2019 dan pembayaran kembali dilakukan dengan 60
(enam puluh) kali angsuran (selanjutnya disebut “PERJANJIAN
KREDIT”).
c. Selain PERJANJIAN KREDIT, PENGGUGAT juga telah setuju dan
sepakat dengan seluruh ketentuan dalam Syarat-syarat Umum
Perjanjian Kredit (SUPK) TERGUGAT I sebagaimana terbukti telah
ditandatanganinya SUPK oleh PENGGUGAT pada tanggal 7 April
2014
d. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit kepada
TERGUGAT I, PENGGUGAT telah menyerahkan agunan KREDIT
berupa :
Sebidang tanah Hak Milik No. 901 atas nama Ahmad Yani luas
115 m2 berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Tuasan,
Komplek Tuasan Garden Nomor 4 Kelurahan Sidorejo Hilir,
Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan (selanjutnya disebut
“AGUNAN”).
e. Bahwa kemudian AGUNAN sebagaimana diuraikan pada huruf (d)
diatas telah dibebani dengan Hak Tanggungan secara yuridis
sempurna untuk menjamin fasilitas kredit AHMAD YANI /
PENGGUGAT, yaitu
Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 5489/2014 tanggal 22
Mei 2014 sebesar Rp. 625.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan
berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor
121/2014 tanggal 7 April 2014 yang dibuat di hadapan Irma
Yolanda Handayani, SH, PPAT di Kota Medan.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
f. Setelah fasilitas kredit dicairkan, ternyata PENGGUGAT tidak dapat
melakukan pembayaran/melunasi kewajiban atas fasilitas kreditnya
dengan baik sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit
(wanprestasi), sehingga TERGUGAT I melakukan upaya penagihan
secara optimal, baik melalui telepon (call customer), kunjungan ke
tempat PENGGUGAT, mengirimkan beberapa kali surat
pemberitahuan dan surat peringatan kepada PENGGUGAT serta
memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk
menyelesaikan/melunasi fasilitas kreditnya sebagaimana tercantum
dalam surat-surat TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebagai
berikut :
1) Surat Nomor RTR.RCR/LCR.MDN/1714/2015 tanggal 6 April
2015 perihal Surat Peringatan Pertama Kewajiban Multiguna
Mandiri nomor rekening 1050100690613;
2) Surat Nomor RTR.RCR/SPC.LCR/MDN/1766/2015 tanggal 15
April 2015 perihal Surat Peringatan Kedua Kewajiban Graha
Mandiri no rek 1050100690613;
3) Surat Nomor RTR.RCR/CCC.MDN/2307/2015 tanggal 7
September 2015 perihal Penyelesaian Fasilitas Kredit Multiguna
Mandiri no rek 10501690613;
4) Surat Nomor RTR.RCR/SPC.CCC/MDN/434/2016 tanggal 24
Februari 2016 perihal pernyataan jatuh waktunya fasilitas kredit
saudara no rek 1050100690613
g. Bahwa meskipun TERGUGAT I telah beberapa kali menyampaikan
surat pemberitahuan dan peringatan kepada PENGGGUGAT
sebagaimana diuraikan pada huruf f di atas serta telah melakukan
pertemuan dengan PENGGUGAT bahkan PENGGUGAT juga sudah
dinyatakan wanprestasi / cidera janji sesuai surat No.
RTR.RCR/SPC.CCC/MDN/434/2016 tanggal 24 Februari 2016,
namun sampai gugatan aquo ini diajukan, PENGGUGAT belum juga
menyelesaikan/melunasi kewajiban atas fasilitas kreditnya.
h. Bahwa kewajiban atas fasilitas kredit TERGUGAT I pertanggal 21
Desember 2016 adalah sebesar Rp. 412.196.393,31 (Empat ratus
dua belas juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan
puluh tiga dan tiga puluh satu per seratus rupiah ) terdiri dari hutang
pokok Rp. 359.178.591,84 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta
seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu dan
delapan puluh empat per seratus rupiah), bunga Rp.40.892.128,18
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
(Empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua
puluh delapan dan delapan belas per seratus rupiah), denda Rp.
11.125.663,29 (Sebelas juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus
enam puluh tiga dan dua puluh sembilan per seratus rupiah), dan
biaya lain-lain Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Jumlah hutang /
kewajiban atas fasilitas kredit PENGGUGAT tersebut akan terus
bertambah karena adanya perhitungan bunga dan denda sesuai
PERJANJIAN KREDIT yang sudah disepakati.
i. Bahwa tindakan PENGGUGAT yang tidak membayar kewajiban atas
fasilitas kreditnya menunjukkan bahwa PENGGUGAT telah INGKAR
JANJI terhadap Perjanjian Kredit, meskipun telah diberi kesempatan
dan waktu yang cukup bahkan disertai beberapa surat peringatan
atau pemberitahuan, PENGGUGAT tetap tidak memenuhi
kewajibannya dengan baik sesuai yang disepakati dalam Perjanjian
Kredit dan juga tidak memberikan konsep penyelesaian kredit yang
jelas. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan
Penjelasannya dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan
dengan Tanah (”UU Hak Tanggungan”), TERGUGAT I selaku
Pemegang Hak Tanggungan berhak dan diberi kewenangan oleh UU
Hak Tanggungan untuk menjual objek agunan dan hasilnya
digunakan sebagai pelunasan hutang kredit PENGGUGAT
j. Bahwa disamping itu, ketentuan Pasal 2 Akta Pengikatan Hak
Tanggungan (APHT) secara tegas telah disepakati bahwa pemilik
agunan berjanji, jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk
melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang, oleh Pihak
Pertama (in casu Pemilik Agunan/ PENGGUGAT), Pihak Kedua [in
casu TERGUGAT I] selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat
Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima
kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih
dahulu dari Pihak Pertama (in casu Pemilik Agunan/PENGGUGAT) :
a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang
Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-
sebagian;
b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat
penjualan;
c. .....................dst. sama............................................
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
k. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit berikut addendum-
addendumnya, PENGGUGAT telah setuju dan berkomitmen kepada
TERGUGAT I selaku Kreditur sebagaimana diatur secara tegas
dalam Pasal 5 tentang Pembayaran Kembali sebagai berikut :
- Pembayaran kembali wajib dilakukan dengan angsuran secara
bulanan melalui Rekening Tabungan Debitur yang ada di Bank
pada tiap – tiap tanggal dengan jumlah dan sesuai dengan jangka
waktu fasilitas kredit sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit
ini
- Apabila debitur telah lalai untuk melaksanakan pembayaran
angsuran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini
atau dalam hal terjadinya keadaan lalai sebagaimana diatur
dalam syarat – syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk, maka bank berhak untuk menyatakan
seluruh jumlah terhutang menjadi jatuh tempo dan seluruh jumlah
terhutang harus dibayar oleh debitur secara seketika dan
sekaligus lunas atas tagihan pertama Bank, serta Bank dapat
melaksanakan haknya atas agunan yang telah diberikan oleh
Debitur/ Pemilik Agunan kepada Bank berdasarkan perjanjian
kredit ini.
l. Bahwa dalam Perjanjian Kredit juga diatur mengenai hak yang
dimiliki TERGUGAT I ketika PENGGUGAT lalai dalam memenuhi
kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Syarat – syarat
Umum Perjanjian Kredit Konsumtif yang telah dijelaskan tentang
Kejadian Kelalaian dan Akibatnya yang mengatur secara tegas
bahwa :
Sehubungan dengan keadaan – keadaan lalai sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 13.1 Syarat – syarat Umu, apabila DEBITUR/
PENGGUGAT kemudian tidak dapat melaksanakan kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13.2 Syarat - syarat umum
maka Bank/ TERGUGAT I dapat melaksanakan haknya atas jaminan
– jaminan yang diberikan DEBITUR/ Pemilik Agunan / PENGGUGAT
kepada Bank/ PENGGUGAT berdasarkan perjanjian kredit, Syarat –
syarat Umum dan Peraturan perundang – undangan yang berlaku
serta melaksanakan tindakan – tindakan berdasarkan kuasa – kuasa
yang telah diberikan oleh Debitur/ Pemilik Agunan/ PENGGUGAT
kepada Bank/ TERGUGAT I yang merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kredit dan Syarat – syarat
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
Umum dan/ atau mengambil setiap tindakanhukum yang sesuai
dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
m. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka jelas UU Hak
Tanggungan, APHT dan Perjanjian Kredit telah secara tegas
menjamin Hak TERGUGAT I untuk mengambil pelunasan kredit dari
hasil penjualan objek Agunan dan karenanya TERGUGAT I sebagai
kreditur yang beritikad baik layak mendapat perlindungan hukum.
n. Bahwa oleh karena pembebanan Hak Tanggungan tersebut
dilakukan berdasarkan Akta yang dibuat oleh Pejabat Umum yang
berwenang, maka Akta tersebut berlaku sebagai Akta Otentik yang
harus diakui kebenaran isinya oleh pihak manapun sampai dengan
dibuktikan sebaliknya
o. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang Agunan, TERGUGAT I secara
prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku telah mengirimkan surat
pemberitahuan tanggal lelang dan surat pengosongan agunan
kepada PENGGUGAT yang dalam hal ini diwakili oleh PENGGUGAT
sebagai berikut :
1) Surat Nomor RTR.RCR/CCC.MDN/2015/2016 tanggal 8
September 2016 perihal Surat Pemberitahuan Tanggal Lelang
agunan Saudara yang ditujukan kepada PENGGUGAT selaku
Debitur dan Pemilik Agunan.
2) Surat Nomor RTR.RCR/CCC.MDN/1533/2016 tanggal 29 Juni
2016 perihal Surat Pemberitahuan Tanggal Lelang agunan
Saudara yang ditujukan kepada Debitur dan Pemilik Agunan.
3) Surat Nomor RTR..RCR/CCC.MDN/2009/2016 tanggal 8
September 2016 perihal Pengosongan jaminan kredit yang
ditujukan kepada PENGGUGAT/ Debitur dan Pemilik Agunan ;
4) Surat Nomor RTR.RCR/CCC.MDN/1529/2016 tanggal 29 Juni
2016 perihal Pengosongan Jamina. Kredit yang ditujukan
kepada PENGGUGAT/ Debitur dan Pemilik Agunan, dan
Akan tetapi, PENGGUGAT tetap saja tidak mempunyai itikad baik
untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya kepada TERGUGAT I.
p. Bahwa atas dasar permohonan TERGUGAT I, maka TERGUGAT II
(i.c Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / KPKNL Medan)
telah menetapkan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan
atas agunan PENGGUGAT melalui Surat No. S-
1072/WKN.02/KNL.01/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal Penetapan
Jadwal Lelang dan No. S-1487/WKN.02/KNL.01/2016 tanggal 22
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
Agustus 2016 perihal Penetapan Jadwal Lelang. Terbitnya surat
penetapan Jadwal Lelang ini juga membuktikan bahwa TERGUGAT I
telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan lelang sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.
q. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT I telah melakukan Pengumuman
Lelang AGUNAN, sebagai berikut :
1) Untuk Pelaksanaan Lelang tanggal 26 Juli 2016
- Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan
yang diumumkan pada tanggal 27 Juni 2016 .
- Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang
diumumkan pada Harian Waspada pada tanggal 12 Juli
2016.
2) Untuk pelaksanaan Lelang tanggal 21 September 2016
- Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan
yang diumumkan pada tanggal 23 agustus 2016.
- Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang
diumumkan pada Harian Waspada pada tanggal 07
September 2016.
3. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, TERGUGAT I menolak
Posita PENGGUGAT halaman 2 sampai dengan halaman 3, dengan
alasan sebagai berikut :
a. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah terikat
hubungan hukum berupa pemberian fasilitas Kredit Mandiri KPR
Multiguna Nomor: CLN.MDN/0124/MGM/2014 tanggal 7 April 2014
yang dituangkan dalam Akta No. 07 tanggal 7 April 2014 di hadapan
Irma Yolanda Handayani, SH Notaris di Medan dimana untuk
menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut, PENGGUGAT telah
menyerahkan AGUNAN telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I
(Pertama) No. 5489/2014 tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp.
625.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Kota Medan berdasarkan Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) Nomor 121/2014 tanggal 7 April 2014 yang
dibuat di hadapan Irma Yolanda Handayani, SH, PPAT di Kota
Medan.
b. Bahwa dengan telah diikatnya AGUNAN dengan Hak Tanggungan
untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit PENGGUGAT maka
dengan pengikatan Hak Tanggungan tersebut memberikan hak yang
diutamakan/preferent kepada TERGUGAT I untuk mendapatkan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
pelunasan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh TERGUGAT I
kepada PENGGUGAT apabila PENGGUGAT cidera janji atas
PERJANJIAN KREDIT sesuai ketentuan Pasal 6 UU Hak
Tanggungan.
c. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT telah cidera janji / wanprestasi
terhadap PERJANJIAN KREDIT maka sesuai Pasal 6 UU Hak
Tanggungan dan janji – janji dalam APHT yang sudah disepakati
oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT I berhak
mendapatkan pelunasan kredit dengan cara menjual secara lelang
AGUNAN.
d. Bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas AGUNAN KREDIT telah
dilaksanakan sesuai UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah serta Undang-undang No.4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang
Berkaitan Dengan Tanah, maka pembebanan Hak Tanggungan atas
AGUNAN KREDIT :
1) Dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk itu
yaitu PENGGUGAT selaku pemilik AGUNAN KREDIT.
2) Sebelum Hak Tanggungan diberikan PENGGUGAT selaku
pemilik, telah menandatangani Akta Pemberian Hak
Tanggungan No. 121/2014 tanggal 7 April 2014 dihadapat
Pejabat Umum yang berwenang.
3) Selanjutnya berdasarkan APHT tersebut Kepala Kantor
Pertanahan Kota Medan menerbitkan Sertifikat Hak
Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 5489/2014 tanggal 22
Mei 2014
e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak ada aturan hukum yang
dilanggar oleh TERGUGAT I dan karenanya TERGUGAT I adalah
pihak kreditur yang beritikad baik yang harus mendapat
perlindungan hukum.
f. Sesuai penjelasan tersebut di atas maka gugatan PENGGUGAT
Harus ditolak karena tidak berdasar hukum dan dilandaskan pada
itikad tidak baik PENGGUGAT yang merugikan TERGUGAT I
sebagai kreditur yang beritikad baik dan sebagai pemegang Hak
Tanggungan Peringkat I (Pertama).
g. Bahwa itikad tidak baik dari PENGGUGAT terlihat dengan adanya
tuntutan PENGGUGAT untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
Nomor 901 atas nama Ahmad Yani yang merupakan bukti
kepemilikan AGUNAN kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik
dan bebas agunan.
h. Bahwa perlu juga kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang
terhormat bahwa dana yang kami berikan kepada PENGGUGAT
sebagai fasilitas Kredit KPR Multiguna Mandiri tersebut berasal dari
dana Tabungan, Giro dan Deposito yang ditempatkan oleh nasabah
pada Bank Mandiri dan dana tersebut harus kami bayarkan
bunganya setiap bulan termasuk cost of fund dari dana tersebut.
Tidak ada satu alasanpun yang dapat kami gunakan untuk tidak
membayarkan bunga kepada nasabah yang menempatkan dana
tersebut termasuk alasan bahwa fasilitas kredit yang kami berikan
kepada PENGGUGAT macet, karenanya kami dalam mengelola
dana yang ditempatkan nasabah pada Bank Mandiri selalu
menerapkan prinsip kehati-hatian dan demikian juga dalam
mengelola fasilitas kredit yang kami berikan kepada PENGGUGAT.
Dengan demikian terhadap gugatan PENGGUGAT yang mengada-
ada tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat
menolak gugatan tersebut.
i. Selain itu TERGUGAT I harus membuat pencadangan biaya sebesar
fasilitas kredit yang diberikan kepada TERGUGAT I sebagai akibat
macetnya fasilitas kredit yang diberikan kepada TERGUGAT I guna
memenuhi ketentuan Regulator (Peraturan Bank Indonesia No.
7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum)
4. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT pada halaman 2
dash kelima yang menyatakan bahwa jangka waktu fasilitas kredit
PENGGUGAT pada TERGUGAT I belum berakhir dengan alasan
sebagai berikut :
a. Berdasarkan surat TERGUGAT I No.
RTR.RCR/SPC.CCC/MDN/434/2016 tanggal 24 Februari 2016
perihal pernyataan jatuh waktunya fasilitas kredit saudara nomor
rekening 1050100690613, TERGUGAT I telah menyatakan
PENGGUGAT wanprestasi / cidera janji karenanya fasilitas kredit
PENGGUGAT dinyatakan jatuh tempo dan seluruh jumlah terhutang
harus dibayar oleh PENGGUGAT secara seketika sekaligus lunas
sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 5 huruf b
PERJANJIAN KREDIT.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
b. Sehubungan dengan dinyatakannya fasilitas kredit PENGGUGAT
jatuh tempo oleh TERGUGAT I yang disebabkan PENGGUGAT
wanprestasi/cidera janji maka jangka waktu fasilitas kredit berakhir.
5. Bahwa TERGUGAT I menolak posita PENGGUGAT halaman 3 dash
ketiga yang memohonkan peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)
atas AGUNAN KREDIT karena AGUNAN KREDIT sudah dibebani Hak
Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 5489/2014 tanggal 22 Mei 2014
untuk menjamin pelunasan kewajiban atas fasilitas kredit PENGGUGAT
kepada TERGUGAT I . Konsekwensi hukumnya tanah yang sudah
dijadikan agunan kredit tidak dapat lagi diletakkan Sita, termasuk Sita
Jaminan (Conservatoir Beslag).
6. Bahwa Posita PENGGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT I
harus dianggap ditolak karena tidak beralasan hukum dan tidak ada
relevansinya dengan TERGUGAT I.
7. Majelis Hakim yang kami muliakan, TERGUGAT I sebagai Bank
Nasional – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkemuka dan
dikenal memiliki reputasi sangat baik di Indonesia adalah bank yang
beritikad baik yang mengelola keuangan masyarakat untuk kemajuan
dan kesejahteraan rakyat Indonesia, telah memberikan fasilitas kredit
kepada PENGGUGAT atas nama AHMAD YANI dan menguasai objek
agunan dengan alas hak yang sah dan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga demi hukum dan keadilan harus
dilindungi hak dan kepentingannya sampai dengan fasilitas kredit yang
dijamin dengan objek jaminan kredit lunas terbayar. TERGUGAT I yakin
Majelis Hakim yang terhormat juga sependapat dengan TERGUGAT I
bahwa menurut asas hukum yang berlaku bahwa setiap hutang itu
harus dibayar dan dilunasi.
DALAM REKONPENSI
1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Konpensi dianggap
dipergunakan kembali di dalam Rekonpensi.
2. Bahwa terlebih dahulu PENGGUGAT DALAM REKONPENSI / TERGUGAT I
DALAM KONPENSI menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
a. Bahwa TERGUGAT DALAM REKONPENSI / PENGGUGAT DALAM
KONPENSI telah mengajukan permohonan kredit kepada PENGGUGAT
DALAM REKONPENSI dengan tujuan untuk modal kerja industri tas
sesuai aplikasi tertanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp 500.000.000,00;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
b. Bahwa permohonan kredit TERGUGAT DALAM REKONPENSI tersebut
telah disetujui oleh PENGGUGAT DALAM REKONPENSI sesuai Surat
Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No.
CSF.CLN/LF.SPPK.MGM.62572/04/2014 tanggal 1 April 2014 yang
selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit
Mandiri KPR Multiguna Nomor: CLN.MDN/0124/MGM/2014 tanggal 7
April 2014, Akta No. 07 tanggal 7 April 2014 di hadapan Irma Yolanda
Handayani, SH Notaris di Medan (selanjutnya disebut “PERJANJIAN
KREDIT”) untuk hutang sebesar sebesar Rp 500.000.000,00 dengan
jangka waktu kredit 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 7 April 2014
sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
c. Bahwa dalam PERJANJIAN KREDIT telah disepakati oleh PENGGUGAT
DALAM REKONPENSI dan TERGUGAT DALAM REKONPENSI sebagai
berikut :
1) Fasilitas kredit yang telah diterima oleh TERGUGAT DALAM
REKONPENSI akan dibayarkan kembali oleh TERGUGAT DALAM
REKONPENSI kepada PENGGUGAT DALAM REKONPENSI dalam
jangka waktu 60 bulan yaitu sejak tanggal 7 April 2014 sampai
dengan tanggal 7 Mei 2019, dengan cara mendebet rekening
TERGUGAT DALAM REKONPENSI pada tanggal 7 setiap bulannya.
TERGUGAT DALAM REKONPENSI wajib menyediakan dana pada
rekeningnya minimal untuk 2 bulan angsuran, sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 huruf c, d dan e PERJANJIAN KREDIT ;
2) TERGUGAT DALAM REKONPENSI diwajibkan membayar bunga
setiap bulannya yang untuk pertama kali bunga disetujui sebesar 11
%, namun apabila terjadi perubahan suku bunga kredit pada
PENGGUGAT DALAM REKONPENSI, suku bunga tersebut akan
diberlakukan terhadap fasilitas kredit TERGUGAT DALAM
REKONPENSi (vide Pasal 1 huruf g PERJANJIAN KREDIT) ;
3) Dalam hal TERGUGAT DALAM REKONPENSI tidak membayar
seluruh kewajibannya setiap bulannya sesuai PERJANJIAN KREDIT,
maka terhadap jumlah yang tidak dibayar tersebut dikenakan denda
sebesar suku bunga kredit yang berlaku ditambah 2% pertahun. (vide
Pasal 1 huruf h PERJANJIAN KREDIT).
4) Apabila TERGUGAT DALAM REKONPENSI lalai (tidak membayar)
angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam PERJANJIAN KREDIT
maka PENGGUGAT DALAM REKONPENSI berhak untuk
menyatakan seluruh jumlah terhutang menjadi jatuh tempo dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
seluruh jumlah terhutang harus dibayar oleh TERGUGAT DALAM
REKONPENSI secara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan
pertama yang diajukan oleh PENGGUGAT DALAM REKONPENSI,
dan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI berhak untuk
menggunakan haknya atas agunan kredit yang telah diserahkan oleh
TERGUGAT DALAM REKONPENSI (vide Pasal 5 huruf b
PERJANJIAN KREDIT).
d. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas yang diberikan, TERGUGAT
DALAM REKONPENSI telah menyerahkan agunan kredit berupa :
Sebidang tanah Hak Milik No. 901 atas nama Ahmad Yani luas 115
m2 berikut bangunan di atasnya, terletak di Jalan Tuasan, Komplek
Tuasan Garden Nomor 4 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan
Tembung, Kota Medan (selanjutnya disebut “AGUNAN”). Agunan
tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.
5489/2014 tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp. 625.000.000,00
berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 121/2014
yang dibuat di hadapan Irma Yolanda Handayani, SH., PPAT Kota
Medan.
e. Bahwa dalam APHT No. 121/2014 yang dibuat di hadapan Irma Yolanda
Handayani, SH., PPAT Kota Medan, TERGUGAT DALAM REKONPENSI
dan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI telah menyetujui sebagai
berikut :
1) TERGUGAT DALAM REKONPENSI telah menyerahkan AGUNAN
untuk menjamin pelunasan hutangnya kepada PENGGUGAT DALAM
REKONPENSI dengan nilai tanggungan sebesar Rp.
625.000.000,00.
2) JIka TERGUGAT DALAM REKONPENSI tidak memenuhi kewajiban
untuk melunasi hutangnya berdasarkan PERJANJIAN KREDIT
(perjanjian utang piutang tersebut) oleh TERGUGAT DALAM
REKONPENSI, PENGGUGAT DALAM REKONPENSI dengan akta
ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu
kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari TERGUGAT
DALAM REKONPENSI untuk menjual atau suruh menjual dihadapan
umum secara lelang obyek Hak Tanggungan dan mengambil uang
hasil penjualan tersebut seluruhnya atau sebagian untuk melunasi
hutang TERGUGAT DALAM REKONPENSI kepada PENGGUGAT
DALAM REKONPENSI. (vide Pasal 2 dash keempat)
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
3) Jika PENGGUGAT DALAM REKONPENSI menggunakan
kekuasaannya untuk menjual obyek Hak Tanggungan, TERGUGAT
DALAM REKONPENSI akan memberikan kesempatan kepada yang
berkepentingan untuk melihat obyek Hak Tanggungan yang
bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh PENGGUGAT
DALAM REKONPENSI dan segera mengosongkan atau suruh
mengosongkan dan menyerahkan obyek Hak Tanggungan tersebut
kepada PENGGUGAT DALAM REKONPENSI atau pihak yang
ditunjuk oleh PENGGUGAT DALAM REKONPENSI agar selanjutnya
dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya. (vide Pasal
2 dash kesepuluh)
f. Bahwa TERGUGAT DALAM REKONPENSI telah tidak membayar
kewajibannya sesuai PERJANJIAN KREDIT sejak Bulan Maret 2015,
karenanya PENGGUGAT DALAM REKONPENSI menyampaikan Surat
Peringatan kepada TERGUGAT DALAM REKONPENSI, yaitu :
1) Surat Nomor RTR.RCR/LCR.MDN/1714/2015 tanggal 6 April 2015
perihal Surat Peringatan Pertama Kewajiban Multiguna Mandiri
nomor rekening 1050100690613;
2) Surat Nomor RTR.RCR/SPC.LCR/MDN/1766/2015 tanggal 15
Agustus 2015 perihal Surat Peringatan Kedua Kewajiban Graha
Mandiri no rek 1050100690613;
3) Surat Nomor RTR.RCR/CCC.MDN/2307/2015 tanggal 7 September
2015 perihal Penyelesaian Fasilitas Kredit Multiguna Mandiri no rek
10501690613 yang merupakan terakhir;
g. Bahwa meskipun PENGGUGAT DALAM REKONPENSI telah
menyampaikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT DALAM
REKONPENSI sebanyak 3 kali, tetapi TERGUGAT DALAM
REKONPENSI tetap tidak melunasi kewajibannya, maka melalui surat
Nomor RTR.RCR/SPC.CCC/MDN/434/2016 tanggal 24 Februari 2016
perihal pernyataan jatuh waktunya fasilitas kredit saudara no rek
1050100690613 , PENGGUGAT DALAM REKONPENSI menyatakan
fasilitas kredit TERGUGAT DALAM REKONPENSI jatuh tempo dan
seluruh jumlah terhutang harus dibayar oleh TERGUGAT DALAM
REKONPENSI secara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama
yang diajukan oleh PENGGUGAT DALAM REKONPENSI.
h. Bahwa dengan telah dinyatakannya fasilitas kredit TERGUGAT DALAM
REKONPENSI jatuh waktu maka PENGGUGAT DALAM REKONPENSI
berdasarkan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
yang sudah ditandatangani oleh TERGUGAT DALAM REKONPENSI dan
PENGGUGAT DALAM REKONPENSI berhak untuk melakukan lelang
atas AGUNAN dan tidak ada pihak-pihak yang dapat menghalangi –
halangi PENGGUGAT DALAM REKONPENSI untuk melaksanakan
lelang tersebut, termasuk dalam hal ini TERGUGAT DALAM
REKONPENSI karena PENGGUGAT DALAM REKONPENSI selaku
kreditur yang beritikat baik harus dilindungi oleh hukum.
3. Bahwa dengan telah diikatnya AGUNAN dengan Hak Tanggungan secara
yuridis sempurna, maka apabila TERGUGAT DALAM REKONPENSI
wanprestasi / cidera janji dan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI
melaksanakan haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melelang
AGUNAN tersebut, maka TERGUGAT DALAM REKONPENSI sesuai Akta
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 121/2014 yang dibuat di hadapan
Irma Yolanda Handayani, SH., PPAT Kota Medan wajib untuk :
a. Memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat
obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang
ditentukan oleh PENGGUGAT DALAM REKONPENSI dan
b. Segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan
obyek Hak Tanggungan tersebut kepada PENGGUGAT DALAM
REKONPENSI atau pihak yang ditunjuk oleh PENGGUGAT DALAM
REKONPENSI agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata
yang seluas-luasnya.
4. Bahwa TERGUGAT DALAM REKONPENSI mengajukan gugatan aquo
bertujuan untuk menghalangi-halangi PENGGUGAT DALAM REKONPENSI
untuk melakukan lelang atas AGUNAN yang sudah diikat secara yuridis
sempurna, padahal secara hukum PENGGUGAT DALAM REKONPENSI
diberikan hak untuk melakukan lelang atas AGUNAN. Hal ini terlihat dari
dasar gugatan aquo yang mengada – ada dan tidak berdasarkan hukum
menuntut agar Majelis Hakim aquo memutuskan :
a. Menyatakan menunda segala tindakan hukum terhadap tanah / rumah
sebagai jaminan, sampai dengan keputusan perkara aquo berkekuatan
hukum tetap ;
b. Menghukum TERGUGAT I (i.c PENGGUGAT DALAM REKONPENSI)
dan TERGUGAT II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.901 a.n
Ahmad Yani yang dikeluarkan oleh BPN Kota Medan kepada
PENGGUGAT/TERGUGAT DALAM REKONPENSI ;
c. Menyatakan sita yang dimohonkan PENGGUGAT / TERGUGAT
DALAM REKONPENSI sah dan berharga .
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
5. Bahwa tindakan TERGUGAT DALAM REKONPENSI yang menghalang –
halangi tindakan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI untuk melakukan
lelang terhadap AGUNAN merupakan tindakan melawan hukum karena
berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan disebutkan bahwa :
Apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
6. Bahwa dengan adanya gugatan untuk menunda pelaksanaan lelang yang
diajukan oleh TERGUGAT DALAM REKONPENSI dalam perkara ini
menimbulkan kesan seolah – olah PENGGUGAT DALAM REKONPENSI
tidak profesional dalam melaksanakan lelang agunan kredit, akibatnya
investor atau calon pembeli lelang khawatir untuk membeli agunan kredit
yang dilelang oleh PENGGUGAT DALAM REKONPENSI, padahal
PENGGUGAT DALAM REKONPENSI sebagai Lembaga Perbankan yang
salah satu usahanya adalah memberikan kredit, akan sering melakukan
lelang agunan kredit. Selain itu dengan adanya gugatan aquo akan
menghabiskan waktu dan biaya bagi PENGGUGAT DALAM REKONPENSI
karena adanya Pegawai yang ditugaskan untuk menghadiri sidang dan
menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan sidang tersebut.
7. Bahwa tindakan TERGUGAT DALAM REKONPENSI yang mengajukan
gugatan ini dengan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum dapat
dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
Pasal 1365 KUH Perdata :
Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
8. Bahwa pengertian dasar perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang
bukan hanya melanggar undang-undang tertulis semata-mata, melainkan
juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau
kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Termasuk salah satu
perbuatan melawan hukum adalah :
a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum;
c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan
dalam pergaulan masyarakat yang baik.
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
(cfm “Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung,
PT Citra Aditya Bakti, 2002)
9. Bahwa perbuatan TERGUGAT DALAM REKONPENSI tersebut telah
memenuhi unsur perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain in
casu hak PENGGUGAT DALAM REKONPENSI untuk mendapatkan
pembayaran pelunasan fasilitas kredit berikut bunganya dan unsur
perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum untuk mematuhi
PERJANJIAN KREDIT berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan No.
121/2014 yang dibuat di hadapan Irma Yolanda Handayani, SH., PPAT Kota
Medan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya,
sesuai bunyi pasal 1338 KUH Perdata.
10. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT DALAM REKONPENSI /
PENGGUGAT DALAM KONPENSI telah mengalami kerugian yaitu :
a. Kerugian yang disebabkan adanya penggunaan resources (waktu,
tenaga kerja) dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh
PENGGUGAT DALAM REKONPENSI / TERGUGAT DALAM KONPENSI
untuk menangani gugatan ini yang apabila diperhitungkan nilainya
sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)
b. Kerugian imateriil berupa terganggunya reputasi PENGGUGAT DALAM
REKONPENSI akibat gugatan ini karena menimbulkan image bagi
masyarakat bahwa PENGGUGAT DALAM REKONPENSI telah bertindak
tidak hati-hati dalam menjalankan usahanya. Apabila diperhitungkan
kerugiaan immateriil yang dialami TERGUGAT DALAM REKONPENSI
adalah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah)
11. Bahwa perkara ini didukung oleh alat-alat bukti yang menentukan sehingga
beralasan gugatan rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,
meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.
Maka berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT I /
PENGGUGAT DALAM REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara Nomor 504/Pdt.G/2016/PN.Mdn agar berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut :
DALAM KONPENSI
PROVISI DALAM KONPENSI
- Menolak Provisi PENGGUGAT DALAM KONPENSI untuk seluruhnya
EKSEPSI DALAM KONPENSI:
- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I DALAM
KONPENSIuntuk seluruhnya
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT DALAM KONPENSI tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
POKOK PERKARA DALAM KONPENSI :
- Menolak gugatan PENGGUGAT DALAM KONPENSI untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT DALAM KONPENSI
tidak dapat diterima
- Menghukum PENGGUGAT DALAM KONPENSI untuk membayar biaya
perkara ini
DALAM REKONPENSI
- Menyatakan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI / TERGUGAT I DALAM
KONPENSI adalah pihak yang beritikad baik.
- Menyatakan TERGUGAT DALAM REKONPENSI / PENGGUGAT DALAM
KONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum TERGUGAT DALAM REKONPENSI / PENGGUGAT DALAM
KONPENSI untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan
untuk melihat obyek Hak Tanggungan / AGUNAN yaitu tanah Hak Milik No.
901 atas nama Ahmad Yani luas 115 m2 berikut bangunan di atasnya,
terletak di Jalan Tuasan, Komplek Tuasan Garden Nomor 4 Kelurahan
Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan pada waktu yang
ditentukan oleh PENGGUGAT DALAM REKONPENSI dan segera
mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan obyek Hak
Tanggungan / AGUNAN tersebut kepada PENGGUGAT DALAM
REKONPENSI atau pihak yang ditunjuk oleh PENGGUGAT DALAM
REKONPENSI agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang
seluas-luasnya
- Menghukum TERGUGAT DALAM REKONPENSI/PENGGUGAT DALAM
KONPENSI untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT DALAM
REKONPENSI/ TERGUGAT I DALAM KONPENSI berupa :
a. Kerugian materiil akibat penggunaan resources dan biaya-biaya yang
harus dikeluarkan untuk penanganan gugatan aquo yang diajukan oleh
TERGUGAT DALAM REKONPENSI/PENGGUGAT DALAM KONPENSI,
sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
b. Kerugian immateriil berupa terganggunya reputasi PENGGUGAT DALAM
REKONPENSI/TERGUGAT I DALAM KONPENSI akibat gugatan ini
karena menimbulkan image bagi masyarakat seolah-olah PENGGUGAT
DALAM REKONPENSI/TERGUGAT I DALAM KONPENSI telah
bertindak tidak hati-hati dan tidak profesional dalam menjalankan
usahanya. Apabila diperhitungkan kerugiaan immateriil yang dialami
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
PENGGUGAT DALAM REKONPENSI adalah sebesar Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah),-
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
(uitverbaar bij voorrad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari
TERGUGAT DALAM REKONPENSI / PENGGUGAT DALAM KONPENSI;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
Menghukum PENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM
REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara;
atau
Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II
telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal 28
Desember 2016, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap
apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.
DALAM EKSEPSI
2. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak
2.1. Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Consumer Credit Collection
Medan selaku Tergugat I dalam mengajukan permohonan lelangnya
kepada Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan Nomor :
RTR.RCR/CCC.MDN/1299/2016 tanggal 27 May 2016 yang pada
pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I akan bertanggung jawab
apabila timbul gugatan yang diajukan oleh pihak manapun serta
menjamin dan membebaskan Tergugat II dari segala gugatan atau
tuntutan berkenaan dengan lelang atas objek jaminan Hak
Tanggungan.
2.2. Bahwa selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
27/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, apabila
dikemudian hari timbul gugatan perdata maupun pidana maka
tanggung jawab sepenuhnya berada pada penjual/pemilik barang,
dalam hal ini adalah Tergugat I. Hal ini sesuai dengan pasal 17 ayat
(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan bahwa :
(2) “Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau
tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan
perundang-undangan di bidang lelang oleh Penjual”
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
2.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa
tanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata maupun tuntutan
pidana terhadap pelaksanaan lelang sepenuhnya berada pada pemilik
barang/kreditur in casu Tergugat I, sehingga sudah sepatutnya apabila
Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara
a quo.
3. Eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur)
3.1. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak dapat
menunjukkan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh
Tergugat II yang merupakan tindakan melawan hukum ketika
melakukan pelelangan.
3.2. Bahwa dalam posita Penggugat tidak menyebutkan sama sekali dasar
hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan
Penggugat terhadap Tergugat II.
3.3. Bahwa tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat dalam
gugatannya, apakah mengenai pelelangan atas jaminan Penggugat
atau tentang keabsahan surat yang diterbitkan oleh Tergugat II.
3.4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, akibat tidak
jelasnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini,
maka cukup beralasan jika Tergugat mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard).
DALAM POKOK PERKARA
4. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga
dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak
seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas
kebenarannya.
5. Bahwa cara eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan umum diatur
dalam Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari
1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Staatsblad 1941:3) jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil dalam posita Penggugat
pada halaman 2 yang menyatakan “.......bahkan Tergugat I menyerahkan
jaminan terebut kekantor Tergugat II dan Tergugat II sehingga atas hal
tersebut Tergugat II ingin melaksanakan lelang atas objek jaminan tersebut”
kemudian disebutkan “......sehingga hal ini apabila dilakukan Tergugat II
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
yang ingin atau melelang barang jaminan jelas menyengsarakan Penggugat
dan keluarga......”.
7. Bahwa Tergugat II juga menolak dengan tegas dalil dalam posita Penggugat
pada halaman 3 yang menyatakan “.......Penggugat khawatir akan tindakan
Tergugat I dan Tergugat II yang membabi buta........”.
8. Bahwa pelelangan atas objek jaminan kredit tersebut dilakukan sesuai
permohonan dari Tergugat I kepada Tergugat II yang dilengkapi dengan
dokumen-dokumen persyaratan lelang melalui suratnya Nomor :
RTR.RCR/CCC.MDN/1281/2016 tanggal 27 May 2016 perihal Permohonan
Penetapan Tanggal Lelang Consumer Credit Collection Medan. Hal ini
sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 27/PMK.06/2016, yang menyebutkan:
“Penjual yang akan melakukan penjualan barang melalui KPKNL harus
mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan
lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang”.
9. Bahwa setelah menerima surat permohonan tersebut, Tergugat II
menindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap legalitas formal
subjek dan objek lelang dokumen-dokumen persyaratan lelang dimaksud.
10. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen persyaratan lelang
yang dilampirkan Tergugat I diketahui bahwa Penggugat memperoleh kredit
dari Tergugat dengan menjaminkan SHM Nomor 901/Kel. Sidorejo Hilir
atas nama Ahmad Yani.
11. Bahwa dari dokumen yang dilampirkan Tergugat I, diketahui pula bahwa
Penggugat telah wanprestasi (tidak melunasi kewajibannya kepada
Tergugat I). Hal ini terlihat dari adanya surat-surat peringatan yang
disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat.
12. Bahwa permohonan pelelangan tersebut juga sesuai dengan ketentuan
pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan, selengkapnya berbunyi:
”Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,
berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama,
Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan
akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:
a. menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Objek Hak
Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian;
b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat
penjualan;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
e. mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk
melunasi utang debitor tersebut di atas; dan
f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan
hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua
perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut”.
13. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU HT, selengkapnya berbunyi:
“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:
a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan
dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak
Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.”
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UU HT, maka
pemegang Hak Tanggungan pertama (in casu Tergugat I) mempunyai
kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menjual sendiri secara
lelang terhadap objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan terlebih dahulu
dari debitur, apabila debitur cidera janji melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 yang menyebutkan “Kepala KPKNL atau
Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang
diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap
dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang”.
16. Bahwa sejalan dengan hal tersebut dan berdasarkan penjabaran Tergugat II
di atas, dapat diketahui bahwa Tergugat II tidak boleh menolak untuk
melaksanakan lelang yang dimohonkan kepadanya sepanjang dokumen-
dokumen kelengkapan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan benar.
17. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan berkas telah dinyatakan
lengkap dan benar, Tergugat II kemudian menetapkan jadwal lelang dan
memberitahukan jadwal tersebut kepada Tergugat I. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa waktu pelaksanaan lelang
ditetapkan oleh Tergugat II dan memberitahukan kepada Penjual ic
Tergugat I tentang jadwal lelang secara tertulis
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
18. Bahwa penerbitan surat Nomor : S-1072/WKN.02/KNL.01/2015 tanggal 24
Juni 2016 oleh Tergugat II merupakan rangkaian dari proses lelang yang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepadanya. Oleh karena
itu, penerbitan surat-surat tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
19. Bahwa Tergugat II menolak dalil dalam posita Penggugat untuk selain dan
selebihnya serta sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Medan.
20. Bahwa Tergugat II juga menolak dengan tegas petitum Penggugat dalam
Pokok Perkara pada halaman 4 yang menyatakan: “Menghukum Tergugat I
dan Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.901 atas nama
Ahmad Yani yang dikeluarkan oleh BPN Kota Medan kepada Penggugat
dalam keadaan baik dan bebas agunan”.
21. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 901/Kel. Sidorejo Hilir atas nama Ahmad
Yani merupakan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat
oleh karenanya Sertifikat Hak Milik No.901 tersebut berada dalam
penguasaan kreditur ic.Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan
peringkat pertama.
22. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 901/Kel. Sidorejo Hilir atas
nama Ahmad Yani berada dalam penguasaan kreditur ic.Tergugat I maka
petitum Penggugat dalam Pokok Perkara pada halaman 4 sama sekali tidak
berdasar hukum bilamana Tergugat II diminta untuk menyerahkan Sertifikat
Hak Milik Nomor 901/Kel. Sidorejo Hilir kepada Penggugat.
M a k a : berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo untuk dapat kiranya memberikan putusan
dengan amar sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard);
3. Menyatakan KPKNL Medan ic Tergugat II dikeluarkan sebagai Para PIHAK
dalam perkara a quo;
Dalam Pokok Perkara :
1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses pelelangan yang dilakukan Tergugat II adalah sah
secara hukum;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas
perkara;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-
adilnya (Ex Aequo et bono).
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan
telah menjatuhkan putusan Nomor 504/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 5 April 2017
dengan amar sebagai berikut:
DALAM KONPENSI DALAM PROVISI
- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya; DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONPENSI
- Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam
Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi untuk sebahagian;
- Menyatakan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI / TERGUGAT I
DALAM KONPENSI adalah pihak yang beritikad baik.
- Menyatakan TERGUGAT DALAM REKONPENSI / PENGGUGAT
DALAM KONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum TERGUGAT DALAM REKONPENSI / PENGGUGAT
DALAM KONPENSI untuk memberikan kesempatan kepada yang
berkepentingan untuk melihat obyek Hak Tanggungan / AGUNAN yaitu
tanah Hak Milik No. 901 atas nama Ahmad Yani luas 115 m2 berikut
bangunan di atasnya, terletak di Jalan Tuasan, Komplek Tuasan Garden
Nomor 4 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota
Medan pada waktu yang ditentukan oleh PENGGUGAT DALAM
REKONPENSI dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan
dan menyerahkan obyek Hak Tanggungan / AGUNAN tersebut kepada
PENGGUGAT DALAM REKONPENSI atau pihak yang ditunjuk oleh
PENGGUGAT DALAM REKONPENSI agar selanjutnya dapat
menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya;
- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I
dalam Konpensi untuk selebihnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi
untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang
hingga perkara ini diucapkan sebesar Rp. 1. 169.000,- (satu juta seratus
enam puluh sembilan ribu rupiah);
Menimbang, bahwa Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 23 Mei 2017, telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
504/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 5 April 2017, dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 6
Juni 2017, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 2 Juni 2017;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat, tertanggal ..... Juni 2017, yang diterima oleh
Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juni 2017, dan memori banding
tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 8
Agustus 2017dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 16 Agustus 2017;
Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Terbanding I semula Tergugat I, tertanggal 6 September 2017, yang
diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 September 2017,
dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding
semula Penggugat tanggal 20 Se[ptember 2017 dan Terbanding II semula
Tergugat II tanggal 18 September 2017;
Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan
kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 7 Juni 2017,
dan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 6 Juni 2017 dan
Terbanding II semula Tergugat II tanggal 2 Juni 2017 , yang menerangkan
bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal
pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;
Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,
turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 29/Pdt.G/2016/PN
Mdn tanggal 5 April 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan
dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh
kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, kecuali mengenai
dikabulkan gugatan rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
bahwa mengabulkan gugatan Rekonpensi pada poin 3 dan poin 4, oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama adalah berlebihan, sia-sia dan irrasional pendapat
tersebut akan di pertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;
Menimbang, bahwa amar Dalam Rekonpensi pada putusan Pengadilan
Negeri Medan tersebut, adalah sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam
Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi untuk sebahagian;
- Menyatakan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI / TERGUGAT I
DALAM KONPENSI adalah pihak yang beritikad baik.
- Menyatakan TERGUGAT DALAM REKONPENSI / PENGGUGAT
DALAM KONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum TERGUGAT DALAM REKONPENSI / PENGGUGAT
DALAM KONPENSI untuk memberikan kesempatan kepada yang
berkepentingan untuk melihat obyek Hak Tanggungan / AGUNAN yaitu
tanah Hak Milik No. 901 atas nama Ahmad Yani luas 115 m2 berikut
bangunan di atasnya, terletak di Jalan Tuasan, Komplek Tuasan Garden
Nomor 4 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota
Medan pada waktu yang ditentukan oleh PENGGUGAT DALAM
REKONPENSI dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan
dan menyerahkan obyek Hak Tanggungan / AGUNAN tersebut kepada
PENGGUGAT DALAM REKONPENSI atau pihak yang ditunjuk oleh
PENGGUGAT DALAM REKONPENSI agar selanjutnya dapat
menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya;
- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I
dalam Konpensi untuk selebihnya;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
Menimbang, bahwa amar yang berbunyi bahwa Tergugat
Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi telah Melakukan Perbuatan Melawan
Hukum . Kesimpulan tersebut, tidak di kuatkan dengan dalil-dalil dan alasan
serta perbuatan–perbuatan apa yang dilakukan sehingga di simpulkan telah
melakukan perbuatan melawan hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis Tergugat
Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan, yaitu meminjam
kredit pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, tidak membayar cicilan
secara teratur dan kemudian mengajukan gugatan pada Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonpensi. Atas ketiga Rangkaian Perbuatan tersebut
bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, oleh karena itu pengabulan petitum
poin 3 tersebut, harus di tolak dan dibatalkan;
Menimbang, bahwa tentang petitum Rekonpensi poin 4, yang pada
pokoknya menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi
untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat objek
Hak Tanggungan/Agunan yaitu tanah hak milik no.901 atas nama Ahmad
Yani(Tegugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi) Hakim Anggota
satu berpendapat, bahwa petitum poin 4, ini pun harus di batalkan atau di tolak.
Adapun alasannya adalah sebagai berikut;
Menimbang, bahwa menghukum Tergugat dalam rekonpensi/Penggugat
dalam konpensi untuk melakukan perbuatan tertentu, karena telah melakukan
perbuatan melawan hukum, akan tetapi apa perbuatan melawan hukum yang
telah di lakukan tidak jelas, adalah penghukuman yang muskil, dan semena-
mena. Demikian pula melihat penjatuhan hukuman yang tertera dalam poin 4,
Rekonpensi tersebut. Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi
di hukum untuk memberikan kesempatan (atau tidak melakukan perlawanan)
pada yang berkepentingan untuk melihat objek Hak Tangungan. Putusan seperti
ini, adalah putusan yang irrasional, karena melarang atau harus melakukan
perbuatan tertentu di masa datang. Dengan alasan demikian maka patut petitum
apada poin 4 tersebut, harus di batalkan;
Menimbang, bahwa dari uraian seluruh pertimbangan tersebut diatas,
maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 504/Pdt.G/2016/PN Mdn
tanggal 5 April 2017, harus diperbaiki sebagaimana dengan amar
selengkapnya tersebut dibawah ini;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap
dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat pengadilan;
Mengingat R.B.g, KUHPerdata, Undang-Undang No.48 tahun 2009,
Undang-Undang No.49 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I:
- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula
Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 504/Pdt.G/2016/PN
Mdn tanggal 5 April 2017, yang dimohonkan banding sehingga amar
selengkapnya sebagai berikut:
DALAM KONPENSI DALAM PROVISI
- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONPENSI
- Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat
I dalam Konpensi sebagian;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi
adalah pihak yang beritikat baik;
- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I
dalam Konpensi untuk selebihnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI - Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh kami : H. ALI
NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ERWAN
PENG
ADIL
AN T
INGG
I MED
AN
Halaman 34 dari 34 Halaman Putusan Nomor 377/PDT/2017/PT MDN.
MUNAWAR,SH.MH. dan AGUNG WIBOWO,SH.M.Hum. masing-masing selaku
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan
didampingi Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH. selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah
pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
TTD. TTD.
TTD. TTD.
1. ERWAN MUNAWAR,SH.MH. H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH.
TTD.
2. AGUNG WIBOWO,SH.M.Hum.
Panitera Pengganti,
TTD.
ZAINAL POHAN, SH.MH.
Perincian Biaya :
• Meterai Rp. 6.000,-
• Redaksi Rp. 5.000,-
• Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
PANI H.
BASTARIAL, SH.MH.
NIP.