Post on 31-Jan-2018
MATERI 5
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010
beserta perubahannya
PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI
SWAKELOLA
1
MAULID PURNAMA
HP : 0813 6124 6666
IM3 : 0815 3750 6666
XL : 0877 6625 2666
www.maulidpurnama.net
e MAIL : maulid_purnama@yahoo.co.id
INSTRUKTUR DIKLAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SEJAK 2006
ALUMNI : 12.175 ORANG
2X REKOR KELULUSAN INDONESIA (2007;2008)
RATA-RATA KELULUSAN PESERTA:
46,90% (s/d Tahun 2014)
1. Nama Lengkap : MAULID PURNAMA
2. Tempat/tgl lahir : JAKARTA, 26 JULI 1964
3. Alamat Rumah: - JL ZAITUN 4/7 Islamic Vilage, Karawaci - Tangerang
4. - Jl. Pesantren No.6 Medan 20122
5. Pekerjaan : - Direktur Program ICON Training Center
- Konsultan / Tenaga Ahli Pengadaan B/J Pemerintah
- Mantan Auditor BPKP
- Narasumber Pengadaan Bersertifikat Instruktur LKPP
Telpon/HP : 0813 6124 6666 Telkomsel
0815 3750 6666 Indosat
0877 6625 2666 XL
e-mail : maulid_purnama@yahoo.co.id
REKOR SEBAGAI NARASUMBER BIMTEK UJIAN SERTIFIKASI
NO TANGGAL PENYELENGGARA Peserta
Ujian
PESERTA LULUS
Jumlah %
1. 27 Apr 2007 Pemkab Mandailing Natal 120 101 84, 17
2. 07 Nov 2008 Badiklat Pemko Binjai 27 25 92, 59
3. 03 Mei 2010 Pemkab. Buton – Prov. Sul Tengah 99 65 65, 66
4. 23 Juli 2010 Pemko. Batu – Prov. Jatim 94 83 88, 30
5. 23 Okt 2010 Pemkab. Aceh Tenggara – Prov. Aceh 98 80 81, 63
6. 30 Mar 2011 Pemkab. Tapanuli Utara – 79 60 76. 00
7. 16 Apr 2011 Kab. Timur Tengah Utara – Prov. NTT 69 52 75. 36
8. 22 Okt 2011 Pemkab Bintan – Prov. Kep. Riau 100 72 82,00
9. 04 Feb 2012 Pemkab Aceh Utara - Provinsi Aceh 63 51 80,95
10 30 Nov 2012 Kelas Khusus BKD Bintan di LPP TVRI
Tanjungpinang 12 12 100
11 14 Jan 2013 Kelas Khusus PU Bintan/Kepri Ujian di
LKPP Jakarta 10 10 100
12 12-14 Feb 2013
Kelas Khusus Setjen Kementerian PU
Ujian di LKPP Jakarta
6 6 100
TUJUAN PELATIHAN
KETENTUAN UMUM
PERENCANAAN SWAKELOLA
PELAKSANAAN SWAKELOLA
PENGAWASAN DAN EVALUASI SWAKELOLA
DAFTAR ISI
5
SETELAH MATERI INI DISAMPAIKAN, DIHARAPKAN PESERTA
MAMPU:
• Memahami ketentuan umum pengadaan barang/jasa melalui
swakelola
• Memahami tata cara perencanaan pekerjaan swakelola
• Memahami tata cara pelaksanaan pekerjaan swakelola
• Memahami tata cara pengawasan dan evaluasi pekerjaan
swakelola
TUJUAN PELATIHAN
6
KETENTUAN UMUM
Kegiatan pengadaan barang/jasa yang
direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh:
1. K/L/D/I sebagai Penanggungjawab Anggaran;
atau
2. Instansi Pemerintah Lain; atau
3. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
SWAKELOLA
Pasal 26 7
KETENTUAN UMUM
Pekerjaan
untuk
meningkatkan
kemampuan
teknis SDM
Pekerjaan dimana operasi dan pemeliharaannya memerlukan
partisipasi langsung masyarakat setempat atau
dikelola oleh K/L/D/I
Pekerjaan yang tidak diminati oleh penyedia
barang/jasa
Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat
dihitung/ditentukan terlebih dahulu
Penyelenggaraan diklat, kursus, seminar, penyuluhan, dll
Pekerjaan untuk proyek percontohan dan survei yang
bersifat khusus
Pekerjaan survei, pemrosesan data, pengujian, pengembangan
sistem
Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan
Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan
budaya dalam negeri
Penelitian dan pengembangan dalam
negeri
Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri
alutsista dan industri almatsus dalam negeri
Pekerjaan
yang
dapat
dilakukan
dengan
Swakelola
Pasal 26 8
KETENTUAN UMUM
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola:
a. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh kelompok
masyarakat
b. Sasaran ditentukan oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran
c. Pekerjaan utama tidak boleh menggunakan subkontrak
3
Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain pelaksana swakelola:
a. Direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I
b. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh K/L/D/I lain
2
Swakelola oleh K/L/D/I Penanggungjawab Anggaran:
a. Direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh K/L/D/I
b. Menggunakan pegawai sendiri dan pegawai K/L/D/I lain
c. Bila menggunakan tenaga ahli, tidak melebihi 50% dari
keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam pekerjaan
1
Pasal 27 9
KETENTUAN UMUM
Perencanaan
Pelaksanaan Pengawasan
Penyerahan
Pelaporan dan Pertanggung jawaban
Pasal 26 ayat (3) 10
KETENTUAN UMUM
PA/KPA
PPK
TIM PERENCANA TIM PELAKSANA TIM PENGAWAS
PP ULP
MENTERI/
KEPALA DAERAH
PPHP
Swakelola oleh Instansi Penanggungjawab Anggaran
11
KETENTUAN UMUM
Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain
PA/KPA PIMPINAN
ULP/PP PPK
TIM
PERENCANA TIM
PENGAWAS
Nota kesepahaman
PPHP TIM
PELAKSANA
12
KETENTUAN UMUM
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
PA/KPA
TIM
PELAKSANA
PPK
TIM
PERENCANA
TIM
PENGAWAS
PPHP TIM
PENGADAAN
PIMPINAN
POKMAS
13
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya diserahkan
kepada kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang
mampu melaksanakan pekerjaan;
2. Pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk
rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;
3. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana,
dibangun oleh Penanggung Jawab Anggaran untuk
selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat
KETENTUAN UMUM
Pasal 31 14
TAHAPAN PERENCANAAN
K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dengan cara swakelola
Pembentukan Tim Swakelola
Penyusunan Rincian KAK
Tim Perencana
Tim Pelaksana
Tim Pengawas
Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan
Pekerjaan
Pembuatan Rincian Biaya Pekerjaan
Pembuatan Gambar Rencana Kerja dan
Teknis (jika diperlukan)
Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga
Kerja/Bahan/Alat dll
Mengusulkan pembentukan ULP/Pejabat Pengadaan
kepada PA/KPA
(jika belum dibentuk pada tahap penyusunan RUP)
Swakelola oleh Penanggungjawab Anggaran
15
TAHAPAN PERENCANAAN
Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain
K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dengan cara swakelola
Penyusunan Rincian KAK
Tim Perencana di K/L/D/I Penanggung
jawab Anggaran
Tim Pelaksana Instansi Pemerintah
Lain
Tim Pengawas di K/L/D/I Penanggung
jawab Anggaran
Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan
Pekerjaan
Pembuatan Rincian Biaya Pekerjaan
Pembuatan Gambar Rencana Kerja dan
Teknis (jika diperlukan)
Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja/Bahan/Alat dll
Mengusulkan pembentukan ULP/Pejabat Pengadaan di instansi pemerintah lain
(jika belum dibentuk pada tahap penyusunan RUP)
Penawaran tertulis dan Pembuatan MoU dengan Instansi Pemerintah Lain
Kontrak dengan Tim Pelaksana
Pembentukan Tim Swakelola
16
TAHAPAN PERENCANAAN
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dengan cara swakelola
Pembentukan Tim Swakelola oleh
Pokmas
Penyusunan Rincian KAK
Tim Perencana pada Pokmas
Tim Pelaksana pada Pokmas
Tim Pengawas pada Pokmas
Penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan
Pekerjaan
Pembuatan Rincian Biaya Pekerjaan
Pembuatan Gambar Rencana Kerja dan
Teknis (jika diperlukan)
Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga
Kerja/Bahan/Alat dll
Pembentukan Tim Pengadaan
Kontrak dengan Ketua Pokmas
Penetapan Kelompok Masyarakat sebagai Tim
Pelaksana Swakelola
17
PPK mengadakan kontrak dengan pelaksana
swakelola pada instansi pemerintah lain, atau
dengan pelaksana swakelola dengan kelompok
masyarakat
Kontrak swakelola paling kurang berisi:
1. Para pihak;
2. Pokok pekerjaan yang diswakelolakan
3. Nilai pekerjaan yang diswakelolakan
4. Jangka waktu pelaksanaan; dan
5. Hak dan kewajiban para pihak.
KONTRAK PADA SWAKELOLA
18
Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi: a. penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan; b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan
waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan; c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang
tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai;
d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan
e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
TAHAPAN PERENCANAAN
19
TAHAPAN PELAKSANAAN (1)
1. Pekerjaan dilaksanakan mengacu pada:
• Rincian Kerangka Acuan Kerja (KAK)
• Kontrak/MoU untuk swakelola yang dilakukan oleh instansi
pemerintah lain pelaksana swakelola dan kelompok
masyarakat.
2. Pengadaan barang, peralatan, jasa lainnya, dan/atau
tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh:
• ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi Penanggungjawab
Anggaran atau intansi pemerintah lain pelaksana swakelola
• Tim Pengadaan untuk swakelola kelompok masyarakat
(dengan memperhatikan prinsip dan etika pengadaan).
3. Pembayaran dilakukan secara berkala.
20
4. Penyaluran dana swakelola kelompok masyarakat
disalurkan langsung dengan tahapan:
• 40% total dana apabila kelompok masyarakat
telah siap
• 30% total dana apabila pekerjaan selesai 30%
• 30% total dana apabila pekerjaan selesai 60%.
5. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan
dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir
pekerja atau dengan cara upah borongan.
6. pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan
dilakukan berdasarkan Kontrak.
TAHAPAN PELAKSANAAN (2)
21
7. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang
menggunakan Uang Persediaan (UP)/ Uang Muka
kerja dipertanggung-jawabkan secara berkala
maksimal secara bulanan.
8. Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi
setiap minggu.
9. Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat
dan dievaluasi setiap bulan.
10.Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan
oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK.
11.Membuat laporan kemajuan pekerjaan dan
dokumentasi.
12.Membuat laporan realisasi pekerjaan.
13.Melaksanakan penyerahan hasil pekerjaan.
TAHAPAN PELAKSANAAN (3)
22
TAHAPAN PENGAWASAN (1)
Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas untuk mengawasi
pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan
pekerjaan swakelola, meliputi :
1) Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap
dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
2) Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan
untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi:
a. Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan,
pemakaian dan sisa bahan;
b. Pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang
untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan;
dan
c. Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.
23
TAHAPAN PENGAWASAN (2)
.
3) Pengawasan Keuangan yang mencakup cara
pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan
keuangan; dan
4) Apabila dari hasil pengawasan ditemukan
penyimpangan, PPK harus segera mengambil
tindakan.
24
TAHAPAN EVALUASI
1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu
terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:
a) Pengadaan dan penggunaan bahan;
b) Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli;
c) Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku
cadang;
d) Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
e) Pelaksanaan fisik; dan/atau
f) Hasil kerja setiap jenis pekerjaan.
2) Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas
memberikan masukan dan rekomendasi untuk
memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan
pekerjaan Swakelola selanjutnya.
25
26