Post on 02-Mar-2019
Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, dan oleh karena itu, PNBP dapat setiap saat digunakan untuk membiayai pelaksanaan tujuan Negara sebagaimana diUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangberlaku dibidang PNBP
Walaupun semua PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara, tetapi menurut pasal 8 ayat (1jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut. instansi yang berhak menggunakan adalah instansi atau berhak menggunakan adalah instansi atau unit kerja yang menghasilkan PNBP.
Dalam setiap tahun anggaran, pencairan dana PNBP dilakukan dalam 4 tahap (triwulan). Dalamsetoran PNBP antara departemen kehutanan dan departemen keuangan,yang disaksikana dengan instan(Dinas Kehutanan). Rekonsiliasi tersebut untuk mengetahui kesesuaian diantara keduanya sekaligus untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan kewenangan. Satuan kerja setiap daerah diberikan kewenangan untuk menggunakan dana PNBP bederektorat Jenderal Perpencairan dana DIPA.
Mekanisme PemungutanPSDH dan Dana Reboisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutan merupakan kumpulan dari berbagai sekor penerimaan, dianSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang diperoleh dari Iuran Pemanfaatan Kayu (IPK). bukan pajak ini, sebagaimana ditetapkan dalam pkehutanan P.18/MenhutPengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
Sebagai tangungjawab penagihan atas PSDH dan DR pdalam hal ini Dinas perusahaan, kemudian Pejabat Penagih menerbitkan Surat Perintah pembayaran (SPP) baik SPP
1 Muhammad Dja’far Saidi dan Rohana Huseng, 2008, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.6.
Penerimaan Negara Bukan PajakSektor Kehutanan
PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, dan oleh karena itu, PNBP dapat setiap saat digunakan untuk membiayai pelaksanaan tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang PNBP1.
Walaupun semua PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara, tetapi menurut pasal 8 ayat (1) UU PNBP, sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut. instansi yang berhak menggunakan adalah instansi atau berhak menggunakan adalah instansi atau unit kerja yang menghasilkan
Dalam setiap tahun anggaran, pencairan dana PNBP dilakukan dalam 4 tahap (triwulan). Dalam setiap triwulan, akan dilakukan rekonsisliasi data setoran PNBP antara departemen kehutanan dan departemen keuangan,yang disaksikana dengan instansi daerah yang membidangi sector kehuatan (Dinas Kehutanan). Rekonsiliasi tersebut untuk mengetahui kesesuaian diantara keduanya sekaligus untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan kewenangan. Satuan kerja setiap daerah diberikan kewenangan untuk menggunakan dana PNBP berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh derektorat Jenderal Perbendarahaan Negara mengenai batpencairan dana DIPA.
Mekanisme PemungutanPSDH dan Dana Reboisasi (DR)
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutan merupakan dari berbagai sekor penerimaan, diantaranya adalah Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang diperoleh dari Iuran Pemanfaatan Kayu (IPK). Alur pungutan kedua penerimaan Negara bukan pajak ini, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan mentkehutanan P.18/Menhut-II/2007, tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
Sebagai tangungjawab penagihan atas PSDH dan DR pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan, berdasarkan LHP yang diterima dari perusahaan, kemudian Pejabat Penagih menerbitkan Surat Perintah pembayaran (SPP) baik SPP-PSDH maupun SPP-DR. Selanjutnya wajib bayar
Muhammad Dja’far Saidi dan Rohana Huseng, 2008, Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.6.
Page 1 of 13
PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, dan oleh karena itu, PNBP dapat setiap saat digunakan untuk membiayai pelaksanaan
manatkan dalam alinea keempat Pembukaan . Penggunaannya
undangan yang
Walaupun semua PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas ) UU PNBP, sebagian dana dari suatu
jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut. instansi yang berhak menggunakan adalah instansi atau berhak menggunakan adalah instansi atau unit kerja yang menghasilkan
Dalam setiap tahun anggaran, pencairan dana PNBP dilakukan dalam 4 setiap triwulan, akan dilakukan rekonsisliasi data
setoran PNBP antara departemen kehutanan dan departemen keuangan,membidangi sector kehuatan
(Dinas Kehutanan). Rekonsiliasi tersebut untuk mengetahui kesesuaian diantara keduanya sekaligus untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan kewenangan. Satuan kerja setiap daerah diberikan kewenangan untuk
rdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh bendarahaan Negara mengenai batas maksimal
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutan merupakan ranya adalah Provisi
Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang diperoleh dari Alur pungutan kedua penerimaan Negara
eraturan menteri 2007, tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan
emerintah daerah n, berdasarkan LHP yang diterima dari
perusahaan, kemudian Pejabat Penagih menerbitkan Surat Perintah elanjutnya wajib bayar
Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak,
(WB) berdasarkan SPP tersebut menyetorkan ke kas Negara melalui bendaharawan bank yang telah ditentukan.
PSDH atau Resources Royalty Provision sebagai pengganti nilai intristik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara atau dengan kata lain nilai hasil hutan yang menjadi bagian pemerintah sebagai pemilik aset. PSDH diantaranya dikenakan pada IPK bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan.
Sedangkan Dana reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan terkait lainnya. DR pada awalnya sebagai penerimaan Negara dari kegiatan pengusahaan hutan, melainkan sekedar dana jaminan atas kelestarian hutan, namun selama ini diberlakukan sebagai penerimaan Negara bukan pajak. Sama halnya dengan PSDH, DR juga dikenakan pada IPK bagmenjadi bukan kawasan hutan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhuttentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Hasil hutan yang dikenakan PSDH meliputi ;dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan bukan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara Hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan
Pada pasal 4 P.DR dikenakan pada, hutan alam. Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang memanfaatkan kayu dari pembersihan (land clearing) areal hutan alam. Pemilik hasil hutan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan n
Merujuk pada Paraturan Menteri Kehutanan ini disebutkan tentang tata caraberdasarkan atas hasil hutan, hasil hutan bukan kayu dan hutan tanaman didasarkan pada LHP serta Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP. Dengan demikian LHP adalah adalam bekerja bagi pejabat pemungut yang dibentuk di satuan kerja yang ada didaerah dalam memungut PNBP sektor kehutanan (PSDH/DR). mekanisme cross check, dengan mempelajari Laporan Hasil Cruisingsebelum kegiatan penebangan berarti penerimaan PSDH/DR dari pelaku usaha hutan tanaman industterjadi kebocoran yang menyebabkan kerugian Negara. evaluasi (monev) PSDH/DR, sangat berpotensi terjadinya pejabat teknis dengan perusahaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai dasar
(WB) berdasarkan SPP tersebut menyetorkan ke kas Negara melalui bank yang telah ditentukan.
Resources Royalty Provision adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intristik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara atau dengan kata lain nilai hasil hutan yang menjadi bagian pemerintah
emilik aset. PSDH diantaranya dikenakan pada IPK bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan
Dana reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan terkait lainnya. DR pada awalnya bukan dimaksudkan sebagai penerimaan Negara dari kegiatan pengusahaan hutan, melainkan sekedar dana jaminan atas kelestarian hutan, namun selama ini diberlakukan sebagai penerimaan Negara bukan pajak. Sama halnya dengan PSDH, DR juga dikenakan pada IPK bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhuttentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR) pasal 3 bahwa Hasil hutan yang dikenakan PSDH meliputi ; Hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan Negara. Hasil hutan kayu atau bukan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara Hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman ang berasal dari hutan Negara. dll
P.18/menhut –II/2007 juga menjelaskan mengenai pengenaan dikenakan pada, Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada
Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan an yang memanfaatkan kayu dari pembersihan (land clearing) areal hutan
alam. Pemilik hasil hutan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara. Dll.
ada Paraturan Menteri Kehutanan ini pula disebutkan tentang tata cara pengenaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berdasarkan atas hasil hutan, hasil hutan bukan kayu dan hutan tanaman didasarkan pada LHP serta Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP. Dengan demikian LHP adalah a
am bekerja bagi pejabat pemungut yang dibentuk di satuan kerja yang ada didaerah dalam memungut PNBP sektor kehutanan (PSDH/DR). mekanisme cross check, dengan mempelajari Laporan Hasil Cruisingsebelum kegiatan penebangan kemudian dibandingkan dengan LHP,
penerimaan PSDH/DR dari pelaku usaha hutan tanaman industyang menyebabkan kerugian Negara. Lemahnya monitoring dan
evaluasi (monev) PSDH/DR, sangat berpotensi terjadinya Kongkalikongpejabat teknis dengan perusahaan (pelaku konsesi hutan) dalam penerbitan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai dasar penentuan target PSDH/DR.
Page 2 of 13
(WB) berdasarkan SPP tersebut menyetorkan ke kas Negara melalui
adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intristik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara atau dengan kata lain nilai hasil hutan yang menjadi bagian pemerintah
emilik aset. PSDH diantaranya dikenakan pada IPK bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan
Dana reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi bukan dimaksudkan
sebagai penerimaan Negara dari kegiatan pengusahaan hutan, melainkan sekedar dana jaminan atas kelestarian hutan, namun selama ini diberlakukan sebagai penerimaan Negara bukan pajak. Sama halnya dengan PSDH, DR juga
i pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran
dan Dana Reboisasi (DR) pasal 3 bahwa Hasil hutan kayu pada hutan alam
Hasil hutan kayu atau bukan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara Hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman
2007 juga menjelaskan mengenai pengenaan Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada
Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan an yang memanfaatkan kayu dari pembersihan (land clearing) areal hutan
alam. Pemilik hasil hutan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan
pula dalam pasal 6 pengenaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
berdasarkan atas hasil hutan, hasil hutan bukan kayu dan hutan tanaman didasarkan pada LHP serta Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP. Dengan demikian LHP adalah alat utama
am bekerja bagi pejabat pemungut yang dibentuk di satuan kerja yang ada didaerah dalam memungut PNBP sektor kehutanan (PSDH/DR). Meskipun ada mekanisme cross check, dengan mempelajari Laporan Hasil Cruising (LHC)
dibandingkan dengan LHP, namun tidak penerimaan PSDH/DR dari pelaku usaha hutan tanaman industri tidak
Lemahnya monitoring dan Kongkalikong antara
dalam penerbitan penentuan target PSDH/DR.
Gambar: Skema Pengenaan & Tata Cara Pembayaran PSDH dan DR
Sumber: Hasil Olahan dari 2012
PNBP Sektor KehutPelepas Dahaga Rakyat
Sektor kehutanan yang digadangdalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan lingkungan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 20102014 hanya isapan jempol. terus bergulir silih berganti, konflik masyarakat akibat konsesi lahan, juga dilihat dari PNBP sector kehutanan yang kecil, sanNegara gagal dalam menata kelola hutan.
LHC Ke Bupati
Bupati Memerintahkan Dinas Kehutanan Melakukan checking
Crossing
Bupati Mengesah
kan LHC
Pemegang IUPHHKH
(Wajib Bayar)
Laporan Pelunasan DRPSDH Ke Bupati
Skema Pengenaan & Tata Cara Pembayaran PSDH dan DR
dari P.18/Permenhut-II/2007 dan Draf Revisi P.18/Mehut
Kehutanan,Rakyat
ektor kehutanan yang digadang-gadangkan mampu berperan, baik dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan lingkungan dalam
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 20102014 hanya isapan jempol. Selain dampak bencana alam seperti banjir yang terus bergulir silih berganti, konflik masyarakat akibat konsesi lahan, juga dilihat dari PNBP sector kehutanan yang kecil, sangat memperkuat bahwa Negara gagal dalam menata kelola hutan.
PSDH-DR
Pemegang IUPHHKH
LHP Ke Bupati
LHC Ke Bupati
Bupati Memerintahkan Dinas Kehutanan Melakukan checking
Crossing
Bupati Memerintahkan Dinas Kehutanan Melakukan
Pengukuran dan Pengujian
Bupati Mengesah
kan LHC
Bupati Mengesah
kan LHP SPP
PSDH-DR
Pemegang IUPHHKH
(Wajib Bayar)
SSBP Kas NegaraSSBP-Lunas
Laporan Pelunasan DR-PSDH Ke Bupati
Laporan Pelunasan DRPSDH:
- Provinsi - DJA- Menkeu- Menhut
Page 3 of 13
Skema Pengenaan & Tata Cara Pembayaran PSDH dan DR
II/2007 dan Draf Revisi P.18/Mehut-II/2007 tahun
gadangkan mampu berperan, baik dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan lingkungan dalam
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-Selain dampak bencana alam seperti banjir yang
terus bergulir silih berganti, konflik masyarakat akibat konsesi lahan, juga gat memperkuat bahwa
Bupati Memerintahkan Dinas Kehutanan Melakukan
Pengukuran dan Pengujian
Bupati Mengesah
kan LHP
Kas NegaraLunas
Laporan Pelunasan DR-PSDH:
Provinsi
Menkeu
Selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Realisasi 2007hanya mampu menyumbang 2007 sebesar Rp. 2,1 triliunpada realisasi tahun3,0 triliun. Selanjutnya realisasi tahun 2011 PNBP sektor kehutanan menyumbang APBN sebesar PNBP sektor kehutanan hanya menyumbang dibawah ini.
Gambar 2. Persentase PNBP Sektor Kehutanan dengan Total PNBP Pusat
Sumber : Fitra Riau, diolah dari Dokumen NK RAPBN tahun 2013
Realisasi APBN tahun 2007 menyumbang 1%Sedangkan tahun 201%, realisasi tahun2012 PNBP kehutanan dibandingkan dengan PNBP secara umum hanya menyumbang 0,9%
Sumber penerimaan Negara sektor kehutanan terbesar yaitu pada Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana sumbangan PSDH dan DR dapat dilihat pada grafik berikut ini yaitu atapenerimaan dari PSDH dan DR dari tahun 2004milyar dan Rp 1.83 triliyun, dengan ratasebesar 1.35%. Grafik 4. Penerimaan PSDH dan DR
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
R 2007
Persentase PNBP Sektor Kehutanan dengan Total PNBP Pusat
Sumber: ICW,diolah dari LKPP tahun 2004
Selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Realisasi 2007- 2012 Perubahan), PNBP Sektor kehutanan hanya mampu menyumbang Rp. 16,0 Triliun lebih. Pada realis
Rp. 2,1 triliun, realisasi tahun 2008 Rp. 2,3 Triliunpada realisasi tahun 2009 Rp. 2,3 triliun, realisasi tahun 2010 sebesar
. Selanjutnya realisasi tahun 2011 PNBP sektor kehutanan menyumbang APBN sebesar Rp. 3,2 Triliun dan pada tahun 2012 APBN P PNBP sektor kehutanan hanya menyumbang Rp.3,1 Triliun
Persentase PNBP Sektor Kehutanan dengan Total PNBP Pusat Dalam Realisasi APBN 2007 - 2012 Perubahan
Fitra Riau, diolah dari Dokumen NK RAPBN tahun 2013
ealisasi APBN tahun 2007 PNBP sektor kehutanan hanya terhadap total PNBP, Realisasi tahun 2008 0,7%.
Sedangkan tahun 2009 PNBP sektor kehutanan menyumbang APBN sebesar 2010 1,1%, realisasi tahun 2011 sebesar 1% dan tahun
2012 PNBP kehutanan dibandingkan dengan PNBP secara umum hanya terhadap PNBP.
Sumber penerimaan Negara sektor kehutanan terbesar yaitu pada Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). sumbangan PSDH dan DR dapat dilihat pada grafik berikut ini yaitu atapenerimaan dari PSDH dan DR dari tahun 2004- 2010 sebesar Rp 698.45 milyar dan Rp 1.83 triliyun, dengan rata-rata kontribusinya terhadap PNBP
Grafik 4. Penerimaan PSDH dan DR Nasional Tahun 2004-2010Gambar tersebutbahwa kurun waktu 7 (tujuh) tahu, penerimaan Negara dari Dana reboisasi lebih besar dibandingkan PSDH. penerimaan Negara dari DR sebesar Rp. 2,415 Triliun
1,0%
0,7%
1,0%1,1%
1,0%
R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 P 2012
Persentase PNBP Sektor Kehutanan dengan Total PNBP PusatDalam Realisasi APBN 2007 - 2012 Perubahan
Sumber: ICW,diolah dari LKPP tahun 2004-2010 Page 4 of 13
Selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam Anggaran Pendapatan dan 2012 Perubahan), PNBP Sektor kehutanan
. Pada realisasi tahun 2,3 Triliun. Kemudian
, realisasi tahun 2010 sebesar Rp. . Selanjutnya realisasi tahun 2011 PNBP sektor kehutanan
dan pada tahun 2012 APBN P Rp.3,1 Triliun. Lihat gambar
Persentase PNBP Sektor Kehutanan dengan Total PNBP 2012 Perubahan
Fitra Riau, diolah dari Dokumen NK RAPBN tahun 2013
PNBP sektor kehutanan hanya , Realisasi tahun 2008 0,7%.
09 PNBP sektor kehutanan menyumbang APBN sebesar 2010 1,1%, realisasi tahun 2011 sebesar 1% dan tahun
2012 PNBP kehutanan dibandingkan dengan PNBP secara umum hanya
Sumber penerimaan Negara sektor kehutanan terbesar yaitu pada Reboisasi (DR). Secara nasional
sumbangan PSDH dan DR dapat dilihat pada grafik berikut ini yaitu ata-rata 2010 sebesar Rp 698.45
rata kontribusinya terhadap PNBP
menunjukkan bahwa kurun waktu 7 (tujuh) tahu, penerimaan Negara dari Dana reboisasi lebih besar dibandingkan PSDH. Tahun 2004 penerimaan Negara dari DR sebesar Rp. 2,415 Triliun
0,9%
P 2012
sedangkan PSDH Rp.907 Miliyar. Sampai tahun 2010 DR masih mendominasi PNBP sektor kehutanan sebesar Rp.1,7 Triliun dibandingkan dengan PSDH yang diterima Negara Rp. 797 miliyar.
Penerimaan Negtersebut, jika dibandingkan dengan PNBP lainnya dalam APBN, yang tidak berhubungan dengan ektrasi sumber daya alamberasal dari Kementrian Komunikasi dan Informasi jumlahnya masih cukuprendah. PNBP Sekto kehutanan tahuan 2007 Rp. 2,1 Triliyang berasal dari Keminfo mencapai Rp. 2,3 Triliun. Sampai APBN P tahun 2012 PNBP Sektor kehutanan masih diberada dibawah PNBP yang berasal dari Keminfo. (lihat gambar dibawah ini).
Sumber : FITRA Riau, diolah dari NK RAPBN Tahun 2012
Gambar diatas menunjukkan perbandingan anta PBNP yang berasal dari sektor kehutanan dengan PNBP yang berasal dari Kementrian Komunikasi dan Informasi (Keminfo). sektor kehutanan dipersentasekan berkisar antara 26besaran PNBP yang berasal dari K/L. tahun 2012 PNBP kehutanan 32% dari PNBP KL. Dengan demikian artinya sumbangan PNBP yang berasal dari sektor hutan tidak ssektor lainnya yang tidak berdampak pada ekploitasi sumber daya alam.
Penerimaan Riau Dari DBH Sektor Kehutanan
Dengan diberlakukannya desentralisasi sejak era reformasi, maka terdapat beberapa penerimaan Negara yang dibagihasilkan ke daerah sesuai dengan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu terdiri dari PBB dan BPHTB serta bagi hasil bukan pajak yaitu penerimaan sumber daya alam kehutanan (PSDH dan DR). Dana bagi hasil ini merupakan
Rp4,4
Rp2,1
48%
Rp-
Rp2,0
Rp4,0
Rp6,0
Rp8,0
Rp10,0
Rp12,0
R 2007
PNBP Keminfo
sedangkan PSDH Rp.907 Miliyar. Sampai tahun 2010 DR masih mendominasi sektor kehutanan sebesar Rp.1,7 Triliun dibandingkan dengan PSDH
yang diterima Negara Rp. 797 miliyar.Penerimaan Negara yang berasal dari PNBP sektor kehutanan
dibandingkan dengan PNBP lainnya dalam APBN, yang tidak berhubungan dengan ektrasi sumber daya alam, seperti PNBP lainnya yang berasal dari Kementrian Komunikasi dan Informasi jumlahnya masih cukuprendah. PNBP Sekto kehutanan tahuan 2007 Rp. 2,1 Triliun sedangkan PNBP yang berasal dari Keminfo mencapai Rp. 2,3 Triliun. Sampai APBN P tahun 2012 PNBP Sektor kehutanan masih diberada dibawah PNBP yang berasal
Keminfo. (lihat gambar dibawah ini).
Sumber : FITRA Riau, diolah dari NK RAPBN Tahun 2012
Gambar diatas menunjukkan perbandingan anta PBNP yang berasal dari sektor kehutanan dengan PNBP yang berasal dari Kementrian Komunikasi dan Informasi (Keminfo). Kurun waktu (2007sektor kehutanan dipersentasekan berkisar antara 26-44% dibandingkan besaran PNBP yang berasal dari K/L. tahun 2012 PNBP kehutanan 32% dari
Dengan demikian artinya sumbangan PNBP yang berasal dari sektor hutan tidak sebanding dengan pendapatan – pendapatan Negara dari sektor lainnya yang tidak berdampak pada ekploitasi sumber daya alam.
Dari DBH
Dengan diberlakukannya desentralisasi sejak era reformasi, maka terdapat beberapa penerimaan Negara yang dibagihasilkan ke daerah sesuai
undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu bagi hasil pajak yang terdiri dari PBB dan BPHTB serta bagi hasil bukan pajak yaitu penerimaan sumber daya alam kehutanan (PSDH dan DR). Dana bagi hasil ini merupakan
Rp7,0 Rp9,0 Rp10,9 Rp9,5 Rp10,1
Rp2,1 Rp2,3 Rp2,3 Rp3,0 Rp3,2
33%26% 28%
34%
R 2008 R 2009 R 2010 R 2011
PNBP Kehutanan VS PNBP Keminfo
PNBP Keminfo PNBP Kehutanan Persentase
Page 5 of 13
sedangkan PSDH Rp.907 Miliyar. Sampai tahun 2010 DR masih mendominasi sektor kehutanan sebesar Rp.1,7 Triliun dibandingkan dengan PSDH
ara yang berasal dari PNBP sektor kehutanandibandingkan dengan PNBP lainnya dalam APBN, yang tidak
seperti PNBP lainnya yang berasal dari Kementrian Komunikasi dan Informasi jumlahnya masih cukup
n sedangkan PNBP yang berasal dari Keminfo mencapai Rp. 2,3 Triliun. Sampai APBN P tahun 2012 PNBP Sektor kehutanan masih diberada dibawah PNBP yang berasal
Gambar diatas menunjukkan perbandingan anta PBNP yang berasal dari sektor kehutanan dengan PNBP yang berasal dari Kementrian
Kurun waktu (2007-2013), PNBP 44% dibandingkan
besaran PNBP yang berasal dari K/L. tahun 2012 PNBP kehutanan 32% dari Dengan demikian artinya sumbangan PNBP yang berasal dari
pendapatan Negara dari sektor lainnya yang tidak berdampak pada ekploitasi sumber daya alam.
Dengan diberlakukannya desentralisasi sejak era reformasi, maka terdapat beberapa penerimaan Negara yang dibagihasilkan ke daerah sesuai
undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan bagi hasil pajak yang
terdiri dari PBB dan BPHTB serta bagi hasil bukan pajak yaitu penerimaan sumber daya alam kehutanan (PSDH dan DR). Dana bagi hasil ini merupakan
Rp10,1
Rp3,1
31%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
T 2012
Persentase
bagian dari dana perimbangan yang akan menjadi tambahan pendapatan daerah selain pajak da
DBH hutan (PSDH), 80% untuk daerah dengan rincianprovinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32%porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnyabersangkutan. Untuk DR, 60% bagian pemerintahdan lahan secara nasional dan 40% bagianhutan dan lahan di kabupaten/kota80% dibagian ke daerah penghasil dengadibagikan keKabupaten/kota penghasi, sedangkan sisanya 20% untuk pemerintah pusat untuk dibagikan ke seluruh Kabupaten Kota dengan porsi yang sama2.
Tabel. Persentase Dana Bagi Hasil PNBP Sektor Kehutanan Sesuaian Dengan
No
Jenis Penerimaan
Pusat
1 IIUPH
2 PSDH
3 DR
Provinsi Riau pada tiga tahun terakhir 2009 hektar. Dengan laju deforestasi 188 ribu hektar pertahunnya, dan sekarang sisa hutan tinggal 22,5% dari luas daratan yang adadeforestasi selain akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, penebangan hutan secara liar, juga Izin usaha perusahaan hutan industry.
Dari data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau, luas lahan hutan yang diberikan izin tersebut diberikan kepada 58 perusahaanmulai dari seribu herktar sampai ratusan ribu hektar.lahan terluas yaitu PT. Riau Andalan Pulp &hektar. Kemudian disusul PT. Arara Abadi dengan luas lahan konsesi 299.975 hektar. Dengan luas lahan terbesar ke tiga yaitu PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) dengan luas lahan konsesi 148,075 hektar.
Berdasarkan laporan hassampai tahun 2012, menyumbang penerimaan Negara PNBP (PSDH) 653.021.784.095.
2 UU nomor 33 tahun 200
bagian dari dana perimbangan yang akan menjadi tambahan pendapatan daerah selain pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya
DBH hutan (PSDH), 80% untuk daerah dengan rincianprovinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Untuk DR, 60% bagian pemerintah untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional dan 40% bagian daerah untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil. Sedangkan untuk DBH IIUPH 80% dibagian ke daerah penghasil dengan rincian 16% untuk Provinsi, 64% dibagikan keKabupaten/kota penghasi, sedangkan sisanya 20% untuk
untuk dibagikan ke seluruh Kabupaten Kota dengan porsi
Persentase Dana Bagi Hasil PNBP Sektor Kehutanan Sesuaian Dengan UU 33 tahun 2004
UU 33 / 2004
Pusat Provinsi Kabupaten/kota Penghasil
Kabupaten Lainnya
20% 16% 64%
20% 16% 32% 32%
60% 40%
Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki tinggkat emisi tinggi. pada tiga tahun terakhir 2009 – 2012 riau kehilangan hutan alam 0,5 juta hektar. Dengan laju deforestasi 188 ribu hektar pertahunnya, dan sekarang sisa hutan tinggal 22,5% dari luas daratan yang ada. (Jikalaharideforestasi selain akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, penebangan hutan secara liar, juga Izin usaha perusahaan hutan industry.
Dari data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau, luas lahan hutan yang diberikan izin IUPHHK-HTI seluas 1,659.311 hektar. Izin tersebut diberikan kepada 58 perusahaan dengan luas lahan yang bervariasi, mulai dari seribu herktar sampai ratusan ribu hektar. Perusahaan dengan
PT. Riau Andalan Pulp & paper dengan luas lahan 350,150 hektar. Kemudian disusul PT. Arara Abadi dengan luas lahan konsesi 299.975
Dengan luas lahan terbesar ke tiga yaitu PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) dengan luas lahan konsesi 148,075 hektar.
Berdasarkan laporan hasil rekonsiliasi PSDH dan DR tahun 2008 sampai tahun 2012, yang diusulkan kedepartemen keuangan RI, hutan Riau menyumbang penerimaan Negara PNBP (PSDH) 653.021.784.095. Sedangkan untuk Dana Reboisasi tahun 2008 sampai
UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah
Page 6 of 13
bagian dari dana perimbangan yang akan menjadi tambahan pendapatan n retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya
DBH hutan (PSDH), 80% untuk daerah dengan rincian 16% untuk dibagikan dengan
dalam provinsi yang untuk rehabilitasi hutan
daerah untuk kegiatan rehabilitasi Sedangkan untuk DBH IIUPH
n rincian 16% untuk Provinsi, 64% dibagikan keKabupaten/kota penghasi, sedangkan sisanya 20% untuk
untuk dibagikan ke seluruh Kabupaten Kota dengan porsi
Persentase Dana Bagi Hasil PNBP Sektor Kehutanan
UU Otsus Papua dan
UUPAKabupaten Lainnya
80%
80%
40%
memiliki tinggkat emisi tinggi. 2012 riau kehilangan hutan alam 0,5 juta
hektar. Dengan laju deforestasi 188 ribu hektar pertahunnya, dan sekarang . (Jikalahari, 2012). Laju
deforestasi selain akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, penebangan hutan secara liar, juga Izin usaha perusahaan hutan industry.
Dari data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau, luas HTI seluas 1,659.311 hektar. Izin dengan luas lahan yang bervariasi,
Perusahaan dengan paper dengan luas lahan 350,150
hektar. Kemudian disusul PT. Arara Abadi dengan luas lahan konsesi 299.975 Dengan luas lahan terbesar ke tiga yaitu PT. Sumatera Riang Lestari
il rekonsiliasi PSDH dan DR tahun 2008 yang diusulkan kedepartemen keuangan RI, hutan Riau
menyumbang penerimaan Negara PNBP (PSDH) sebesar Rp. edangkan untuk Dana Reboisasi tahun 2008 sampai
dengan tahun 2012 berdasarklebih. Dengan rincian pada gambar dibawah ini.
Hasil Rekonsiliasi PSDH/DR Provinsi Riau 2008
Sumber : Fitra Riau diolah dari data
Sebagaimana data dari hasil rekonsiliasi tersebut, pada dasarnya penerimaan Negara yang bersal dari PNBP (PSDH/DR) yang berasal dari provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun (2008vulkuatif (naik turun). Seperti PNBP sektor DR pada mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari Rp.4,3 Miliyar meningkata ditahun 2010 menjadi Rp. 563,9 Miliyar.mengalami penurunan yang signifikan pula, Sedangkan PNBP sektor PSDHnamun peningkatan tidak sebagaimana penerimaan DR, PSDH juga mengalami penurunan.
Sebagimana prinsip dana bagi hasil PNBP sebagaimana di atur dalam UU 33 tahun 2004 tentanghutan (PSDH), 80% untuk daerah dengan rincian 16% untuk provinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Untuk DR, 60% bagian pemerintah untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional dan 40% bagian daerah untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.
Rendahnya penerimaan Negara PNBP yang berasal dari sektor kehutanan, yang berasal dari provinsi Riau, berimplikasi pada rendahnya DBH yang diperoleh dari ektraksi sumberdaya hutan. Kehutanan Provinsi Riau hasil dari rekonsiliasi penerimaan Negara PNBP 3 Hasil Rekonsiliasi Provisi Sumber Daya Hutan dan Reboisasi yang diusulkan Departemen Keuangan tahun 2008-208 (Dinas Kehutanan Provinsi Riau)
Rp-
Rp100,00
Rp200,00
Rp300,00
Rp400,00
Rp500,00
Rp600,00
Billi
ons
dengan tahun 2012 berdasarkan hasil rekonsiliasi sebesar Rp. 1.350 TriliunDengan rincian pada gambar dibawah ini.
Hasil Rekonsiliasi PSDH/DR Provinsi Riau 2008-
diolah dari data Dinas Kehutanan Provinsi Riau
Sebagaimana data dari hasil rekonsiliasi tersebut, pada dasarnya penerimaan Negara yang bersal dari PNBP (PSDH/DR) yang berasal dari
dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) berjalan secara (naik turun). Seperti PNBP sektor DR pada tahun 2008
mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari Rp.4,3 Miliyar meningkata ditahun 2010 menjadi Rp. 563,9 Miliyar. Pada tahun 2012 justur mengalami penurunan yang signifikan pula, yaitu sebesar Rp. 204,7 miliyar. Sedangkan PNBP sektor PSDH, pada dasarnya terus mengalami peningkatan, namun peningkatan tidak signifikan, dan pada tahun 2011sebagaimana penerimaan DR, PSDH juga mengalami penurunan.
Sebagimana prinsip dana bagi hasil PNBP sebagaimana di atur dalam UU 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, hutan (PSDH), 80% untuk daerah dengan rincian 16% untuk provinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang
Untuk DR, 60% bagian pemerintah untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional dan 40% bagian daerah untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.
Rendahnya penerimaan Negara PNBP yang berasal dari sektor berasal dari provinsi Riau, berimplikasi pada rendahnya
DBH yang diperoleh dari ektraksi sumberdaya hutan. Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Riau hasil dari rekonsiliasi penerimaan Negara PNBP
Hasil Rekonsiliasi Provisi Sumber Daya Hutan dan Reboisasi yang diusulkan Departemen
208 (Dinas Kehutanan Provinsi Riau)
Rp38,83 Rp51,38
Rp201,19 Rp175,61 Rp186,01
Rp4,32
Rp114,97
Rp563,96
Rp462,35
Rp204,70
2008 2009 2010 2011 2012
Page 7 of 13
Rp. 1.350 Triliun
-2012
Dinas Kehutanan Provinsi Riau 20133
Sebagaimana data dari hasil rekonsiliasi tersebut, pada dasarnya penerimaan Negara yang bersal dari PNBP (PSDH/DR) yang berasal dari
2012) berjalan secara tahun 2008-2010
mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari Rp.4,3 Miliyar Pada tahun 2012 justur
yaitu sebesar Rp. 204,7 miliyar. pada dasarnya terus mengalami peningkatan,
, dan pada tahun 2011-2012 sebagaimana penerimaan DR, PSDH juga mengalami penurunan.
Sebagimana prinsip dana bagi hasil PNBP sebagaimana di atur dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah, DBH
hutan (PSDH), 80% untuk daerah dengan rincian 16% untuk provinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang
Untuk DR, 60% bagian pemerintah untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional dan 40% bagian daerah untuk kegiatan rehabilitasi
Rendahnya penerimaan Negara PNBP yang berasal dari sektor berasal dari provinsi Riau, berimplikasi pada rendahnya
Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Riau hasil dari rekonsiliasi penerimaan Negara PNBP
Hasil Rekonsiliasi Provisi Sumber Daya Hutan dan Reboisasi yang diusulkan Departemen
PSDH
DR
sektor kehutanan (PSDH/DR), maka diperoleh bagihasil Provinsi Riau dalam kurun waktu 2008Sedangkang untuk DR 40% untuk provinsi Riau sebesar Rp.540,1Miliyar.
Dana Bagi Hasil PNPB (PSDH/DR) Provinsi Riau 2008Tahun
2008 Rp 1,728,628,049.00 2009 Rp 45,987,596,334.00 2010 Rp 225,583,874,002.00 2011 Rp 184,940,281,823.00 2012 Rp 81,879,885,439.00 Total Rp 540,120,265,647.00Sumber : Data rekonsiliasi PSDH/DR Dinas Kehutanan Riau
Penerimaan Negara sektor kehutanan (PSDH) dalam kegunaannya berbeda dengan Dana kepada daerah dipergunakan sebagai anggaran pembangunan, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan masyarakat.jumlah anggaran DBH sektor kehutanan (PSDH), tidak sebanding dampak yang timbul akibat ektraksi hutan. perimbangan pusat dan daerah baik PNPB maupun pajak, tahun 2010 sampai 2012 PSDH hanya mampu menyumbang antara 0,9Provinsi Riau.
Grafik. Persentase DBH PSD
Sumber :Fitra Riau, Diolah dari Dokumen APBD Se Provinsi Riau 2010
Rp130.000,00
Rp135.000,00
Rp140.000,00
Rp145.000,00
Rp150.000,00
Rp155.000,00
Rp160.000,00
Rp165.000,00
Mill
ions
sektor kehutanan (PSDH/DR), maka diperoleh bagihasil 80% PSProvinsi Riau dalam kurun waktu 2008-2012 sebesar Rp.522,4 miliyar. Sedangkang untuk DR 40% untuk provinsi Riau sebesar Rp.540,1Miliyar.
Dana Bagi Hasil PNPB (PSDH/DR) Provinsi Riau 2008DR (40%) PSDH (80%)
Rp 1,728,628,049.00 Rp 31,060,033,543.00 Rp 45,987,596,334.00 Rp 41,105,992,527.00 Rp 225,583,874,002.00 Rp 160,953,782,065.00 Rp 184,940,281,823.00 Rp 140,485,743,429.00 Rp 81,879,885,439.00 Rp 148,811,875,710.00
Rp 540,120,265,647.00 Rp 522,417,427,274.00 Sumber : Data rekonsiliasi PSDH/DR Dinas Kehutanan Riau
Penerimaan Negara sektor kehutanan (PSDH) dalam kegunaannya berbeda dengan Dana Reboisasi. Dana bagi hasil PSDH diberikan
dipergunakan sebagai anggaran pembangunan, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Namun, jika dilihat dari jumlah anggaran DBH sektor kehutanan (PSDH), tidak sebanding dampak yang timbul akibat ektraksi hutan. Jika dibandingkan dengan dana perimbangan pusat dan daerah baik PNPB maupun pajak, tahun 2010 sampai 2012 PSDH hanya mampu menyumbang antara 0,9-1,4% dalam APBD se
Grafik. Persentase DBH PSDH Terhadap Dana Perimbangan PusatDalam APBD Se Riau 2010-2012
Riau, Diolah dari Dokumen APBD Se Provinsi Riau 2010
Rp160.953,78
Rp140.485,74
Rp148.811,88
1,4%
0,9% 0,9%
Rp130.000,00
Rp135.000,00
Rp140.000,00
Rp145.000,00
Rp150.000,00
Rp155.000,00
Rp160.000,00
Rp165.000,00
2010 2011 2012
PSDH Persentase Dana Perimbang
Page 8 of 13
80% PSDH untuk 2012 sebesar Rp.522,4 miliyar.
Sedangkang untuk DR 40% untuk provinsi Riau sebesar Rp.540,1Miliyar.
Dana Bagi Hasil PNPB (PSDH/DR) Provinsi Riau 2008-2012PSDH (80%)
Rp 31,060,033,543.00 Rp 41,105,992,527.00 Rp 160,953,782,065.00 Rp 140,485,743,429.00 Rp 148,811,875,710.00
Rp 522,417,427,274.00 Sumber : Data rekonsiliasi PSDH/DR Dinas Kehutanan Riau
Penerimaan Negara sektor kehutanan (PSDH) dalam kegunaannya Dana bagi hasil PSDH diberikan wewenang
dipergunakan sebagai anggaran pembangunan, pengentasan Namun, jika dilihat dari
jumlah anggaran DBH sektor kehutanan (PSDH), tidak sebanding dengan Jika dibandingkan dengan dana
perimbangan pusat dan daerah baik PNPB maupun pajak, tahun 2010 sampai 1,4% dalam APBD se
H Terhadap Dana Perimbangan Pusat
Riau, Diolah dari Dokumen APBD Se Provinsi Riau 2010-2012
Rp148.811,88
0,9%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
Inkonsistensi Data DBH Mekanise pemungutan PNBP sektor hutan (PSDH/DR),
dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa PSDH dipungut oleh petugas teknis yang bentuk oleh dinas kehutanan di daerah provinsi maupun kabupaten/kota. PSDH dikenakan berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) dari perusahaan yang disampaikan kdaerah. LHP yang dilaporkan perusahaan kemudian di lakukan cross chek dari laporan Hasil Cruising (LHC). Kemudian petugas pemungut PSDH/DR menerbitkan SPP PSDH dan SPPpenerima (bank) yang ditupetugas pemungut dalam hal ini DInas Kehutanan didaerah penghasil,menjadi dasar dalam proses rekonsiliasi dengan Departemen kehutanan dan Departemen Keuangan
Namun panjangnya proses pemungutan tesebut masih terdapat selisih antara DKehutanan terkait penerimaan Negara PSDH/DR yang diperoleh dari ektraksi hutan di Provinsi Riau untuk Provinsi Riau yang peraturan menteri keuangan(PMK), tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil PSDH/DR dari tahun 2008 – 2012 secara kumulatif DBH dari PSDH sebesar Rp. 559,09 Miliyar. Sedangkan Dana Bagi Hasil DR sebesar Rp. 450,77 Miliyar. maka antara data Dinas Kehutanan dengan PMK Menteri KeuaPSDH selisih Rp. 36,6Sedangkan untuk Dana Reboisasi keuangan lebih kecil dari Data rekonsiliasi yang dimiliki Dinas Kehutanan.
Dana Bagi Hasil PSDH/DR Provinsi Riau tahun 2008Versi PMK Menteri Keuangan
Tahun2008 Rp 74,326,712,628.00
2009 Rp 94,978,561,302.00 2010 Rp 134,509,547,328.00
2011 Rp 115,800,569,216.00 2012 Rp 139,480,571,907.00 Total Rp 559,095,962,381.00
Tahun PSDH(80%)20082009201020112012Total 522,417,427,274
Page
DBH (PSDH/DR)ekanise pemungutan PNBP sektor hutan (PSDH/DR), sebagaimana
dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa PSDH dipungut oleh petugas teknis yang bentuk oleh dinas kehutanan di daerah provinsi maupun
PSDH dikenakan berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) dari perusahaan yang disampaikan kepada petugas pemungut di
LHP yang dilaporkan perusahaan kemudian di lakukan cross chek dari laporan Hasil Cruising (LHC). Kemudian petugas pemungut PSDH/DR menerbitkan SPP PSDH dan SPP-DR, untuk dibayarkan pada bendaharan penerima (bank) yang ditunjuk. Kemudian data PNBP PSDH/DR yang dimiliki petugas pemungut dalam hal ini DInas Kehutanan didaerah penghasil,menjadi dasar dalam proses rekonsiliasi dengan Departemen kehutanan dan Departemen Keuangan di pusat.
panjangnya proses pemungutan PBNP sektor PSDH/DR tesebut masih terdapat selisih antara Data yang dikeluarkanKehutanan terkait penerimaan Negara PSDH/DR yang diperoleh dari
rovinsi Riau dengan data alokasi dana bagi hasil PSDH/DR yang dikeluarkan departemen kauangan berdasarkan
peraturan menteri keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil PSDH/DR dari tahun 2008
2012 secara kumulatif DBH dari PSDH sebesar Rp. 559,09 Miliyar. kan Dana Bagi Hasil DR sebesar Rp. 450,77 Miliyar. Secara kumulatif
maka antara data Dinas Kehutanan dengan PMK Menteri Keuangan, DBH Miliyar lebih besar dari data Dinas Kehutanan.
Dana Reboisasi selisih Rp. 89,3 Miliyar, PMK menteri keuangan lebih kecil dari Data rekonsiliasi yang dimiliki Dinas Kehutanan.
Dana Bagi Hasil PSDH/DR Provinsi Riau tahun 2008-2012Versi PMK Menteri Keuangan
PSDH DRRp 74,326,712,628.00 Rp 10,292,812,028.00
Rp 94,978,561,302.00 Rp 29,017,903,342.00 Rp 134,509,547,328.00 Rp 187,308,049,350.00
Rp 115,800,569,216.00 Rp 151,965,865,838.00 Rp 139,480,571,907.00 Rp 72,191,830,962.00 Rp 559,095,962,381.00 Rp 450,776,461,520.00
Versi Dinas KehutananPSDH(80%) DR(40%)
31,060,033,543.00 1,728,628,049.00 41,105,992,527.00 45,987,596,334.00
160,953,782,065.00 225,583,874,002.00140,485,743,429.00 184,940,281,823.00148,811,875,710.00 81,879,885,439.00
522,417,427,274,00 540,120,265,647,00
Page 9 of 13
sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa PSDH dipungut oleh petugas teknis yang bentuk oleh dinas kehutanan di daerah provinsi maupun
PSDH dikenakan berdasarkan Laporan Hasil Produksi epada petugas pemungut di
LHP yang dilaporkan perusahaan kemudian di lakukan cross chek dari laporan Hasil Cruising (LHC). Kemudian petugas pemungut PSDH/DR
DR, untuk dibayarkan pada bendaharan Kemudian data PNBP PSDH/DR yang dimiliki
petugas pemungut dalam hal ini DInas Kehutanan didaerah penghasil,menjadi dasar dalam proses rekonsiliasi dengan Departemen
sektor PSDH/DR dikeluarkan Dinas
Kehutanan terkait penerimaan Negara PSDH/DR yang diperoleh dari dengan data alokasi dana bagi hasil PSDH/DR
dikeluarkan departemen kauangan berdasarkan . Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
(PMK), tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil PSDH/DR dari tahun 2008 2012 secara kumulatif DBH dari PSDH sebesar Rp. 559,09 Miliyar.
Secara kumulatif ngan, DBH
lebih besar dari data Dinas Kehutanan. , PMK menteri
keuangan lebih kecil dari Data rekonsiliasi yang dimiliki Dinas Kehutanan.
Rp 10,292,812,028.00
Rp 29,017,903,342.00 Rp 187,308,049,350.00
Rp 151,965,865,838.00 Rp 72,191,830,962.00 Rp 450,776,461,520.00
1,728,628,049.00 45,987,596,334.00
Secara akumulatif DBH (Riau melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2008besar dibandingkan dengan Riau yang diusulkan dalam rekonsiliasi. Sementara itu, secara ukumulatif pula DBH (DR) justur alokasi DBH dari pemerintah pusat ke Riau selisih lebih rendah dibandingkan data dari Dinas.
Memang Secara menunjukkan selisih yang cukup tinggi. Namunselisih antara laporan Dinas kehutanan dengan PMK Kementrian Keuangan terlihat cukup bersar. Akibat selisih tersebut mengakibatkan potensi kerugian Negara akibat tidak ada kejelasan, tentu dari LHP PSDH dan SPP-DR. seperti tahun 2010 Keputusan Menteri Keusebagaimana tertuang dalam PMKNO242/PMK.07/2010) hanya mengalokasikan DBH 26,4 Miliyar dari data yang diusulkan Dinas Kehutanan.
Tebel. Selisih Alokasi Anggaran antara Data LHP,SPP (PSDH/DR) dari Dinas Kehutanan Dengan PMK Kementrian Kehutanan tahun 2008
Tahun
2008 Rp 43,266,679,085.00
2009 Rp 53,872,568,775.00
2010 Rp (26,444,234,737.00)
2011 Rp (24,685,174,213.00)
2012 Rp (9,331,303,803.00)
Antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, fakta kesimpang siuran data sebagai dasar dalam menentukan penerimaan Negara. Hal itu berpotensi terjadi kerugian Negara, padahal pusat memperoleh data dari pemerintah daerah dalam halsesuai amanat P.18/Menhut
Selain berpotensi terjadi kerugian Negara, jumlahnya, inkonsistensi data dari pemerintah daerah dan putusan PMKkementrian keuangan berakibat pula maupun Kabupaten Kota. Seperti penerimaan PSDH yang masuk menjadi APBD Riau tahun 2012 sebagaimana PMK pertama tahun anggaran 2012 DBH PSDH untuk provinsi sebesar Rp. 12,03 Miliyar. Perkiraan DBH (PSDH) Provinsi Riau tersebut masih dipakai di dalam penyusunan APBD Riau tahun sama yaitu Rp. 12,03 Miliyar. kehutanan telah diterbitkan kembali dengan penetapan alokasi sebesar Rp. 27,8 miliyar. Hal ini jelas berdampak pada penyusunan program, karenamenggunakan perkiraan pesimis
Page
Secara akumulatif DBH (PSDH) yang dialokasikan pusat ke Provinsi Riau melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2008-2012, lebih besar dibandingkan dengan Data yang dimilki oleh dinas kehutanan provinsi Riau yang diusulkan dalam rekonsiliasi. Sementara itu, secara ukumulatif
justur alokasi DBH dari pemerintah pusat ke Riau selisih lebih rendah dibandingkan data dari Dinas.
Secara kumulatif DBH (PSDH/DR) 2008-2012 tidak menunjukkan selisih yang cukup tinggi. Namun, secara rinci per tah
nas kehutanan dengan PMK Kementrian Keuangan terlihat cukup bersar. Akibat selisih tersebut mengakibatkan potensi kerugian Negara akibat tidak ada kejelasan, tentu dari LHP – LHC, dan SPP
seperti tahun 2010 Keputusan Menteri Keusebagaimana tertuang dalam PMK Kementrian keuangan
) hanya mengalokasikan DBH (PSDH) selisih lebih sedikit 26,4 Miliyar dari data yang diusulkan Dinas Kehutanan. Lihat tabel dibawah ini.
Selisih Alokasi Anggaran antara Data LHP,SPP (PSDH/DR) dari Dinas Kehutanan Dengan PMK Kementrian Kehutanan tahun 2008-2012
PSDH (80% DR (40%)
Rp 43,266,679,085.00 Rp 8,564,183,979.00
Rp 53,872,568,775.00 Rp (16,969,692,992.00)
Rp (26,444,234,737.00) Rp (38,275,824,652.00)
Rp (24,685,174,213.00) Rp (32,974,415,985.00)
Rp (9,331,303,803.00) Rp (9,688,054,477.00)
Antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, jelas merupakdata sebagai dasar dalam menentukan penerimaan
. Hal itu berpotensi terjadi kerugian Negara, padahal pusat memperoleh data dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan
P.18/Menhut-II/2007. tensi terjadi kerugian Negara, yang tidak sedikit
jumlahnya, inkonsistensi data dari pemerintah daerah dan putusan PMKkementrian keuangan berakibat pula penyusunan anggaran (APBD) provinsi maupun Kabupaten Kota. Seperti pada APBD Riau tahun 2012 penerimaan PSDH yang masuk menjadi APBD Riau tahun 2012 sebagaimana PMK pertama tahun anggaran 2012 DBH PSDH untuk provinsi sebesar Rp.
Perkiraan DBH (PSDH) Provinsi Riau tersebut masih dipakai di dalam penyusunan APBD Riau tahun 2013, dengan perkiraan alokasi sama yaitu Rp. 12,03 Miliyar. Sementara PMK ke dua tentang DBH sektor kehutanan telah diterbitkan kembali dengan penetapan alokasi sebesar Rp.
jelas berdampak pada penyusunan program, karenaperkiraan pesimis.
Page 10 of 13
) yang dialokasikan pusat ke Provinsi 2012, lebih
oleh dinas kehutanan provinsi Riau yang diusulkan dalam rekonsiliasi. Sementara itu, secara ukumulatif
justur alokasi DBH dari pemerintah pusat ke Riau selisih lebih
2012 tidak , secara rinci per tahunnya,
nas kehutanan dengan PMK Kementrian Keuangan terlihat cukup bersar. Akibat selisih tersebut mengakibatkan potensi
LHC, dan SPP –seperti tahun 2010 Keputusan Menteri Keuangan
Kementrian keuangan (PMK (PSDH) selisih lebih sedikit Rp.
Lihat tabel dibawah ini.
Selisih Alokasi Anggaran antara Data LHP,SPP (PSDH/DR) dari Dinas 2012
Rp 8,564,183,979.00
Rp (16,969,692,992.00)
Rp (38,275,824,652.00)
Rp (32,974,415,985.00)
Rp (9,688,054,477.00)
merupakan data sebagai dasar dalam menentukan penerimaan
. Hal itu berpotensi terjadi kerugian Negara, padahal pusat Dinas Kehutanan
yang tidak sedikit jumlahnya, inkonsistensi data dari pemerintah daerah dan putusan PMK
penyusunan anggaran (APBD) provinsi 12 – 2013,
penerimaan PSDH yang masuk menjadi APBD Riau tahun 2012 sebagaimana PMK pertama tahun anggaran 2012 DBH PSDH untuk provinsi sebesar Rp.
Perkiraan DBH (PSDH) Provinsi Riau tersebut masih dipakai di 2013, dengan perkiraan alokasi masih
Sementara PMK ke dua tentang DBH sektor kehutanan telah diterbitkan kembali dengan penetapan alokasi sebesar Rp.
jelas berdampak pada penyusunan program, karena
Peluang Korupsi PNBPSektor Kehutanan
Sektor kehutanan merupakan sektor industry dengan yang sangat tinggi di Indonesia. Pemeriksa Keuangan (BPK), tahun 2011 bahwa pembalakan liar sebesar Rp. 83 Miliyar perhari atau Rp. 30,3 Triliupertahun atau sebesar 70datang dari kayu ilegal, sedangan penerimaan Negara yang dipungut dari nilai tegakan kayu baik dalam bentuk PSDH/DR hanya 20-30%4.
Sumber Daya Hutan di Riau, ksektor kehutanan tersebut berasal dari berbagai modusperusahaan maupun pemerintahpembiaran. Hasil audit BPK RI tahun 2009 menunjukkan PSDH / DR yang tidak terpungut sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Miliyaran Rupiah. Selain faktadari tidak ektrasi ilegal yang dilakukan perusahaansektor kehutanan (PSDH/DR) dari hal penarikan, pengalokasi
Pertama, dalam hal yaitu manipulasi LHP(P.18/Menhut-II/2007) tentang tata cara pengenaan PSDH/DR, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dijadikan sebagai dasar pengenaaDR. LHP diserahkan kepadkehutanan kabupaten/kota atas LHP tersebut oleh petugas pemungutCrussing (LHC) maka petugas pemungut melakukandisesuaikan dengan LHC/LHP. Dengan demikian mekanisme berpeluang besar hilangmanipulasi LHP/LHC yang dilaporkan oleh perusahaan kepada Dinas kehutanan Kabupaten/kota.dibayarkan oleh wajib bayar tidak sesuai dengan kondisi senyatanyamenyebabkan kerugian negara akibat wajib bayar. Oleh karena itu maka diperlukan pengawas ekpejabat pemungut (Dinas Kehutanan + perusahaan) yang pengujian dan pengukuran / LHP/LHC yang dilaporkan perusahaan
Kedua, dalam hal pengalokasianmerupakan penerimaan negara penghasil yaitu IUPH, PSDH dan DR. ditentukan berdasarkan hasil rekonsiliasi triwulan
4 RArticle 33 Indonesia (transparansi penerimaan negara sektor kehutanan.
Page
kehutanan merupakan sektor industry dengan revenue loss yang sangat tinggi di Indonesia. Hal itu diperkuat dengan temuan Pemeriksa Keuangan (BPK), tahun 2011 bahwa kerugian Negara akibat pembalakan liar sebesar Rp. 83 Miliyar perhari atau Rp. 30,3 Triliu
ebesar 70-80% produksi kayu bulat di Indonesia diestimasi , sedangan penerimaan Negara yang dipungut dari
baik dalam bentuk PSDH/DR mapun pungutan lainnya
Sumber Daya Hutan di Riau, kerugian uang Negara yang berasal dari sektor kehutanan tersebut berasal dari berbagai modus yang dilakukan oleh perusahaan maupun pemerintah yang tidak optimal dan sengaja melakukan
. Hasil audit BPK RI tahun 2009 menunjukkan PSDH / DR yang tidak terpungut sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai
Selain fakta-fakta korupsi PBNP sektor kehutanan ektrasi ilegal yang dilakukan perusahaan, peluang korupsi PNBP
(PSDH/DR) sebagaimana diuraikan diatas dapat dilihat penarikan, pengalokasian dan penggunaan (DR).
alam hal penarikan, peluang yang sangat rentan terjadi anipulasi LHP/LHC. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan
II/2007) tentang tata cara pengenaan PSDH/DR, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dijadikan sebagai dasar pengenaan PSDH maupun
LHP diserahkan kepada petugas pemungut yang dibentuk oleh dinas kehutanan kabupaten/kota kemudian dilakukan pengukuran dan pengujian atas LHP tersebut oleh petugas pemungut. Jika menggunakan Laporan Hasil Crussing (LHC) maka petugas pemungut melakukan checking croschekdisesuaikan dengan LHC/LHP. Dengan demikian mekanisme
luang besar hilangnya penerimaan negara dari (PSDH/DR) akibat manipulasi LHP/LHC yang dilaporkan oleh perusahaan kepada Dinas kehutanan Kabupaten/kota. Hal itu mengakibat SPP PSDH/Ddibayarkan oleh wajib bayar tidak sesuai dengan kondisi senyatanyamenyebabkan kerugian negara akibat tidak dibayarkan sepenuhnya oleh
Oleh karena itu maka diperlukan pengawas eksternal diluar pejabat pemungut (Dinas Kehutanan + perusahaan) yang dilibatkanpengujian dan pengukuran / checking croschek untuk menyesuaikan data
dilaporkan perusahaan sampai dikeluarkan SPP PSDH/DR.alam hal pengalokasian, bahwa PNBP sektor kehutanan
merupakan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah penghasil yaitu IUPH, PSDH dan DR. Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut
berdasarkan hasil rekonsiliasi triwulan-semesteran dan tahunan
RArticle 33 Indonesia (transparansi penerimaan negara sektor kehutanan.
Page 11 of 13
revenue loss Hal itu diperkuat dengan temuan Badan
kerugian Negara akibat pembalakan liar sebesar Rp. 83 Miliyar perhari atau Rp. 30,3 Triliun
ndonesia diestimasi , sedangan penerimaan Negara yang dipungut dari
mapun pungutan lainnya
yang berasal dari yang dilakukan oleh
yang tidak optimal dan sengaja melakukan . Hasil audit BPK RI tahun 2009 menunjukkan PSDH / DR yang
tidak terpungut sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai fakta korupsi PBNP sektor kehutanan akibat
korupsi PNBP dapat dilihat
peluang yang sangat rentan terjadi Dalam Peraturan Menteri Kehutanan
II/2007) tentang tata cara pengenaan PSDH/DR, Laporan PSDH maupun
yang dibentuk oleh dinas kemudian dilakukan pengukuran dan pengujian
Jika menggunakan Laporan Hasil checking croschek untuk
disesuaikan dengan LHC/LHP. Dengan demikian mekanisme tersebutpenerimaan negara dari (PSDH/DR) akibat
manipulasi LHP/LHC yang dilaporkan oleh perusahaan kepada Dinas Hal itu mengakibat SPP PSDH/DR yang
dibayarkan oleh wajib bayar tidak sesuai dengan kondisi senyatanya yang tidak dibayarkan sepenuhnya oleh
ternal diluar dilibatkan dalam
untuk menyesuaikan data sampai dikeluarkan SPP PSDH/DR.
a PNBP sektor kehutanan yang dibagihasilkan kepada daerah lokasi Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut
semesteran dan tahunan
antara dinas kehutanan daeran Keuangan dan kementrian terkait lainnyaLHP wajib bayar. dalam rekonsiliasi tersebut sesuai peraturan menteri keuangan (PMK) berpeluang terjadinya negosiasi antara dinas kehutanan dan kementrian keuanganketidak sesuaian antara data yang diusulkan Dinas Kehutanan kepada Departemen Keuangan atas LHPRiau. tahun 2008-2012 terdapat selisih Provinsi Riau dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penetapan alokasi DBH Sektor kehutanan.
Tahun 2008 perbedaan PMK Departemen Keuangan pada PSDH sebesar Rp. 43,2 8,5 Miliyar. Tahun 2009 selisih PSDH sebesar Rp. 53,8 Miliyar sedangkan DR berkurang sebesar Rp. 16,9 miliyar. Tahun 2010 DBH PSDH/DR yang dialokasikan sesuai PMK/Dinas Kehutanan, masing Rp. 38,2 Miliyar (DR). begitu juga tahun 2011 PSDH/DR berkurang masing RP. 24,6 miliyar dan 32,9 miliyar. yang dialokasikan kementrian keuangan juga berkurang dari data rekonsiliasi masing sebesar Rp. 9,3 miliyar (PSDH) dan Rp. 9,6 miliyar (DR).
Rekomendasi 1. Mendorong pemerintah melalui Departemen Kehutanan, yang bekerja
sama dengan pemerintah nasional (BPN) untuk terus meningkatkmaupun Bukan pajak yang berasal dari pengelolaan SDA kehutanan. Yaitu dengan menertibkan Hal itu didasarkan pada banyaknya perusahan perkebunan yang melakukan alih fungsi hutan menjadi kelapa sawit tidak jelas izin HGU nya sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan hutan.
2. Mendorong transparansi penerimaan Negara sector kehutanan dari hulu sampai hilir. Di Sektor hulum yaitu mekanisme penerimaan Negara dimulai dari proses pemberian izin, membuka ruang transparasni laporan hasil produksi (LHP) kehutanan yang dilakukan Dinas Kehutananpenghasil baik yang menghasilkan PSDH maupun DR. Selanjutnya di sector hilir, mendorong transparansi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembagian dana bagi hasil sector kehutanan, sehingga tidak menimbulkan inkonsistensi data antara pemerintamelakukan cruising dari LHP dan penetapan pembagian oleh pemeirntah pusat dengan melibatkan pihak independen.
3. Mendorong masyarakat sipil untuk terus mengawasi serta memeonitoring pengelolaan SDA sector kehutanan sampai menjadi penerimaan Nedengan terus melakukan uji akses data primer yang berkaitan dengan LPHPSDH –DR di lembaga
Page
antara dinas kehutanan daeran – Kementrian Kehutanan dan Kementria Keuangan dan kementrian terkait lainnya guna mengevaluasi antara SPP dan
dalam rekonsiliasi tersebut sampai pengalokasian DBH sesuai peraturan menteri keuangan (PMK) berpeluang terjadinya negosiasi antara dinas kehutanan dan kementrian keuangan. Hal itu terlihat dengan ketidak sesuaian antara data yang diusulkan Dinas Kehutanan kepada Departemen Keuangan atas LHP-SPP PSDH/DR yang berasal dari Provinsi
2012 terdapat selisih antara usulan dinas kehutanan Provinsi Riau dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penetapan alokasi DBH Sektor kehutanan.
Tahun 2008 perbedaan nilai pungutan antara dinas kehutanan dengan PMK Departemen Keuangan pada PSDH sebesar Rp. 43,2 Miliyar dan DR Rp.
selisih PSDH sebesar Rp. 53,8 Miliyar sedangkan DR berkurang sebesar Rp. 16,9 miliyar. Tahun 2010 DBH PSDH/DR yang dialokasikan sesuai PMK/2010 lebih sedikit dari nilai DBH yang berasal dari Dinas Kehutanan, masing –masing berkurang Rp. 26,4 Miliyar (PSDH) dan Rp. 38,2 Miliyar (DR). begitu juga tahun 2011 PSDH/DR berkurang masing RP. 24,6 miliyar dan 32,9 miliyar. Tahun 2012 DBH PSDH/DR Proviyang dialokasikan kementrian keuangan juga berkurang dari data rekonsiliasi masing sebesar Rp. 9,3 miliyar (PSDH) dan Rp. 9,6 miliyar (DR).
Mendorong pemerintah melalui Departemen Kehutanan, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (Dinas Kehutanan) dan badan pertanahan nasional (BPN) untuk terus meningkatkan pemerimaan Negara Pajak maupun Bukan pajak yang berasal dari pengelolaan SDA kehutanan. Yaitu dengan menertibkan izin-izin dalam alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Hal itu didasarkan pada banyaknya perusahan perkebunan yang melakukan alih fungsi hutan menjadi kelapa sawit tidak jelas izin HGU nya sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan hutan.
g transparansi penerimaan Negara sector kehutanan dari hulu sampai hilir. Di Sektor hulum yaitu mekanisme penerimaan Negara dimulai dari proses pemberian izin, membuka ruang transparasni laporan hasil produksi (LHP) kehutanan yang dilakukan Dinas Kehutananpenghasil baik yang menghasilkan PSDH maupun DR. Selanjutnya di
mendorong transparansi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembagian dana bagi hasil sector kehutanan, sehingga tidak menimbulkan inkonsistensi data antara pemerintah daerah yang melakukan cruising dari LHP dan penetapan pembagian oleh pemeirntah pusat dengan melibatkan pihak independen.
masyarakat sipil untuk terus mengawasi serta memeonitoring pengelolaan SDA sector kehutanan sampai menjadi penerimaan Nedengan terus melakukan uji akses data primer yang berkaitan dengan LPH
DR di lembaga – lembaga pengelola seperti pemerintah
Page 12 of 13
Kementrian Kehutanan dan Kementria guna mengevaluasi antara SPP dan
engalokasian DBH sesuai peraturan menteri keuangan (PMK) berpeluang terjadinya negosiasi
. Hal itu terlihat dengan ketidak sesuaian antara data yang diusulkan Dinas Kehutanan kepada
SPP PSDH/DR yang berasal dari Provinsi antara usulan dinas kehutanan
Provinsi Riau dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penetapan
dinas kehutanan dengan Miliyar dan DR Rp.
selisih PSDH sebesar Rp. 53,8 Miliyar sedangkan DR berkurang sebesar Rp. 16,9 miliyar. Tahun 2010 DBH PSDH/DR yang
lebih sedikit dari nilai DBH yang berasal dari masing berkurang Rp. 26,4 Miliyar (PSDH) dan
Rp. 38,2 Miliyar (DR). begitu juga tahun 2011 PSDH/DR berkurang masing Tahun 2012 DBH PSDH/DR Provinsi Riau
yang dialokasikan kementrian keuangan juga berkurang dari data rekonsiliasi masing sebesar Rp. 9,3 miliyar (PSDH) dan Rp. 9,6 miliyar (DR).
Mendorong pemerintah melalui Departemen Kehutanan, yang bekerja daerah (Dinas Kehutanan) dan badan pertanahan
pemerimaan Negara Pajak maupun Bukan pajak yang berasal dari pengelolaan SDA kehutanan. Yaitu
izin dalam alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Hal itu didasarkan pada banyaknya perusahan perkebunan yang melakukan alih fungsi hutan menjadi kelapa sawit tidak jelas izin HGU nya sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan hutan.
g transparansi penerimaan Negara sector kehutanan dari hulu sampai hilir. Di Sektor hulum yaitu mekanisme penerimaan Negara dimulai dari proses pemberian izin, membuka ruang transparasni laporan hasil produksi (LHP) kehutanan yang dilakukan Dinas Kehutanan daerah penghasil baik yang menghasilkan PSDH maupun DR. Selanjutnya di
mendorong transparansi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembagian dana bagi hasil sector kehutanan, sehingga tidak
h daerah yang melakukan cruising dari LHP dan penetapan pembagian oleh pemeirntah
masyarakat sipil untuk terus mengawasi serta memeonitoring pengelolaan SDA sector kehutanan sampai menjadi penerimaan Negara dengan terus melakukan uji akses data primer yang berkaitan dengan LPH-
lembaga pengelola seperti pemerintah
(Departemn Kehutanan, dinas kehutanan) dan perusahaan pelaku ekploitasi kehutanan di Riau. Serta mendorong daerah untuk bekerjasama dengan masyarakat sipil untuk bersama melakukan audit.
Page
(Departemn Kehutanan, dinas kehutanan) dan perusahaan – perusahaan pelaku ekploitasi kehutanan di Riau. Serta mendorong pihak pemeirntah daerah untuk bekerjasama dengan masyarakat sipil untuk bersama
Page 13 of 13
perusahaan pihak pemeirntah
daerah untuk bekerjasama dengan masyarakat sipil untuk bersama