Post on 07-Mar-2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memberi kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor, baik urusan pemerintahan yang bersifat wajib maupun urusan pilihan.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib merupakan urusan dalam skala Aceh dan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk Syariat Islam, penyelenggaraan kehidupan adat, pendidikan yang berkualitas, peran ulama dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Aceh menganut prinsip good governance dan clean government dengan berpedoman pada azas umum penyelenggaraan pemerintahan antara lain azas transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, sangat ditentukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kompetensi yang memahami tugas dan fungsinya, keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal serta partisipasi masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh.
Salah satu instrumen dalam mengukur akuntabilitas kinerja dalam pencapaian sasaran yang tepat, berdayaguna dan berhasilguna dari setiap program dan kegiatan, setiap instansi pemerintah diwajibkan membuat laporan kinerja sebagai media pertanggungjawaban bagi setiap penyelenggara negara dan pemerintahan untuk memperoleh informasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Kewajiban penyampaian laporan kinerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan mempedomani Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2009 juga didasari pada surat edaran Menteri Negara – Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2009 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2009 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2010, dimaksudkan sebagai dokumen dalam pencapaian pelaksanaan kewenangan, pengelolaan sumber daya dan sumber dana, program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan Pemerintah Aceh untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.
B. Kondisi Daerah
1. Letak Geografis
Secara geografis, Aceh terletak di ujung barat laut sumatera pada posisi 2° - 6° Lintang Utara dan 95° - 98° Bujur Timur, dengan luas wilayah 58.375,63 Km² yang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara dengan Selat Malaka. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Timur dengan Provinsi Sumatera Utara.
Secara administratif pemerintahan, Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 Kota, 276 kecamatan, 755 mukim dan 6.390 Gampong, dengan perincian sebagaimana tertera dalam tabel 1 berikut.
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
Tabel 1
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Mukim, dan Gampong
No. Kabupaten/Kota Ibukota Kecamat
an Mukim Gampong
1 Aceh Besar Jantho 23 68 6012 Pidie Sigli 23 94 7323 Bireuen Bireuen 17 75 6104 Aceh Utara Lhoksukon 27 67 8525 Aceh Tengah Takengon 14 18 2686 Aceh Timur Idi 24 46 4847 Aceh Tenggara Kutacane 16 51 3858 Aceh Barat Meulaboh 12 33 3219 Simeulue Sinabang 8 29 138
10 Aceh Selatan Tapaktuan 16 43 24511 Aceh Singkil Singkil 10 16 11612 Aceh Barat Daya Blangpidie 9 20 13213 Gayo Lues Blangkejeren 11 25 14414 Aceh Jaya Calang 6 21 17215 Nagan Raya Suka Makmue 8 27 22216 Aceh Tamiang Karang Baru 12 28 21317 Bener Meriah Redelong 7 12 23318 Pidie Jaya Meureudu 8 34 22119 Sabang Sabang 2 7 1820 Banda Aceh Banda Aceh 9 17 9021 Lhokseumawe Lhokseumawe 4 9 6822 Langsa Langsa 5 7 5123 Subulussalam Subulussalam 5 8 74
Jumlah 276 755 6.390Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh Tahun 2009
2. Demografis
Penduduk Aceh sampai dengan Mei 2009 berjumlah 4.678.226 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 2.355.613 jiwa dan perempuan sebanyak 2.322.613 jiwa yang tersebar dalam 23 Kabupaten/Kota sebagaimana tabel 2 berikut :
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
Tabel 2
Jumlah Penduduk Aceh Menurut Jenis Kelamin pada setiap Kabupaten/Kota
No. Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Sabang 19.022 17.536 36.5582 Banda Aceh 109.963 101.504 211.4673 Aceh Besar 170.090 162.945 333.0354 Pidie 214.115 213.410 427.5255 Bireuen 196.135 201.445 397.5806 Aceh Utara 269.946 269.398 539.3447 Aceh Tengah 97.985 94.216 192.2018 Aceh Timur 198.841 194.951 393.7929 Aceh Tenggara 93.736 90.970 184.706
10 Aceh Barat 87.786 86.629 174.41511 Simeulue 45.053 41.003 86.05612 Aceh Selatan 102.004 105.711 207.71513 Aceh Singkil 56.528 54.125 110.65314 Lhokseumawe 86.985 85.956 172.94115 Langsa 88.460 85.499 173.95916 Aceh Barat Daya 64.153 62.324 126.47717 Gayo Lues 38.921 40.047 78.96818 Aceh Jaya 43.266 39.777 83.04319 Nagan Raya 71.499 72.936 144.43520 Aceh Tamiang 131.399 131.461 262.86021 Bener Meriah 62.013 62.832 124.84522 Subulussalam 37.145 35.633 72.77823 Pidie Jaya 70.568 72.305 142.873
Total 2.355.613 2.322.613 4.678.226Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh Tahun 2009
C. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur
1. Kelembagaan
Berdasarkan hasil penataan kelembagaan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah dibentuk
5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
40 Satuan Kerja Perangkat Aceh yang terdiri dari 6 Sekretariat, 17 Dinas dan 17 Lembaga Teknis Daerah dengan jumlah 1.175 jabatan struktural menurut jenjang eselonering sebagai berikut :
Tabel 3
Jumlah jabatan struktural menurut jenjang eseloneringdi lingkungan Pemerintah Aceh
No. Eselon Jumlah1 I b 12 II a 393 II b 184 III a 2905 III b 286 IV a 799
J u m l a h 1.175Sumber : Biro Organisasi Setda Aceh Tahun 2009
2. Sumberdaya Aparatur
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh kondisi 31 Desember 2009, mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 8.409 Pegawai Negeri Sipil dengan komposisi menurut Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan sebagaimana tabel 4 dan 5 sebagai berikut :
Tabel 4
Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan jenis kelamin
No GOLONGANJenis Kelamin
JumlahLaki-laki Perempuan
1 IV 507 108 6152 III 3.164 1.798 4.9623 II 1.660 1.009 2.6694 I 158 5 163
JUMLAH 5.489 2.920 8.409Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Aceh Tahun 2009
6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
Tabel 5
Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Jumlah
1 S3 32 S2 6123 S1 3.8104 D4 75 D3 1.0826 D2 177 D1 158 SLTA 2.6059 SLTP 184
10 SD 74JUMLAH 8.409
Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Aceh Tahun 2009
D. Sistematika Penyajian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Aceh tahun 2009 disajikan dalam sistematika sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang, kondisi daerah, kelembagaan dan sumberdaya aparatur.
BAB II : Rencana Kinerja Pemerintah Aceh, dengan sub bahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2007-2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2009.
BAB III : Akuntabilitasi Kinerja, menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, serta Aspek Keuangan
BAB IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2007 ini dan menguraikan saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa datang.
7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
BAB II
RENCANA KINERJA PEMERINTAH ACEH
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2007-2012
1. Visi dan Misi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2007-2012, telah menetapkan dokumen perencanaan yang mencakup visi, misi, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk periode lima tahunan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA).
Pemerintah Aceh mempunyai visi :
” Terwujudnya perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan Masyarakat Aceh dan pemerintahan,
yang menjunjung tinggi azas transparansi dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan Aceh yang bebas dari praktek Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pada tahun
2012 Aceh akan tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan dalam 8 misi pembangunan yang meliputi :
1. Kepemimpinan yang aspiratif, inovatif dan intuitif. 2. Aparatur pemerintah yang bersih, kompeten dan
berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Penegakan hukum. 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia.5. Pembangunan infrastruktur perekonomian,
membangkitkan semangat perekonomian.6. Pembangunan politik demi kemandirian dan kemakmuran
bagi rakyat Aceh.7. Pengembangan Sumber Daya Alam secara adil, efisien,
dan bertanggungjawab.
8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
8. Pengembangan adat istiadat, kebudayaan dan olahraga.
9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
2. Arah dan Sasaran Program
Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah dalam kurun waktu 2007-2012, rencana pembangunan Aceh diarahkan kepada 7 bidang utama, meliputi bidang pemerintahan, politik dan hukum; bidang ekonomi; bidang infrastruktur; bidang pendidikan; bidang kesehatan; bidang agama, sosial dan budaya; dan bidang penanganan dan pengurangan resiko bencana. Adapun arah dan sasaran program masing-masing bidang sebagai berikut :2.1. Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
a. Arah Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum1) Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih,
berwibawa, profesional dan islami;2) Menciptakan kinerja aparatur yang baik;3) Mereview struktur kelembagaan pemerintah daerah
sesuai dengan potensi, kewenangan dan kebutuhan;4) Pembagian job description yang tepat dan terarah
sesuai dengan kebutuhan;5) Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang
berdaya guna dan berhasil guna;6) Melakukan pengaturan yang tegas tentang batas
kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
7) Melakukan upaya proaktif menfasilitasi penyelesaian masalah tata ruang dan penataan batas wilayah administrasi bagi kabupaten/kota pemekaran;
8) Melakukan regulasi tentang pendelegasian kewenangan bupati/walikota kepada camat, imuem mukim dan geuchik;
9) Melakukan pemetaan dan pemberian namanama pulau kecil dan terluar;
10) Melakukan toponomi pulaupulau kecil dan terluar;11) Melakukan penetapan batas wilayah administrasi, titik
koordinat dan penguasaan wilayah secara ekonomi dan sosial budaya;
12) Melakukan pembenahan struktur kelembagaan diklat;13) Meningkatkan kapasitas SDM tenaga pengajar diklat;14) Merevitalisasi baperjakat dalam penempatan dan
penjenjangan karir aparatur;15) Meningkatkan kualitas SDM;16) Memberikan reward and punishment secara tepat dan
tegas;17) Terjaminnya kesatuan dan persatuan bangsa dalam
kerangka NKRI;18) Melakukan rekruitment kader politik yang bebas, adil
dan islami;19) Membangun wahana politik yang konstruktif melalui
partai lokal;20) Menciptakan keputusan politik yang memihak kepada
kepentingan masyarakat;21) Melaksanakan pendidikan politik yang sehat;
10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
22) Memberikan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam politik;
23) Membangun etika politik melalui rasa saling percaya dan menghargai (sportifitas) di dalam kelompok masyarakat;
24) Merevitalisasi fungsi partai politik;25) Memberikan motivasi kepada seluruh partai politik26) Melakukan pengkajian yang mendalam terhadap
pembangunan hukum Aceh;27) Menyusun prioritas, arah, dan orientasi pembangunan
hukum Aceh;28) Melakukan penyusunan Prolega (Program Legisalsi
Aceh);29) Mempercepat prakarsa penyusunan materi hukum
sesuai dengan amanah UUPA;30) Meningkatkan penguatan kapasitas aparat penegak
hukum pada setiap level;31) Memberikan dukungan sarana dan prasarana hukum;32) Memberikan bantuan hukum dalam kasus prodeo;33) Meningkatkan penyuluhan hukum kepada
masyarakat;34) Melakukan sosialisasi pelbagai macam peraturan
perundang-undangan kepada masyarakat;35) Melakukan pemetaan/inventarisir kebijakan daerah
kabupaten/kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan lebih tinggi;
36) Memberi arahan terhadap kebijakan daerah kebupaten/kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan lebih tinggi;
37) Meningkatkan kapasitas aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
38) Penyediaan sarana dan prasarana aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
b.Sasaran Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum1) Terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap
kinerja pemerintah daerah;2) Terwujudnya struktur pemerintahan yang sesuai
dengan potensi, kewenangan dan menjamin kesejahteraan masyarakat;
3) Terwujudnya efektifitas dan efisensi penyelenggaraan pemerintahan;
4) Terciptanya kejelasan batas kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
5) Terwujudnya penataan tata ruang dan penataan batas wilayah administrasi bagi kabupaten/kota pemekaran;
6) Adanya ketegasan pendelegasian sebagian kewenangan bupati/walikota kepada lembaga pemerintahan di bawahnya (kecamatan, mukim dan gampong);
7) Terdatanya secara lengkap pulaupulau kecil dan terluar di wilayah pemerintahan Aceh;
11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
8) Terwujudnya lembaga diklat yang professional;9) Terciptanya pola penempatan dan jenjang karir
aparatur yang terarah, terukur dan professional;10) Terbangunnya aparatur pemerintahan yang
professional dan berwibawa;11) Terwujudnya keadilan dan kestabilan politik dalam
masyarakat Aceh dengan sistem kompetisi politik yang sehat;
12) Terwujudnya kedewasaan politik bagi masyarakat;13) Terwujudnya fungsi kontrol partai politik yang
memihak kepada kepentingan masyarakat;14) Terwujudnya kemandirian partai politik;15) Terwujudnya dokumen pembangunan hukum Aceh
yang integral, sistematis, dan terarah;16) Terciptanya materi hukum yang cukup dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Aceh;17) Terwujudnya kelembagaan hukum yang independen
(mandiri) dan professional;18) Terwujudnya kesadaran dan budaya hukum;19) Terwujudnya pengawasan preventif dan represif
kebijakan kabupaten/kota sesuai pasal 235 UU Nomor 11 Tahun 2006, pasal 189 UU No. 32 tahun 2004 dan PP No. 79 Tahun 2006; dan
20) Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS dalam penegakan hukum.
c. Program Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah3) Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah4) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kab/Kota5) Program Penataan Otonomi Baru6) Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
gampong dan Kelurahan7) Program Pengembangan Data/Informasi8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah9) Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan
Pengendalian Kebijakan KDH10) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan11) Program Pendidikan Kedinasan12) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur13) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur14) Program Pembinaan, Pengembangan dan
Kesejahteraan Aparatur dan Non Aparatur15) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.16) Prgram Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip
12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
17) Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
18) Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi19) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan20) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal21) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.22) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan23) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat24) Program Pendidikan Politik Masyarakat25) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan26) Program Penyiapan Rancangan Qanun dan Peraturan
Pelaksanaan Syariat Islam
2.2. Bidang Ekonomi
a. Arah dan Sasaran Bidang Ekonomi1. Penyediaan lapangan kerja dan peluang usaha yang
seluasluasnya kepada masyarakat;2. Peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin
untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan perluasan jaringan kerja serta informasi pasar;
3. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan;
4. Menggerakkan potensi dan keswadayaan masyarakat melalui community based development;
5. Usulan kegiatan ekonomi mengacu kepada identifikasi dan permasalahan yang ada dalam masyarakat;
6. Meningkatkan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) ;
7. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan lebih meningkatkan lagi peranan institusi kemasyarakatan yang ada di lokasi sasaran melalui penguatan pendampingan;
8. Revitalisasi pertanian dan perikanan yang difokuskan pada pengembangan komoditi unggulan dan mendorong pengembangan klusterkluster industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
9. Mendorong investor luar daerah untuk melakukan investasi di Aceh;
10.Meningkatkan lalu lintas perdagangan dan ekspor non migas melalui perluasan jaringan pasar regional, nasional dan internasional;
13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
11.Meningkatkan peran daerah dalam hubungan kerjasama pertumbuhan ekonomi antara Indonesia, Malasyia dan Thailand (Indonesia, Malasyia and Thailand Growth Triangle – IMTGT) dan kerjasama internasional lainnya di bidang ekonomi;
12.Pelayanan satu atap ( one stop service) serta membangun sistim infrastruktur ekonomi yang handal dan efisien;
13.Meningkatkan dan melindungi aset daerah dan masyarakat dari resiko bencana;
14.Menginventarisasi dan mengoptimalkan penggunaan asetaset daerah secara produktif;
15.Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
16.Membangun pusat informasi pasar dan akses informasi lainnya terhadap usaha ekonomi rakyat;
17.Mendorong dan memfasilitasi kelompok masyarakat untuk bermitra dengan berbagai lembaga ekonomi lokal, nasional maupun internasional
14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
b.Program Bidang Ekonomi1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah yang
kondusif2. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Menengah4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif KUKM5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi7. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan
Prasarana Daerah8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani9. Program Peningkatan Ketahanan Pangan10.Program Peningkatan, pemasaran dan Hasil Produksi
Pertanian11.Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian12.Program Peningkatan Produksi Pertanian13.Program Pencegahan dan Penanggulagan Penyakit
Ternak14.Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak15.Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan16.Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan17.Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir18.Program Pemberdayaan masyarakat dalam Pengawasan
dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan19.Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum
Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut20.Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan
Wawasan Maritim Kepada Masyarakat21.Program Pengembangan Budidaya Perikanan22.Program Pengembangan Perikanan Tangkap23.Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan24.Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan25.Program Pengembangan Budidaya Laut, Air Payau dan
Air Tawar26.Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan
Internasional27.Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor28.Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri29.Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah30.Program Penataan Struktur Industri31.Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial32.Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi33.Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi34.Program Pelatihan Transmigrasi
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
35.Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
36.Program Peningkatan Kesempatan Kerja37.Program Peningkatan pengawasan, perlindungan dan
penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
38.Program Keberdayaan Masyarakat Pedesaan39.Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan
40.Program Penanggulangan Kemiskinan41.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
2.3. Bidang Infrastruktur
a. Arah dan Sasaran Bidang Infrastruktur1. Mengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya air
demi terjaganya kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air;
2. Mengelola penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya air demi terwujudnya pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil;
3. Mengelola penyelenggaraan pengendalian daya rusak air demi terwujudnya rasa aman masyarakat terhadap daya rusak air;
4. Mengadakan dan mengelola sistem informasi sumber daya air demi terwujudnya jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air;
5. Membuka dan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil/terisolir, perbatasan dan kepulauan dengan menyediakan jaringan jalan/jembatan untuk mendukung kawasan yang berpotensi dan cepat tumbuh;
6. Meningkatkan pelayanan yang terintegrasi dengan standar minimal MST 10 ton pada ruas jalan nasional dan provinsi serta MST 8 ton pada ruasruas jalan strategis;
7. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan ruasruas jalan nasional, provinsi, dan jalan kabupaten/kota, serta jalan strategis lainnya termasuk jalan desa;
8. Mewujudkan pembangunan jalan yang menghubungkan Pantai Barat – Tengah – Pantai Timur untuk menghilangkan disparitas antar wilayah;
9. Membangun prasarana air minum dan sanitasi baik di perkotaan maupun di pedesan;
10. Melakukan pembinaan tata bangunan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
11. Meningkatkan keterpaduan tata ruang provinsi dengan tata ruang kabupaten/kota, dengan titik berat pada penanganan kawasankawasan strategis/prioritas dan kawasan lintas kabupaten;
12. Membangun kawasan perbatasan dan terisolir dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat;
13. Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana transportasi, pos dan telekomunikasi yang hancur akibat gempa tektonik dan tsunami;
14. Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi, pos dan telekomunikasi;
15. Membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana transportasi, pos dan telekomunikasi di wilayah perbatasan dan terisolir;
16. Mengembangkan sistem transportasi wilayah terpadu, harmonis dan sinergi serta aparatur yang mandiri;
17. Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pencegahan dan pengendalian dampak dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
18. Menyediakan peralatan dan sumber daya aparatur dalam pengendalian dampak lingkungan dengan memanfaatkan media massa untuk pelayanan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat;
19. Melakukan optimalisasi bentuk dan kinerja institusi pengelolaan lingkungan serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
20. Meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi pertanahan serta penyediaan informasi pertanahan bagi keperluan pembangunan dan investasi;
21. Melaksanakan penataan dan pengendalian penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan pemilikan tanah serta pengembangan dan penguatan lembaga pertanahan;
22. Menyelesaikan sengketa pertanahan, penyusunan neraca penggunaan tanah, pemetaan/revisi penatagunaan tanah, konsolidasi tanah, identifikasi dan penegasan tanah negara serta penertiban administrasi land reform;
23. Melakukan indentifikasi, inventarisasi data dan penyebaran informasi pembangunan dengan melakukan peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan organisasi, lembaga pers dan media massa;
24. Meningkatkan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi melalui TVRI dan RRI serta melakukan pengawasan terhadap penyiaran media informasi swasta;
25. Membangun dan mengembangkan eGovernment Pemerintah Aceh guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Aceh yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi
17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
dalam rangka memberikan palayanan informasi kepada publik secara transparan dan akuntabel;
26. Membangun infrastruktur dan mengembangkan Telematika Daerah dalam rangka meningkatkan jaringan komunikasi dan informasi untuk akses informasi baik secara regional, nasional maupun global;
27. Membangun infrastruktur dan mengembangkan Sistem Informasi untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan elektronik (eGovernment) Pemerintah Aceh;
28. Membangun infrastuktur dan mengelola database Dinas/Badan/ Lembaga Daerah dan bank data Pemerintah Aceh;
29. Melakukan pembinaan sumberdaya aparatur Pemerintah Aceh yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola teknologi komunikasi dan sistem informasi;
30. Melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan sistem informasi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat;
31. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor telekomunikasi;
32. Melakukan ”moratorium logging” dilanjutkan dengan penataan kembali sistem pengusahaan hutan tidak hanya kepada pengusaha tapi juga pengusahaan hutan yang dikelola masyarakat;
33. Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan didalam dan diluar kawasan hutan;
34. Melakukan pengamanan hutan secara intensif melalui pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Polisi Hutan;
35. Mengoptimalkan kelembagaan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan, dengan dasar Manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pemantapan batas kawasan hutan;
36. Meningkatkan peluang eksploitasi pertambangan skala besar, menengah dan kecil serta membina, mengawasi dan menertibkan usaha pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan;
37. Meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan dan pengembangan di bidang usaha pertambangan rakyat;
38. Meningkatkan pemahaman masyarakat penambang dan aparatur pemerintah daerah khususnya dalam aspek peraturan dan perundang-undangan di bidang pertambangan;
39. Menyediakan data potensi sumber-sumber energi baru sebagai energi alternatif dan potensi pertambangan;
18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
40. Membangun sarana dan prasana sumber-sumber air bawah tanah yang memenuhi standar kesehatan di kawasan krisis air;
41. Menetapkan arah kebijakan energi daerah;42. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
distribusi, kualitas dan harga BBM;43. Menyediakan perangkat hukum di bidang energi,
mineral, batubara, panasbumi dan air bawah tanah;44. Melakukan penyediaan energi listrik melalui
pembangunan pembangkit baik skala besar maupun kecil terutama untuk pedesaan/kawasan yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN;
45. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dan harga hasil industri pertambangan serta pengendalian kualitas dan harga BBM;
46. Membuat perangkat hukum di bidang sumber daya energi/mineral dan air bawah tanah;
47. Mengembangkan dan meningkatkan promosi dan destinasi wisata serta usaha pariwisata; dan
48. Meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan sumber daya pelaku wisata dan pembentukan kelompokkelompok sadar wisata (pokdarwis).
b.Program Bidang Infrastruktur1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan2. Program Pembangunan saluran drainase/ goronggorong3. Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan4. Program Peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan5. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya6. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku7. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya8. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah9. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh10. Program Pembangunan Infrstruktur Perdesaan11. Program Pengaturan Jasa Konstruksi12. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi13. Program Pengawasan Jasa Konstruksi14. Program Pengembangan Perumahan15. Program Perencanaan Tata Ruang16. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan17. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan18. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan19. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan20. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
21. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
22. Program Peningkatan dan Pembangunan Sarana Kereta Api
23. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
24. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup
25. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
26. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
27. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
28. Program Peningkatan Pengendalian Polusi29. Program Penataan, Penguasaan Pemilikan dan
Pemanfaatan Tanah30. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Masa31. Program Fasilitasi Peningkatan Sumberdaya Manusia
Bidang Komunikasi dan Informasi32. Program Pengembangan Data dan Statistik33. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media34. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan35. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan36. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan37. Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan38. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri39. Program Pembinaan dan penertiban industri hasil
hutan40. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan41. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat
yang Berpotensi Merusak Lingkungan42. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan43. Program Pengembangan Migas44. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata45. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata46. Program Pengembangan Kemitraan47. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
2.4. Bidang Pendidikan
a. Arah dan Sasaran Bidang Pendidikan1. Memperluas akses memperoleh layanan dan perawatan
PAUD untuk anak usia 0 – 6 tahun melalui pendekatan
20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
formal dan non formal dengan meningkatkan partisipasi masyarakat;
2. Memastikan transisi otomatis dan akses yang merata pendidikan dasar dan menengah selama 12 tahun dengan menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah dalam satu atap;
3. Memposisikan kembali program sekolah kejuruan (vokasional) menjadi pilihan favorit melalui pendekatan yang berdasarkan permintaan pasar (demand based approach);
4. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup (lifeskills) berbasis sekolah;
5. Mengintegrasikan konsep pendidikan formal dan non formal kepada dayah salafiyah dan mendorong ulama dayah untuk memfasilitasi anakanak usia sekolah belajar di jalur formal atau non formal;
6. Meningkatkan akses yang merata ke pendidikan tinggi, sejalan dengan itu dilakukan rasionalisasi dan konsolidasi kemitraan antara PTN dan PTS baik dalam hal tata kelola (governance) maupun pembiayaan.
7. Memanfaatkan fasilitas pendidikan secara lebih efektif dan efisien;
8. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pengembangan kapasitas (capacity building) berupa pendidikan dan pelatihanpelatihan serta mendistribusikan tenaga pendidik secara lebih merata;
9. Meningkatkan akses untuk memperoleh bahan–bahan instruksional dan input–input lainnya untuk tujuan peningkatan mutu lulusan;
10. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, khususnya dunia usaha, dalam rangka mempersiapkan lulusan yang mandiri, berdaya saing, dan kompeten;
11. Mempercepat pemanfaatan media Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) untuk mendukung pembelajaran dan memperkecil kesenjangan mutu pendidikan antar daerah;
12. Meningkatkan sarana dan prasarana serta dukungan ketenagaan yang berkualitas pada sekolah dan dayah unggulan;
13. Memastikan penerapan kurikulum berstandar nasional (sesuai Standar Nasional Pendidikan) untuk mengantisipasi pesatnya perubahan lingkungan baik yang berskala nasional, regional, dan global (internasional);
14. Mengupayakan pembangunan perpustakaan sekolah, dayah, madrasah, dan perpustakaan umum serta melengkapi koleksi buku dan pelayanan yang berbasis teknologi informasi;
21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
15. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, kurikulum, manajemen, serta akreditasi dayah melalui workshop, lokakarya, dan pelatihan;
16. Meningkatkan penelitian kependidikan dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing.
17. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja lembaga pendidikan melalui pemberdayaan Majelis Pendidikan dan Komite Sekolah;
18. Memperkuat manajemen dan tata kelola (governance) sekolah dengan manajemen berbasis sekolah, termasuk pengelolaan keuangan yang akuntabel;
19. Meningkatkan dan memperbaiki sistem dan mekanisme serta standar pemantauan dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil;
20. Meningkatkan upaya pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) pada institusiinstitusi pendidikan melalui sistem pengendalian internal, pengawasan masyarakat, serta pengawasan fungsional dari lembaga terkait;
21. Mendorong terciptanya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan dengan mewajibkan institusi pendidikan memberikan informasi dan laporan capaian kinerja secara terbuka kepada publik;
22. Mendorong terbentuknya Kopertis dan Badan Akreditasi pendidikan.
23. Merumuskan dan mendistribusikan standar operasional dan prosedur pelaksanaan sistem pendidikan berbasis nilai Islami;
24. Mempercepat tersusunnya kurikulum dan bahan ajar yang bernuansa Islami untuk setiap jenjang pendidikan;
25. Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru mata pelajaran agama Islam dan mendistribusikannya secara merata sampai ke daerahdaerah terpencil;
26. Memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi sarana ibadah, media pembelajaran yang memadai di setiap sekolah;
27. Menetapkan suatu sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menilai kinerja institusi pendidikan dalam penerapan sistem pendidikan bernuansa Islami;
28. Meningkatkan kemampuan guru mata pelajaran tentang pengintegrasian wawasan agama ke dalam pembelajaran.
b. Program Bidang Penddidikan1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun3. Program Pendidikan Menengah4. Program Pendidikan Non Formal5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan7. Program Pendidikan Dayah8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan9. Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan10. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan
Tinggi11. Program Pendidikan Kualitas Pendidikan Agama
2.5. Bidang Kesehatan
a. Arah dan Sasaran Bidang Kesehatan1. Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan
kesehatan dasar, rujukan dan pelayanan kesehatan khusus.
2. Menerapkan kebijakan, mekanisme pembiayaan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan penyediaan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
3. Penyediaan dan pengembangan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Penempatan tenaga kesehatan yang proporsional merata di seluruh kabupaten/kota.
5. Peningkatan dan pemantapan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
6. Pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan termasuk kesiapsiagaan terhadap bencana.
7. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, gizi dan lanjut usia (lansia) serta kesehatan jiwa.
8. Penyediaan mekanisme pelayanan rujukan.9. Peningkatan promosi kesehatan dan penyediaan
sistem informasi kesehatan berbasis data teknologi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
10. Penelitian dan kajian masalah kesehatan.11. Desentralisasi dan dekonsentrasi pembiayaan,
perencanaan dan fungsi administrasi di sektor kesehatan.
12. Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional dan internasional disetiap upaya pembangunan kesehatan.
13. Membangun fasilitas pendidikan kesehatan dan kedokteran yang berkualitas dan memadai.
14. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, berkualitas dengan harga yang terjangkau.
b. Program Bidang Kesehatan
23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat3. Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan
Masyakarat4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat5. Program Pengembangan Lingkugan Sehat6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana RS/ RSJ/RS Paru-Paru/ RS Mata9. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/ RS
Jiwa/ RS Paru-Paru/ RS Mata10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia11. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak12. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat
2.6. Bidang Agama, Sosial dan Budaya
a. Arah dan Sasaran Bidang Agama, Sosial dan Budaya1. Meningkatkan pelayanan keagamaan kepada
masyarakat secara optimal.2. Menyediakan sarana dan prasarana keagamaan yang
memadai bagi masyarakat.3. Meningkatkan pembinaan Imam Mesjid, khatib, Da’i,
Guru Pengajian, Pengelola zakat dan Tahyiz mayat.4. Meningkatkan kerukunan hidup intern dan antar umat
beragama.5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan kehidupan
antar umat beragama.6. Mengoptimalkan peran ulama dalam setiap
pengambilan kebijakan daerah dan penyelesaian problem keummatan.
7. Memantapkan hubungan dan koordinasi ulama dan umara.
8. Mensosialisasikan program pemerintah dalam segala aspek pembangunan.
9. Penguatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga keagamaan baik nasional dan internasional.
10. Meningkatkan pembinaan kualitas umat beragama melalui pelatihan dan pengkaderan ulama terutama bidang rukyah dan hisab bekerjasama dengan badan islam dunia melalui MPU.
11. Memanfaatkan dan memberdayakan alumni dayah dalam pembangunan di Provinsi NAD.
24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
12. Penambahan jam belajar agama disekolah umum dan perguruan tinggi.
13. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang Syari’at Islam.
14. Peningkatan bimbingan dan pemantapan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
15. Mempersiapkan Qanun pelaksanaan Syariat Islam.16. Peningkatan Sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam. 17. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pelaksanaan
ibadah umat.18. Peningkatan Kegiatan Syi’ar Islam.19. Meningkatkan dan membudayakan Syari’at Islam di
kalangan umat.20. Meningkatkan kemampuan qari dan qariah agar Aceh
dapat mencerminkan daerah pelaksanaan syariat Islam.21. Melakukan penelitian dan pengamalan terhadap
pelaksanaan Syari’at Islam.22. Meningkatkan peran Da’i dan Dayah di Wilayah
Perbatasan.23. Meningkatkan pelayanan lembaga masyarakat dan
penegakan hukum.24. Menyediakan tenaga pelaksana dan pengawas dalam
pelaksanaan Syari’at Islam.25. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pelatihan
yang representatif dalam rangka menghasilkan tenaga pelaksana dan pengawas pelaksanaan Syari’at Islam.
26. Menegakkan supremasi hukum di tengahtengah masyarakat.
27. Mengoptimalkan fungsi Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian dan Kanwil Kehakiman sebagai lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari’at Islam.
28. Meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat dalam pelaksanaan Syari’at Islam.
29. Mengoptimalkan peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan dan penyidikan pelanggaran Syari’at Islam.
30. Meningkatkan peran Baital Mal dalam rangka pengelolaan Zakat dan Harta Agama.
31. Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang lebih adil kepada PMKS baik sistem panti dan luar panti dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
32. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.
33. Memantapkan manajemen pelayanan sosial.34. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelayanan
sosial;35. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor
dan lintas wilayah;36. Mengidentifikasi sumber-sumber daya sosial;37. Memperbaiki dan meyempurnakan data Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
38. Memberdayakan dan Meningkatkan Kesejahteraan Para Penyandang Cacat dan Komunitas dhu’afa;
39. Mengadakan penelitian tentang kependudukan di Provinsi NAD;
40. Mensosialisasi kehidupan harmonis antar warga masyarakat;
41. Mengembangkan sumberdaya ekonomi masyarakat pesisir dan terpencil;
42. Mengembangkan koperasi pedesaan;43. Melatih kerajinan tangan bagi yang belum terampil di
masyarakat pedesaan;44. Meningkatkan peran perempuan dalam proses politik
dan jabatan publik;45. Memantapkan penentuan Quota 30 % dalam legislatif
terhadap perempuan;46. Memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan
dalam rumah tangga;47. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap
perempuan dan anak dalam rumah tangga.48. Memperkuat kelembagaan dan jaringan
Pengarusutamaan Gender (PG) dan anak;49. Menyediakan data base PG dan anak serta dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat;50. Pecegahan terjadinya trafiking dan eksploitasi terhadap
perempuan dan anak;51. Meningkatkan taraf pendidikan dan pelayanan
kesehatan untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;
52. Meningkatakan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
53. Membina potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepoloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan;
54. Memperluas kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan;
55. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, lingkungan hidup, ketahanan, keamanan serta budaya dan agama;
56. Melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual lainnya;
57. Mewujudkan keterpaduan program pembinaan kepemudaan;
58. Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
59. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata demi kesehatan dan kebugaran jasmani untuk membentuk watak bangsa;
60. Meningkatkan dan memelihara prasarana dan sarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
61. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan;
62. Membina kewirausahaan melalui kemitraan dalam upaya menggali potensi ekonomi dengan pengembangan industri olahraga;
63. Mengembangkan sistem penghargaan bagi olahragawan yang berprestasi dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan;
64. Mewujudkan keterpaduan program pembinaan olahraga dan meningkatkan program pengembangan SDM olahraga;
65. Menambah prasarana dan sarana keolahragaan;66. Merancang dan melaksanakan program dan kegiatan
untuk pengembangan nilai seni budaya;67. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilainilai budaya
sebagai upaya untuk memilahmilah nilai budaya yang kondusif dan serasi dalam menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan;
68. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihakpihak yang terkait dalam pengembangan budaya aceh sebagai bagian budaya nasional;
69. Membangun kembali apresiasi masyarakat terhadap budaya, seni, bahasa dan sastra serta peran lembaga adat Aceh;
70. Membangun institusi seni daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
71. Mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap upaya pelestarian dan pemeliharaan situs cagar budaya, bendabenda budaya dan pemugaran benda dan bangunan bersejarah;
72. Memberdayakan dan mengembangkan lembaga adat;Mengadakan penelitian dan pengkajian terhadap seni dan budaya;
73. Menumbuhkembangkan media massa baik media cetak, elektronik maupun tradisional.
b. Program Bidang Agama, Sosial dan Budaya1. Program Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan
Syariat Islam2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Lembaga
Keagamaan3. Program Penyuluhan Agama Islam dan Sosialisasi
Qanun Syariat Islam4. Program Peningkatan Sumber Daya Teknis Pelaksana
dan Pengawas Syariat Islam5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan6. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama7. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan
Pengamatan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama
8. Program Penyemarakkan Syiar Islam
27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
9. Program Sertifikasi, Penata Usahaan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Agama
10. Program Peningkatan Pembinaan Pelayanan Kehidupan Beragama
11. Program Keserasian Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam
12. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama13. Program Pembinaan Syariat Islam14. Program Perencanaan pengembangan dan pembinaan
Syari'at Islam15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial17. Program Pembinaan Anak Terlantar18. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma19. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo20. Program Pembinaan Eks. Penyakit Sosial21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial22. Program Kerjasama Pembangunan23. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan24. Program Perencanaan Sosial dan Budaya25. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak26. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan27. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan
Pemuda28. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen
Olahraga29. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan30. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga31. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga32. Program Pengembangan Nilai Budaya33. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya34. Program Pengelolaan Keragaman Budaya35. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya36. Program Pagelaran Seni Budaya Daerah
2.7. Bidang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencanaa. Arah dan Sasaran Bidang Penanganan dan
Pengurangan Resiko Bencana1. Meminimalkan dampak resiko bencana baik jumlah jiwa
maupun materi.2. Meningkatkan koordinasi berbagai pihak yang terkait
baik Lembaga pemerintah, NGO maupun masyarat dalam penanganan bencana.
3. Memenuhi kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana.4. Memfungsikan kembali sarana dan prasarana yang
rusak akibat bencana.
28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
5. Meningkatkan kemampuan dan kewaspadaan masyarakat dan aparatur pemerintah dalam upaya mengurangi dampak terhadap resiko bencana.
6. Memulihkan kembali fungsi sosial masyarakat pasca bencana.
7. Meningkatkan nilainilai kesetiakawanan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana.
b. Program Bidang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan
Bencana2. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan
Bencana Alam3. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan
Prakiraan Iklim Laut4. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan5. Program Perbaikan perumahan akibat bencana
alam/sosial6. Program Pengendalian Banjir7. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
3. Cara Pencapaian Arah dan Sasaran
Untuk mencapai tujuan, arah dan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Aceh, dilakukan dengan cara dan strategi menurut bidang sebagai berikut :
a. Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum1) Mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan
akuntabel.2) Membangun kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai
dengan kebutuhan. 3) Optimalisasi sarana dan prasarana kerja4) Batas kewenangan antara pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota5) Memfasilitasi penyelesaian masalah tata ruang dan batas
wilayah administrasi bagi kabupaten/kota pemekaran.6) Pemetaan, pemberian namanama, toponomi pulau kecil dan
terluar7) Penempatan wilayah administrasi, titik kordinat, dan
penguasaan wilayah secara ekonomi dan social budaya8) Peningkatan kapasitas SDM aparatur9) Revitalisasi baperjakat dalam penempatan dan penjenjangan
karir aparatur 10) Pemberian penghargaan dan sanksi kepada aparatur secara
adil.11) Keutuhan bangsa dalam kerangka NKRI.12) Membangun kader politik yang bebas, adil dan islami serta
memihak kepentingan masyarakat13) Memfasilitasi pembentukan partai lokal.
29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
14) Adanya penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam politik.
15) Membangun etika dan pendidikan politik yang sehat melalui rasa saling percaya dan menghargai (sportifitas) di dalam kelompok masyarakat.
16) Mengindentifikasi dan menginventarisasi terhadap pembangunan hukum Aceh
17) Melakukan penyusunan Prolega (Program Legislasi Aceh).18) Pengkajian materi hukum sesuai dengan amanah UUPA.19) Capasity building aparat penegak hukum serta dukungan
sarana dan prasarana hukum.20) Bantuan hukum dalam kasus prodeo dan Peningkatan
penyuluhan hukum kepada masyarakat.21) Inventarisir kebijakan daerah kabupaten/kota yang
bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan lebih tinggi.
22) Penguatan kapasitas aparatur dan penyediaan fasilitas sarana, prasrana Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
b. Bidang Ekonomi1) Meningkatkan kesempatan kerja dan peluang usaha dalam
upaya penanggulangan kemiskinan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat terdistribusi secara lebih merata;
2) Mendorong partisipasi masyarakat untuk memberdayakan dan kemandirian dalam peningkatan kesejahteraan;
3) Penguatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
4) Revitalisasi pertanian dan perikanan secara profesional;5) Meningkatkan realisasi investasi swasta di daerah;6) Meningkatkan ekspor non migas;7) Mendorong kerjasama pertumbuhan ekonomi Indonesia,
Malasyia dan Thailand (Indonesia, Malasyia and Thailand Growth Triangle – IMTGT) dan kerjasama internasional lainnya;
8) Penyederhanaan prosedur perizinan usaha serta membangun sistem infrastruktur ekonomi yang handal dan efisien;
9) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);10) Membangun pusat informasi pasar dan akses informasi
lainnya terhadap usaha ekonomi rakyat.
c. Bidang Infrastruktur1) Membuat pola pengelolaan sumber daya air sebagai kerangka
dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
2) Membentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3) Membangun waduk dan embung beserta sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pengawaten air, sumber daya air, dan pengendali daya rusak air, yang dibarengi dengan kegiatan konservasi DAS.
30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
4) Membuat perangkat hukum yang berhubungan dengan sumber daya air Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5) Membangun laboratorium konservasi pada DAS bekerjasama dengan Universitas Syiah Kuala.
6) Memelihara dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana konservasi sumber daya air yang telah ada.
7) Mengoptimalkan fungsi dan peran P3A Kejruen Blang.8) Membangun sarana dan prasarana air baku selain waduk dan
embung untuk kebutuhan air selain irigasi.9) Memelihara dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi yang
telah ada.10) Membangun irigasi teknis pada lahan potensial.11) Membangun sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah
secara terkendali.12) Memelihara dan meningkatkan fungsi konstruksi sungai,
muara, dan pantai yang berfungsi sebagai pengendali daya rusak air.
13) Membangun konstruksi pengendali daya rusak air di sungai, muara, dan pantai.
14) Memelihara dan meningkatkan fungsi sistem informasi sumber daya air yang telah ada.
15) Melakukan kerjasama dengan Universitas Syiah Kuala dan instansi lainnya dalam memelihara, meningkatkan, membangun, dan mengelola sistem informasi sumber daya air yang telah ada dan yang akan dibangun.
16) Menyediakan jaringan jalan dan jembatan yang memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan jasa di seluruh wilayah melalui program pemeliharaan dan pembangunan.
17) Mengembangkan prasarana dan sarana transportasi darat sehingga memberikan akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat;
18) Melakukan penambahan armada ferry dan lintasan baru sebagai upaya penyediaan sarana transportasi bagi masyarakat kepulauan;
19) Meningkatkan pelayanan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas bagi pengguna kendaraan di jalan raya;
20) Mempertahankan subsidi angkutan perintis penyeberangan sebagai upaya membuka isolasi daerah dan memacu perkembangan perekonomian wilayah;
21) Mengembangkan angkutan kereta api sebagai angkutan massal yang cepat, murah, hemat energi, berwawasan lingkungan untuk meningkatkan mobilitas barang dan penumpang;
22) Membangun pelabuhan baru dengan kapasitas >10.000 DWT di wilayah pantai BaratSelatan dan pantai UtaraTimur sehingga dapat menjadi pusat penyebaran (hub) dan pintu masuk bagi kegiatan ekspor impor bagi masing-masing wilayah tersebut sekaligus menghilangkan ketergantungan terhadap pelabuhan Belawan (SUMUT);
23) Mengembangkan pelabuhan Sabang sebagai International Hub dan pintu masuk Indonesia wilayah barat di masa depan;
31
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
24) Mengembangkan Pelabuhan Malahayati untuk mendukung Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam;
25) Membangun bandara baru dalam rangka menyediakan alternatif moda transportasi yang cepat dan dapat membuka isolasi daerah serta mengantisipasi terputusnya hubungan darat dan laut sebagai akibat bencana seperti yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dan gempa tanggal 28 Maret 2005;
26) Mengembangkan Bandara Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh) sebagai Bandara Internasional Hub dan Embarkasi Haji agar dapat didarati oleh pesawat sejenis B747 serta pengembangan fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung maksud tersebut;
27) Mengembangkan Bandara Maimun Saleh Sabang, Cut Nyak Dhien Meulaboh, Lasikin Sinabang dan Rembele Takengon sebagai bandara utama di Provinsi NAD yang dapat didarati oleh pesawat sejenis F28.
28) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara merata dengan melibatkan partisipasi semua stake holders dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
29) Menginventarisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah (P4T) serta menyediakan sertifikat tanah bagi masyarakat ekonomi lemah dan wilayah perbatasan;
30) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur telematika daerah dalam rangka integrasi data dan pelayanan informasi kepada publik;
31) Mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dengan mengoptimalkan manfaat hutan sesuai fungsinya melalui kegiatan penataan kembali pengusahaan hutan (redesign); rehabilitasi hutan dan lahan : mengaktifkan upaya pengamanan hutan serta melibatkan peran serta masyarakat dan lembaga swadaya dalam pengelolaan sumberdaya hutan;
32) Menyediakan dan mendayagunakan sumberdaya alam tambang yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta menyediakan informasi geologi dan sumber daya mineral;
33) Meningkatkan jumlah wisatawan dalam dan luar negeri dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat, berlandaskan pada sosial budaya keAcehan dan bernuansa Islami.
d. Bidang Pendidikan1) Mengurangi hambatan biaya pada tingkat pendidikan usia
dini, pendidikan dasar, menengah, dayah dan luar sekolah;2) Meningkatkan efektivitas internal dan tingkat kelangsungan
sekolah di setiap jenjang pendidikan;3) Mendorong partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dan
dunia usaha;4) Mengembangkan fasilitas pendidikan yang memfokuskan
pada upaya untuk menghapus hambatan kesempatan belajar dan perluasan akses penyediaan pendidikan dasar dan
32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
menengah di daerahdaerah terpencil, pemukiman terpencar dan daerah kepulauan;
5) Mendorong pengembangan Perguruan Tinggi sesuai dengan prioritas dan arah pengembangan daerah;
6) Pengembangan fasilitas dayah dalam menunjang pelayanan pendidikan yang bermutu.
7) Efisiensi dan peningkatan kinerja pelayanan pendidikan; 8) Desentralisasi sekolah/manajemen kelembagaan;9) Reformasi kurikulum secara terus menerus dan penyediaan
bahan ajar;10) Desentralisasi manajemen dan perencanaan pengembangan
guru; 11) Peningkatan monitoring kinerja sekolah/kelembagaan dan
prestasi siswa;12) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana penunjang
pembelajaran yang bermutu;13) Pengembangan pendidikan unggulan pada jenjang
pendidikan dasar, menengah dan dayah;14) Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan
kelembagaan, kurikulum, manajemen, serta akreditasi dayah;15) Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan pendidikan.16) Memperkuat sistem perencanaan, pengawasan, monitoring
dan evaluasi; 17) Peningkatan sistem manajemen kelembagaan dan sekolah;18) Peningkatan tata kelola yang akuntabel dan transparan;19) Peningkatan sistem pengkoordinasian PTS dan Akreditasi
pendidikan.20) Meningkatkan kerja sama antara Dinas Pendidikan dengan
berbagai pihak terkait lainnya, seperti Perguruan Tinggi, MPU, MPD, Departemen Agama, Dinas Syariat Islam, Biro Keistimewaan Aceh Setda Provinsi dan Ormasormas Islam;
21) Peningkatan sarana peribadatan, media pembelajaran dan penerapan budaya yang menunjang pendidikan bernuansa Islami;
22) Peningkatan kualitas guru dalam metode internalisasi nilainilai Islami;
23) Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pendidikan yang bernuansa Islami secara berkala.
e. Bidang Kesehatan1) Terwujudnya pelayanan kesehatan minimal bagi masyarakat.2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan
melalui perencanaan yang tepat, penempatan tenaga kesehatan dan peningkatan kapasitas yang sesuai untuk mendukung pembangunan sistem kesehatan daerah.
3) Peningkatan jangkauan, pemerataan, efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan.
4) Memperkuat mekanisme rujukan dengan memanfaatkan rumah sakit dengan pelayanan unggulan.
5) Meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan dan mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis data teknologi.
33
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
6) Melakukan penelitian terhadap kebijakan dan masalah kesehatan.
7) Mengembangkan pola Badan Layanan Umum (BLU) di rumah sakit provinsi dan kabupaten/kota.
8) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat lokal, nasional dan internasional di setiap upaya pembangunan kesehatan melalui advokasi.
9) Pengembangan fasilitas pendidikan kesehatan dan kedokteran.
f. Bidang Agama, Sosial dan Budaya1) Meningkatkan peran ulama dalam semua sektor kehidupan
pemerintah dan masyarakat. 2) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi keagamaan baik
dengan instansi terkait maupun lembaga keagamaan tingkat nasional dan internasional.
3) Meningkatan kualitas pendidikan agama di sekolahsekolah dan perguruan tinggi.
4) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan Syari’at Islam.
5) Meningkatkan pengawasan tentang pelaksanaan Syari’at Islam.
6) Meningkatkan pemberdayaan lembaga keagamaan dan melakukan sertifikasi, penatausahaan, pengelolaan dan pemberdayaan harta agama.
7) Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial di seluruh Provinsi NAD;
8) Meningkatkan dan Mengembangkan potensi sumber daya sosial;
9) Memperbaharui data penduduk di Provinsi NAD;10) Merancang Program untuk pengentasan kemiskinan;11) Mengembangkan dan membangun ekonomi masyarakat
pedesaan;12) Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pengambil
keputusan dan pelaksanaan pembangunan;13) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak;14) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hukum
terhadap perempuan;15) Meningkatkan peran dan hubungan antar lembaga pemuda;16) Menanggulangi dampak demoralitas di kalangan pemuda;17) Mewujudkan dan mengembangkan sistem kaderisasi
organisasi kepemudaan;18) Meningkatkanpengetahuan dan keterampilan pemuda;19) Membudayakan olahraga di kalangan masyarakat;20) Memotivasi penguatan institusi keolahragaan di daerah
melalui bantuan/subsidi;21) Meningkatkan penguatan peran kelembagaan adat budaya;22) Memaksimalkan peran dan koordinasi antar lembaga adat
dengan pihakpihak yang terkait;
34
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
23) Mengembangkan apresiasi budaya, kesenian, bahasa dan adat istiadat;
24) Melestarikan dan memelihara situs dan cagar budaya;25) Menumbuhkan kultur demokrasi yang sehat, kompetitif
dialogis dan rasional;26) Melestarikan dan menghargai nilainilai kepahlawanan para
pejuang;27) Menggali dan membina kekayaan adat istiadat, seni, budaya
dan bahasa;28) Meningkatkan penguatan fungsi meunasah sebagai pusat
pemberdayaan masyarakat;29) Meningkatkan penegakan hukum adat di tingkat gampong
dan kemukiman;30) Meningkatkan peran komunikasi dan informasi melalui
media massa.
g. Bidang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana1) Terwujudnya Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko
Bencana (RADPRB).2) Terpetanya kawasankawasan yang beresiko bencana.3) Meningkatkan dan melindungi aset daerah dan masyarakat
dari resiko bencana;4) Membangun sarana dan prasarana peringatan dini banjir
kiriman sungai.5) Menyediakan rumah sederhana, sarana dan prasarana dasar
pemukiman, air bersih, sanitasi, fasilitas umum bagi masyarakat bagi korban kerusuhan/bencana alam, dengan berpedoman kepada tata ruang serta tata bangunan yang mempertimbangkan resiko bencana sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
6) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana transportasi darat dan penyeberangan yang hancur akibat gempa tektonik dan gelombang tsunami sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat pulih kembali;
7) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pelabuhan yang rusak akibat gempa tektonik dan gelombang tsunami sehingga dapat mengembalikan fungsinya dalam melayani aktivitas sandar dan bongkar muat barang dan penumpang;
8) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana bandara yang rusak akibat gempa tektonik dan gelombang tsunami sehingga pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi udara dapat pulih kembali;
9) Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.
10) Penyediaaan fasilitas pendidikan masyarakat yang terkena dampak bencana.
11) Meningkatkan pemahaman, kemampuan dan daya tanggap masyarakat dalam penanggulangan bencana.
35
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
12) Memaksimalkan peran dan koordinasi antar lembaga adat dengan pihakpihak yang terkait dalam penanggulangan bencana.
13) Meningkatkan upaya pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi korban pasca bencana.
B. Penetapan Kinerja Tahun 2009
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, merupakan wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan pemberian reward atau penghargaan serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pencapaian kinerja.
Pemerintah Aceh telah melakukan penetapan kinerja tahun 2009 berdasarkan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pilihan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh sesuai dengan kedudukan dan ruang lingkup tugas serta fungsi.
Penetapan kinerja tahun 2009 didasari pada hasil evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2008, untuk kelanjutan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan arah dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM, maka kebijakan umum anggaran tahun 2009 masih diarahkan dan diprioritaskan pada bidang :
1. Bidang Ekonomi
Pembangunan di bidang ekonomi tahun 2009 dititikberatkan pada penyelesaian masalah-masalah sosial yang mendasar dengan menetapkan prioritas pembangunan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
Adapun sasaran, program dan kegiatan di bidang ekonomi sebagai berikut :
Sasaran :1. Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang usaha dalam
upaya penanggulangan kemiskinan2. Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Koperasi (UMKMK)
36
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
3. Meningkatkan realisasi investasi swasta di daerah4. Ketersediaan pusat informasi pasar dan akses informasi
lainnya terhadap usaha ekonomi rakyat
a. Program :1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh.2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.3. Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah.4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.7. Program Pengembangan Potensi dan Kerjasama Investasi.8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi.9. Program Penyiapan Potensi sumber Daya, Sarana dan
Prasarana Daerah.10. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.11. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian dan
perkebunan).12. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan.13. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/
Perkebunan.14. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.15. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Lapangan.16. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak.17. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.18. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan.19. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.20. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.21. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan
dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.22. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.23. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.24. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi
Perikanan.25. Program Pengembangan Kerjasama dengan
LembagaLembaga.26. Program Internasional.Peningkatan dan Pengembangan
Ekspor.27. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.28. Program Penataan Struktur Industri.29. Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial.30. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja.31. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
37
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
32. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan.
33. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.34. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.35. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa.36. Program Pemberdayaan Fakir Miskin.37. Program Penanggulangan Kemiskinan.38. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
39. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.40. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.41. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan.42. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.43. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.44. Program Transmigrasi Lokal.45. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan.46. Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan.47. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan.48. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
b. Kegiatan :1. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan
antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
2. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi
3. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
4. Pemantapan rancangan program dan informasi pembangunan serta pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program
5. Perencanaan pengembangan infrastruktur6. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi7. Pendampingan Economic Development Finance Facility
(EDFF)8. Koordinasi pengembangan Kluster Ekonomi Daerah
(APED)9. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan10. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD11. Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha
kecil menengah dan koperasi12. Pengembangan kebijakan dan program peningkatan
ekonomi lokal13. Monitoring, evaluasi dan pelaporan14. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan koperasi
38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
15. Fasilitasi pengembangan usaha industri kecil dan menengah
16. Pengembangan Potensi dan Kerjasama Investasi17. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang
Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
18. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
19. Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
20. Penyelenggaraan Pameran Investasi21. Pengembangan Potensi dan Kerjasama Investasi22. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan
Pelayanan Penanaman Modal23. Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi24. Ub dating website pendukung investasi25. Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat26. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis27. Pekan Daerah (PEDA) kontak tani nelayan andalan28. Pengembangan diversifikasi tanaman29. Penanganan daerah rawan pangan30. Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan31. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat32. Pengembangan desa mandiri pangan33. Pengembangan lumbung pangan desa34. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien35. Penyuluhan sumber pangan alternatif36. Monitoring, evaluasi dan pelaporan37. Pemberdayaan lembaga mandiri dan mengakar di
masyarakat38. Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu tingkat
provinsi dan nasional39. Penyusunan rancangan implementasi program
pembangunan ketahanan pangan40. Laboratorium uji keamanan pangan41. Koordinasi kebijakan ketahanan pangan42. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
unggulan daerah43. Pengendalian dan Pemantapan Alih Teknologi
Pengendalian Hama Terpadu (PHT)44. Peningkatan Sumber Daya Teknologi Pengolahan Hasil
Perkebunan45. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna46. Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan47. Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan48. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
tepat guna49. Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta
Penyusunan Profil Perkebunan50. Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
39
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
51. Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat
52. Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit dan Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan
53. Pembangunan Kebun Karet Rakyat54. Pembangunan Kebun Kakao Rakyat55. Pembinaan dan bimbingan teknis demplot aneka tanaman
perkebunan56. Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh pertanian/
perkebunan lapangan57. Pendataan masalah peternakan58. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak59. Penanggulangan kasus flu burung60. Diagnosa penyakit hewan dan mutu genetik61. Pembibitan dan perawatan ternak62. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat63. Pengembangan Agribisnis Peternakan64. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan65. Pengembangan kawasan ayam ras petelur66. Perencanaan pembangunan peternakan67. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil
Peternakan68. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah69. Magang pelaku usaha pengolahan produk peternakan70. Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna71. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi
peternakan tepat guna72. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir73. Pengawasan dan penertiban illegal fishing74. Pengembangan bibit ikan unggul75. Pembinaan dan pengembangan perikanan76. Revitalisasi perikanan budidaya dikawasan budidaya air
tawar77. Revitalisasi perikanan budidaya dikawasan budidaya air
payau78. Motorisasi Armada Perikanan dalam upaya peningkatan
daya Jelajah dan Produktifitas Nelayan79. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan80. Peningkatan kapasitas Kelembagaan; Operasional Pusat
Jaringan Usaha dan Investasi (PUSJUI)81. Koordinasi Program Kerjasama antara Pemerintah RI dan
UNFPA82. Koordinasi Program Kerjasama antara Pemerintah RI dan
UNICEF (KHPPIA)83. Pengembangan kluster produk ekspor84. Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor
dan impor85. Pembangunan promosi perdagangan internasional86. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk87. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian
daerah
40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
88. Rapat koordinasi sinkronisasi program penataan industri89. Fasilitasi pembinaan industri kecil dan menengah90. Pembangunan balai latihan kerja91. Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi
pencari kerja92. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja93. Monitoring, evaluasi dan pelaporan94. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja95. Kerjasama pendidikan dan pelatihan96. Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan
pelatihan berbasis masyarakat97. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan
hubungan industrial98. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan
hukum dan jaminan sosial ketenaga kerjaan99. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenaga kerjaan100. Peningkatan pengawasan perlindungan dan
penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
101. Monitoring, evaluasi dan pelaporan102. Penerapan sistem deteksi dini untuk pencegahan
kasus hubungan industrial103. Bimtek dan penyuluhan keselamatan dan kesehatan
kerja104. Pembinaan Pengembangan PKK105. Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa106. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat
Miskin107. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kemukiman
(PEMK)108. Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat dan
Pemantauan PKPS-BBM 109. Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna(TTG)110. Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan
Masyarakat111. Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga112. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui
pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)113. Operasionalisasi dan Pelaksanaan Teknis Penyediaan
Alokasi Dana Gampong (ADG) 114. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pengembangan
Kelembagaan da SDM Gampong/Kelurahan115. Peningkatan Kapasitas Pemrintah Mukim dan
Gampong/Kelurahan116. Koordinasi dan monitoring pengentasan kemiskinan
dan mitigasi bencana117. Perencanaan dan Pemberdayaan Khusus Pemukiman
Baru Masyarakat Tertinggal118. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif gampong
41
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
119. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin120. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial121. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas
pendamping fakir miskin122. Pemberdayaan keterampilan berusaha komUnitas
adat terpencil123. Pelatihan keterampilan bagi lansia124. Sosialisasi program pemberdayaan fakir miskin125. Pelatihan keterampilan bagi wanita rawan sosial
ekonomi (WRSE)126. Pemberdayaan keterampilan bagi keluarga rentan127. Pembinaan dan pelestraian nilai-nilai kepahlawanan
keperintisan dan kesetiakawanan sosial128. Pengembangan Hutan Tanaman129. Pengembangan hasil hutan non-kayu130. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerak
Rehabilitasi Hutan dan Lahan131. Pengembangan Pemanfaatan wisata alam132. Rekruitmen Polhut kontrak dan Pengamanan
Hutan/Operasi Illegal Logging133. Pemanfaatan dan Pengembalian Kawasan Hutan134. Koordinasi perencanaan pembangunan strategis dan
perbatasan135. Koordinasi Program Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Khusus (P2DTK) dan KP2DT136. Penyusunan buku STRADA dan RAD, PDT Provinsi137. Pelatihan transmigrasi Lokal138. Penyusunan LPPD Gubernur 139. Penyusunan LKPJ Gubernur 140. Penataan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan
Mukim141. Fasilitasi pengelolaan Keuangan Pemerintah
Gampong/ Kelurahan142. Bimbingan Teknis Penataan Batas Wilayah Gampong143. Pembinaan kawasan perdagangan bebas 144. Pembinaan kawasan ekonomi terpadu145. Pembinaan Lembaga Penunjang Kegiatan Pendidikan146. Pembinaan Kelembagaan Asrama Mahasiswa147. Evaluasi qanun/pergub kelembagaan perangkat aceh148. Bimbingan Teknis Pegawasan Melekat (Waskat)149. Peningkatan kelembagaan petani150. Rapat-rapat/ koordinasi penyuluhan151. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa152. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima
dan asongan
2. Bidang Infrastruktur
Pembangunan di bidang ini diprioritaskan pada Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung Investasi dan Sumber Daya Energi.
42
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
Adapun sasaran, program dan kegiatan di bidang infrastruktur sebagai berikut :
a. Sasaran :1. Ketersediaan jaringan jalan dan jembatan yang memenuhi
kebutuhan pergerakan barang dan jasa di seluruh wilayah2. Kelancaran pemanfaatan jaringan irigasi teknis pada lahan
potensial3. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur4. Meningkatnya penyediaan informasi pembangunan yang
dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat5. Meningkatkan pelayanan dan keselamatan pengguna
angkutan umum6. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan,
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)8. Meningkatnya pemanfaatan energi sumber alternatif9. Meningkatnya pemanfaatan potensi mineral tambang dan
migas
b. Program :1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong gorong.3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.4. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan.5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan.6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.7. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai,
Danau dan Sumber Daya air lainnya.8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah.9. Program Pengendalian Banjir.10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.11. Program Pengaturan Jasa Konstruksi.12. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi.13. Program Pengawasan Jasa Konstruksi.14. Program Pengembangan Perumahan. 15. Program Perencanaan Tata Ruang.16. Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan,
Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang.17. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).18. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam. 19. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan.20. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
43
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
21. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
22. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.23. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kenderaan
Bermotor.24. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.25. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup.26. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.27. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam.28. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup.29. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.30. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa.31. Program Fasilitasi Peningkatan Sumberdaya Manusia
Bidang Komunikasi dan Informasi.32. Program Pengembangan data Statistik.33. Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan.34. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan.35. Program Pengembangan Migas.
c. Kegiatan :1. Perencanaan pembangunan jalan2. Pembangunan jalan3. Perencanaan pembangunan jembatan4. Pembangunan jembatan5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan6. Pengawasan teknis jalan dan jembatan7. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong8. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan9. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat10. Pengadaan alat-alat berat11. Rehabilitasi/ pemeliharaan peralatan dan perlengkapanan
bengkel alat-alat berat12. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi13. Perencanaan pembangunan reservoir 14. Perencanaan normalisasi saluran sungai 15. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi16. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun17. Pemberdayaan petani pemakai air18. Monitoring, evaluasi dan pelaporan19. Pembangunan jaringan irigasi20. Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi (WISMP)21. Peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah propinsi
(WISMP)22. Peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai23. Pembanguan embung dan bangunan penampung air
lainnya
44
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
24. Pemeliharaan dan rehabilitasi banguan pengukuran data hidrologi
25. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum26. Pengembangan sistem distribusi air minum27. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasrana dan
sarana persampahan28. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan
badan-badan sungai29. Pembangunan prasarana pengaman pantai30. Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan31. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan32. Pembangunan sarana dan prasarana gedung33. Sosialisasi bidang perkotaan dan permukiman34. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan
jasa konstruksi dan peraturan lainnya35. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (Orang
perseorangan, badan usaha)36. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi
pemerintah, Orang perseorangan, badan usaha37. Pembinaan jasa konstruksi daerah38. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan39. Pengembangan rumah sehat sederhana40. Penyusunan rancangan draft Qanun RTRWP NAD41. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota42. Pematangan lahan43. Pengendalian tertib pemanfaatan ruang 44. Koordinasi tata ruang dan pemanfaatan ruang 45. Inventarisasi kesesuaian RTRWP dengan RTRWK46. Pengawasan dan pengendalian RTH47. Lomba lingkungan sehat Adiwiyata48. Koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana program
pembangunan fisik dan prasarana49. Monitoring dan Evaluasi RTRWP Provinsi NAD50. Koordinasi Pengembangan Kuala Idi51. Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (pendukung
WISMP)52. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan
Bencana53. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan54. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau
dan penyeberangan55. Monitoring, evaluasi dan pelaporan56. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan57. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan58. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas59. Pengadaan marka jalan60. Pengadaan pagar pengamanan jalan61. Pengadaan deliniator62. Pengadaan traffic light63. Pengadaan jembatan penyeberangan
45
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
64. Monitoring, evaluasi dan pelaporan65. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di
jalan raya66. Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah67. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa
angkutan68. Fasilitasi perizinan di bidang perhubungan69. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan70. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru
mudik/awak kendaraan umum teladan71. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan72. Monitoring, evaluasi dan pelaporan73. Pembangunan Gedung Terminal74. Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal75. Pembangunan prasarana perhubungan laut76. Pembangunan sarana perhubungan laut77. Pembangunan prasarana perhubungan udara78. Pembangunan prasarana pos dan telekomunikasi79. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor80. Pelaksanaan penelitian kelaikan kendaraan bermotor81. Pengembangan Desa model82. Koordinasi penilaian Kota sehat/Adipura83. Pengelolaan B3 dan Limbah B384. Pengkajian dampak lingkungan85. Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih86. Pengembangan produksi ramah lingkungan87. Evaluasi lingkungan melalui implementasi RKL/RPL,
UKL/UPL88. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem89. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan
dan konservasi SDA90. Pengelolaan kawasan ekosistem Lauser91. Studi kapasitas sumberdaya alam terhadap pengaruh
lainnya92. Monitoring, evaluasi dan pelaporan93. Pengembangan data dan informasi lingkungan94. Pekan lingkungan hidup Indonesia dalam rangka hari
lingkungan hidup95. Pengembangan Unit pelaksana teknis (UPT) laboratorium
lingkungan hidup daerah96. Pengujian emisi kendaraan bermotor97. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan
informasi98. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi99. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi
dan informasi100. Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan
informasi101. Pengadaan alat jaringan komunikasi102. Pengadaan perangkat keras SIMDA103. Pengembangan Aplikasi E-Government Pemda
46
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
104. Operasional perpustakaan105. Optimalisasi peran media center pemerintah daerah106. Pengembangan dan pembinaan penyiaran daerah107. Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di
lingkungan Pemda108. Evaluasi sistem informasi, teknologi informasi dan
SDM di di lingkungan Pemda109. Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem
informasi dan teknologi informasi110. Workshop sistem informasi dan teknologi informasi111. Sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi112. Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran113. Pengelolaan database SKPD dan pengembangan bank
data e-Government114. Verifikasi, perekaman, back-updata e-Government
dan penyajian informasi e-Government115. Pengolahan website116. Pengelolaan sms center gubernur117. Pendataan bencana alam118. Monitoring evaluasi dan pelaporan119. Pemboran air bawah tanah120. Pengawasan, pengambilan, dan pemanfaatan air
tanah dan air permukaan121. Pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan
umum122. Penyusunan rancangan qanun tentang pertambangan
mineral dan batu bara123. Pengadaan sarana dan prasarana peralatan
pertambangan124. Rapat kerja tehnis125. Pengembangan teknologi sistem informasi126. Pemetaan sebaran bahan galian bersistem skala 1 :
100.000127. Survey potensi sumber enegi alternatif 128. Pengawasan teknis ketenagalistrikan129. Pembangunan listrik pedesaan130. Penyusunan studi kelayakan
pengembangan/pembangunan PLTMH131. Koordinasi percepatan terbentuknya PP migas132. Penyusunan rancangan qanun tentang minyak dan
gas bumi133. Pemantauan dan inventarisasi sumur tua migas134. Pemantauan dan pengawasan distribusi BBM
3. Bidang Pendidikan
Pembangunan di bidang pendidikan diprioritaskan pada peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kuantitas kelembagaan dan kualitas pendidikan serta jangkauan layanan pendidikan.
47
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
Adapun sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2009 di bidang ini adalah :
a. Sasaran :1. Meningkatnya kuantitas kelembagaan dan kualitas
pendidikan serta jangkauan layanan Pendidikan2. Meningkatnya penerapan sistem pendidikan bernuansa
Islami3. Meningkatnya kompetensi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan4. Meningkatnya sistem manajemen kelembagaan dan
sekolah5. Mengembangkan minat baca dan peningkatan sarana dan
prasarana perpustakaan6. Kelancaran pemanfaatan Sistem Administrasi Kearsipan
b. Program :1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.3. Program Pendidikan Menengah.4. Program Pendidikan Non Formal.5. Program Pendidikan Dayah.6. Program Pendidikan Luar Biasa.7. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan.8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.9. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan.10. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi.11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah.12. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah.13. Program Pemberdayaan Santri.14. Program Pembinaan Manajemen Dayah.15. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.16. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah.17. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan.18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.19. Program Peningkatan SDM Kearsipan.20. Program Pendidikan Kedinasan.
c. Kegiatan :1. Pembangunan gedung sekolah2. Pengadaan alat praktik seragam siswa3. Pengadaan mebeleur sekolah4. Pengadaan perlengkapan sekolah5. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini6. Pembangunan gedung sekolah7. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa8. Pengadaan alat praktik Peraga siswa9. Pengadaan Mebeleur Sekolah
48
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
10. Pengadaan Perlengkapan Sekolah11. Pemeliharaan rutin/ berkala bangunan sekolah12. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik13. Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS14. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah
dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
15. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa16. Penyediaan beasiswa transisi17. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar18. Pembangunan gedung sekolah19. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa20. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa21. Pengadaan Mebeleur sekolah22. Pengadaan Perlengkapan Sekolah23. Rehabilitasi sedang/ berat asrama siswa24. Rehabilitasi sedang/ berat sarana olah raga25. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik26. Pelatihan penyusunan kurikulum27. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan28. Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)29. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu30. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen berbasis
sekolah (MBS)31. Pengembangan materi belajar mengajar dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi32. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia
industri33. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
pendidikan menengah34. Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah35. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/MA berwawasan
keunggulan36. Lomba kompetensi siswa (LKS) dan OSN siswa SMA
Prov.NAD37. Pembangunan gedung sekolah38. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru,penjaga
sekolah39. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum
sekolah(laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
40. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 41. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 42. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa43. Pengadaan mabeleur sekolah44. Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa45. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang
praktikum sekolah46. Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi47. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik48. Penunjang sekolah kedinasan/boarding school49. Penelitian minat siswa memasuki sekolah kejuruan
49
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
50. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal51. Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal52. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan53. Pengembangan pendidikan keaksaraan54. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup55. Penyediaan sarana dan prasarna pendidikan non formal56. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan non formal57. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal58. Pelatihan pembina kaligrafi59. Pembinaan Santri60. Pengadaan alat praktek dan peraga santri61. Penyediaan kitab/buku pendidikan dayah62. Penyediaan dana operasional dayah63. Pembangunan gedung sekolah64. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa65. Pengembangan kreatifitas guru TK/ SLB66. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi67. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)68. Pendidikan lanjutan bagi pendidik dan memenuhi standar
kualifikasi69. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan
pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan70. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik
dan tenaga kependidikan71. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan
tehadap profesi pendidik72. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik
dan tenaga kependidikan73. Workshop penyusunan model kurikulum tingkat satuan
pendidikan (KTSP) islami74. Pembinaan pendidikan berwawasan keunggulan SD/MI75. Pelatihan guru bahasa inggris bagi calon guru SD/MI se
Provinsi76. Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di
bidang pendidikan77. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan78. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta
diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan 79. Monitoring, evaluasi dan pelaporan80. Pembinaan UKS SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA81. Supervisi pengawas satuan pendidikan dan operasional
APSI82. HUT dan Rakornas PGRI83. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan84. Sosialisasi dan advukasi berbagai peraturan pemerintah di
bidang pendidikan85. Pembinaan dewan pendidikan86. Monitoring, evaluasi dan pelaporan87. Dialog interaktif masyarakat tentang pendidikan
50
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
88. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
89. Pembangunan gedung perpustakaan90. Permasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar91. Pengembangan minat dan budaya baca92. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan
umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan
93. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan 94. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan
minat baca didaerah95. Perencanaan dan penyusunan program baca96. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca97. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah98. Monitoring evaluasi dan pelaporan99. Pembangunan gedung perpustakaan100. Penerbitan jurnal pendidikan (pencerahan)101. Penyusunan buku pedoman pendidikan bernuansa
Islam di sekolah102. Pengadaan buku103. Penyediaan bahan dan alat laboratorium104. Penyediaan meubeler ruang kuliah/ laboratorium/
perpustakaan105. Pembangunan fasilitas pendukung proses belajar dan
mengajar106. Pengembangan program studi107. Penelitian Dosen108. Penunjang sekolah kedinasan109. Pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana dayah110. Pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana dayah Kab/Kota111. Pembangunan dayah bertaraf internasional112. Pembinaan pimpinan Tgk dayah dan perekrutan
tenaga pendidik113. Pelatihan komputer santri dayah114. Pelatihan life skill santri, jurnalistik dan penerbitan
berkala majalah/ jurnal dayah115. Pembinaan kegiatan ekstra kurikuler santri dayah116. Pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah117. Pelatihan manajemen dayah dan manajemen aset
dayah118. Pelatihan usaha kesehatan dayah119. Apresiasi kearsipan120. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 121. Survey/pelacakan dan ganti rugi dokumen/wawancara
tokoh/pelaku sejarah 122. Pengolahan arsip123. Pameran kearsipan124. Reproduksi/alih media125. Pemeliharaan rutin berkala arsip daerah
51
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
126. Bimbingan/penyuluhan kearsipan127. Penilaian arsipparis128. Pendidikan dan pelatihan teknis129. Pendidikan penjenjangan struktural130. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme
4. Bidang Kesehatan
Pembangunan di bidang kesehatan diprioritaskan pada peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan status kesehatan masyarakat dan memperbaiki pelayanan kesehatan.
Adapun sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2009 di bidang ini adalah :
a. Sasaran :1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan2. Meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat melalui
promosi kesehatan dan mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis data teknologi
3. Meningkatnya jangkauan, pemerataan, efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan
4. Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan
b. Program :1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat.3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.5. Program Pencegahan dan Penggulangan Penyakit Menular.6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.7. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan.8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.9. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana
Rumah Sakit/Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.
10. Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit Paru-Paru/ rumah sakit mata.
11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak13. Program Pelayanan Medis.14. Program Pelayanan penunjang Medis/Non Medis.15. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat.16. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.18. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
52
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
c. Kegiatan :1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan3. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan
kesehatan4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan5. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup
sehat6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat7. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan9. Peningkatan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah
sakit10. Pengembangan sistem informasi rumah sakit11. Peningkatan pelayanan informasi, komunikasi dan
kerjasama12. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat13. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan14. Revitalisasi sistem kesehatan15. Peningkatan kesehatan masyarakat16. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban
bencana17. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan18. Monitoring, evaluasi dan pelaporan19. Penyediaan Jasa pelayanan kesehatan20. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan21. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan22. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan23. Penyemprotan/ Fogging sarang nyamuk24. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular25. Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik26. Peningkatan Imunisasi27. Peningkatan surveilance Epidemiologi dan penanggulangan
wabah28. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie)
pencegahan dan pemberantasan penyakit29. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah30. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga
sadar gizi31. Pemberian tambahan makanan dan vitamin32. Peningkatan diklat medis/non medis33. Penelitian dan pengembangan medis/non medis34. Penyusunan standar pelayanan kesehatan 35. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan36. Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar
pelayanan kesehatan37. Penyusunan naskah akademis standar pelayanan
kesehatan38. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
53
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
39. Monitoring, evaluasi dan pelaporan40. Pembangunan Rumah Sakit41. Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit42. Pengadaan mobil amBulance/ mobil jenazah43. Monitoring, evaluasi dan pelaporan44. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit45. Pengembangan tipe rumah sakit46. Pembangunan Rumah Sakit47. Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit48. Pengadaan obat-obatan rumah sakit49. Pengadaan Meubeler rumah sakit50. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit51. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit52. Pembangunan rumah sakit53. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas
I, II dan III)54. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit55. Pengadaan obat-obatan rumah sakit56. Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit57. Pengembangan Tipe Rumah Sakit58. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah59. Pemeliharaan rutin/berkala sarana rumah sakit60. Pemeliharaan rutin/berkala sanitasi dan lingkungan rumah
sakit61. Pemeliharaan Rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit62. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit63. Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan64. Penyuluhan Keselamatan bagi Ibu Hamil dan keluarga
kurang mampu65. Peningkatan pelayanan asuhan keperawatan66. Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis67. Peningkatan pelayanan gigi dan mulut 68. Peningkatan pelayanan haemodialisasi69. Peningkatan pelayanan gawat darurat70. Peningkatan pelayanan bedah sentral ( COT )71. Peningkatan pelayanan perawatan intensif anak72. Peningkatan pelayanan perawatan intensif dewasa73. Peningkatan pelayanan rawat jantung74. Peningkatan pelayanan anestesi dan reanimasi 75. Peningkatan pelayanan rawat jalan76. Peningkatan pelayanan rawat inap77. Peningkatan pelayanan radiologi78. Peningkatan pelayanan farmasi 79. Peningkatan pelayanan gizi80. Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah81. Peningkatan pelayanan patologi anatomi82. Peningkatan pelayanan patologi klinik83. Peningkatan pelayanan loundry84. Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi85. Peningkatan pelayanan rekam medis86. Monitoring pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan
54
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
87. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat88. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis89. Kemitraan alih tekhnologi kedokteran dan kesehatan90. Penyuluhan kesehatan anak balita91. Penyuluhan Kesehatan anak balita92. Pembangunan puskesmas93. Pembangunan puskesmas Pembantu94. Pembangunan posyandu95. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas96. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu97. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
5. Bidang Agama, Sosial dan Budaya
Pembangunan di Bidang Agama, Sosial dan Budaya pada tahun 2009 diprioritaskan pada pembangunan syariat islam dan sosial budaya untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan dalam penerapan syariat dan nilai-nilai islam, pembangunan sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat.
Adapun sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2009 di bidang ini adalah :
a. Sasaran :1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi
terkait maupun lembaga tingkat nasional dan internasional2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesejahteraan sosial
di Aceh3. Meningkatkan dan Mengembangkan potensi sumber daya
sosial4. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hukum
terhadap perempuan5. Meningkatkan peran dan hubungan antar lembaga pemuda6. Membudayakan olahraga di kalangan masyarakat7. Menanggulangi dampak demoralitas di kalangan pemuda8. Terwujudnya keadilan dan kestabilan politik dalam
masyarakat Aceh dengan sistem kompetisi politik yang sehat
9. Meningkatkan pemberdayaan dan pengelolaan lembaga keagamaan
10. Mengembangkan apresiasi budaya, kesenian, bahasa dan adat istiadat
11. Terlaksananya kerjasama pembangunan regional12. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran
masyarakat tentang pelaksanaan Syari’at Islam13. Meningkatkan jumlah wisatawan dalam dan luar negeri
dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat, berlandaskan pada sosial budaya keAcehan dan bernuansa Islami
b. Program :
55
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
1. Perencanaan Sosial dan Budaya.2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial3. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma4. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 5. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya6. Pembinaan Anak Terlantar7. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 8. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak 9. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan10.Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda11.Peningkatan Peran Serta Kepemudaan12.Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga13.Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga14.Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga15.Pendidikan Politik Masyarakat16.Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan17.Pengembangan Wawasan Kebangsaan 18.Pengembangan Nilai Budaya19.Pengelolaan Kekayaan Budaya20.Pagelaran Seni Budaya Daerah21.Pengelolaan Keragaman Budaya22.Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya23.Kerjasama Pembangunan24.Perencanaan Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam25.Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama26.Pembinaan Syariat Islam27.Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan28.Pengembangan dan Pemberdayaan Syariah29.Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama30.Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama
dan Pembinaan Kerukunan Beragama31.Peningkatan Kualiatas Pendidikan Agama32.Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata33.Pengembangan Destinasi Pariwisata34.Pengembangan Kemitraan 35.Peningkatan Pelayanan Masyarakat di luar Daerah36.Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
c. Kegiatan :1. Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang sosial dan
budaya2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesehatan4. Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS5. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial
bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
56
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
6. Koordinasi perumumsan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
7. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan9. Pendayagunaan sumber dana sosial10. Sosialisasi bahaya narkotika berbasis masyarakat11. Pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak terlantar,
anak cacat korban bencana12. Pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang cacat13. Peningkatan kualitas pelayanan; sarana dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi panti14. Pemulangan Orang terlantar/terdampar15. Pemberdayaan korban bencana sosial daerah konflik
(reintegrasi)16. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma17. Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo18. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti
asuhan/jompo19. Pendidikan dan pelatihan cacat netra20. Peningkatan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo21. Pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus sekolah22. Seleksi orsos penerima bantuan sosial23. Operasi dan pemeliharaan sarana panti bina remaja24. Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti
anak jalanan25. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks
penyandang penyakit sosial26. Pemberdayaan penyandang penyakit sosial27. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi
gelandangan dan pengemis28. Koordinasi monitoring dan evaluasi anak yatim, piatu,
yatim piatu dan anak terlantar/asuh dalam Prov. NAD29. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar30. Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak
terlantar31. Pelayanan dan perlindungan sosial anak32. Fasiltiasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak
kekerasan33. Pelatihan mubalighah34. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan (P2TP2)35. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak36. Pengembangan sistem informasi gender dan anak37. Monitoring, evaluasi dan pelaporan38. Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah
(KPAID)39. Rapat koordinasi kesejahteraan dan perlindungan anak
(KPA)
57
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
40. Peningkatan kapasitas penguatan gugus tugas anti traficking
41. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
42. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda
43. Pembinaan organisasi kepemudaan44. Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda45. Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan
generasi muda46. Pameran prestasi hasil karya pemuda47. Pelatihan kepemimpinan/pemuda pelopor pedesaan48. Seleksi dan pemberangkatan pertukaran pemuda antar
negara49. Seleksi dan pemberangkatan pertukaran pemuda antar
propinsi50. Seleksi dan pemberangkatan peserta kapal pemuda
nusantara51. Peringatan hari sumpah pemuda tingkat propinsi52. Pemilihan dan pelatihan paskibraka tingkat nasional dan
provinsi53. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat54. Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah55. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 56. Penyelenggaraan kompetisi olahraga57. Pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan
masyarakat58. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang
berdedikasi dan berprestasi59. Pembinaan dan pembibitan atlit diklat olahraga SMA Tunas
Bangsa60. Pengelolaan dapur umum SMA plus diklat olahraga61. Persiapan atlit (TC) dan pemberangkatan atlit pekan
olahraga pelajar Nasional (POPNAS)62. Olahraga dalam rangka Hari Olahraga Nasional
(HARGANAS)63. Pelaksanaan perlombaan lari 10 km64. Pembinaan dan pelatihan olahraga keluar negeri65. Pelaksanaan turnamen/kompetisi olahraga antar
lembaga/instansi lainnya66. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga67. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga68. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan69. Pengembangan perencanaan olahraga terpadu70. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan
olahraga71. Pembinaan manajemen organisasi olahraga72. Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik73. Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik74. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan75. Sosialisasi Politik Damai Aceh76. Sosialisasi Kebijakan Politik Pemerintah Aceh
58
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
77. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 78. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama79. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa80. Sosialisasi Pembauran dan Kerukunan Umat Beragama
(FKUB)81. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah82. Pagelaran, pameran seni se Sumatera (PPSS)83. Pagelaran dan pameran seni seni temu taman budaya se
Indonesia84. Pelatihan upacara adat85. Pengumpulan dan ganti rugi koleksi museum86. Peringatan hari kesenian daerah dan anugerah seni87. Pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat88. Pelatihan peradilan adat89. Penerbitan majalah/ buku-buku tentang adat90. Pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat91. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk
naskah kuno92. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program93. Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/ prasarana taman
ratu safiatuddin94. Registrasi dan pendokumentasian objek peninggalan
sejarah dan purbakala95. Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya
peninggalan sejarah96. Lomba bahasa, membaca hikayat, pantun, puisi, cerita
rakyat dan penghargaan karya sastra97. Penulisan/ penerbitan buku, kamus dan karya sastra
lainnya98. Pelatihan kesenian bagi guru dan pelatih sanggar99. Penyediaan bahan bacaan tentang sejarah100. Rekruitmen pembacaan nari maja/seumapa101. Rapat Kerja Tahunan102. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Polisi
Masyarakat (Polmas)103. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan keanekaragaman budaya104. Dialog sosialisasi untuk generasi muda dan
mahasiswa mengenai adat istiadat dan hukum adat105. Monitoring Program Kegiatan Kelembagaan Adat pada
Instansi Kab/Kota.106. Pembinaan Meunasah Kab/Kota dalam Provinsi107. Pemberangkatan Kontingen qasidah gambus provinsi
ke tingkat nasional108. Musabaqah Dalail Khairat Tingkat Provinsi109. Musabaqah Group Zikir Maulod Tingkat Provinsi 110. Pembinaan penulisan Arab Melayu Kab/Kota dalam
Provinsi NAD111. Pagelaran seni budaya Aceh112. Pagelaran Seni Budaya Aceh
59
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
113. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah114. Penyelenggaraan dialog kebudayaan115. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi
budaya lokal116. Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggar kesenian,
pagelaran dan festival tingkat nasional117. Rapat Koordinasi Kebudayaan118. Audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara119. Festival seni dan pagelaran budaya120. Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar
negeri121. Partisipasi museum aceh di luar dan dalam daerah122. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan123. Pembinaan putroe phang tentang pelaksanan adat
perkawinan, tatanan keterampilan dan sopan santun dalam masyarakat
124. Pagelaran seni dalam rangka penyambutan tamu manca negara
125. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 126. Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Program-
Program Syariat Islam127. Koordinasi Perencanaan peningkatan Kegiatan
Keagamaan dan Syi'ar Islam128. Koordinasi dan pembinaan lembaga sarana
keagamaan129. Pembinaan dan peningkatan sarana mesjid130. Pembinaan remaja mesjid agung Kab/Kota dalam
provinsi131. Pembinaan Imam Hafidh pada mesjid agung Kab/Kota
dalam provinsi132. Pelaksanaan musyawarah mesjid agung Kab/Kota
dalam provinsi133. Rapat Koordinasi Haji Se- Aceh134. Pembinaan Imam Hafidh pada Mesjid Agung Kab/Kota
dalam Provinsi135. Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Syariat
Islam136. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Syariat Islam137. Pembinaan dan Koordinasi Operasional Dai Wilayah
Perbatasan dan Daerah Terpencil138. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imum Meunasah
dalam Pelaksanaan Syariat Islam139. Pembinaan Gampong Percontohan bersyariat Islam140. Pelatihan dan Pembekalan petugas tajhiz mayat141. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Badan
Baitul Mal142. Sosialisasi kesadaran zakat143. Penyaluran Zakat Infaq Shadaqah (ZIS)144. Bimbingan teknis tenaga pelatih/juri Tilawatil Qur'an.145. Pembinaan LPPTKA dan Pelatihan Tutor TKA, TPA dan
TQA146. Penentuan Hisab dan Rukyat
60
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
147. Bimtek Baitul Mal148. Rapat Kerja Baitul Mal149. Penunjang sarana dan prasarana operasional
Mahkamah syar'iyah150. Penyuluhan Qanun Bidang Syariat Islam151. Pelaksanaan Rapat Badan Otonom152. Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU)153. Pengkaderan Ulama, Lokakarya Ulama dan Umara154. Rapat Koordinasi MPU155. Muzakarah Masalah Keagamaan156. Penelitian Aliran Sempalan157. Penterjemahan Kitab dalam Bahasa Indonesia dan
Buletin MPU.158. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas
Ulama159. Pelatihan tc STQ tingkat nasional160. Pemberangkatan Kafilah Provinsi ke STQ Tingkat
Nasional161. Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi162. Kajian Tinggi Keislaman tetang Peribadatan163. Rapat Kerja Daerah LPTQ Provinsi NAD164. Penunjang Operasional LPTQ Provinsi165. Pembinaan program biaya siswa khusus (S1, S2, S3)
dalam dan luar negeri166. Peningkatan kualitas pendidikan masyrakat Aceh dan
Dosen PTS167. Pembinaan Institusi PTS dan Penunjang Belajar
mengajar/ beasiswa S1 PTS168. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam
dan luar negeri169. Pelatihan pemandu wisata terpadu170. Pengembangan Objek pariwisata unggulan171. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata172. Pengembangan Jenis dan Paket wisata unggulan173. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek
pariwisata dengan lembaga/ dunia usaha174. Pengembangan sosialisasi, dan penerapan serta
pengawasan standarisasi175. Pembuatan master plan pengembangan kawasan
wisata176. Pengembangan dan penguatan informasi dan
database177. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan
pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya178. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan
pariwisata179. Pengembangan Sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata180. Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan kemitraan pariwisata181. Pelaksanaan gebyar wisata nusantara di Jakarta
61
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
182. Fasilitas Pelayanan Masyarakat Aceh di Jakarta dan Sekitarnya
183. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial
184. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
185. Pengembangan model kelembagaan perlindungan masyarakat
186. Fasilitasi kerjasama usaha antara pemda dengan organisasi/lembaga sosial
187. Pelatihan keterampilan taruna penanggulangan bencana (TAGANA)
188. Pemberdayaan karang taruna189. Pelatihan petugas penyuluhan sosial dan penyuluhan
sosial keliling
6. Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
Pembangunan bidang Pemerintahan, Potlitik dan Hukum diprioritaskan pada penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih serta penyehatan birokrasi, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui keterbukaan, akuntabel, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Adapun sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2009 di bidang ini adalah :
a. Sasaran :1. Terwujudnya struktur pemerintahan yang sesuai dengan
potensi, kewenangan dan menjamin kesejahteraan masyarakat
2. Tersedianya aparatur pemerintahan yang professional dan berwibawa
3. Meningkatnya transparansi, partisipatif dan akuntabilitas kepemerintahan
4. Membangun kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan
5. Penempatan wilayah administrasi, titik kordinat, dan penguasaan wilayah secara ekonomi dan sosial budaya
6. Optimalisasi sarana dan prasarana kerja7. Meningkatnya Pelayanan Aparatur terhadap Masyarakat
b. Program:1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur.3. Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur.4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
62
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
5. Program Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS.6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.7. Program Peningkatan Pelayanan Publik. 8. Program Kerjasama Informasi dan Mas Media.9. Program Pengembangan Kerjasama Informasi
dengan Media Massa.10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.11. Program Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur.12. Program Pengembangan Data Informasi.13. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah.14. Program Penelitian dan Pengembangan Iptek.15. Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan.16. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.17. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal.18. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.19. Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah.20. Program Peningkatan kapasitas Pengelolaaan
Keuangan Daerah.21. Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota.22. Program Pembinaan, Pengembangan dan
Kesejahteraan Non Aparatur.23. Program Pembinaan, Pengembangan dan
Kesejahteraan Aparatur.24. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.25. Program Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu.26. Program Koordinasi Peningkatan Kapasitas
Kependudukan dan Catatan Sipil.27. Program Peningkatan Kelembagaan dan
Aparatur.28. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan. 29. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan.30. Program Peningkatan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (Pekat).31. Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
32. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
33. Program Peningkatan, Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRD.
63
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
34. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan.
c. Kegiatan :1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik2. Penyusunan Rancangan RKPA3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPA4. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah5. Monitoring; evaluasi; pengendalian; dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah6. Penyusunan Kebijakan Umum APBA (KUA) dan Prioritas dan
Plafoan Anggaran Sementara (PPAS)7. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan
Kegiatan Pembangunan 8. Penyusunan, pelatihan dan sosialisasi rencana kerja SKPA9. Koordinasi Penyusunan Program dan kegiatan
Pembangunan yang didanai melalui sumber dana Tambahan dana bagi hasil migas dan dana otonomi khusus
10. Koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan Gubernur11. Pendidikan dan pelatihan formal12. Peningkatan pengembangan sumber daya dan potensi
daerah13. Fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi14. Peningkatan efektifitas kerjasama ekonomi bidang ekonomi15. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan16. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-
Undangan Kab/ Kota17. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur18. Rapat koordinasi tehnis (RAKORNIS)19. Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Qanun
kelembagaan perangkat daerah dan lembaga khusus20. Bimbingan Teknis Penyusunan perumusan kebijakan Kepala
Daerah21. Pembinaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
Kabupaten/ Kota22. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik23. Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan24. Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara
(RAKORPANDA)25. Bimbingan Teknis Analisa Jabatan26. Pengelolaan perpustakaan satuan kerja27. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah28. Pengembangan Indikator Kinerja Instansi Pemerintah29. Fasilitasi Penyiapan Dokumen dan Pelaksanaan Sistem AKIP30. Penataan Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Aceh
(SKPA)31. Bimbingan Teknis Rencana Strategis dan Rencana Kinerja
Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)32. Penyusunan Uraian Jabatan dan syarat jabatan perangkat
Aceh33. Pendidikan dan pelatihan formal
64
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
34. Pendidikan dan pelatihan Aparatur35. Pendidikan dan Pelatihan Formal36. Pembinaan mental dan fisik aparatur37. Peningkatan kualitas pelayanan publik38. Pengembangan indikator kinerja instansi pemerintah39. Pendidikan dan pelatihan formal40. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan41. Peningkatan kualitas pelayanan publik42. Pendidikan dan pelatihan formal43. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan 44. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah45. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah46. Pendidikan dan pelatihan formal47. Rapat koordinasi tehnis (RAKORNIS)48. Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan49. Rapat koordinasi pengembangan perekonomian daerah50. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis
PNS51. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS52. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas53. Monitoring, evaluasi dan pelaporan54. Pelaksanaan pendataan pejabat fungsional55. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya56. Pemindahan tugas PNS57. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala
daerah58. Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA59. Peningkatan pelayanan/penunjang operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah60. Peningkatan Pelayanan /Penunjang Operasional Kepala
Daerah&Wakil Kepala Daerah 61. Penyediaan jasa pelayanan terpadu satu pintu62. Monitoring tim instansi terkait perizinan/non perizinan ke
Kabupaten/Kota63. Sosialisasi dan Pembinaan P2TSP se Kabupaten/Kota64. Konsultasi komUnitas infokom65. Pembinaan dan Pengembangan hubungan dengan pers dan
masyarakat66. Penyediaan jasa surat menyurat67. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik68. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor69. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah70. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional71. Penyediaan jasa administrasi keuangan72. Penyediaan jasa pegawai non PNS73. Penyediaan jasa kebersihan kantor74. Penyediaan jasa keamanan kantor75. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja76. Penyediaan Alat Tulis Kantor
65
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
77. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan78. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan
bangunan kontor79. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor80. Penyediaan bahan bacaan dan dan peraturan perundang-
undangan81. Penyediaan jasa dokumentasi kantor82. Penyediaan bahan logistik kantor83. Penyediaan makanan dan minuman84. Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah85. Penyediaan jasa hari-hari besar86. Penyediaan jasa hari-hari besar (Ukuwah Islamiyah)87. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran88. Peningkatan Operasional pelayanan kesehatan aparatur89. Penyediaan bahan operasional perkantoran90. Penyediaan jasa administrasi dan sewa kantor91. Pembangunan Rumah Dinas92. Pembangunan gedung mess93. Pembuatan ruang perpustakaan dan pengisian buku-buku
perpustakaan94. Pembangunan gedung kantor95. Pengadaan kendaraan dinas/operasional96. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas97. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas98. Pengadaan perlengkapan gedung kantor99. Pengadaan peralatan gedung kantor100. Pengadaan mebeleur101. Pengadaan komputer102. Pengadaan UPS/Stabilizer komputer103. Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi104. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas105. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor106. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan107. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan
dinas/operasional108. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor109. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor110. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon111. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air minum112. Pemeliharaan rutin/berkala alat Studio dan
Komunikasi113. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas114. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur115. Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan
halaman kantor116. Penunjang Pembinaan Kelembagaan117. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas118. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor119. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor120. Pembangunan musium/monumen/ tugu bersejarah
66
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
121. Pemantauan permasalahan realisasi sarana dan prasarana ke-PU-an
122. Koordinasi program rasionalisasi PDAM antar Kabupaten/Kota
123. Penyelesaian administrasi masa transisi kegiatan BRR menjelang berakhir tugas di NAD*)
124. Peningkatan pengembangan administrasi dan sarana perekonomian
125. Pengadaan sarana dan prasarana peribadatan dan baitul asyi.
126. Pengumpulan; updating; dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
127. Koordinasi penelitian dan pengembangan di Provinsi serta kerjasama dengan pihak lain
128. Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah
129. Penelitian dan pengembangan Perencanaan Pembangunan
130. Penyusunan profile BAPPEDA131. Evaluasi Perencanaan pengembangan kawasan
ekonomi terpadu132. Advokasi dan monitoring penggunaan tambahan dana
gai hasil migas dan dana otsus133. Koordinasi pembinaan pembangunan kabupaten/kota134. Pembinaan kelembagaan jasa konstruksi135. Pengembangan Sistim Informasi Manajemen Data.136. Pelaporan dan evaluasi data dana pembangunan
Kab/Kota137. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD138. Koordinasi dan Singkronisasi Pembagunan Pendidikan139. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan140. Peningkatan efektifitas kerjasama/kemitraan aparatur
kehumasan dengan unsur media massa141. Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum142. Pemantapan Jaringan dokumentasi dan informasi
Hukum143. Evaluasi dan Pengkajian produk Hukum Kab/Kota144. Pengawalan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
dan Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) *)145. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh*)146. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-undangan147. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah
administrasi antar daerah148. Koordinasi dan Pemantapan Pemerintah Daerah dan
Kecamatan.149. Evaluasi penyelenggaran otonomi daerah pada
pemerintahan Kab/ Kota150. Evaluasi dan Monitoring LPPD Kab/ Kota
67
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
151. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
152. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa didaerah
153. Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah
154. Monitoring kegiatan Polisi Pamong Praja se-Kabupaten/Kota
155. Pelaksanaan Hari Jadi Ulang Tahun Kelembagaan/ Organisasi
156. Monitoring Kegiatan Kinerja PPNS se- Kabupaten/Kota157. Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH)158. Sosialisasi Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja
dan WH serta Umum se-Kab/Kota dalam Prov.NAD159. Peningkatan Pelaksanaan Penyelenggaraan
Keamanan Pemilu160. Pembinaan perangkat kinerja BUMD 161. Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha
mikro, kecil dan menengah162. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD163. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun164. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD165. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran166. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD167. Penyusunan laporan capaian kinerja iktisar realisasi
kinerja SKPD168. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD169. Koordinasi dan sinkronisasi dana berbantuan170. Peningkatan pengendalian dokumen anggaran daerah 171. Pengurusan administrasi belanja daerah dan
pelaporan172. Penyusunan Standar satuan harga173. Penyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah174. Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang
APBA175. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD176. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD177. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD178. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD179. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD180. Sosialisasi Paket regulasi tentang pengelolaan
keuangan daerah
68
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
181. Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah182. Peningkatan Manajemen Inventaris Daerah183. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
pendapatan Daerah184. Rapat koordinasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Aceh Prov.NAD dengan Instansi Terkait185. Peningkatan Pelayanan Tata Usaha Keuangan Daerah186. Pengurusan Administrasi Belanja Daerah dan
Pelaporan187. Peningkatan Penataan Arsip Keuangan Daerah188. Penggunaan sistem komputerisasi dalam
perencanaan anggaran dan penatausahaan keuangan daerah
189. Sinkronisasi dan sinergi program pembangunan provinsi dengan Kab/Kota
190. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota
191. Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota
192. Asistensi Penyusunan Rancangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota
193. Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial194. Seleksi, pelatihan dan pemberian keterampilan pada
peringatan hari anak nasional195. Penyusunan pola karir serta diklat teknis struktural
dan fungsional196. Pemberian penghargaan dan kesejahteraan PNS197. Pengelolaan, penataan dosir kepegawaian bagi PNS198. Pelaksanaan Kegiatan Pokja KPK Provinsi199. Pembinaan disiplin PNS200. Pemberian penghargaan dan kesejahteraan PNS201. Pelaksanaan ujian dinas202. Penataan mutasi jabatan struktural dan funsional203. Rapat koordinasi di bidang kepegawaian204. Pelaksanaan rekruitmen, seleksi dan pengangkatan
CPNSD205. Pelaksanaan rekruitmen dan seleksi calon praja IPDN206. Pelaksanaan DP3, KGB, Cuti, Askes dan Taspen207. Pembinaan KORPRI Provinsi NAD208. Pelaksanaan Bapetarum bagi PNS209. Pengelolaan, penataan dosir kepegawaian bagi PNS210. Pembangunan/pengembangan sistem informasi
kepegawian daerah211. Pembuatan kartu elektronik PNS212. Fasilitasi penyelesaian lahan untuk pembangunan
infrastruktur213. Peningkatan Persetifikatan Tanah Milik Masyarakat
Miskin214. Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan215. Inventarisasi Penggunaan Lahan216. Pengadaan tanah/lahan kawasan main stadium217. Persiapan Pelaksanaan Pemilu
69
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
218. Persiapan Pelaksanaan Pemilu219. Peningkatan kelembagaan220. Peningkatan kapasitas kependudukan dan catatan
sipil221. Monitoring peningkatan kapasitas kependudukan dan
catatan sipil se Kab/Kota222. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum223. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong 224. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan
kebangsaan 225. Pemantapan Ideologi dan Bela Negara226. Fasilitasi peningkatan pemahaman Hak Azasi Manusia227. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di
masyarakat228. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan
Minuman Keras dan Narkoba229. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBN230. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala231. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH232. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan
dibawahnya233. Inventarisasi temuan pengawasan234. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan235. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif236. Rapat-rapat paripurna237. Kegiatan Reses238. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam
daerah 239. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD240. Sosialisasi peraturan perundang-undangan241. Publikasi peraturan perundang-undangan242. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
anggota dewan243. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja
7. Bidang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana
Pelaksanaan pembangunan di bidang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana diprioritaskan pada penanganan dan pengurangan resiko melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk memahami resiko bencana, menyusun rencana tindak, serta peningkatan kemampuan institusional.
Adapun sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2009 di bidang ini adalah :
a. Sasaran :1. Terwujudnya Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko
Bencana2. Terpetanya kawasankawasan yang beresiko bencana
70
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
b. Program :1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam.2. Program Penanganan dan pengurangan resiko bencana.
c. Kegiatan :1. Koordinasi penyelesaian pasca bencana alam2. Koordinasi pengawasan pengelolaan DAS dan kebijakan
lingkungan hidup3. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam4. Pembekalan penanganan keadaan darurat dalam
menghadapi bencana5. Sosialisasi mitigasi bancana alam geologi untuk aparatur
pemerintah6. Monitoring dan inventarisasi kawasan rawan bencana alam
geologi
Uraian penetapan indikator kinerja sasaran dan kegiatan dapat dilihat pada Form Rencana Kinerja Tahunan, terlampir.
71
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
72
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah. Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagai instrumen pengukuran kinerja kegiatan dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai instrumen pengukuran pencapaian sasaran.
Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan cara pembagian setiap realisasi indikator inputs (masukan), output (keluaran) dan Outcomes (hasil) dengan rencana tingkat capaian (target) indikator inputs (masukan), output (keluaran) dan Outcomes (hasil) dikalikan 100%. Sedangkan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara realisasi tingkat capaian sasaran dibagi dengan rencana (target) tingkat capaian sasaran dikalikan 100%.
Dalam proses penyusunan LAKIP Pemerintah Aceh tahun 2009, pengukuran indikator kinerja hanya dapat dilakukan sampai dengan pengukuran indikator outcomes (hasil), belum mencakup pengukuran seluruh indikator terutama terhadap indikator benefits (manfaat) dan indikator impacts (dampak). Keberhasilan pencapaian indikator benefits (manfaat) dan indikator impacts (dampak) terhadap suatu program dan kegiatan tidak dapat diketahui pada tahun berjalan, melainkan manfaat dan dampak suatu program dan kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dirasakan pada tahun-tahun berikutnya.
Untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja setiap indikator kegiatan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pengukuran Kinerja Kegiatan
Hasil pengukuran Kinerja Kegiatan terhadap indikator masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) berdasarkan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), tingkat pencapaian terhadap indikator masukan (inputs), indikator keluaran (outputs), indikator hasil (outcomes) dapat diklasifikasikan sebagaimana tabel berikut.
73
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
Tabel 6
Capaian Kinerja Kegiatan Berdasarkan Masukan
No.
Klasifikasi Capaian Kinerja Masukan
Jumlah Indikator Kinerja Masukan %
1 ≥ 85% 455 47,852 70% s/d < 85% 202 21,243 55% s/d < 70% 107 11,254 < 55% 187 19,66
Jumlah 951 100,00
Memperhatikan Tabel 6 tersebut, dapat dijelaskan bahwa dari total 951 indikator masukan yang direncanakan pada berbagai kegiatan tahun 2009, sebanyak 455 indikator atau 47,85% dapat mencapai kinerja masukan sebesar ≥85%. Sebanyak 202 indikator masukan atau 21,24% dicapai kinerja masukan sebesar 70% s/d < 85%, dan sebanyak 107 indikator masukan atau 11,25% memperoleh capaian kinerja masukan sebesar 55% s/d < 70%, serta 187 indikator masukan atau 19,66%, dicapai kinerja masukan sebesar < 55%.
Tabel 7
Capaian Kinerja Kegiatan Berdasarkan Keluaran
No.
Klasifikasi Capaian Kinerja Keluaran
Jumlah Indikator Kinerja Keluaran %
1 ≥ 85% 1.225 84.952 70% s/d < 85% 35 2.433 55% s/d < 70% 29 2.014 < 55% 153 10.61
Jumlah 1.442 100,00
Memperhatikan Tabel 7 tersebut, dapat dijelaskan bahwa dari total 1.442 indikator keluaran yang direncanakan pada berbagai kegiatan tahun 2009, sebanyak 1.225 indikator atau 84,95% dapat mencapai kinerja keluaran sebesar ≥85%. Sebanyak 35 indikator keluaran atau 2,43% dicapai kinerja keluaran sebesar 70% s/d < 85%, dan sebanyak 29 indikator keluaran atau 2,01% memperoleh capaian kinerja keluaran sebesar 55% s/d < 70%, serta 153 indikator keluaran atau 10,61%, dicapai kinerja keluaran sebesar < 55%.
74
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
Menyangkut capaian kinerja berdasarkan indikator outcomes (hasil) dapat diperoleh gambar pencapaian hasil sebagaimana tabel 8 berikut :
Tabel 8
Capaian Kinerja Kegiatan Berdasarkan Hasil
NO
Capaian Kinerja Hasil
Jumlah Indikator Kinerja Hasil %
1 ≥ 85 % 779 79,252 70 % s/d < 85 % 62 6,313 55 % s/d < 70 % 30 3,054 < 55 % 112 11,39
Total 983 100.00
Dari Tabel 8 di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian indikator hasil sebanyak 779 atau 79,25% dari total 983 indikator hasil yang direncanakan pada berbagai kegiatan tahun 2009 dapat mencapai kinerja hasil sebesar ≥85%, 62 indikator hasil atau 6,31% dapat mencapai kinerja hasil sebesar 70% s/d <85%, sementara sebanyak 30 indikator hasil atau 3,05% dapat mencapai kinerja hasil sebesar 55% s/d <70%, serta sebanyak 112 indikator hasil atau 11,39%, memperoleh capaian kinerja hasil sebesar <55%.
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran
Hasil pengukuran terhadap indikator sasaran sebagaimana terdapat dalam formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), tingkat pencapaian terhadap indikator sasaran dapat diklasifikasikan dalam tabel 8 berikut.
Tabel 9Klasifikasi Pengukuran Pencapaian Sasaran
NO
Klasifikasi Nilai Capaian Kinerja
SasaranJumlah Indikator Kinerja
Sasaran %
1 ≥ 85 % 200 79,682 70 % s/d < 85 % 13 5,183 55 % s/d < 70 % 12 4,784 < 55 % 26 10,36
Total 251 100.00
75
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
Tabel 9 di atas dapat dijelaskan bahwa dari 251 indikator kinerja sasaran, sejumlah 200 indikator kinerja sasaran atau 79,68% dapat mencapai ≥ 85% dari target kinerja sasaran yang ditetapkan, sebanyak 13 indikator kinerja sasaran atau 5,18% tingkat pencapaian kinerja sasaran berkisar 70% s/d < 85%, dan 12 indikator kinerja sasaran atau 4,78% dengan tingkat pencapaian kinerja sasaran hanya antara 55% s/d < 70%, sedangkan 26 indikator kinerja sasaran atau 10,36% tingkat pencapaian kinerja sasaran hanya < 55%.
B. Evaluasi Kinerja
Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator kinerja dapat dilakukan evaluasi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.
Evaluasi kinerja diarahkan pada indikator sasaran setiap kegiatan menurut bidang prioritas yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat pencapaian, keberhasilan dan kegagalan dari masing-masing bidang.
1. Keberhasilan.
a. Keberhasilan pencapaian kinerja dalam bidang ekonomi sesuai dengan skala prioritas yang dititikberatkan pada penyelesaian masalah-masalah sosial yang mendasar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, dapat dijelaskan bahwa dari 48 program dan 152 kegiatan dengan indikator sasaran sebanyak 29 indikator dapat mencapai tingkat kinerja rata-rata 87,59%. Hal ini menunjukkan pencapaian sasaran, tujuan dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam bidang ini dapat terlaksana secara optimal, hanya terdapat 12,41% dari jumlah indikator pada setiap kegiatan yang belum mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.
b. Bidang Infrastruktur yang diprioritaskan pada Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung Investasi dan Sumber Daya Energi, dari 35 program dan 134 kegiatan dengan indikator sasaran sebanyak 52 indikator dapat mencapai tingkat kinerja rata-rata 94,06% dan hanya 5,94% dari indikator sasaran yang tingkat pencapaiannya belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan tingkat pencapaian sasaran, tujuan dan arah kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas pada tahun 2009 dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
76
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
c. Pencapaian bidang pendidikan yang diprioritaskan pada peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kuantitas kelembagaan dan kualitas pendidikan serta jangkauan layanan pendidikan, dari target sasaran yang diakomodasikan dalam 20 program dan 130 kegiatan dengan indikator sasaran sebanyak 26 indikator, tingkat pencapaian kinerja rata-rata sebesar 91,80%. Hal ini menunjukkan pencapaian sasaran, tujuan dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam bidang ini dapat terlaksana secara optimal.
d. Keberhasilan dalam pencapaian Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan, peningkatan status kesehatan masyarakat dan perbaikan pelayanan kesehatan yang merupakan prioritas pembangunan bidang kesehatan, dari 18 program dan 97 kegiatan dengan indikator sasaran sebanyak 26 indikator, tingkat pencapaian kinerja rata-rata 76,14%. Prosentase pencapaian ini menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan arah kebijakan pada bidang ini relatif rendah karena masih terdapat sebagian besar dari indikator sasaran yang ditetapkan atau 23,86% belum dapat terlaksana dan tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.
e. Bidang Agama Sosial dan Budaya yang diprioritaskan pada pembangunan syariat islam dan sosial budaya untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan dalam penerapan syariat dan nilai-nilai islam, pembangunan sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat. Dari 36 program dan 189 kegiatan dengan indikator sasaran berjumlah 65 indikator dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 92,25%, hanya 7,75% yang tidak dapat mencapai indikator kinerja sasaran. Hal ini menunjukkan pencapaian sasaran, tujuan dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam bidang ini dapat terlaksana secara optimal.
f. Pembangunan di bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum diprioritaskan pada Penciptaan Pemerintahan yang baik, bersih serta Penyehatan Birokrasi diharapkan mampu menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui keterbukaan, akuntabel, efektif dan efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui 34 program dan 243 kegiatan dengan indikator sasaran sebanyak 50 indikator, tingkat keberhasilan dalam pencapaian kinerja rata-rata 82,28%, namun hanya 17,72% belum mencapai kinerja sasaran. Hal ini menunjukkan pencapaian sasaran, tujuan dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam bidang ini sudah tercapai secara optimal.
g. Pembangunan di bidang Penanganan dan Resiko Bencana diprioritaskan pada Penanganan dan
77
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
Pengurangan Resiko melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk memahami resiko bencana, menyusun rencana tindak serta peningkatan kemampuan institusional. Melalui 2 program dan 6 kegiatan dengan indikator sasaran sebanyak 4 indikator dapat mencapai tingkat kinerja rata-rata 86,36%, namun hanya 13,64% belum mencapai kinerja sasaran. Hal ini menunjukkan pencapaian sasaran, tujuan dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam bidang ini sudah tercapai secara optimal.
Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target sasaran pada setiap bidang yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan antara lain adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penetapan kebijakan anggaran dan ketepatan waktu dalam pengesahan APBA tahun 2009 serta upaya perbaikan sistem dan manajemen dalam perencanan dan penganggaran yang berbasis kinerja.
2. Kegagalan
Berdasarkan evaluasi terhadap tingkat capaian indikator sasaran pada kegiatan yang menjadi prioritas pada bidang yang telah ditetapkan, dilihat dari aspek kegagalan dalam pencapaian sasaran, terdapat beberapa kegiatan dan indikator sasaran yang belum dapat terlaksana secara optimal. Pada bidang ekonomi terdapat 5 (lima) indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagaimana diharapkan yaitu Peningkatan keterampilan pengusaha dan produsen usaha pangan sebanyak 5 Kab/Kota, kelancaran pengembangan budidaya ikan air tawar sebanyak 13 Kabupaten, terbangunnya batas fisik kawasan hutan singkil tengah sepanjang 38 KM, Keikutsertaan masyarakat dalam pelatihan keterampilan masyarakat yang dimukimkan sebanyak 1 Angkatan, dan Pengembangan areal perkebunan kakao rakyat seluas 2.650 Ha
Kegiatan bidang Infrastruktur terdapat 5 (lima) indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagaimana yang direncanakan yaitu Pemenuhan ketersediaan air bersih, Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum, terlaksananya identifikasi dan rekomendasi penyebab kecelakaan lalu lintas, Peningkatan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi, dan Kelancaran mobilitas angkutan antar pulau.
Terhadap bidang pendidikan dari 26 indikator sasaran yang ditargetkan hanya 7 indikator sasaran yang tingkat capaian kinerjanya tidak sesuai dengan rencana yaitu Kelancaran proses belajar mengajar di PLB, efektivitas pelaksanaan pembinaan UKS, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana belajar, penyebaran informasi tentang pendidikan kepada masyarakat, pemenuhan
78
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
kebutuhan bahan bacaan perpustakaan, dan terlaksananya pengembangan minat baca masyarakat.
Tingkat capaian kinerja dari 14 indikator sasaran dalam kegiatan bidang kesehatan belum dapat terlaksana secara optimal yaitu pemenuhan kebutuhan alat medis dan non medis, peningkatan pelayanan bagi masyarakat miskin, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas Kab/Kota, peningkatan pelayanan Poskendes di Desa, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Posyandu, peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, peningkatan kualitas sarana perlengkapan rumah sakit, ketersediaan data hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan Promosi Kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tidak mampu/ miskin, ketersediaan persiapan RS Orthopedi dan akreditasi 16 pelayanan, peningkatan kompetensi SDM Aparatur Kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan bagi korban bencana, peningkatan kompetensi SDM Aparatur Kesehatan, dan peningkatan aksebilitas pelayanan kesehatan.
Kegiatan bidang Agama Sosial dan Budaya terdapat 10 indikator sasaran yang tidak mencapai target yang diharapkan yaitu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata, peningkatan sinkronisasi program pelaksanaan syariat islam, ketersediaan rumusan pelaksanaan musyawarah mesjid agung Kab/Kota, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial, peningkatan pelayanan panti sosial milik pemerintah, peningkatan kapasitas puspelkessos dan TKSK, peningkatan pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak, ketersediaan terjemahan Kitab-Kitab ke bahasa Indonesia dan bacaan buletin menara MPU, peningkatan jumlah koleksi museum, dan peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Kegiatan bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum dari 50 indikator sasaran yang ditargetkan terdapat 16 indikator sasaran yang tingkat capaian kinerjanya tidak sesuai dengan rencana yaitu Ketersediaan pedoman bidang investasi, peningkatan penyebaran informasi pelaksanan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan BUMD, ketersediaan data realisasi pendapatan daerah, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang operasional, ketersediaan dokumen data sekunder dan analisis data hasil pembangunan, peningkatan aktivitas dan pendapatan UKM dalam pengembangan ekonomi, peningkatan pertanggung jawaban pelaksanaan APBA sesuai dengan sistem dan prosedur akuntasi Pemda, ketersediaan data informasi kinerja SKPA, penigkatan ketertiban data penggunaan lahan, ketersediaan data kasus-kasus pengaduan masyarakat, peningkatan manajemen aset kekayaan daerah, ketersediaan data kegiatan pembangunan yang dilakukan BRR di Aceh, peningkatan kompetensi aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan, ketersediaan Rancangan Qanun Peraturan Pemerintah tentang
79
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh, dan ketersediaan data pemanfaatan kekayaan inventaris daerah. Sedangkan kegiatan bidang Penanganan dan Resiko Bencana indikator sasaran yang tidak terlaksana sesuai target yang ditetapkan hanya indikator sasaran ketersediaan taruna penanggulangan bencana terlatih.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam tahun anggaran 2009 yang menyebabkan tingkat pencapaian indikator sasaran belum optimal, bahkan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Faktor utama yang menjadi hambatan dan kendala adalah adanya pengurangan atau pemotongan alokasi dana dari sumber tambahan dana alokasi khusus yang menjadi pendapatan pemerintah Aceh disamping faktor keadaan geografis, keterbatasan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung, ketersediaan waktu yang cukup terhadap pelaksanaan suatu kegiatan dan kemampuan sumberdaya manusia.
C. Akuntabilitas Keuangan
Sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, telah mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2009 sebesar Rp. 9.791.344.121.604,-. Rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan pembiayaan Aceh sebagaimana uraian dalam tabel 10 di bawah ini.
Tabel 10Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
Aceh
80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
Tahun 2009
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %Pendapatan Aceh1 Pendapatan Asli Aceh 795.872.000.000 740.403.834.489 93,032 Dana Perimbangan 2.208.058.000.000 1.480.307.941.15
5 67,04
3 Dana Otonomi Khusus 3.728.282.000.000 3.728.282.000.000
100,00
4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - 356.700.000 -
Jumlah 6.732.212.000.000
5.949.350.475.644 88,37
Pembiayaan Aceh1 Penerimaan
Pembiayaan Aceh 3.141.732.121.604 4.015.380.289.196
127,81
2 Pengeluaran Pembiayaan Aceh 82.600.000.000 82.600.000.000 100,0
0Jumlah 3.059.132.121.6
043.932.780.289.1
96128,5
6Total 9.791.344.121.6
049.882.130.764.8
40100,9
3
Rencana dan Realisasi Belanja Aceh yang dikelompokkan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini :
Tabel 11
Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja Aceh Tahun 2009
No Uraian Rencana (Rp)
Realisasi(Rp) %
1 Belanja Tidak Langsung 2.620.032.938.913 2.246.987.013.3
03 85,76
2 Belanja Langsung 7.171.311.182.691 5.405.120.413.891 75,37
Jumlah 9.791.344.121.604 7.652.107.427.194 78,15
Berdasarkan tabel di atas, belanja Aceh tahun 2009 dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.652.107.427.194 atau 78,15% dari rencana sebesar Rp.9.791.344.121.604,-. Terdiri dari belanja tidak langsung direalisasikan sebesar Rp. 2.246.987.013.303 atau 85,76% dari rencana sebesar Rp.2.620.032.938.913,- sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp.5.405.120.413.891 atau 75,37% dari rencana sebesar Rp.7.171.311.182.691,-.
Apabila diperhatikan realisasi belanja Aceh tahun 2009 yang mencapai 78,15% dibandingkan dengan realisasi belanja Aceh tahun 2008 berjumlah Rp.5.752.657.800.505,- atau hanya mencapai 67,53%
81
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
dari rencana sebesar Rp.8.518.740.595.768,- menunjukkan bahwa kemampuan penyerapan anggaran belanja Aceh tahun 2009 mengalami peningkatan 10,62%.
Perhitungan realisasi anggaran belanja Aceh tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas merupakan angka realisasi dari perhitungan atas pencatatan pembukuan kas umum daerah dan belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
82
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2009
BAB IV
P E N U T U P
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban bagi Pemerintah Aceh sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan, pengelolaan sumber daya dan sumber dana sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam menciptakan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.
Berdasarkan visi dan misi, Pemerintah Aceh telah menetapkan Rencana Kinerja tahun anggaran 2009 yang diprioritaskan pada Bidang Ekonomi, Bidang Infrastruktur, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Agama, Sosial dan Budaya, Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, serta Bidang Penanganan Pengurangan Resiko Bencana, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan dengan indikator target capaian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.
Sesuai hasil pengukuran akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan berdasarkan indikator sasaran dengan tingkat capaian rata-rata 86,66%, sedangkan beberapa indikator sasaran lainnya yang merupakan tolok ukur kinerja belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi hambatan yaitu keadaan geografis, keterbatasan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung, ketersediaan waktu yang cukup terhadap pelaksanaan suatu kegiatan dan kemampuan sumberdaya manusia.
Dalam aspek akuntabilitas keuangan, dengan memperhatikan realisasi belanja Aceh tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 7.652.107.427.194 atau 78,15% dari rencana sebesar Rp.9.791.344.121.604,- dibandingkan dengan realisasi belanja Aceh tahun anggaran 2008 berjumlah Rp.5.752.657.800.505,- atau hanya mencapai 67,53% dari rencana sebesar Rp.8.518.740.595.768,- menunjukkan bahwa kemampuan penyerapan anggaran belanja Aceh tahun anggaran 2009 mengalami peningkatan 10,62%.
83