Post on 25-Oct-2021
PEMETAAN PERALIHAN JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL
DASAR HUKUM PERALIHAN JABATAN
STRUKTURAL KE FUNGSIONAL
PERMENPANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
Dalam Jabatan Fungsional
PP Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS
Arahan Presiden RI tentang Penyederhanaan Birokrasi yang ditargetkan selesai pada
31 Desember 2020 guna mewujudkan birokrasi yang agile, efektif dan efisien
SE Menteri PAN-RB Nomor B/312/M.SM.02.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang
Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional dalam rangka mendukung Penyederhanaan Birokrasi
INFORMASI PROSES PERALIHAN DARI
BIRO SDM & UMUM
Pemilihan nama jabatan fungsional untuk seluruh pemangku jabatan struktural di
KDPDTT merupakan kewenangan Sekretariat Jenderal KDPDTT dengan
mempertimbangkan (angka kredit dan persebaran peminat JF)
Usulan perubahan nama jabatan struktural ke jabatan fungsional berdasarkan SOTK
KDPDTT sesuai Permendes Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal KDPDTT telah menyerahkan usulan perubahan nama jabatan
struktural ke jabatan fungsional kepada KEMENPAN-RB
4 Cara Pengangkatan PNS ke Jabatan Fungsional(Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS)
Pengangkatan Pertama
• Ijazah S1 untuk jenjangkeahlian dan D3/SMA untuk keterampilan. Bidang pendidikan sesuaidengan persyaratan ;
• Lulus uji kompetensi(Teknis, Manajerial & Sosiokultural;
• SKP 1 tahun terakhirbernilai baik.
Perpindahan dari Jabatanlain
• Ijazah S1 untuk jenjangkeahlian dan D3/SMA untuk keterampilan. Bidang pendidikan sesuaidengan persyaratan ;
• Lulus uji kompetensi(Teknis, Manajerial & Sosiokultural;
• Memiliki pengalamanpelaksanaan tugas di bidang JF yg akan didudukipaling kurang 2 tahun;
• SKP 2 tahun terakhirbernilai baik;
• Usia tertinggi (53 JF keterampilan, 53 JF ahlipertama dan muda, 55 JF ahli madya dan 60 JF ahliutama).
Penyesuaian/ Inpassing
• Ijazah S1 untuk jenjangkeahlian dan D3/SMA untuk keterampilan. Bidang pendidikan sesuaidengan persyaratan ;
• Lulus uji kompetensi(Teknis, Manajerial & Sosiokultural;
• Memiliki pengalamanpelaksanaan tugas di bidang JF yg akan didudukipaling kurang 2 tahun;
• SKP 2 tahun terakhirbernilai baik.
Promosi
• Lulus uji kompetensi(Teknis, Manajerial & Sosiokultural;
• SKP 2 tahun terakhirbernilai baik;
• Memiliki rekam jejak baik;
• Tidak melakukanpelanggaran kode etik;
• Tidak pernah dijatuhihukuman disiplin.
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN KEUANGAN & BMN
BAGIAN KEPEGAWAIAN & UMUMBAGIAN HUKUM, ORGANISASI & TATA LAKSANA
1. Kepala BagianPerencanaan
Perencana Ahli Madya
Kepala Subbagian Penyusunan Program &
Anggaran
Analis Anggaran Ahli Muda
1.
2.
Kepala SubbagianData & Informasi
Kepala Subbagian Evaluasi & Pelaporan
Pranata Komputer Ahli Muda
1. Kepala Bagian Hukum & Ortala
Analis Kebijakan Ahli Madya
2. Kepala Subbagian Ortala
Analis Kebijakan Ahli Muda
1. Kepala Subbagian Penyusunan PUU
Penyusunan PUUAhli Muda
2. Kepala Subbagian Advokasi Hukum
Penyuluh Hukum Ahli Muda
1. Kepala BagianKeuangan & BMN
Analis Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah Ahli Madya
3. Kepala Subbagian Akuntansi dan BMN
Penata Laksana Barang Ahli Muda
2. Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran
Analis Anggaran AhliMuda
4. Kepala Subbagian Perbendaharaan
Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda
1. Kepala BagianKepegawaian & Umum
• Assesor Kepegawaian
• Analis Kepegawaian
• Auditor Kepegawaian
• Arsiparis
2. Kepala Subbagian Kepegawaian
3. Kepala Subbagian Persuratan
Kepala Subbagian
Perlengkapan & Rumah Tangga
Penata Laksana Barang Ahli
Muda
DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
Kepala Subdirektorat Perencanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan Wilayah I-V
Kepala Seksi Perencanaan Program Wilayah I-V
Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Wilayah I-V
PERENCANA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN
EKONOMI KAWASAN
PERDESAAN
Kepala Subdirektorat Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan
Kepala Seksi Analisa Kebijakan Pemanfaatan Hutan
Kepala Seksi Analisa Kebijakan Pertambangan
Kepala Subdirektorat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Kepala Seksi Sinkronisasi Program Pemerintah
Kepala Seksi Penyiapan Potensi Masyarakat
Kepala Subdirektorat Pengembangan Permodalan dan Investasi
Kepala Seksi Pengembangan Permodalan
Kepala Seksi Pengembangan Investasi
Kepala Subdirektorat Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaran
Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Usaha Ekonomi
Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Pemasaran
• Analis Kebijakan
• Analis Pasar Hasil
Pertanian
• Analis Pasar Hasil
Perikanan
• Analis Pembiayaan
dan Risiko Keuangan
• Penggerak Swadaya Masyarakat
DIREKTORAT PEMBANGUNAN
SARANA & PRASARANA
KAWASAN PERDESAAN
Kepala Subdirektorat Sarana Prasarana Kawasan
Perdesaan Wilayah I-V
Kepala Seksi Sarana & Prasarana Ekonomi
Wilayah I-V
Kepala Seksi Sarana & Prasarana Pelayanan Dasar
Wilayah I-V
• Teknik Jalan dan Jembatan• Teknik Tata Bangunan dan Perumahan• Teknik Pengairan• Pembina Jasa Konstruksi
Pengendali Dampak Lingkungan
DIREKTORAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA ALAM KAWASAN
PERDESAAN
Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber
Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah I-V
Kepala Seksi Pengembangan & Pemanfaatan
Potensi Wilayah I-V
Kepala Seksi Identifikasi & Pemetaan Potensi
Wilayah I-V
• Pengawas Benih Tanaman• Pengawas Bibit Ternak• Penyuluh Pertanian• Analis ketahanan pangan • Pengawas mutu pakan• Anaslis Pasar Hasil Pertanian
• Pembina Hasil Mutu Kelautan dan Perikanan• Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Asisten
Perikanan
DIREKTORAT KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS
Kepala Subdirektorat Pendampingan Manajemen dan Teknis
Kepala Seksi Penyiapan Pendampingan Manajemen
Kepala Seksi Pendampingan Teknis
Kepala Subdirektorat Penyiapan Media dan Pembelajaran
Kepala Seksi Penyiapan Media
Kepala Seksi Pembelajaran
Kepala Subdirektorat Keserasian Kawasan Perdesaan
Kepala Seksi Identifikasi
Kepala Seksi Fasilitasi
Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan
Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga
Kepala Seksi Kemitraan Usaha
• Pranata Hubungan Masyarakat
• Pranata Hubungan Masyarakat
• Mediator Hubungan Industrial
TERIMA KASIH
11