Post on 02-Mar-2019
PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
JI. Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9 Telp. 3822032,3822633,3823033 Fax. 3849692
JAKARTA
Jakarta, 25 November 2014 Nomor 52/SE/2014 Sifat Penting Kepada Lampiran 1 (satu) lembar Hal Penilaian Prestasi Kerja Yth. 1. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2. Para Kepala Badan Provinsi 2014 OKI Jakarta
3. Para Kepala Oinas Provinsi OKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi OKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Sekretaris OPRO Provinsi OKI Jakarta
7. Sekretaris OP KORPRI Provinsi OKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi OKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Sekretariat Oaerah Provinsi OKI Jakarta
10. Para Oirektur RSUO/RSKO Provinsi OKI Jakarta
11. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Oinas/Kepala UPT
12. Para Camat 13. Para Lurah
di Jakarta
SURAT EDARAN
Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Provins; OKI Jakarta
Nomor 214 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi
Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Surat Edaran Kepala
Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta Nomor 4/-073.6 tentang Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2014, dengan ini saya harapkan perhatian Saudara terkait
hal-hal sebagai berikut :
1. Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Pemerintah Provinsi OKI Jakarta wajib diberikan Penilaian Prestasi Kerja Tahun
2014 yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Kerja Pegawai oleh
Pejabat Penilai (atasan langsung) serta ditandatangani oleh Pejabat Penilai dan
Atasan Pejabat Penilai. Penilaian dilakukan pada awal bulan Januari tahun 2015,
untuk penilaian kurun waktu mulai bulan Januari sampai dengan akhir bulan
Desember Tahun 2014.
2. Khusus bagi CPNS penilaian prestasi kerja diberikan berdasarkan Surat
Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang diterima oleh yang bersangkutan.
3. Penilaian Prestasi Kerja bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar, dibuat
oleh Pejabat Penilai dengan menggunakan bahan-bahan prestasi akademik yang
diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi, sekolah atau kursus yang bersangkutan.
Bila PNS melaksanakan tugas belajar di luar negeri, bahan-bahan prestasi
akademik tersebut diberikan melalui Kepala Perwakilan RI di Negara yang
bersangkutan.
4. Pejabat Penilai yang baru menduduki jabatan dapat melakukan penilaian prestasi
kerja, berdasarkan Buku Catatan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian
Perilaku Kerja dari pejabat yang lama. Selanjutnya Penilaian dari pejabat lama
digabungkan dengan penilaian dari pejabat baru kemudian dibagi dua menjadi nilai
akhir.
5. Apabila Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai dalam keadaan lowong
(belum terisi), maka pejabat yang berwenang menjadi Pejabat Penilai dan/atau
Atasan Pejabat Penilai adalah Pejabat Struktural yang berada setingkat lebih tinggi
eselonnya dari Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai tersebut.
6. Khusus penilaian prestasi kerja bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) menjadi kewenangan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Penilai.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya ucapkan terima kasih.
Tembusan:
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta